Tingkatkan Sosial Model

Pengembangan Diri, Etika dan Public Speaking


Menjadi seorang istri pejabat daerah, ataupun pemimpin di rumah dan di luar rumah haruslah mampu merangkap diri sebagai sosial model bagi anggota maupun masyarakat.

Guna mensiasati hal tersebut, tim penggerak PKK mengadakan latihan pengelolaan program dan penyuluhan (LP3-PKK) bagi tim penggerak PKK provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan--salah satu materinya adalah pengembangan diri, etika dan public speaking yang dilaksanakan selama dua hari, sejak Rabu (12/3) hingga hari ini, Kamis (13/3) di hotel Kini Pontianak.
Menurut Ketua Panitia, Sitorini Marlan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengembangan diri bagi para istri pejabat dari cara berbicara, memimpin, pergaulan, dan pengelolaan program pokok PKK.
Hasil dari kegiatan ini, jelasnya, para istri mampu meningkatkan diri dalam kemampuan berorganisasi, keterampilan, mampu dalam memimpin organisasi, serta mengelola PKK.
“Kegiatan seperti ini tidak setiap tahun dilakukan, ada beberapa pimpinan yang baru dilantik seperti daerah pemekaran, kita harap pembekalan ini dapat diterapkan ketika terjun ke masyarakat,” kata Sitorini, Rabu (12/3) kemarin.
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini, sejak Rabu kemarin berjumlah 60 orang, sedangkan untuk hari ini berjumlah 40 peserta. Kegiatan ini, kata Sitorini juga akan berlanjut pada 14-15 Maret mendatang, dengan lokasi yang berbeda namun dengan konsep kegiatan yang sama.
LP3-PKK ini, kata Sitorini dilaksanakan sesuai dengan usulan program, berhubung adanya pemimpin baru yang dilantik.
Hal yang sama dikatakan Frederika Cornelis, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar. Menurutnya, latihan yang dilaksanakan selama empat hari ini merupakan materi yang wajib diikuti oleh para istri pejabat, karena dituntut untuk dapat bersikap dan berpenampilan sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, seperti cara bergaul, berbicara, berbusana dan makan-minum.
Alasannya, tantangan yang dihadapi tim penggerak PKK sangat berat, diantaranya adalah SDM kader yang masih lemah, luasnya wilayah dan terbatasnya anggaran yang tersedia.
“Karena PKK bersifat koordinatif dan konsultatif, sehingga sangat diperlukan hubungan kerja yang harmonis dan pertemuan berkala antara tim penggerak PKK di semua jenjang,” kata Frederika dalam acara yang digelar kemarin.
Instansi terkait yang juga bertindak sebagai dewan penyantun PKK, menurutnya harus saling mengisi sehingga pelaksanaan semua program dapat saling mengisi dan bersinergi.
Head Trainer ‘Layanan Pengembang’ Group Ciputra, Ny. L. Bambang Widaryatmo, yang bertindak sebagai narasumber acara ini mengatakan, banyak hal yang harus diperhatikan oleh istri pejabat, selaku pemimpin organisasi wanita di masing-masing daerah.
Menurutnya, apabila hal ini diabaikan, maka akan hilang nilai kewibawaan sebagai pemimpin. “Sikap, menentukan image baik atau buruknya seseorang, sekaligus kepribadiannya,” kata Ny. Bambang di hadapan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kemarin.
Ny. Bambang mengatakan, LP3-PKK ini bukan hanya bisa dilaksanakan dalam berbagai kondisi, dengan harapan, tingkah laku dan penampilan para istri pejabat dapat dihargai dan di puji oleh masyarakat dan anggota.□Aulia Marty/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Perkumpulan Wanita Sarawak Demo di Pendopo Gubernur

Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak (PPWS) beramai-ramai melakukan demo di Pendopo Kediaman Gubernur Kalbar, Selasa (11/3) pagi kemarin. Sekitar 29 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, berkumpul di pendopo, tampak ibu-ibu dari persatuan Dharma Wanita Provinsi Kalbar, termasuk Ny Frederika Cornelis turut menyaksikan demo tersebut, mereka sangat terheran-heran dengan demo yang diadakan.

Adapun demo yang dilaksanakan adalah demo masak ayam dengan menggunakan minuman coca-cola. Kegiatan yang dilakukan ini adalah segelintir kegiatan yang dilakukan PPWS, guna bertukar pengalaman antara perempuan Sarawak dan Kalbar.
Ketua rombongan PPWS, Dayang Misbah Abang H. Anwar mengatakan, kunjungannya ke Kalbar merupakan kegiatan dan program kerja dari PPWS, tujuannya adalah sebagai perekat persatuan perempuan Sarawak dan Kalbar.
Rombongan PPWS, mengakui sangat kagum dengan sambutan yang diberikan pengurus Dharma Wanita Provinsi Kalbar, maka dari itu, Dayang sangat berharap dari kunjungannya kali ini dapat menciptakan kerukunan antara negara tetangga dan pengalaman baru.
”Kita ingin memajukan pengalaman antara Kalbar dengan perempuan di Kucing, serta mengambil hal yang paling menarik,” kata Dayang.
Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalbar, Hj. Ayu Haro Mochsin, mengatakan, kunjungan yang dilaksanakan PPWS adalah bentuk kehormatan bagi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalbar.
Kunjungan ini, jelasnya adalah bentuk dan wadah untuk saling bertukar pikiran dan informasi yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan di kedua negara. Kemudian, tukar ketrampilan guna kualitas hidup perempuan, serta kerjasama di bidang ekonomi khususnya dalam pemasaran hasil-hasil industri kerajinan perempuan.
”Pertemuan ini adalah bentuk dari kita untuk bertukar pikiran kepada PPWS,” kata Ayu kepada wartawan di Pendopo Gubernur, kemarin.
Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) kepada PPWS, yang dimaksudkan untuk kepentingan kedua belah pihak.
Ayu sangat optimis, kaum perempuan telah mencapai kemajuan, namun dari berbagai permasalahan masih memerlukan perhatian dari perkumpulan kaum perempuan, terutama dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, adalah karena adanya faktor sosial, budaya dan ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Dari berbagai permasalahan inilah, jelasnya, kerjasama antara Kalbar dan Sarawak sangat diperlukan guna meminimalisir persoalan tersebut, serta mampu melibatkan seluruh sektor yang ada.□Aulia Marty/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Perempuan Tunjukkan Kemajuan Pembangunan

Peran kaum perempuan di Provinsi Kalbar akhir-akhir ini mulai menunjukkan kemajuan di bidang pembangunan.

Frederika Cornelis, Penasehat Dharma Wanita Provinsi Kalbar mengatakan, dari beberapa permasalahan di berbagai sektor telah mampu diminimalisir, seperti bidang kesehatan angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2000 mencatat 520/100.000 sedangkan kelahiran telah turun menjadi 370/100.000 kelahiran.
Bidang pendidikan kaum perempuan pun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya guna menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu bidang ekonomi, tingkat partisipasi perempuan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
”Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya industri yang dikelola oleh kaum perempuan seperti industri kerajinan, tenun, makanan dan hasilnya dapat dinikmati oleh ibu-ibu sekalian,” kata Frederika, di Pendopo Kediaman Gubernur Kalbar, Selasa (11/3) kemarin.
Ia juga memaparkan kemajuan perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan perempuan Kalbar sudah menunjukkan kiprahnya. Hasil Pemilu 2004 perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Klabar sebesar 5,4 persen dan DPRD kabupaten/kota sebesar 5,5 persen.
Sedangkan jumlah pegawai negeri sipil perempuan sampai tahun 2007 mencapai 36,10 persen dari 63,007 jumlah pegawai negeri sipil di Provinsi Kalbar yang menduduki jabatan struktural dan fungsional sebesar 36,09 persen.
Hal ini jelasnya, karena adanya kekuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah. Karena jelas Frederika, permasalahan klasik yang masih dihadapi oleh kaum perempuan tidak lain adalah perdagangan perempuan (trafficking) dan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri.
Diakuinya, berbagai permasalahan klasik tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor, seperti masalah sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan.
”Dalam rangka menghapus tindak kekerasan dan trafficking perlu ditetapkannya UU dan peraturan pemerintah serta upaya Pemprov dalam menangani hal tersebut,” katanya.
Upaya tersebut sudah dilakukan Pemerintah Indonesia seperti menerbitkan UU nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenaik penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang merupakan ratifikasi dari konvensi PP tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Kemudian, UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, selanjutnya UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan UU nomor 21 tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdangan orang.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga telah melakukan upaya dalam rangka menangani tindak kekerasan dan trafficking, yakni dengan menerbitkan Perda nomor 3 tahun 2007 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, lalu, Perda nomor 7 tahun 2007 tentang penghapusan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.
Selanjutnya Peraturan Gubernur Kalbar nomor 86 tentang rencana aksi daerah penghapusan perdangan orang, dan pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang merupakan tempat perlindungan bagi korban kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun trafficking serta merupakan wadah pemberdayaan perempuan secara umum.□

Baca Selengkapnya...