BLT Kalbar Disalurkan Pertengahan Juni

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM menyatakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 359.356 unit rumah tangga sasaran (RTS) akan dimulai pada pertengahan Juni 2008.

"Jumlah penerima tetap menggunakan data penyaluran tahun 2005," kata Christiandy Sanjaya usai peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Kalbar di Pontianak, Kamis.
Ia mengatakan, meski menggunakan data tahun 2005 namun pemerintah telah mengalokasikan dana yang lebih besar dibanding jumlah RTS penerima.
Selain BLT, untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM juga disiapkan program lain untuk mendukung rumah tangga miskin seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sektor pendidikan dan penambahan alokasi beras keluarga miskin dari 10 kilogram menjadi 15 kilogram.
"Jadi BLT bukan satu-satunya cara pemerintah untuk membantu rakyat yang terkena dampak paling parah dari kenaikan harga BBM," kata Christiandy Sanjaya.
Ia menambahkan, pemakaian BBM di Indonesia memiliki karakter yang berbeda yakni setiap harga minyak mentah dunia naik maka akan diikuti peningkatan konsumsi BBM di masyakarat. "Sekitar 75 persen warga golongan menengah ke atas yang menikmati harga BBM bersubdisi di Indonesia," kata dia.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Provinsi Kalbar, Kadir Ubbe mengatakan, pekan depan ada rapat nasional untuk pelaksanaan BLT yang diikuti pemerintah provinsi seluruh Indonesia. "Nanti akan ada verifikasi data untuk setiap RTS," kata Kadir Ubbe.
Penyaluran tahap pertama sebesar Rp400 ribu pada Juni dan sisanya September. BPS akan melakukan pemutakhiran data RTS tahun 2005 pada September 2008. Data akhir tersebut akan dijadikan acuan pembagian BLT tahun 2009.
Namun jumlah RTS penerima BLT 2008 untuk Kalbar berbeda dengan data penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yakni 360.905 RTM.
Menurut Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar, Syakirman, hal itu karena data untuk penyaluran Jamkesmas dan BLT diambil dalam tenggat waktu yang berbeda. "BLT berdasarkan data tahun 2005 sedangkan Jamkesmas tahun 2006," kata Syakirman.□Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Kalbar Tolak Bantuan Langsung Tunai

Cornelis: Beri Pancing Bukan Ikan



KALIMANTAN Barat meminta Pemerintah Pusat tidak lagi menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2009 untuk penduduk miskin di luar Pulau Jawa guna mencapai target penurunan kemiskinan 8,2 persen.

"Kalau bisa, jangan lagi BLT disalurkan karena menimbulkan banyak persoalan," kata Gubernur Kalbar, Cornelis saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Provinsi Kalbar di Pontianak, Kamis.

Berdasarkan pengalaman penyaluran BLT tahun-tahun sebelumnya, banyak berujung kepada aksi demonstrasi warga ke bupati, walikota hingga Kantor Pos setempat. Selain itu, penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran.

"Banyak yang mengambil BLT itu punya telepon selular dan sepeda motor yang bagus. Mereka ini pula yang paling garang berdemonstrasi kalau tidak mendapat jatah BLT," katanya.

Menurut Cornelis, lebih baik bantuan untuk penduduk miskin diberikan dalam bentuk "pancing", bukan "ikan". "Jangan beri uang kontan, setuju?" kata Cornelis setengah bertanya di hadapan bupati/walikota se-Kalbar dan ratusan pejabat yang memenuhi Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Pertanyaan itu langsung dijawab "setuju" oleh semua yang hadir.

Ia menambahkan, kalau pun tetap dilaksanakan, harus dilakukan pendataan ulang penduduk miskin dengan melibatkan kepala desa, lurah di daerah masing-masing, dan menggandeng petugas Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalbar, Ida Kartini menyatakan, bantuan untuk masyarakat akan lebih tepat kalau diberikan dalam bentuk usaha produktif.

"Setiap penerima harus kreatif sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima pasar," kata Ida Kartini. Dampak ikutan yang dirasakan akan semakin besar kalau masyarakat yang terlibat juga semakin banyak.

Meneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, usai pengarahan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) di Jakarta, Rabu (9/4), mengungkapkan bantuan tunai langsung (BLT/cash transfer) mungkin akan diluncurkan kembali pada 2009 di luar Pulau Jawa, jika pemerintah ingin mencapai target penurunan kemiskinan 8,2 persen.

"Kenapa dilakukan BLT? Ini harus dipahami terutama pada daerah yang angka kemiskinannya tinggi tapi penduduknya sedikit. Ini di luar Jawa," kata Paskah.

Menurutnya, jumlah penduduk miskin di pulau Jawa terlalu besar sehingga mereka akan diarahkan dengan bantuan langsung yang dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja yaitu "transfer cash for work" (bantuan tunai untuk kerja).■Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Pemprov Kalbar Berlakukan Subsidi Migor

PEMERINTAH Provinsi Kalbar, siap mendistribusikan subsidi minyak goreng bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, hingga Rp9 miliar atau 3,6 juta liter, untuk dalam kurun waktu selama satu tahun.

Tahap pertama akan dikucurkan sebesar 600 ribu liter atau Rp1,5 miliar, harapannya para pengusaha dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat melakukan pendataan 9 m, total satu tahun, tahap I 1,5 m 600 ribu liter untuk Rumah Tangga Sasaran Terjangkau (bukan RTM, red).
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar, Ida Kartini kepada wartawan, di ruang Praja II Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (2/4) siang kemarin.
Penyaluran distribusi migor bersubsidi ini akan dilakukan sejak Mei mendatang, mengingat sebagian daerah merasa belum memiliki kesiapan, hingga realisasi penyaluran migor hingga waktu yang ditentukan.
Mekanisme yang diberlakukan nantinya akan diserahkan ke masing-masing pemda kabupaten/kota, kemudian, pemda setempat melakukan kerja sama dengan pengusaha yang akan menyalurkan langsung kepada rumah tangga sasaran terjangkau.
“Kita ingin memberikan subsidi migor, kepada rumah tangga yang betul-betul membutuhkan, karena tidak semua yang perlu migor, sehingga nantinya mungkin kita bisa alihkan ke yang perlu migor,” kata Ida.
Mekanisme yang diberlakukan, rumah tangga sasaran terjangkau akan diberlakukan harga normal dan akan dikurangi dengan subsidi pemerintah sebesar Rp2.500, kemudian, jumlah rumah tangga sasaran yang terdata akan diberikan kupon, guna ditukarkan kepada pengusaha yang mengelola migor, selanjutnya para pengusaha nantinya akan diberikan subsidi dari pemerintah sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran terjangkau yang menukarkan kupon tersebut melalui rekening.
Malah kata Ida, apabila jumlah kuota rumah tangga sasaran terjangkau masih berlebih, pihaknya menyarankan kepada Usaha Kecil Menengah yang benar-benar membutuhkan migor, sehingga nantinya UKM tersebut dapat menjual produknya dengan harga standar.
Senada dengan Ida, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Drs. H. Syakirman mengatakan, penyaluran migor kepada rumah tangga sasaran terjangkau ini tepat sasaran, karena diakuinya masih ada beberapa daerah yang belum terdeteksi dan tersentuh. Sehingga memerlukan waktu bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendataan kembali, yakni melalui Badan Pusat Statistik.
“Kita harapkan betul penyaluran subsidi migor ini sampai ke masyarakat miskin yang betul-betul membutuhkan migor,” ungkap Syakirman di tempat yang sama.
Kemudian, untuk pola pembelian migor bersubsidi ini dikatakan Syakirman, tidak melalui prosedur pusat, melainkan pihaknya mengacu pada keperluan daerah, jadi target rumah tangga sasaran dapat membeli migor ini tidak mencapai 2 kilogram, hanya seperlu rumah tangga sasaran terjangkau saja.
“Praktek di kabupaten/kota diberikan kebijaksanaan baru, yakni setiap kepala keluarga, tidak hanya dapat membeli 2 kilogram, tapi juga diberikan 1 /4 kilogram, atau 1 kilogram, tergantung kebutuhan mereka,” papar Syakirman.
Harapan penuhnya, migor bersubsidi ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang miskin yang betul-betul membutuhkan minyak goreng, serta tidak dinikmati oleh orang-orang yang benar-benar mampu.□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...