Gubernur Cari Investor Bauksit ke Jepang

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, berangkat ke Jepang pada 20 - 27 Agustus untuk bertemu pengusaha Jepang yang bermitra dengan PT Aneka Tambang terkait rencana penambangan bauksit di Kabupaten Sanggau.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemprov Kalbar, Hamdan Harun saat dihubungi di Pontianak, Jumat, mengatakan, Gubernur Cornelis ingin bertemu langsung dengan pihak yang ingin berinvestasi di Kalbar itu.
"Selama ini banyak investor yang datang tetapi tidak punya kemampuan yang memadai untuk berinvestasi," kata Hamdan Harun.
Menurut dia, Gubernur tidak ingin investor tersebut tidak serius dengan komitmen awal yang telah disepakati mengingat rencana penambangan bauksit di Kabupaten Sanggau sudah cukup lama.
Keberangkatan Cornelis ke Jepang atas undangan PT Aneka Tambang sehingga seluruh biaya ditanggung perusahaan tersebut. "Gubernur berangkat sendiri dan sudah mendapat izin dari Presiden," kata Hamdan Harun.
Ia menambahkan, PT Aneka Tambang sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pengusaha Jepang dan Cina pada September 2007 terkait rencana penambangan bauksit tersebut.
Sementara Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar, Syakirman mengaku tidak mengetahui kepastian keberangkatan Gubernur ke Jepang.
Data dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), luas areal di Kabupaten Sanggau yang mengandung bauksit diperkirakan 73.300 hektare dengan cadangan sebanyak 422,921 juta metrik ton.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

1000 Rumah bagi Peserta Jamsostek di Ambawang

Jamsostek bekerjasama dengan Perum Perumnas dan BTN menyediakan 1000 rumah bagi pekerja peserta Jamsostek di Sungai Ambawang. Lokasi tepatnya di Jalan Sei Landak Timur.

Menurut Darwis Dolmanan, Manager Cabang Perum Perumnas Kalbar, BTN sebagai penyandang dana dalam pemberian kredit, Perumnas dalam pembangunan fisik rumah serta Jamsostek sebagai penyedia pinjaman uang muka.
Hal itu diungkapkannya ketika Sosialisasi Pembangunan 1000 Unit Rumah Pekerja Peserta Jamsostek di Hotel Kapuas Palace, Kamis, (8/7).
”Perumnas merupakan perusahaan pengembang milik Pemerintah, bila ada pesanan pembangunan rumah maka akan dibangun,” ujarnya.
Djuwir Muhammad, Deputi General Manager Perum Perumnas Regional II, mengatakan bahwa rumah yang dibangun di daerah Tanjung Hulu, tujuan kerjasama dari ketiga instansi adalah penyediaan rumah bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah. ”Penyandang dana dari BTN, sedangkan Perumnas yang menyediakan lahan,” ujarnya.
Rumah yang dibangun tipe 36 dengan harga Rp 55 juta dan tipe 45 dengan harga Rp 90 juta.
Lili Setiadi, Kepala Jamsostek Cabang Kalbar, mengatakan bahwa perusahaan yang telah mengikuti program jamsostek sekitar 1200 perusahaan dan sekitar 121 ribu pekerja untuk periode 2007-2008.
Pendirian perumahan tersebut menunjukkan perhatian Jamsostek terhadap pesertanya. ”Pemerintah menyambut baik kerjasama antara Jamsostek, Perum Perumnas dan BTN dalam pembuatan rumah bagi pekerja Jamsostek,” ucap Sekda Provinsi Kalbar Syakirman
Menurutnya lokasi, tempat perumahan tersebut dibangun sangat banyak diminati yaitu di daerah Sungai Ambawang, sebagai akibat pembuatan jalan di daerah tersebut. ”Rumah yang dibangun ini diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan kegembiraannya karena sudah ada dua perusahaan yang berminat mengambil rumah di sana untuk pekerjanya sekitar 100 rumah. ”Setidaknya kebutuhan perumahan bagi pekerja Jamsostek dapat dibantu,” ujarnya.
Diharapkannya nantinya pemberian bantuan perumahan kepada pekerja dapat dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya.□
=========
MOU. Penandatanganan Kerjasama antara ketiga pihak yaitu Jamsostek, Perum Perumnas dan BTN disaksikan oleh Sekda Provinsi, Syakirman. FOTO by Euodia Suryani/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

BPN, Dishut dan Disbun Perlu Berkoordinasi

Soal Penerbitan Izin Perkebunan


Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH menegaskan Badan Pertahanan Nasional, Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan Dinas Perkebunan Kalimantan Barat perlu melakukan koordinasi secara baik mengenai penerbitan izin perkebunan di Kalimatan Barat.

”Jangan asal beres dan gampang Pak. Dan jangan sampai Bupati terjebak dan masuk parit,” hal itu ditegaskan Gubernur kala menghadiri rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan se-Kalimantan Barat di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin.
Hadir pula Kapolda Kalbar, Drs. R. Natakesuma, Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husein, Bupati Melawi, Drs. Suman Kurik, Bupati Landak, Drs. Adrianus AS, Bupati Bengkayang, Drs. Yacobus Luna serta pejabat tinggi lain beserta jajarannya.
Kata Cornelis, para pemegang teknis harus serius dalam memberikan beragam masukan maupun saran kepara para Bupati/Walikota di seantero Kalimantan Barat. Sehingga mereka tidak keliru dalam menerbitkan izin perkebunan di wilayah mereka. ”Jangan takut memberikan masukan kepada Bupati,” kata Cornelis.
Kemudian, proses evaluasi di lapangan mengenai penerbitan izin maupun perkembangan yang terjadi perlu dilakukan secara bersamaan antara instansi maupun dinas terkait, sehingga tidak terjadi miss comunication. Pasca melakukan evaluasi baru hal tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota. ”Sekali lagi jangan takut menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati,” tegasnya.
Sejauh ini masih terdapat beberapa kabupaten yang mengalami persoalan perkebunan di Kalimantan Barat. Seperti Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Melawi. ”Saya minta para Bupati harus bisa menahan diri,” pinta Cornelis.
Gubernur juga menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa keberatan sekaligus memberikan kesempatan kepada para Bupati/Walikota di Kalbar untuk mengurus perizinan perkebunan di Kalbar langsung kepada Menteri yang bersangkutan. ’Saya tidak masalah dipotong kompas. Asalkan saja sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Cornelis.
Menurutnya, tidak ada jalan lain untuk melakukan pembangunan di Kalbar, selain dengan melakukan proses pembangunan melalui sektor perkebunan. Oleh karena itu, pinta Cornelis, perusahaan perkebunan di Kalbar harus bersikap transparan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.
Sehingga semua stakeholder bisa besinergi untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Kalbar melalui sektor perkebunan. ”Bupati dan tokoh masyarakat dapat menjembatani persoalan-persoalan perkebunan di daerahnya masing-masing,” ungkap dia.
Dan pemeritah Provinsi Kalimantan Barat siap memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyelesaian persoalan yang terjadi di daerah. ”Kita siap memberikan pembinaan dan penyuluhan ke masing-masing daerah di seluruh Kalimantan Barat,” tandasnya.
=========
Rakor Perkebunan
Rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan se-Kalimantan Barat di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin. FOTO Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Bupati Dilarang Terbitkan Izin Perkebunan di Lahan Baru

Gubernur Cornelis mengatakan rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan di Kalimantan Barat merupakan persoalan yang penting dan strategis. Mengingat sektor perkebunan di Kalimantan Barat masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

”Persoalan perkebunan belum satu bahasa,” ungkap Gubernur kala menghadiri rapat koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan serta pengendalian kebakaran kebun dan lahan se-Kalimantan Barat di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin.
Hadir pula Kapolda Kalbar, Drs. R. Natakesuma, Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husin, Bupati Melawi, Drs. Suman Kurik, Bupati Landak, Drs. Adrianus AS, Bupati Bengkayang, Drs. Yacobus Luna serta pejabat tinggi lain beserta jajarannya.
Sejauh ini kabupaten/kota seantero Kalbar telah menerbitkan 290 perizinan dengan luas lahan sebesar 4,6 juta ha. Kata Gubernur, penerbitan izin perkebunan itu semestinya diikuti dengan penyerapan jumlah tenaga kerja di Kalbar, sehingga hal itu dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kalbar. ”Sehingga angka pengangguran di Kalimantan Barat menjadi kecil,” tegas Gubernur.
Gubernur juga mengatakan sejauh ini pola kemitraan perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitar perusahaan juga masih kurang konsisten. Sehingga menimbulkan dampak yang kurang harmonis antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat.
Selain itu, timpal Cornelis, implikasi terhadap kebakaran lahan di Kalbar tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kalbar saja, melainkan juga dirasakan pula oleh negara jiran Malaysia dan Singapura. ”Semua pihak diharapkan mendukung perkebunan di Kalimantan Barat,” timpalnya.
Gubernur juga menegaskan kepada para Bupati dan Walikota di seantero Kalbar agar tidak menerbitkan izin perkebunan di lahan yang baru, melainkan menerbitkan izin di lahan yang sudah dicabut izinnya saja. ”Hal itu penting agar ekosistem lingkungan di Kalimantan Barat dapat terus terjaga.”
========
TEKEN MoU
Gubernur Cornelis, Kapolda R. Natakesuma dan Kadisbun disaksikan para tokoh perkebunan meneken Memorandum of Understanding (MoU) di Jade Meeting Room Hotel Kini, Kamis (31/7) kemarin. FOTO Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Perlu Pelabuhan Baru

Perekonomian Kalbar yang tengah merangkak memerlukan dukungan konkret dari berbagai sektor. Pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur pendukung keberadaannya sangat vital untuk menggerakkan roda perekonomian di Kalbar.

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menilai keberadaan Pelabuhan Dwikora Pontianak saat ini sudah tak lagi mampu mendukung kegiatan perekonomian Kalbar yang terus bergerak maju. Keterbatasan alat dan sarana serta lokasi pelabuhan yang kurang strategis menjadi penyebab ketidakmampuan tersebut. Perlu dipikirkan rencana pembangunan pelabuhan baru yang bisa mendukung dan memacu pergerakan ekonomi di Kalbar.
Selasa, (23/7) Wagub Christiandy mengungkapkan perlunya dibangun pelabuhan baru berskala internasional untuk mendukung aktivitas perekonomian Kalbar. Di hadapan sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Wagub menjelaskan latar belakang dan rencana pendirian pelabuhan baru.
Saat ini Wagub menilai kapasitas Pelabuhan Pontianak sudah tak lagi mendukung. Kerapnya terjadi masalah teknis di areal pelabuhan menunjukkan semakin menurunnya daya dukung pelabuhan terbesar di Kalbar tersebut.
“Pada prinsipnya Kalbar butuh pelabuhan untuk percepatan pembangunan ekonomi. Sejauh ini Pelindo yang memenuhi semua kebutuhan tersebut. Ke depan, jika melihat keterbatasan yang masih dialami Pelindo tidak menutup kemungkinan masuknya pihak swasta.”
Kehadiran pihak swasta ke sektor pelabuhan menurut Wagub sangat mungkin terjadi. Saat ini ada beberapa pengusaha yang menyatakan minatnya untuk ikut menanamkan modalnya di bidang pelabuhan. Secara pribadi Wagub juga memiliki kolega-kolega yang tertarik untuk ikut menanamkan modal membangun pelabuhan, bahkan yang berskala internasional.
Ke depan Wagub menyebut rencana pembangunan pelabuhan berskala internasional di salah satu titik lokasi di Kalbar. Salah satu titik lokasi yang dinilai layak oleh Wagub adalah Tanjung Gundul. Di lokasi yang masuk wilayah territorial Kabupaten Bengkayang ini dinilai strategis. Namun ada juga beberapa lokasi lainnya yang juga diusulkan berbagai pihak.
“Lokasinya cukup strategis untuk pelabuhan internasional. Kedalaman airnya cukup untuk disinggahi kapal-kapal besar,” kata Wagub.
Sebelum melakukan studi kelayakan terhadap pembangunan pelabuhan di Tanjung Gundul, pemerintah sempat melakukan feasibility study (FS) pembangunan pelabuhan di Pulau Temajo. Namun hingga kini kelanjutan rencana tersebut tidak ada kejelasannya.
“Untuk rencana lokasi di Pulau Temajo biayanya terlalu tinggi. Bayangkan berapa besar dana kalau membangun jembatan dari Pulau Temajo ke daratan Sungai Duri,” kata Wagub. Panjangnya sekitar 2 km
“Tapi ada ide bagus dari Pak Gubernur. Kalau memang tidak bisa dijadikan pelabuhan internasional Pulau Temajo dijadikan pelabuhan khusus saja. Semacam tanki timbun begitu,” terang Wagub.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

BPD Online, Transaksi di Seluruh Indonesia

Pemprov akan Tambah Modal Rp200 M ke Bank Kalbar


Bank Kalbar saat ini terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dengan menambah produk-produk baru yang berkaitan dengan keinginan masyarakat luas, terutama dalam bertransaksi yang lebih mudah. Bank Kalbar telah melakukan integrasi yang lebih baik antara Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Saat ini kita telah menciptakan sebuah produk berupa BPD Online, di mana setiap nasabah Bank Kalbar bisa melakukan transaksi kemana pun dia pergi di seluruh Indonesia, karena di seluruh Indonesia memiliki BPD, apakah itu namanya Bank Jawa Barat, Bank DKI Jakarta, maupun Bank Papua di Irian Jaya,” ungkap Dirut Bank Kalbar Djamaludin Malik di Gedung PCC, Kamis (18/6).
“Dengan adanya BPD Online masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam bertransaksi kemana pun dia pergi,” ungkap Djamaludin.
Kata Djamaludin, untuk mendukung program ini Bank Kalbar telah bergabung dengan ATM bersama yang saat ini sudah berjumlah 70 bank. Mulai dari bank BUMN hingga bank swasta, sehingga dari produk ATM bersama ini nasabah dapat mengakses di ATM bersama yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu Bank Kalbar saat ini juga akan mengembangkan lagi ATM bersama ini untuk dapat bekerja sama dengan Malaysian Electronic Payment System yang tergabung dalam ATM bersama.
Sedangkan kaitannya dengan pembiayaan BPD Online ini dan ATM bersama yang penghimpunan dana berasal dari masyarakat, Direktur Utama Bank Kalbar ini mengatakan tentunya dana ini harus disalurkan lagi ke masyarakat, dan salah satu produk yang diluncurkan adalah Unit Usaha Mikro, di mana UUM membiayai nasabah atau masyarakat Kalbar dengan skala mikro dengan dana maksimum 50 juta rupiah.
“Kita memberi kemudahan untuk pengusaha kecil seperti pedagang asongan, pedagang pasar tradisional, kita bisa berikan 5 juta rupiah dengan syarat yang sangat ringan. Cukup dengan usaha yang dibiayai tanpa jaminan tambahan, ini yang agak berbeda dengan produk kredit lainnya.”
Saat ini lanjut Djamal—sapaannya—sudah buka di Pasar Mawar sebanyak satu unit, dan ke depan Bank Kalbar juga akan membuka di kabupaten dan kota se-Kalbar.
Sementara itu Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH dalam sambutannya yang sekaligus meresmikan produk baru Bank Kalbar ini mengatakan peluncuran Unit Usaha Mikro Bank Kalbar diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan.
“Berbagai prestasi yang telah diraih Bank Kalbar selama ini menunjukkan besarnya kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dan kepercayaan ini harus selalu dijaga,” ungkapnya.
Menurut Cornelis, dengan adanya Undang-undang Perbankan No 40 Tahun 2007, Bank Kalbar juga harus menambah modal sekitar 600 miliar, dan Pemprov akan mengajukan melaui DPRD Provinsi untuk mengusahakan tambahan modal sekitar Rp 150-200 miliar pada tahun anggaran 2009.
Dalam acara launching tiga produk terbaru Bank Kalbar ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar Ir H Zulfadhli serta hadir pula artis Yuni Shara dan Hendri Lamiri.□Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

BANTU 50 JUTA

Direksi Bank BTPN memberikan sumbangan Rp 50 juta untuk Kalbar, dan Rp 25 juta untuk Kota Pontianak yang diterima Sekda Kota Pontianak dalam acara peresmian Bank BTPN. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Perdagangan Lintas Batas

Terapkan Sistem One Stop Service


Kerjasama ekonomi sub regional Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina (BIMP-EAGA) diharapkan dapat mengatasi dan mendorong arus perdagangan di daerah perbatasan, terutama yang memiliki perbatasan langsung antarnegara BIMP-EAGA, untuk meningkatkan fasilitas perdagangan agar tercipta arus barang dan orang yang legal dan memberikan dampak ekonomi langsung kepada para pelaku dagang dan bisnis.

Arus aktivitas ekonomi antar negara perbatasan di BIMP-EAGA sebenarnya telah berjalan dalam bentuk yang relatif tradisional sejak puluhan tahun, namun dengan adanya BIMP EAGA arus perdagangan ini bisa lebih terdata sebagai arus perdagangan internasional Indonesia dengan menggunakan perangkat kesepakatan internasional yang ada.
Salah satu kesepakatan BIMP-EAGA adalah tentang Land Transport yang melegalkan bis komersial Indonesia ke Serawak dan diteruskan ke Brunei, yang merupakan salah satu hasil yang dapat digunakan para pelaku operator transpor untuk mengangkut penumpang dan menurunkan penumpang dari Kalimantan Barat ke Serawak hingga ke Brunei Darussalam dan sebaliknya.
Kesepakatan lanjutan dari MoU on Land Transport adalah inisiatif untuk membuat MoU on Good in Transit yang memungkinkan pedagang lintas batas antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam untuk mengangkut barangnya dengan kendaraan sendiri tanpa harus menurunkan produknya di perbatasan.
Namun demikian kesepakatan ini harus di dukung dengan peningkatan fasilitas lintas batas antar negara-negara tersebut. Kualitas dari fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina, serta Keamanan Pelabuhan, baik pelabuhan laut dan udara.
Perbedaan kualitas menyebabkan arus pergerakan barang dan orang harus melewati proses yang sangat variatif, dan dianggap oleh para pelaku bisnis sangat tidak mendukung aktivitas bisnis mereka. Untuk memudahkan dan mendorong aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha, diharapkan forum seperti ini dapat bekerja sama agar dapat menghasilkan harmonisasi kebijakan di gate-gate perbatasan BIMP EAGA.
Salah satu inisiatif yang di bahas dalam forum ini adalah dibentuknya One Stop Aktive Center yang memungkinkan simplifikasi sistim dokumentasi ekspor impor yang dalam scope ASEAN di kenal dengan istilah Singel Window.
Ketua Delegasi Indonesia Martono Djuari di Pontianak, Senin (26/5) saat ditemui mengatakan pertemuan ini diharapkan dapat memenuhi sistim One Stop Service untuk perdagangan Lintas Batas baik dari pintu masuk darat maupun pintu masuk pelabuhan laut.
“Harmonisasi dan simplifikasi aturan Bea Cukai dan Karantina sangat diharapkan dapat dihasilkan,” ungkapnya.
Selain itu, Martono Djuari juga mengatakan Indonesia juga sedang berusaha untuk melakukan kompilasi aturan CIQS (Custom, Immigration, Quarantine and Security)Indonesia, yang dipadukan dengan CIQS Brunei, CIQS Malaysia dan CIQS Philipina, sehingga para pelaku usaha yang akan mengembangkan jaringan usaha di negara-negara tersebut atau melakukan kerja sama dagang, dapat memahami dengan pasti aturan dan proses yang harus dilalui untuk memasuki daerah-daerah tersebut.
“Nah, jika kompilasi ini telah dapat dilakukan, maka Pemerintah harus dapat mensosialisasikan dan menarik minat para pengusaha khususnya lokal, untuk meningkatkan jaringan bisnisnya, yang di fokuskan di BIMP EAGA dengan letak yang relatif berdekatan dan lebih strategis untuk dijangkau khususnya oleh usaha kecil menengah” kata Martono Djuari.
MoU on Good In Transit merupakan kesepakatan yang diharapkan dapat dicapai BIMP EAGA untuk dapat mendorong dan mendukung aktifitas perdagangan lintas batas terutama dipulau Kalimantan yang memiliki perbatasan darat.
Kerja sama ekonomi sub regional Brunei Darussalam,Indonesia,Malaysia,Philipina- East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) diresmikan pada 26 maret 1994 yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan, Investasi, dan Pariwisata, dalam wilayah kerjasamanya.
Daerah kerjasama ekonomi ini terdiri dari seluruh bagian Kesultanan Brunei Darussalam, seluruh area Provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Untuk wilayah Malaysia Timur terdiri dari Sabah, Sarawak dan F.T Labuan. Sedangkan area Filipina adalah Mindanao dan Palawan.
Pertemuan Kelompok kerja CIQS (Custom, Immigration, Quarantine and Security) ini berlangsung selama tiga hari di Hotel Kapuas Palace Pontianak dihadiri oleh seluruh negara anggota. ■Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Minta Pelelangan BIG Ditunda

Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH meminta pelelangan Benua Indah Grup (BIG) ditunda. Hal ini disampaikannya saat menerima perwakilan petani sawit yang bekerja di perusahaan tersebut, di Kantor Gubernur, Jumat (16/5).

“Saya akan sampaikan ini meminta Benua Indah Grup (BIG) menunda dulu pelelangannya,” ucap Cornelis.
Pertemuan yang berjalan sekitar setengah jam tersebut berjalan santai. Raut wajah tegang yang diperlihatkan belasan petani sebelum gubernur datang tampak cair. Beberapa spanduk yang mereka bawa pun digulung, setelah melihat Cornelis datang dengan senyumnya khasnya. “Kami harapkan Bapak bisa meminta penundaan pelelangan BIG,” minta Has. L. Natty, Koordinator petani BIG.
Has menjelaskan ketika BIG dilelang akan membuat permasalahan, karena petani merasakan dirugikan karena karyawan minta di PHK.
Has beralasan permintaan PHK oleh karyawan itulah yang nantinya membuat pengolahan sawit terhenti. ”Siapa yang mau panen sawit kalau semua karyawan mogok kerja,” jelasnya.
Has pun menyampaikan selama ini mereka mendapatkan intimidasi dengan gaya-gaya kekerasan yang membuat nyawa mereka merasa terancam.
Mendapatkan penjelasan seperti itu gubernur pun memastikan akan meminta BIG untuk menunda dulu pelelangan tersebut. Mengenai intimidasi yang petani dapatkan, Cornelis mengharapkan semaksimal mungkin menghindarkan hal tersebut. ”Kalau memang mengancam keselamatan silakan lapor ke polisi, biar polisi yang tangani,” minta Cornelis.
Merasa puas dengan tanggapan yang diberikan gubernur, para petani sawit ini pun membubarkan diri dan melanjutkan pengaduannya ke DPRD Provinsi Kalbar. Pengawalan yang ketat dari polisi tak menyurutkan niat mereka untuk mengadukan nasib ke DPRD.
Sampai di gedung rakyat tersebut, kembali mereka membentangkan spanduk yang sempat digulung. Namun tak lama berselang, Sekretaris Komisi B Ir.H Luthfi A Hadi menerima belasan petani itu.
Sama ketika berjumpa gubernur, di hadapan dewan pun mereka menyampaikan hal yang sama meminta dewan untuk menunda pelelangan BIG, karena berakibat buruk jika hal itu dilakukan.
Setelah mendengarkan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya, Luthfi menyampaikan bahwa dewan telah mengundang KPKNL dan Bank Mandiri untuk membicarakan permasalahan ini.
Namun legislator PBR ini tidak berani memastikan untuk menunda pelelangan BIG karena harus dibicara dengan beberapa pihak terkait. ”Kami tidak bisa putuskan sendiri, karena ada mekanisme yang harus kami jalankan,” kata Lutfhi.

Ia pun mengaku kalau dewan sendiri masih terjadi silang pendapat. Banyak dewan yang menyetujui pelelangan, namun tidak sedikit yang meminta penundaan pelelangan mengenai permasalah ini.
Mendapatkan penjelaskan tersebut beberapa perwakilan sempat ngomel sendiri. ”Katanya wakil rakyat, berjuang untuk rakyatnya saja tak bisa, gubernur saja berani,” kesal Sirwan sambil berlalu keluar ruangan.
Namun sebagian besar petani tersebut bisa memaklumi tugas dewan yang tak bisa memutuskan sendiri permasalahan ini, dan mengharapkan dewan secepat mungkin mengeluarkan sikapnya terhadap permasalahan yang dihadapi BIG.□Sugeng Mulyono/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Kalimantan Minta Pemerintah Serius Tangani Listrik dan Jalan Trans

Empat provinsi di Kalimantan meminta pemerintah pusat serius menangani defisit listrik, jalan trans Kalimantan dan pembangunan daerah perbatasan dengan negara lain, karena ketiga hal tersebut sangat mendesak untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Ini adalah hasil musyawarah perencanaan pengembangan (musrembang) regional untuk disampaikan ke Musrembang nasional. Empat provisi adalah Kalimantan Tengan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur," kata Gubernur Kalteng Teras Narang, di sela Musrembang Nasional di Jakarta, Selasa.
Usai acara yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, Teras Narang didampingi oleh Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dan Wagub Kalbar Christiandy S, mengatakan, empat provinsi sepakat menamakan diri "Kalimantan Bersatu".
Kalimantan bersatu, katanya, dalam memperjuangkan terpenuhi kebutuhan listrik. "Kami mempunyai tekad bersama dalam rangka mengatasi masalah listrik," katanya.
Kalimantan, katanya, bersatu juga untuk menyelesaikan jalan trans Kalimantan sepanjang 3.300 km, sesuai dengan komitmen Departemen Pekerjaan Umum. "Kami mengharapkan selesai pada tahun 2009," katanya.
Teras Narang mengatakan, trans Kalimantan tersebut merupakan jalan nasional sehingga ditangani oleh pemerintah pusat. Penyelesaian jalan dengan anggaran biaya Rp3,9 triliun tersebut, katanya, adalah sudah menjadi komitmen Departemen Pekerjaan Umum.
Saat ini, katanya, sudah terbangun jalan antara Kaltim-Kalsel dan Kalseng-Kalteng namun belum sempurna. Namun jalan Kalteng-Kalbar masih memerlukan pekerjaan besar.
Ia meminta pemerintah pusat dan juga DPR untuk memperhatikan masalah tersebut. "Transportasi dan listrik perlu serius. Ini mendesak," katanya.
Pada kesempatan itu, Teras Narang juga menekankan perlunya kerjasama tiga negara yang berada di Pulau Kalimantan yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam terkait masalah perbatasan, investasi, dan kebudayaan.
"Tiga hal ini yang disampaikan pada Musrembang nasional, selain masalah lainnya seperti sumber daya manusia," katanya.
Mengenai defisit listrik, Rudy Ariffin mengatakan, Kalimantan adalah gudang batu bara yang merupakan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Oleh sebab itu, ia mengharapkan pemerintah benar-benar memperhatikan defisit listrik tersebut.
"Tanpa ketersediaan listrik dan listrik yang murah maka ekonomi tidak berkembang baik," katanya.
Sementara mengenai jalan trans Kalimantan, Rudy Ariffin mengatakan, bahwa empat provinsi di Kalimantan sudah lama mengharapkan terwujudnya infrastruktur tersebut untuk mempersatukan Kalimantan.
"Saat ini, dari Banjarmasin ke Pontianak harus lewat Jakarta dulu. Untuk kami mengharapkan trans Kalimantan selesai 2009. Mohon tidak ada lagi hambatan dalam pembangunannya," katanya.□Borneo Tribune/Jakarta

Baca Selengkapnya...

Kalbar Tawarkan Investasi Pada RRC

GUBERNUR Kalbar, Drs. Cornelis, MH memberikan peluang investasi pada duta besar Republik Rakyat Cina, di Pendopo Rumah Jabatan Gubernur Kalbar, Jumat (11/4) siang, tanpa batas.

“Kesempatan untuk berusaha dan berinvestasi di Kalbar sangat terbuka bagi siapa saja bagi yang berminat,” kata Cornelis dalam sambutan acara ramah tamah menerima kunjungan duta besar RRC dan rombongan Indonesia China Business Council (ICBC).
Dalam presentasi kemarin, ia menjelaskan, Kalbar memiki potensi sumber daya alam yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut agar dapat menghasilkan produk unggulan bagi daerah.
Adapun peluang investasi yang dapat dikembangkan di Kalbar jelasnya, dari segi sektor perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, sektor pariwisata dalam bentuk paket-paket wisata alam dan budaya, sektor pertambangan dan sumber daya mineral dengan potensi besar dan belum termanfaatkan.
Hal ini jelas memberikan manfaat bagi Kalbar terutama dalam peningkatan dan perkembangan investasi, dengan ditunjukkan kinerja di bidang ekspor sampai bulan Desember 2007 menunjukkan kenaikan yang cukup berarti, yakni mencapai US$ 699,89 juta atau naik sebesar US$ 79,16 juta dibandingkan periode yang sama tahun 2006 sebesar US$ 620,73 juta.
Kemudian, dilihat dari negara tujuan ekspor bulan Desember 2007 tertingging ke RRC sebesar US$ 27,06, diikuti Jepang US$ 19,28 juta dan Vietnam US$ 6,96 juta.
“Kontribusi dari tiga negara itu mencapai 70,72 persen dari nilai total ekspor Kalbar,” ujarnya dalam pemaparan kemarin.
Cornelis juga mengulas impor Kalbar periode Januari sampai dengan Desember 2007 mengalami peningkatan yaitu, sebesar 4,98 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2006 yaitu dari US$ 77,67 juta menjadi US$ 81,35 juta. Impor Kalbar yang paling didominasi adalah barang mesin atau peralatan listrik US$ 23,90 juta atau 29,31 persen dari total impor Kalbar.
Diakuinya, Malaysia merupakan negara pemasok barang impir terbesar, yakni mencapai US$ 21,76 juta dengan pangsa 26,69 persen diikuti RRC US$ 17,15 juta dengan pangsa sebesar 21,04 persen dan Thailand US$ 9, 99 juta dengan pangsa 12,26 persen.
Perkembangan investasi baik yang berasal dari PMDN dan PMA meningkat dari jumlah 256 perusahaan terdiri dari PMDN 142 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp13,61 triliun dan PMA 114 perusahaan dengan nilai investasi US$ 1,73 miliar di tahun 2006, menjadi 289 perusahaan di tahun 2007 yang terdiri dari PMDN 158 perusahaan dengan nilai investasi Rp40,02 triliun dan PMA 131 perusahaan dengan nilai investasi US$ 1,98 miliar.
”Saya sangat berharap pengusaha dari RRC akan beramai-ramai berkunjung ke Kalbar untuk menjalin kerja sama dengan pengusaha di daerah kita yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia Timur,” paparnya.
Duta Besar Republik Rakyat Cina, Mr. Lan Lijun, mengatakan perkembangan di Kalbar mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi ekonomi dan sosial. Hubungan Indonesia dan Cina pun telah berkembang pesat beberapa tahun ini terutama di bidang perdagangan dan ekonomi, yakni sebesar $25,01 dibandingkan sebelumnya hanya mencapai $2,5 dengan situasi sekarang, Lan memandang volume pada tahun 2010 mencapai $ 30 miliar dapat diwujudkan.
”Kerjasama ekonomi Cina mendapat kemajuan baru dan pasti ada prospek bagi Cina dan Indonesia, dari kunjungan ini juga akan mendorong investor Cina ke Indonesia,” kata Lan dalam bahasa Cina yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah langsungnya.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di Cina, jelas Ln, telah memberikan devisa hingga $1,5, hingga BPS Cina telah mampu mengumumkan kemajuan dan reformasi ekonomi Cina hingga 11,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut ia, pertumbuhan ini mengalami penambahan mencapai 0,5 persen.
”Cina akan tetap melakukan reformasi dan kerjasama dengan luar negeri untuk memberikan keuntungan bagi negara terutama di bidang ekonomi dan perdagangan,” ungkap Lan Lijun.□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Cornelis-Kamaruzaman Lirik Kerapu

Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH dan Penjabat Bupati Kubu Raya, Drs. Kamaruzaman, MM., melakukan kunjungan kerja bersama ke Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Minggu (16/3) kemarin.

Kunjungan kedua pejabat Kalbar beserta rombongan ini diarahkan kepada keramba ikan kerapu yang potensial. Harga ikan jenis carnivora ini cukup mahal karena bernilai ekspor, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan bukan hanya Singapura, tapi juga Jepang dan China membutuhkan pasokan yang besar terhadap kerapu ini, selain kebutuhan lokal Kalbar serta Nusantara.
Permintaan terhadap ikan ini harga per kilonya mencapai rata-rata Rp 110 ribu. Sementara hasil panen nelayan atau petambak ikan kerapu tak pernah mampu mencukupi permintaan yang tinggi tersebut. Oleh karena itu untuk usaha kerapu, sebetulnya sangat menggiurkan.
Hendri selaku Ketua Kelompok Keramba Sejati, mengakui bahwa permintaan ikan ini cukup besar. Selama ini terlebih keramba kerapu terbilang jarang di wilayah ini.
“Sejauh ini kita hanya mampu panen 4 bulan sekali. Tetapi pasar berani meminta dalam 1 bulan 2 kali,” ujar Hendri.
Dengan kenyataan ini sudah jelas bahwa pasar kerapu sangat menggembirakan. Namun untuk memenuhi hal tersebut, Hendri bersama anggotanya mengalami kesulitan modal.
Untuk menciptakan keramba seperti yang telah dilakukan pihaknya, modal yang dikeluarkan mencapai Rp 300 juta. Dengan modal tersebut telah menghasilkan 200 kotak. Tiap kotak yang berukuran 2x3 meter tersebut rata-rata memiliki kedalaman hingga 2.4 meter.
Mahalnya harga perlubang diakibatkan dari mahalnya harga jaring yang akan mengelilingi lubang. Selain itu tiap lubang terdiri dari 3 jenis jaring berbeda. Berdasarkan hal tersebut, pihaknya akan berusaha keras untuk menambah kotak kubus agar hasil panen semakin meningkat. Namun sekali lagi Hendri mengatakan bahwa kendala modal menjadi halangan.
Cornelis setelah melihat langsung keramba serta mendengar potensi yang ada tersebut mengatakan, pemerintah akan memberikan solusi jika memang dinilai layak dari segi kualitas maupun pasar yang ada.
Menanggapi keluhan Hendri, Cornelis mengatakan perlu melihat lagi apa yang diperlukan. Sebagai pemerintah pihaknya akan siap membantu, namun untuk lebih pastinya hal tersebut dialihkan kepada Penjabat Bupati Kubu Raya.
“Gubernur hanya mem-back up saja, sedangkan wewenang ada di tangan Bupati karena itu adalah rakyatnya,” ujar Cornelis lagi.
Yang pasti dengan segala permasalahannya, pemerintah akan selalu siap membantu agar setiap nelayan dapat hidup layak.
Di tempat yang sama, Penjabat Bupati KKR, Kamaruzzaman mengatakan, Pemkab berupaya membantu semaksimal mungkin melalui program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Di sana tak terkecuali bidang perikanan.
Kamaruzzaman berjanji akan membangun dasar pembangunan yang kuat bagi KKR. Dimulai dengan persiapan Pilkada KKR dalam waktu dekat dan Bupati-Wabup terpilih akan melaksanakan program pembangunan yang lebih detil lagi, hingga teknis-teknis perikanan kerapu.□Hanoto/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Korea Selatan Minat Investasi Jagung di Kalbar

HALIM Group dari Korea Selatan berminat investasi di bidang perkebunan jagung di Provinsi Kalimantan Barat, dengan nilai investasi sekitar 30 juta dollar AS (sekitar Rp275 miliar). "Saat ini kita sedang mencari lahan yang strategis dengan luas sekitar 100.000 hektare untuk ditanami jagung," kata Wakil Presdir Halim Group, Lee In Kyu, di Pontianak, Sabtu.

Halim Group merupakan perusahaan nomor satu di Korsel yang bergerak di bidang peternakan ayam, bebek, dan babi. "Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang sebagian besar berasal dari jagung, sehingga kami mau tidak mau menanam jagung sendiri guna mengurangi ketergantungan impor jagung dari Amerika, dengan kebutuhan 700 matrik ton/tahun," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya saat ini juga telah berinvestasi di Vietnam, China, Filipina dan baru akan memulainya di Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris III Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Seoul, Donny Warmadewa mengatakan, sebelum memutuskan akan berinvestasi di Kalbar, Halim Group terlebih dahulu melakukan survei, di antaranya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Mataram, Nusa Tenggara Barat, tetapi perusahaan tersebut memutuskan akan berinvestasi di Kalbar.
Ia mengatakan, sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan besar dari Korea Selatan yang akan berinvestasi di bidang pertanian, tinggal keseiapan pemerintah Indonesia dalam lobi agar pengusaha tersebut mau menanamkan modalnya.
Kepala Dinas Pertanian Kalbar, Haizairin mengatakan, pihaknya telah menawarkan kerjasama dengan pola kemitraan dengan masyarakat dengan investor dari Korea Selatan, alasannya karena sebagian besar pemilih lahan para petani.
Ia menambahkan, prospek pengembangan jagung cukup besar di Kalbar. "Kita tetap mengedepankan kemakmuran para petani, sesuai dengan visi dan misi kita yaitu mensejahterakan kehidupan petani," kata Hazairin.
Sentara produksi tanaman jagung di Kalbar dipusatkan di Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, karena di lokasi tersebut lahannya sesuai untuk pengambangan jagung.
Dari data yang ada, Kalbar memiliki 244.985 hektar lahan yang potensial untuk pengembangan jagung. Lahan yang potensial untuk pengembangan jagung tersebar, di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, dan Kabupaten Landak.
Saat ini Kalbar menempati urutan nomor 11 dalam produksi jagung Nasional atau meningkat tiga angka dari sebelumnya diposisi 14 pada tahun lalu dengan produksi sekitar 102.571 ton jagung pipilan kering, di tahun 2005.
"Kita telah menetapkan jagung sebagai salah satu komoditas unggulan dengan program gentaton," ujar Hazairin.
Pemprov Kalbar, telah menyiapkan grain Silo yang digunakan untuk menampung jagung, sementara guna mempertahankan kadar air jagung sehingga tetap bermutu baik.□Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Investor Korsel Lirik Kalbar

Investor Korea Selatan tertarik dengan komoditas Kalbar yang dianggap mampu memberikan investasi bagi masyarakat Korsel. Kedatangan empat orang investor ini disambut Pemerintah Provinsi Kalbar, di Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (14/3) pagi.

Menurut, Doni Warma Dewa, Sekretaris Seoul Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), kedatangan Mr. Lee In Kyu, Vice President of Harim, Mr. Lee Tae Kyun, Manager Internasional Business Division, Mr. Lee Kim Chui Ki, Managing Director, dan Mr. Moon Kyung Min, Managing Director masih dalam tahap penjajakan.
Keempat orang ini, kata Doni, bermaksud menanamkan investasi dari sektor perkebunan, terutama jagung. Komoditas ini dinilai dapat menurunkan harga pakan ternak di Korsel yang kini harganya semakin melambung.
Doni menerangkan, biaya produksi untuk investasi jagung sendiri mencatat angka 30 juta US$, belum termasuk harga komersil.
Sampai sekarang, Korsel masih melakukan import jagung dari Amerika, bahan jagung yang dibutuhkan pun tidak tanggung-tanggung mencapai 300 metrik per tahun. Dengan adanya kendala dan permasalahan ini, investor Korsel pun berupaya untuk menanamkan investasi jangka panjang dengan pengelolaan dari investor Korsel.
Kalbar merupakan provinsi nomor tiga, setelah Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat, sampai saat ini, keempat investor belum memutuskan daerah mana yang cocok untuk pengembangan produk jagung.
“Negara-negara lain seperti, Vietnam, Cina dan Hongkong sudah dijajaki, dan mereka sangat tertarik ke Indonesia, karena dinilai prospek jagung disini sangat bagus,” kata Doni menjelaskan kedatangan empat orang investor tersebut.
Namun, permasalahan yang ditemui saat ini, sebagian besar lahan yang ada adalah milik petani, sedangkan para investor menginginkan lahan tersebut adalah lahan bebas atau lahan sendiri.□Aulia/Marti

Baca Selengkapnya...