Tes CPNS Kalbar Serentak

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Agar ada sinkronisasi pelaksanaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di seluruh kabupaten/kota, badan kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Kalbar mengundang BKD kabupaten/kota rapat koordinasi sekaligus memperkenalkan Tim Universitas Indonesia yang akan dijadikan mitra rekruitmen CPNS 2009.
Demikian disampaikan kepala BKD Provinsi Kalbar, Lensus Kandri di Pontianak Jumat (2/10).

“Pada prinsipnya, pemprov ingin ada kesamaan persepsi dan jalinan koordinasi yang baik guna menekan munculnya permasalahan ketika pelaksanaan rekrutmen. Kita semua sudah sepakat bahwa pengadaan CPNS kali ini harus semakin berkualitas,” terang Lensus.
BKD provinsi juga meminta BKD kabupaten/kota segera menyampaikan formasi rekrutmen yang dibutuhkan termasuk jalur honorer maupun jalur umum guna pelaksanaan evaluasi di tingkat provinsi.
Rekrutmen CPNS 2009 menurut Lensus akan dilaksanakan serempak di seluruh Kalbar. Namun, kepastian waktu masih belum ditentukan karena masih menunggu penetapan formasi dari Menpan.
“Kita rencanakan Oktober ini. Tanggalnya belum tahu, menunggu dulu penetapan formasi dari Menpan. Soalnya ada beberapa perubahan formasi dan banyak daerah yang belum ditetapkan. Di kabupaten/kota pun baru Sekadau yang sudah,” ungkap Lensus.
Mengenai syarat-syarat pengajuan lamaran, menurutnya masih sama dengan rekrutmen tahun lalu, aturan belum diubah. Untuk penerimaan CPNS di tingkat provinsi, akan direkrut 376 orang, 230 orang melalui jalur honorer dan 146 orang melalui jalur umum. Jalur umum tersebut 75 tenaga kesehatan dan 71 tenaga teknis.
“Untuk yang di kabupaten/kota kita belum tahu jumlahnya karena belum ada laporan. Makanya tadi kita minta supaya masing-masing BKD kabupaten/kota secepatnya menyampaikan laporannya,” ujar Lensus.

Kerjasama dengan UI
Dalam rapat koordinasi yang sama, BKD provinsi dan kabupaten/kota juga mendengarkan pemaparan dari pihak Universitas Indonesia (UI) yang direncanakan sebagai mitra dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS 2009 nanti.
Menurut Lensus, pemprov menawarkan ke kabupaten/kota untuk bermitra dengan UI, tetapi keputusan akhir tergantung pada kebijakan masing-masing daerah, pemprov hanya memfasilitasi saja, kata Lensus.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Menuju Zero Accident, Tindak Kendaraan Lebihi Kapasitas

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menargetkan zero accident (ZA) di bidang perhubungan. Saat ini angka kecelakaan menurun signifikan.
Tahun lalu terjadi 119 kasus kecelakaan, tahun ini hanya 42 kasus, dan ini menjadi bukti kinerja aparat pemerintah dan peran serta masyarakat sangat menentukan.

Hal tersebut disampaikan Christiandy usai menjadi inspektur upacara memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang sedianya diperingati, 17 September 2009 lalu.
Christiandy berharap kedepan masyarakat sebagai pengguna jalan bisa mematuhi aturan lalu lintas, sehingga bisa semakin menekan anggka kecelakaan dan target zero accident tercapai.
”Masalah kecelakaan lalu lintas harus menjadi perhatian pemerintah, terutama tata cara sopan santun di jalan raya dipatuhi sehingga target zero accident tercapai,” terang Christiandy.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, DL Deni, mengatakan untuk mencapai target ZA pihaknya bersama aparat kepolisian selalu sosialisasi agar para pelaku mulai dari bisnis transportasi sampai konsumen agar tertib.
Walau demikian ada saja masyarakat yang belum sadar “Seperti masalah helm saja di Pontianak kalau di pinggir kota sudah tidak menggunakan helm jadi ini yang tidak disadari, padahal berbahaya karena jalan di Pontianak rata-rata sudah beraspal,” terang Deni.
Begitu juga di bis banyak juga yang naik di atap, dengan alasan takut mabuk, atau penuh. Hal ini sangat berbahaya.
Untuk itu aparat tetap akan melakukan penindakan, terhadap yang melanggar, terutama yang menjadi tanggung jawab dinas perhubungan, seperti muatan berlebihan baik orang maupun barang.
Deni juga menghimbau ke jajarannya agar tegas dalam menindak kendaraan angkutan barang dan orang yang melebihi kapasitas. (Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Organisasi Keagamaan Berperan Turunkan Kemiskinan

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Peran pemerintah merajut kebersamaan melalui program-program keagamaan dalam pembinaan umat beragama di Kalbar, terutama mewujudkan masyarakat Kalbar yang beriman dan beragama merupakan implementasi visi dan misi yang harus terus diwujudkan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, pada acara pertemuan koordinasi pembinaan kualitas dana sosial keagamaan di provinsi Kalbar, Rabu (30/9) di Pontianak.

Menurut wagub, pondasi kehidupan beragama yang kokoh menjadi pilar utama dalam pembangunan masyarakat yang berketuhanan dan berkeadilan, sehingga hasil-hasil pembangunan manusia Kalbar menjadi berarti dan memberikan perubahan-perubahan yang signifikan pada arah lebih baik.
Hal itu juga merupakan implementasi perda nomor 13 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kalbar tahun 2008-2013.
“Peran lembaga/organisasi keagamaan dalam membina kehidupan beragama merupakan kekuatan dan elemen paling dasar untuk membawa bangsa ini keluar dari kemiskinan, kemelaratan dan kebodohan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera,” terang Wagub.
Terkait itu, Christiandy juga mengungkapkan masuk dalam 10 besar provinsi yang berhasil menekan angka kemiskinan. Data Pemprov menyebutkan Penduduk miskin Kalbar, 2008 adalah 508,8 ribu jiwa atau 11,07 persen dari jumlah penduduk kalbar, sedangkan 2009 berjumlah 434,7 ribu jiwa atau 9,30 persen. Sehingga angka penduduk miskin mengalami penurunan 1,77 persen.
Kedepan, untuk semakin menurunkan angka kemiskinan, Christiandy menambahkan, perlu kerja keras semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan saya memandang lembaga-lembaga keagamaan dapat menjadi salah satu mitra pemerintah Provinsi/Kota menanggulangi kemiskinan, mengingat potensi dana pribadi dan dana umat beragama di kalbar sangat besar, bila dikelola baik akan menjadi salah satu sumber dana dalam upaya menanggulangi kemiskinan.
Peran lembaga keagamaan antara lain sepertidalam Islam ada zakat, waqaf, infaq, shadoqah dan qurban. Dalam Kristen Protestan ada derma, kolekte, persepuluhan dan persembahan akhir tahun. Begitu juga dengan Kristen Katolik ada derma, kolekte, APP, aksi natal dan sebagainya. Dalam Hindu ada derma punia, sementara Budha menyumbang dana paramitha dan sebagainya.
“Bila potensi ini dikelola dengan baik maka sumber dana sangat besar bila diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di Kalbar maka kemiskinan bisa ditanggulangi,” terang Wagub.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Pelantikan Dewan, Gubernur Bacakan Sambutan Mendagri

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Caleg terpilih hasil pemilu 2009 sudah dilantik sebagai anggota DPRD Kalbar, Senin (28/9). Ratusan orang berkumpul di gedung DPRD Kalbar jalan A. Yani Pontianak, pukul 09.00 wib pelantikan dimulai. Pelantikan yang termasuk dalam paripurna DPRD Kalbar 2004-2009 mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Satu per satu tamu undangan yang masuk ke dalam ruang sidang diperiksa menggunakan metal detector.

Sidang paripurna dimulai dengan pembukaan yang dipimpin oleh anggota DPRD Kalbar periode 2004-2009, Zulfadhli. Dalam sambutannya Zul juga melaporkan perjalanan DPRD Kalbar selama lima tahun. Diantarannya yang dijelaskannya yakni jumlah perda yang telah disahkan selama lima tahun.
Dalam kesempatan itu, Zulfadhli juga mengingkan agar anggota dewan yang terpilih kembali dapat mengembangkan potensi yang ada dan melanjutkan kerja yang telah dilakukan sebelumnya.
“Pengetahuan, pengalaman yang didapat selama lima tahun hendaknya ditularkan ke dewan yang baru. Yang tidak bertugas lagi semoga dapat sukses lagi. Apa yang telah dilakukan dapat diteruskan,” kata Zul yang menjadi anggota DPR RI.
Usai Zulfadhli menyampaikan pembukaan, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan tentang peresmian pemberhentian dan penganggkatan anggota DPRD Kalbar dari Menteri Dalam Negeri. Surat bernomor 161-61-657 tahun 2009 tersebut dibacakan Sekretaris DPRD Kalbar, Bambang S. Soerachmat.
Setelah itu dilakukan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kalbar periode 2009-2014. Prosesi pengambilan sumpah janji serta pelantikan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar, IB. Ngurah Samya. Masing-masing anggota berkelompok sesuai dengan agamanya masing-masing.
Setelah dilantik, anggota DPRD lama meninggalkan kursi dewan dan duduk di kursi undangan. Sedangkan anggota dewan baru duduk di kursi dewan yang berada di tengah ruangan. Anggota dewan baru tampak berebutan memilih duduk di kursi paling depan.
Setelah itu rapat paripurna dilanjutkan oleh ketua dan wakil ketua pimpinan sidang sementara. Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli sebagai pimpinan sidang lama menyerahkan palu sidang sebagai simbolis pergantian kekauasaan. Setelah itu Zulfadhli duduk pada jajaran muspida. Sidang dilanjutkan oleh pimpinan sementara M. Kebing L dari PDIP dan Ibu Hadiah Suaka dari partai Golkar. Pada prosesi tersebut pimpinan sementara membacakan pidato pertamanya.
Setelah itu Gubernur Kalbar, Cornelis membacakan sambutan menteri dalam negeri. Dalam sambutan tersebut disebutkan sebagai penyelenggara pemerintah daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemda.
“Artinya tidak saling membawahi, memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Hubungan yang demikian secara operasional bermakna bahwa DPRD adalah mitra kerja pemda dalam membuata kebijakan daerah,” kata Menteri Dalam Neger, Mardianto dalam sambutannya yang cibacakan Cornelis.
Pelantikan anggota DPRD periode 2009-2014 tersbeut dihadari pimpinan SKPD, Muspida, Konsulat Malaysia, tokoh masyarakat, mantan-mantan pmpinan DPRD, para mantan Sekretaris DPRD, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Kalbar. Tampak hadir diantaranya Walikota Pontianak, Sutarmidji, Bupati Ketapang, Morkes Effendi, Kapolda Kalbar, Erwin TP Lumban Tobing dan pejabat lainnya.
Namun, anggota DPRD periode 2004-2009 hanya sebanyak 38 orang saja yang hadir dari total 54 anggota. Termasuk tujuh orang anggota dewan yang dilantik kembali karena terpilih dalam pemilihan legislative April kemarin.
Zainuddin Isman, anggota dewan lama mengatakan tidak mengetahui keberadaan rekan-rekannya yang lain.
“Mungkin ada aktifitas lain yang lebih penting. Kalau saya walau dalam kondisi sakit tetap hadir karena menganggap acara ini sangat penting,” ujarnya.(Rizky Wahyuni)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Tidak Puas Kinerja BPN, Lahan Tumpang Tindih

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Permasalahan kepemilikan tanah di Kalbar sampai sekarang belum kunjung selesai, termasuk sengketa lahan perusahaan yang diperuntukan bagi perkebunan skala besar, sehingga menimbulkan konflik di masyarakat.
Seperti halnya di desa Semunying Jaya Bengkayang, sampai sekarang belum ada penyelesaiananya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) lembaga sah mengurus kememilikan tanah di negara ini belum bisa menuntaskan.

Gubernur Kalbar Cornelis, usai menjadi inspektur upacara HUT Agraria nasional ke-49 di Pontianak, Senin (28/9) menyatakan belum puas dengan kinerja BPN dalam mengurus hak milik tanah masyarakat Kalbar. “Sebagai pembuat kebijakan dan keputusan apa yang dilakukan BPN belum puas, karena banyak persoalan pertanahan masa lalu belum klear,” ujar Cornelis.
Namun menurut mantan bupati Landak itu, peristiwa masa lalu jangan dibuat tenggelam dan tidak berbuat, untuk arah perbaikan, “ Walau saya belum puas namun ayo kita berbuat agar lebih baik lagi. Nah, ini yang kita lakukan, termasuk memperbaiki manusianya, yang tidak mau memperbaiki diri tinggalkan,” tegas Cornelis.
Ia juga mengungkapkan kalau Pemprov Kalbar juga sudah bekerjasama dengan BPN RI, hanya perlu pembenahan apa yang dicapai sekarang belum optimal, masih harus berjuang terus, sekalipun sudah 600 persen tercapai, demikian dikatakannya.

Tumpang tindih lahan
Terkait maraknya isu tumpang tindih lahan,Gubernur mengatakan, tumpang tindih lahan tidak ada. Hanya saja ketika perusahaan diberi ijin lokasi, wajib mengadakan survey dan penelitian selama kurun waktu diberikan.
“Permasalahannya selama ini yang terjadi ijin lokasi diberikan dianggap itu sudah menjadi dasar dan tidak perlu lagi melakukan survey dan penelitian, sehingga tidak tahu apa yang ada di dalam lahan yang diberikan ijin,” ujar Cornelis.
Ia menghimbau kalau terjadi over leping dan tumpang tindih dengan perusahaan lain bisa dibicarakan dengan BPN, karena peta lahan semua ada di BPN. “Kita dukung BPN untuk memperbaiki semuanya,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Kepala kanwil BPN Kalbar Emmiel Ae Poluan mengatakan, tanah di Kalbar semuanya sudah terovukasi, tapi belum termanfaatkan secara optimal disini baru lima persen saja. Kalau dilihat untuk cadangan pembangunan sudah penuh tidak ada sejengkal tanah yang tidak aja ijin pemanfaatannya, hanya saja baru 25 persen peruntukannnya sudah benar.
Terkait tumpang tindih lahan, Emmiel mengakui, hal tersebut hasil kegiatan masa lalu, salah satunya tidak ada peta dasar sebagai acuan, masih menggunakan kordinat lokal untuk memastikan letak tanah itu sehingga tidak tahu benar atau tidaknya. Selain itu yang memiliki sertifikat 70 persen tidak memanfaatkan, sehingga untuk batas tanah yang dipegang sertifikat tidak terpelihara.
Baru di desa yang bersangkutan dan kelurahan tidak ada register sehingga orang dengan seenaknya mengakui kepemilikan tanah. Patok tidak ada, seharusnya kepemilikan tanah harus ada tanda batas, “masa orang lain masuk dibiarkan saja,”. Jangan dibiarkan kalau orang masuk, memang pegawai kita dulu kurang professional dalam melaksanakan kegiatan harusnya orang teknis harus ngerti disini pernah ngukur.
Kedepan, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah dilaksakan berdasarkan asas “Kontradiktur delitimasi”, maksudnya adalah dalam pemasangan patok atau tanda batas bidang tanah harus diusahakan berdasarkan penunjukkan batas oleh pemilik bidang tanah dan sedapat mungkin disaksikan atau disetujui oleh pemilik bidang tanah yang bersebelahan, sehingga batas-batas bidang tanah tersebut sedapat mungkin terjamin kepastian hukumnya. Mungkin dulu tidak dijalankan dengan benar.
Untuk tahap awal, oleh BPN Kalbar pembenahan 25 hektar, harapan embrionya harus selesai dengan pasti di Blat 7 perbatasan Kubu Raya dengan kota Pontianak sekitar 25 hektar, ini berhasil dan didukung masyarakat, “Dengan punya sertifikat yang hakiki kita akan melebar dan berikutnya 14 akan kita siapkan baru berikut 6 blat, dengan perhitungan satu blat 25 hektar, jadi ukuran sudah pasti dengan menggunakan koordinat UTM (Universal Transvers Mercator ) jadi ada satu bentuk kordinat yang tidak bisa berubah lagi sama dengan foto satelit, sehingga peta dan ukuran kepemilikan tanah itu pasti,” terang Emmiel.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Masyarakat Industri Jangan Hanya Ngomong

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Kalbar Cornelis yang diundang Gubernur California Arnold Schwarzenegger ke Los Angeles pada 30 September-2 Oktober 2009 untuk menghadiri "Governors Global Climate Summit".
Kegitan tersebut juga mengagendakan tuntutan atas kompensasi negara industri terhadap daerah yang memiliki hutan. “Kita harus membela diri kita, Kalimantan pemilik hutan paling banyak, jadi kita mau konpensasinya jelas secara operasional, jangan (negara industri )hanya ngomong doang,” kata Cornelis di Pontianak, Senin (28/9).

Gubernur juga mengungkapkan kalau selama ini masyarakat yang memiliki hutan selalu ditangkap, dan tidak boleh mengambil hasil bumi sendiri, karena kebijakan negara industri.
Mantan bintang film laga itu mengundang daerah yang sangat berpotensi mendukung perubahan iklim. Tahun lalu, sekitar seribu peserta dari 53 negara hadir. Kegiatan tersebut menjadi pertemuan pendahuluan sebelum acara serupa yang lebih luas, yakni "Road to Copenhagen".
Sebanyak 31 gubernur dari delapan negara telah menandatangani deklarasi untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu, mereka membentuk komitmen bersama dan berbagi informasi mengenai penanganan pembalakan liar, penggunaan energi, transfer teknologi.
Sebelumnya Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalbar Darmawan, Jumat (25/9), mengatakan, selama ini sudah banyak skema tentang pemberian kompensasi untuk daerah yang dapat menyerap karbon. "Ada skema perdagangan karbon, tetapi sampai sekarang teknis pelaksanaannya belum jelas, misal penyaluran dalam bentuk korporat," kata Darmawan.
Darmawan menambahkan, untuk mengurangi perubahan iklim, yang perlu dilakukan adalah mengurangi kegiatan di sektor industri. Namun, negara-negara maju tidak menginginkan hal itu. "Negara-negara industri menekan kita untuk menjaga hutan karena hutan dapat menyerap karbon, sementara hutan mereka sudah habis," katanya.
Kalbar mempunyai beragam jenis kawasan hutan, dan ada yang masuk komitmen "Heart of Borneo". Gubernur Kalbar punya kewajiban menyejahterakan masyarakat lokal, salah satunya dengan memberdayakan potensi daerah, termasuk menjaga kekayaan alamnya.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...

55 Anggota DPRD Provinsi Dilantik

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Sebanyak 55 orang anggota DPRD Kalimantan Barat hasil pemilu legislative April 2009 lalu dilantik Senin (28/9) pagi ini. Sekretaris DPRD Kalbar, Bambang S. Soerachmat yang dihubungi Minggu sore kemarin mengatakan persiapan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan hingga sore ini sudah seratus persen. Mulai dari tata naskah, konsep pidato ketua DPRD, dan ruangan sudah seluruhnya siap,” kata Bambang.

Ruangan sidang di Balairung Sari DPRD Kalbar akan disterilisasi pada Minggu sore. Untuk mengantisipasi pengamanan satuan Brimob dari Polda Kalbar akan disiagakan menjaga Gedung DPRD Kalbar mulai Minggu malam.
Bahkan menurut Bambang sebanyak 1.300 lebih personil Kepolisian akan mengamankan jalannya prosesi pengambilan sumpah janji anggota DPRD masa bakti 2009-2014 ini.
“Informasi yang saya dapatkan untuk pengamanan, kepolisian akan menurunkan sebanyak 1.300 personil lebih. Dari Poltabes sekitar 700 personil dan sisanya 400 lebih dari Polda Kalbar,” jelas dia.
Selain pengamanan dari personel kepolisian, alat pendeteksi logam juga akan dihadirkan sebagai antisipasi keamanan. Setiap tamu undangan yang masuk mesti melewati alat tersebut selain menunjukkan undangan.
Bambang mengatakan sebanyak 550 undangan telah disebarkan. Terdiri dari unsure pimpinan SKPD, Muspida, Konsulat Malaysia, tokoh masyarakat, mantan-mantan pmpinan DPRD, para mantan Sekretaris DPRD, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Kalbar.
Seluruh undangan dipastikan akan menghadiri acara pelantikan ini, kecuali Bupati dan Ketua DPRD Landak dan Sanggau yang tidak akan datang. Karena juga akan melakukan prosesi yang sama yakni pelantikan anggota DPRD masing-masing Kabupaten.
Prosesi pengambilan sumpah janji serta pelantikan ini akan dilaksanakan dalam rapat paripurna terbuka DPRD Kalbar yang dimulai pukul 09.00 wib. Ketua DPRD Kalbar masa bakti 2004-2009, Zulfadhli akan memimpin jalannya sidang hingga pelantikan. Setelah itu rapat paripurna akan dilanjutkan oleh ketua dan wakil ketua pimpinan sidang sementara.
“Setelah pimpinan diserahkan ke pimpinan sidang sementara, Ketua DPRD Kalbar sebagai pimpinan sidang lama akan duduk pada jajaran muspida. sidang dilanjutkan oleh pimpinan sementara Bapak M. Kebing L dari PDIP dan Ibu Hadiah Suaka dari partai Golkar. Pada prosesi tersebut pimpinan sementara akan membacakan pidato pertamanya,” jelas Bambang.
Gubernur Kalbar, Cornelis dipastikan hadir dalam acara pelantikan ini. Sedangkan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kalbar masa bakti 2009-2014 akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar, IB. Ngurah Samya. Usai pelantikan akan dilaksanakan acara ramah tamah sekaligus halal bi halal.
Dari 55 anggota DPRD Kalbar yang baru tersebut, enam diantaranya wajah lama. Mereka adalah anggota DPRD Kalbar periode 2004-2009 yang terpilih kembali. Yaitu Awang Sofian Rozali dan Mulyadi Yamin dari Golkar, Setyo Gunawan dan Bonafatius Benny dari Demokrat, Toni Kurniadi dari PAN dan terakhir Suprianto dari PDS.
Kabid Humas Polda Kalbar, Suhadi yang dikonfirmasi mengatakan aparat kepolisian sudah menyiapkan pasukan untuk mengamankan pelantikan anggota DPRD Kalbar. “Pengamanan pelantikan akan menjadi tanggung jawab Poltabes Pontianak. Sementara Polda Kalbar hanya memback-up pengamanan yang dilakukan Poltabes Pontianak,“ ujarnya.
Dikatakan Suhadi sampai hari kemarin belum ada pihak-pihak yang melapor ke kepolisian bahwa akan menggelar demontrasi saat pelantikan, sehingga belum bisa dipastikan ada demo atau tidak, jika ada demo tanpa ijin di bubarkan. Sesuai UU yang berlaku jika ada pihak yang berdemontrasi tanpa melapor pada aparat kepolisian berarti illegal dan aparat kepolisian berhak membubarkan demontrasi tersebut.
“Jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi saat pelantikan anggota DPRD Kalbar harus segera melapor ke kepolisian,kalau tidak mau dibubarkan saat demo” tegasnya.(Rizky Wahyuni/Tantra)

Baca Selengkapnya...

Senin, Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kalbar

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Proses persiapan pelantikan 55 wakil rakyat untuk DPRD Provinsi Kalbar sudah masuk dalam tahap akhir. Sesuai jadwal, Senin (28/9) pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kalbar, hasil pemilu legislatif pada 9 April 2009 lalu.

Hal yang bersangkutan dengan protokoler pengambilan sumpah janji calon anggota legislatif terpilih periode 2009-2014 itu tidak ada masalah lagi, termasuk SK pergantian calon dewan yang meninggal dunia maupun yang tersangkut ijasah palsu.
”Semua sudah siap 90 persen tata naskah dan seluruh calon anggota dewan yang akan dilantik sudah menerima undangan pelantikan, besok (hari ini) gladi bersih pelantikan,” terang Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar, Bambang S. Soerahmat di Pontianak, Jumat (25/9).
Disinggung mengenai karantina seperti yang diberlakukan bagi anggota DPR RI, Bambang menjelaskan tidak ada karantina, dan Sekwan juga tidak menyediakan akomodasi dan penginapan bagi calon anggota DPRD yang akan dilantik.
Bambang juga mengingatkan, karena kapasitas ruang sidang DPRD hanya mampu menampung 500 orang maka calon anggota yang akan dilantik hanya bisa membawa serta istri dan satu anak saja.(Hentakun)

Baca Selengkapnya...