Stop Pertanyakan Nasionalisme Tionghoa

CHRISTIANDY: KAMI BUKAN CHINA


OPEN HOUSE
Gubernur Kalbar Cornelis beserta keluarga berkunjung ke rumah Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya yang merayakan Imlek, Senin (26/1). FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
============
Budi Rahman
Borneo Tribune, Pontianak

Langit kota diwarnai bunga api, membawa keriangan anak negeri. Meski beda adat dan tradisi mereka bangga menjadi anak negeri.
Suasana perayaan pergantian tahun menjelang musim semi berlalu semarak di seluruh penjuru kota. Tahun baru Imlek 1560 di Kota Pontianak menghadirkan kemeriahan dan kesenangan bagi yang merayakan atau sekedar turut menyaksikan. Pemandangan dan kesemarakkan itu terpancar sejak hari menjelang senja.

Perayaan Imlek masyarakat Tionghoa di Kalbar seperti menemukan momentumnya tahun ini. Meski sempat diwarnai riak-riak kecil dengan adanya ancaman gesekan sosial di level grass root malam perayaan Imlek tetap berjalan meriah. Tradisi yang mewarnai datangnya hari besar warga Tionghoa itupun tersaji indah.
Pesta kembang api hampir semalam suntuk menghiasi langit Kota Pontianak. Sambut menyambut cahaya kembang api membuncah seperti pelangi di malam hari. Tak terhitung jumlah titik dan jumlah nyala kembang api yang menjadikan langit Kota Pontianak indah di malam itu.
Pendopo Gubernur Kalbar di Jalan Ahmad Yani menjadi salah satu sentra peluncuran kembang api di malam tahun baru Imlek. Gubernur, Wakil Gubernur dan sejumlah pejabat teras provinsi hadir pada malam itu. Seperti halnya pada malam-malam istimewa bagi warga Kalbar penganut agama dan tradisi lainnya, malam Imlek juga dirayakan di rumah rakyat itu. Barongsai, kembang api, lampion dan simbol-simbol etnik Tionghoa lainnya ditata dengan indah.
Sejak naiknya Cornelis sebagai orang nomor satu di Kalbar, semua entitas diberikan ruang gerak dan kebebasan berekspresi yang sama porsi dan perhatiannya. Tidak muncul kesan diskrimasi dan “penganak emasan” terhadap salah satu entitas. Itu terlihat dengan mata telanjang, nyata dan bukan sekedar retorika.
Terbukti, pada saat Natal, Gubernur yang seorang Dayak--Katolik ini merayakannya dengan wajar di Pendopo. Pun begitu pada saat Idul Fitri, ia yang bukan seorang Muslim tetap ikut memfasilitasi perayaan itu di Pendopo. Bersama Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli, pada malam takbiran ia membunyikan meriam karbit di Pendopo. Meriam karbit sebuah tradisi orang Melayu-Islam menyambut Lebaran ia “gotong” ke Pendopo. Ini belum pernah terjadi pada gubernur-gubernur Kalbar sebelumnya.
Lebaran, Natal, Imlek atau hari besar lainnya merupakan media, ruang untuk mengekspresikan keyakinan dan kegembiraan para penganut agama atau budaya. Ia menjadi sebuah penyaluran terhadap ekspresi keyakinan dan keimanan para penganutnya. Sudah selayaknya memang bagi Negara yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan memberikan kemerdekaan bagi warganya untuk merayakan hari besar itu.
Perayaan Imlek di Indonesia paska gerakan reformasi semakin mendapatkan ruang yang luas. Kebijakan pemerintah di zaman Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang mencabut Kepres yang mengekang kebebasan dan adat istiadat masyarakat Tionghoa di Indonesia menjadi momentum bangkitnya budaya Tionghoa di Indonesia.
Membincang tentang ruang ekspresi warga Tionghoa di Indonesia memang tidak bisa lagi berangkat dari paradigma zaman kolonial. Di zaman penjajahan prasangka dan kecurigaan antar entitas menjadi panglima dan struktur politik yang dibangun oleh penjajah. Dengan modal politik pecah belah devide et impera, Belanda sukses membungkam potensi besar bangsa Indonesia. Persatuan adalah musuh besar pemerintah Hindia Belanda. Sangat disayangkan bila kebijakan dan model politik itu masih dikembangkan oleh pemerintah di era kemerdekaan.
Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya menentang keras pandangan politik yang masih meragukan nasionalisme etnis Tionghoa di kancah politik nasional. Ia menyayangkan masih adanya paradigma pra kemerdekaan yang dipakai sebagian pihak untuk menilai etniknya.
“Kita tidak bisa pungkiri di masa lalu ada pertikaian antar anak bangsa, itu bagian dari sejarah. Tapi kita tidak bisa hidup dengan praduga seperti itu selamanya,” kata Christiandy saat berbincang dengan rombongan jurnalis Borneo Tribune menghadiri open house di kediamannya, Jalam GM Said.
Christiandy di tengah-tengah acara Imlek yang dihadiri sejumlah petinggi provinsi tampak berbincang serius dengan jajaran redaksi Borneo Tribune. Isu keretakan sosial yang membayangi momentum perayaan Imlek dan Cap Go Meh mendapat apresiasi serius darinya.
Christiandy sebagai wakil warga Tionghoa Kalbar yang kini duduk di kursi eksekutif tertinggi, berharap prasangka dan kecurigaan terhadap warga Tionghoa bisa dikesampingkan. Secara geneologis Ia menilai tak ada yang terlalu dipersoalkan antara Tionghoa dan anak bangsa lainnya. “Saya baca tulisan Pak Suwito, rupanya China itu yang Melayu juga. Itu kan artinya tidak ada perbedaan antara kita,” katanya.
Meski begitu, secara etnisitas Christiandy menyebut dirinya lebih merasa dihargai disebut sebagai Tionghoa, bukan China.
“Kami bukan China. Ini soal nasionalisme, kalau China kan ada negaranya. Sedangkan kita sudah menjadi bagian dari negeri ini. Tidak mungkin kita juga mengaku sebagai China sementara kita hidup sebagai warga Negara Indonesia,” seru pemilik nama asli Bong Hong San ini.
Harapan Christiandy terhadap identitas budaya dan nasionalismenya sebagai warga Negara bukan sautu bentuk utopia atau euphoria. Secara kultural asimilasi budaya juga telah merasuk dalam raga warga Tionghoa. Proses kawin mawin antar warga telah terjalin antara warga Tionghoa dengan etnis lainnya.
“Paman saya kawin dengan orang Melayu Sambas. Saya manggilnya Pak Long. Kita sudah lama punya ikatan dengan saudara-saudara kita yang kebetulan Melayu. Jadi kalau sama-sama kita kok ada bertikai, saya merasa heran,” ujar Wagub di hadapan para tamu-tamunya yang lain.
Jika menilik perjalanan sejarah bangsa ini, secara jujur harus diakui peran warga Tionghoa untuk republik tidak sedikit. Sama seperti warga peranakan lainnya, seperti Arab atau Eropa. Nama-nama seperti John Lie, perwira militer di Angkatan Laut RI di zaman kemerdekaan, Soe Hok Gie, aktivis idealis, atau Yap Thiam Hien sang pejuang HAM tidak diragukan dedikasi dan nasionalisme mereka. Masih banyak deretan nama-nama tokoh Tionghoa lainnya yang telah dan akan memberikan kiprah dan perjuangan mereka bagi republik ini. Alangkah naifnya jika, sesama anak bangsa kita menghalangi mereka memberikan darmanya pada ibu pertiwi.

Baca Selengkapnya...

Kunjungan Kerja Gubernur Kalbar (6)

DAMRI TERGELINCIR, CORNELIS TURUN TANGAN



Borneo Tribune, Sintang

Sebuah Bis Damri dengan nomor polisi KB 7787A yang dipenuhi dengan penumpang tergelincir dan menutupi jalan di Dusun Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Sabtu (24/1).

Bis yang dipenuhi oleh penumpang jurusan Sintang-Pontianak ini tergelincir diduga akibat kelalaian sang supir saat mengemudi, sehingga saat melewati jembatan mobil ini tidak dapat dikendalikan dan keluar dari batas aspal.
Rombongan Gubernur yang akan pulang ke Pontianak juga ikut tertahan tepat di samping bis tersebut. Gubernur Kalbar Cornelis pun akhirnya harus turun tangan karena tertahan selama 2 jam.
Kepala Dusun Kamung Lengkenat Kecamatan Sepauk Safril pun dipanggil Gubernur untuk menebang semak-semak yang berada di depan bis yang sudah tak berdaya ini. Setelah dibantu oleh sepuluh orang warganya untuk membuka jalan tepat di depan Bis ini, akhirnya kendaraan roda dua dan roda empat dapat melewati bis yang melintang ini.
Sebelum melanjutkan perjalananya kembali Gubernur Cornelis sempat berbincang-bincang dengan warga setempat serta para penumpang Bis Damri, dan Cornelis meminta melalui Kepala Dinas Perhubungan yang saat itu ikut dalam rombongan untuk melakukan kordinasi dengan pihak Bis Damri dan menindak tegas supir yang lalai dan membahayakan penumpang ini.

Baca Selengkapnya...

Pertemuan Gubernur Kalimantan dengan DPD-RI

KALIMANTAN TUNTUT KEADILAN


GUBERNUR KALIMANTAN
Gubernur Kalteng, Teras Narang, bersalaman dengan Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, dan Gubernur Kaltim Awang Farouk, pada pertemuan empat Gubernur Kalimantan dengan DPD RI, Jumat (23/1). FOTO Citra/Humas Pemprov Kalbar
=============
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya mendorong percepatan pembangunan di segala sektor baik di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan ketahanan pangan, perdagangan dan industri, sarana perhubungan darat, udara dan laut seperti rencana pembangunan pelabuhan bertaraf Internasional, dan lain sebagainya.

Namun lagi-lagi kendala yang dihadapi adalah minimnya insfrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, energi listrik, termasuk air bersih.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, pada pertemuan empat Gubernur se-Kalimantan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) di Jakarta, Jumat (23/1).
Adanya gagasan mempersatukan empat Provinsi di wilayah Kalimantan ini suatu langkah maju untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Untuk itu bersama DPD RI dan pihak-pihak terkait lainnya kita perlu menyampaikan beberapa usulan kepada Pemerintah Pusat tentang langkah-langkah percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan baik di bidang infrastruktur, perekonomian, sumber daya manusia, tata ruang maupun regulasi, sambung Christiandy.
“Kalimantan bersatu wujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya demi kejayaan NKRI” itulah tema yang diusung dalam pertemuan empat Gubernur se-Kalimantan dengan DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara V DPR RI.
“Kita tidak bisa biarkan wilayah Kalimantan yang merupakan salah satu dari NKRI ini tertinggal jauh terus menerus dalam berbagai aspek pembangunan. Sudah saatnya kita bertindak dan bersatu menyatukan langkah untuk menuntut perhatian serius pemerintah pusat agar bertindak adil dalam menjalankan amanat UUD 1945,” katanya.
Selama ini Pemerintah Pusat kurang serius memberikan perhatian tehadap pembangunan di wilayah Kalimantan. Sungguh sangat ironis jika Kalbar, Kateng, Kalsel dan Kaltim yang kaya akan sumber daya alam justru masyarakatnya hidup dalam lingkaran kemiskinan.
Gubernur Kalteng, Teras Narang, yang juga selaku Ketua FKRP2RK, mengatakan, Kalimantan telah memberikan konstribusi yang besar terhadap Negara. Sebagai contoh di bidang sumberdaya batu bara berdasar data tahun 2007 produksi batubara Nasional sebesar 216 juta ton, 94,4% diantaranya dari Kalimantan. Sementara ekspor mencapai 158,8 juta ton (71% dari total konsumsi) 96,4% eksport tersebut berasal dari Kalimantan.
Begitupun konsumsi dalam negeri sebesar 64, 1juta ton (29% dari total konsumsi), dimana 86,5% diantarnya dari Kalimantan. Sumbangan pertambangan atas PNB (2007) sebesar 8,7 trilyun, 61% diantaranya berasal dari batubara, paparnya.
“Untuk itu melalui pertemuan ini kita mengharapkan agar DPD-RI ikut sama-sama berjuang agar aspirasi yang kita sampaikan ini bebar-benar bisa terealisasi,” tegas Teras Narang.
Pertemuan tersebut dibuka oleh Ketua DPD-RI Ginanjar Kartasasmita dan dihadiri Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota se-Kalimantan. (Citra/Humas Pemprov Kalbar)

Baca Selengkapnya...

PLB Badau Segera Dibuka

POSA LINTAS BATAS
Gubernur Kalbar Cornelis menijau Pos Lintas Batas Badau, dan patok batas Indonesia-Malaysia, Sabtu (24/1) FOTO: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
==========
Keinginan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, H. Abang Tambul Husin, serta masyarakat Kapuas Hulu yang mendesak kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk segera membuka pintu pos lintas batas (PLB) Badau, akan segera terwujud.

Gubernur Kalbar Cornelis yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah menegaskan akan segera membuka pintu PLB secepatnya.
“Kita sudah menghitung untuk membangun sarana, prasarana, serta infastruktur sepanjang perbatasan Kalbar dengan negara asing (Malaysia) ini menghabiskan dana sekitar Rp4,7 Triliun, dan saat ini kita sudah mengajukannya kepada Pemerintah Pusat di Jakarta,” ungkap Cornelis saat meninjau dan melihat langsung kondisi di PLB Badau, Sabtu (24/1).
Hal itu sangat penting dalam membantu percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu terutama di wilayah perbatasan. PLB Badau merupakan salah satu pilar utama bagi Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengembangkan berbagai sektor pembangunan terutama sektor pariwisata.
Selain itu, dibukanya PLB Badau akses ke luar negeri menjadi lebih mudah dan antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan tidak adanya lagi tarik ulur mengenai PLB Badau ini seperti yang lalu-lalu.

Baca Selengkapnya...

Kunjungan Kerja Gubernur Kalbar (5)

Rp10 Miliar untuk Jalan Badau


ADAT MELAYU
Gubernur Kalbar Cornelis beserta rombongan disambut dengan adat Dayak Iban dan Melayu saat tiba di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat (23/1). Gubenur akan meninjau Pos Lintas Batas Badau sebelum mengakhiri kunjungan kerjanya di kabupaten paling timur Kalbar itu. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
==============
Lukas B Wijanarko
Borneo Tribune, Badau


Di hari terakhir kunjungan kerjanya Gubernur Kalbar Cornelis, beserta rombongan menuju kecamatan Badau melewati Jalan Raya Lintas Utara dengan jarak sekitar 200 Kilometer dari Kota Putusibau.

Kondisi jalan hingga ke Badau hampir seluruhnya rusak berat dan hanya bisa dilalui mobil-mobil doble gardan atau 4WD.
Di Desa Langan Baru Kecamatan Balau Hulu, sekitar 90 Km dari Putusibau, Gubernur menyinggahi sebuah warung milik Hermanus dan berbincang-bicang seputar kondisi jalan. “Kita sudah siapkan dana sebesar Rp10 miliar untuk memperbaiki jalan di Badau ini, dana ini berasal dari APBD 2009 dan sudah diketok palu,” ungkap Cornelis.
Setibanya di Badau Gubernur disambut dengan prosesi adat Dayak Iban dan Melayu, dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat Badau di gedung Serba Guna Kecamatan Badau.
Masyarakat banyak mempertanyakan keberadaan mobil asing yang berkeliaran di sekitar Badau, infastruktur, serta Alokasi Dana Desa (ADD). Masyarakat juga memuji Gubernur beserta rombongan yang mau mengunjungi dan melihat langsung kondisi masyarakat di daerah perbatasan, apalagi melewati jalur darat yang kondisinya rusak parah.
Gubernur mengatakan masalah mobil asing kita akan melihat dan akan mempelajarinya dulu seperti kondisi di Kota Batam. “Kalau di Batam bisa kena disini tidak kita lakukan, tapi kalau ilegal tetap harus ditangkap,” katanya.
Sebelum meninggalkan Badau Gubernur meninjau Pos Lintas Batas dan kembali melanjutkan perjalanannya menuju Kecamatan Lupar Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan penancapan tiang pertama pembangunan Rumah Betang Sumpak Sengkuang.
Gubernur beserta rombongan kembali ke Pontianak melalui Lanjak dan menggunakan Long Boat sekitar tiga jam perjalanan, melewati Pulau Melayu menuju Semitau disana sudah menunggu kendaraaan yang akan membawa rombongan pulang ke Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Kunjungan Kerja Gubernur Kalbar (3)

Meresmikan Gedung STKIP Persada Khatulistiwa


Hentakun/Ade M Chandra
Borneo Tribune, Sintang


“Proses pendidikan harus berjalan baik, agar mutu pendidikan terjamin,” tegas Gubernur Kalbar, Cornelis, ketika meresmikan gedung baru Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persada Khatulistiwa, di Jalan Sintang-Pontianak KM 4, Kamis (22/1).
Hadir dalam acara tersebut, antara lain Ny. Frederika Cornelis, para Kepala Dinas ’Kabinet Pelangi’ Provinsi Kalbar, Bupati Sintang Milton Crosby, Uskup Sintang Mgr. Agustinus Agus, Pr, anggota DPD RI Maria Goreti, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur minta supaya pemerintah setempat ikut memperhatikan masalah pendidikan dan jangan sampai ada ’pembiaran’, mengingat di Sintang ada beberapa perguruan tinggi swasta yang harus diperhatikan. Gubernur juga menekankan ke mahasiswa STKIP kalau sudah diangkat jadi guru ’jangan lari’, terutama yang ditugaskan di pedalaman.
Kopertis Wilayah XI, Hamid Darmadi, meminta agar STKIP bisa menjadi perguruan tinggi bermutu dan disegani serta dipercaya masyarakat. Untuk itu, supaya perguruan tinggi dikelola dengan serius sehingga menjadi perguruan tinggi profesional yang menghasilkan manusia berkualitas dan bisa menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan nasional.
Senada dengan keduanya, Bupati Milton Crosby, menyatakan keberadaaan STKIP Persada Khatulistiwa ini dinilai strategis dan penting. Karena STIKP yang memiliki 1.800 lebih mahasiswa ini dapat memacu peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Sintang khususnya yang masih membutuhkan banyak tenaga guru.
Pada kesempatan peresmian gedung baru STKIP yang berdiri di atas lahan 2,5 hektar dengan luas bangunan 3000 meter persegi itu juga dilakukan pemberkatan gedung perkuliahan oleh Uskup Mgr. Agustinus Agus dan penandatangan prasasti, penekanan tombol tanda peresmian STKIP, dan pemberian bantuan uang tunia Rp25 juta untuk panitia pelaksana oleh Gubernur Kalbar, serta pelepasan balon oleh Ny. Frederika Cornelis.

Baca Selengkapnya...

Kunjungan Kerja Gubernur Kalbar (2)

Serahkan Bantuan Bibit Karet Unggul


Ade M Chandra
Borneo Tribune, Sintang


Momentum kunjungan kerja Gubernur Kalbar, Cornelis, beserta rombongan ke Kabupaten Sintang, Kamis (22/1), selain menyerahkan SK pengangkatan Sekdes menjadi PNS, juga dimanfaatkan Gubenur menyerahkan bantuan bibit karet unggul senilai Rp200 juta. Penyerahan secara simbolis itu diterima langsung Bupati Sintang, Milton Crosby, seusai acara pengambilan sumpah janji 37 Sekdes sebagai PNS, di Gedung Pancasila, Kamis (22/1).

Selain menyerahkan bantuan bibit karet unggul, Gubernur pada kesempatan itu juga menyerahkan sejumlah bantuan lainnya, berupa 3 ton pupuk NPK, 3,6 ton pupuk organik, 24 ton pupuk cair, 50 paket tiran dan emposan tikus, 30.000 ekor benih ikan air tawar, dan 1750 ekor pakan.
Turut diserahkan pula satu unit hand traktor, satu unit power tresher, satu paket bahan sayuran, dua unit pedal tresher, satu unit speed boat, tujuh unit wireles, enam unit mesin ketik, tiga paket bina keluarga balita KIT, satu paket alat permainan edukatif, satu paket alat kontrasepsi, enam dus MP asi biskuit, dua set alat permainan edukatif, tiga dus susu ibu hamil, dan peralatan olahraga.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Minta Malaysia Kembalikan Wilayah Kalbar

Lukas B Wijanarko
Borneo Tribune, Ngabang


Informasi mengenai dugaan adanya penggeseran tapal batas hingga ribuan meter di kawasan Bukit Batu dan Gunung Muba Kapuas Hulu ini sebenarnya telah lama diketahui oleh pemerintah dan untuk menindak lanjutinya, pemerintah berkoordinasi dengan aparat untuk ditindak lanjuti.

“Kalau memang benar itu ada penggeseran kita minta melalui jalur diplomatik kita minta posisinya dikembalikan ke dalam posisi awal sesuai dengan kesepakatan Sosek Malindo,” kata Gubernur Kalbar Cornelis usai menutup rangkaian kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK Provinsi Kalbar yang dipusatkan di kota Ngabang Kabupaten Landak, Rabu (21/1).
“Sedangkan masalah dugaan adanya penggeseran batas antar Negara yang diduga dari perusahaan, Gubernur menilai kita harus melihat dulu asal perusahaan tersebut dari mana, apakah perusahaan milik Malaysia atau Indonesia, seandainya itu milik Indonesia mereka bisa kena sanksi, seandainya perusahaan itu milik Malaysia tetap kita minta kembalikan sesuai dengan jalur diplomaatik” ungkap Gubernur, yang menyambut positif kegiatan pameran UP2K yang dilangsungkan TP PKK Kalbar dapat menjadi ajang tukar menukar informasi dari potensi-potensi yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

Baca Selengkapnya...