Cornelis Buka Musrenbang Regional Kalimantan

JAKARTA--Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis membuka secara resmi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan tahun 2010 di Jakarta, Selasa (27/4).

Hadir Gubernur se Kalimantan, Bupati/Walikota se Kalimantan, Danrem 121/ABW, Kepala Dinas Pemprov se Kalimantan, anggota DPR RI/DPD RI, dan Ketua DPRD Provinsi se Kalimantan.
Dalam kesempatan tersebut Cornelis mengungkap masyarakat Kalimantan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Padahal pulau terbesar setelah Green Island ini memiliki sumber daya alam dan letak geografis yang strategis.
“Untuk itu diharapkan dengan Musrenbang ini dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat di Kalimantan melalui usulan program dan kegiatan pembangunan yang bersinergi, agar dapat dukungan dari pemerintah pusat melalui kebijakan pengangaran dalam APBN,” kata Cornelis.
Lanjut dia bahwa dalam musrenbang ini sangat penting sebagai media koordinasi dan konsultasi memperjuangkan program dan kegiatan bagi percepatan pembangunan Kalimantan. Bebeberapa pembangunan di Kalimantan, khususnya Kalbar disampaikan Cornelis guna mempercepat kesejahteraan. Diantaranya perbaikan jalan nasional, pengelolaan sumber energi untuk listrik, pengembangan kawaasna perbatasan, hingga usulan pembangunan pelabuhan internasional dan bandara internasional.
Staf Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Suripto mengatakan bahwa pengembangan Kalimantan merupakan hal yang sangat penting.
“Karena mendukung kinerja pembangunan nasional, apalagi Kalimantan merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam sangat besar letak geografis strategis mendukung keterkaitan antar wilayah di Indonesia,” ungkap Suripto mewakil Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Diharapkannya dengan Musrenbangreg Kalimantan ini dapat mendorong percepatan pembangunan perbatasan, peningkatan akses Kalimantan dan mendorong adanya kawasan andalan.
Pembangunan di Kalimantan sendiri masih diarahkan pada perkebunan, perikanan dan kelautan, pertanian secara luas dan pertambangan.
Sementara itu Dirjen Bina Daerah Departemen Dalam Negeri, Arif Rivani mengingatkan agar apa yang menjadi aspirasi daerah dapat sinkron dengan program nasional.
“Tahun ini bertepatan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang juga mengandung Rencana Pembangunan Daerah, sehingga apa yang dilakukan nyambung antara pusat dan daerah,” paparnya.
Musrenbang Kalimantan dilaksanakan selama satu hari. Diisi dengan pemaparan usulan prioritas pembangunan pulau Kalimantan tahun 2011 oleh Gubernur Kaltim, Awang Farouk. Dilanjutkan tanya jawab bersama narasumber Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementrian Pehubungan, ESDM, BUMN, Pendidikan, Kesehatan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertanian dan PT PLN.
Acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) oleh Gubernur se Kalimantan. Musrenbang ini juga menghasilakn rumusan yang akan dibawa pada Musrenbang Nasional pada Rabu (28/4) hari ini di Jakarta.(www.borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Kalbar Usulkan Pelabuhan Internasional

JAKARTA--Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Gundul/Pulau Temajo di Kalimantan Barat menjadi usulan prioritas pembangunan Kalimantan tahun 2011. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk dalam pemaparan program/kegiatan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan tahun 2010, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (27/4).

“Untuk usulan prioritas sistem transportasi nasional Kalimantan diusulkan pelabuhan Internasional di Temajo atau Tanjung Datok di Kalbar selain Banjarmasin, Balikpapan dan Tarakan,” ungkap Awang.
Sementara Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan bahwa pelabuhan Internasional di Kalbar sangat dibutuhkan dalam menunjang ekpor Crude Palm Oil (CPO) dari Kalbar.
“Tahun 2015 diperkirakan Kalbar akan booming CPO, pelabuhan itu diperlukan untuk mempermudah pengangkutan CPO keluar negeri,” kata Cornelis.
Selama ini CPO dari Kalbar sebelum di ekspor diangkut melalui kapal ke Dumai, Riau. Jika di Kalbar ada pelabuhan tersebut maka CPO akan dapat segera terangkut dan lebih ekonomis.
Berasarkan data yang ada Kalimantan memiliki lahan perkebunan sawit lebih dari 2 juat hektar, dengan produksi CPO diatas 5 juta ton. Ekspor CPO selama ini dengan rata-rata diatas 5 juta hektar pertahun melalui luar Kalimantan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, DL. Denny mengungkapkan pembangunan pelabuhan internasional di Kalbar masih dalam tahap survey awal.
“Masih dalam tahapan survey awal, termasuk mencari lokasi. Kita memang sangat membutuhkan pelabuhan ini untuk menunjang perkembangan produksi CPO,” kata Denny.
Dia memperkirakan dana membangun pelabuhan sepanjang 50 meter ini diperlukan sebesar Rp 7 triliun. Diharapkan ada investor yang membangun pelabuhan ini. “Sehingga tidak ada masalah kedepan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional,” ujarnya.
Guna merealisasikan pembangunan ini menurut Denny pihanya melakukan komunikasi kepemerintah pusat, dan semua forum di tingkat pusat selain ke DPD/DPR RI dari Kalbar. Berbagai upaya dilakukan termasuk menyampaikan masalah ini kepada Kamar Dagang dan Industri Cina yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Kalbar.
Rencanana pembangunan pelabuhan internasional di Kalbar telah diwacanakan beberapa tahun lalu. Sejak Gubernur Kalbar, Aspar Aswin wacana ini terus digulirkan. Namun hingga saat ini belum terealisasi karena besarnya biaya yang diperlukan.
“Kita harapkan tahun 2011 sudah dapat terealisasi karena wacananya sudah sejak lima tahun lali. Langkah-langkah sudah disiapkan dengan membawanya dalam musrembangnas dan masuk dalam prioritas musrembang regional Kalimantan,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalbar, Mulyadi H. Yamin.
Untuk itu dikatakan legislator partai Golkar ini pihaknya akan melakukan konsultasi ke Departemen Perhubungan guna membicarakan hal tersebut. Mengingat pengtingnya komitmen pemerintah pusat dalam pembangunan pelabuhan ini.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Serahkan Bantuan ke Masyarakat Sejiram

SEJIRAM--Gubernur Kalbar, Cornelis dalam kunjungan kerjanya ke Sejiram Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu (24/4) menyerahkan sejumlah bantuan ke masyarakat kecamatan tersebut.

Selain bantuan masyarakat, juga diserahkan bantuan untuk sekolah-sekoah di Kabupaten Kapuas Hulu, juga bantuan untuk Pemkab Kapuas Hulu.
Bantuan berupa dana pembangunan rumah ibadah (gereja), dan pembangunan sekolah. diserahkan juga bantuan ke rumah Betang Belibis yang terbakar beberapa waktu lalu.
Bantuan tersebut diserahkan langsung Gubernur ke masyarakatnya bertempat di halaman Pastoran, Paroki Santo Fidelis Sejiram.
Hadir juga ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny Frederika Cornelis, sejumlah pejabat Pemprov, Aanggota DPRD Kalbar dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Yoseph Alexander, beseta jajarannya.
Pada kesmpatan itu Cornelis meminta agar menjelang pemilukada yang dilakukan di enam daerah termasuk di Kapuas Hulu, agar masyarakat menjaga situasi yang sudah kondusif ini.
”Jangan mau diadu domba pilihlah sesuai nurani,” himbau Cornelis.
Dalam bidang pendidikan Cornelis meminta orang tua untuk menyekolahkan anaknya, karena jika tidak mampu secara ekonomi maka ada bantuan operasional sekolah (BOS) untuk bidang pendidikan.
Pada kesempatan itu, Cornelis sempat menyinggung soal perbatasan, terutama masyarakat yang mendiami daerah perbatasan dengan Malaysia, untuk waspada terhadap orang asing yang berpura-pura baik, karena dikuatirkan itu bisa seorang teroris.
"Jaga kondisi keamanan jangan mudah terpancing dengan isu yang tidak benar, apalagi ini daerah perbatasan," pungkas orang nomor satu di Kalbar itu.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Siap Buka Munas I Peradi

PONTIANAK--Sebagai tuan rumah, panitia tentu ingin pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) I Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Pontianak sukses.
Untuk itu, panitia pelaksana sudah mempersiapkan segala sesuatunya, diantaranya fasilitas transportasi dan akomodasi bagi peserta Munas. Rencananya, Munas dipusatkan di Hotel Grand Mahkota Pontianak, pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2010.

”Kalbar boleh bangga dipercaya sebagai tuan rumah, Munas ini akan diikuti 54 DPC Peradi se-Indonesia dengan anggota sekitar seribu orang yang akan kumpul di Pontianak,” ungkap W. Suwito, selaku sekretaris panitia pelaksana saat menghadap Gubernur Cornelis, Jumat (23/4).
Menurut Suwito, Munas Peradi ini adalah acara nasional, karenanya semua undangan diteken langsung Ketua Peradi Pusat Otto Hasibuan, SH, MM. Panita hanya mempersiapkan teknis pelaksanaan saja.
”Hari ini, (Jumat, red) kita menghadap Gubernur Kalbar, Cornelis untuk meminta kesediaan beliau membuka Munas Peradi bersama Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman,” tambah Tamsil Sjoekoer, SH selaku ketua panitia pelaksana.
Menurut Tamsil, Gubernur sangat berkepentingan dengan Munas Peradi. Sebab ada hal-hal urgan yang ingin disampaikannya, seperti pembelaan terhadap kaum lemah yang selama ini selalu menjadi korban apabila tersangkut masalah hukum.
Advokat sekaligus panitia yang audiensi dengan Gubernur, selain Tamsil dan Suwito, hadir juga Masnen Gustian, SH, MH, Mujakir Dolmanan, SH, Agustinus Ambo Mangan, SH, MH dan Zainuddin, SH. Mereka diterima sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat di ruang kerja Gubernur.
Setelah menerima surat undangan Peradi yang ditandatangani Otto Hasibuan, kepada panitia Gubernur Cornelis menyatakan kesediaannya membuka Munas I Peradi yang diadakan di Bumi Khatulistiwa itu.
Bukan hanya membuka, Gubernur juga berkenan menjamu para Advokat se-Indonesia itu di Istana Rakyat--Pendopo Gubernur pada penutupan nanti.
Pada kesempatan itu, Cornelis banyak memberi masukan kepada panitia terkait Munas, diantaranya soal aturan atau lembaga yang banyak berbenturan dengan UUD 1945. diantaranya lembaga yang berbenturan itu adalah lembaga Ad Hoc yang kini banyak dibentuk.
Menurut Cornelis, pemerintah membentuk Ad Hoc justru untuk menabrak aturan yang sudah ada. Bahkan UU yang lebih tinggi ditabraknya.
Cornelis menambahkan, selain Ad Hoc, ada lagi satgas itu satgas ini.
“Kalau dibentuk satgas, lalu apa kerja Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman? Mereka itu lembaga resmi, kalau mau diperbaiki, jangan bentuk macam-macam yang bikin tabrak sana tabrak sini, tapi benahi orang-orangnya, sebab lembaganya tidak salah,” kata Cornelis di hadapan para pengacara ternama di Kalbar tersebut.
Karena itu lanjut Cornelis, dirinya sangat berkepentingan dengan Munas Peradi tersebut, dia ingin menyampaikan hal-hal yang terkait kepentingan orang banyak. Terutama kepentingan kaum termarjinalkan itu.
”Mudah-mudahan apa yang disampaikan kelak bisa menjadi masukan dalam Munas Peradi sebelum sebuah rekomendasi untuk dijalankan pemerintah dan penegak hukum di negeri ini,” kata Cornelis.
Peradi sendiri terbentuk karena adanya kesepakatan seluruh advokat di Indonesia yang tergabung dalam delapan organisasi untuk membentuk Peradi, yakni IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI.
Tamsil menjelaskan bahwa Peradi merupakan organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 18/2003 tentang Advokat. Peradi didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Sedangkan menurut Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.
Peradi terbentuk setelah melalui musyawarah diantara pimpinan delapan organisasi advokat yang telah mendapatkan mandat dari seluruh anggota mereka, baik melalui musyawarah nasional (Munas), musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), ataupun melalui pertanggungjawaban di akhir masa kepengurusan masing-masing.
Peradi mempunyai tujuan menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya.

Baca Selengkapnya...

MUSRENBANG SINTANG

Gubernur Cornelis memberikan pengarahan kepada peserta Musrenbang yang dilaksanakan Kabupaten Sintang, Senin(29/3). Musrenbang dibuka oleh Bupati Sintang Milton Crosby untuk menyusun RKPD Kabupaten Sintang tahun 2011.

Baca Selengkapnya...

Menhut: Revisi Tata Ruang Tunggu Usulan Gubernur

Pontianak--Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah berupaya menertibkan ekspansi agresif perusahaan perkebunan, yang kini mulai merambah kawasan hutan lindung maupun hutan konservasi.

“Perusahaan perambah hutan lazimnya menggunakan modus operandi mengganti nama perusahaan, menebang pohon membakar hutan dan menanam kelapa sawit,” terang Zulkifli Hasan ketika kunjungan kerja bersama Wapres Boediono dan beberapa Menteri KIB II di Kalbar, 26-27.
Dirinya telah menginstruksikan seluruh Gubernur maupun Bupati untuk segera menginventarisi dan mengidentifikasi serta memberikan peringatan, kepada setiap perusahaan perkebunan agar menghentikan aktifitas perambahan kawasan hutan lindung.
Sanksi pidana 10 tahun bagi pelaku perambahan hutan, merupakan upaya untuk mempertegas pelaksanaan penertiban di kawasan hutan lindung.
Sebelumnya Kabid Perlindungan Hutan dan Konservasi, Soenarno, mengakui memang banyak pelangaran yang dilakukan perkebunan kelapa sawit di Kalbar, seperti di Bengkayang dan Sanggau, hanya sekarang dalam proses penyidikan, datanya pun sudah disiapkan.

Revisi Tata Ruang
Sementara menyangkut rencana Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalbar menurut menteri dari PAN itu masih menunggu penyampaian dari Gubernur Kalbar.
Kata Zulkifli, saat ini masih menunggu laporan dari Gubernur Kalbar, Jika telah diserahkan, maka usulan dikaji kembali oleh tim teknis, baru kemudian menerjunkan tim terpadu ke daerah, untuk meninjau tipologi wilayah dengan mengacu peta hasil kajian tim teknis, katanya.
Disamping mengkaji wilayah yang diusulkan untuk mengalami perubahan status peruntukan lahan, tim terpadu juga mempertimbangkan dampak ekologis dan ekonomis dari perubahan kawasan. Jika semua sudah rampung, maka usulan Revisi RTRWP dibahas di DPR, untuk disahkan menjadi suatu payung hukum.
Gubernur Kalbar, Cornelis, ketika memimpin dialog dengan Wapres, di Istana Rakyat Pendopo Gubernuran, juga menjelaskan, sampai saat ini masih menunggu penandatanganan oleh para bupati, karena ketika diundang beberapa waktu lalu hanya dua bupati yang datang, yakni Ketapang dan Landak, yang lain hanya mengirimkan utusan, sementara penandatanganan tidak bisa diwakilkan.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Wapres Tanam 75 Ribu Pohon

Sebelum mengakhiri kunjungan kerjanya di Pontianak, Kalbar, Wapres Boediono bersama tujuh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, melakukan penanaman 75 ribu pohon—untuk mendukung program nasional penanaman satu miliar pohon di seluruh Indonesia.

Penanaman pohon itu sebagai antisipasi tentang perubahan iklim dunia. Kalbar salah satu paru-paru dunia, sudah selayaknya melakukan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia.
“Negara-negara di dunia ini sangat mengharapkan keikut sertaan masyarakat Kalbar, karena ini suatu bentuk pengorbanan demi keselamatan dunia,” kata Boediono saat penanaman simbolis 75 ribu bibit pohon di Taman Pantasia, Kabuaten Kubu Raya, Jalan A Yani II, Sabtu (27/03).
Menurut Boediono sebagai salah satu tanggung jawab masyarakat Kalbar terhadap dunia untuk, maka menanam pohon adalah upaya mencegah terjadinya perubahan iklim. Sebab Kalbar tidak bisa serta merta melepas tanggung jawab sebagai masyarakat dunia. Namun disamping itu dirinya menyatakan masyarakat dunia harus mengetahui, bahwa untuk melaksanakan kegiatan besar itu, haruslah didukung dengan dana yang tidak sedikit pula.
“Untuk itu kita perlu melakukan perundingan untuk perubahan iklim kepada masyarakat internasional,” ungkap Boediono.
Menurutnya, Indonesia telah cukup aktif dalam menjembatani proses penanganan perubahan iklim akibat pemanasan global seperti yang telah diprediksikan oleh para ilmuwan, cara yang paling efektif bagi kata Boediono, adalah dengan cara menanam pohon, dan ini bukanlah hal yang sulit bagi masyarakat Kalbar, katanya.
Mentri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan, masih terdapat 120 juta Ha atau hampir 50% hutan Kalbar dalam keadaan krisis dan 500 ribu Ha yang harus dikelola bersama rakyat karena baru 200 Ha, yang dilakukan. Utuk itulah dirinya mengharapkan dengan adanya program ini bisa mempercepat penyelamatan iklim dunia.

Kunjungi SMK 3
Selanjutnya Wapres didampingi ibu Herawati Boediono mengunjungi SMK 3 di Jalan S Parman Pontianak. Dalam kesempatan itu Wapres yang juga didampingi Menteri Pendidikan Nasional, M Nuh mengungkapkan pendidikan di daerah ini masih tertinggal dari provinsi lainnya, yakni menempati rangking 4 dari 33 provinsi.
“Saya terus terang prihatin mendengar dan melihat indikator-indikator pendidikan di Kalbar masih jauh tertinggal. Namun ini bukan serta merta komunitas pendidikan Kalbar harus patah hati, tapi justru memacu untuk mengejar ketertinggalan. Dan itu butuh tekad yang kuat serta niat yang tulus,” kata Boediono dihadapan para guru dan praktisi pendidikan di Kalbar.
Boediono mengakui memang masih banyak daerah-daerah tertinggal khususnya Provinsi Kalbar pada bidang pendidikan yang ditandai dengan macam-macam kekurangan pada setiap sektornya, seperti sarana dan prasarana bangunan serta jumlah guru yang belum merata. Untuk itu Pemerintah akan bekerja keras mengupayakan percepatan pertumbuhan dunia pendidikan di daerah.
“Harus ada arah yang jelas dan langkah yang tegas ke arah perbaikan tersebut. Kepedulian dari pemerintah pusat jangan diragukan lagi, karena tugas Negara harus melaksanakan tanggungjawabnya untuk menyiapkan generasi muda yang cerdas bermartabat,” papar Boediono.
Sebelumnya acara seremoni dihariri 200 siswa dari SMA /SMK/MA se Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Dalam kesempatan itu Wapres memberi bantuan beasiswa dibawah kementrian BUMN, diantaranya PT Pertaminan untuk 1750 siswa sebesar RP. 1.162.500 yang diterima Kadis Pendidikan Provinsi Kalbar, A Akim. Kemudian penyerahan 2 mesin genset dari PT Pelindo 2 kepada SMK 3 senilai Rp 250 Juta dan 15 unit komputer senilai Rp. 90 Juta yang diterima Walikota Pontianak, serta dan pemberian beasiswa kepada pelajar kurang mampu dari Kementrian Agama MI, MTS, MA sebesar Rp. 10.898.640.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Boediono Puji Keberhasilan PNPM di Kalbar

Pontianak--Dinilai berhasil, pemerintah akan terus lanjutkan PNPM mandiri. Di Kalbar PNPM sudah menjangkau 174 kecamatan dengan dana Rp 276,367 miliar

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah contoh demokrasi pada tingkat akar rumput. Sebab program ini dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Demikian kata Wakil Presiden RI, Boediono, Jumat (26/3) saat menyerahkan bantuan PNPM mandiri di Dusun Keramat, Desa Kuala Dua, KKR.
“PNPM adalah program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat,” katanya.
Dikatakannya salah satu kebijakan yang akan terus dilakukan oleh Kabinet Indonesi Bersatu II adalah membuat program pembangunan yang masyarakat dapat ikut serta di dalamnya. Inilah keunggulan dari PNPM di mana proyek-proyek pembangunan dilakukan oleh masyarakat sendiri.
“Selama ini proyek PNPM mandiri baik pedesaan maupun perkotaan umumnya berhasil,” tegasnya.
Diungkapkan Boediono keberhasilan PNPM tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang sangat besar. Dalam program ini pemerintah hanya memberikan dana sementara pelaksanaan program dikelola oleh masyarakat.
PNPM juga merupakan program pembangunan yang langsung menyentuh rakyat karena dana pembangunan dapat langsung dirasakan oleh rakyat tanpa birokrasi yang ribet.
“Saya minta masyarakat harus mengawal program ini agar program ini benar-benar berbasis pada pembangunan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Cornelis mengatakan PNPM sudah menjangkau 174 kecamatan di seluruh Kalbar dengan alokasi dana Rp 276,367 miliar terdiri dari APBN Rp 213,517 miliar dan APBD Rp 60,890 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendanai 1.679 kegiatan masyarakat di berbagai bidang dengan alokasi dana Rp 183,294 miliar atau 75,93 persen dari total dana alokasi untuk PNPM.
“Dana PNPM digunakan masyarakat untuk pembangunan jalan perkampungan, pembangunan sarana pedesaan, pembangunan Posyandu, jembatan dan penyediaan air bersih. Sebagian lagi untuk kegiatan ekonomi produktif berupa pengembangan usaha produktif,” jelasnya.
Sementara dana lain dialokasikan untuk simpanan kelompok sebesar Rp 35,037 miliar atau 14,5 persen, pendidikan Rp 48,67 miliar atau 4,15 persen, kesehatan Rp 17,447 miliar atau 8,80 persen.
Cornelis mengungkapkan contoh keberhasilan PNPM adalah pembangunan jembatan beton Kuala Dua yang akhirnya dapat membuka akses tumbuhnya perekonomian masyarakat di dusun-dusun sekitar Kuala Dua.
“Manfaat lain dari adanya PNPM adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat,” jelasnya.
Melalui PNPM ini, lanjut Cornelis diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dengan membuat penganggaran yang berbasis pada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, beberapa orang dari berbagai kelompok usaha menerima bantuan dana PNPM.
Mereka yang mendapatkan dana PNPM dari BRI adalah Suryadi, pembuat kerupuk yang mendapat bantuan Rp5 juta dan Syarifah Nurjanah, pengusaha minuman yang mendapat bantuan Rp 4 juta untuk mengembangkan usahanya.
Dari BNI, bantuan dana PNPM diberikan kepada Usmar, pengusaha sembako. Ia mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta dan Fahrudin, pengusaha jasa warnet yang mendapatkan bantuan Rp 25 juta.
Bank Mandiri memberikan bantuan dana PNPM kepada Suryanto, pengumpul barang bekas yang mendapatkan bantuan Rp 30 juta dan Aminudin, pedagang ayam yang mendapatkan Rp 100 juta untuk mengembangkan usahanya.
Sementara itu, Bank Tabungan Niaga memberikan bantuan kepada Hanafi, pengusaha kerambah ikan. Ia mendapatkan dana Rp 45 juta dan Hamki, pengusaha industri Lindah Buaya yang mendapatkan dana Rp 85 juta. Bank Bukopin memberikan bantuan PNPM kepada PT Mekar Arja Jasa yang mendapatkan dana sebesar Rp 200 juta dan PT Marlin Indah yang mendapat bantuan sebesar Rp 180 juta. Bank Syariah Mandiri memberikan bantuan PNPM-nya kepada Iswanto, pedagang dan pengusaha perbaikan Ac. Ia mendapat dana sebesar Rp 200 juta dan CU Sarana Karya mendapatkan bantuan Rp 500 juta.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...