Kalbar Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 7,28 Persen

Infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modalnya di Kalbar. Oleh karena itu, salah satu program prioritas yang akan dikedepankan dalam pembangunan lima tahun ke depan oleh Gubernur Cornelis adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan menggunakan pola sinkronisasi dan sinergitas, baik program maupun pembiayaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Diharapkan pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kalbar dapat mencapai angka 7,28%, pendapatan perkapita mencapai Rp 16,81 juta, inflasi 4,35. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan investasi sebesar Rp 22,51 triliun yang terdiri dari investasi pemerintah sebesar Rp 10,13 triliun dan swasta sebesar Rp 12,38 triliun,” ungkap Cornelis saat menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2007-2027 dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 pada Rapat Paripurna di ruang Balairungsari DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (22/4).

Berbagai permasalahan yang akan dihadapi ke depan diharapkan bisa diselesaikan seperti ketersediaan pangan, masalah energi, penanganan gizi buruk, penanggulangan kemiskinan, dana APBN (DAU, DAK, dan BOS) tidak dikenai potongan, dan permasalahan perbatasan.

Sedangkan menanggapi hasil pertemuan Gubernur se-Kalimantan di Jakarta Senin, (21/4) penyampaian usulan mengenai Rencana Pembangunan Pelabuhan Internasional di Kalbar,Cornelis mengatakan Pemerintah Pusat sangat mendukung terutama rencana pembangunan Pelabuhan Internasional di Kalbar, dan akan dilakukan survei dari pusat untuk menentukan letak Pelabuhan Internasional

“Dalam lima tahun ke depan bila perkebunan dan pertambangan telah berjalan kita akan membutuhkan Pelabuhan Internasional karena saat ini Pelabuhan kita hanya bisa menampung 3000 ton, sehingga berbagai permasalahan sepeti minyak dan gas dapat diatasi dengan masuknya kapal-kapal besar dan dapat langsung didistribusikan ke daerah untuk 12 Kabupaten dan 2 Kota,” ujar Cornelis. ■Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak