Pusat Komit Bangun Perbatasan

Pontianak--Isu pembangunan perbatasan sepertinya tidak habis dibicarakan. Berbagai upaya dilakukan guna mempercepat pembangunan kawasan terkategori miskin dan tertinggal ini.
Kalimantan Barat sebagian besar daerahnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Malaysia berusaha dengan berbagai cara agar terus mendapatkan perhatian dan dukungan menjadikan daerah perbatasan sebagai serambi depan negeri ini.
Pemerintah Provinsi Kalbar dalam hal ini tidak tinggal diam. Berbagai upaya ditempuh mempertegas komitmen semua pihak terutama Pemeritah Pusat membangun kawasan yang saat ini masih tertinggal tersebut.

Gubernur Kalbar, Cornelis mengungkapkan masalah perbatasan ini pula yang menjadi topik bahasan pada saat pertemuan Presiden SBY dengan Gubernur seluruh Indonesia di Cipanas, Jawa Barat dua hari lalu.
“Banyak yang kita bawa pada saat pertemuan itu, salah satunya persoalan perbatasan. Karena perbatasan ini menyangkut kedaulatan Negara,” kata Cornelis yang baru saja tiba dari pertemuan tersebut.
Terkait perbatasan menurutnya berbagai hal dibicarakan. Mulai dari pengaturan mengenai tata ruang, bidang ekonomi dan aspek petahanan. Terutama perbatasan darat antara Kalbar dan Kaltim. Panjang wilayah perbatasan Republik Indonesia Kalbar-Kaltim merupakan batas wilayah perbatasan paling panjang di Indonesia.
“Sehingga harus ditata dan diurus betul-betul apalagi ada badan perbatasan, kita koordisnasikan, baik pemerintah maupun swasta dalam membangunnya,” imbuh dia.
Hingga saat ini koordinat perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia masih belum ada kejelasan. Diungkap Cornelis, permasalahn peta perbatasan juga dibicaraka dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga hari tersebut.
“Titik koordinat perbatasan seharusnya tidak boleh berubah, walau patok batasnya berubah tapi koordinat harus tetap. Untuk itu langkah-langkah kita siapkan, kita lakukan perundingan lagi dengan Malaysia. Kita harus bicarakan serius dan urus serius persoalan ini,” tegasnya.
Dalam pertemuan yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut ungkap Cornelis ada komitmen Pemerintah Pusat mengurus perbatasan. Dengan begitu diharapkan agar pembangunan perbatasan akan cepat tercapai menjadikannya sebagai serambi depan Negara.
Pertemuan itu juga mempertegas apa yang dilakukan, di semua tingkatan pemerintahan secara berjenjang. Sebab tidak semua persoalan berada pada tanggung jawab Presiden.
“Kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab sudah terbagi habis baik Camat, Bupati, Walikota hingga Gubernur. Untuk itu bersama-sama harus berusaha membangun Negara ini lebih baik,” tutur Gubernur yang memasuki masa kerja keduanya ini.(hbt)