Rp3,9 T untuk Bangun Kawasan Perbatasan

Cornelis: Pemprov Siapkan Badan Khusus



Pembangunan kawasan perbatasan masih dipandang sebelah mata. Meski belum ada komitmen tegas dari Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertekad menjadikan kawasan beranda depan negeri ini lebih baik dan sejahtera.

Terkait dengan upaya untuk menata kawasan perbatasan agar lebih baik, sejumlah pihak bersatu—duduk satu meja—membahas strategi pembangunan kawasan strategis ini. Kamis, (26/6) Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Pusat menggelar workshop DAU dan DAK 2008. Workshop yang diselenggarakan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perbatasan ini dilaksanakan sehari penuh di Balai Petitih ini diikuti sejumlah dinas dan instansi serta Bupati/Walikota se-Kalbar.
Gubernur Kalbar, Cornelis membuka secara resmi acara yang sangat penting ini untuk kelangsungan pembangunan kawasan perbatasan di Kalbar. Terlebih untuk mengamankan perbatasan Kalbar telah pula melibatkan kedatangan Presiden SBY di PCC Pontianak di awal pelantikannya—kendati UU Perbatasan belum kunjung dikeluarkan.
Kepala Dispenda Kalbar, Darwin Muhammad selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk menginventarisir data-data pendukung pengusulan DAU dan DAK yang komprehensif dan akurat. Selain itu kegiatan ini juga dikmaksudkan untuk mencari solusi pemecahan terhadap berbagai masalah teknis maupun non teknis yang berkaitan dengan penerimaan DAU dan DAK.
Sementara Gubernur Cornelis dalam sambutannya menyinggung banyak hal tentang ironi pembangunan kawasan perbatasan yang dirasa masih berjalan di tempat. Secara umum Gubernur menyebut saat ini sebanyak 1.200 lebih desa atau lebih dari 78 persen desa di Kalbar masih masuk dalam kategori tertinggal. Untuk kawasan perbatasan di Kalbar Gubernur menyebut kondisinya masih tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang sangat terbatas.
Menurut Gubernur di masa lalu pembangunan kawasan perbatasan dipandang sebagai wilayah yang perlu diawasi secara ketat oleh pihak keamanan. Pendekatan pembangunan masih menggunakan pendekatan keamanan. Akibatnya di sejumlah daerah kawasan perbatasan tidak tersentuh pembangunan.
“Masyarakat di kawasan itu pada umumnya miskin dan lebih berorientasi ke negara tetangga,” kata Gubernur.
Sementara, negara tetangga (Malaysia) justru telah membangun pusat-pust pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan yang memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat. Gubernur menyebut perbedaan antara pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia dan Malaysia sangat mencolok.
“Pembangunan kawasan perbatasan darat baik di bidang infrastruktur maupun kesejahteraan ekonomi itu sudah seperi langit dan bumi,” kata Cornelis.
Perbedaan signifikan ini tak hanya terjadi di bidang sosial dan ekonomi saja. Di bidang pertahanan Malaysia juga telah sangat maju. Kondisi jalan yang dibangun di sepanjang perbatasan Malaysia saat ini telah terhubung baik dari Biawak hingga Kinabalu, dan kualitasnya bisa didarati pesawat tempur sehingga untuk urusan mobilitas pasukan mereka sangat unggul.
Gubernur berharap dengan diundangnya para pembicara yang berkompeten dari Pusat, seperti Deputi Urusan Wilayah Perbatasan Kementrian PDT, anggota Panitia Anggaran DPR RI, anggota DPD RI dan Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri bisa memberikan masukan yang konkret dan berharga.
Dari workshop ini diharapkan muncul kejelasan tentang arah dan konsep pembangunan kawasan perbatasan yang sudah lama seperti jalan di tempat. “Jangan sampai setelah acara selesai, konsepnya masuk laci. Lupa,” pesan Gubernur kepada seluruh peserta.
“Saya khawatir kalau kesejahteraan masyarakat di perbatasan tidak diperhatikan kita berkurang rasa kecintaan mereka terhadap Indonesia,” kata Gubernur mewanti-wanti semua pihak.
Pembangunan kawasan perbatasan yang utuh dan komprehensif di bawah satu badan yang memiliki kewenangan khusus dipadang sangat mendesak. Gubernur yang ditanyai usai membuka workshop, mengaku sudah menyusun dan mengusulkan konsep dan badan khusus yang akan menangani urusan perbatasan kepada pemerintah pusat.
Untuk menata dan membangun kawasan perbatasan ini sendiri Pemprov Kalbar telah mengusulkan DAK senilai Rp839 Miliar lebih. Sementara kabupaten juga mengusulkan dana tersebut. Jika digabungkan total usulan dana alokasi khusus yang dianggarkan berjumlah Rp.3,9 Triliun. Angka tersebut dua kali lipat dari total anggaran membangun Kalbar yang tercermin dalam APBD untuk satu tahun.□
=====
Workshop DAU dan DAK khusus daerah perbatasan digelar di Balai Petitih. Gubernur, Ketua DPRD dan para pihak terkait hadir dalam workshop yang bertujuan memprioritaskan pembangunan kawasan beranda negeri ini. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune.