Pemprov akan Terima 325 CPNS

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Pendapat disclaimer Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan beberapa waktu lalu tidaklah membuat semangat Pemprov Kalbar kecut, bahkan disclaimer yang bermaksud mengkritisi laporan keuangan pemerintah provinsi itu memacu aparatur pemerintahan untuk mendidik akuntan agar semakin menguasai permasalahan laporan keuangan agar tidak disclaimer lagi di tahun-tahun mendatang.

Gubernur Kalbar Cornelis, di Pontianak, Senin (27/7) mengatakan akan menginventarisir pejabat untuk dididik menjadi tenaga akuntansi yang handal bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tujuannya, agar pejabat dapat membuat laporan keuangan agar tidak dinilai disclaimer oleh BPK lagi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar, Lensus Kandri menjelaskan, Provinsi Kalbar dalam penerimaan CPNS September mendatang mengalokasikan 325 CPNS untuk Provinsi Kalimantan Barat.
Ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/7) Lensus menjelaskan, formasi CPNS yang akan diterima tahun 2009 hasil pertemuan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta (14/7) lalu, terbagi 230 honorer sisanya pelamar umum, 75 tenaga kesehatan dan 21 tenaga teknis di luar tenaga kesehatan dan pendidikan, namun untuk tenaga teknis menurut Lensus akan diusulkan lagi 50 sehingga menjadi 71. Hal tersebut mengingat kebutuhan provinsi seperti tenaga akuntan masih kurang.
Idealnya setiap SKPD minimal dua akuntan diploma dan strata satu, namun diakuinya tenaga tersebut sampai sekarang belum terpenuhi sehingga kedepan diupayakan terpenuhi. “Bisa saja dipenuhi namun mengingat keuangan negara terbatas,” ungkap mantan Kepala Biro Hukum itu.
Untuk instansi pusat sendiri formasi CPNS mendapat tambahan formasi 50.000 dengan rincian 15.380 tenaga honorer, pelamar umum 34.620, sedangkan untuk alokasi CPNS kabupaten/kota se Indonesia, 275.000, yang terbagi 63.196 honorer, 9927 sekdes, pelamar umum 201.877.
Menurut Lensus, permintaan tambahan formasi CPNS prioritas untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan yang terdiri dari medis dan paramedis, tenaga teknis pendukung peningkatan perekonomian. Selain itu diperlukan tenaga teknis yang mampu menciptakan SDM yang bisa membuka lapangan kerja baru dan usaha mandiri, tenaga di bidang penegakan hukum, tenaga pengendalian pertumbuhan penduduk, tenaga pengamanan dan lembaga permasyarakatan, tenaga teknis yang mendukung keselamatan transportasi.
Selain itu dibutuhkan juga jabatan fungsional lainnya, dan prioritas untuk pelatih atau instruktur olahraga dan atlet berprestasi untuk pengembangan keolahragaan nasional. Dokter pada sarana pelayanan daerah terpencil, sangat terpencil dan dokter spesialis pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, serta tenaga pendidikan daerah terpencil dan perbatasan.(Hentakun)