Sambangi Markas PBB di Jenewa

Hamdan: Bentuk Gubernur Peduli Masyarakat


Keberangkatan Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis MH ke Jenewa bukanlah hal mudah dan hal tersebut merupakan prestasi yang diberikan PBB berkat kepeduliannya kepada masyarakat.

Kepala Humas Pemprov Kalbar Drs Hamdan Harun, M.Si mengatakan, hanya Gubernur Kalbar dan Papua Nugini yang berhasil mengikuti kegiatan yang diadakan PBB di Jenewa, tema acara yang mengangkat trafficking ini, lebih banyak mengulas korban trafficking yang terjadi di Indonesia.
Menurut Hamdan, keberangkatan Cornelis dikarenakan keberaniannya mengungkapkan diri di depan Dubes Malaysia di Kantor Gubernur Kalbar belum lama ini.
Dalam statementnya, Cornelis mengungkapkan bahwa Pemerintah Malaysia diharapkan tidak melakukan tindakan yang semena-mena terhadap tenaga kerja yang berada di Malaysia. Lontaran ini, kata Hamdan membuat PBB mampu melirik Gubernur Kalbar karena pembelaan yang diberikan Cornelis.
Cornelis dalam waktu dekat ini akan segera kembali ke Kalbar untuk memboyong hasil pertemuannya di Jenewa bersama Ignatius Liong yang mendampinginya selama di Jenewa.
“Kalbar merupakan yang pertama kalinya berangkat ke Jenewa, suatu hal yang tidak mudah, namun kita harapkan kasus trafficking di Kalbar dapat diatasi,” kata Hamdan ketika ditemui wartawan, Jumat (9/5) kemarin.
Hamdan menjelaskan ungkapan Cornelis bahwa berbagai kasus tindak kekerasan yang menimpa para TKI di sejumlah negara menjadikannya harus melakukan sesuatu. Upaya melindungi rakyatnya sebagaimana seorang bapak melindungi anaknya.
Di Malaysia sendiri jumlah TKI saat ini 300-400 ribu, selama 2006-2007 sekitar 229 TKI yang mendapatkan tindak kekerasan.
Jumlah TKI yang menjadi korban kekerasan tersebut menurutnya belum termasuk para TKI yang dibohongi akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) atupun di perkebunan yang kemudian di jual untuk dijadikan pekerja sek komersil (PSK).
Seperti yang dilontarkan Cornelis di koran ini, bahwa ia siap akan melaporkan persoalan ini kepada PBB di markas besar Jenewa Swiss yang menangani masalah kekerasan, trafficking dan lainnya. ”Kita akan minta perlindungan terhadap tenaga kerja di tempat mereka bekerja atau negara yang bersangkutan," papar Cornelis.
Target yang ingin dicapai menurutnya adalah agar tidak ada lagi para TKI khususnya asal Kalbar yang mendapatkan perlakukan tidak manusiawi atau mangalami tindak kekerasan. Jika pun ada, maka menurutnya negara dimana terdapat TKI yang mendapatkan perlakukan kekerasan segera mengambil tindakan tegas bagi pelakunya.□Aulia Marti/Borneo Tribune, Pontianak