BKIKD Hilang Dari SOPD Kalbar

Paripurna, Pansus Rapat Finalisasi


Jika tak ada aral, struktur oraganisasi perangkat daerah (SOPD) baru Kalbar sudah mulai dilihat hari ini. Pansus SOPD yang diberi mandat melakukan kajian dan pembahasan terhadap perangkat daerah akan menyampaikan laporan hasil kerjanya dalam rapat paripurna.

Selasa, (2/9) sejumlah anggota Pansus SOPD terlihat bersiap mengikuti rapat finalisasi di ruang rapat pimpinan DPRD Kalbar. Meski sedang menjalankan ibadah puasa tak terlihat kelelahan di wajah para legislator itu. Awang Sofian Rozali, Ketua Pansus sibuk mempersiapkan materi rapat terakhir menjelang paripurna hari ini.
Menurut Awang yang dihubungi sebelum rapat dimulai, rapat kemarin membahas hasil konsultasi ke Departemen Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Ada beberapa hal yang mesti merek sepakati sebelum menyampaikan hasil kerja Pansus pada rapat paripurna hari ini.
Rencana awal Pansus yang mengusulkan dibentuknya empat asisten di lingkungan Sekda Kalbar menurut Awang sepertinya sulit untuk direalisasikan. Semula Pansus menilai satu asisten maksimal menangani tiga biro, namun ternyata menurut Depdagri satu asisten bisa menangani empat biro.
“Soal asisten sudah clear, tak ada soal,” kata Awang.
Sementara rencana Dewan mengusulkan pemecahan Dinas PU menjadi dua dinas sepertinya tidak akan mudah direalisasikan. Menurut Awang, pihak eksekutif sepertinya masih belum memandang penting pemecahan dinas ini padahal Dewan memandang pemecahan dua dinas ini sangat urgen untuk memacu pemabangunan Kalbar.
“Kami memadang PU perlu dipecah dua, alasannya karena pembangunan infrastruktur di Kalbar masih cukup berat. Sulawesi Selatan saja Dinas PU dipecah tiga,” kata Awang.
Dalam kasus Dinas PU ini Awang menilai ada dua sudut pandang yang berbeda yang mengemuka. Satu sisi eksekutif dengan logika penghematan anggaran lebih memilih langkah efisiensi dengan tidak membuat banyak dinas, sementara legislatif demi efektifitas pembangunan lebih senang jika dinas yang mengurusi pembangunan ini dibagi agar lebih fokus.
Dinas Pendidikan yang semula akan dimerger dengan Kantor Bappora PP menurut Awang hampir pasti tidak akan dibuat bertambah sibuk. Rencana penggabungan yang diusulkan eksekutif menurut Awang susah direalisasikan mengingat besarnya beban kerja yang akan ditanggung Dinas Pendidikan kelak justru akan menimbulkan ketidakefisienan kinerja.
Satu badan yang sempat menghangatkan polemik seputar perlu tidaknya eksistensinya dipertahankan sepertinya susah untuk berharap banyak. Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah hampir pasti ditiadakan dari SOPD. Fungsi yang melekat pada badan ini menurut Awang akan dilemparkan ke dinas lain yang serumpun dengan gugus tugasnya.
“Untuk fungsi informatikanya akan dirumpunkan ke Dinas Perhubungan, untuk fungsi kearsipan, perpusatakaan melekat ke lembaga teknis. Sementara untuk fungsi komunikasinya akan dimasukkan ke Humas,” terang Ketua Fraksi Golkar ini.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak