Cornelis-Kamaruzaman Lirik Kerapu

Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH dan Penjabat Bupati Kubu Raya, Drs. Kamaruzaman, MM., melakukan kunjungan kerja bersama ke Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Minggu (16/3) kemarin.

Kunjungan kedua pejabat Kalbar beserta rombongan ini diarahkan kepada keramba ikan kerapu yang potensial. Harga ikan jenis carnivora ini cukup mahal karena bernilai ekspor, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan bukan hanya Singapura, tapi juga Jepang dan China membutuhkan pasokan yang besar terhadap kerapu ini, selain kebutuhan lokal Kalbar serta Nusantara.
Permintaan terhadap ikan ini harga per kilonya mencapai rata-rata Rp 110 ribu. Sementara hasil panen nelayan atau petambak ikan kerapu tak pernah mampu mencukupi permintaan yang tinggi tersebut. Oleh karena itu untuk usaha kerapu, sebetulnya sangat menggiurkan.
Hendri selaku Ketua Kelompok Keramba Sejati, mengakui bahwa permintaan ikan ini cukup besar. Selama ini terlebih keramba kerapu terbilang jarang di wilayah ini.
“Sejauh ini kita hanya mampu panen 4 bulan sekali. Tetapi pasar berani meminta dalam 1 bulan 2 kali,” ujar Hendri.
Dengan kenyataan ini sudah jelas bahwa pasar kerapu sangat menggembirakan. Namun untuk memenuhi hal tersebut, Hendri bersama anggotanya mengalami kesulitan modal.
Untuk menciptakan keramba seperti yang telah dilakukan pihaknya, modal yang dikeluarkan mencapai Rp 300 juta. Dengan modal tersebut telah menghasilkan 200 kotak. Tiap kotak yang berukuran 2x3 meter tersebut rata-rata memiliki kedalaman hingga 2.4 meter.
Mahalnya harga perlubang diakibatkan dari mahalnya harga jaring yang akan mengelilingi lubang. Selain itu tiap lubang terdiri dari 3 jenis jaring berbeda. Berdasarkan hal tersebut, pihaknya akan berusaha keras untuk menambah kotak kubus agar hasil panen semakin meningkat. Namun sekali lagi Hendri mengatakan bahwa kendala modal menjadi halangan.
Cornelis setelah melihat langsung keramba serta mendengar potensi yang ada tersebut mengatakan, pemerintah akan memberikan solusi jika memang dinilai layak dari segi kualitas maupun pasar yang ada.
Menanggapi keluhan Hendri, Cornelis mengatakan perlu melihat lagi apa yang diperlukan. Sebagai pemerintah pihaknya akan siap membantu, namun untuk lebih pastinya hal tersebut dialihkan kepada Penjabat Bupati Kubu Raya.
“Gubernur hanya mem-back up saja, sedangkan wewenang ada di tangan Bupati karena itu adalah rakyatnya,” ujar Cornelis lagi.
Yang pasti dengan segala permasalahannya, pemerintah akan selalu siap membantu agar setiap nelayan dapat hidup layak.
Di tempat yang sama, Penjabat Bupati KKR, Kamaruzzaman mengatakan, Pemkab berupaya membantu semaksimal mungkin melalui program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Di sana tak terkecuali bidang perikanan.
Kamaruzzaman berjanji akan membangun dasar pembangunan yang kuat bagi KKR. Dimulai dengan persiapan Pilkada KKR dalam waktu dekat dan Bupati-Wabup terpilih akan melaksanakan program pembangunan yang lebih detil lagi, hingga teknis-teknis perikanan kerapu.□Hanoto/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Hubungan Indonesia-Malaysia Sangat Baik

SEBAGAI bangsa serumpun, Indonesia mempunyai hubungan baik dengan Malaysia. Namun belakangan ada beberapa kasus yang menimpa sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, hubungan diplomasi atau bilateral antara Indonesia dan Malaysia mengalami pasang surut.

Permasalahan yang sering timbul itu pun, lantaran dikarenakan adanya perlakuan yang tidak manusiawi dari oknum warga Malaysia kepada TKI, meski diantaranya terdapat orang Indonesia yang sifatnya legal dan ilegal.
Hal ini jelas, membuat Gubernur Kalbar, Cornelis, risih, karena Kalbar dan Malaysia adalah daerah perbatasan yang sangat dekat.
Perdagangan orang yang terjadi di Malaysia ini dikarenakan perbatasan darat yang melintasi Kalbar dan Malaysia sangat erat, mengakibatkan toke-toke leluasa melakukan trafficking, sehingga banyak warga Indonesia yang tertarik untuk bekerja disana dengan harapan bayaran mahal.
Saat menemui rombongan Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia untuk Indonesia di ruang kerjanya Kamis (13/3) sore lalu. Cornelis memaparkan, berdasarkan keterangan dari Konsulat Indonesia yang berada disana, masuknya mereka ke wilayah Malaysia juga tidak diketahui oleh Konsulat Indonesia.
Untuk itu, ia pun meminta kerjasama antara Malaysia dan Indonesia, tidak lantas pupus lantaran kasus-kasus kecil yang menimpa TKI beberapa waktu belakangan ini, karena dalam mengusut kasus TKI ilegal diperlukan kerjasama yang baik antar kedua negara.
“Keberadaan mereka semua, sama dengan kami yang ada disini yang membedakan hanya bendera saja. Kami juga akhirnya memberikan perlakuan-perlakukan yang tidak terlalu khas (istimewa) kepada mereka (orang Malaysia, red) yang datang,” jelasnya.
Bukan hanya itu, perbatasan laut pun juga masih menjadi persoalan yang simpang siur, kerugian pun semakin dialami Indonesia, beberapa kilometer daerah tampak hilang, mengakibatkan batas kontinentalnya atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menarik perlahan-lahan.
Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato Zainal Abidin bin Muhammad Zain, mengatakan Malaysia sampai saat ini masih diiringi dengan isu-isu negatif dari Indonesia.
“Usaha kita adalah untuk bekerjasama dan merapatkan hubungan antar kedua negara,” katanya di depan gubernur.
Padahal, hubungan diplomatik antara Indonesia-Malaysia sudah genap berumur 50 tahun, sebagai negara bertetangga merupakan dasar Negara Malaysia yakni mementingkan hubungan Malaysia dengan tetangga-tetangganya.
Dato mengharapkan Pemerintah Provinsi Kalbar tidak percaya dengan laporan negatif yang dikeluarkan oleh wartawan mengenai laporan negatif tersebut, bahwa fakta yang sebenarnya adalah hubungan Indonesia dengan Malaysia hingga kini sangat baik.
“Kedatangan kami kemari, adalah ingin mengetahui apa permasalahan daerah perbatasan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala,” ujar Dato.
Karena jelasnya, dasar Kerajaan Malaysia adalah untuk bekerjasama dengan sebaik-baiknya agar semakin merapatkan hubungannya dengan Indonesia. Sedangkan seperti penganiyaan yang dilakukan di Malaysia merupakan perlakukan yang dilakukan perseorangan.
Ia meminta kepada Indonesia, agar tidak terjerumus dengan isu-isu yang membuat negaranya dengan Indonesia semakin bersitegang, karena tindakan warga Malaysia kepada TKI hanya segelintir, dan ia menjawab dengan tegas bahwa jiwa Kerajaan Malaysia bukan untuk melakukan perlakuan kasar kepada warga negara tetanganya, namun tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan. (Humas Pemprov Kalbar)□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Korea Selatan Minat Investasi Jagung di Kalbar

HALIM Group dari Korea Selatan berminat investasi di bidang perkebunan jagung di Provinsi Kalimantan Barat, dengan nilai investasi sekitar 30 juta dollar AS (sekitar Rp275 miliar). "Saat ini kita sedang mencari lahan yang strategis dengan luas sekitar 100.000 hektare untuk ditanami jagung," kata Wakil Presdir Halim Group, Lee In Kyu, di Pontianak, Sabtu.

Halim Group merupakan perusahaan nomor satu di Korsel yang bergerak di bidang peternakan ayam, bebek, dan babi. "Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang sebagian besar berasal dari jagung, sehingga kami mau tidak mau menanam jagung sendiri guna mengurangi ketergantungan impor jagung dari Amerika, dengan kebutuhan 700 matrik ton/tahun," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya saat ini juga telah berinvestasi di Vietnam, China, Filipina dan baru akan memulainya di Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris III Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Seoul, Donny Warmadewa mengatakan, sebelum memutuskan akan berinvestasi di Kalbar, Halim Group terlebih dahulu melakukan survei, di antaranya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Mataram, Nusa Tenggara Barat, tetapi perusahaan tersebut memutuskan akan berinvestasi di Kalbar.
Ia mengatakan, sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan besar dari Korea Selatan yang akan berinvestasi di bidang pertanian, tinggal keseiapan pemerintah Indonesia dalam lobi agar pengusaha tersebut mau menanamkan modalnya.
Kepala Dinas Pertanian Kalbar, Haizairin mengatakan, pihaknya telah menawarkan kerjasama dengan pola kemitraan dengan masyarakat dengan investor dari Korea Selatan, alasannya karena sebagian besar pemilih lahan para petani.
Ia menambahkan, prospek pengembangan jagung cukup besar di Kalbar. "Kita tetap mengedepankan kemakmuran para petani, sesuai dengan visi dan misi kita yaitu mensejahterakan kehidupan petani," kata Hazairin.
Sentara produksi tanaman jagung di Kalbar dipusatkan di Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, karena di lokasi tersebut lahannya sesuai untuk pengambangan jagung.
Dari data yang ada, Kalbar memiliki 244.985 hektar lahan yang potensial untuk pengembangan jagung. Lahan yang potensial untuk pengembangan jagung tersebar, di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, dan Kabupaten Landak.
Saat ini Kalbar menempati urutan nomor 11 dalam produksi jagung Nasional atau meningkat tiga angka dari sebelumnya diposisi 14 pada tahun lalu dengan produksi sekitar 102.571 ton jagung pipilan kering, di tahun 2005.
"Kita telah menetapkan jagung sebagai salah satu komoditas unggulan dengan program gentaton," ujar Hazairin.
Pemprov Kalbar, telah menyiapkan grain Silo yang digunakan untuk menampung jagung, sementara guna mempertahankan kadar air jagung sehingga tetap bermutu baik.□Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

SOPD Kabinet Cornelis Gunakan Kriteria Maksimal

SETIAP kepala daerah pasti akan mengambil kebijakan tersendiri yang dinilai paling efektif dan efiesien dalam melaksanakan program-programnya. Hal ini pulalah yang akan dilakukan Gubernur Kalbar, Cornelis, dan pasangannya Christiandy Sannjaya.

Salah satu kebijakannya tentu saja dalam menyusun orang dan lembaga yang akan membantunya dalam mewujudkan visi misinya. salah satu langkah kebijakan tersebut adalah bahwa saat ini pihak eksekutif tengah melakukan pembahasan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, H. Syakirman, saat berada di Sintang mengatakan bahwa saat ini pembahasan SOPD tengah dilaksanakan bersama wakil gubernur. Selanjutnya direncanakan minggu depan, SOPD tersebut akan dibahas bersama gubernur.
“Target kita, pada bulan April nanti SOPD ini sudah bisa kita masukan di Dewan dan langsung dibahas,” katanya.
Saat ditanya bagaimana gambaran susunan SOPD masa kepemimpinan Cornelis ini, ia mengatakan bahwa di Kalbar memungkinkan diberlakukannya kriteria maksimal pada susunan perangkat daerah. Salah satu yang paling nampak menurutnya adalah pada jumlah asisten/pembantu gubernur. Jika sebelumnya hanya ada tiga asisten, maka tidak menutup kemungkinan dengan pemberlakukan kriteria maksimal ini akan ada empat asisten. Kriteria maksimal ini memungkinkan susunan SOPD Kalbar akan semakin besar/gemuk.
“Namun semuanya memang masih dibahas dan belum final,” ingatnya.
Selain jumlah asisten, Syakirman juga mengatakan bahwa penerapan kriteria maksimal pada dinas/badan juga dilihat dari rumpun kerja. Satu dinas yang dicontohkanya adalah dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya dua pekerjaan tersebut berbeda rumpun namun ditempatkan di satu dinas. Selain itu bidang perpustakaan yang selama ini digabungkan dengan pendidikan. Kemudian badan pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan.
Beberapa nama lembaga/intansi ini menurutnya jika dilihat dari lingkup kerjanya sangat berbeda rumpun. Oleh karena itu kedepan dimungkinkan ada pemisahan namun tidak mungkin mempunyai status yang sama. Bisa jadi yang satu menjadi dinas sedangkan yang lain menjadi badan atau lembaga. Ada juga kemungkinan untuk digabungkan dengan dinas yang lain yang lebih serumpun atau mendekati.
”Jika sebelumnya jumlah dinas di pemprov ada 15 maka bisa jadi nanti akan bertambah menjadi 18 dinas, sedangkan untuk lembaga teknis maksimal akan ada 12 lembaga,” terangnya.
”Yang jelas jumlahnya tidak kurang dari yang lama. Apakah akan sama dengan yang lama atau lebih besar itu belum diputuskan oleh pimpinan karena kriteria maksimal ini memang sedang dibahas,” tegasnya.
Selain itu menurutnya gemuk atau rampingnya SOPD Kalbar juga tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Termasuk dilihat dari efisiensi pelaksanaan tugas dan jumlah personil yang ada.
Ditambahkan Syakirman bahwa penetapan SOPD juga tidak terlepas dari evaluasi pemerintahan selama ini. Walau menurutnya bila dilihat dari segi jumlah SOPD yang ada saat ini relatif tidak banyak masalah yang ditemui. ”Yang jelas penyusunan SOPD ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berbeda hanya dari segi rumpun aktivitas saja dan itulah yang akan menjadi pemisahannya,” katanya.
Ditanya tentang desas-desus reshufle kepala dinas yang akan menyertai gubernur hasil pilkadasung 15 Novemer 2007 lalu, Sekda hanya mengatakan bahwa sampai sejauh ini pimpinannya belum ada menyuarakan atau menginformasikan tentang pergantian kepala dinas di jajaran Pemprov Kalbar.□Endang Kusmiyati/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Investor Korsel Lirik Kalbar

Investor Korea Selatan tertarik dengan komoditas Kalbar yang dianggap mampu memberikan investasi bagi masyarakat Korsel. Kedatangan empat orang investor ini disambut Pemerintah Provinsi Kalbar, di Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (14/3) pagi.

Menurut, Doni Warma Dewa, Sekretaris Seoul Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), kedatangan Mr. Lee In Kyu, Vice President of Harim, Mr. Lee Tae Kyun, Manager Internasional Business Division, Mr. Lee Kim Chui Ki, Managing Director, dan Mr. Moon Kyung Min, Managing Director masih dalam tahap penjajakan.
Keempat orang ini, kata Doni, bermaksud menanamkan investasi dari sektor perkebunan, terutama jagung. Komoditas ini dinilai dapat menurunkan harga pakan ternak di Korsel yang kini harganya semakin melambung.
Doni menerangkan, biaya produksi untuk investasi jagung sendiri mencatat angka 30 juta US$, belum termasuk harga komersil.
Sampai sekarang, Korsel masih melakukan import jagung dari Amerika, bahan jagung yang dibutuhkan pun tidak tanggung-tanggung mencapai 300 metrik per tahun. Dengan adanya kendala dan permasalahan ini, investor Korsel pun berupaya untuk menanamkan investasi jangka panjang dengan pengelolaan dari investor Korsel.
Kalbar merupakan provinsi nomor tiga, setelah Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat, sampai saat ini, keempat investor belum memutuskan daerah mana yang cocok untuk pengembangan produk jagung.
“Negara-negara lain seperti, Vietnam, Cina dan Hongkong sudah dijajaki, dan mereka sangat tertarik ke Indonesia, karena dinilai prospek jagung disini sangat bagus,” kata Doni menjelaskan kedatangan empat orang investor tersebut.
Namun, permasalahan yang ditemui saat ini, sebagian besar lahan yang ada adalah milik petani, sedangkan para investor menginginkan lahan tersebut adalah lahan bebas atau lahan sendiri.□Aulia/Marti

Baca Selengkapnya...

Tingkatkan Sosial Model

Pengembangan Diri, Etika dan Public Speaking


Menjadi seorang istri pejabat daerah, ataupun pemimpin di rumah dan di luar rumah haruslah mampu merangkap diri sebagai sosial model bagi anggota maupun masyarakat.

Guna mensiasati hal tersebut, tim penggerak PKK mengadakan latihan pengelolaan program dan penyuluhan (LP3-PKK) bagi tim penggerak PKK provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan--salah satu materinya adalah pengembangan diri, etika dan public speaking yang dilaksanakan selama dua hari, sejak Rabu (12/3) hingga hari ini, Kamis (13/3) di hotel Kini Pontianak.
Menurut Ketua Panitia, Sitorini Marlan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengembangan diri bagi para istri pejabat dari cara berbicara, memimpin, pergaulan, dan pengelolaan program pokok PKK.
Hasil dari kegiatan ini, jelasnya, para istri mampu meningkatkan diri dalam kemampuan berorganisasi, keterampilan, mampu dalam memimpin organisasi, serta mengelola PKK.
“Kegiatan seperti ini tidak setiap tahun dilakukan, ada beberapa pimpinan yang baru dilantik seperti daerah pemekaran, kita harap pembekalan ini dapat diterapkan ketika terjun ke masyarakat,” kata Sitorini, Rabu (12/3) kemarin.
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini, sejak Rabu kemarin berjumlah 60 orang, sedangkan untuk hari ini berjumlah 40 peserta. Kegiatan ini, kata Sitorini juga akan berlanjut pada 14-15 Maret mendatang, dengan lokasi yang berbeda namun dengan konsep kegiatan yang sama.
LP3-PKK ini, kata Sitorini dilaksanakan sesuai dengan usulan program, berhubung adanya pemimpin baru yang dilantik.
Hal yang sama dikatakan Frederika Cornelis, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar. Menurutnya, latihan yang dilaksanakan selama empat hari ini merupakan materi yang wajib diikuti oleh para istri pejabat, karena dituntut untuk dapat bersikap dan berpenampilan sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, seperti cara bergaul, berbicara, berbusana dan makan-minum.
Alasannya, tantangan yang dihadapi tim penggerak PKK sangat berat, diantaranya adalah SDM kader yang masih lemah, luasnya wilayah dan terbatasnya anggaran yang tersedia.
“Karena PKK bersifat koordinatif dan konsultatif, sehingga sangat diperlukan hubungan kerja yang harmonis dan pertemuan berkala antara tim penggerak PKK di semua jenjang,” kata Frederika dalam acara yang digelar kemarin.
Instansi terkait yang juga bertindak sebagai dewan penyantun PKK, menurutnya harus saling mengisi sehingga pelaksanaan semua program dapat saling mengisi dan bersinergi.
Head Trainer ‘Layanan Pengembang’ Group Ciputra, Ny. L. Bambang Widaryatmo, yang bertindak sebagai narasumber acara ini mengatakan, banyak hal yang harus diperhatikan oleh istri pejabat, selaku pemimpin organisasi wanita di masing-masing daerah.
Menurutnya, apabila hal ini diabaikan, maka akan hilang nilai kewibawaan sebagai pemimpin. “Sikap, menentukan image baik atau buruknya seseorang, sekaligus kepribadiannya,” kata Ny. Bambang di hadapan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kemarin.
Ny. Bambang mengatakan, LP3-PKK ini bukan hanya bisa dilaksanakan dalam berbagai kondisi, dengan harapan, tingkah laku dan penampilan para istri pejabat dapat dihargai dan di puji oleh masyarakat dan anggota.□Aulia Marty/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Perkumpulan Wanita Sarawak Demo di Pendopo Gubernur

Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak (PPWS) beramai-ramai melakukan demo di Pendopo Kediaman Gubernur Kalbar, Selasa (11/3) pagi kemarin. Sekitar 29 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, berkumpul di pendopo, tampak ibu-ibu dari persatuan Dharma Wanita Provinsi Kalbar, termasuk Ny Frederika Cornelis turut menyaksikan demo tersebut, mereka sangat terheran-heran dengan demo yang diadakan.

Adapun demo yang dilaksanakan adalah demo masak ayam dengan menggunakan minuman coca-cola. Kegiatan yang dilakukan ini adalah segelintir kegiatan yang dilakukan PPWS, guna bertukar pengalaman antara perempuan Sarawak dan Kalbar.
Ketua rombongan PPWS, Dayang Misbah Abang H. Anwar mengatakan, kunjungannya ke Kalbar merupakan kegiatan dan program kerja dari PPWS, tujuannya adalah sebagai perekat persatuan perempuan Sarawak dan Kalbar.
Rombongan PPWS, mengakui sangat kagum dengan sambutan yang diberikan pengurus Dharma Wanita Provinsi Kalbar, maka dari itu, Dayang sangat berharap dari kunjungannya kali ini dapat menciptakan kerukunan antara negara tetangga dan pengalaman baru.
”Kita ingin memajukan pengalaman antara Kalbar dengan perempuan di Kucing, serta mengambil hal yang paling menarik,” kata Dayang.
Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalbar, Hj. Ayu Haro Mochsin, mengatakan, kunjungan yang dilaksanakan PPWS adalah bentuk kehormatan bagi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalbar.
Kunjungan ini, jelasnya adalah bentuk dan wadah untuk saling bertukar pikiran dan informasi yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan di kedua negara. Kemudian, tukar ketrampilan guna kualitas hidup perempuan, serta kerjasama di bidang ekonomi khususnya dalam pemasaran hasil-hasil industri kerajinan perempuan.
”Pertemuan ini adalah bentuk dari kita untuk bertukar pikiran kepada PPWS,” kata Ayu kepada wartawan di Pendopo Gubernur, kemarin.
Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) kepada PPWS, yang dimaksudkan untuk kepentingan kedua belah pihak.
Ayu sangat optimis, kaum perempuan telah mencapai kemajuan, namun dari berbagai permasalahan masih memerlukan perhatian dari perkumpulan kaum perempuan, terutama dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, adalah karena adanya faktor sosial, budaya dan ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Dari berbagai permasalahan inilah, jelasnya, kerjasama antara Kalbar dan Sarawak sangat diperlukan guna meminimalisir persoalan tersebut, serta mampu melibatkan seluruh sektor yang ada.□Aulia Marty/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Perempuan Tunjukkan Kemajuan Pembangunan

Peran kaum perempuan di Provinsi Kalbar akhir-akhir ini mulai menunjukkan kemajuan di bidang pembangunan.

Frederika Cornelis, Penasehat Dharma Wanita Provinsi Kalbar mengatakan, dari beberapa permasalahan di berbagai sektor telah mampu diminimalisir, seperti bidang kesehatan angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2000 mencatat 520/100.000 sedangkan kelahiran telah turun menjadi 370/100.000 kelahiran.
Bidang pendidikan kaum perempuan pun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya guna menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu bidang ekonomi, tingkat partisipasi perempuan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
”Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya industri yang dikelola oleh kaum perempuan seperti industri kerajinan, tenun, makanan dan hasilnya dapat dinikmati oleh ibu-ibu sekalian,” kata Frederika, di Pendopo Kediaman Gubernur Kalbar, Selasa (11/3) kemarin.
Ia juga memaparkan kemajuan perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan perempuan Kalbar sudah menunjukkan kiprahnya. Hasil Pemilu 2004 perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Klabar sebesar 5,4 persen dan DPRD kabupaten/kota sebesar 5,5 persen.
Sedangkan jumlah pegawai negeri sipil perempuan sampai tahun 2007 mencapai 36,10 persen dari 63,007 jumlah pegawai negeri sipil di Provinsi Kalbar yang menduduki jabatan struktural dan fungsional sebesar 36,09 persen.
Hal ini jelasnya, karena adanya kekuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah. Karena jelas Frederika, permasalahan klasik yang masih dihadapi oleh kaum perempuan tidak lain adalah perdagangan perempuan (trafficking) dan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri.
Diakuinya, berbagai permasalahan klasik tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor, seperti masalah sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan.
”Dalam rangka menghapus tindak kekerasan dan trafficking perlu ditetapkannya UU dan peraturan pemerintah serta upaya Pemprov dalam menangani hal tersebut,” katanya.
Upaya tersebut sudah dilakukan Pemerintah Indonesia seperti menerbitkan UU nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenaik penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang merupakan ratifikasi dari konvensi PP tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Kemudian, UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, selanjutnya UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan UU nomor 21 tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdangan orang.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga telah melakukan upaya dalam rangka menangani tindak kekerasan dan trafficking, yakni dengan menerbitkan Perda nomor 3 tahun 2007 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, lalu, Perda nomor 7 tahun 2007 tentang penghapusan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.
Selanjutnya Peraturan Gubernur Kalbar nomor 86 tentang rencana aksi daerah penghapusan perdangan orang, dan pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang merupakan tempat perlindungan bagi korban kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun trafficking serta merupakan wadah pemberdayaan perempuan secara umum.□

Baca Selengkapnya...