RPJMD Kalbar Tahun 2008-2013

Prioritaskan Kepentingan Rakyat


Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

Diakuinya, Kalbar hingga saat ini masih menghadapi permasalahan klasik yang hampir dialami oleh provinsi lain di Indonesia, yakni masalah kemiskinan, pengangguran, SDM, realisasi investasi yang masih rendah serta terbatasnya dana pembangunan pemerintah sehingga pemanfaatan sumber daya alam menjadi tidak maksimal.
Berdasarkan SUSENAS Juli tahun 2005 dan Maret 2007, jumlah penduduk miskin di Kalbar berkurang dari 629.900 jiwa pada Juli 2005 menjadi 584.300 jiwa pada Maret 2007. Namun jelasnya, meski jumlah penduduk miskin berkurang, prestasi tersebut justru belum menggembirakan.
Secara relatif, proporsi Kalbar tahun 2007 di Kalbar mencapai 12,91 persen, masih lebih banyak dibandingkan Kalimantan Selatan yang mencapai 7,01 persen dan Kalimantan Tengah 9,38 persen serta Kalimantan Timur hingga 11,04 persen.
Permasalahan lain yang berkaitan dengan kualitas sumbr daya manusia dapat dilihat dari pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk pencapaian IPM, walaupun terjadi peningkatan dari 66,2 pada tahun 2005 menjadi 67,1 tahun 2006. tetapi Kalbar berada pada peringkat 28 dari 33 provinsi di Indonesia.
Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Cornelis, Pemerintah daerah perlu mengarahkan sasaran pembangunan kepada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan seperti kegiatan revitalisasi posyandu dan puskesmas, peningkatan pelayanan dan penerapan jaminan kesehatan pada masyarakat miskin, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedisf, serta peningkatan gizi masyarakat.
Selanjutnya, dengan peningkatan kecerdasan SDM dilakukan melalui kegiatan percepatan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun menuju dua belas tahun, peningkatan kualitas dan kuantitas guru, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan seperti pengembangan sekolah terpadu dan unggulan, pengembangan paket kewajiban belajar A dan B.
Kemudian, persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modalnya di Kalbar. Ia sangat mengharapkan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota tidak mempersulit proses ijin yang diberikan, karena keberadaan investor ulasnya dapat memberikan pencerahan yang lebih baik pada Kalbar.
“Sinkronisasi dan sinergisitas baik program maupun pembiayaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota jelas diperlukan untuk mempercepat tersedianya infrastruktur yang memadai,” pintanya.
Maka melalui usaha dan kerja keras, ia sangat mengharapkan lima tahun kedepan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kalbar dapat mencapai angka 7,83 persen, pendapatan perkapita mencapai 12,70 juta rupiah, inflasi 6,46 persen dan investasi penanaman modal asing mencapai 671,28 juta US$ serta indeks pembangunan manusia mencapai angka 76,50. Selanjutnya harapan-harapan ini jelas Cornelis, harus disertai dengan kebijakan pembangunan yang didukung oleh instrumen perencanaan yang mengacu pada potensi daerah untuk mendorong kemajuan tersebut.□Aulia Marti/Borneo Tribune