Jadilah PNS yang Melayani Masyarakat

“Kita mau para pegawai kita independen dan betul-betul melayani masyarakat,” ujar Gubernur Kalbar, Cornelis, mengawali sambutannya saat penutupan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III angkatan XXIV dan Diklatpim Tingkat IV angkatan VII di gedung Badiklat Provinsi Kalbar, Jumat (28/11).

Cornelis mengingatkan para peserta Diklatpim, khususnya berkaitan dengan sikap independen PNS, karena semakin maju suatu jaman maka semakin besar kendala atau hambatan yang akan dihadapi. Begitu juga kehidupan para birokrat. Bagi para birokrat profesional karier, maka tantangan kedepan pun juga akan semakin kompleks.
Bangsa Indonesia merupakan etnisitas dengan pluralisme budaya keanekaragaman sistem kepercayaan, bahasa, adat, kesenian, kesejahteraan dan pendidikan. ”Keragaman ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan ekses negatif seperti ancaman disintegrasi bangsa, gangguan keamanan, konflik etnis dan tidak efektifnya kerjasama antar daerah,” katanya.
Hadir dalam kesempatan itu, kepala badan/dinas di lingkungan Pemprov, serta pejabat struktural di lingkungan Badiklat. Gubernur menyoroti mengenai desentralisasi menjadi agenda utama dalam reformasi pemerintahan daerah yang memunculkan fenomena “daerah-isme” (ke-kami-an) dalam unit-unit kebudayaan bersifat ekslusif mendominasi berbagai kehidupan masyarakat, yang kesemua itu bukan identitas nasionalisme yang bersifat inklusif dalam kerangka NKRI.
Meurut Cornelis, tantangan besar yang dihadapi yaitu perkembangan global yang menyentuh berbagai kehidupan masyarakat dengan ciri-ciri antara lain muncul trans nasinal corporation dan ulticultural globalization pattern. Perkembangan bisnis dan industri yang mengarah ke kawasan Timur seperti Cina, India, Jepang dan Korea memunculkan peluang untuk mengisi kekosongan kepemimpinan yang multicultural di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu perlunya diwujudkan awareness (kepedulian) dan kopetensi kepemimpinan yang berwawasan multicultural yang tidak dapat diisi oleh negara-negara maju.
Namun yang lebih penting bahwa unsur PNS merupakan unsur utama penggerak kinerja birokrasi Indonesia. Sehingga, kesadaran akan posisi PNS mengandung konsekuensi logis yang menuntut PNS secara institusional maupun individual harus terus membangun diri dan melakukan berbagai upaya secara terprogram, konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, kualitas dan profesionalitasnya. “Hal ini untuk menjawab suara masyarakat selama ini menganggap urusan birokrasi terlalu berbelit-belit, bertele-tele, malas, tidak profesional dan penilaian lainnya yang mendiskreditkan birokrasi kita sendiri,” katanya.
Lebih jauh Cornelis mengajak para birokrat khusus di Kalbar agar selalu memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Ini untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang diarahkan untuk mengubah pola lama praktek kepemimpinan yang berorientasi dilayani ke arah kepemimpinan yang berorientasi melayani, demikian tegas Cornelis. (Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Mari Tanam Pohon

Gubernur Kalbar, Cornelis, mengajak masyarakat provinsi ini gemar menanam dan memelihara pohon agar bisa menekan dampak pemanasan global akibat semakin berkurangan hutan-hutan didunia akibat pembalakan hutan secara liar dan kebakaran hutan.

"Mulai hari ini, mari kita menanam dan menjaga pohon serta menanami lahan gundul dengan tanaman yang bermanfaat, seperti pohon nangka, rambutan, durian, langsat dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan buahnya untuk konsumsi keluarga," kata Cornelis, saat penanaman 100 juta pohon se-Indonesia , di Pontianak, Jumat (28/11).
Ia mengatakan, kalau kesadaran masyarakat sudah terbentuk untuk memelihara pohon yang ada dilingkungan sekitarnya, maka kedepan dampak pemanasan global bisa lebih ditekan lagi.
Pemprov Kalbar, memusatkan acara penanaman pohon yang serempak dilakukan seluruh Indonesia, di Jalan 28 Oktober, Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, dilahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, seluas lima hektare dengan menanam pohon sebanyak satu ribu pohon.
Sementara untuk seluruh Kalbar sekitar 300 ribu batang yang ditanam serempak di 14 kabupaten/kota.
Cornelis mengatakan, tujuan dilakukannya penanaman pohon secara serentak di Indonesia guna mengurangi dampak pemanasan global, meningkatkan absorbsi gas CO2, SO2 dan polutan lainnya, mencegah banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam dan memelihara tanaman sebagai bagian sikap dan budaya bangsa yang melekat pada kehidupan sehari-hari.
Ia menambahkan, apapun program pemerintah seperti gerakan menanam pohon yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dari masyarakat.
"Masyarakat adalah ujung tombak berhasil atau tidaknya suatu program pemerintah karena merekalah yang berperan dalam memelihara tanaman pohon untuk generasi mendatang," katanya.
Menhut M.S Kaban, dalam sambutannya dibacakan, Cornelis mengatakan, Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan kekayaan alam yang cukup besar dan dianggap sebagai paru-paru dunia.
"Namun kita dihadapkan pada persoalan besar, yaitu degradasi hutan dan lahan, serta laju deforestasi yang tinggi sekitar 1,08 juta hektare per tahun akibat pembalakan hutan secara liar, penjarahan, kebakaran hutan, dan lain-lain," ujarnya.
Untuk Kalbar, terdapat lima juta hektare lahan kritis yang tersebar di areal bekas pembalakan liar dan penambangan emas tanpa izin. Sebagian besar berada di luar kawasan hutan yakni seluas 2,9 juta hektare sedangkan sisanya, 2,1 juta hektare, di dalam areal kawasan hutan.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kalbar, kerusakan hutan di provinsi itu hampir seluas 165.000 hektare/tahun (= 23 x luas lapangan bola/jam) sedangkan perekonomian negara dirugikan sekitar Rp220 miliar (dari royalti PSDH, DR dan PBB).
Namun sambutan Kaban tersebut mendapat kritikan dari Cornelis yang tidak mencantumkan desa sebagai ujung tombak rehabilitasi hutan. Menhut hanya menyebutkan lurah, camat, bupati/walikota, gubernur beserta jajarannya.
“Bukan hanya lurah, kepala desa harus masuk, karena desa paling banyak hutan. aparat itu terbatas, yang paling penting desa, di Landak tak ada lurah. Yang ada hanya desa dan dusun,” ujar Cornelis didampingi isteri tercinta Frederika Cornelis.
Sementara Kadis Kehutanan, Agus Aman sudibyo, mengatakan, kegiatan penanaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian berbagai pihak akan pentingnya penanaman dan budaya pemeliharaan pohon yang berkelanjutan dalam mengurangi pemanasan global dan laju defrestasi untuk mencapai pembangunan Kalbar yang bersih (Clean Development Mechanism) sedangkan pohon yang banyak ditanam berupa meranti, mahoni, gaharu, dan tanaman MTPS (Multile Purpose Trees Seeds).

Hari Menanam Nasional
Sementara itu, dari Cibinong, Jawa Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan tanggal 28 November 2008 sebagai Hari Menanam Pohon dan Bulan Desember sebagai Bulan Menanam Nasional.
Pencanangan tersebut dilakukan di Pusat Penelitian Limnologi Cibinong Science Center, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Pencanangan Hari Menanam Pohon menandai penanaman serentak seratus juta pohon pada 2008 di seluruh Indonesia.
Acara yang diprakarsai oleh Departemen Kehutanan itu dimaksudkan untuk memasyarakatkan gerakan menanam dan memelihara pohon secara nasional sebagai sikap hidup dan budaya bangsa. Pada acara yang akan dimulai pukul 09.00 WIB itu, Presiden akan menanam pohon Nyamplung sedangkan Ibu Ani Yudhoyono akan menanam pohon sukun.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Temui Anggota PGRI Landak

Peran guru sangat penting dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas pahlawan tanpa tanda jasa ini sangat mulia yang harus dijaga dari hal-hal yang akan menjatuhkan martabat guru itu sendiri.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Kalbar, Cornelis saat bersilaturahmi dengan PGRI Kabupaten Landak dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang di pusatkan di Pahauman (25/11).
“Tanpa adanya seorang guru mana mungkin orang bisa pandai serta mampu menjadi orang sukses, adapun orang yang pintar secara otodidak itu hanya sebagian saja. Oleh sebab itu kita harus bangga menjadi seorang guru, profesi itu perlu kita cintai dengan mengabdikan diri secara tulus ikhlas,” ucap Cornelis.
Apabila tugas tersebut dilaksanakan dengan hati yang tulus, maka pengabdian kita itu menjadi amal ibadah kita terhadap Tuhan. “Karena itu tugas yang kita sandang adalah takdir dan retak tangan yang kita pilih sebelum menjadi guru, tentu sebelumnya kita sudah bercita-cita menjadi pendidik, karena istri saya pun dulunya seorang guru, sekarang saja sudah mundur karena tugas sosial sebagai seorang istri pejabat yang harus dilaksanakannya, seperti mengurus PKK, Dharma Wanita, Dekranasda, ini juga sama untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga serta memberdayakan ekonomi masyarakat”. tegas Cornelis.
Cornelis juga tak lupa mengucapkan selamat memperingati Hari Guru nasional tahun 2008, seraya mengimbau agar semua guru dapat melaksanakan tugas dengan baik, serta menanamkan rasa cinta terhadap profesi guru.
Cornelis menyampaikan bahwa pemerintah juga telah berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan porsi anggaran baik dalam APBN maupun dalam APBD sebesar 20 persen, di samping itu pemerintah juga sangat menaruh perhatian dalam memberikan kesejahteraan para guru, melalui insentif dan tunjangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga memberi memberikan bantuan uang tunai sebesar 15 juta kepada PGRI Landak. Bantuan ini diharapkan jangan dinilai berapa jumlah yang disumbangkan, tapi ini merupakan rasa peduli terhadap guru, manfaatkanlah bantuan ini untuk kepentingan organisasi khususnya PGRI.
Acara tersebut hadir juga Ny. Frederika Cornelis, kalangan pejabat seperti Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot, Asisten III Gubernur, Ignasius Lyong, Kepala Biro Perlengkapan Pemprov, Kartius, Kepala BKIK dan beberapa Kepala Badan, serta dinas terkait.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Butuh Investasi Rp93,95 Triliun

Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu lima tahun mendatang membutuhkan investasi senilai total Rp93,95 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7,28 persen pada 2013.

Data dari Pemprov Kalbar di Pontianak, Rabu mencatat, perkiraan kondisi ekonomi makro Kalbar pada tahun 2009 adalah pertumbuhan ekonomi 6,27 persen dengan kebutuhan investasi Rp15,79 triliun. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) ditargetkan menjadi Rp51,76 triliun.
Kemudian pada 2010 pertumbuhan akan naik menjadi 6,3 persen dengan kebutuhan investasi Rp15,98 triliun dan PDRB Rp57,05 triliun.
Angka tersebut ditarget naik lagi pada 2011 menjadi 6,89 persen untuk pertumbuhan ekonomi, PDRB Rp63,55 triliun dengan kebutuhan investasi Rp18,74 triliun.
Sedangkan tahun 2012, pertumbuhan ekonomi diharapkan menjadi 7,09 persen, PDRB Rp71,07 triliun dan kebutuhan investasi Rp20,93 triliun sementara tahun 2013, ketika kondisi ekonomi sudah semakin mapan, pertumbuhan ekonomi ditarget 7,28 persen, PDRB Rp79,58 triliun dengan kebutuhan investasi Rp22,51 triliun.
Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kalbar diperlukan sejumlah investasi. Komposisinya, investasi pemerintah rata-rata 45 persen sedangkan swasta 55 persen.
Indikator sosial ekonomi Kalbar yang berpenduduk 4,178 juta jiwa pada 2007 itu tingkat penganggurannya 7,08 persen yang diharapkan turun menjadi 6,96 persen pada 2008.
Tantangan lain untuk mencapai target-target tersebut adalah krisis ekonomi karena ikut memengaruhi harga komoditi unggulan Kalbar seperti karet dan kelapa sawit.
Gubernur menilai peran perbankan sangat penting dan strategis sebagai salah satu sumber penyedia dana investasi.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Penempatan Pejabat SOPD Baru Awal 2009

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis menyatakan, penempatan pejabat di struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) yang baru akan dilakukan setelah tahun anggaran 2008 berakhir.

Menurut Cornelis di Pontianak, Selasa, tanggal pelantikan pejabat itu akan disesuaikan dengan pelantikannya sebagai Gubernur Kalbar tahun lalu, yakni pekan kedua Januari.
Ia menambahkan, penempatan pejabat tersebut sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.
Selain itu, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap nota keuangan Pemprov Kalbar juga akan menjadi pertimbangan. "Sesuai hasil audit BPK, yang tidak sesuai, diganti," katanya menegaskan.
Setelah melalui pembahasan yang alot, akhirnya DPRD Kalbar menyetujui Perda Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Rapat Paripurna ke 2 Masa Persidangan III Tahun 2008 tanggal 11 September 2008.
SOPD itu berupa 10 biro di Sekretariat Daerah Pemprov Kalbar, 17 dinas, 16 lembaga teknis daerah, Sekretariat KORPRI Provinsi Kalbar, Satuan Polisi Pamong Praja, Staf Ahli, Sekretariat DPRD Kalbar dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
Sesuai PP No 41 tahun 2007, Pemprov Kalbar dapat membentuk organisasi perangkat daerah dengan jumlah maksimal 18 dinas, empat Asisten Sekretaris Daerah (Setda), 12 lembaga teknis daerah dan Sekretariat DPRD.
Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan persetujuan terhadap usulan SOPD Kalbar pada Oktober 2008.
Gubernur Cornelis dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa penempatan personil untuk mengisi pimpinan instansi akan mengedepankan profesionalitas, bukan loyalitas.
Ia juga menjamin bahwa penetapan SOPD bukan untuk membentuk rezim baru di pemerintahan.□Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Gubernur Lantik Wakil Bupati Landak

Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH atasnama Mendagri melantik Wakil Bupati (Wabup) Landak terpilih periode 2008-2011, Agustinus Sukiman, SH di Ngabang, Senin (24/11).

Pelantikan tersebut dikemas dalam sidang paripurna istimewa DPRD Landak dengan agenda khusus pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wabup Landak.
Sidang paripurna istimewa itu dipimpin langsung Ketua DPRD Landak Minsen, SH dihadiri dua wakil ketua DPRD Landak Klemen Apui, S.Ip dan Markus Jimi serta sejumlah anggota DPRD Landak. Selain gubernur, pelantikan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, beberapa pejabat teras di lingkungan Pemprov Kalbar, beberapa kepala dan wakil kepala daerah, pejabat teras di lingkungan Pemkab Landak, para tamu undangan dan masyarakat.
Pengangkatan Agustinus Sukiman, SH sebagai Wabup Landak berdasarkan Keputusan Mendagri No. 132.61-874 tahun 2008 tanggal 14 November 2008.
Sukiman terpilih dalam sidang paripurna istimewa pemilihan yang digelar di gedung DPRD Landak, Senin (3/11) lalu, Sukiman berhasil mengungguli saingannya Bidus dengan perolehan suara sebanyak 27 suara. Sedangkan Bidus hanya memperoleh 2 suara. Dari 35 anggota DPRD Landak yang memberikan suara, 29 suara dinyatakan sah. Kemudian, suara tidak sah sebanyak 4 suara dan abstein sebanyak 1 suara.
Dengan demikian total suara yang diberikan sebanyak 34 suara. Satu orang anggota DPRD Landak Oktavius, SH, MH tidak memberikan suara, karena saat digelar pemilihan, Oktavius mengalami sakit.
Gubernur Cornelis dalam sambutannya mengatakan, pelantikan Wakil Bupati Landak ini merupakan sejarah baru di Indonesia, khususnya Kalbar. Sebab baru kali inilah wakil bupati dilantik terpisah dari pelantikan bupatinya.
“Biasanya pelantikan itu satu paket, yakni bupati dan wakilnya, tapi di Landak ini adalah sejarah baru, bupati dan wakilnya dilantik terpisah,” jelas Cornelis.
Bahkan urai Cornelis, untuk kasus Landak ini, bupatinya (Adrianus Asis Sidot) sendiri dalam satu periode mengalami dua kali pelantikan. Pertama pelantikan ketika masih sebagai wakil dirinya. Setelah dirinya terpilih dalam Pilgub Kalbar 15 November 2007 lalu, dirinya meninggalkan kursi bupati dan menuju kursi Gubernur Kalbar.
“Kursi bupati yang lowong tersebut berdasaran peraturan, harus diisi wakil bupati, maka dilantiklah Pak Adrianus sebagai Bupati Landak. Dan itu pelantikan yang kedua bagi Pak Adrianus selaku bupati, dan sekarang pelantikan untuk wakil bupatinya,” jelas Cornelis seraya mengatakan, peristiwa ini layak dijadikan laboratorium politik di Indonesia.□Devi Zulkanain/Borneo Tribune, Landak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Lepas Jemaah Haji di Batam

Pelayanan terhadap jemaah haji asal Kalbar harus terlaksana secara maksimal, karena jemaah haji asal Kalbar ini merupakan bagian masyarakat yang saat ini dipimpinnya. Hal itu ditegaskan Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH, saat melepas jemaah haji asal Kalbar di aula asrama haji Batam.

Gubernur juga mengingatkan kepada petugas, dan ketua kelompok agar jangan sampai lengah mengurusi anggota mulai dari masuk ke mobil ia harus memastikan seluruh anggota telah berada di dalam mobil, jangan sebagai ketua malah dia masuki duluan. Demikian juga saat memasuki pesawat pastikan barang-barang anggota tidak ada yang tertinggal.
“Kami hanya bisa mengantar hingga disini, tetapi petugas-petugas, telah kita siapkan untuk membantu bapak dan ibu, serta saudara- saudara untuk kelancaran selama perjalanan menunaikan ibadah haji, dan saya tidak mau mendengar saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji mendapatkan masalah di tanah suci akibat kelalaian petugas, dan ini yang sangat saya tekankan,” ungkap Gubernur Cornelis yang melepas jemaah haji secara maraton mulai dari Bandara Supadio Pontianak, dan malam harinya di Pendopo Gubernur, dilanjutkan di Bandara Hang Nadim Batam, dan terakhir di asrama haji Batam.
Selanjutnya kepada ketua regu Cornelis kembali mengingatkan ketika nanti turun dari pesawat di tanah suci, harus memberi kesempatan kepada anggota yang telah berusia lanjut dahulu, dan selalu ingatkan kepada anggota untuk membawa selalu membawa passport, jangan sampai ketinggalan.
Calon jemaah haji asal Kalbar berjumlah 2.340 orang masuk gelombang kedua dengan rute Pontianak-Batam-Jeddah-Makkah-Madinah yang dibagi dalam 6 Kloter.
Proses pemberangkatan jemaah haji dari Pontianak menggunakan Boing 737 Lion Air dengan kapasitas penumpang158 orang, yang dimulai dari tanggal 17 hingga 22 November, dengan tiga kali penerbangan dalam satu hari, kecuali hari senin.
Dari Bandara Hang Nadim Batam ke Jeddah menggunakan pesawat Saudi Arabia Air Lines selama 8 jam perjalanan, dan pada tiap kloter dipimpin oleh lima orang petugas yang terdiri dari ketua, pembimbing ibadah, dokter, dan dua orang tenaga medis.
Rangkaian perjalanan pelepasan haji asal Kalbar oleh Gubernur Cornelis di dampingi oleh Assisten II Sekda A. Munir, Kanwil agama Kalbar H Rasmi Sattar, Kabag Humas dan Protokol Hamdan Harun, beserta pengurus penyelenggara haji dan ketua pengurus PPIHD.□Humas Pemprov Kalbar

Baca Selengkapnya...

Formasi CPNS Provinsi 354 Orang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 2008, kembali memberikan peluang bagi pencari kerja untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dengan formasi 354 orang, meliputi 202 pelamar umum dan 152 tenaga honorer.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, saat menyampaikan pidato jawaban Eksekutif atas pandangan umum fraksi-faksi terhadap RAPBD 2009, di Gedung DPRD Kalimantan Barat, Kamis (20/11).
Kesempatan itu menjadi peluang emas, bagi mereka yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena di zaman yang serba sulit ini, PNS menjadi pilihan yang sangat menggiurkan. Tidak takut di PHK seperti di perusahaan-perusahaan swasta.
Di Kalimantan Barat perkembangan tenaga kerja dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang signifikan, penduduk Kalbar kini mencapai 4.178.498 jiwa. Sementara itu angka angkatan kerja mencapai 2.143.823. Dari jumlah tersebut yang bekerja 2.005.027 orang sehingga terdapat jumlah pencari kerja 138.796 orang.
Itu disebabkan beberapa faktor seperti, pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi. Kesempatan kerja masih rendah. Pendayagunaan tenaga kerja yang masih rendah. Tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja masih rendah. Penyebaran penduduk tidak merata. Ketidakseimbangan akibat kesenjangan informasi antara perusahaan pengguna tenaga kerja dan pencari kerja.
Sehingga masih banyak pengangguran terbuka di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Dengan adanya lowongan kerja ini, memberikan harapan baru bagi masyarakat Kalimantan Barat.
”Kita sudah cukup lama menunggu formasi PNS ini,” ujar Alfonsiana.
Ia lulusan salah satu perguruan tinggi negeri di Pontianak. Menjadi PNS adalah cita-citanya sejak lama. Untuk itu, dalam PNS kali ini, kesempatan yang ada tidak akan disia-siakannya.
“Saya sudah berkali-kali mencoba. Tetapi gagal terus. Mudah-mudahan rekruitmen PNS tahun ini berjalan jujur,” katanya penuh harap.
Secara nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada 2008 membuka lowongan untuk 300.000 PNS. Dari jumlah itu akan dialokasikan bagi 250 ribu formasi untuk pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, serta 50 ribu formasi untuk pemerintahan pusat.
Jumlah efektif yang akan dialokasikan untuk pelamar umum tahun ini, berjumlah 217.000 formasi karena 83.000 formasi dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga honorer di pusat dan daerah. Dari jumlah 83 ribu untuk honorer, dibagi lagi menjadi 17 ribu formasi untuk tenaga honorer di instansi pusat, dan 68 ribu formasi untuk tenaga honorer di daerah.
“Jumlah tenaga honorer yang kita terima 920.702 orang, sisanya yang belum diselesaikan 163.565. Tahun ini akan diselesaikan 83 ribu, tahun depan 83.565,’’ kata Menpan Taufik Efendi, seperti dilansir Kantor Berita Antara.□Herkulanus Agus/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...