Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Jumat, 25 Februari 2011

Raker Gubernur-Komisi VI DPR RI

JAKARTA--Setelah sekian tahun berdiri, tidak ada kemajuan dari pengembangan kawasan ekonomi terpadu (Kapet) di sejumlah provinsi, termasuk di Kalimantan Barat. Untuk lebih memajukan kawasan tersebut, Komisi VI DPR RI mengadakan rapat dengan Gubernur.

Rapat untuk mendengarkan pemaparan dari Menteri Perdagangan, Menteri Peridustrian, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Kepala PKPM, yang berlangsung di Gedung Nusantara I Kantor DPR RI Jakarta, Rabu ( 23/2).
Agenda utama rapat tentu membahas masalah pengembangan Kapet dimana saat ini terdapat 13 kawasan pengembangan ekonomi terpadu, 12 Kapet berada di wilayah Indonesia bagian Timur sedangkan 1 berada diwilayah bagian Barat. Semua keberadaan Kapet saat ini belum berhasil dalam pengebangan ekonominya. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor penghambat, sehingga perkembangannya belum begitu maju.
Pemaparan Menteri Perdangan, Menteri Peridustrian, Menteri Keauangan serta Kepala Bappenas menilai bahwa kurang maju keberadaan Kapet, disebabkan berbagai faktor dan kendala, diantaranya kuranganya inprasrtktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan serta kesediaan energi listrik, sehingga menyulitkan para investor untuk bernvestasi.
Dan apabila semuanya itu terpenuhi, tentu investor masuk menanamkan modalnya, dengan sendirinya semua Kapet yang ada lebih maju dan berkembang.
Sementara Wagub Christiandy yang mewakili Gubernur Kalbar Cornelis, mengatakan, ada beberapa hal yang akan disampaikan, berbicara semua wlayah tentu mengalami hal dan kendala yang sama. Begitu pun dengan Kapet Khatulistiwa di Kalbar.
Menurutnya, dalam rencana induk pengembangan Kapet ada 10 pusat pertumbuhan, tapi saat ini pihaknya baru menggerakan pusat pertumbuhan yaitu kawasan pertumbuhan industri Semparuk dan kawasan perdagangan Entikong. Jadi, secara keseluruhan upaya telah dilakukan, yakni baru pada tahap penyusunan tata ruang dan pembebasan lahan seluas 35 hektar ada study pinancial dan abdal MoU antara Kapet Khatulistiwa dengan Pemkab Sambas dalam rangka pembangunan Kawasan Industri Semparuk, pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung operasional kawasan tersebut.
Berkaiatan dengan pusat pertumbuhan di Entikong, dalam konteks ini juga telah tersusun tata ruang dan rencana tehnis, termasuk terminal barang Entikong, pembebasan lahan seluas sekitar 33 hektar, serta penyususnan study kelayakan, serta sudah dilaksanakannya MoU antara Pemkab Sanggau dengan Kapet Khatulistiwa dalam rangka pembangunan terminal barang darat.
Untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Entikong, Kapet Khatulitiwa juga mendorong Pemerintah serta sektor terkait untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendukung, seperti rumah susun, balai latiham kerja, perumahan rakyat serta kantor badan karantina pertanian, perikanan serta upaya permindahan bangunan PPLB mundur sekitar 500 meter dari lokasi semula. “Pemindahan itu untuk memantapkan apa yang disebut dengan asas bebas khusus perbatasan antar negara,” kata Chrstiandy.
Lebih lanjut Christiandy memaparkan, dalam keterbatasannya, Pemprov Kalbar juga mencoba memfasilitasi Pemkab Sambas dan Sarawak Malaysia dalam rangka penyususnan master plan perbatasan Paloh-Sajingan Kabupaten Sambas.
“Berbagai langkah telah diambil Pemerintah untuk mendorong serta mengembangkan Kapet ini, karena dengan majunya suatu kawasan ekonmi terpadu akan sangat mmemberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi masyarakkat,” kata Chhristiandy.
Memang ada bantuan dari Pemerintah Pusat dalam pengembangan kawasan Kapet Kalbar lewat APBN sejak Tahun 1999 sampai tahun 2010 sekitar Rp 1,8 sampai 2,5 miliar setiap tahunnya, juga dari APBD sendiri tetap membantu hampir menyamai anggaran yang diberikan oleh pusat setiap tahunnya.
Untuk mendorong seluruh Kapet yang ada, diharapkan semua pihak, terutama Pemerintah Pusat tentu didukung Pemda mempunyai komitmen yang sama dalam mengembangkan Kapet tersebut. “Apabila kita tidak mempunyai tekat dan komitmen yang sama, jelas Kapet itu tidak ada perubahan atau kemajuan yang berarti,” jelas Christiandy.
Hadir mendampingi Wagub dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI tersebut, Kepala Biro Humas Setda Kalbar M. Ridwan serta Kepala Perwakilan Kalbar di Jakarta Hermanus. (Nasir/Humasprov)

0 komentar:

 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger