Gubenur: Presiden Minta Kapuas Raya Ditangguhkan

Gubernur Cornelis menjelaskan posisinya soal Provinsi Kapuas Raya. Aspirasi rakyat hingga ke Senayan sangat normal. Kabupaten-kabupaten masih perlu pembinaan.
“Rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya, bukan gubernur yang tidak mau, hingga saat ini saya tidak pernah mencabut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalbar yang terdahulu (Usman Ja’far, Red), tetapi Pemerintah Pusat, yaitu Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menangguhkan pembentukan Kapuas Raya,” ungkap Gubernur Cornelis pada acara Welcome Party, Jumat (2/5) dalam peresmian Taman Wisata Rohani Bukit Kelam Kabupaten Sintang, yang dihadiri Dubes Vatikan, Uskup Pontianak, Uskup Sanggau, Uskup Sintang, Bupati Sintang, Bupati Bengkayang, Bupati Sekadau, Bupati Melawi dan Muspida Kabupaten Sintang dan para tokoh masyarakat setempat.

Kata Cornelis, Presiden SBY melalui Menteri Dalam Negeri meminta untuk melakukan pembinaan dahulu kepada kabupaten-kabupaten yang sudah ada.
“Pada saat pertemuan di Kalsel Kabupaten Tanah Bumbu Kecamatan Batu Licin kemarin hal ini sempat kami rapatkan mulai dari Bupati Bengkayang, Bupati Sekadau, Bupati Melawi yang ikut hadir bersama Gubernur,” kata Cornelis.
“Nah, jadi bukan saya yang tidak setuju, tetapi kalau Pemerintah Pusat mengatakan jangan dulu, Gubernur harus patuh. Antara Presiden hingga Ketua RT adalah satu hirarki pemerintahan. Oleh karena itu sebagai aparatur pemerintah, kita harus patuh kepada pimpinan tertinggi di dalam struktur Pemerintahan RI yaitu Presiden,” ujar Cornelis.
Sedangkan menanggapi aksi-aksi dari berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke DPR dalam menyikapi pembentukan Provinsi Kapuas Raya, menurut Cornelis itu adalah hal yang demokratis, wajar, dan tidak ada masalah. Itu merupakan hak setiap masyarakat.
Cornelis dalam sambutannya juga menyampaikan pesan dari Presiden RI dalam sidang Kabinet Indonesia Bersatu yang pada awal bulan April kemarin dilakukan, yakni untuk mewaspadai krisis pangan. “Kita diminta, salah satunya melalui Gereja Katolik untuk memanfaatkan alam dengan menanam kebutuhan pokok seperti padi. Kemudian kita diminta juga untuk menghemat segala bentuk energi, mulai dari listrik, bahan bakar minyak dan mewaspadai flu burung, serta masalah gizi buruk.”
Dalam agama Katolik memang sedikit berbeda, kalau duta besar ia mengurusi kepentingan rakyatnya di negara lain, tetapi Duta Besar Vatikan ini mengurusi rakyat Indonesia yang beragama Katolik yang lebih menekankan kepada pembinaan umat agar imannya semakin baik.
Dalam sambutannya Duta Besar Vatikan Mgr Leopoldo Girelli menyatakan kekagumannya untuk Kalbar, yang antara umat beragama hingga kini bisa hidup berdampingan, dan mengimbau kepada umat Katolik agar bisa mempertahankan dan selalu menjaganya.■Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Sintang