Gubernur: Kesejahteraan Kunci Pertahanan

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan, kunci terciptanya pertanahan keamanan yang memadai di dalam suatu negara, yaitu terciptanya kesejahteraan, terutama masyarakat yang berada disepanjang kawasan perbatasan seperti perbatasan Kalbar-Malaysia Timur (Sarawak).

"Pemerintah seharusnya melakukan pendekatan melalui peningkatan kesejahteraan sehingga masyarakat kita tidak merasa dijadikan anak tiri, karena perbedaan kesejahteraan antara masyarakat di perbatasan Kalbar-Malaysia sangat tinggi," katanya di Pontianak, Jumat.
Ia kembali mempertanyakan komitmen pemerintah pusat yang akan menjadikan perbatasan Kalbar-Malaysia Timur sebagai serambi depan Indonesia.
"Tetapi hingga kini radar saja belum punya, sehingga sangat minim sarana dan prasarana pertahanan, dalam 15 menit saja musuh sudah bisa menguasai Indonesia," katanya.
Menurut Cornelis, selama 63 tahun kemerdekaan RI, seharusnya TNI Angkatan Udara sudah menguasai seluruh wilayah udara di Indonesia. "Itu harus dikaji benar-benar karena pertahanan udara sangat penting apabila kita tidak menginginkan musuh atau lawan dengan bebas mengawasi semua aktivitas kita melalui satelitnya," katanya.
Ia berharap, pemerintah juga memberikan perhatian yang serius atas pertanahan keamanan Indonesia baik darat, laut maupun udara dengan dukungan peralatan tempur yang canggih dan didukung sumberdaya manusia (SDM) yang memadai.
Sebelumnya, Panglima Kodam VI/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI, Tono Suratman di Pontianak mengatakan, sesuai rencana strategis (Renstra) tahun 2010 mendatang, Kodam VI/Tanjungpura akan dibagi menjadi dua Kodam.
Ia mengatakan, kedua Kodam itu, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menyatu menjadi satu Kodam yaitu Kodam VI/Tanjungpura, sementara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan juga jadi satu Kodam dengan nama Lambung Mangkurat atau Mulawarman.
Alasan Pulau Kalimantan dijadikan dua Kodam yaitu karena luas pulau itu sekitar lima kali Pulau Jawa, sehingga sangat rawan terjadi praktek ilegal dan ancaman keamanan.
Provinsi Kalbar, berbatasan dengan laut China Selatan, sementara dari darat berbatasan langsung dengan Malaysia Timur (Sarawak) yang memiliki panjang perbatasan sekitar 966 kilometer.
Kodam VI/Tanjungpura saat ini memiliki Organik Brigade Infanteri 19 Khatulistiwa di Singkawang, dan lima Brigade Infanteri yang tersebar di lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat termasuk Brigif 19 Kapuas yang berada di bawah naungan Korem 121 ABW, dan Markas Infanteri di Putussibau.
Saat ini, ada sekitar 24 pos pengamanan di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia Timur, dan sisanya sekitar 37 pos pengamanan perbatas berada di sepanjang Kalimantan Timur-Malaysia Timur.
Penambahan pos di sepanjang perbatasan juga tergantung dari tingkat ancaman keamanan. Karena pos tidak bisa dilihat dari jumlahnya, melainkan seberapa besar ancaman keamanan di sepanjang perbatasan, seperti ancaman pembalakan liar, perdagangan manusia, penyelundupan bahan-bahan peledak, infiltrasi, sabotase, kegiatan intelijen asing dan lain-lain.
Jumlah pos tersebut belum memadai untuk menjawab ancaman secara optimal, karena dengan panjang mencapai 2.000 kilometer maka butuh pos pengamanan lebih banyak lagi, kata Tono Suratman.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.