Kunker Gubernur ke KKU dan Ketapang (-2/habis-)

Pelabuhan Bertaraf Internasional


PELAKSANAAN Musrenbang perdana tingkat kabupaten sejak terbentuknya Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 26 juni 2007 adalah untuk merumuskan kebijakan pembangunan dalam tiga aspek. Aspek pertama, adalah formalitas, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Aspek kedua, realitas, yaitu kondisi sosial ekonomi dan permasalahan-permasalahan internal yang berada dalam kabupaten. Dan yang ketiga, aspek lingkungan, yaitu kondisi keterkaitan yang mempengaruhi dalam menumbuh kembangkan pembangunan kabupaten, baik lingkungan antar daerah, regional, dan internasional.
Dengan demikian fokus pembangunan saat ini masih bertumpuk pada beberapa bidang yaitu bidang perekonomian yang berbasisis kerakyatan (untuk mengantisipasi lajunya pertambahan penduduk dan lajunya tingkat pengangguran). Kemudian bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan pariwisata.
Dalam rangka memperkuat program ketahanan pangan dan horti kultura menurut Pejabat Bupati Kayong Utara, H. Syarif Umar Alkadrie, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah mengidentifikasi empat kawasan untuk dikembangkan, dengan luas setiap kawasan berkisar antara 3000–5000 hektar yaitu masing-masing di Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, Semponti, dan Kecamatan Pulau Maya Karimata.
Sedangkan untuk wilayah UPT Transmigrasi yang telah ditempati, seperti, Sedahan, Rantau Panjang, Penjalaan, dan UPT Pemangkat, akan difokuskan pengembangan palawija, kedelai, jagung, dan kacang-kacangan lainnya, yang secara formal kawasan tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Syarif Umar Alkadrie juga mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi, bahwa semenjak Kayong Utara ditetapkan sebagai salah satu kawasan usaha terpadu agrobisnis dengan pusat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, pada tahun 2006, hingga saat ini, program tersebut belum optimal, dan tidak memiliki kejelasan status. Dan penyerahan penanganganannya. Baik dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Ketapang.
Pada aspek pengembangan sektor perhubungan dan transportasi mulai tahun 2008 ini, melalui program kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalbar, di Kabupaten Kayong Utara telah mulai dilaksanakan pembangunan pelabuhan nasional yang bertaraf internasional dengan total pembiayaan berkisar Rp61 miliar. Sementara pembangunan pelabuhan pedalaman dan antar pulau di alokasikan anggaran sebesar Rp3,2 miliar.
Untuk mengoptimalisasikan pelabuhan tersebut sehingga memberikan nilai ekonomis, maka pada tahun 2008 Pemerintah Pusat juga telah mendesain pembukaan ruas jalan Teluk Melano Kabupaten Kayong Utara-Perawas Kabupaten Ketapang-Nanga Mahap Kabupaten Sekadau yang akan memberikan kemudahan akses pengeluaran produk, ekspor maupun import dari Kabupaten Sekadau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang.
Selain itu, di kawasan pelabuhan juga akan dibangun Kawasan Industri Terpadu. Berdasarkan identivikasi sementara Departemen Kelautan RI, bahwa dengan letak yang strategis ini pelabuhan ini memiliki akses langsung ke Singapura, paling tidak melalui Pulau Batam.□Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune