Wagub Terenyuh Obat Pasien Askeskin Kosong

Masyarakat miskin maupun pasien Askeskin di Kalbar selalu identik dengan ketidakadilan. Beragam aspirasi pun mencuat dari mereka terkait sering terjadinya kekosongan obat bagi pasien Askeskin di RSUD dr. Soedarso. Hal ini pula yang membuat wakil gubernur (Wagub) Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, SE. MM terenyuh menanggapi persoalan yang mendera masyarakatnya.

“Yang jelas hal ini akan menjadi salah satu prioritas yang akan kita diperhatikan, sehingga persoalan kekosongan obat bagi pasien Askeskin di Kalbar bisa segera teratasi. Terus terang saya sedih mendengar persoalan ini,” ungkap Christiandy Sanjaya, di gedung DPRD Kalbar, usai menyampaikan keterangan gubernur Kalbar terhadap lima buah Raperda di hadapan DPRD Kalbar, Rabu (30/1) kemarin.
Wagub menambahkan bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) akan segera melakukan pengecekan dari berbagai data yang terkait dengan persoalan kekosongan obat bagi pasien Askeskin di RSUD Soedarso.
Pemprov tak mau persoalan ini menjadi berlarut-larut, mengingat obat merupakan suatu hal yang mendasar dan penting sekali bagi seorang pasien untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit yang dideritanya.
Kemudian Pemprov juga akan menganalisa terhadap data-data yang ada bersama dengan Direktur RSUD dr. Soedarso, sehingga Pemprov dapat segera melakukan langkah maupun upaya apa yang semestinya dilakukan. “Yang pasti hal ini akan ditindaklanjuti,” kata Wagub prihatin.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kalbar, H. Anwar, S.Pd, MH mengatakan bahwa selama ini mekanisme penyediaan obat bagi pasien Askeskin di RSUD dr. Soedarso dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu melalui apotek. Dimana daftar obat (DO) tersebut tertera untuk Askeskin.
Kekosongan obat tersebut mungkin diakibatkan karena pihak apotek masih belum menerima pembayaran dari pihak RSUD Soedarso terkait obat yang telah didistribusikan kepada rumah sakit milik Pemprov tersebut. Sehingga pihak apotek menjadi keberatan untuk menyediakan obat tersebut.
Hal ini terjadi lantaran pihak RSUD Soedarso juga masih belum mendapatkan claim dari PT. Askes, sehingga pihak rumah sakit pun menjadi kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada pihak apotek. Karena, kata Anwar, Askeskin ini merupakan program kerjasama antara Departemen Kesehatan dengan PT. Askes di seluruh Indonesia.
Persoalan lainnya adalah, sambung Anwar menjelaskan, bahwa tidak semua rumah sakit yang bisa menggunakan dana talangan, baik yang bersumber dari rumah sakit itu sendiri maupun dana dari Pemprov. Karena dana tersebut memang terbatas dan juga diperlukan untuk kegiatan lainnya.
Legislator dari partai Golkar ini pun meminta pihak apotek untuk terus bersedia memberikan pasokan obat kepada pihak rumah sakit sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan Pemprov harus memberikan jaminan kepada pihak apotek sampai claim dari PT. Askes cair.
Ketua Komisi D DPRD Kalbar ini pun menegaskan seandainya pihak apotek tidak bersedia untuk memenuhi pasokan obat bagi pasien Askeskin selama tunggakan dana masih belum bisa dilunasi oleh pihak rumah sakit, maka pihak rumah sakit perlu mempertimbangkan untuk kembali menjalin kerjasama pada masa yang akan datang. “Karena masih banyak apotek lainnya yang bisa diajak untuk berkerjasama,” kata Anwar.□Andry/Borneo Tribune