PP Nomor 8 Tahun 2008 Panduan RPJPD dan RPJMD

530.000 Jiwa Masyarakat Kalbar Miskin

Angka kemiskinan di Kalbar telah mencapai sebesar 12,9 persen atau setara dengan 530.000 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 4.225.127 jiwa dalam sensus 2007 lalu. Karenanya, prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar 2008-2013 meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Jadi prioritas utama itu meningkatkan kejahteraan ekonomi maupun kesejahteraan sosial,” kata Kepala Bappeda Kalbar, Ir.H. Fathan A. Rasyid di gedung DPRD Kalbar, Selasa (27/5) kemarin.

Fathan menjelaskan, kalau melihat peta Kalbar dengan masalah kemiskinan yang hingga kini terus membelunggunya, maka sesuai data yang diperoleh dari BPS Kalbar, angka kemiskinan di Kalbar mencapai 12,9 persen. ”Artinya kurang lebih 530-an ribu jiwa masyarakat Kalbar yang berada digaris kemisikinan,” ulasnya menceritakan.

Lebih lanjut dikatakan Fathan, sebesar 68 persen masyarakat miskin di Kalbar itu berada di daerah pedesaan dan sisanya berada di daerah perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah berkeinginan untuk menekan angka kemiskinan di Kalbar dengan melakukan beragam pembangunan di daerah pedesaan. Terutama pembangunan di daerah terpencil, pedalaman, pulau luar terkecil, wilayah perbatasan dan termasuk pula daerah di kawasan pesisir pantai. ”Oleh karena itu fokus kita ke depan melakukan pembangunan di pedesaan,” tegas Fathan.

Sebagai diketahui bersama, ulasnya lagi, salah satu indikator adalah ketersediaan bahan pangan di setiap rumah tangga di seantero Kalbar. Jangan sampai rumah tangga itu tidak mempunyai uang untuk membeli bahan pangan bagi mereka. ”Oleh karena itu ketersediaan pangan harus tersedia di rumah tangga. Dan karenanya fokus kita ke depan bagaimana pangan, pedesaan dan infrastruktur di pedesaan seperti jalan, air dan listrik menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” terangnya meyakinkan.

Kepala Bappeda Kalbar ini mengatakan bahwa Kalbar itu mempunyai potensi yang cukup besar serta mempunyai peluang yang besar pula untuk maju dan sejahtera bersama seluruh masyarakat di Kalbar. Kendati demikian, dia tidak menepiskan bahwa tantangan untuk mengarah ke sana tentu tetap ada. ”Soal tantangan mari kita hadapi secara bersama dengan membangun sinergi, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Tanpa sinergi ini maka persoalan menghadapi soal kemiskinan akan mengalami kelambatan,” imbuhnya dengan nada datar.

Dia juga mengaku bahwa pemerintah Kalbar melalui APBD 1 telah pula mengalokasikan anggaran paling besar untuk melakukan pembangunan beragam infrastruktur di pedesaan, salah satunya membangunan jalan di daerah pedesaan. Dan untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan human development indeks (HDI) di Kalbar, tidak mungkin hanya bergantung melalui APBD Kalbar saja. ”Melainkan pihak swasta perlu juga didorong untuk melakukan hal ini,” ungkap dia.

Untuk mendorong pihak swasta larut membantu pemerintah mengentaskan persoalan ini, lanjut Fathan menerangkan, salah satu kendala yang dihadapi adalah persoalan infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah akan memperbaiki beragam infrastruktur di pedesaan dengan harapan para investor tertarik untuk menanamkan modal usaha di Kalbar. ”Jadi desanya harus kita perkuat. Supaya buying capacity masyarakat di pedesaan menjadi meningkat,” kata Fathan A. Rasyid.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Raperda RPJPD dan RPJMD Kalbar, Drs. Zainuddin Isman, M.Phil mengatakan rencana jangka panjang 20 tahun ke depan memang telah memadai melalui faktor makro indikatif. Namun RPJMD sebagai realisasi dari visi dan misi gubernur masih terlihat ’amburadul’.

Legislator PPP ini menegaskan, ketika berbicara untuk menurunkan angka kemiskinan di Kalbar. Tetapi sampai lima tahun ke depan dan berapa angka kemiskinan yang akan diturunkan oleh pemerintah masih saja belum tergambar secara proporsional dalam RPJMD ini. ”Oleh karena itu kita minta semua target-target itu secara makro indikatif harus ada ukuran maupun target capaiannya. Kalau kita mau mengurangi angka kemiskinan di Kalimantan Barat,” tegas Zainuddin Isman.

Semestinya angka kemiskinan di Kalbar mencapai 12,9 persen itu, tentu dalam rentang waktu 5 tahun ke depan terdapat target dari penurunan angka kemiskinan tersebut. Sehingga dalam waktu 5 yang akan datang pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap program maupun kebijakan itu.

Tak hanya persoalan kemiskinan yang dikritisi politisi kawakan DPRD Kalbar ini, target peningkatan di sektor pertanian dan pangan pun larut dalam penerawangannya. Dia mengatakan katakanlah pemerintah ingin meningkatkan produksi padi di Kalbar, tentunya berapa besar target peningkatan produktifitas padi akan dijabarkan secara jelas dan terperinci, sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan. ”Apa yang telah tercapai dan apa saja yang belum tercapai dan mengapa hal itu belum dapat tercapai. Kan semestinya seperti itu,” begitu ceritanya.

Wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu ini menambahkan sejauh ini RPJMD dan RPJPD pemerintah Kalbar sering tidak berkesinambungan terhadap program pemerintah pusat. Padahal, sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan ini mengamanahkan bahwa RPJMD itu harus terkait dengan program pemerintah pusat.

Hal ini menjadi logis karena program yang dilakukan pemerintah daerah melalui masing-masing dinas ini sebenarnya merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Kalau program ini tidak nyambung, maka program pemerintah pusat dan daerah akan berjalan sendiri-sendiri. ”Kita tidak mau hal itu yang terjadi di Kalbar,” tegasnya.

Dan gubernur itu harus mengetahui semua program pemerintah pusat yang sedang berjalan di Kalbar maupun yang akan dicanangkan oleh pemerintah pusat, sehingga gubernur dapat menyesuaikan RPJMD Kalbar sesuai dengan beragam program dari pemerintah pusat. ■Andry/Borneo Tribune, Pontianak