Geliat Pilpres 2009 semakin terasa. Para pejabat tinggi Pusat semakin rajin ke daerah seperti kejar “terget”. Kondisi ini tampak Kamis (3/7) kemarin, para pejabat tinggi kumpul di Balai Petitih mengulas perbaikan pelayanan birokrasi terdahap pelayanan masyarakat karena terasa sangat-sangat diperlukan sebagai indikator keberhasilan. Untuk kejar target tersebut good governance (tata kelola pemerintahan yang baik, red) perlu adanya koordinasi semua element pemerintahan.
Tampak beberapa kepala dinas di lingkungan Pemprov hadir seperti Kepala Bapora PP Dra. Utin Kusumawati, M.Si, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, HA Kadir Ubbe, SH, para Kapolres di lingkungan Polda Kalbar dan Dandim 121 ABW serta beberapa pejabat lainnya. Forum yang langsung ditangani Sekretaris Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sejak dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB berjalan sesuai harapan.
Tak urung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufik Effendi mengungkapkan Indonesia harus lebih banyak belajar dari negara-negara yang mempunyai birokrasi lebih baik. Taufik mencontohkan Malaysia yang dulunya berguru ke Indonesia untuk belajar berbagai hal kini selangkah lebih maju ketimbang Indonesia.
“Kita tidak mengalami kemunduran tetapi jalan di tempat,” jelasnya.
Kemajuan mereka diakibatkan sinergi yang matang antara aparatur pemerintahan mereka, sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai rencana pemerintah di sana. Dan Indonesia yang harus belajar tentang hal tersebut.
Gubernur Kalbar Cornelis di forum yang dihadiri sekitar 150 peserta itu menjelaskan minimal ada empat unsur yang harus dimiliki untuk menciptakan good governance, yakni transparansi atau keterbukaan, responsibility atau pertagungjawaban, serta partisipasi publik dengan memenuhi standar keadilan dan pertanggung-gugatan.
Dalam konsep tersebut menurutnya tidak boleh ada yang menjadi dominan, namun kesemuanya harus diperankan secara proporsional dalam suasana kondusif dan harmonis. Gubernur mengharapkan diterimanya segala sesuatu yang terkait proses pembangunan. “Seharusnya bukan dikarenakan kekuasaan ataupun kekuatan yang dominan,” timpalnya.
“Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin terbukanya akses pelayanan birokrasi,” jelasnya dengan mengurai berbagai aspirasi warga yang kini juga sedang di pundaknya untuk diterapkan.
Cornelis mengakui saat ini masyarakat sangat bosan bila berurusan dengan birokrasi, hal ini dikarenakan susahnya masyarakat mendapatkan pelayanan birokrasi baik. Kebanyakan birokrasi memerlukan waktu yang lama.
Dia menceritakan sebagus-bagusnya pemerintahan bila tak didukung dengan birokrasi yang akuntabel, kemungkinan besar roda pemerintahan tak akan berjalan sesuai yang diinginkan.
Tata pemerintahan juga menurutnya suatu gagasan yang baik dan nilai utama membangun pemerintahan, yang nantinya bisa mensinergikan hubungan antara tiga pilar utama pelaku pembangunan, pemerintahan dunia usaha swasta dan masyarakat.
Dia menyimpulkan pemerintahan yang baik adalah semakin terbukanya akses terhadap partisipasi, berkembangnya transparansi, akuntabilitas, serta tersedianya pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Sekteraris Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Romulo R Simbolon mengungkapkan hal yang serupa, dia berkeyakinan birokrasi harus menjadi pelayanan masyarakat dan bukanya masyarakat menjadi pelayanan birokrasi. “Pemerintah bisa hancur kalau masyarakat yang menjadi pelayan birokrasi,” jelasnya.
Dijelaskanyanya tujuan utama dari perubahan birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pelayanan publik dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Romulo beralasan susah kalau sampai masyarakat marah, bisa-bisa pemerintah mereka tuntut untuk turun dan hal itu memang sudah hak mereka untuk mendapatkan pelayanan seperti yang mereka mau.
Dan semua itu dapat berjalan sesuai harapan bila semua aparatur pemerintahan bisa bekerja sama dan sinergisitas terbangun rapi, sehingga good governance yang selama ini digaungkan dapat tercapai, dan masyarakat pun mendapatkan pelayanan yang terbaik.□Sugeng Mulyono/Borneo Tribune, Pontianak.
Rabu, 20 Agustus 2008
Pemerintah Kejar Target Reformasi Pemerintahan
Diposting oleh
Drs.Cornelis,MH
di
18.56
Label: Pemerintahan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Sep 2012

0 komentar:
Posting Komentar