Wagub Terenyuh Obat Pasien Askeskin Kosong

Masyarakat miskin maupun pasien Askeskin di Kalbar selalu identik dengan ketidakadilan. Beragam aspirasi pun mencuat dari mereka terkait sering terjadinya kekosongan obat bagi pasien Askeskin di RSUD dr. Soedarso. Hal ini pula yang membuat wakil gubernur (Wagub) Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, SE. MM terenyuh menanggapi persoalan yang mendera masyarakatnya.

“Yang jelas hal ini akan menjadi salah satu prioritas yang akan kita diperhatikan, sehingga persoalan kekosongan obat bagi pasien Askeskin di Kalbar bisa segera teratasi. Terus terang saya sedih mendengar persoalan ini,” ungkap Christiandy Sanjaya, di gedung DPRD Kalbar, usai menyampaikan keterangan gubernur Kalbar terhadap lima buah Raperda di hadapan DPRD Kalbar, Rabu (30/1) kemarin.
Wagub menambahkan bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) akan segera melakukan pengecekan dari berbagai data yang terkait dengan persoalan kekosongan obat bagi pasien Askeskin di RSUD Soedarso.
Pemprov tak mau persoalan ini menjadi berlarut-larut, mengingat obat merupakan suatu hal yang mendasar dan penting sekali bagi seorang pasien untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit yang dideritanya.
Kemudian Pemprov juga akan menganalisa terhadap data-data yang ada bersama dengan Direktur RSUD dr. Soedarso, sehingga Pemprov dapat segera melakukan langkah maupun upaya apa yang semestinya dilakukan. “Yang pasti hal ini akan ditindaklanjuti,” kata Wagub prihatin.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kalbar, H. Anwar, S.Pd, MH mengatakan bahwa selama ini mekanisme penyediaan obat bagi pasien Askeskin di RSUD dr. Soedarso dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu melalui apotek. Dimana daftar obat (DO) tersebut tertera untuk Askeskin.
Kekosongan obat tersebut mungkin diakibatkan karena pihak apotek masih belum menerima pembayaran dari pihak RSUD Soedarso terkait obat yang telah didistribusikan kepada rumah sakit milik Pemprov tersebut. Sehingga pihak apotek menjadi keberatan untuk menyediakan obat tersebut.
Hal ini terjadi lantaran pihak RSUD Soedarso juga masih belum mendapatkan claim dari PT. Askes, sehingga pihak rumah sakit pun menjadi kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada pihak apotek. Karena, kata Anwar, Askeskin ini merupakan program kerjasama antara Departemen Kesehatan dengan PT. Askes di seluruh Indonesia.
Persoalan lainnya adalah, sambung Anwar menjelaskan, bahwa tidak semua rumah sakit yang bisa menggunakan dana talangan, baik yang bersumber dari rumah sakit itu sendiri maupun dana dari Pemprov. Karena dana tersebut memang terbatas dan juga diperlukan untuk kegiatan lainnya.
Legislator dari partai Golkar ini pun meminta pihak apotek untuk terus bersedia memberikan pasokan obat kepada pihak rumah sakit sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan Pemprov harus memberikan jaminan kepada pihak apotek sampai claim dari PT. Askes cair.
Ketua Komisi D DPRD Kalbar ini pun menegaskan seandainya pihak apotek tidak bersedia untuk memenuhi pasokan obat bagi pasien Askeskin selama tunggakan dana masih belum bisa dilunasi oleh pihak rumah sakit, maka pihak rumah sakit perlu mempertimbangkan untuk kembali menjalin kerjasama pada masa yang akan datang. “Karena masih banyak apotek lainnya yang bisa diajak untuk berkerjasama,” kata Anwar.□Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Gubernur-Bupati Mantapkan Koordinasi Pembangunan

Untuk pertama kalinya semenjak dilantik 14 Januari lalu, Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH memimpin langsung rapat kerja gubernur dengan para bupati/walikota serta camat se-Kalimantan Barat. Rapat yang dilaksanakan di Balai Petitih Kantor Gubernur itu dihadiri seluruh bupati/walikota serta camat se-Kalimantan Barat ini dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan baru berakhir pukul 15.00. Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur, Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM.

Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan rapat kerja (Raker) ini untuk mengawali kepemimpinannya selaku gubernur di dalam men-sinergi-kan program-program prioritas pembangunan daerah Kalbar dengan level atau jenjang pemerintah terdepan.
“Gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat di daerah dan bupati serta camat adalah ujung tombaknya. Jadi gubernur lebih pada tugas mengkoordinir pembangunan yang ada,” jelasnya.
Lebih jauh Cornelis mengatakan, keberadaan camat pada hakikatnya berada pada lini terdepan, karena camatlah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, kepentingan, kehendak dan aspirasi masyarakat.
“Dengan kata lain gerak maju pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berada di dalam kendali camat sebagai ujung tombak,” katanya.
Cornelis beranggapan wajar bila sasaran pembangunan daerah Kalimantan Barat kedepanya terpenuhinya kebutuhan mendasar masyarakat. Dan sasaran pembangunan itulah yang ingin diwujudkan Cornelis dalam masa kepemimpinannya selama lima tahun kedepan yang ia istilah program prioritas lima tahun kedepan.
Ketujuh sasaran pembangunan itu diantaranya peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, yang diupayakan melalui pencapaian program revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, industri, pengembangan koperasi dan UKM dan pembangunan lingkungan hidup.
Peningkatan kecerdasan sumber daya manusia yang diupayakan melalui pencapaian program keterampilan masyarakat, serta lima poin lainnya yang mengutamakan peningkatan derajat baik kesehatan masyarakat, semberdaya aparatur pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan juga pemerataan pembangunan.
Esensi dari rapat kerja ini sebenarnya untuk semakin menjalin dan meningkatkan fungsi-fungsi koordinasi pemerintah, pemantapan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta konsolidasi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) seluruh satuan kerja perangkat daerah provinsi Kalbar.
Tapi yang tepenting kata Cornelis, adalah semakin memantapkan penyelenggaraan koordinasi atas tugas pemerintah hingga ke tingkat kecamatan.
Beberapa bupati yang menjadi peserta ketika ditemui juga mengungkapkan apa yang disampaikan Gubernur Cornelis merupakan langkah strategis untuk membangun Kalbar, karenanya garis koordinasi merupakan faktor utama pembangunan, tanpa koordinasi antara satu dengan lainnya kemungkinan besar pembangunan tersebut tidak akan jalan.
“Koordinasi pembangunan seperti ini penting, dan saya yakin pak Gubernur faham betul dengan tugas pemerintahan seperti ini. Sebab pembangunan harus merata antar daerah jangan lagi terjadi kepincangan seperti yang sudah-sudah,” kata Bupati Sintang, Drs. Milton Croby, M.Si.

Baca Selengkapnya...

HUT ke-51 Pemprov Kalbar

Masyarakat Berharap Ada Perubahan


Di hari jadinya yang ke-51 Provinsi Kalimantan Barat melalui pemerintahnya dituntut untuk dapat memperhatikan segala sendi kehidupan masyarakat. Mulai pembangunan secara fisik sampai dengan pembangunan mental. Artinya, di usianya ke-51 tahun ini, masyarakat berharap ada perubahan di Kalbar ke arah yang lebih baik.

Seperti yang diutarakan warga Mega Timur Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Asyiah (42). Ibu rumah tangga ini mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Kalbar dapat memperhatikan nasib mereka, sebagai ibu rumah tangga yang hanya bertumpu pada penghasilan sang suami ia merasa perhatian pemerintah sangat kurang membenahi sendi kehidupan, terutama pada segi ekonomi.
Asyiah mengatakan belakangan ini harga sembako tidak menentu membuatnya harus berpikir ulang dan mensiasati bagaimana memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia juga mengharapkan pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya terutama untuk mereka-mereka yang berpendidikan rendah.
Harapan Asyiah juga diiyakan beberapa warga Mega Timur lainnya, sebagian mereka mengharapkan pemerintah apalagi sekarang dengan gubernur baru, Drs.Cornelis, MH dan pasangannya dapat membuktikan janji mereka selama kampanye kemarin. Yakni memberika kesejahteraan kepada rakyat Kalbar.
Begitu juga dengan Andika (25) warga Mempawah yang ditemui di Pontianak menuturkan keinginanya untuk segera mungkin mendapatkan pekerjaan, dan ia mengharapkan pemerintah dapat memfasilitasi itu. Sarjana ekonomi ini juga mengatakan, beberapa masalah yang ada di kalbar, kesenjangan ekonomi, sosial dan infrastruktur misalnya sangat terasa antara pedalaman dan kota, antara kepulauan dan pesisir.
Andika mencontohkan beberapa wilayah Hulu Kalbar sampai saat ini pembangunan infrastruktur sangat kurang, dan hal itu menurutnya sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi sehingga terjadi ketimpangan antar penduduk masih relatif tinggi.
Dia coba mengutip pernyataan mantan gubernur Kalbar, Usman Ja’far yang menyebutkan bahwa IPM Kalbar saat ini baru mencapai 64.6. Sementara, kondisi jalan yang baik hanya mencapai 35 persen dan akses penduduk terhadap air bersih baru mencapai 24,8 persen. Selain itu, angka kematian bayi mencapai 47 per seribu kelahiran.
Andika mengharapkan faktor kesejangan tersebut dapat menjadi prioritas pembangunan Kalbar kedepannya.
Sementara itu, salah seorang warga korban konflik sosial berarapa tahun silam, Suraji (31) yang kini menjadi sopir oplet jurusan Kampung Bali – Pontianak Kota. Ia menyinggung masalah rekonsiliasi pasca konflik, Suraji mengharapkan kepada pemerintah untuk mengambil beberapa kebijakan penanganan korban konflik ini.
Ia mengaharapkan adanya pembinaan dari pemerintah dengan pendekatan yang ramah dan partisipasif antara kedua belah pihak.
Masalah lain yang harus mendapat perhatian serius, menurut aktivis lingkungan dari Titian Foundation, Yuyun Kurniawan, yang ditemui beberapa waktu lalu mengharapkan permasalahan lingkungan hidup yang terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, kandungan mercury di Sungai Kapuas akibat PETI (pertambangan emas tanpa ijin), kebakaran hutan, kepunahan satwa langka. “Itu semua harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Masalah-masalah tersebut harus diatasi dengan serius. Begitu pula dengan ancaman ambruknya industri perkayuan yang berdampak pada PHK karyawannya secara besar-besaran.
“Permasalahan ini harus dicari solusinya karena pekerja yang sudah di PHK hingga saat ini mencapai ribuan orang,” katanya.□Sugeng Mulyono/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

HUT Pemprov Kalbar di Tengah Duka Bangsa

Jutaan pasang mata di Indonesia bahkan dunia menyaksikan prosesi pemakaman Jenderal Besar HM Soeharto, mantan Presiden RI yang ke-2, Senin (28/1) kemarin. Seluruh stasiun televisi di tanah Air memberikan siaran langsung sejak pagi hingga siang hari bertajuk Good Bye Mr President—Selamat Jalan Bapak Presiden. Sejak Cendana hingga ke Astana Giribangun, Solo, Jawa Tengah.

Seorang tokoh besar, saksi sekaligus pelaku sejarah telah menghembuskan napasnya yang terakhir karena sakit di RSPP, Minggu (27/1) pukul 13.10. Kawan maupun lawan politik Soeharto sejenak menundukkan kepala menghadapi kenyataan. Bahwa ketika Tuhan berkehendak memanggil hamba-Nya, tak sedetikpun waktu bisa ditunda.
Di Kalbar, antusiasme masyarakat menyaksikan laporan langsung prosesi pemakaman Pak Harto juga terlihat di kantor-kantor, di kampus-kampus, sekolah-sekolah, terutama juga di rumah-rumah. “Saya sekeluarga langsung yasinan setelah salat magrib bersama keluarga,” ungkap Kepala Dinas Diknas Kalbar, Drs H Ngatman. Hal senada dilakukan di kediaman Ketua DPRD Kalbar, H Zulfadhli dan rumah dinas Walikota Pontianak, Buchary Abdurrachman.
Tak urung, di dalam upacara HUT ke-51 Pemprov Kalbar yang dihelat Senin (29/1) pukul 08.00, Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH pidato tentang Soeharto sebelum membacakan sambutan tertulis Mendagri, H Mardiyanto. “Sudah sepantasnya kita memaafkan Pak Harto selaku Presiden RI yang ke-2. Telah banyak jasa-jasa Beliau dalam membangun RI selama 32 tahun kekuasaannya, walaupun sebagai manusia biasa, Beliau tidak lepas dari salah dan alpa. Untuk itu kita patut memaafkannya,” ujarnya.
Cornelis mengimbau agar seluruh rakyat Kalbar mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda bangsa sedang berduka selama tujuh hari lamanya. “Saya imbau kantor-kantor pemerintah, swasta, sekolah-sekolah dan masyarakat luas untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang sebagai tanda duka cita yang mendalam buat melepas kepergian Jenderal Besar Purn TNI HM Soeharto,” tegasnya.
Kisah Pak Harto membekas dalam ingatan banyak warga bangsa. “Saya atas nama pemerintah Provinsi Kalbar dan juga atas nama masyarakat Kalimantan Barat turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Presiden Republik Indonesia yang ke-II, Bapak H.M Soeharto,” ungkap Cornelis menjawab wartawan di Pendopo Gubernur setelah upacara HUT ke-51 Pemprov Kalbar.
Cornelis menambahkan, sudah semestinya masyarakat Kalbar memanjatkan doa kepada Alm. Pak Harto mengingat jasa maupun dharma bhakti yang telah diberikan kepada bangsa dan negara Indonesia. “Karena bagaimanapun kita ikut berkabung selama satu Minggu sampai dengan tanggal 2 Februari, dengan menaikkan bendera setengah tiang dan mendoakan agar arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan keluarga yang ditinggalkan agar senantiasa tabah,” ujar Cornelis.
Komandan Brigief 19 Khatulistiwa, Kolonel Inf. G.E. Sufit di tempat yang sama mengatakan, sebagai warga negara yang baik dan sebagai anak bangsa Indonesia, tentu masyarakat harus mengerti atas kepemimpinan Pak Harto dan menghargai Beliau. Terlebih di Angkatan Darat (AD), Beliau merupakan seorang panglima besar. “Kita sebagai warga negara tentu harus memberikan rasa hormat atas jasa maupun pengorbanan yang telah Beliau lakukan bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai pemimpin, Beliau selalu menjadi penutan kita di Angkatan Darat,” kata Sufit.

“Kita harus berdoa sejenak, agar arwah Beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bagi keluarga dan kita yang ditinggalkan serta seluruh rakyat Indonesia maupun segenap keluarga besar di Angkatan Darat, agar tetap kuat menerima cobaan ini. Tentunya kita harus lebih baik lagi di masa yang akan datang dalam melakukan pembangunan di Indonesia,” ujar perwira dengan tiga melati di pundaknya.

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Pontianak Kolonel (Pnb) Abdul Muis menilai, yang jelas Beliau (Pak Harto, red) merupakan mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-II dan sekaligus sebagai pahlawan di negeri ini. Tentu Beliau telah banyak memberikan jasa maupun pengorbanan yang besar kepada bangsa dan negara Indonesia. “Saya atas nama Danlanud turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Beliau. Semoga semua amal dan dharma bakti Beliau untuk bangsa dan negara ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa,” hatur Muis.

Ketua Dewan Adat Dayak Kalbar, Thadeus Yus, SH, MPA mengatakan, dengan meninggalnya Pak Harto, sebagai anak bangsa sekaligus sebagai masyarakat Kalbar merasa kehilangan seorang tokoh yang sudah cukup banyak memberikan bentuk kepada negara Indonesia dalam banyak aspek, seperti politik, ekonomi, budaya, hukum dan sosial. “Hal itu tentu memberikan landasan maupun warna dalam kehidupan seperti apa yang saat ini kita rasakan,” kata dia.

“Masyarakat Kalbar harus mengakui Beliau sebagai Bapak Bangsa. Sudah sewajarnya, masyarakat dan rakyat Indonesia turut berbela sungkawa atas kepergian Beliau. Terlepas dari kontroversi yang selama ini terus bergulir terkait dengannya. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa bagi Pak harto, agar semua amal baik Beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” pinta Thadeus.

Dia juga mengungkapkan bahwa program transmigrasi yang hadir di masa kepemimpinan Pak Harto juga memberikan manfaat tersendiri bagi rakyat Indonesia. Hal itu positif sekali.
Selanjutnya, sesuai dengan imbauan Presiden Republik Indonesia bahwa semua rakyat Indonesia larut dalam hari berkabung dan memasang bendera setengah tiang untuk memberikan penghormatan kepada almarhum Pak Harto.

Delematika Hukum
Wafatnya HM Soeharto meninggalkan tanda tanya besar mengenai status hukumnya.
Polemik pun terus berkembang. Banyak di antara masyarakat mengharapkan negara memberikan pengampunan terhadap status hukumnya, tapi banyak juga yang mengharapkan pemerintah harus meneruskan kasus ini karena menganggap yang wafat Soerhato tidak serta merta melunturkan kewajibannya sebagai seorang warga negara, apalagi di belakang Soeharto yang merupakan orang dekatnya banyak yang bermasalah dengan hukum.

Menurut salah seorang warga Siantan, Hariyanto (33) pedagang sayur di Pasar Puring Pontianak mengatakan Soeharto harus dimaafkan karena tidak ada masalah. Heriyanto mengatakan selama Soeharto memimpin malah negara lebih bagus dari pemimpin yang sekarang, karena selama Soeharto memimpin Heriyanto merasakan keadaan baik, tidak ada kenaikan harga, cari minyak tanah tidak susah. Apalagi pada masa itu keadaan selalu aman. “Sekarang malah lebih susah dari pada waktu Pak Harto dulu bang,” katanya
Dia bingung kenapa pemerintah sekarang terus-terusan mengejar Soeharto untuk di hukum, karena Heriyanto beranggapan bila kasus korupsi ia menilai semua pejabat korupsi, ia tak menjamin kalau memang pejabat itu bersih dari kasus korupsi.
Sama halnya yang dikatakan beberapa buruh bangunan di Siantan yang rata-rata berusia antara 20 hingga 30 tahun. Mereka katakan hidup zaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) malah lebih susah dari pada ketika Soeharto menjadi pemimpin. Mereka katakan begitu bukannya tanpa alasan, karena memang selama mereka merasakan Soeharto memimpin bangsa ini, mereka tak merasakan harus antre minyak tanah, susah mencari sembako yang sesuai isi kantong mereka.
Salman (28) mengatakan apa adanya mengharapkan SBY untuk memberikan maaf kepada Soeharto karena memang tidak mempunyai salah.
Sementara itu aktivis mahasiswa, Nurhadi tidak bersepakat bila dosa-dosa Soeharto selama memimpin harus diampuni begitu saja. Ia beralasan selama Soeharto memimpin Indonesia, sudah berapa banyak jerih payah masyarakat Indonesia termasuk di Kalbar ini yang dijual hanya untuk kepentingan pribadi atau kroninya.
Kasus besar yang menjadi utang Soeharto hingga sekarang adalah penghilangan sejumlah aktivis yang hingga sekarang tidak diketahui rimbanya ke mana, apakah sudah mati atau masih hidup. Era Soeharto juga pengekangan terhadap hak bersuara, berkumpul, dan berserikat seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 kuat mengunci demokrasi.
Nurhadi juga mengharapkan pemerintah sesegara mungkin untuk mengusut semua KKN, karena puluhan tahun berkuasa, Soeharto dan antek-anteknya meninggalkan ribuan dosa-dosa yang tidak bisa diampuni masyarakat Indonesia. “Bom waktu” di negeri yang bisa meletus setiap saat. “Bisa muncul ledakan dasyat,” katanya
Nurhadi menegaskan tiada kata maaf buat Soeharto yang telah menyengsarakan rakyat selama 32 tahun, baik fisik maupun mental.
Lain halnya dengan salah seorang anggota Komisi Perempuan Indonesia, Sisin.
“Terlepas dari apa yang menjadi permasalahan Soeharto, sebagai umat manusia, sudah sewajarnya kita mengampuni kesalahan seseorang. Tuhan saja yang Maha Kuasa, juga Maha Pengampun, apatah lagi kita sebagai makhluk-Nya,” ujarnya.■Andry/Sugeng/Andika Lay/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

HUT Pemprov Kalbar di Tengah Duka Bangsa

Jutaan pasang mata di Indonesia bahkan dunia menyaksikan prosesi pemakaman Jenderal Besar HM Soeharto, mantan Presiden RI yang ke-2, Senin (28/1) kemarin. Seluruh stasiun televisi di tanah Air memberikan siaran langsung sejak pagi hingga siang hari bertajuk Good Bye Mr President—Selamat Jalan Bapak Presiden. Sejak Cendana hingga ke Astana Giribangun, Solo, Jawa Tengah.

Seorang tokoh besar, saksi sekaligus pelaku sejarah telah menghembuskan napasnya yang terakhir karena sakit di RSPP, Minggu (27/1) pukul 13.10. Kawan maupun lawan politik Soeharto sejenak menundukkan kepala menghadapi kenyataan. Bahwa ketika Tuhan berkehendak memanggil hamba-Nya, tak sedetikpun waktu bisa ditunda.
Di Kalbar, antusiasme masyarakat menyaksikan laporan langsung prosesi pemakaman Pak Harto juga terlihat di kantor-kantor, di kampus-kampus, sekolah-sekolah, terutama juga di rumah-rumah. “Saya sekeluarga langsung yasinan setelah salat magrib bersama keluarga,” ungkap Kepala Dinas Diknas Kalbar, Drs H Ngatman. Hal senada dilakukan di kediaman Ketua DPRD Kalbar, H Zulfadhli dan rumah dinas Walikota Pontianak, Buchary Abdurrachman.
Tak urung, di dalam upacara HUT ke-51 Pemprov Kalbar yang dihelat Senin (29/1) pukul 08.00, Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH pidato tentang Soeharto sebelum membacakan sambutan tertulis Mendagri, H Mardiyanto. “Sudah sepantasnya kita memaafkan Pak Harto selaku Presiden RI yang ke-2. Telah banyak jasa-jasa Beliau dalam membangun RI selama 32 tahun kekuasaannya, walaupun sebagai manusia biasa, Beliau tidak lepas dari salah dan alpa. Untuk itu kita patut memaafkannya,” ujarnya.
Cornelis mengimbau agar seluruh rakyat Kalbar mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda bangsa sedang berduka selama tujuh hari lamanya. “Saya imbau kantor-kantor pemerintah, swasta, sekolah-sekolah dan masyarakat luas untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang sebagai tanda duka cita yang mendalam buat melepas kepergian Jenderal Besar Purn TNI HM Soeharto,” tegasnya.
Kisah Pak Harto membekas dalam ingatan banyak warga bangsa. “Saya atas nama pemerintah Provinsi Kalbar dan juga atas nama masyarakat Kalimantan Barat turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Presiden Republik Indonesia yang ke-II, Bapak H.M Soeharto,” ungkap Cornelis menjawab wartawan di Pendopo Gubernur setelah upacara HUT ke-51 Pemprov Kalbar.
Cornelis menambahkan, sudah semestinya masyarakat Kalbar memanjatkan doa kepada Alm. Pak Harto mengingat jasa maupun dharma bhakti yang telah diberikan kepada bangsa dan negara Indonesia. “Karena bagaimanapun kita ikut berkabung selama satu Minggu sampai dengan tanggal 2 Februari, dengan menaikkan bendera setengah tiang dan mendoakan agar arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan keluarga yang ditinggalkan agar senantiasa tabah,” ujar Cornelis.
Komandan Brigief 19 Khatulistiwa, Kolonel Inf. G.E. Sufit di tempat yang sama mengatakan, sebagai warga negara yang baik dan sebagai anak bangsa Indonesia, tentu masyarakat harus mengerti atas kepemimpinan Pak Harto dan menghargai Beliau. Terlebih di Angkatan Darat (AD), Beliau merupakan seorang panglima besar. “Kita sebagai warga negara tentu harus memberikan rasa hormat atas jasa maupun pengorbanan yang telah Beliau lakukan bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai pemimpin, Beliau selalu menjadi penutan kita di Angkatan Darat,” kata Sufit.

“Kita harus berdoa sejenak, agar arwah Beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bagi keluarga dan kita yang ditinggalkan serta seluruh rakyat Indonesia maupun segenap keluarga besar di Angkatan Darat, agar tetap kuat menerima cobaan ini. Tentunya kita harus lebih baik lagi di masa yang akan datang dalam melakukan pembangunan di Indonesia,” ujar perwira dengan tiga melati di pundaknya.

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Pontianak Kolonel (Pnb) Abdul Muis menilai, yang jelas Beliau (Pak Harto, red) merupakan mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-II dan sekaligus sebagai pahlawan di negeri ini. Tentu Beliau telah banyak memberikan jasa maupun pengorbanan yang besar kepada bangsa dan negara Indonesia. “Saya atas nama Danlanud turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Beliau. Semoga semua amal dan dharma bakti Beliau untuk bangsa dan negara ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa,” hatur Muis.

Ketua Dewan Adat Dayak Kalbar, Thadeus Yus, SH, MPA mengatakan, dengan meninggalnya Pak Harto, sebagai anak bangsa sekaligus sebagai masyarakat Kalbar merasa kehilangan seorang tokoh yang sudah cukup banyak memberikan bentuk kepada negara Indonesia dalam banyak aspek, seperti politik, ekonomi, budaya, hukum dan sosial. “Hal itu tentu memberikan landasan maupun warna dalam kehidupan seperti apa yang saat ini kita rasakan,” kata dia.

“Masyarakat Kalbar harus mengakui Beliau sebagai Bapak Bangsa. Sudah sewajarnya, masyarakat dan rakyat Indonesia turut berbela sungkawa atas kepergian Beliau. Terlepas dari kontroversi yang selama ini terus bergulir terkait dengannya. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa bagi Pak harto, agar semua amal baik Beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” pinta Thadeus.

Dia juga mengungkapkan bahwa program transmigrasi yang hadir di masa kepemimpinan Pak Harto juga memberikan manfaat tersendiri bagi rakyat Indonesia. Hal itu positif sekali.
Selanjutnya, sesuai dengan imbauan Presiden Republik Indonesia bahwa semua rakyat Indonesia larut dalam hari berkabung dan memasang bendera setengah tiang untuk memberikan penghormatan kepada almarhum Pak Harto.

Delematika Hukum
Wafatnya HM Soeharto meninggalkan tanda tanya besar mengenai status hukumnya.
Polemik pun terus berkembang. Banyak di antara masyarakat mengharapkan negara memberikan pengampunan terhadap status hukumnya, tapi banyak juga yang mengharapkan pemerintah harus meneruskan kasus ini karena menganggap yang wafat Soerhato tidak serta merta melunturkan kewajibannya sebagai seorang warga negara, apalagi di belakang Soeharto yang merupakan orang dekatnya banyak yang bermasalah dengan hukum.

Menurut salah seorang warga Siantan, Hariyanto (33) pedagang sayur di Pasar Puring Pontianak mengatakan Soeharto harus dimaafkan karena tidak ada masalah. Heriyanto mengatakan selama Soeharto memimpin malah negara lebih bagus dari pemimpin yang sekarang, karena selama Soeharto memimpin Heriyanto merasakan keadaan baik, tidak ada kenaikan harga, cari minyak tanah tidak susah. Apalagi pada masa itu keadaan selalu aman. “Sekarang malah lebih susah dari pada waktu Pak Harto dulu bang,” katanya
Dia bingung kenapa pemerintah sekarang terus-terusan mengejar Soeharto untuk di hukum, karena Heriyanto beranggapan bila kasus korupsi ia menilai semua pejabat korupsi, ia tak menjamin kalau memang pejabat itu bersih dari kasus korupsi.
Sama halnya yang dikatakan beberapa buruh bangunan di Siantan yang rata-rata berusia antara 20 hingga 30 tahun. Mereka katakan hidup zaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) malah lebih susah dari pada ketika Soeharto menjadi pemimpin. Mereka katakan begitu bukannya tanpa alasan, karena memang selama mereka merasakan Soeharto memimpin bangsa ini, mereka tak merasakan harus antre minyak tanah, susah mencari sembako yang sesuai isi kantong mereka.
Salman (28) mengatakan apa adanya mengharapkan SBY untuk memberikan maaf kepada Soeharto karena memang tidak mempunyai salah.
Sementara itu aktivis mahasiswa, Nurhadi tidak bersepakat bila dosa-dosa Soeharto selama memimpin harus diampuni begitu saja. Ia beralasan selama Soeharto memimpin Indonesia, sudah berapa banyak jerih payah masyarakat Indonesia termasuk di Kalbar ini yang dijual hanya untuk kepentingan pribadi atau kroninya.
Kasus besar yang menjadi utang Soeharto hingga sekarang adalah penghilangan sejumlah aktivis yang hingga sekarang tidak diketahui rimbanya ke mana, apakah sudah mati atau masih hidup. Era Soeharto juga pengekangan terhadap hak bersuara, berkumpul, dan berserikat seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 kuat mengunci demokrasi.
Nurhadi juga mengharapkan pemerintah sesegara mungkin untuk mengusut semua KKN, karena puluhan tahun berkuasa, Soeharto dan antek-anteknya meninggalkan ribuan dosa-dosa yang tidak bisa diampuni masyarakat Indonesia. “Bom waktu” di negeri yang bisa meletus setiap saat. “Bisa muncul ledakan dasyat,” katanya
Nurhadi menegaskan tiada kata maaf buat Soeharto yang telah menyengsarakan rakyat selama 32 tahun, baik fisik maupun mental.
Lain halnya dengan salah seorang anggota Komisi Perempuan Indonesia, Sisin.
“Terlepas dari apa yang menjadi permasalahan Soeharto, sebagai umat manusia, sudah sewajarnya kita mengampuni kesalahan seseorang. Tuhan saja yang Maha Kuasa, juga Maha Pengampun, apatah lagi kita sebagai makhluk-Nya,” ujarnya.■Andry/Sugeng/Andika Lay/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Cornelis-Adrianus Serah Terima Kantor dan Rumah Dinas

Berakhirnya tugas Drs. Cornelis, MH, sebagai Bupati Landak karena harus menjalankan tugasnya menjadi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2008-2013 berdasarkan hasil pilihan hati nurani rakyat pada pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) 15 November lalu. Turut pula harus meninggalkan sarana penunjang yang selama ini mendukung kinerjanya sebagai Bupati Landak.

Ketika menghadiri malam resepsi dalam rangka mengantarkan tugas Gubernur dan Bupati Landak, pada Rabu (23/01) malam di halaman parkir pendopo rumah dinas Bupati Landak. Cornelis dalam sambutannya di depan masyarakat Landak yang hadir mengatakan akan melakukan serah terima kantor dan rumah dinas kepada Bupati Landak yang ia lantik pada siang harinya.
Menurut Cornelis, serah terima kantor Bupati akan dilakukan pada hari ini, Kamis (24/01) pukul 09.00 WIB. “Setelah itu baru serah terima rumah dinas,” ujarnya. Sekitar pukul 14.00, lanjut Cornelis, dirinya bersama keluarga akan berangkat meninggalkan kota intan menuju Pontianak.
Cornelis juga mengatakan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Kepala Urusan Rumah Tangga Kabupaten Landak untuk mengecek sarana yang selama ini ia gunakan di Landak. Seraya berkelakar, Cornelis berkata tidak mau apabila dirinya dipermasalahkan oleh harta pemerintah bagi aparatur pemerintahan daerah. “Karena sedari kecil kami sudah terbiasa menggunakan fasilitas negara,” ujarnya. Sehingga ngapain harus dibawa pulang.
Meskipun Cornelis memboyong serta keluarga ke Provinsi, mantan Bupati Landak yang mengabdikan dirinya menjadi orang nomor 1 di Landak sekitar 6 tahun 3 bulan ini, mengatakan bahwa putrinya masih akan menetap di Landak untuk mengabdikan diri sebagai Dokter di Puskesmas Mandor. dr. Karolin Margret Natasa, merupakan putri sulung Cornelis yang diterima menjadi pegawai negeri di Landak.
Malam resepsi ini juga sekaligus digunakan Cornelis untuk berpamitan kepada rekan kerjanya selama menjabat sebagai Bupati Landak. Seperti Kepala Dinas dan staf di kantor Bupati, tim kampanye dalam Pilgub, dan khususnya kepada seluruh masyarakat Landak.
Sementara itu, Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si, Bupati Landak yang baru dilantik, mengatakan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada dirinya untuk memimpin Landak. “Terima kasih juga kepada bapak (Cornelis) yang sudah membangun Landak selama memimpin,” ujarnya.
Menurut Adrianus, doa masyarakat akan terus menyertai kepemimpinan Cornelis dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Kalbar. Semoga roda pembangunan di Kalbar menuju ke arah yang lebih baik lagi untuk kesejahteraan masyarakat, ujarnya.□Arthurio Oktavianus/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Adrianus Resmi Bupati Landak

Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si, yang sebelumnya mendampingi Drs. Cornelis, MH, dalam memimpin pemerintahan Kabupaten Landak untuk periode 2006-2011, kini resmi menggantikan posisi Cornelis yang ‘melaju’ ke kursi Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013.

Babak baru pemerintahan kabupaten Landak pun akhirnya mulai dibukukan dengan kepemimpinan Adrianus yang dilantik sendiri oleh mantan partnernya tersebut. Bertempat di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Landak, prosesi pelantikan Bupati Landak dilakukan pada Rabu (23/1).
Sidang istimewa paripurna untuk mengambil janji dan pelantikan Bupati Landak ini dibuka oleh Ketua DPRD Landak, Minsen, SH, yang didampingi oleh para wakilnya, Klemen Apui, S.IP dan Markus Jimi.
Cornelis dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan Adrianus sebagai Bupati Landak merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari proses pelantikan dirinya selaku Gubernur Kalbar.
Terhitung sejak dilantik sebagai Gubernur Kalbar pada 14 Januari lalu oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, jabatan Cornelis sebagai Bupati Landak diberhentikan dari jabatannya. “Seiring dengan pemberhentian saya sebagai Bupati Landak dan sebagai konsekuensi logis dari pemberhentian tersebut maka sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 26 Ayat (3). Adrianus dilantik sebagai Bupati Landak sampai berakhirnya masa jabatan Bupati Landak pada 2011,” ujar Cornelis.
Dilantiknya Adrianus menjadi Bupati Landak ini pun melanjutkan sisa masa jabatan Cornelis. “Sementara ini jabatan Wakil Bupati Landak yang ditinggalkan oleh Adrianus tidak akan dilakukan pelantikan pejabat yang baru,” ujar Cornelis. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur hal tersebut.
Pengambilan sumpah dalam pelantikan Adrianus sebagai Bupati, dilakukan secara Katolik. Yang didampingi langsung oleh Mgr. Hieronimus Bumbun, OFM. Cap, Uskup Agung Pontianak.
Dalam pengambilan sumpah jabatan tersebut, Adrianus berjanji untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Bupati Landak dengan sebaik-baiknya. Janji ini diucapkan Adrianus di depan tamu undangan dan masyarakat yang menghadiri acara pelantikan, yang terbuka untuk umum.
Setelah menandatangani surat berita acara pelantikan, Adrianus pun secara resmi mulai menjalankan tugasnya sebagai Bupati Landak dan membawa daerah ini menuju Kabupaten yang mandiri, maju dan sejahtera, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhitung sejak dirinya dilantik hingga berakhir pada 6 September 2011 nanti.□Arthurio Oktavianus/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Adrianus Resmi Bupati Landak

Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si, yang sebelumnya mendampingi Drs. Cornelis, MH, dalam memimpin pemerintahan Kabupaten Landak untuk periode 2006-2011, kini resmi menggantikan posisi Cornelis yang ‘melaju’ ke kursi Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013.

Babak baru pemerintahan kabupaten Landak pun akhirnya mulai dibukukan dengan kepemimpinan Adrianus yang dilantik sendiri oleh mantan partnernya tersebut. Bertempat di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Landak, prosesi pelantikan Bupati Landak dilakukan pada Rabu (23/1).
Sidang istimewa paripurna untuk mengambil janji dan pelantikan Bupati Landak ini dibuka oleh Ketua DPRD Landak, Minsen, SH, yang didampingi oleh para wakilnya, Klemen Apui, S.IP dan Markus Jimi.
Cornelis dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan Adrianus sebagai Bupati Landak merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari proses pelantikan dirinya selaku Gubernur Kalbar.
Terhitung sejak dilantik sebagai Gubernur Kalbar pada 14 Januari lalu oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, jabatan Cornelis sebagai Bupati Landak diberhentikan dari jabatannya. “Seiring dengan pemberhentian saya sebagai Bupati Landak dan sebagai konsekuensi logis dari pemberhentian tersebut maka sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 26 Ayat (3). Adrianus dilantik sebagai Bupati Landak sampai berakhirnya masa jabatan Bupati Landak pada 2011,” ujar Cornelis.
Dilantiknya Adrianus menjadi Bupati Landak ini pun melanjutkan sisa masa jabatan Cornelis. “Sementara ini jabatan Wakil Bupati Landak yang ditinggalkan oleh Adrianus tidak akan dilakukan pelantikan pejabat yang baru,” ujar Cornelis. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur hal tersebut.
Pengambilan sumpah dalam pelantikan Adrianus sebagai Bupati, dilakukan secara Katolik. Yang didampingi langsung oleh Mgr. Hieronimus Bumbun, OFM. Cap, Uskup Agung Pontianak.
Dalam pengambilan sumpah jabatan tersebut, Adrianus berjanji untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Bupati Landak dengan sebaik-baiknya. Janji ini diucapkan Adrianus di depan tamu undangan dan masyarakat yang menghadiri acara pelantikan, yang terbuka untuk umum.
Setelah menandatangani surat berita acara pelantikan, Adrianus pun secara resmi mulai menjalankan tugasnya sebagai Bupati Landak dan membawa daerah ini menuju Kabupaten yang mandiri, maju dan sejahtera, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhitung sejak dirinya dilantik hingga berakhir pada 6 September 2011 nanti.□Arthurio Oktavianus/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...