Pemprov Serahkan Hasil TLHP-LHP Semester II

PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalbar menyerahkan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI, dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2010. Penyerahan hasil pemantauan laporan keuangan daerah tersebut dimaksudkan agar, mengetahui tindaklanjut atas pelaporan keuangan pemerintah daerah persemester.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Adi Sudibyo, menyatakan BPK telah mencatat tiga daerah kabupaten/kota sebagai kategori prestasi baik, dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap hasil TLHP dan TLH.
Prestasi tersebut dinilai dari keberhasilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi. Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Sambas 83 persen, Landak 74 persen, dan Kota Singkawang 73 persen.
”Prestasi demikian harap dipertahankan, dan terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK,” kata Adi Sudibyo di Aula BPK RI Wilayah Kalbar, Rabu (19/1).
Gubernur Kalbar, Cornelis, yang diwakilkan Sekda Provinsi Kalbar, M. Zeet Hamdy Assovie, mengajak jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk mematuhi pelaporan akuntasi keuangan daerah yang standar dengan akuntasi pemerintah. Sebagai mitra kerja pemerintah BPK, pemerintah daerah tidak mesti tidak takut dengan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Hal tersebut agar terciptanya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
”Keinginan kita kedepan laporan keuangan daerah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, terus ditingkatkan menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP),” pinta M Zeet.
Selain itu, M Zeet juga mengingatkan kepada seluruh bupati/walikota untuk menganggap serius tindaklanjut atas temuan BPK. Dengan tidak menunda-nunda penyelesaian pelaporan keuangan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ahmadi Usman, mewakili Ketua DPRD Kalbar Minsen, dalam arahannya memberikan apresiasi positif kepada BPK RI Perwakilan Kalbar yang memberikan ruang bagi DPRD, mendorong efektivitas dan produktivitas terhadap tindaklanjut dari temuan-temuan BPK RI Perwakilan Kalbar.
Ia menggagap Hal tersebut sangat penting agar terwujudnya keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.(HBT/BK)