Satukan Persepsi Membangun Kalimantan

EMPAT GUBERNUR BERTEMU DENGAN DPD-DPR RI

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Empat Gubernur Kalimantan yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) hari ini, Jumat (30/10) akan bertemu anggota DPD dan DPR RI asal daerah pemilihan Kalimantan.
Pertemuan yang dilangsungkan di Hotel Sultan Jakarta ini sebagai upaya menyamakan persepsi mengenai pembangunan di pulau Kalimantan, agar terpadu dan tidak saling tumpang tindih.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Provinsi Kalbar Johanes Numsuan Madsun ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/10) kemarin mengungkapkan pertemuan tersebut,
“Agar terpadu, Gubernur Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim bertemu dengan DPD dan DPR RI asal dapil Kalimantan membicarakan pembangunan supaya sinergi dan tidak tumpang tindih,” terang Numsuan.
Hal yang akan dibicarakan seperti penyelesaian pembangunan infrastruktur trans-Kalimantan, pemantapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) se-Kalimantan, percepatan penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan-Sarawak-Sabah (Kasaba), percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah dan berbagai upaya yang tengah dilakukan di sana.
Kata Numsuan, legislator Kalimantan agar membuat kaukus supaya aspirasi pembanguan Kalimantan ke pusat dapat tersalurkan dengan baik.
Anggota DPD RI asal Kalbar, Erma S. Ranik dihubungi via telpon menmbenarkan adanya pertemuan tersebut di Jakarta untuk memberikan masukan terhadap pembangunan kawasan Kalimantan melalui FKRP2RK.
“DPD mengajak DPR RI dapil Kalimantan dan eksekutif provinsi untuk sama-sama mengamankan dana pembangunan Kalimantan di Pusat agar jangan sampai di alihkan,” terang Erma.
Selain trans Kalimantan, juga masukan mengenai perbatasan agar pembangunannya tidak ego sektoral. “Kami mengharapkan pembangunan perbatasan di Kalimantan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah pusat, namun juga harus memperhatikan kepentingan rakyat di daerah,” tukas Erma. (Hentakun)