Cornelis: Pemimpin Harus Peka Permasalahan Masyarakat

Pemimpin harus peka dengan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Gubernur Kalbar, Cornelis menyatakan hal itu, saat melantik Sutarmidji dan Paryadi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, periode 2008-2013. Pelantikan berlangsung di Gedung Pontianak Convention Center (PCC), Senin (22/12), pukul 09.00 Wib.

Sebelum pelantikan, diadakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Pontianak. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pontianak, Gusti Hersan Aslirosa.

Cornelis melantik dan melakukan pengambilan sumpah jabatan, Walikota dan Wakil Walikota Kota Pontianak, atas nama Presiden RI. Pelantikan berlangsung secara khidmat, lancar dan aman. Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli. Kapolda Kalbar, Brigjen Pol R Nata Prawira Kesuma. Konsulat Malaysia. Rektor Untan, Chairil Effendy. Mantan Gubernur Kalbar, Usman Dja’par. Danlanal, Letkol Taufik Harun. Ketua PPD, Oesman Sapta Odang, Juga, ketua, wakil dan anggota DPRD Kota Pontianak, dan Muspida Pemkot Pontianak.

Dalam sambutannya, Cornelis mengharapkan, dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Pontianak yang terpilih secara demokratis, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Pontianak percaya, penyelenggaraan pemerintahan yang mereka pilih, memiliki kemampuan dan kredibilitas sebagai pemimpin.

Bersamaan dengan besarnya kepercayaan yang diberikan, terkandung juga tuntutan warga masyarakat Kota Pontianak, agar dapat merealisasikan janji-janji pada saat kampanye. Supaya, tercapai tujuan program-program perbaikan kualitas dan kuantitas pemerintah, pembangunan, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Pontianak selama lima tahun kedepan.

Dengan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, maka penyelenggaraan pemerintah ini, merupakan milik seluruh masyarakat Kota Pontianak. “Yang akan dengan bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab, mengembang tugas yang dipercayakan oleh warga Kota Pontianak,” kata Cornelis.

Dengan kemampuan kepemimpinan, pengalaman dan penguasaan masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah dimiliki, maka akan mampu mempertahankan, serta meningkatkan prestasi dan kemajuan yang telah dicapai oleh Walikota sebelumnya. Serta, dapat menyempurnakan masalah yang masih dirasakan belum sempurna.

“Saya sangat mengharapkan, agar Walikota dan Wakil Walikota, lebih peka terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Pontianak,” kata Cornelis.

Menurutnya, yang mesti digarisbawahi adalah, masalah peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta penurunan angka kemiskinan. Penanganan masalah ini relatif cukup berat, mengingat belum sepenuhnya dapat melepaskan diri, dari terjadinya krisis multidimensi, yang dampaknya masih dirasakan sampai saat ini.

Dalam pemerintahan kedepan, sudah menunggu sejumlah permasalahan kritis di bidang perekonomian, sebagai akibat simultan dari terjadinya krisis keuangan global.

Faktor penting lain yang harus disadari adalah, Pemda merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan negara. Sebab, masih ada sikap euforia otonomi secara sempit di kalangan sejumlah oknum pejabat negara dan elit politik. Sehingga dapat merupakan satu kendala merumuskan dan merealisasikan program pembangunan yang bersifat sinergis, multisektor dan lintas daerah.

Usai pengambilan sumpah jabatan serta pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pontianak, periode 2008-2013, acara dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak. Ny. Frederika Cornelis, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar, melantik Nyonya Sutarmidji, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Pontianak.

Gubernur juga mendesak Walikota dan Wakil Walikota Pontianak yang baru, dapat menangani persoalan sampah dan pedagang kaki lima.

“Ini tidak ada dalam teks sambutan saya. Tapi saya minta agar Walikota dan Wakil Walikota Pontianak yang baru ini, segera menyelesaikan permasalahan Kota. Terutama yang mendesak ditangani adalah sampah dan pedagang kaki lima,” kata Cornelis dengan nada berseloroh, disambut tepuk tangan undangan.

Selain itu, dia mengharapkan agar Walikota dan Wakil Walikota menangani masalah peningkatan sumber daya manusia, serta penurunan angka kemiskinan. “Penanganan masalah-masalah ini relatif cukup berat, tapi saya yakin dengan pengalaman Sutarmidji sebagai Wakil Walikota dapat menangani persoalan ini,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Sugimin mengatakan volume sampah Kota Pontianak pada hari-hari biasa mencapai 250-300 ton per hari.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka saat ini volume sampah per hari di Kota Pontianak, akhir tahun 2008 mencapai 450 ton.

Yang menjadi persoalan sampah di Kota Pontianak adalah persoalan jumlah armada pengangkut sampah terbatas. Saat ini, armada yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan hanya berjumlah 28 buah, terdiri dari 9 amroll dan 18 dumptruck.

Idealnya, dengan volume sampah seperti yang ada saat ini, berjumlah 40 armada. Untuk itu, dia mengharapkan agar pada tahun 2009, ada penambahan armada pengangkut sampah.

“Kalau bisa ada penambahan armada 10 di tahun 2009. Tapi, sepertinya sulit terealisasi, karena dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak 2009, hanya dapat membeli 6 armada saja,” kata Sugimin.

Persoalan sampah menurut Sugimin memerlukan komitmen bersama antara Walikota dan masyarakat, serta institusi lainnya. Dia merinci ada lima komponen penting dalam menangani persoalan sampah. Yakni, institusi berwenang menangani persoalan ini, seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pembiayaan, sistem pengelolaan meliputi pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan, partisipasi masyarakat dan sanksi.

Selama ini, penegakan sangsi hukuman bagi mereka yang tidak patuh membuang sampah, pada tempat dan jam ditentukan, belum ada.

“Dalam hal ini yang dapat menjatuhkan sanksi adalah Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pengawas pelaksanaan Perda,” kata Sugimin.□Andika Lay dan Rizky Wahyuni
Borneo Tribune, Pontianak