Cornelis: Maksimalkan Pembangunan di Perbatasan

PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalbar menyikapi agar tidak terjadi perpindahan WNI ke Malaysia, yakni dengan mempercepat realisasi pembangunan di sekitar perbatasan. Alasan perpindahan warga di perbatasan seperti yang terjadi di Dusun Jemak, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, dikarenakan belum tersentuhnya pembangunan di daerah mereka.

Gubernur Kalbar Cornelis, menyatakan salah satu upaya agar WNI tidak pindah ke negara lain, maka maksimalkan pembangunan di perbatasan terutama yang menyangkut infrastruktur dan perputaran ekonomi di daerah perbatasan harus dipercepat.
”Kita bangun ekonominya, sebab ini menyangkut masalah perut dan kesejahteraan,” kata Cornelis kepada sejumlah wartawan usai menjadi inspektur upacara HUT Pemprov Kalbar ke-54 tahun di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Jalan A Yani, Jumat (28).
Mantan Bupati Landak ini mengakui pembangunan di daerah perbatasan yang tersebar di lima kabupaten, yakni Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu itu, memang belum merata. Maka dari itu, berbagai rencana pembangunan yang belum di selesaikan pada tahun 2010, akan kembali dilanjutkan pada tahun ini secara bertahap. ”Tahun ini kita lanjutkan kembali pembangunan di sana seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi,” jelasnya.

Sempat Disesalkan
Sebelumnya, kalangan DPRD Provinsi Kalbar turut menyesalkan terjadinya eksodus 61 orang WNI asal Dususn Gun Jemak, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, hijrah ke Negara Datuk Sri Najib Tun Razak.
Hal itu diucapkan oleh Anggota Komisi A DPRD Kalbar, Syafarudin Hum. Meurutnya hal tersebut sebagai pekerjaan rumah (PR) yang baru bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Pusat.
Pada kenyataanya, kata dia, selama ini pembangunan di daerah perbatasan selalu di kesampingkan. Karenanya, dirinya sangat mengharapkan pemerintah dapat memikirkan, dan mencari solusi terhadap nasib WNI yang berada di lima kabupaten daerah perbatasan Kalbar tersebut.
”Jangan sampai nanti malah ada warga di dusun-dusun lain berpindah warga Negara juga, kan repot,” kata Syafarudin lagi.
Terpisah, Wagub Christiandy Sanjaya, berpendapat untuk menghindari agar tidak terjadi perpindahan warga di perbatasan, yakni dengan mengedepankan realisasi pembangunan di sekitar perbatasan.
”Kalau dulu kan perbatasan dianggap beranda belakang. Tetapi beda sekarang, daerah perbatasan dijadikan sebagai beranda terdepan. Artinya pembangunan memang sedang diupayakan pemerintah, namun secara berkelanjutan,” jelas Christiandy di kantor Gubernur, Jumat (28/1).
Wagub menyatakan, Ia sendiri sering mendampingi kunjungan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kalbar ke daerah perbatasan. ia menyampaikan maksud dari kunjungan kerja tersebut bukan hanya sematama-mata mendata apa saja permasalahan di perbatasan. Namun, hasilnya dijadikan sebagai laporan kepada Pemerintah Pusat untuk dijadikan sebagai bahan dan rencana pembangunan. ”Maka dari upaya tersebutlah pemerintah nantinya dapat merealisasikan pembangunan disana,” katanya lagi.(HBT/BK)