Pesan Presiden SBY Kepada para Gubernur

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpesan pada gubernur seluruh Indonesia, dapat mengelola segala pembangunan di daerah dan berperan secara aktif dalam mengendalikan harga pangan yang akhir ini melonjak.

Selain itu, harga kebutuhan yang kini berpengaruh pada daya beli masyarakat ini, SBY juga meminta Gubernur mengoptimalkan penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD seefisiensi mungkin.
“Selaku aparatur, berikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, baik, ramah dan murah. Hal ini perlu dilakukan karena rakyat yang memilih kita, oleh sebab itu wajar apabila kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” kata SBY dengan tegas pada saat membuka rapat kerja nasional APPSI di Istana Negara Jumat (15/2).
Maka dalam forum APPSI ini gubernur diharapkan dapat menyatukan gerak langkah agar bersinergi, karena sebagai perwakilan pemerintah pusat mempunyai peran dan tugas yang sangat penting dalam mensukseskan segala program pemerintah pusat.
Gubernur seluruh Indonesia merumuskan konsep dan rekomendasi tentang revisi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang melibatkan beberapa narasumber yang luar biasa, seperti Mendagri, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Gubernur Lemhanas.
Dari hasil rapat pleno kemarin, telah menelurkan beberapa rekomendasi diantaranya, menguatkan peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mendefenisikan secara rinci tugas pokok fungsi gubenur sebagai wakil pemerintah pusat disemua sektor pelayanan pemerintahan.
Meski sering direkomendasikan dalam APPSI, namun hingga saat ini belum mendapatkan respon yang positif dari pemerintah pusat. Padahal PP yang definitive dan rinci tersebut dapat mempermudah gerak pemerintah pusat dalam merespon dinamika ekonomi, politik dan sosial di daerah serta merevisi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah.
SBY menambahkan, situasi ekonomi dunia dan perubahan iklim telah menjadi perhatian dunia, yang akhirnya berdampak pada perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia. Itu sebabnya, SBY memandang mensinergikan segala program kerja baik itu tingkat provinsi, pusat maupun kabupaten dan kota sangat perlu.
Sekjen APPSI Moerdiman Reksomarnoto, mengatakan, rakernas APPSI ini dilakukan untuk menampung pendapat dari gubernur seluruh Indonesia tentang pemantapan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat daerah.
Melalui tema yang diangkat, “Dengan Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat” kemarin, Moerdiman menjelaskan melalui Nasir, Humas Pemprov Kalbar, bahwa tema telah sesuai dengan program pemerintah, sehingga memperoleh tanggapan positif dari Presiden RI, SBY.
Dalam pembukaan rakernas kali itu, tampak hadir Mendagri, H. Mardiyanto, Menteri Kesra, Aburizal Bakrie, Sekneg Hatta Rajasa.(humas Pemprov Kalbar)□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

RPJMD Kalbar Tahun 2008-2013

Prioritaskan Kepentingan Rakyat


Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

Diakuinya, Kalbar hingga saat ini masih menghadapi permasalahan klasik yang hampir dialami oleh provinsi lain di Indonesia, yakni masalah kemiskinan, pengangguran, SDM, realisasi investasi yang masih rendah serta terbatasnya dana pembangunan pemerintah sehingga pemanfaatan sumber daya alam menjadi tidak maksimal.
Berdasarkan SUSENAS Juli tahun 2005 dan Maret 2007, jumlah penduduk miskin di Kalbar berkurang dari 629.900 jiwa pada Juli 2005 menjadi 584.300 jiwa pada Maret 2007. Namun jelasnya, meski jumlah penduduk miskin berkurang, prestasi tersebut justru belum menggembirakan.
Secara relatif, proporsi Kalbar tahun 2007 di Kalbar mencapai 12,91 persen, masih lebih banyak dibandingkan Kalimantan Selatan yang mencapai 7,01 persen dan Kalimantan Tengah 9,38 persen serta Kalimantan Timur hingga 11,04 persen.
Permasalahan lain yang berkaitan dengan kualitas sumbr daya manusia dapat dilihat dari pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk pencapaian IPM, walaupun terjadi peningkatan dari 66,2 pada tahun 2005 menjadi 67,1 tahun 2006. tetapi Kalbar berada pada peringkat 28 dari 33 provinsi di Indonesia.
Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Cornelis, Pemerintah daerah perlu mengarahkan sasaran pembangunan kepada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan seperti kegiatan revitalisasi posyandu dan puskesmas, peningkatan pelayanan dan penerapan jaminan kesehatan pada masyarakat miskin, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedisf, serta peningkatan gizi masyarakat.
Selanjutnya, dengan peningkatan kecerdasan SDM dilakukan melalui kegiatan percepatan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun menuju dua belas tahun, peningkatan kualitas dan kuantitas guru, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan seperti pengembangan sekolah terpadu dan unggulan, pengembangan paket kewajiban belajar A dan B.
Kemudian, persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modalnya di Kalbar. Ia sangat mengharapkan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota tidak mempersulit proses ijin yang diberikan, karena keberadaan investor ulasnya dapat memberikan pencerahan yang lebih baik pada Kalbar.
“Sinkronisasi dan sinergisitas baik program maupun pembiayaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota jelas diperlukan untuk mempercepat tersedianya infrastruktur yang memadai,” pintanya.
Maka melalui usaha dan kerja keras, ia sangat mengharapkan lima tahun kedepan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kalbar dapat mencapai angka 7,83 persen, pendapatan perkapita mencapai 12,70 juta rupiah, inflasi 6,46 persen dan investasi penanaman modal asing mencapai 671,28 juta US$ serta indeks pembangunan manusia mencapai angka 76,50. Selanjutnya harapan-harapan ini jelas Cornelis, harus disertai dengan kebijakan pembangunan yang didukung oleh instrumen perencanaan yang mengacu pada potensi daerah untuk mendorong kemajuan tersebut.□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Percepat Pembangunan

Gubernur Se-Kalimantan sepakat mempercepat proses pembangunan khususnya Kalimantan melalui Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) di ruang Auditorium Binakarna Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Sabtu (16/2).

Kesepakatan ini diungkapkan empat Gubernur, diantaranya, Provinsi Kalbar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH sebagaimana rilis yang diberikan Humas Pemprov Kalbar menggarisbawahi provinsi yang langsung berbatasan dengan wilayah tetangga Malaysia perlu mendapat perhatian, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Sehingga keutuhan wilayah dapat dijaga, jangan sampai masyarakat yang berdomisili di perbatasan tidak berpaling ke negara tetangga ataupun pergeseran wilayah, “Ini sangat rawan terjadi, dan sangat perlu diperhatikan baik Pemerintah sipil maupun aparat keamanan,” pintanya.
Dalam pemaparan tersebut, Cornelis mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah berpikir ke depan dalam mengembangkan wilayah, khususnya Pulau Kalimantan, selanjutnya pembangunan tersebut baik yang dirintis maupun yang terisolir.
Hal yang sangat mendasar untuk segera dirampungkan Jakarta adalah Trans Kalimantan, baik dari poros selatan maupun poros tengah perlu segera diselesaikan.
Selain penyelesaikan infrastruktur yang mencakup jalan jembatan, juga meliputi perencanaan jalan kereta yang akan menghubungkan keempat provinsi serta ditunjang dengan membangun tenaga listrik yang memadai.
“Bisa saja beberapa tahun mendatang terjadi pemindahan ibu negara, mengingat ibu kota yang sudah padat ini,” kata Cornelis sambil bercanda.
Selain pemaparan masing-masing gubernur dan kondisi umum ketahanan nasional di regional Kalimantan oleh Pangdam VI/Tanjungura, adapula masukan dari anggota DPR-RI dan DPR-RI Dapil.
Sementara itu, Sekda Provinsi Kalteng, Ir. Thampunah Sinseng, Dipl. HE sekaligus panitia pelaksana, menguraikan, Rapat Kerja Nasional ini dimaksudkan untuk mengevaluasi rencana kerja FKRP2RK tahun 2007 serta mengevaluasi usulan program dan akan merancang serta membahas rencana kerja FKRP2RK 2008 dan menergisitas usulan program pembangunan Kalimantan sesuai perkembangan isu-isu strategis.
Rapat yang mengikutsertakan gubernur, sekda dan Bappeda, hadir pula anggota DPR-RI, Pangdam Tanjungpura, Komandam Korem, Kepolisian Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Ketua DPRD, Walikota/bupati, tokoh masyarakat, serta manager PT. PLN Persero se Kalimantan.
Cornelis yang didampingi istri tercinta, Federika, juga menghadiri pagelaran kesenian di Taman Mini Indonesia Indah yang ditampilkan oleh Forum Persatuan Masyarakat Perantauan Kalbar, usai mengikuti rapat regional gubernur se Kalimantan.Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Naga Aleng Pemecah Rekor

300 Tatung Daftar Pawai


Bukan hanya dapat dilihat sebagai raksasa, tapi buah karya Singshe Aleng ini bisa menelan ratusan manusia. Rekor MURI pecah. Rekor internasional juga terlampaui. 298 meter panjangnya. 10 meter lebih panjang dari ukuran yang semula direncanakan, yakni 288 meter.

Kepala naga tersebut tingginya 2,5 meter. Beratnya sekitar 100 kg. Diameter perut naga 5 meter. Panjang, besar, dan tinggi naga tersebut memecahkan rekor yang pernah dibukukan Kota Ungaran Kabupaten Semarang.
Rekor MURI terdahulu naganya memiliki panjang 168 meter, diameter badan 2 meter, dan tinggi kepala 8 meter.
Singshe Aleng saat ditemui di sela-sela peresmian naga raksasa tersebut mengatakan, pembuatan naga yang ia lakukan berawal dari mimpi yang ia peroleh saat berkunjung ke Singapura beberapa waktu yang lalu. Dengan bekal mimpi tersebut, dua bulan belakangan, ia memutuskan untuk membuat naga raksasa.
Menuurut Aleng, awalnya naga tersebut akan dipamerkan di Kota Pontianak. Namun karena ada kesepakatan antara Walikota Pontianak, Buchary A Rahman dengan Walikota Singkawang, Hasan Karman, maka naga kemudian dipamerkan di Kota Singkawang.
Aleng mengatakan naga merupakan simbol kelahiran Nabi Konghucu. Dikarenakan, ketika nabi Konghucu, sebua naga berada di atas kepalanya. Selanjutunya, naga selalui terpasang ditempat peribadatan Konghucu.
Selain itu, Aleng mengatakan motivasinya untuk menciptakan naga demi mendukung pemerintah dalam mebangun dunia pariwisata. Dengan naga Raksasa tersebut diharapkan para turis dari luar datang ke Kalimantan Barat dan ke Kota Singkawang khsusnya.
Dengan hadirnya naga terbesar tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Drs.Cornesli MH, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rihat Nasir Silalahi menyampaikan aspresiasi yang setinggi-tingginya. Cornelis mengharapkan dengan adanya naga terbesar tersebut dapat menjadi hasana bagi masyarakat.
Rasa bangga dengan adanya naga raksasa di Kota Singkawang juga diunngkapkan Walikota Singkawang Hasan Karman. “Dari filosofis yang diketahui, naga merupakan perlambang kebaikan dan kerukunan. Dalam kehidupan masyarakat menurut Hasan kedua hal tersebut selalu ada. Akan tetapi kata Hasan, dengan pengendalian diri yang dilakukan, sikap keburukan akan bisa dikendalikan seminimal mungkin, dan dapat meningkatkan kebaikan agar kita dapat hidup harmonis dalam perbedaan.
Malam itu, Rabu (14/2) begitu ceria, piagam-piagam MURI diberikan. Pengguntingan pita dilakukan Walikota Hasan Karman.
Peninjauan terhadap naga raksasa pun digelar. Seekor naga kecil pun dimainkan berikut dua barongsai di hapan para undangan. Acara naga raksasa tersebut mendatangkan kebaikan untuk Kalimantan Barat sesuai dengan filosofis yang dimiliki sang naga.
Lebih Dari 300 Tatung Siap Beraksi

Puncak perayaan Cap Go Me di Kota Singkawang pada 21 Februari mendatang akan dimeriahkan lebih dari 300 tatung yang akan melakukan arakan keliling Kota Singkawang. Untuk saat ini, para tatung itu telah mendaftar ke Panitia Perayaan Imlek dan Cap Go Me Kota Sigkawang. Demikian disampaikan Humas Pantia Imlek dan Cap Go Me Kota Singkawang, Budiman, saat ditemui di rumahnya, Rabu (13/2) kemarin.

“Kepada tatung yang ingin mengikuti pawai kita minta untuk mendaftar, hingga akhir pendaftaran, lebih dari 300 tatung yang mendaftar,” jelas Budi.

Untuk mengecek keberadaan tatung yang telah mendaftar dan menyatakan diri untuk masuk dalam arakan tersebut, Budi mengatakan sebuah tim yang telah dibentuk panitia melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Selain itu, pengencekan yang dilakukan juga bertujuan untuk membuktikan apakah tatung tersebut benar-benar ada. Selain itu, menurut Budi, tatung yang akan mengikuti arakan dikhususkan pada tatung yang memiliki tandu parang.

Menurut Budi, tatung yang mendaftarkan diri tersebut secara keseluruhan berasal dari Kota Singkawang. Akan tetapi, menurut Budi ada tatung yang berasal dari luar Kalbar, yakni Pulau Jawa yang juga berencana mengikuti arakan tatung yang akan digelar pada 21 Februari mendatang. Kata Budi dengan adanya arakan ratusan tatung tersebut akan lebih menyemarakkan perayaan Cap Go Me di Kota Singkawang.■Mujidi/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Peningkatan Pertanian Butuh Sinergi Antar Instansi

Daerah Indonesia yang merupakan daerah agraris, menyimpan banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Dengan syarat, harus diolah terlebih dahulu. Salah satunya adalah dalam bidang pertanian, di mana struktur tanah yang ada sangat sesuai untuk bercocok tanam.

Keberhasilan para petani di Dusun Serimbang, Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, yang melakukan panen raya pada Senin (11/02) lalu. Seharusnya dapat menjadi angin segar bagi para petani di daerah lainnya. Dimana dengan kesungguhan mengolah lahan pertanian, akan memberikan hasil yang menguntungkan pula bagi para petani itu sendiri.
Kesuksesan para petani di Desa Senakin itu sendiri, juga dikarenakan adanya dukungan lintas instansi yang ada di Pemerintahan Daerah Landak. Hal itu diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs, Cornelis, MH. Ia mengatakan bahwa bila dalam bidang pertanian, peran Dinas Pertanian begitu besar. Akan tetapi untuk irigasi dan kelancaran pupuk yang ada di daerah Senakin sendiri, butuh kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan para pemilik modal.
Bila sinergi antar instansi ini dapat terus berjalan dengan baik, ujar Cornelis, kondisi pertanian di Indonesia dua puluh lima tahun mendatang akan lebih baik lagi dari saat ini. “Pertanian kita harus mencontoh pertanian di negara maju seperti Amerika,” ujarnya. Di mana dapat mandiri bahkan bisa memimpin negara.
Contoh nyata untuk itu, ujar Cornelis, adalah Jimmy Carter. Yang menjadi Presiden Amerika dengan latar belakang sebagai petani kacang. “Karenanya, ke depannya hasil pertanian di Desa Senakin harus lebih baik lagi,” ujarnya.
Cornelis pun berjanji untuk membantu para petani di Desa Senakin bila dapat berusaha lebih baik lagi. “Akan saya kirim ke Cisarua, Bogor, untuk melihat pola pertanian milik Mindu Sianipar. Anggota dari PDI-P,” ujarnya. Yang menerapkan pertanian menggunakan bibit padi yang unggul.
Menurut Cornelis, itu semua dapat diwujudkan oleh para petani dengan terlebih dahulu menuntaskan permasalahan yang timbul dalam pertanian mereka. Tentunya dengan bantuan Dinas dan instansi yang ada.
Dengan tegas, Cornelis berkata bahwa omong kosong bicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) bila untuk makan saja tidak bisa terpenuhi. Untuk itu, petani pun jangan hanya mengandalkan tanaman padi saja. Tetapi juga harus mengembangkan tanaman pertanian lainnya pula. Cornelis pun berjanji bila pemerintahan di tingkat Provinsi akan memback-up para petani dengan memberikan dukungan berupa fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para petani.
Sementara itu Bupati Landak, Drs, Adrianus Asia Sidot, M.Si, mengatakan bahwa masa depan petani saat ini cukup baik. Akan tetapi, lanjutnya, semua tergantung kepada para petani itu sendiri. “Kami (Pemerintah Daerah) hanya bisa memfasilitasi,” ujar Adrianus. Dengan memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, dan perbaikan fasilitas lain seperti irigasi dan jalan untuk mengangkut hasil panen para petani.■Arthurio/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Pembangunan SDM Jadi Persoalan Mendasar

SEJUMLAH masukan dilontarkan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di Kabupaten Sintang saat melakukan dialog dengan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH, di Gedung Pancasila, Selasa (12/2) pagi.

Masukan-masukan dari masyarakat daerah itu ditegaskan oleh gubernur akan dimasukkan dalam RPJM (rencana pembangunan jangka menengah), di mana persoalan mendasarnya adalah pembangunan SDM (sumber daya manusia).
”Jika berbicara SDM, berarti kita berbicara makan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga hal ini tidak bisa kita pisahkan, termasuk insfrastruktur jalan dan jembatan. Mudah-mudahan dalam 5 tahun kedepan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kalbar bisa terselesaikan,” kata Gubernur kepada wartawan media cetak dan elektronik yang mewawancarainya seusai membuka rapat kerja kepala desa se-Kabupaten Sintang, di gedung Pancasila, Selasa.
Terkait masalah kekurangan tenaga guru di Kalbar, Cornelis menyatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu berapa kekurangan guru yang ada sebenarnya. ”Kita mau lihat, kita mau hitung benar, terutama dari bupati dan walikota. Baru kita akan ajukan ke Menpan,” ucap Cornelis.
Ketika ditanya apakah ada batas waktu terkait target penanagan guru, Cornelis menyatakan tentunya akan ada batas waktu. ”Kalau tidak ada batas waktu, tentunya akan ada stagnasi di dalam dunia pendidikan kita,” tandasnya mengingatkan. (Ade M Chandra/freelancer Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Minta Kades Tata Kembali Desa

Dalam kunjungan kerjanya untuk kali pertama di Kabupaten Sintang, Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH langsung bertemu dengan 183 kepala desa (Kades) dan 14 camat se-Kabupaten Sintang. Selain itu hadir juga sejumlah tokoh masyarakat dan jajaran Muspida Sintang. Dalam kunjungan kerja tersebut, Cornelis membuka rapat kerja kepala desa se-Kabupaten Sintang. Kegiatan dipusatkan di gedung Pancasila Jalan Apang Semangai Sintang.

Saat memberikan ceramah umum di depan peserta rapat kerja, Cornelis mengharapkan agar para Kades dan camat menjadikan moment itu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan wawasan dalam mensinergiskan seluruh tugas kepemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungg jawab masing-masing camat dan kades.
Ia juga mengatakan bahwa secara khusus pelaksanaan rapat kerja tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. ”Kehadiran kepala desa dan camat di tempat ini merupakan salah stau bentuk konkrit dalam melaksanakan tanggung jawab memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut Cornelis mengatakan bahwa tentang pelaksaana pembinaan pemerintahan desa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam pasal 98 ayat 1 dan 2 PP nomor 72/2005 tentang desa. Atas dasar PP tersebut, Cornelis menekankan agar seluruh Kades paham tentang berbagai hal tentang pemerintahan desa termasuk administrasi dan keuangan desa. Sehingga menurutnya penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan tertib dan terarah.
Di hadapan peserta rapat kerja, Cornelis juga meminta secara khusus agar para Kades membantu pemerintah dalam melaksanakan pendataan penduduk. ”Administrasi kependudukan kuncinya ada pada Kades dan lurah. Karena mereka inilah yang tahu-betul tahu tentang keluar masuknya anggota masyarakat,” ujarnya.
Hal tersebut menurutnya agar pemerintah memiliki data kependudukan yang baik. Karena menurutnya bukan BPS yang menentukan jumlah penduduk di suatu daerah. Karena umumnya dana yang dimiliki instansi ini untuk melakukan sensus sangat terbatas, jadi data yang diperoleh kurang valid.
”Namun jika data penduduk di sebuha desa/lurah bagus, maka BPS tinggal ambil data dan data yang dimiliki pemerintah akan lebih valid. Data tersebut akan digunakan untuk menyusun program pembangunan. Sehingga pembangunan dari manusia untuk manusia dapat tercapai,” jelasnya.
Cornelis juga secara tegas meminta kepada Kades, khususnya dari etnis Dayak agar kembali menata desanya. Karena menurutnya suku Dayak lebih suka tinggal berpencar-pencar dan tidak menyatu. ”Supaya pemerintah tidak sulit memberikan fasilitas umum. Kalau bisa terkonsentrasi di salah satu titik, maka tentu akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pembangunan,” tuturnya.
Lebih tegas, Cornelis meminta agar para pemimpin mulai dari level desa hingga provinsi dapat lebih menunjukan kualitas diri. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan juga merupakan pembangunan yang berkualitas. Cornelis juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, seorang kepala desa harus taat dan mengikuti aturan yang berlaku. Jika melakukan pelanggaran, maka menurutnya tidak hanya sekedar tidak taat pada aturan yang ada namun juga telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
Contohnya kata Cornelis, dalam menjalankan pemerintahan desa adalah penyusunan anggaran desa, maka harus melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD) yang merupakan perwakilan masyarakat. Kemudian kepala desa lebih transparan kepada masyarakat, sehingga tidak timbul rasa saling curiga.
Sebelum rapat kerja berakhir, Cornelis menyempatkan diri berdialog dengan peserta. Bertindak sebagai moderator dalam dialog tersebut adalah Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si. Dua kepala desa, yaitu kades dari Serawai dan kades Wana Bakti Ketungau mengeluhkan tentang kondisi infrastruktur khususnya jalan di daerah masing-masing. Sedangkan kades dari Nobal Sungai Tebelian meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan kades yang hanya menerima insentif Rp500 ribu per bulannya. Gubernur pun merespon langsung pertanyaan sejumlah kepala desa tersebut.
”Untuk tahun 2008 ini, setidaknya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur di Sintang mencapai Rp15 miliar,” jawab Cornelis.
Minimnya infrastruktur jalan juga dikeluhkan oleh Camat Ketungau Agus Djam. Menurutnya di wilayahnya terdapat dua desa yang berbatasan langsung dengan Serawak-Malaysia. Namun warga di dua desa tersebut mengalami kesulitan untuk bisa mencapai ibu kota kecamatan.
Sementara camat dari Kayan Hulu mengeluhkan tentang kakunya kepmen nomor 13. Kepmen in menurutnya membuat camat sulit untuk mengambil kebijakan yang lebih spesifik lokasi. Ia juga menyinggung tentang komitmen pemerintah provinsi Kalbar terhadap pemekaran Kapuas Raya. ”Kami sangat berharap Kapuas Raya bisa segera terealisasi. Karena Kapuas Raya adalah kebutuhan masyarakat di wilayah timur ini,” ujarnya.
Sementara camat Ambalau, Murnianto mengatakan bahwa daerahnya siap menerima investor. Karena letakanya paling ujung dari Kabupaten Sintang, maka menurutnya di kecamatan ini masih memiliki lahan kosong yang cukup luas. Selain itu ia juga mengharapkan agar pemerintah khususnya melalui instansi terkait tidak melakukan sembarang tangkap terhadap warga yang menjual kayu.
Menurutnya saat ini ada dua warganya yang tengah di bui hanya karena mengantarkan kayu belian yang memang masih banyak di daerahnya kepada seorang pemesan di kota Sintang ini. Padahal menurutnya kayu tersebut hanya digunakan untuk konsumsi lokal dan jumlahnya hanya 300 batang saja.
Dua tokoh masyarakat lain yang juga mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung dengan gubernur Kalbar adalah Nino Tumino dan H. M. Apung Idris. Kedua tomas ini mempertanyakan tentang pengelolaan taman makam pahlawan dan pembenahan Kraton Kadariah Sintang. Namun pertanyaan tersebut lebih diarahkan kepada Bupati Sintang. Sementara M. Apung mempertanyakan komitmen gubernur dalam membangun pendidikan di Kalbar. Terhadap pertanyaana terakhir ini Cornelis mengatakan akan menerapkan konsep 3 M dalam pendidikan, yaitu mutu, murah dan merata.□Endang Kusmiyati/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Petani Juga Harus Menjaga Kesehatan

Menjadi seorang petani yang selalu berkubang dengan lumpur dan bahan kimia, sangat rentan dengan melemahnya kondisi fisik. Hal ini dapat pula mempengaruhi kesehatan petani itu sendiri. Karenanya, petani juga harus memperhatikan kesehatan agar dapat bekerja maksimal dalam mengolah lahan pertanian mereka.

Gubernur Kalimantan Barat, Drs, Cornelis, MH, dalam sambutannya pada panen raya yang dilaksanakan di Dusun Serimbang, Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, pada Senin (11/02) lalu. Mengingatkan petani untuk peduli akan kesehatan mereka. “Jaga kesehatan itu perlu,” ujarnya.
Terutama, ujar Cornelis, bagi para petani yang juga memiliki hewan ternak. “Jangan biarkan hewan ternak berkeliaran ke mana-mana,” ujarnya. Bila hewan ternak dibiarkan lepas oleh petani, dapat mengakibatkan terganggunya lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan petani itu sendiri.
Karenanya petani perlu mempunyai manajemen yang baik untuk mengolah lahan dan menjaga lingkungan mereka. Bila tidak, ujar Cornelis, maka yang timbul adalah masyarakat miskin dan kekurangan gizi.
Penggunaan pestisida sendiri dapat mempengaruhi kesehatan. Di mana bahan kimia yang terkandung pada pestisida tersebut, dapat terakumulasi di dalam darah dan lemak. Berdasarkan penelitian dari World Health Organitation (WHO) atau badan kesehatan dunia, sekitar 1995. Air Susu Ibu (ASI) di seluruh dunia sudah tercemar oleh bahan kimia.
Tercemarnya ASI ini diakibatkan karena asupan makanan yang dikonsumsi oleh manusia, menggunakan penyemprot hama dengan pestisida. Untuk memulihkan kondisi lingkungan yang tercemar pestisida pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Yaitu satu generasi manusia.
Residu pestisida berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan autis, hiperaktif pada anak, keracunan pada alat reproduksi, mutasi genetik dan kanker. Dimana bahan kimia beracun bagi manusia tersebut diketahui sebagai bahan karsinogen atau penyebab kanker.
Sementara itu, dalam temu wicara dengan para petani. Cornelis mendapat beberapa ‘pengaduan’ yang dirasakan petani harus segera untuk diatasi. Seperti yang diutarakan seorang warga dari dusun Andeng, yang mengatakan bahwa perlu pembenahan jalan dan saluran irigasi. “Kami kesulitan air bersih,” ujar warga tersebut. Dikarenakan tercemar oleh racun hama yang digunakan petani.
Menanggapi hal tersebut, Cornelis mengatakan bahwa hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Landak, Drs, Adrianus Asia Sidot, M.Si, untuk menyelesaikan permasalahan yang dikeluhkan oleh para warga.
Adrianus sendiri mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah diagendakan dalam program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Kepala Dinas PU Landak, Ir. Jakius Sinyor, pun membenarkan hal tersebut. Ketika diminta Cornelis untuk mengenalkan diri kepada para masyarakat.■Arthurio/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...