Pesan Presiden SBY Kepada para Gubernur

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpesan pada gubernur seluruh Indonesia, dapat mengelola segala pembangunan di daerah dan berperan secara aktif dalam mengendalikan harga pangan yang akhir ini melonjak.

Selain itu, harga kebutuhan yang kini berpengaruh pada daya beli masyarakat ini, SBY juga meminta Gubernur mengoptimalkan penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD seefisiensi mungkin.
“Selaku aparatur, berikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, baik, ramah dan murah. Hal ini perlu dilakukan karena rakyat yang memilih kita, oleh sebab itu wajar apabila kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” kata SBY dengan tegas pada saat membuka rapat kerja nasional APPSI di Istana Negara Jumat (15/2).
Maka dalam forum APPSI ini gubernur diharapkan dapat menyatukan gerak langkah agar bersinergi, karena sebagai perwakilan pemerintah pusat mempunyai peran dan tugas yang sangat penting dalam mensukseskan segala program pemerintah pusat.
Gubernur seluruh Indonesia merumuskan konsep dan rekomendasi tentang revisi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang melibatkan beberapa narasumber yang luar biasa, seperti Mendagri, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Gubernur Lemhanas.
Dari hasil rapat pleno kemarin, telah menelurkan beberapa rekomendasi diantaranya, menguatkan peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mendefenisikan secara rinci tugas pokok fungsi gubenur sebagai wakil pemerintah pusat disemua sektor pelayanan pemerintahan.
Meski sering direkomendasikan dalam APPSI, namun hingga saat ini belum mendapatkan respon yang positif dari pemerintah pusat. Padahal PP yang definitive dan rinci tersebut dapat mempermudah gerak pemerintah pusat dalam merespon dinamika ekonomi, politik dan sosial di daerah serta merevisi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah.
SBY menambahkan, situasi ekonomi dunia dan perubahan iklim telah menjadi perhatian dunia, yang akhirnya berdampak pada perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia. Itu sebabnya, SBY memandang mensinergikan segala program kerja baik itu tingkat provinsi, pusat maupun kabupaten dan kota sangat perlu.
Sekjen APPSI Moerdiman Reksomarnoto, mengatakan, rakernas APPSI ini dilakukan untuk menampung pendapat dari gubernur seluruh Indonesia tentang pemantapan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat daerah.
Melalui tema yang diangkat, “Dengan Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat” kemarin, Moerdiman menjelaskan melalui Nasir, Humas Pemprov Kalbar, bahwa tema telah sesuai dengan program pemerintah, sehingga memperoleh tanggapan positif dari Presiden RI, SBY.
Dalam pembukaan rakernas kali itu, tampak hadir Mendagri, H. Mardiyanto, Menteri Kesra, Aburizal Bakrie, Sekneg Hatta Rajasa.(humas Pemprov Kalbar)□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

RPJMD Kalbar Tahun 2008-2013

Prioritaskan Kepentingan Rakyat


Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

Diakuinya, Kalbar hingga saat ini masih menghadapi permasalahan klasik yang hampir dialami oleh provinsi lain di Indonesia, yakni masalah kemiskinan, pengangguran, SDM, realisasi investasi yang masih rendah serta terbatasnya dana pembangunan pemerintah sehingga pemanfaatan sumber daya alam menjadi tidak maksimal.
Berdasarkan SUSENAS Juli tahun 2005 dan Maret 2007, jumlah penduduk miskin di Kalbar berkurang dari 629.900 jiwa pada Juli 2005 menjadi 584.300 jiwa pada Maret 2007. Namun jelasnya, meski jumlah penduduk miskin berkurang, prestasi tersebut justru belum menggembirakan.
Secara relatif, proporsi Kalbar tahun 2007 di Kalbar mencapai 12,91 persen, masih lebih banyak dibandingkan Kalimantan Selatan yang mencapai 7,01 persen dan Kalimantan Tengah 9,38 persen serta Kalimantan Timur hingga 11,04 persen.
Permasalahan lain yang berkaitan dengan kualitas sumbr daya manusia dapat dilihat dari pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk pencapaian IPM, walaupun terjadi peningkatan dari 66,2 pada tahun 2005 menjadi 67,1 tahun 2006. tetapi Kalbar berada pada peringkat 28 dari 33 provinsi di Indonesia.
Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Cornelis, Pemerintah daerah perlu mengarahkan sasaran pembangunan kepada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan seperti kegiatan revitalisasi posyandu dan puskesmas, peningkatan pelayanan dan penerapan jaminan kesehatan pada masyarakat miskin, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedisf, serta peningkatan gizi masyarakat.
Selanjutnya, dengan peningkatan kecerdasan SDM dilakukan melalui kegiatan percepatan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun menuju dua belas tahun, peningkatan kualitas dan kuantitas guru, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan seperti pengembangan sekolah terpadu dan unggulan, pengembangan paket kewajiban belajar A dan B.
Kemudian, persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modalnya di Kalbar. Ia sangat mengharapkan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota tidak mempersulit proses ijin yang diberikan, karena keberadaan investor ulasnya dapat memberikan pencerahan yang lebih baik pada Kalbar.
“Sinkronisasi dan sinergisitas baik program maupun pembiayaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota jelas diperlukan untuk mempercepat tersedianya infrastruktur yang memadai,” pintanya.
Maka melalui usaha dan kerja keras, ia sangat mengharapkan lima tahun kedepan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kalbar dapat mencapai angka 7,83 persen, pendapatan perkapita mencapai 12,70 juta rupiah, inflasi 6,46 persen dan investasi penanaman modal asing mencapai 671,28 juta US$ serta indeks pembangunan manusia mencapai angka 76,50. Selanjutnya harapan-harapan ini jelas Cornelis, harus disertai dengan kebijakan pembangunan yang didukung oleh instrumen perencanaan yang mengacu pada potensi daerah untuk mendorong kemajuan tersebut.□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Percepat Pembangunan

Gubernur Se-Kalimantan sepakat mempercepat proses pembangunan khususnya Kalimantan melalui Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) di ruang Auditorium Binakarna Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Sabtu (16/2).

Kesepakatan ini diungkapkan empat Gubernur, diantaranya, Provinsi Kalbar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH sebagaimana rilis yang diberikan Humas Pemprov Kalbar menggarisbawahi provinsi yang langsung berbatasan dengan wilayah tetangga Malaysia perlu mendapat perhatian, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Sehingga keutuhan wilayah dapat dijaga, jangan sampai masyarakat yang berdomisili di perbatasan tidak berpaling ke negara tetangga ataupun pergeseran wilayah, “Ini sangat rawan terjadi, dan sangat perlu diperhatikan baik Pemerintah sipil maupun aparat keamanan,” pintanya.
Dalam pemaparan tersebut, Cornelis mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah berpikir ke depan dalam mengembangkan wilayah, khususnya Pulau Kalimantan, selanjutnya pembangunan tersebut baik yang dirintis maupun yang terisolir.
Hal yang sangat mendasar untuk segera dirampungkan Jakarta adalah Trans Kalimantan, baik dari poros selatan maupun poros tengah perlu segera diselesaikan.
Selain penyelesaikan infrastruktur yang mencakup jalan jembatan, juga meliputi perencanaan jalan kereta yang akan menghubungkan keempat provinsi serta ditunjang dengan membangun tenaga listrik yang memadai.
“Bisa saja beberapa tahun mendatang terjadi pemindahan ibu negara, mengingat ibu kota yang sudah padat ini,” kata Cornelis sambil bercanda.
Selain pemaparan masing-masing gubernur dan kondisi umum ketahanan nasional di regional Kalimantan oleh Pangdam VI/Tanjungura, adapula masukan dari anggota DPR-RI dan DPR-RI Dapil.
Sementara itu, Sekda Provinsi Kalteng, Ir. Thampunah Sinseng, Dipl. HE sekaligus panitia pelaksana, menguraikan, Rapat Kerja Nasional ini dimaksudkan untuk mengevaluasi rencana kerja FKRP2RK tahun 2007 serta mengevaluasi usulan program dan akan merancang serta membahas rencana kerja FKRP2RK 2008 dan menergisitas usulan program pembangunan Kalimantan sesuai perkembangan isu-isu strategis.
Rapat yang mengikutsertakan gubernur, sekda dan Bappeda, hadir pula anggota DPR-RI, Pangdam Tanjungpura, Komandam Korem, Kepolisian Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Ketua DPRD, Walikota/bupati, tokoh masyarakat, serta manager PT. PLN Persero se Kalimantan.
Cornelis yang didampingi istri tercinta, Federika, juga menghadiri pagelaran kesenian di Taman Mini Indonesia Indah yang ditampilkan oleh Forum Persatuan Masyarakat Perantauan Kalbar, usai mengikuti rapat regional gubernur se Kalimantan.Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Naga Aleng Pemecah Rekor

300 Tatung Daftar Pawai


Bukan hanya dapat dilihat sebagai raksasa, tapi buah karya Singshe Aleng ini bisa menelan ratusan manusia. Rekor MURI pecah. Rekor internasional juga terlampaui. 298 meter panjangnya. 10 meter lebih panjang dari ukuran yang semula direncanakan, yakni 288 meter.

Kepala naga tersebut tingginya 2,5 meter. Beratnya sekitar 100 kg. Diameter perut naga 5 meter. Panjang, besar, dan tinggi naga tersebut memecahkan rekor yang pernah dibukukan Kota Ungaran Kabupaten Semarang.
Rekor MURI terdahulu naganya memiliki panjang 168 meter, diameter badan 2 meter, dan tinggi kepala 8 meter.
Singshe Aleng saat ditemui di sela-sela peresmian naga raksasa tersebut mengatakan, pembuatan naga yang ia lakukan berawal dari mimpi yang ia peroleh saat berkunjung ke Singapura beberapa waktu yang lalu. Dengan bekal mimpi tersebut, dua bulan belakangan, ia memutuskan untuk membuat naga raksasa.
Menuurut Aleng, awalnya naga tersebut akan dipamerkan di Kota Pontianak. Namun karena ada kesepakatan antara Walikota Pontianak, Buchary A Rahman dengan Walikota Singkawang, Hasan Karman, maka naga kemudian dipamerkan di Kota Singkawang.
Aleng mengatakan naga merupakan simbol kelahiran Nabi Konghucu. Dikarenakan, ketika nabi Konghucu, sebua naga berada di atas kepalanya. Selanjutunya, naga selalui terpasang ditempat peribadatan Konghucu.
Selain itu, Aleng mengatakan motivasinya untuk menciptakan naga demi mendukung pemerintah dalam mebangun dunia pariwisata. Dengan naga Raksasa tersebut diharapkan para turis dari luar datang ke Kalimantan Barat dan ke Kota Singkawang khsusnya.
Dengan hadirnya naga terbesar tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Drs.Cornesli MH, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rihat Nasir Silalahi menyampaikan aspresiasi yang setinggi-tingginya. Cornelis mengharapkan dengan adanya naga terbesar tersebut dapat menjadi hasana bagi masyarakat.
Rasa bangga dengan adanya naga raksasa di Kota Singkawang juga diunngkapkan Walikota Singkawang Hasan Karman. “Dari filosofis yang diketahui, naga merupakan perlambang kebaikan dan kerukunan. Dalam kehidupan masyarakat menurut Hasan kedua hal tersebut selalu ada. Akan tetapi kata Hasan, dengan pengendalian diri yang dilakukan, sikap keburukan akan bisa dikendalikan seminimal mungkin, dan dapat meningkatkan kebaikan agar kita dapat hidup harmonis dalam perbedaan.
Malam itu, Rabu (14/2) begitu ceria, piagam-piagam MURI diberikan. Pengguntingan pita dilakukan Walikota Hasan Karman.
Peninjauan terhadap naga raksasa pun digelar. Seekor naga kecil pun dimainkan berikut dua barongsai di hapan para undangan. Acara naga raksasa tersebut mendatangkan kebaikan untuk Kalimantan Barat sesuai dengan filosofis yang dimiliki sang naga.
Lebih Dari 300 Tatung Siap Beraksi

Puncak perayaan Cap Go Me di Kota Singkawang pada 21 Februari mendatang akan dimeriahkan lebih dari 300 tatung yang akan melakukan arakan keliling Kota Singkawang. Untuk saat ini, para tatung itu telah mendaftar ke Panitia Perayaan Imlek dan Cap Go Me Kota Sigkawang. Demikian disampaikan Humas Pantia Imlek dan Cap Go Me Kota Singkawang, Budiman, saat ditemui di rumahnya, Rabu (13/2) kemarin.

“Kepada tatung yang ingin mengikuti pawai kita minta untuk mendaftar, hingga akhir pendaftaran, lebih dari 300 tatung yang mendaftar,” jelas Budi.

Untuk mengecek keberadaan tatung yang telah mendaftar dan menyatakan diri untuk masuk dalam arakan tersebut, Budi mengatakan sebuah tim yang telah dibentuk panitia melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Selain itu, pengencekan yang dilakukan juga bertujuan untuk membuktikan apakah tatung tersebut benar-benar ada. Selain itu, menurut Budi, tatung yang akan mengikuti arakan dikhususkan pada tatung yang memiliki tandu parang.

Menurut Budi, tatung yang mendaftarkan diri tersebut secara keseluruhan berasal dari Kota Singkawang. Akan tetapi, menurut Budi ada tatung yang berasal dari luar Kalbar, yakni Pulau Jawa yang juga berencana mengikuti arakan tatung yang akan digelar pada 21 Februari mendatang. Kata Budi dengan adanya arakan ratusan tatung tersebut akan lebih menyemarakkan perayaan Cap Go Me di Kota Singkawang.■Mujidi/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Peningkatan Pertanian Butuh Sinergi Antar Instansi

Daerah Indonesia yang merupakan daerah agraris, menyimpan banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Dengan syarat, harus diolah terlebih dahulu. Salah satunya adalah dalam bidang pertanian, di mana struktur tanah yang ada sangat sesuai untuk bercocok tanam.

Keberhasilan para petani di Dusun Serimbang, Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, yang melakukan panen raya pada Senin (11/02) lalu. Seharusnya dapat menjadi angin segar bagi para petani di daerah lainnya. Dimana dengan kesungguhan mengolah lahan pertanian, akan memberikan hasil yang menguntungkan pula bagi para petani itu sendiri.
Kesuksesan para petani di Desa Senakin itu sendiri, juga dikarenakan adanya dukungan lintas instansi yang ada di Pemerintahan Daerah Landak. Hal itu diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs, Cornelis, MH. Ia mengatakan bahwa bila dalam bidang pertanian, peran Dinas Pertanian begitu besar. Akan tetapi untuk irigasi dan kelancaran pupuk yang ada di daerah Senakin sendiri, butuh kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan para pemilik modal.
Bila sinergi antar instansi ini dapat terus berjalan dengan baik, ujar Cornelis, kondisi pertanian di Indonesia dua puluh lima tahun mendatang akan lebih baik lagi dari saat ini. “Pertanian kita harus mencontoh pertanian di negara maju seperti Amerika,” ujarnya. Di mana dapat mandiri bahkan bisa memimpin negara.
Contoh nyata untuk itu, ujar Cornelis, adalah Jimmy Carter. Yang menjadi Presiden Amerika dengan latar belakang sebagai petani kacang. “Karenanya, ke depannya hasil pertanian di Desa Senakin harus lebih baik lagi,” ujarnya.
Cornelis pun berjanji untuk membantu para petani di Desa Senakin bila dapat berusaha lebih baik lagi. “Akan saya kirim ke Cisarua, Bogor, untuk melihat pola pertanian milik Mindu Sianipar. Anggota dari PDI-P,” ujarnya. Yang menerapkan pertanian menggunakan bibit padi yang unggul.
Menurut Cornelis, itu semua dapat diwujudkan oleh para petani dengan terlebih dahulu menuntaskan permasalahan yang timbul dalam pertanian mereka. Tentunya dengan bantuan Dinas dan instansi yang ada.
Dengan tegas, Cornelis berkata bahwa omong kosong bicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) bila untuk makan saja tidak bisa terpenuhi. Untuk itu, petani pun jangan hanya mengandalkan tanaman padi saja. Tetapi juga harus mengembangkan tanaman pertanian lainnya pula. Cornelis pun berjanji bila pemerintahan di tingkat Provinsi akan memback-up para petani dengan memberikan dukungan berupa fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para petani.
Sementara itu Bupati Landak, Drs, Adrianus Asia Sidot, M.Si, mengatakan bahwa masa depan petani saat ini cukup baik. Akan tetapi, lanjutnya, semua tergantung kepada para petani itu sendiri. “Kami (Pemerintah Daerah) hanya bisa memfasilitasi,” ujar Adrianus. Dengan memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, dan perbaikan fasilitas lain seperti irigasi dan jalan untuk mengangkut hasil panen para petani.■Arthurio/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Pembangunan SDM Jadi Persoalan Mendasar

SEJUMLAH masukan dilontarkan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di Kabupaten Sintang saat melakukan dialog dengan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH, di Gedung Pancasila, Selasa (12/2) pagi.

Masukan-masukan dari masyarakat daerah itu ditegaskan oleh gubernur akan dimasukkan dalam RPJM (rencana pembangunan jangka menengah), di mana persoalan mendasarnya adalah pembangunan SDM (sumber daya manusia).
”Jika berbicara SDM, berarti kita berbicara makan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga hal ini tidak bisa kita pisahkan, termasuk insfrastruktur jalan dan jembatan. Mudah-mudahan dalam 5 tahun kedepan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kalbar bisa terselesaikan,” kata Gubernur kepada wartawan media cetak dan elektronik yang mewawancarainya seusai membuka rapat kerja kepala desa se-Kabupaten Sintang, di gedung Pancasila, Selasa.
Terkait masalah kekurangan tenaga guru di Kalbar, Cornelis menyatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu berapa kekurangan guru yang ada sebenarnya. ”Kita mau lihat, kita mau hitung benar, terutama dari bupati dan walikota. Baru kita akan ajukan ke Menpan,” ucap Cornelis.
Ketika ditanya apakah ada batas waktu terkait target penanagan guru, Cornelis menyatakan tentunya akan ada batas waktu. ”Kalau tidak ada batas waktu, tentunya akan ada stagnasi di dalam dunia pendidikan kita,” tandasnya mengingatkan. (Ade M Chandra/freelancer Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Minta Kades Tata Kembali Desa

Dalam kunjungan kerjanya untuk kali pertama di Kabupaten Sintang, Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH langsung bertemu dengan 183 kepala desa (Kades) dan 14 camat se-Kabupaten Sintang. Selain itu hadir juga sejumlah tokoh masyarakat dan jajaran Muspida Sintang. Dalam kunjungan kerja tersebut, Cornelis membuka rapat kerja kepala desa se-Kabupaten Sintang. Kegiatan dipusatkan di gedung Pancasila Jalan Apang Semangai Sintang.

Saat memberikan ceramah umum di depan peserta rapat kerja, Cornelis mengharapkan agar para Kades dan camat menjadikan moment itu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan wawasan dalam mensinergiskan seluruh tugas kepemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungg jawab masing-masing camat dan kades.
Ia juga mengatakan bahwa secara khusus pelaksanaan rapat kerja tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. ”Kehadiran kepala desa dan camat di tempat ini merupakan salah stau bentuk konkrit dalam melaksanakan tanggung jawab memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut Cornelis mengatakan bahwa tentang pelaksaana pembinaan pemerintahan desa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam pasal 98 ayat 1 dan 2 PP nomor 72/2005 tentang desa. Atas dasar PP tersebut, Cornelis menekankan agar seluruh Kades paham tentang berbagai hal tentang pemerintahan desa termasuk administrasi dan keuangan desa. Sehingga menurutnya penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan tertib dan terarah.
Di hadapan peserta rapat kerja, Cornelis juga meminta secara khusus agar para Kades membantu pemerintah dalam melaksanakan pendataan penduduk. ”Administrasi kependudukan kuncinya ada pada Kades dan lurah. Karena mereka inilah yang tahu-betul tahu tentang keluar masuknya anggota masyarakat,” ujarnya.
Hal tersebut menurutnya agar pemerintah memiliki data kependudukan yang baik. Karena menurutnya bukan BPS yang menentukan jumlah penduduk di suatu daerah. Karena umumnya dana yang dimiliki instansi ini untuk melakukan sensus sangat terbatas, jadi data yang diperoleh kurang valid.
”Namun jika data penduduk di sebuha desa/lurah bagus, maka BPS tinggal ambil data dan data yang dimiliki pemerintah akan lebih valid. Data tersebut akan digunakan untuk menyusun program pembangunan. Sehingga pembangunan dari manusia untuk manusia dapat tercapai,” jelasnya.
Cornelis juga secara tegas meminta kepada Kades, khususnya dari etnis Dayak agar kembali menata desanya. Karena menurutnya suku Dayak lebih suka tinggal berpencar-pencar dan tidak menyatu. ”Supaya pemerintah tidak sulit memberikan fasilitas umum. Kalau bisa terkonsentrasi di salah satu titik, maka tentu akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pembangunan,” tuturnya.
Lebih tegas, Cornelis meminta agar para pemimpin mulai dari level desa hingga provinsi dapat lebih menunjukan kualitas diri. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan juga merupakan pembangunan yang berkualitas. Cornelis juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, seorang kepala desa harus taat dan mengikuti aturan yang berlaku. Jika melakukan pelanggaran, maka menurutnya tidak hanya sekedar tidak taat pada aturan yang ada namun juga telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
Contohnya kata Cornelis, dalam menjalankan pemerintahan desa adalah penyusunan anggaran desa, maka harus melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD) yang merupakan perwakilan masyarakat. Kemudian kepala desa lebih transparan kepada masyarakat, sehingga tidak timbul rasa saling curiga.
Sebelum rapat kerja berakhir, Cornelis menyempatkan diri berdialog dengan peserta. Bertindak sebagai moderator dalam dialog tersebut adalah Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si. Dua kepala desa, yaitu kades dari Serawai dan kades Wana Bakti Ketungau mengeluhkan tentang kondisi infrastruktur khususnya jalan di daerah masing-masing. Sedangkan kades dari Nobal Sungai Tebelian meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan kades yang hanya menerima insentif Rp500 ribu per bulannya. Gubernur pun merespon langsung pertanyaan sejumlah kepala desa tersebut.
”Untuk tahun 2008 ini, setidaknya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur di Sintang mencapai Rp15 miliar,” jawab Cornelis.
Minimnya infrastruktur jalan juga dikeluhkan oleh Camat Ketungau Agus Djam. Menurutnya di wilayahnya terdapat dua desa yang berbatasan langsung dengan Serawak-Malaysia. Namun warga di dua desa tersebut mengalami kesulitan untuk bisa mencapai ibu kota kecamatan.
Sementara camat dari Kayan Hulu mengeluhkan tentang kakunya kepmen nomor 13. Kepmen in menurutnya membuat camat sulit untuk mengambil kebijakan yang lebih spesifik lokasi. Ia juga menyinggung tentang komitmen pemerintah provinsi Kalbar terhadap pemekaran Kapuas Raya. ”Kami sangat berharap Kapuas Raya bisa segera terealisasi. Karena Kapuas Raya adalah kebutuhan masyarakat di wilayah timur ini,” ujarnya.
Sementara camat Ambalau, Murnianto mengatakan bahwa daerahnya siap menerima investor. Karena letakanya paling ujung dari Kabupaten Sintang, maka menurutnya di kecamatan ini masih memiliki lahan kosong yang cukup luas. Selain itu ia juga mengharapkan agar pemerintah khususnya melalui instansi terkait tidak melakukan sembarang tangkap terhadap warga yang menjual kayu.
Menurutnya saat ini ada dua warganya yang tengah di bui hanya karena mengantarkan kayu belian yang memang masih banyak di daerahnya kepada seorang pemesan di kota Sintang ini. Padahal menurutnya kayu tersebut hanya digunakan untuk konsumsi lokal dan jumlahnya hanya 300 batang saja.
Dua tokoh masyarakat lain yang juga mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung dengan gubernur Kalbar adalah Nino Tumino dan H. M. Apung Idris. Kedua tomas ini mempertanyakan tentang pengelolaan taman makam pahlawan dan pembenahan Kraton Kadariah Sintang. Namun pertanyaan tersebut lebih diarahkan kepada Bupati Sintang. Sementara M. Apung mempertanyakan komitmen gubernur dalam membangun pendidikan di Kalbar. Terhadap pertanyaana terakhir ini Cornelis mengatakan akan menerapkan konsep 3 M dalam pendidikan, yaitu mutu, murah dan merata.□Endang Kusmiyati/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Petani Juga Harus Menjaga Kesehatan

Menjadi seorang petani yang selalu berkubang dengan lumpur dan bahan kimia, sangat rentan dengan melemahnya kondisi fisik. Hal ini dapat pula mempengaruhi kesehatan petani itu sendiri. Karenanya, petani juga harus memperhatikan kesehatan agar dapat bekerja maksimal dalam mengolah lahan pertanian mereka.

Gubernur Kalimantan Barat, Drs, Cornelis, MH, dalam sambutannya pada panen raya yang dilaksanakan di Dusun Serimbang, Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, pada Senin (11/02) lalu. Mengingatkan petani untuk peduli akan kesehatan mereka. “Jaga kesehatan itu perlu,” ujarnya.
Terutama, ujar Cornelis, bagi para petani yang juga memiliki hewan ternak. “Jangan biarkan hewan ternak berkeliaran ke mana-mana,” ujarnya. Bila hewan ternak dibiarkan lepas oleh petani, dapat mengakibatkan terganggunya lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan petani itu sendiri.
Karenanya petani perlu mempunyai manajemen yang baik untuk mengolah lahan dan menjaga lingkungan mereka. Bila tidak, ujar Cornelis, maka yang timbul adalah masyarakat miskin dan kekurangan gizi.
Penggunaan pestisida sendiri dapat mempengaruhi kesehatan. Di mana bahan kimia yang terkandung pada pestisida tersebut, dapat terakumulasi di dalam darah dan lemak. Berdasarkan penelitian dari World Health Organitation (WHO) atau badan kesehatan dunia, sekitar 1995. Air Susu Ibu (ASI) di seluruh dunia sudah tercemar oleh bahan kimia.
Tercemarnya ASI ini diakibatkan karena asupan makanan yang dikonsumsi oleh manusia, menggunakan penyemprot hama dengan pestisida. Untuk memulihkan kondisi lingkungan yang tercemar pestisida pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Yaitu satu generasi manusia.
Residu pestisida berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan autis, hiperaktif pada anak, keracunan pada alat reproduksi, mutasi genetik dan kanker. Dimana bahan kimia beracun bagi manusia tersebut diketahui sebagai bahan karsinogen atau penyebab kanker.
Sementara itu, dalam temu wicara dengan para petani. Cornelis mendapat beberapa ‘pengaduan’ yang dirasakan petani harus segera untuk diatasi. Seperti yang diutarakan seorang warga dari dusun Andeng, yang mengatakan bahwa perlu pembenahan jalan dan saluran irigasi. “Kami kesulitan air bersih,” ujar warga tersebut. Dikarenakan tercemar oleh racun hama yang digunakan petani.
Menanggapi hal tersebut, Cornelis mengatakan bahwa hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Landak, Drs, Adrianus Asia Sidot, M.Si, untuk menyelesaikan permasalahan yang dikeluhkan oleh para warga.
Adrianus sendiri mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah diagendakan dalam program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Kepala Dinas PU Landak, Ir. Jakius Sinyor, pun membenarkan hal tersebut. Ketika diminta Cornelis untuk mengenalkan diri kepada para masyarakat.■Arthurio/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Diangarkan Rp41 Miliar Jalan Ambawang-Tayan Dapat Terselesaikan

Pembangunan Jalan Tayan-Ambawang, tahun 2008 ini sudah dianggarkan sebesar Rp41 miliar, sehingga dengan anggaran tersebut dipastikan jalan tersebut akan dapat terselesaikan.

Demikian disampaikan Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH ketika mendengarkan ekspos Bupati Sanggau Yansen Akun Effendi, ketika melakukan kunjungan kerja ke Sanggau, Senin (11/2) kemarin.
Dipaparkan gubernur untuk wacana pembangunan jembatan Tayan saat ini sedang dalam tahap pendesainnan sehingga realisasinya terlaksanannya belum dapat dipastikan.
Menanggapi pembangunan di perbatasan, Gubernur secara tegas mengatakan, pihak Provinsi sudah membuat konsep tersebut, dan diperkirakan pada tanggal 15 ini akan langsung diserahkan ke Presiden RI di Jakarta. “Kalau untuk Merowi jujur kita belum sampai ke sana, tapi kalau untuk perbatasan, kita sudah menyusun konsep dan akan kita serahkan langsung kepada Presiden tanggal 15 nanti,” pungkasnya.
Dalam kunkernya tersebut, gubernur beserta rombongan yang terdiri dari sejumlah kepala dinas, kantor dan badan provinsi, diterima langsung Bupati Sanggau, Yansen Akun Effendy, SH, MBA, M.Sc, M.Si, MH didampingi Wakil Bupati Sanggau Ir. H. Setiman H. Sudin, Ketua DPRD Sanggau, Krisantus Kurniawan, SIP, M.Si, Sekda Sanggau Drs. F. Andeng Suseno, M.Si, Muspida Sanggau, anggota DPRD Sanggau serta seluruh kepala dinas, kantor dan Badan di jajaran pemerintahan Kabupaten Sanggau.
Tidak itu saja seluruh Camat dan sebagian Kepala Desa juga nampak dalam kegiatan yang sekaligus sebagai salah satu acara tatap muka dengan orang nomor satu di Kalimantan Barat tersebut.
Bupati Sanggau dalam acara kunker gubernur yang diadakan di ruang sidang utama DPRD Sanggau tersebut berkesempatan menggelar ekspose tentang perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Sanggau.
Dalam ekspose yang disampaikan tersebut, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sanggau khususnya dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemerintah pusat dikemukakan, di antaranya mengenai pembangunan jalan Tayan Ambawang yang hingga saat ini belum terselesaikan.
Selain itu Bupati juga memaparkan tentang rencana pembangunan jembatan Tayan yang hingga kini belum terealisasi.
Konsep pengembangan pembangunan daerah perbatasan juga disampaikan oleh Bupati Sanggau kepada Gubernur. Di mana menurutnya hingga saat ini pembangunan untuk wilayah perbatasan terkesan lambat meskipun selama ini sudah sering dikunjungi oleh pejabat pusat.
Demikian juga dengan pembangunan bendungan Merowi yang merupakan salah satu proyek terbesar pemerintah pusat untuk mendukung perkembangan sector pertanian yang hingga saat ini belum terselesaikan.■Herkulanus Agus/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Peningkatan Produksi Padi Menambah Kesejahteraan Petani

Ketika masih menjabat sebagai Bupati Landak, Drs. Cornelis, MH pernah memperoleh penghargaan dari Presiden. Atas keberhasilannya memimpin Kabupaten Landak sebagai salah satu daerah yang menunjukkan kemajuan di sektor pertanian. Tugas untuk mempertahankan prestasi tersebut sekarang diemban oleh Drs, Adrianus Asia Sidot, M.Si, Bupati Landak yang dilantik pada Rabu (23/01) lalu, hingga 2011. Yang menggantikan posisi Cornelis, yang saat ini menjadi Gubernur Kalimantan Barat.

Peningkatan produksi padi di wilayah Landak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini juga berimbas pada kesejahteraan petani itu sendiri. Menurut Adrianus, ketika menghadiri acara panen raya di Dusun Serimbang, Desa Senakin, Kecamatan Senakin, Kabupaten Landak, pada Senin (11/02). Pada 2007, luas tanam padi di Landak mengalami peningkatan sebesar 3,45 per sen dibandingkan pada 2006.
Menurut Adrianus, luas tanam pada 2007 adalah 45.361 hektar. Sedangkan luas tanam pada 2006 adalah 43.839 hektar. “Sehingga hasil panen yang ada pun mengalami peningkatan pula sebesar 10,92 per sen,” ujarnya. Dimana diperoleh hasil panen sebanyak 406.801 ton pada 2007 dan 402.709 ton pada 2006.
Potensi gabah kering yang dihasilkan oleh petani, ujar Adrianus, sebesar 171.168 ton per hektar. Hal ini dikarenakan meningkatnya pola pikir petani dalam mengolah lahan yang ada.
Adrianus pun memberikan dukungan kepada petani untuk selalu berusaha maksimal dalam bidang pertanian. Menurutnya, harga beli untuk hasil pertanian saat ini pun cukup menjanjikan. “Seperti beras yang ada dipasaran, untuk sekilonya ada yang dijual seharga 15 ribu rupiah,” ujar Adrianus. Yang ditemukan di supermarket di perkotaan.
Akan tetapi, ujar Adrianus, tentunya dengan kualitas beras yang bermutu pula. Bukan dengan kualitas buruk dan patah. Dan tidak enak bila dimasak. “Meskipun harga tersebut sangat mahal, tetapi selalu ada orang yang membeli,” ujarnya. Dikarenakan kesadaran manusia untuk mengkonsumsi makanan dengan kualitas yang terjamin saat ini sangat tinggi.
Adrianus juga mengatakan bahwa kesadaran petani dalam hal organisasi saat ini cukup tinggi. “Petani di wilayah Landak banyak yang masuk ke dalam gapoktan (gabungan kelompok tani),” ujarnya. Sehingga koordinasi antara petani dan pemerintah melalui dinas terkait saat ini lebih mudah.
Kelompok tani di wilayah Landak yang menggabungkan diri pada 2007, ujar Adrianus, sebanyak 453 kelompok tani. “Saat ini ada sekitar 50 gapoktan,” ujarnya. yang tersebar di 13 Kecamatan di seluruh wilayah Landak.
Adrianus berharap gapoktan ini dapat terus bertambah, sehingga dapat meningkatkan hasil panen para petani. Tang turut juga mendongkrak kesejahteraan para petani itu sendiri.■Arthurio/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Bantuan Gubernur dan Bupati Atasi Permasalahan Petani

Tugas pemerintah adalah sebagai fasilitator yang membantu para masyarakatnya. Hal ini tentunya tidak menjadikan masyarakat berpangku tangan dan berharap penuh kepada pemerintah. Akan tetapi, masyarakat diharapkan mampu mandiri dengan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah.

Bantuan pemerintah tidak hanya diprioritaskan pada satu sektor saja. Bantuan ini diberikan secara menyeluruh di segala sektor, dengan harapan dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan optimal secara bersama-sama.
Hal yang sama pun dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat Drs, Cornelis, MH dan Bupati Kabupaten Landak Drs, Adrianus Asia Sidot, M.Si ketika menghadiri panen raya di Dusun Serimbang, Desa Senakin, Kecamatan Senakin, Kabupaten Landak, pada Senin (11/02). Kucuran bantuan mereka berikan kepada para petani untuk membantu dan meningkatkan hasil panen petani.
Secara simbolis Cornelis memberikan bantuan berupa 20 ton pupuk NPK, 45 ton benih padi unggul APBN-P, 210 ton Cadangan Benih Nasional 2008, 3,720 ton benih jagung dan 1 unit hand tractor (traktor tangan).
Sedangkan Adrianus memberikan bantuan secara simbolik berupa 10 ekor sapi, 1 unit hand spryer, 1 unit hand tractor, dan benih kacang tanah. Adrianus mengatakan bahwa bantuan ini diberikan kepada para petani untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. “Bantuan bukan untuk satu orang saja,” ujarnya. Akan tetapi untuk seluruh petani dalam gabungan kelompok tani (gapoktan).
Cornelis menambahkan bahwa bantuan tersebut jangan menjadi sumber permasalahan di antara para petani sendiri. “Karena banyak terjadi, bantuan selalu diperebutkan dan diperdebatkan oleh para petani,” ujarnya.
Adapun kelompok tani yang mendapatkan bantuan tersebut antara lain kelompok tani Bintang, kelompok tani Nek’ Tama I, kelompok tani Menanti Fajar dan gapoktan Gombang Jaya.
Menurut Ir. Padu Palimbong, Kepala Dinas Pertanian Landak, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para petani dalam mengatasi permasalahan umum yang selalu ditemui oleh masyarakat tani.
Masalah-masalah tersebut, ujar Padu, antara lain kesulitan mengakses modal usaha tani yang disediakan oleh pemerintah. Tidak tersedianya pupuk bersubsidi pada tepat waktu, jumlah dan jenis yang tepat. Sarana irigasi yang masih terbatas baik jumlah maupun luas jangkauannya. Terbatasnya sarana alat dan mesin pertanian. Rendahnya permodalan petani.
Selain itu juga, kesulitan para petani diakibatkan karena fluktuasi harga yang tinggi sehingga sering membuat masyarakat tani kurang yakin dalam peningkatan usahanya. Kondisi ini akhirnya dapat menghambat laju tingkat perekonomian dan kesejahteraan dari para petani itu sendiri. ■Arthurio/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Hasil Panen Raya di Senakin Capai 8,160 Ton

Hasil panen raya yang dilaksanakan di Dusun Serimbang, Desa Senakin, Kecamatan Senakin, Kabupaten Landak, pada Senin (11/02), diperkirakan sebanyak 8,160 ton. Panen raya ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH beserta istri. Yang didampingi oleh Bupati Kabupaten Landak, Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si beserta istri.

Antusias masyarakat Desa Senakin dalam menyambut panen raya, sudah terlihat dari jalan masuk menuju lokasi yang berjarak sekitar 3 kilometer dari jalan raya Senakin. Umbul-umbul berwarna-warni didirikan di kiri dan kanan jalan. Begitu pula pabayo (bambu yang kulit luarnya diraut, sebagai simbol adat), yang terlihat di sepanjang jalan menuju Dusun Serimbang.
Lalu lalang penduduk yang ingin turut serta dalam panen raya pun terlihat. Ada yang berjalan kaki secara bergerombol maupun menggunakan kendaraan roda dua. Mereka berduyun-duyun menuju lokasi kegiatan.
Pukul 09.48, sirine kendaraan pengawal Gubernur mulai terdengar di lokasi panen raya. Panitia pelaksana pun mulai sibuk mengatur acara penyambutan. Di depan sebuah gerbang dari bambu yang dibangun sederhana, tampak orang nomor satu di Landak berdiri menanti kedatangan Gubernur. Selain itu tampak pula beberapa pejabat teras di Pemerintahan Daerah Landak, berdiri berjajar bersama Adrianus.
Ketika Cornelis beserta rombongan turun dari kendaraan, alat musik tradisional Dayak pun mulai ditabuh. Mengiringi dua kelompok penari, kelompok tua dan anak-anak, yang bertugas untuk memberikan kalungan bunga kepada Cornelis dan istri. Sebuah mandau pun diberikan kepada Cornelis untuk memotong sebuah bambu, sebagai tanda dibukanya jalan menuju lokasi panen raya.
Menurut Ir. Padu Palimbong, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Landak yang diwawancarai setelah acara panen raya. Acara ini merupakan inisiatif murni dari masyarakat Serimbang sebagai ungkapan rasa syukur bahwa usaha mereka dalam bidang pertanian selama ini sudah memberikan hasil yang baik.
Perkiraan hasil panen, ujar Padu, sekitar 8,160 ton. “Dengan luas lahan yang dipanen adalah 195 hektar, milik 10 kelompok tani dari 80 kepala keluarga,” ujarnya. Desa Serimbang sendiri merupakan wilayah KUAT.
Selain melakukan panen raya, masyarakat juga melakukan temu wicara bersama Gubernur dan Bupati Landak dalam rangka memajukan pertanian di daerah Senakin.
Adrianus dalam sambutannya mengatakan bahwa hasil panen yang sudah dipanen cukup baik, mudah-mudahan menjadi pendorong bagi petani untuk menghasilkan padi yang lebih bagus lagi. “Dengan hasil yang baik itu diharapkan masyarakat bergairah untuk bertanam padi,” ujarnya.
Menurut Adrianus, bila selama ini panen hanya dilakukan sekali dalam setahun. Untuk selanjutnya diharapkan masyarakat dapat melakukan panen sebanyak dua atau tiga kali dalam setahunnya.
Sementara itu, Cornelis menambahkan agar masyarakat jangan merasa puas dengan apa yang diperoleh selama ini. “Jangan pula hanya terpaku pada padi saja,” ujarnya. Tetapi, lanjut Cornelis, masyarakat harus dapat memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanam dengan tanaman lainnya. Seperti pisang, sagu dan sayur mayur.
Panen raya ini juga diharapkan dapat menjadi cambuk yang menyemangati masyarakat khususnya di wilayah Kalbar untuk terus berusaha mengolah lahan yang ada, di tengah kondisi perekonomian yang sedang tidak menentu.■Arthurio/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Gubernur Ingatkan 3 Hal Penting Bagi Petani

Bangsa Indonesia pernah mencatat sejarah sebagai bangsa yang kaya akan hasil buminya, terutama tanaman padi. Bangsa luar pun pernah memberikan julukan Swarga Dwipa (surga emas) kepada bangsa ini dikarenakan hamparan sawah dengan bulir padi yang menguning, layaknya hamparan emas yang berkilau.

Filosofi yang dikandung oleh padi pun mempunyai makna yang sangat dalam. Semakin berisi, semakin menunduk. Mengingatkan manusia agar tidak sombong dalam menjalani kehidupannya.
Apa mau dikata, julukan ‘surga’ yang diberikan oleh bangsa luar mungkin membuat bangsa ini menjadi tinggi hati. Lahan pertanian yang dahulu dirawat dengan semangat gotong-royong antar penduduk, kini hanya dijalani sekenanya saja. Akibatnya saat ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan beras. Indonesia harus membeli dari negara Thailand dan Vietnam.
Menurut Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, ketika menghadiri acara panen raya di Dusun Serimbang, Desa Senakin, Kecamatan Senakin, Kabupaten Landak, pada Senin (11/02). Petani harus melakukan 3 hal penting dalam mengolah lahan pertanian mereka.Cornelis mengatakan ketiga hal tersebut adalah pengetahuan, organisasi dan modal.
Bila tiga hal penting tersebut tidak dijalankan, ujar Cornelis, hasil yang diperoleh pun tidak akan maksimal. “Pengetahuan dalam hal teknologi pertanian harus dikuasai petani,” ujarnya. Karena dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, teknologi di dalam pertanian pun pasti turut maju pula.
Hal kedua adalah organisasi. Petani seharusnya selalu membicarakan dan berembuk bersama mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam mengolah lahan. “Buat Saung (dangau) di sawah dengan ukuran yang dapat menampung para petani, agar bisa dijadikan tempat untuk berkomunikasi sesama petani,” ujar Cornelis.
Hal ini diutarakan Cornelis, untuk ‘mengingatkan’ para petani di Dusun Serimbang. Dimana tidak dijumpai adanya Saung dilahan pertanian mereka. Seperti saat ini, ujar Cornelis, bila pihak Pemda Landak tidak mendirikan tenda. Tamu dan masyarakat yang hadir sudah pasti akan kepanasan. “Untung saja hari cerah. Bila hujan, semua pasti kebasahan,” ujarnya. Karena tidak ada tempat untuk berteduh.
Mengolah lahan pertanian pun tentunya harus pula mengeluarkan modal. Karenanya Cornelis mengingatkan petani agar dapat selalu menyisihkan sedikit dana untuk modal mereka dalam berusaha.
Meskipun ada bantuan dari pemerintah, ujar Cornelis, masyarakat setidaknya harus menyediakan modal sendiri agar tidak terlalu bergantung penuh kepada pemerintah. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan pupuk dan bibit untuk tanaman.
Terlebih, pemerintah juga mempunyai keterbatasan dalam memonitoring jalannya bantuan yang diberikan. Dikarenakan pemerintah hanyalah memfasilitasi para petani untuk mendukung dan menunjang usaha para petani di dalam mengolah lahan pertanian mereka.■Arthurio/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Tenis Beregu Piala Gubernur Antar PNS se-Kalbar

Pemerintah provinsi Kalbar akan menggelar kejuaraan tenis beregu antar PNS se-Kalbar pada 13-17 Februari 2008 di lapangan tenis Sutera Pontianak. Perhelatan yang memperebutkan piala Gubernur Kalbar ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antar PNS Pemprov, Pemkot dan Pemkab se-Kalbar. Demikian diungkapkan ketua panitia pelaksana pertandingan tenis beregu antar PNS, Gatot Satria Wijaya, Senin (11/2) kemarin.

Menurut Gatot, pertandingan kejuaraan tenis beregu antar PNS se-Kalbar tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT Pemprov Kalbar ke-51. Pertandingan tenis beregu ini akan memperebutkan piala gubernur. Untuk itu, diharapkan agar setiap Pemkab dan Pemkot dapat mengirimkan wakilnya, dimana setiap tim terdiri dari lima kelompok bermain, tutur Gatot yang juga merupakan kepala sub perbendaharaan biro keuangan Sekda Provinsi Kalbar ini mantap.
Gatot menerangkan, setiap tim akan mengikutsertakan lima nomor atau kelompok bermain. “Kelompok pertama adalah kelompok umur 50 tahun ke atas yang pesertanya merupakan unsur pimpinan eksekutif. Misalnya bupati, walikota, dandim, kapolres, kajari, pimpinan atau anggota DPR dan atau PNS,” jelasnya.
Kelompok kedua adalah kelompok umur 45 tahun ke atas. Kelompok ini diperuntukan untuk unsur PNS. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok umur 35 tahun yang juga berasal dari unsur PNS. Untuk kelompok keempat, kelompok umur peserta bebas atau berprestasi dan tidak terbatas pada PNS tetapi juga non-PNS. Sementara untuk kelompok kelima diperuntukan bagi unsur perempuan dari unsur PNS dan atau Dharma Wanita.
“Pelaksanaan technical meeting akan dilaksanakan pada 12 Februari 2008 sore di sekretariat pengurus Pelti Kalbar, yaitu di komplek lapangan tenis Sutera Pontianak,” kata Gatot.□Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Bupati Ekspose Pembangunan di Hadapan Gubernur

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk yang pertama kalinya di Kabupaten Sanggau, Senin, (11/2). Dalam kunkernya tersebut, gubernur beserta rombongan yang terdiri dari sejumlah kepala dinas, kantor dan badan akan diterima langsung Bupati Sanggau, Yansen Akun Effendy, didampingi Wakil Bupati Sanggau H. Setiman H. Sudin, Ketua DPRD Sanggau, Krisantus Kurniawan, Sekda Sanggau F. Andeng Suseno, serta Muspida dan anggota DPRD Sanggau serta seluruh kepala dinas, kantor dan Badan di jajaran pemerintahan Kabupaten Sanggau.

Bupati Sanggau berkesempatan menggelar ekspose tentang perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Sanggau. Dalam ekspose yang disampaikan tersebut, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sanggau khususnya dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemerintah pusat dikemukakan, diantaranya mengenai pembangunan jalan Tayan Ambawang yang hingga saat ini belum terselesaikan.
Selain itu Bupati juga memaparkan tentang rencana pembangunan jembatan Tayan yang hingga kini belum terealisasi.
Konsep pengembangan pembangunan daerah perbatasan juga disampaikan oleh Bupati Sanggau kepada Gubernur, di mana menurutnya hingga saat ini pembangunan untuk wilayah perbatasan terkesan lambat meskipun selama ini sudah sering dikunjungi oleh pejabat pusat.
Demikian juga dengan pembangunan bendungan Merowi yang merupakan salah satu proyek terbesar pemerintah pusat untuk mendukung perkembangan sector pertanian yang hingga saat ini belum terselesaikan.
Mendengar ekspose yang disampaikan tersebut, Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH memberikan tanggapan di mana menurutnya untuk pembangunan jalan Tayan Ambawang, tahun 2008 ini sudah dianggarkan sebesar Rp. 41 miliar, sehingga menurutnya dengan anggaran tersebut dipastikan jalan Tayan Ambawang akan dapat terselesaikan.
Untuk wacana pembangunan jembatan Tayan, dipaparkan Gubernur, saat ini sedang dalam tahap pendesainnan sehingga realisasinya dapat terlaksana belum dapat dipastikan.
Menanggapi pembangunan di perbatasan, Gubernur secara tegas mengatakan, pihak Provinsi sudah membuat konsep tersebut, dan diperkirakan pada tanggal 15 ini akan langsung diserahkan ke Presiden RI di Jakarta. “Kalau untuk Merowi jujur kita belum sampai kesana, tapi kalau untuk perbatasan, kita sudah menyusun konsep dan akan kita serahkan langsung kepada Presiden tanggal 15 nanti,” pungkasnya.■Herkulanus Agus/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Gubernur Akan Hadiri Panen Raya

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, direncanakan akan menghadiri panen raya pada, Senin (11/02), pukul 09.00. Hal tersebut diutarakan oleh Hermanto, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Pemerintah Kabupaten Landak yang dihubungi melalui telepon, Sabtu (09/02) lalu.

Menurut Hermanto, panen raya ini dilaksanakan di Dusun Serindang, Desa Senakin, Kabupaten Landak.
Seperti diketahui, wilayah Landak memiliki lahan yang luas dan dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk sektor pertanian. 86 % penduduk di wilayah Kabupaten Landak bergerak di sektor pertanian. Karena didukung oleh letak yang sangat strategis termasuk untuk pemasaran hasil panen.
Panen raya ini juga menunjukkan keberhasilan Dinas Pertanian Landak, yang mampu memfasilitasi para petani untuk meningkatkan produksi hasil panen mereka. Terutama untuk memenuhi pencapaian Program Peningkatan Beras Negara (P2BN).
Ketika diwawancarai beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Landak, Ir. Padu Palimbong mengatakan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi kepada para penduduk, Dinas Pertanian memfasilitasi penduduk dengan mengikutsertakan mereka dalam pelatihan, seminar-seminar, pengobatan massal kepada ternak dan tanaman. Baik yang berasal dari tingkat regional maupun nasional.
Karenanya, ujar Padu, realisasi tanam di Landak mendekati 9.855 hektar dengan rata-rata panen 3,9 ton per hektar. Meningkatnya animo masyarakat terhadap pertanian terlihat di mana mereka melakukan swadaya untuk mengatasi permasalahan pupuk yang harus mereka beli sendiri.
Sementara itu Kepala Desa Senakin, Madiro, mengatakan bahwa 60 % penduduk Senakin merupakan petani yang mengolah lahan sendiri. “Lahan yang diolah penduduk adalah 0,3 %,” ujarnya.
Karenanya, petani di Senakin menggantungkan perekonomian keluarga dari sektor pertanian. Tak heran bila para petani tersebut berusaha sekuat tenaga dalam mengolah lahan pertanian mereka, dan berusaha untuk menjadi petani panutan. Madiro sendiri pernah dikirimkan oleh pemerintah pusat ke Malaysia dan Thailand, menjadi wakil Kalbar untuk melihat perkembangan pertanian yang ada di kedua negara tersebut.
Madiro menjadi wakil Kalbar setelah diikutsertakan dan lolos dalam seleksi anggota Kelompok Tani Andalan (KTNA) yang dapat dijadikan panutan oleh para petani lainnya. Karena memiliki sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Kades. Sekaligus juga sebagai petani yang menunjukkan kemauan bekerja keras.
Lahan pertanian yang fungsional di Landak adalah dengan luas 43-44 ribu hektar. Sebagian masyarakat melakukan dua kali panen. Luas panen rata-rata adalah 60 ribu hektar.
Hasil panen di Landak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2005-2007, masing-masing gabah kering giling yang dihasilkan adalah 3,5 ; 3,6 ; dan 3,9 ton.■Arthurio/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Wakil Gubernur Tinggal di Rumah Kontrakan

Meski sudah ditetapkan sebagai Wakil Gubernur Kalbar, sejak 14 Januari lalu, tapi rupanya Christiandy Sanjaya masih menggunakan rumah kontrakan di kawasan Jalan GM Said Pontianak. Di rumah ini pula dia merayakan Imlek 2559 dan melayani ribuan warga.

“Rumah saya sendiri di kawasan Jalan Putri Candramidi Pontianak. Tapi rumah itu terlalu kecil untuk ukuran tamu Imlek tahun ini. Rumah itu tidak akan sanggup menampung ribuan tamu,” katanya, Sabtu (9/2).
Meski beragama protestan, tapi setiap tahun ia tetap merayakan Imlek. Tahun ini, dia merayakan Imlek bersama seluruh warga Kalbar selama tiga hari berturut-turut. Bahkan dikunjungi Mentri Negara Pemberdayaan Wanita, Meutia Hatta.
“Meski di rumah kontrakan, tapi perayaan Imlek 2559 tahun ini sangat meriah. Kalau sebelumnya hanya merayakan dengan keluarga, sekarang saya bisa open house. Paling tidak dapat mengundang seluruh warga Kalbar untuk bersilaturrahmi,” jelasnya.
Tinggal di kontrakan saat ini menurut Christiandy dia lakukan demi kenyamanan pelayanan kepada warga. “Saya pribadi yang mengontrak rumah ini. Tapi bukan untuk keluarga, melainkan demi kenyamanan pelayanan kepada publik. Kendati saya orang Tionghoa, kini saya bukan hanya milik warga Tionghoa, tapi sudah menjadi milik seluruh warga Kalbar,” terangnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, H Syakirman mengatakan rumah dinas wakil gubernur sudah diajukan ke Gubernur.
“Jika disetujui, maka tahun 2009 mendatang Christiandy baru bisa menempati rumah dinas,” ujarnya kepada wartawan.
Syakirman sudah sudah mengajukan 2 rumah dinas alternatif. Pertama di Jalan Zainuddin yang sekarang digunakan sebagai Gedung Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Nasional Daerah) Kalbar dan yang kedua di Jalan Imam Bonjol.
Jika pengajuan rumah yang berada di Jalan Zainuddin disetujui gubernur, maka pemerintah provinsi praktis akan langsung memasukkan alokasi dana untuk merenovasi rumah tersebut lewat Anggaran Belanja Tahunan (ABT) 2008. Namun ABT baru bisa cair pada tahun 2009.
“Sebenarnya, rumah dinas Wagub itu sudah ada tapi sekarang ditempati Konsulat Malaysia,” terang Syakirman. Kenapa sampai demikian? Menurutnya saat Wagub lama menjabat, masing-masing telah memiliki rumah pribadi dan enggan pindah ke rumah jabatan yang sudah disiapkan.
Hingga kini pengajuan rumah dinas itu belum diputuskan gubernur. Apabila rumah dinas Wagub yang diusulkan di Jalan Zainuddin, maka rumah yang kini masih dipakai oleh Konsulat Malaysia menurut Syakirman kelak akan dijadikan rumah dinas Sekda.
Berdasarkan aturan yang ada, setiap pejabat daerah haruslah memiliki rumah dinas. “Nah, setelah menjabat wakil gubernur, Pak Christiandy sudah menyewa rumah terlebih dahulu.□Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Gubernur Letak Batu Pertama Pembangunan Gereja Keluarga Kudus

Kerinduan umat Katolik Kota Baru untuk membangun dan memiliki gedung Gereja yang terpendam selama 32 tahun akhirnya terwujud dengan penancapan tiang pertama Gereja Paroki Keluarga Kudus, Kota Baru, Sabtu (9/1).

Kerinduan itu sejak tahun 1965-2007. Setelah menunggu sekian lama, setelah umat mendapat dukungan penuh dan perhatian serius dari Walikota dengan terbitnya rekomendasi No:640/32/DTKB tanggal 21 Januari 2008 dan izin pendahuluan No:645/82/S/RG/2008-2008/B-2008.
Dengan diterbitkannya surat rekomendasi dari Walikota Pontianak, akhirnya pada tanggal 9 Februari 2008 diadakan penancapan tiang pertama pembangunan Gereja Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalbar Cornelis, Asisten II Kota Pontianak Rajani, Uskup Agung Pontianak Hieronimus Bumbun OFM Cap, Pastor Paroki, Tri Sunaring CM dan para undangan lainnya.
Acara penancapan tiang pertama pembangunan Gereja dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dengan dibunyikannya gong. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pemberkatan oleh Mgr. Hieronimus Bumbun OFM Cap dan penancapan tiang pertama pembangunan Gereja Paroki Keluarga Kudus Kota Baru.
Dalam Sambutannya Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis MH mengatakan, “dengan dibangunnya gereja ini diharapkan gereja ini semakin berkembang dan kualitas iman, pengharapan, kasih dan kualitas umat semakin baik”.
Dia juga menegaskan, jangan gereja mewah, hebat tetapi orang di sekeliling kita tidak pernah ditoleh. Dia mengingatkan umat agar memperhatikan orang di sekelilingnya, karena ada orang yang miskin, tidak makan, sementara di dalam gereja cukup makan dan minum. Ini akan menimbulkan suatu gap atau persoalan-persoalan dan kita harus memperhatikan kiri kanan kita sesuai dengan firman Tuhan. ”Dalam Koristus: 13, kita mempunyai roh iman, harapan dan kasih. Dengan dibangunnya gereja ini kita tidak boleh sombong, tetapi dengan segala kerendahan hati bagaimana kita menjalankan ibadah kita dengan baik. Sehingga kehidupan beragama di daerah kita semakin hari semakin baik”.

Lebih lanjut Asisten II Pemerintah Kota Pontianak Rajani mengatakan, Proses IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) didasari pembahasan melalui forum komunikasi umat beragama, jadi tidak ada alasan Walikota tidak mengeluarkan IMB.
Menurut Ketua Panitia Pembangunan Gereja Kota Baru Yanuarius Buan dalam pidatonya pada saat penancapan tiang pertama gereja, “kini umat Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak boleh berlapang dada, karena impian mereka untuk mendirikan gereja bisa terwujud”.
Dikatakan, cikal bakal terbentuknya Paroki Keluarga Kudus dimulai pada tahun 1965, pada saat itu jumlah umat sekitar 200-an orang yang berdomisili di wilayah Kota Baru. Mereka dikunjungi dan dibina oleh Pastor Leo de Jong OFM Cap.
Berangkat dari Paroki Katedral Pastor Leo mengunjungi umat di Kota Baru untuk melayani umpatnya. Pada tahun 1970 Pastor Leo kemudian diganti oleh Pastor Diomedes Van Gestel OFM Cap dan dia kemudian membeli sebidang tanah seluas 1600 meter persegi dengan sebuah rumah berukuran 8x5 meter. Tanah tersebut bekas lapangan tembak dan rumah bekas gudang senjata tentara. Tanah tersebut dibeli atas bantuan Pangdam XII Tanjungpura Brigjen A.Y Witono yang kebetulan beragama Katolik. Rumah bekas gudang senjata kemudian dijadikan Kapel tempat ibadah, pada saat itu statusnya masih Stasi Kota Baru.
Karena memiliki tanah, umat berencana mendirikan Gereja. Pada tanggal 21 Juli 1971, Panitia mengajukan permohonan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) gereja kepada pemerintah kota tetapi tidak diberikan izin. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Maret 1972, panitia kembali mengajukan permohonan Gereja, untuk kedua kalinya tidak diberikan izin.
Pada awal tahun 1973, wilayah Kota Baru yang berstatus Stasi kemudian menjadi sebuah Paroki dan dinamai Paroki Keluarga Kudus Kota Baru. Karena sulit mendapatkan IMB Gereja, maka muncul ide dan saran untuk mengajukan IMB pembangunan gedung serbaguna untuk kegiatan sosial. Ide ini kemudian direspon positif oleh pemerintah. Dalam waktu yang singkat Walikota kemudian menerbitkan IMB Gedung serbaguna No:203/RC/76-224/B-76 tanggal 2 November 1976. Pada waktu yang bersamaan, Gubernur Kalbar Kadarusman menyumbang dengan cek senilai 4 juta rupiah.
Maka pada tahun 1976, Gedung Serbaguna kemudian dibangun dan diberi nama Gedung Serbaguna Bina Karya. Lantai dasar dipergunakan untuk kegiatan sosial, sementara lantai dua dengan daya muat kurang lebih 400 orang sebagai tempat ibadah. Dengan semakin bertambahnya umat Gedung Sebaguna Binakarya tidak mampu lagi menampung umat, Bina Karya diperluas dan ditingkatkan.
“Pada tahun 1986, Panitia kembali mengajukan IMB perluasan dan peningkatan kepada pemerintah kota Pontianak. Walikota pada waktu itu H. Madjid Hasan kemudian menerbitkan IMB No:648/140 RC/35-057/B-88/Bang, dengan jenis bangunan Gedung Serbaguna dan tempat ibadah,” pungkasnya.■Lazarus/Hartono/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Menteri PP dan Gubernur Hadiri Open House Wagub

Imlek pertama Christiandy Sanjaya, sebagai Wakil Gubernur Kalbar sangat berkesan baginya. Karena yang hadir saat open house di kediamannya, Jumat (8/2) tidak hanya warga Pontianak dus pejabat, para pegawai kantor Gubernur dan tokoh masyarakat Kalbar, tetapi juga Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Meutia Hatta.

Sejak pagi jalanan yang biasanya sepi berubah menjadi hinggar-binggar orang maupun deru mesin kendaraan. Jarak puluhan meter tampak kendaraan berjejal terparkir di kiri-kanan jalan. Berbagai kalangan masyarakat sejak pukul 08.00 berduyun-duyun mengayunkan langkah menuju rumah nomor 12, kediaman Christiandy.
Hari itu adalah hari kedua tahun baru Cina atau 2559 Imlek. Christiandy adalah keturunan Tionghoa yang tetap memperingati Imlek , budaya leluhurnya. Dia menerima tamu yang datang dari berbagai kalangan.
Christiandy beserta ibu dengan senyum ramah menyambut dan menyalami satu persatu tamu yang datang untuk bersilaturahmi.
“Ini pertemuan budaya, lihat mereka yang datang tidak hanya kalangan Tionghoa, tapi dari berbagai suku dan agama,” ujar Nur Iskandar kepada saya yang mendampinginya menghadiri “open house” wagub.
Seperti air mengalir, tamu yang datang silih berganti. Ada yang menggunakan mobil, sepeda motor bahkan ada pula yang berjalan kaki. “Ini peristiwa langka dan baru pertama wakil gubernur “open house” imlek,” kata Agus sambil menyantap berbagai hidangan.
Di antara para tamu yang hadir bersilaturahmi, memang yang pertama memadati rumah yang sederhana itu adalah para pegawai kantor gubernur.
Di tengah kerumunan warga itu, tampak Gubernur Kalbar, Cornelis berserta keluarga. Tanpa pengawalan, gubernur datang langsung disambut Wagub. Kedua pasangan yang memenangkan pemilu gubernur Kalbar pada 15 November 2007 lalu itu, setelah berbincang-bincang sekejap lalu masuk menuju meja yang telah disediakan.
Sementara itu, para wartawan foto berusaha menjepret dan mengambil moment orang nomor satu dan dua di Kalbar itu secara teratur.
Acara “open house” berlangsung hingga malam hari. Usai mahgrib, giliran Menteri Pemberdayaan Perempuan Kabinet Indonesia Bersatu, Meutia Hatta beserta suami, Sri Edi Swasono dan rombongan menyambangi rumah Wagub untuk ber-imlek.
Kehadirian Meutia Hatta di Kalbar adalah dalam rangka kunjungan kerjanya di Kabupaten Sambas, selian itu, anak proklamator Muhammad Hatta menikmati tahun baru imlek di kota seribu klenteng, Singkawang.
Di Singkawang, Meutia Hatta berkesempatan menyaksikan atraksi naga raksasa dari Pontianak, bahkan menyulut kembang api bersama Wali Kota singkawang, Hasan Karman. Naga Raksasa tampil di Singkawang setelah pelarangan arak-arakan di Kota Pontianak.□Tanto Yakobus/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Penyelenggara Haji Jangan Menzalimi Jamaah

Penyelenggara haji jangan menzalimi jamaah. Penyelenggaraan ibadah haji bukanlah pekerjaan yang mudah, karena harus mengkoordinir 2.300-an calon haji dari berbagai daerah seantero Kalbar, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan budaya. Apalagi sebagian besar jamaah calon haji adalah orang yang sudah tua atau usia lanjut.

Oleh karena itu panitia penyelenggara haji tidak boleh menzalimi jamaah dan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Pengurus haji jangan sampai justru menjadi orang yang diurus. Karenanya mentalitas birokrasi yang tidak baik harus dirobah menjadi mentalitas pelayanan yang sebaik-baiknya.
Demikian diungkapkan Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH saat memberikan sambutan dan pengarahan pada Pembukaan Rapat Evaluasi Penyelenggara Haji Kalbar pada 1248 H / 2007 M, bertempat di Aula Kanwil Depag Prov. Kalbar, Senin (4/2) kemarin.
Gubernur juga meminta agar evaluasi yang dilakukan bukan hanya sebatas penyelenggaraan haji tahun lalu, namun juga meliputi kondisi Asrama Haji, apakah masih layak atau bahkan harus ditingkatkan lagi. Begitu pula soal makanan, agar dapat ditingkatkan pula. Pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian serius, hal ini juga terkait dengan petugas medis untuk jamaah haji itu sendiri.
”Jangan sampai orang yang tidak patut meninggal, harus meninggal, misalnya ada jamaah meninggal hanya karena diare. Kedepan itu tidak boleh terjadi,” tegas Cornelis.
Sementara itu, Kakanwil Depag Prov. Kalbar, Drs. H. Rasmi Sattar, M.Pd dalam laporannya menyatakan bahwa rapat evaluasi diikuti oleh seluruh Kakandepag Kab/Kota se-Kalbar, Komisi D DPRD Kalbar, petugas haji kloter maupun non-kloter, Pemda Kalbar, Dinas Perhubungan Kalbar, Dinas Kesehatan Kalbar, Bank Penerima Setoran Haji di Pontianak, PT Angkasa Pura, Poltabes Pontianak, KBIH dan FK KBIH.
Rapat Evaluasi yang berlangsung sehari penuh ini dipimpin langsung oleh Asisten II Setda Kalbar, Drs. HA. Munir, MM selaku Ketua Umum PPIHD Kalbar 1428 H/2007 M.□Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Bocorkan Rahasia Jabatan, PNS Tak Diberi Ampun

Tiada ampun bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang salah setu kewajibannya adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Hal itu dikatakan Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, saat memimpin apel pagi bulanan di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar, Senin (4/2) kemarin.

“Saya tidak bisa mentolerir PNS yang membocorkan rahasia jabatan atau rahasia negara. Seorang PNS harus selalu teguh memegang rahasia negara,” tegas Cornelis.
Lebih lanjut dikatakan, seorang PNS harus selalu menerapkan sikap profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. “Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, PNS dituntut untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat seperti yang tertuang dalam Panca Prasetya Korpri,” tuturnya.
Agar dapat menerapkan profesionalisme, tambahnya, PNS harus terus mengembangkan keahlian, wawasan dan pengetahuannya. Disamping itu, sikap jujur, tanggung jawab dan disiplin sangat dibutuhkan guna menciptakan sumber daya PNS yang berkualitas dan profesional.
“Kita harus terus mengembangkan potensi diri. Tingkatkan sumber daya manusia (SDM) masing-masing, karena SDM yang berkualitas itulah yang bisa membawa perubahan bagi bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik,” papar Cornelis.
Pada kesempatan itu pula, Cornelis menyerahkan berbagai hadiah dan penghargaan bagi para pemenang lomba yang digelar dalam rangka memperingati HUT Pemda Kalbar ke-51.
Hadir pada apel bulanan yang dimaksud, Wakil Gubernur Kalbar, Sekda Kalbar, para asisten, karo, kabag, dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar.□Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Kunjungi dan Kenalan dengan Staf

Aktivitas Cornelis-Christiandy Saat Senggang




Mengunjungi staf-stafnya. Itulah yang dilakukan Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, dan Wakil Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM disaat luangnya. Meski dilakukan secara terpisah, satu per satu ruangan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar dikunjungi oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang dilantik 14 Januari 2008 ini.

“Saya bukan sidak (inspeksi mendadak) tetapi hanya ingin kenalan dengan para staf,” aku Cornelis di sela-sela kunjungannya ke Bagian Humas beberapa waktu lalu.
Gayanya terlihat santai tetapi kesan tegas tak bisa hilang saat suara berat bapak dua anak ini terucap. Selain bercakap-cakap dan berkenalan dengan staf, Cornelis menyelipkan beberapa pesan yang sebenarnya sebagai instruksi yang harus dilakukan oleh para staf.
“Kerja harus yang benar. Jangan takut menyampaikan segala resiko pekerjaan kepada Gubernur. Harus sesuai aturan dan prosedur. Jangan cuma bisa bilang ok-ok saja pak, nanti malah masuk ke parit,” selorohnya disambut tawa para staf.
Lain lagi dengan Wagub Christiandy. Mantan kepala sekolah SMK Immanuel ini tampil bersahaja di hadapan para stafnya. Suaranya lembut dan kebapakan. Terasa sekali kesan mengayomi seorang guru ketika kata perkata diucapkan oleh bapak satu anak ini. Senyumnya selalu menghiasi bibirnya.
“Kalau tidak salah kamu dulu SMA 3 Pontianak ya. Masih suka nyanyi gak?” sapanya kepada Kasubag Dokumentasi dan Risalah Bagian Humas, Emi Puterina SH, yang ternyata adik kelas Christandy semasa SMA dulu.
Saat mengunjungi para stafnya, Christiandy menanyakan seputar pekerjaan mereka. Saat di Humas, Christiandy melihat-lihat produk yang dihasilkan dua Subbag yang berada di Bawah Bagian Humas dan Protokol, yakni Subbag Publikasi dan Pemberitaan serta Subbag Dokumentasi dan Risalah.
“Wah ini kliping koran semua kegiatan Pemprov ya? Kalau berita saya sekarang ini pasti paling banyak tentang kasus ijazah,” tuturnya sembari tersenyum.
Tidak lupa Christiandy juga memberikan pujian dan sekaligus saran untuk peningkatan kualitas produk di masa akan datang.
“Kalau bisa, kliping koran ini satu saja dibuat hard covernya. Selanjutnya, yang lain dibuat dalam bentuk DVD,” sarannya. Usai berkunjung, Christiandy menyalami para staf dan kemudian berfoto bersama.□Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...