Cornelis: Birokrasi Harus Introspeksi Diri

Wacana reformasi birokrasi belakangan menjadi isu yang cukup santer disebut. Harapan publik terhadap pemerintahan yang baik (good governance) dengan tulang punggung birokrasi yang bersih dan profesional semakin menguat.

Terkait dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance ini sejumlah langkah dilaksanakan. Disalitasi oleh Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) sebuah forum digelar.
Kamis, (3/7) di Balai Petitih, Forum Koordinasi dan Konsultasi Good Governance diselenggarakan. Gubernur membuka acara yang menghadirkan menteri dan sejumlah kepala daerah ini.
Menyadari pentingnya peran birokrasi dalam pemerintahan Gubernur memberi apresiasi acara yang digagas oleh Menko Polhukam ini.
Menurut Gubernur ini acara yang mengambil tema Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik ini sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai hakikat dan implementasi good governance.
Berbicara mengenai good governance sendiri menurut Gubernur setidaknya ada empat prinsip utama, yakni keterbukaan (transparansi), pertanggunggugatan (accountability),keadilan (fairness), dan pertanggungjawaban (responsibility).
Kepada seluruh jajaran birokrasi pemerintahan Gubernur mengajak mereka untuk introspeksi diri. Sudah sejauh mana prinsip-prinsip good governance telah diterapkan. Jika sudah maka selayaknya hal ini kata Gubernur harus terus ditingkatkan.
Sebagai organ inti pemerintahan, birokrasi menurut Gubernur memegang peran yang teramat penting. Untuk itu kesatuan arah dan pandangan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan mutlak diperlukan. Apapun warna politik birokrat dan kepala daerah semua mesti menyadari tugas dan fungsinya.
“Birokratlah yang bisa merangkai pandan sampai menjadi tikar, bisa buat tidur. Kalau ndak percaya baca buku Kuasa dan Wibawa karya Profesor Doktor Miriam Budiarjo,” tegas Gubernur cerdas ini.
Belanda itu bisa menjajah Indonesia 350 tahun karena birokrasi yang dibangun baik sipil maupun militer,” kata Cornelis menambahkan.
Dikatakan oleh Gubernur upaya untuk memperbaiki birokrasi di negara yang belum maju itu ibarat menguraikan benang kusut. Namun demikian karena reformasi birokrasi telah menjadi tuntutan maka semua pihak khususnya pemerintah pusat memprioritaskan agenda pembenahannya.
“Hal ini penting mengingat reformasi birokrasi memiliki multiplier effect yang signifikan. Apabila diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan niscaya akan semakin mempercepat akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak