Dua Aksi Demonstrasi Warnai Harkitnas

Peringatan Satu Abad Hari Kebangkitan Nasional di Kalbar juga diwarnai aksi unjuk rasa puluhan ibu-ibu dan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Kalimantan Barat (PRKB).

Setelah berorasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, para demonstran menuju Kantor Gubernur Kalbar. Tuntutan utama menolak kenaikan harga BBM serta mendesak nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di bidang pengelolaan minyak dan gas di Indonesia.
Sebanyak 10 orang perwakilan PRKB sempat bertemu Gubernur Drs Cornelis, MH. Mereka meminta Cornelis mengeluarkan pernyataan sikap atas nama rakyat Kalbar untuk menolak kenaikan harga BBM.
“Kami sangat kecewa, karena gubernur tidak berani menyatakan sikap dalam kenaikan BBM, dan kami sangat kecewa dengan sikap gubernur yang tidak menerima aspirasi kita,” kata Dedi Asmayadi, salah seorang perwakilan PRKB.
Menurut ia, apabila hal ini tidak diindahkan, dalam waktu tiga hari kedepan, PRKB tetap akan berdemonstrasi agar kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ditunda dengan harapan tidak dilaksanakan.
Dedi menegaskan akan merespons keputusan yang diberikan gubernur, namun ia pun sangat menyayangkan permintaan yang diajukan gubernur kepada PRKB kemarin, mengenai penyusunan konsep.
Karena menurutnya, hal seharusnya dilakukan oleh pemerintah bukan dari demonstran. “Kita serahkan ke gubernur, apakah akan menepati janjinya, namun gubernur sendiri menginginkan konsep kita, padahal seharusnya pemerintah yang buat,” ujarnya.
Menurut Dedy Asmayadi, menunda kenaikan harga BBM merupakan harga mutlak yang harus dilakukan mengingat beban masyarakat yang semakin berat. Ia sepakat bahwa penundaan kenaikan harga BBM harus diimbangi dengan penghematan penggunaan energi secara menyeluruh. "Yang lebih penting lagi, nasionalisasi aset-aset asing itu," kata Dedy Asmayadi.
Di ruang kerjanya, Cornelis menerima beberapa demonstran untuk mendengar keluhan dari masyarakat, di sela-sela aksi unjuk rasa berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, Cornelis mengatakan bahwa, ia menerima aspirasi yang diutarakan oleh para demonstran, namun dengan beberapa catatan harus memiliki konsep yang jelas, yakni bukan hanya sekedar aspirasi saja.
“Kita menerima aspirasi dengan catatan yakni harus adanya konsep yang jelas, dalam bentuk tertulis dan kita siap menyalurkan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat,” kata Cornelis yang diutarakan kembali oleh Kepala Bidang Humas dan Protokoler Gubernur Kalbar, Drs. Hamdan Harun, MSi.
Usai pertemuan kemarin, Hamdan menambahkan, bahwa Cornelis siap memfasilitasi aspirasi masyarakat mengenai kenaikan BBM, namun pertemuan tersebut Cornelis juga menginginkan aspirasi tersebut dilayangkan dalam bentuk tertulis, kemudian mampu menjabarkan solusinya.
Kembali, Cornelis menyatakan kesiapannya dalam menyalurkan aspirasi rakyat ke pemerintah pusat, meski Cornelis telah menyatakan sikap, ia juga tidak dapat menolak kebijakan pemerintah pusat.
"Gubernur meminta mereka menyiapkan konsep yang tepat dalam kurun waktu tiga hari. Nanti hal itu akan disampaikan ke Jakarta," kata Hamdan Harun.
Sementara di DPRD Kalbar, di waktu yang sama terjadi unjuk rasa penolakan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar terhadap rencana pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM.
Aulia Marti/Tantra/Borneo Tribune, Pontianak