Gubernur Minta Kades Tata Kembali Desa

Dalam kunjungan kerjanya untuk kali pertama di Kabupaten Sintang, Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH langsung bertemu dengan 183 kepala desa (Kades) dan 14 camat se-Kabupaten Sintang. Selain itu hadir juga sejumlah tokoh masyarakat dan jajaran Muspida Sintang. Dalam kunjungan kerja tersebut, Cornelis membuka rapat kerja kepala desa se-Kabupaten Sintang. Kegiatan dipusatkan di gedung Pancasila Jalan Apang Semangai Sintang.

Saat memberikan ceramah umum di depan peserta rapat kerja, Cornelis mengharapkan agar para Kades dan camat menjadikan moment itu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan wawasan dalam mensinergiskan seluruh tugas kepemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungg jawab masing-masing camat dan kades.
Ia juga mengatakan bahwa secara khusus pelaksanaan rapat kerja tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. ”Kehadiran kepala desa dan camat di tempat ini merupakan salah stau bentuk konkrit dalam melaksanakan tanggung jawab memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut Cornelis mengatakan bahwa tentang pelaksaana pembinaan pemerintahan desa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam pasal 98 ayat 1 dan 2 PP nomor 72/2005 tentang desa. Atas dasar PP tersebut, Cornelis menekankan agar seluruh Kades paham tentang berbagai hal tentang pemerintahan desa termasuk administrasi dan keuangan desa. Sehingga menurutnya penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan tertib dan terarah.
Di hadapan peserta rapat kerja, Cornelis juga meminta secara khusus agar para Kades membantu pemerintah dalam melaksanakan pendataan penduduk. ”Administrasi kependudukan kuncinya ada pada Kades dan lurah. Karena mereka inilah yang tahu-betul tahu tentang keluar masuknya anggota masyarakat,” ujarnya.
Hal tersebut menurutnya agar pemerintah memiliki data kependudukan yang baik. Karena menurutnya bukan BPS yang menentukan jumlah penduduk di suatu daerah. Karena umumnya dana yang dimiliki instansi ini untuk melakukan sensus sangat terbatas, jadi data yang diperoleh kurang valid.
”Namun jika data penduduk di sebuha desa/lurah bagus, maka BPS tinggal ambil data dan data yang dimiliki pemerintah akan lebih valid. Data tersebut akan digunakan untuk menyusun program pembangunan. Sehingga pembangunan dari manusia untuk manusia dapat tercapai,” jelasnya.
Cornelis juga secara tegas meminta kepada Kades, khususnya dari etnis Dayak agar kembali menata desanya. Karena menurutnya suku Dayak lebih suka tinggal berpencar-pencar dan tidak menyatu. ”Supaya pemerintah tidak sulit memberikan fasilitas umum. Kalau bisa terkonsentrasi di salah satu titik, maka tentu akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pembangunan,” tuturnya.
Lebih tegas, Cornelis meminta agar para pemimpin mulai dari level desa hingga provinsi dapat lebih menunjukan kualitas diri. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan juga merupakan pembangunan yang berkualitas. Cornelis juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, seorang kepala desa harus taat dan mengikuti aturan yang berlaku. Jika melakukan pelanggaran, maka menurutnya tidak hanya sekedar tidak taat pada aturan yang ada namun juga telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
Contohnya kata Cornelis, dalam menjalankan pemerintahan desa adalah penyusunan anggaran desa, maka harus melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD) yang merupakan perwakilan masyarakat. Kemudian kepala desa lebih transparan kepada masyarakat, sehingga tidak timbul rasa saling curiga.
Sebelum rapat kerja berakhir, Cornelis menyempatkan diri berdialog dengan peserta. Bertindak sebagai moderator dalam dialog tersebut adalah Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si. Dua kepala desa, yaitu kades dari Serawai dan kades Wana Bakti Ketungau mengeluhkan tentang kondisi infrastruktur khususnya jalan di daerah masing-masing. Sedangkan kades dari Nobal Sungai Tebelian meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan kades yang hanya menerima insentif Rp500 ribu per bulannya. Gubernur pun merespon langsung pertanyaan sejumlah kepala desa tersebut.
”Untuk tahun 2008 ini, setidaknya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur di Sintang mencapai Rp15 miliar,” jawab Cornelis.
Minimnya infrastruktur jalan juga dikeluhkan oleh Camat Ketungau Agus Djam. Menurutnya di wilayahnya terdapat dua desa yang berbatasan langsung dengan Serawak-Malaysia. Namun warga di dua desa tersebut mengalami kesulitan untuk bisa mencapai ibu kota kecamatan.
Sementara camat dari Kayan Hulu mengeluhkan tentang kakunya kepmen nomor 13. Kepmen in menurutnya membuat camat sulit untuk mengambil kebijakan yang lebih spesifik lokasi. Ia juga menyinggung tentang komitmen pemerintah provinsi Kalbar terhadap pemekaran Kapuas Raya. ”Kami sangat berharap Kapuas Raya bisa segera terealisasi. Karena Kapuas Raya adalah kebutuhan masyarakat di wilayah timur ini,” ujarnya.
Sementara camat Ambalau, Murnianto mengatakan bahwa daerahnya siap menerima investor. Karena letakanya paling ujung dari Kabupaten Sintang, maka menurutnya di kecamatan ini masih memiliki lahan kosong yang cukup luas. Selain itu ia juga mengharapkan agar pemerintah khususnya melalui instansi terkait tidak melakukan sembarang tangkap terhadap warga yang menjual kayu.
Menurutnya saat ini ada dua warganya yang tengah di bui hanya karena mengantarkan kayu belian yang memang masih banyak di daerahnya kepada seorang pemesan di kota Sintang ini. Padahal menurutnya kayu tersebut hanya digunakan untuk konsumsi lokal dan jumlahnya hanya 300 batang saja.
Dua tokoh masyarakat lain yang juga mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung dengan gubernur Kalbar adalah Nino Tumino dan H. M. Apung Idris. Kedua tomas ini mempertanyakan tentang pengelolaan taman makam pahlawan dan pembenahan Kraton Kadariah Sintang. Namun pertanyaan tersebut lebih diarahkan kepada Bupati Sintang. Sementara M. Apung mempertanyakan komitmen gubernur dalam membangun pendidikan di Kalbar. Terhadap pertanyaana terakhir ini Cornelis mengatakan akan menerapkan konsep 3 M dalam pendidikan, yaitu mutu, murah dan merata.□Endang Kusmiyati/Borneo Tribune