Jadilah PNS yang Melayani Masyarakat

“Kita mau para pegawai kita independen dan betul-betul melayani masyarakat,” ujar Gubernur Kalbar, Cornelis, mengawali sambutannya saat penutupan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III angkatan XXIV dan Diklatpim Tingkat IV angkatan VII di gedung Badiklat Provinsi Kalbar, Jumat (28/11).

Cornelis mengingatkan para peserta Diklatpim, khususnya berkaitan dengan sikap independen PNS, karena semakin maju suatu jaman maka semakin besar kendala atau hambatan yang akan dihadapi. Begitu juga kehidupan para birokrat. Bagi para birokrat profesional karier, maka tantangan kedepan pun juga akan semakin kompleks.
Bangsa Indonesia merupakan etnisitas dengan pluralisme budaya keanekaragaman sistem kepercayaan, bahasa, adat, kesenian, kesejahteraan dan pendidikan. ”Keragaman ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan ekses negatif seperti ancaman disintegrasi bangsa, gangguan keamanan, konflik etnis dan tidak efektifnya kerjasama antar daerah,” katanya.
Hadir dalam kesempatan itu, kepala badan/dinas di lingkungan Pemprov, serta pejabat struktural di lingkungan Badiklat. Gubernur menyoroti mengenai desentralisasi menjadi agenda utama dalam reformasi pemerintahan daerah yang memunculkan fenomena “daerah-isme” (ke-kami-an) dalam unit-unit kebudayaan bersifat ekslusif mendominasi berbagai kehidupan masyarakat, yang kesemua itu bukan identitas nasionalisme yang bersifat inklusif dalam kerangka NKRI.
Meurut Cornelis, tantangan besar yang dihadapi yaitu perkembangan global yang menyentuh berbagai kehidupan masyarakat dengan ciri-ciri antara lain muncul trans nasinal corporation dan ulticultural globalization pattern. Perkembangan bisnis dan industri yang mengarah ke kawasan Timur seperti Cina, India, Jepang dan Korea memunculkan peluang untuk mengisi kekosongan kepemimpinan yang multicultural di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu perlunya diwujudkan awareness (kepedulian) dan kopetensi kepemimpinan yang berwawasan multicultural yang tidak dapat diisi oleh negara-negara maju.
Namun yang lebih penting bahwa unsur PNS merupakan unsur utama penggerak kinerja birokrasi Indonesia. Sehingga, kesadaran akan posisi PNS mengandung konsekuensi logis yang menuntut PNS secara institusional maupun individual harus terus membangun diri dan melakukan berbagai upaya secara terprogram, konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, kualitas dan profesionalitasnya. “Hal ini untuk menjawab suara masyarakat selama ini menganggap urusan birokrasi terlalu berbelit-belit, bertele-tele, malas, tidak profesional dan penilaian lainnya yang mendiskreditkan birokrasi kita sendiri,” katanya.
Lebih jauh Cornelis mengajak para birokrat khusus di Kalbar agar selalu memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Ini untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang diarahkan untuk mengubah pola lama praktek kepemimpinan yang berorientasi dilayani ke arah kepemimpinan yang berorientasi melayani, demikian tegas Cornelis. (Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak