Kalbar Tolak Bantuan Langsung Tunai

Cornelis: Beri Pancing Bukan Ikan



KALIMANTAN Barat meminta Pemerintah Pusat tidak lagi menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2009 untuk penduduk miskin di luar Pulau Jawa guna mencapai target penurunan kemiskinan 8,2 persen.

"Kalau bisa, jangan lagi BLT disalurkan karena menimbulkan banyak persoalan," kata Gubernur Kalbar, Cornelis saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Provinsi Kalbar di Pontianak, Kamis.

Berdasarkan pengalaman penyaluran BLT tahun-tahun sebelumnya, banyak berujung kepada aksi demonstrasi warga ke bupati, walikota hingga Kantor Pos setempat. Selain itu, penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran.

"Banyak yang mengambil BLT itu punya telepon selular dan sepeda motor yang bagus. Mereka ini pula yang paling garang berdemonstrasi kalau tidak mendapat jatah BLT," katanya.

Menurut Cornelis, lebih baik bantuan untuk penduduk miskin diberikan dalam bentuk "pancing", bukan "ikan". "Jangan beri uang kontan, setuju?" kata Cornelis setengah bertanya di hadapan bupati/walikota se-Kalbar dan ratusan pejabat yang memenuhi Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Pertanyaan itu langsung dijawab "setuju" oleh semua yang hadir.

Ia menambahkan, kalau pun tetap dilaksanakan, harus dilakukan pendataan ulang penduduk miskin dengan melibatkan kepala desa, lurah di daerah masing-masing, dan menggandeng petugas Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalbar, Ida Kartini menyatakan, bantuan untuk masyarakat akan lebih tepat kalau diberikan dalam bentuk usaha produktif.

"Setiap penerima harus kreatif sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima pasar," kata Ida Kartini. Dampak ikutan yang dirasakan akan semakin besar kalau masyarakat yang terlibat juga semakin banyak.

Meneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, usai pengarahan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) di Jakarta, Rabu (9/4), mengungkapkan bantuan tunai langsung (BLT/cash transfer) mungkin akan diluncurkan kembali pada 2009 di luar Pulau Jawa, jika pemerintah ingin mencapai target penurunan kemiskinan 8,2 persen.

"Kenapa dilakukan BLT? Ini harus dipahami terutama pada daerah yang angka kemiskinannya tinggi tapi penduduknya sedikit. Ini di luar Jawa," kata Paskah.

Menurutnya, jumlah penduduk miskin di pulau Jawa terlalu besar sehingga mereka akan diarahkan dengan bantuan langsung yang dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja yaitu "transfer cash for work" (bantuan tunai untuk kerja).■Antara/Borneo Tribune