Wagub: SOPD, Kita Pilih yang Terbaik

Usulan draf Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada legislatif hingga kini terus dibahas dan diperdebatkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Pasalnya pihak eksekutif cenderung mengusulkan SOPD berpola menengah dengan komposisi 16 dinas dan sebanyak 16Lembaga Teknis Daerah (LTD). Sedangkan legislatif bersikukuh dengan pola maksimal yang berkomposisi sebanyak 18 dinas dan 12 lembaga teknis daerah.

”Biarkan saja wacananya berkembang seperti apa. Yang penting bahwa ini semua demi kepentingan daerah,” ungkap Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Christiandy Sandjaya, SE.MM di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat usai menghadiri paripurna tentang laporan hasil kerja Pansus pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Selasa (22/7) kemarin.
Kata Wagub, saat ini pembahasan draf usulan SOPD ini juga masih belum final dan sesuai dengan mekanisme yang ada usulan ini tetap dibahas oleh legislatif maupun eksekutif. Sehingga nantinya akan dipilih pola SOPD yang terbaik, yang nantinya akan dibentuk guna menjalankan roda pemerintahan untuk melakukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat. ”Nanti kita pilih yang terbaik,” ujarnya sembari tersenyum.
Dalam penyusunan draf usulan SOPD kepada DPRD Kalbar, selain disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, pemerintah juga melihat kondisi riil kemampuan daerah dan mempersembahkan yang terbaik dalam usulan SOPD tersebut. Kemudian tentunya pihak legislatif juga menyerap beragam aspirasi dalam gagasan SOPD yang dipaparkannya bersama eksekutif.
”Di situlah nanti di mana titik temunya yang terbaik. Artinya proses ini harus sesuai dengan proses yang berlaku dan tidak bisa dengan cara memaksakan harus seperti ini atau seperti itu,” pinta Wagub.
Sementara itu beberapa waktu lalu, Sekretaris Pansus SOPD DPRD Kalimatan Barat, Tony Kurniadi, ST mengatakan rancangan SOPD akan selesai dibahas pada awal September mendatang. Ini diharapkan 15 September 2008 mendatang, delapan fraksi di DPRD Kalbar sudah bisa menyampaikan pendapat akhirnya. Kendati demikian, efektifitas pengisian SOPD tidak serta merta karena harus dikonsultasikan kepada Mendagri.
Legislator PAN ini menambahkan, batas waktu seperti yang diamanahkan PP No. 41/2007 tentang SOPD harus dilaksanakan paling lambat 23 Juli 2008 tidak akan tercapai. Akan tetapi tidak ada konsekwensi jika terjadi keterlambatan itu terjadi. Sebab, kata Tony, SOPD berbeda dengan APBD yang bila terlambat akan dipangkas dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat.
“Tidak ada niat Pansus untuk memperlambat proses pembahasan SOPD. Kami juga baru menerima drafnya, sehingga membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Kami akan kerja optimal agar SOPD ini bisa benar-benar sesuai kebutuhan daerah,” ujarnya panjang lebar.
==========
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Christiandy Sandjaya, SE.MM dan Sekretaris Pansus SOPD DPRD Kalimatan Barat, Tony Kurniadi, ST. Foto Andry/Borneo Tribune Pontianak

Baca Selengkapnya...

FSBM Jadi Calender of Event

Pemprov Kalbar memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendorong dan memberdayakan fungsi ketahanan budaya, agar tetap lestari, dan terus berkembang, dan sebagai wujud dari kepedulian tersebut maka FSBMKB telah menjadi Calender of Event Kebudayaan dan Pariwisata Daerah. Hal ini di ungkapkan oleh Gubernur Kalbar Cornelis saat membuka Festival Seni Budaya Melayu Kalbar ke-5 di Kabupaten Sanggau, Senin(21/7).

Gubernur juga mengatakan kepedulian pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu dalam rangka memperkuat budaya nasional tercermin dalam pasal 32 ayat 1 UUD 45 yang menyatakan negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara, mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pemerintah juga menyadari masih banyak objek wisata yang masih belum terjangkau karena beberapa faktor seperti kurangnya sarana infastruktur.
Pada kesempatan ini Gubernur juga mengimbau kepada pihak swasta agar ikut membangun industri pariwisata dalam mensukseskan Visit Indonesian Year.
Di tempat yang sama Ketua Umum MABM H Abang Imien Thaha dalam sambutannya mengatakan tujuan Festival Seni Budaya Melayu Kalimantan Barat ke-5 tahun 2008 adalah menggali, melestarikan, dan mengembangkan khasanah Adat Budaya Melayu Kalbar sebagai salah satu komponen budaya daerah, menunjang pembangunan budaya nasional yang semakin berkembang dan integrasi nasional yang semakin kokoh secara berkesinambungan dan juga untuk membangun sektor kepariwisataan. Selain itu MABM yang dilahirkan sejak tahun 1997 oleh komunitas Melayu daerah ini menyadari kemajemukan suku, ras, bahasa, budaya dan agama di mana semua itu merupakan sunnatullah yang menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk senantiasa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Festival Seni Budaya Melayu yang diadakan setiap dua tahun sekali dengan tuan rumah Kabupaten Sanggau kali ini dihadiri sekitar 1200 peserta dari 14 Kabupaten dan Kota di Kalbar dan akan berlangsung hingga tanggal 24 Juli mendatang. Selain itu hadir pula para undangan dari Malaka, Brunai Darulsalam, Jogja, dan Bangka Belitung. Sedangkan FSBMKB sendiri diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari pawai ta’ruf yang membawa gubernur, muspida, dan para undangan menuju keraton dengan menggunakan mobil hias sekaligus meresmikan pameran dan kerajinan daerah, serta memulai lomba dayung sampan, kemudian dilanjutkan dengan berbagai perlombaan seperti seni hadrah, menyanyi lagu daerah, baca syair Melayu, merias pengantin Melayu, sampan bidar naga, sampan bidar Daranate, busana Melayu anak, dan silat bunga. Selain itu juga dilakukan seminar busana Melayu dan adat Melayu serumpun dan eksibisi upacara adat tepung tawar dan eksibisi bertutur.
==========
Gubernur Kalbar Cornelis didampingi istri dan Ketua MABM H Abang Imien Thaha dalam pawai ta’ruf sebagai pembuka Festival Budaya Melayu ke-5 yang dipusatkan di Kota Sanggau, Senin (21/7) kemarin. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

SOPD Harus Produktif

Syakirman: Sesuai Visi Gubernur Cornelis


Gubernur melalui Sekda, Drs. Syakirman mengatakan draft usulan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diajukan eksekutif kepada DPRD telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Usulan SOPD ini telah pula disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
“Dengan dasar pertimbangan dan alasan-alasan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut maka draft usulan SOPD itu kita sampaikan kepada DPRD Kalimantan Barat,” ungkap Syakirman saat rapat gabungan dengan Pansus SOPD di Ruai Bahaum DPRD, Senin (21/7) kemarin.
Syakirman mengaku SOPD yang diajukan pihak eksekutif kepada legislatif tentu terjadi beberapa perubahan. Dan tentunya perubahan SOPD itu diharapkan akan semakin baik terhadap SOPD pada masa yang lalu. Diharapkan segala kekurangan yang terdapat pada pola SOPD yang lalu dapat ditutupi dengan pola SOPD yang diajukan saat ini. “SOPD ini harus produktif dan juga sesuai dengan visi dan misi Gubernur Cornelis,” ungkap Syakirman.
Sekda juga mengatakan bahwa rapat gabungan antara pihak eksekutif dan legislatif ini merupakan pertemuan awal dalam pembahasan SOPD. Pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam pembahasan ini, sehingga alasan gubernur dalam mengusulkan draft SOPD kepada pihak legislatif yang telah pula disesuaikan dengan PP dapat pula dibicarakan lagi. “Yang jelas draft usulan SOPD yang disampaikan ini bukan merupakan harga mati,” ujarnya menerangkan.
Sementara itu, Ketua Pansus SOPD, Drs.H Awang Sofiang Razali memberikan beberapa catatan atas usulan SOPD yang disampaikan pemerintah. Catatan itu, meliputi asisten yang semula terdiri atas 3 asisten menjadi 4, perpustakaan daerah masuk ke dalam UPT Dinas Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan masuk menjadi bidang Bappeda, Rumah Sakit Khusus menjadi UPT Dinas Kesehatan, Sekretariat KORPRI masuk ke Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB menjadi Biro Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak, Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Biro Penanaman Modal dan Biro Humas dan PDE masuk ke dalam Badan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, dan Kearsipan.
Tak hanya itu, legislator Partai Golkar ini mempertanyakan kepada pemerintah mengenai status Sekretariatan KPU Provinsi Kalimantan Barat dan status Akademi Keperawatan milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang berada di Kabupaten Sintang.
Rapat gabungan dihadiri pula sejumlah anggota Pansus SOPD, seperti Drs. Adrianus Senen, M.Si, H. Mulyadi H. Yamin, Syarif Abdullah Alkadrie, SH, MH, Drs.H Herman Fauzi, Mikael Mahin, S.Sos, Suprianto, S.Th, H.M Ali Said, SH, Tamrin, S.Sos, H. Zainal Abidin HZ. Sedangkan pihak eksekutif dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Syakirman dan dihadiri pula jajaran pemerintah Kalbar.□
=========
RAPAT GABUNGAN
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Syakirman dan jajarannya melakukan rapat gabungan dengan Pansus SOPD DPRD Kalimantan Barat membahas SOPD di Ruai Bahaum DPRD, Senin (21/7) kemarin. Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus SOPD Drs.H Awang Sofian Razali yang didampingi Sekretaris Pansus, Tony Kurniadi, ST. FOTO Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Subbag Dokumentasi Pusat Info Kegiatan Pemprov

Sejarah manusia tercatat sejak mereka mengenal tradisi baca tulis, sebelumnya mereka masih dianggap pra-sejarah. Begitu besar peran dokumentasi, tak heran jika semua organisasi modern termasuk organisasi pemerintahan memandang penting kegiatan pendokumentasian.

Beruntung Pemprov Kalbar memiliki bagian dokumentasi. Meski hanya menjadi sub bagian di bawah koordinasi Bagian Humas, Biro Umum. Subbag ini tetap memberikan kontribusi yang cukup penting dalam menunjang citra dan kinerja Pemprov Kalbar. Ini terlihat saat disambangi di ruang kerja mereka di lantai dua, Kantor Gubernur, Jumat (18/7) kemarin.
Para personel Subbag Dokumentasi terlihat sedang serius memotong menggunting berita-berita dari sejumlah media yang ada di Kalbar. Ada puluhan berita dan media yang mereka kliping setiap hari. Tak hanya media cetak, berita dan dokumentasi dari bahan elektronik juga mereka himpun.
Sekitar pukul 08.30 Emi Puterina, SH sang Kepala Subbag datang ke kantor, wajahnya terlihat cerah. Sepertinya biasa, wanita berkulit hitam manis ini menegur dan menyapa sejumlah stafnya yang sedang sibuk bekerja.
Sepertinya tak ada jarak antara bawahan dan atasan ketika Ia bergaul hangat dengan empat orang staf dan rekannya di Subbag Publikasi yang menempati ruang yang sema di Bagian Humas.
Saat ditanya tentang kegiatan Subbagnya, dengan hangat Emi memberi keterangan. Alumni Fakultas Hukum Untan yang sudah berada di belakang kursi Kasubbag Dokumentasi sejak awal masa Gubernur Usman Ja’far berdinas ini mengungkapkan ruang lingkup pekerjaannya.
“Kami ini bekerja dalam sepi. Orang bilang kerja dokumentasi ini sederhana padahal muatan informasi yang kami hasilkan sangat banyak,” kata Emi sambil menunjukkan berbagai bundel dan cakram digital kegiatan pimpinan yang berhasil mereka kompilasikan.
Secara tugas, Sub Bagian Dokumentasi menurut Emi memiliki Tupoksi untuk melakukan kegiatan pendokumentasian secara cetak maupun elektronik. Adapun kegiatan yang dihimpun antara lain risalah kunjungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, pidato-pidato Gubernur, risalah rapat coffee morning setiap Hari Senin, dan lain-lain.“Meski kerja kami jarang terekspos tapi nda sedikit yang minta data kami lho,” kata Emi.
Tak sedikit yang memanfaatkan keberadaan sub bagian ini. Tercatat ada beberapa mahasiswa magister dari Universitas Indonesia yang secara khusus meminta data dari Subbag Dokumentasi Pemprov Kalbar untuk penulisan thesisnya. “Saya dengar sih nilai thesisnya dapat nilai A,” ujar perempuan dengan dua anak ini.
Sebagai kepala Subbag yang menangani urusan pendokumentasian, Emi menyadari kinerjanya dituntut maksimal. Ia mengaku menerapkan pola kepemimpinan kekeluargaan terhadap stafnya. Dengan stafnya ia selalu menerapkan komunikasi yang enak dan hangat.
Empat orang stafnya yang terdiri dari 3 orang perempuan dan satu orang pria dijadikan mitra kerja yang menyenangkan. Hasilnya tidak mengecewakan, tidak ada kegiatan pimpinan yang luput dari pendokumentasian mereka. Sejumlah dinas dan badan yang membutuhkan data dan poto-poto tertentu kerap menghubungi Subbag Dokumentasi.
Dengan adanya Undang-undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, kinerja Subbag Dokumentasi dituntut lebih baik lagi. Emi mengaku tetap optimis bahwa jajarannya bisa memenuhi hal tersebut. Setiap periode waktu tertentu stafnya selalu menyerahan bundel kliping koran risalah dan cakram digital hasil kegiatan Gubernur dan pimpinan Pemprov ke Perpustakaan Pemprov.
Saat disinggung tentang bakal berdirinya Humas sebagai biro tersendiri di struktur organisasi pemerintah daerah yang baru, Emi menilai hal tersebut cukup baik dan berpotensi untuk memaksimalkan fungsi lembaganya.
Dengan wewenang dan Tupoksi yang lebih luas, Emi optimis Biro Humas ke depan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam menunjang kegiatan Pemprov. Soalnya dengan keterbatasan wewenang dan sumber daya saja pihaknya mampu menunjukkan prestasi maksimal.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak
=======
Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Emi Puterina, SH (tengah) berpose bersama rekan dan personelnya di ruang Humas Pemprov. Peran dokumentasi tak bisa disepelekan dalam menghimpun dan mendukung berbagai kegiatan Pemprov Kalbar. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

Subbag Dokumentasi Pusat Info Kegiatan Pemprov

Sejarah manusia tercatat sejak mereka mengenal tradisi baca tulis, sebelumnya mereka masih dianggap pra-sejarah. Begitu besar peran dokumentasi, tak heran jika semua organisasi modern termasuk organisasi pemerintahan memandang penting kegiatan pendokumentasian.

Beruntung Pemprov Kalbar memiliki bagian dokumentasi. Meski hanya menjadi sub bagian di bawah koordinasi Bagian Humas, Biro Umum. Subbag ini tetap memberikan kontribusi yang cukup penting dalam menunjang citra dan kinerja Pemprov Kalbar. Ini terlihat saat disambangi di ruang kerja mereka di lantai dua, Kantor Gubernur, Jumat (18/7) kemarin.
Para personel Subbag Dokumentasi terlihat sedang serius memotong menggunting berita-berita dari sejumlah media yang ada di Kalbar. Ada puluhan berita dan media yang mereka kliping setiap hari. Tak hanya media cetak, berita dan dokumentasi dari bahan elektronik juga mereka himpun.
Sekitar pukul 08.30 Emi Puterina, SH sang Kepala Subbag datang ke kantor, wajahnya terlihat cerah. Sepertinya biasa, wanita berkulit hitam manis ini menegur dan menyapa sejumlah stafnya yang sedang sibuk bekerja.
Sepertinya tak ada jarak antara bawahan dan atasan ketika Ia bergaul hangat dengan empat orang staf dan rekannya di Subbag Publikasi yang menempati ruang yang sema di Bagian Humas.
Saat ditanya tentang kegiatan Subbagnya, dengan hangat Emi memberi keterangan. Alumni Fakultas Hukum Untan yang sudah berada di belakang kursi Kasubbag Dokumentasi sejak awal masa Gubernur Usman Ja’far berdinas ini mengungkapkan ruang lingkup pekerjaannya.
“Kami ini bekerja dalam sepi. Orang bilang kerja dokumentasi ini sederhana padahal muatan informasi yang kami hasilkan sangat banyak,” kata Emi sambil menunjukkan berbagai bundel dan cakram digital kegiatan pimpinan yang berhasil mereka kompilasikan.
Secara tugas, Sub Bagian Dokumentasi menurut Emi memiliki Tupoksi untuk melakukan kegiatan pendokumentasian secara cetak maupun elektronik. Adapun kegiatan yang dihimpun antara lain risalah kunjungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, pidato-pidato Gubernur, risalah rapat coffee morning setiap Hari Senin, dan lain-lain.“Meski kerja kami jarang terekspos tapi nda sedikit yang minta data kami lho,” kata Emi.
Tak sedikit yang memanfaatkan keberadaan sub bagian ini. Tercatat ada beberapa mahasiswa magister dari Universitas Indonesia yang secara khusus meminta data dari Subbag Dokumentasi Pemprov Kalbar untuk penulisan thesisnya. “Saya dengar sih nilai thesisnya dapat nilai A,” ujar perempuan dengan dua anak ini.
Sebagai kepala Subbag yang menangani urusan pendokumentasian, Emi menyadari kinerjanya dituntut maksimal. Ia mengaku menerapkan pola kepemimpinan kekeluargaan terhadap stafnya. Dengan stafnya ia selalu menerapkan komunikasi yang enak dan hangat.
Empat orang stafnya yang terdiri dari 3 orang perempuan dan satu orang pria dijadikan mitra kerja yang menyenangkan. Hasilnya tidak mengecewakan, tidak ada kegiatan pimpinan yang luput dari pendokumentasian mereka. Sejumlah dinas dan badan yang membutuhkan data dan poto-poto tertentu kerap menghubungi Subbag Dokumentasi.
Dengan adanya Undang-undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, kinerja Subbag Dokumentasi dituntut lebih baik lagi. Emi mengaku tetap optimis bahwa jajarannya bisa memenuhi hal tersebut. Setiap periode waktu tertentu stafnya selalu menyerahan bundel kliping koran risalah dan cakram digital hasil kegiatan Gubernur dan pimpinan Pemprov ke Perpustakaan Pemprov.
Saat disinggung tentang bakal berdirinya Humas sebagai biro tersendiri di struktur organisasi pemerintah daerah yang baru, Emi menilai hal tersebut cukup baik dan berpotensi untuk memaksimalkan fungsi lembaganya.
Dengan wewenang dan Tupoksi yang lebih luas, Emi optimis Biro Humas ke depan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam menunjang kegiatan Pemprov. Soalnya dengan keterbatasan wewenang dan sumber daya saja pihaknya mampu menunjukkan prestasi maksimal.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak
=======
Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Emi Puterina, SH (tengah) berpose bersama rekan dan personelnya di ruang Humas Pemprov. Peran dokumentasi tak bisa disepelekan dalam menghimpun dan mendukung berbagai kegiatan Pemprov Kalbar. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

DPP PDIP Rekomendasikan Bu Wali

Kamis sore sekitar pukul 17.00 rapat paripurna Dewan Pimpinan Pusat PDIP rampung digelar di Jakarta. Pengurus DPP Mangara Siahaan memberikan kabar baik kepada tiga pasang calon yang diputuskan dalam konfercab beberapa waktu yang lalu.

Di antara tiga pasang calon, DPP akhirnya menetapkan pasangan Ny Dra Hj Sri Astuti Buchary, M.Si-H Eka Kurniawan, MM sebagai yang berhak menggunakan perahu PDIP dalam rangka Pemilihan Wakil Walikota Pontianak yang menurut jadwal KPU dihelat pada 25 Oktober mendatang.
Sri Astuti dikonfirmasi pada Jumat pagi membenarkan rekomendasi pusat tersebut. “Alhamdulillah putusan DPP sudah kami terima secara langsung dan sore hari akan digelar jumpa pers,” ungkapnya dengan nada sangat gembira.
Bu Wali bukan orang baru di kalangan birokrasi Kota Pontianak. Dia adalah first lady atau pendamping hidup dari walikota dua periode dr H Buchary Abdurrachman.
Eka Kurniawan juga bukan orang baru di jajaran legislatif kota Pontianak. Eka selain Ketua DPC PDIP Kota, juga adalah wakil ketua DPRD Kota Pontianak.
Diakui Sri yang akrab disapa sebagai “Bu Wali” ini bahwa langkah lebih lanjutnya adalah menyiapkan langkah-langkah strategis terkait dengan pemenangan Pilkada. “Kita punya semboyan tak tergoyahkan,” ungkapnya.
Tiga paket calon yang diusulkan dalam konfercab selain Sri-Eka, juga Hasan-Banson dan Tommy Ria-Andreas Acui Simanjaya.
Sempat beredar kabar bahwa DPP memutuskan mantan Sekda Kota, Drs H Hasan Rusbini-Drs Ibrahim Banson yang telah ditetapkan, namun Ketua DPC PDIP Kota Pontianak segera menggelar jumpa pers atas rumor yang beredar bahwa keputusan DPP pada 17 Juli. Pada 17 Juli kemarin DPP telah menetapkan pasangan Sri-Eka.
Perahu PDIP tak dapat dipandang remeh dalam setiap Pilkada di tanah air termasuk di Kalbar. Drs Cornelis, MH-Christiandy Sanjaya tampil sebagai pemenang dalam Pilgub Kalbar. Begitupula banyak terjadi di seluruh pelosok nusantara.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Instruksikan Hemat Energi

Krisis energi yang saat ini telah menjadi masalah nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberi perhatian serius terhadap persoalan ini.

Melalui surat resmi, Gubernur Kalbar menginstruksikan agar semua elemen masyarakat, termasuk para pejabat daerah, bersama-sama melakukan penghematan energi. Sebagai tertuang dalam Surat Nomor 671/ 1938/ Ekon.B tertanggal 27 Juni 2008.
Surat tersebut ditujukan kepada para bupati/ walikota sekalbar, kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalbar, kepala kantor wilayah departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ direktorat jendral departemen, pimpinan BUMN/ BUMD Prov Kalbar dan Kepala Kadinda Kalbar.
“Gerakan penghematan energi ini merupakan gerakan nasional yang harus didukung oleh semua pihak. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari radiogram Mendagri Nomor 541/1217/SJ,” tegas Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH.
Disebutkan secara detail dalam surat edaran tersebut beberapa langkah penghematan. Untuk kantor-kantor di lingkungan pemerintah, bangunan komersial, BUMN/ BUMD, pertokoan, dan fasilitas umum lainnya.
Caranya dengan menghidupkan AC dan Eskalator dihidupkan pada awal jam kerja sampai dengan 1 jam sebelum jam kerja berakhir; lift dioperasikan dengan pemberhentian pada setiap 2 ( dua ) lantai; mengatur suhu ruangan ber-AC pada suhu minimal 25 derajat celcius; mengurangi daya pencahayaan listrik ruangan maksimal 15 watt/m2; mengurangi pencahayaan lampu assesoris; dan mematikan lampu-lampu penerang ruangan setelah berakhirnya jam kantor dan jam pelayanan pertokoan atau fasilitas umum lainnya.
Untuk lingkungan rumah tangga, penghematan energi dapat dilakukan dengan menggunakan lampu hemat energi, mengurangi pemakaian listrik minimal 50 watt saat beban puncak antara pukul 17.00 sampai dengan pukul 22.00 wib; dan mengatur ruangan ber-AC di rumah pada suhu minimal 25 derajat celcius.
Di samping itu, penghematan energi pada kendaraan transportasi dilakukan dengan cara menggunakan bahan bakar pertamax bagi kendaraan pribadi dengan ruang bakar di atas 2000 CC. Sedangkan untuk kendaraan dengan ruang bakar di bawah 2000 CC dapat menggunakan BBM jenis pertamax jika memungkinkan.
Bagi industri, penghematan energi dilakukan dengan cara pengauditan energi pada industri yang padat energi serta menggunakan produk dan teknologi hemat energi. Selain itu, pelaksanaan penghematan energi untuk kegiatan lainnya dilakukan dengan cara menggunakan system penerangan hemat energi untuk penerangan jalan umum, periklanan dan fasilitas lainnya.
Di akhir perintahnya, Gubernur Cornelis berharap agar Bupati/ Walikota diharapkan mensosialisasikan gerakan hemat energi tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat serta memonitor pelaksanaannya.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Akses Kesehatan Bagi Warga Miskin

Masih berlanjutnya krisis ekonomi membuat banyak warga mengalami keterbatasan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Pusat dan Pemprov Kalbar berupaya keras memberikan Akses kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar.

Hal ini dikatakan oleh Asisten II, Drs Munir HD, pada Raker Kesehatan Daerah Tahun 2008, Rabu (16/7) saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH. “Langkah awal yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin,” kata Munir,
Menurut Munir, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin diberikan melalui Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial. Pemberian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2005 yang menyebutkan Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial adalah PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen dan PT Asabri dengan tidak menutup kemungkinan pembentukan Badan Penyelenggara yang lain. Hal ini diperlukan untuk dapat menjamin kelangsungan hidup program.
Selain itu menurut Munir, penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin antara lain untuk menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi masyarakat miskin dan menurunkan kemiskinan melalui upaya kesehatan bagi keluarga miskin.
“Adapun permasalahan utama pembangunan kesehatan yang dihadapi terkait dengan kemiskinan dan ketidaktahuan,” tegas Munir.
Kendati kemudian, berdasarkan data BPS Kalbar kondisi jumlah masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi penurunan dari 584.300 orang pada Maret tahun 2007 sekitar 75.500 orang atau menurun 12,92 persen.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...