Infrastruktur Masih Jadi Kendala

Pontianak--Kurang dukungan infrastruktur seperti listrik, jalan, pelabuhan dan bandara menjadi kendala dalam mendatangkan investor di Kalbar.
Hal tersebut dikeluhkan para bupati dan walikota ketika dialog dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Gita Wiryawan yang didampingi Gubernur Cornelis di ruang rapat praja I Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (8/1).

Seperti disampaikan, Wakil Walikota Singkawang Edy R. Yacob terkait pembangunan bandara Singkawang dan pelabuhan Tanjung Gundul untuk membantu kelancaran iklim investasi di daerah Singbebas (Singkawang Bengkayang Sambas). Yang menjadi kendala, investornya sudah ada namun perijinan pembangunan fasilitas tersebut belum diurus.
Begitu juga di daerah lain seperti disampaikan Bupati Sintang, Milton Crosby, terkait pembangunan bandara Sintang yang sudah ada memorandum of understanding (MoU) dengan investor namun realisasinya belum juga ada.
Sementara Bupati Landak Adrianus Asia Sidot mengharapkan agar di Landak dibangun industri hilir sebagai penampung hasil produksi perkebunan sawit yang CPO-nya mencapai 3000 ton perbulan, hingga saat ini belum ada industri hilirnya.
Bupati Pontianak, Ria Norsan mengatakan, daerahya masih melakukan pembangunan pelabuhan Samudera, serta PLTU 2x50 MW di Jungkat yang pembangunan dimulai awal Februari ini.
Kesulitan tersebut lantaran bukan karena tidak ada investor, namun perijinan investasi di pusat yang jadi persoalan.
Sementara itu, Cornelis mengatakan, walaupun perijinan sudah dibantu pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), namun realisasi investasi di Kalbar belum optimal, sehingga potensi investasi belum tergarap maksimal.
Di kabupaten/kota di Kalbar, seperti dijelaskan para bupati/walikota, sambung Cornelis menyimpan potensi investasi yang luar biasa seperti uranium di Melawi, Kapuas Hulu ada batu bara, di Sanggau ada alumina.
Namun sampai saat ini belum ada realisasi pengelolaannya, terutama yang sudah membuat MoU dengan investor, terlebih lagi industri hilirnya, sehingga pengolahan menjadi barang jadi bisa dilakukan di Kalbar.
Lebih lanjut Cornelis menyebutkan, kegiatan penanaman modal di Kalbar tahun 2008 jumlah perusahaan PMDN 168 proyek dengan nilai rencana investasi sebesar Rp43,61 triliun, sampai November 2009 meningkat menjadi 180 proyek dengan nilai investasi Rp49,77 triliun. Sedangkan penanaman modal asing tahun 2008 sejumlah 154 proyek dengan nilai investasi US2,49 miliar sampai November 2009 meningkat menjadi 196 proyek dengan nilai investasi US3,56 miliar. Angka realisasinya menunjukan peningkatan dari US786,29 juta pada tahun 2008 menjadi US945,61 juta.
Gita Wiryawan menjelaskan, terkait perijinan, bupati/walikota dalam mengurus perijinan investasi melalui BKPM RI yang saat ini sudah menerapkan perijinan satu pintu.

Bukan MoU
Kendala iklim investasi menurut Gita, banyak hal yang harus dipikirkan ada fasilitas fiscal dan non fiscal. “Ini kita tabulasi dan kompilasi data untuk pemberian fasilitas fiscal kepada investor, kita belajar dari beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, apa yang diinginkan investor asing seperti tidak harus bayar pajak 5-10 tahun,” terang Gita.
Selain itu, pengalaman menunjukan, MoU juga sudah banyak dilakukan namun sampai saat ini belum banyak realisasinya, maka BKPM menerapkan sistem memorandum of agreement (MoA) untuk ‘mengikat’ investor.
Cornelis menambahkan dengan adanya BKPM RI, mempermudah perijinan investasi, hanya saja harus benar-benar dikemas agar tidak ada ‘calo atau makelar’ investasi, setelah itu baru dibawa ke Presiden untuk menandatangani MoA dimaksud, kata Cornelis.(borneotribune.com)