Akan Dibuat Master Plan Perbatasan

Pontianak (BORNEO TRIBUNE) Pemerintah Kalimantan Barat terus berusaha membangun daerah perbatasan. Bebagai upaya dilakukan. Salah satunya dengan membentuk satu master plan tentang perbatasan.

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan master plan perbatasan ini penting agar tidak adanya tumpang tindih dalam hal pembangunan perbatasan.
“Jangan sampai nanti masing-masing departemen melakukan pembangunan sendiri sehingga tidak efektif. Agar ada percepatan dan efektif harus ada langkah konfrehensif dalam satu bentuk master plan,” kata Christiandy awal pekan ini.
Untuk itu Christiandy mengharapkan agar kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) menjadi pionir. Termasuk di dalamnya nanti akan diusahakan oleh Badan Pembangunan Perbatasan yang dimiliki Kalbar. Serta diharapkan dukungan dari komisi V DPR RI.
“Semakin banyak yang mengusahakan, akan semakin cepat kita membangun perbatasan,” tambahnya.
Ditambahkan Kepala Bappeda Kalbar, Fathan A Rasyid mengatakan pemerintah menyiapkan grand desain rencana pembangunan tata ruang wilayah.
“Ini sebagai salah satu kebijakan pemerintah jelas bagaiman menjadikan perbatasan menjadi beranda Negara,” ungkapnya.
Secara umum menurutnya rencana detil pengembangan kawasan sudah ada. Hanya saja selama ini masih kurang sosialisasi. Untuk itu menurutnya perlu kembali disosialisasikan sebagai acuan pemerintah daerah, investor dan masyarakat.
Akhir pekan kemarin saat berada di perbatasan Aruk Sambas, Kalbar, Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini mengatakan pihaknya akan membuat master plan atau grand desain pembangunan perbatasan.
“Kongkritnya kita sudah bicara dengan Bappeda, Wagub dan lima pemerintah Kabupaten perbatasan Kalbar segera membuat konsep pembangunan perbatasannya,” ungkap Helmy.

Baca Selengkapnya...

Menteri PDT Janji Percepat Jalan Pararel

Pontianak (BORNEO TRIBUNE) Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) mengatakan akan memperjuangkan jalan perarel perbatasan. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan yang terkategori tertinggal ini.

“Percepatan pembangunan jalan pararel perbatasan menjadi rekomendasi dari kunjungan ke Kalbar ini, nanti akan kita segera usulkan dan bicarakan dengan departemen terkait,” kata Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini usai dialog revitalisasi ekonomi daerah perbatasan dan daerah tertinggal untuk mendorong mikro daerah dalam rangka pecepatan ekonomi dan kemajuan daerah bersama birokrat, pengusaha dan warga Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Minggu (22/11).
Helmy mengatakan percepatan pembangunan jalan pararel ini penting menunjang pembangunan dikawasan tersebut. Untuk itu pihaknya akan segera melakukan uji kelayakan dan bekerjasama dengan Departemen terkait.
Sementara itu, Bupati Sanggau, Setiman H Sudin mengatakan jalan pararel perbatasan mutlak dibangun.
“Jalan perbatasan mutlak dibangun untuk mempercepat proses pembangunan di perbatasan,” kata Setiman yang turut hadir sebagai panelis dalam acara dialog tersebut.
Dalam kesempatan itu mantan Kepala Kappet ini meminta agar Kementrian PDT memperjuangkan realisasi pembangunan jalan perbatasan. Sebab jalan ini nantinya akan dapat memcepat proses pembangunan disepanjang perbatasan terbentang dari ujung Barat Kalbar hingga ujung timur Kaltim.
Diungkapkan Setiman saat ini baru baru dibangun jalan inspeksi untuk membangun jalan pararel. Besar dana yang digunakan untuk membangun jalan inspeksi ini sebesar Rp 3,4 miliar.
Bupati Sambas, Burhanuddin Rasyid juga menginginkan hal yang sama, pembangunan jalan pararel perbatasan segera dilaksanakan.
“Kita ingin segera ada jalan pararel perbatasan untuk Kalbar mulai dari temajo hingga ujung Kapuas hulu. Malu juga kita dengan Negara tetangga yang sudah ada jalan pararelnya, Sedangkan kita masih jalan tikus,” ungkap Burhanuddin.
Untuk itu pihaknya meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Disampaikan melalui kementrian PDT agar segera diperjuangkan kepada departemen pekerjaan umum.
“Kami minta ini menjadi perhatian khusus sehingga kita tidak lagi tertinggal dari Negara tetangga kita Malaysia,” tukasnya.
Jalan pararel perbatasan di Kalbar terbentang dari Temajok Sambas hingga Badau, Kapuas Hulu sepanjang 800 kilo meteri. Dana yang diperlukan untuk membangun jalan ini diperkirakan sebesar Rp. 4,7 – 5 TRILIUN. Dengan kondisi jaln standar, minilam lebar badan jalan sepanjan 25 meter.

Baca Selengkapnya...

Ubah Paradigma Bangun Daerah Tertinggal

Pontianak (BORNEO TRIBUNE) Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT), HA Helmy Faishal Zaini menegaskan tentang target Kementrian PDT untuk mengubah paradigm pembangunan daerah tertinggal. Prioritas pada kawasan-kawasan perbatasan.

“Caranya dari yang sebelumnya berbasis pengembangan kawasan menjadi berbasis pedesaan. Hal ini ditempuh sebagai upaya mempercepat target pengentasan 50 kabupaten tertinggal setiap tahunnya,” kata Helmy Faishal di sela acara kunjungan kerja perdananya ke Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Sabtu (21/11).
Lanjut Helmy adapun pembangunan berbasis pedesaan yakni dengan cara memberdayakan potensi desa. Desa digenjot untuk meningkatkan ekonomi melalui program bedah desa terpadu. Terdiri dari desa terpadu, jalan poros desa, warung informasi desa atau desa bordering juga fokus pada pengembangan agribisnis pedesaan.
“Dengan adanya program ini Kementrian PDT telah melakukan koordinasi khususnya pada tiga departemen terkait, yakni Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan,” jelas Menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Di Departemen PU kerjasama dilakukan guna mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur. Menekan angka kematian ibu dan bayi bekerjasama dengan Departemen Kesehatan. Dan di Departemen Pendidikan mengejar ketertinggalan pendidikan di daerah tertinggal. Sedangkan bidang ekonomi pihaknya bekerjasama dengan Departemen Keuangan.
“Kami sudah usulkan agar ada dana perimbangan dari pusat ke daerah. Dengan kata lain, pusat harus mempunya dimensi keberpihakkan pada daerah tertinggal daripada daerah yang telah maju,” tambahnya.
Diungkapnya bahwa saat ini pemerintah pusat memformulasikan dua persen dari total anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional untuk daerah. Selain itu ada pula dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Setiap tahun pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 2 triliun,” ungkap dia.
Penyalurannya menggunakan jasa perbankan yang ditunjuk. Diharapkan perbankan dapat menyalurkan sebanyak 10 kali lipat kepada masyarakat. Sehingga total Rp 20 triliun pertahun dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Khusus untuk program agribisnis pedesaan, akan terus didorong ekonomi local dengan cara membantu memberikan bantuan ,” tukas Helmy.
Dalam kesempatan tersebut Menteri PDT menyerahkan bantuan secara simbolis berupa bibit karet kepada wakil kelompok masyarakat untuk pengembangan budidaya karet 400 hektar untuk 400 kepala keluarga. Bantuan tersebut dari instrument percepatan pembangunan wilayah perbatasan (P2WP).
Diserahkan juga dokumen pembangkit tenaga listrik tenaga surya (PLTS) satu unit 5 kilowatt terpusat untuk 35 rumah. Bantuan tersebut dari program Percepatan Pembanhgunan Infrastruktur Pedesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT). Serta mepenyerahan maket jembatan gantung dari program Percepatan Pembangunan Daerah Teringgal dan Khusus (P2DTK).
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, Anggota Komisi V DPR RI, Usman Jafar, Kepala Bappeda Kalbar, Fathan Arrasyid, Kepala Dinas Perkebunan, Idwan Hanis, Bupati Sambas, Burhanuddin Rasyid, Wakil Bupati Sambas dan jajarannya.
Dalam kesempatan tersebut Menteri PDT termuda di Kabinet Indonesia Bersatu kedua itu beserta rombongan meninjau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Aruk dan pembangunan CIQ Biawak, yang sebentar lagi akan diresmikan penggunaannya.

Baca Selengkapnya...

Karol: Proses Hukum Penyiksa Dua Pembantu

Pontianak (BORNEO TRIBUNE) Kasus penyiksaan dua pembantu rumah tangga (PRT), Fransiska Yeni (19) dan Turina (26) oleh majikannya, SH (43) di Jalan Nusa Indah Baru Pontianak yang terungkap Jumat (6/11) lalu menarik perhatian dua legislator Senayan asal Kalbar, dr. Karolin Margret Natasa dan Hairiah, SH. Keduanya menyatakan prihatin akan kekerasan yang menimpa PRT.

“Saya sangat prihatin dengan kasus penyiksaan yang dilakukan majikan ini. Manusia di dunia ini sama, seharusnya para pembantu juga dijaga harkat dan martabatnya bukan disiksa,” tegas Karol yang juga anggota Fraksi PDIP DPR RI kemarin siang.
Karol mengakui terus mengikuti perkembangan kasus ini. “Kita minta diproses secara hukum jangan sampai terhenti begitu saja. Kita ingin ini menjadi pelajaran buat semua majikan dan memberikan efek jera sehingga ke depan kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi,” harap putri sulung Gubernur Kalbar, Cornelis ini.
Diakui Karol, membaca dari media cetak, dirinya sangat sedih sampai ada majikan yang begitu tega berlaku seperti itu. “Untuk itu saya mendukung upaya penegakan hukum terhadap kasus ini untuk memberikan jaminan rasa keadilan. Sebab semua warga negara sama di mata hukum. Jangan yang kuat berkuasa, kaum lemah disiksa,” tegas ibu muda yang berada di Komisi IX, komisi yang berkaitan dengan kesehatan.
Sementara itu, anggota DPD asal Kalbar, Hairiah juga memberikan dukungan terhadap penegakan hukum kasus penganiayaan yang dilakukan majikan terhadap dua pembantu tersebut. Menurut Hairiah, kasus ini sangat menarik perhatian para wakil rakyat asal Kalbar yang bertugas di Senayan karena di hari begini masih saja ada majikan yang tega menciderai mitra kerja di dalam rumah tangganya. Apalagi ada selentingan kabar, bahwa kasus ini akan dipeti-es-kan.
“Kasus ini terus kami diskusikan dan pantau terutama proses penegakan hukumnya. Saya mendukung proses hukum terhadap tindakan kekerasan ini. Bila perlu kami ikut turun tangan untuk mengontrol penanganannya,” kata Hairiah. Mantan pimpinan LBH-PIK ini kontra apabila kasus yang sudah ditangani kepolisian ter-peti-es-kan.
Sebagai wakil rakyat di Senayan, baik DPR maupun DPD, dua srikandi ini ingin kaum hawa tidak jadi korban penganiayaan maupun kekerasan. Marwah perempuan mesti ditempatkan di posisi yang berharkat dan bermartabat. “Hanya dengan memperkokoh peran aktif perempuan di segala sektor kehidupan, kita bisa membawa perubahan bangsa kepada kemajuan yang membanggakan,” imbuhnya.
Pada sisi lain, lanjut Karol dan Hairiah diharapkan kasus penganiayaan ini tidak terulang kembali. Khususnya jika hukum tegak berdiri dengan seadil-adilnya. Ada efek jera.

Baca Selengkapnya...

33.409 Pelamar Rebut 5.352 Formasi

Pontianak (BORNEO TRIBUNE) Pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kalimantan Barat membludak. Jumlahnya mencapai angka 34.288 orang. Namun, yang memenuhi persyaratan administrasi 33.409 pelamar. Jumlah ini akan memperebutkan 5.352 formasi di 14 kabupaten dan kota se-Kalbar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Lensus Kandri mengatakan 879 orang pelamar tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat diiukutsertakan dalam seleksi tahap selanjutnya.
“Sudah dilakukan seleksi administrasi. Ada pelamar yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, usia melampaui batas minimal dan tidak memenuhi persyaratan lainnya,” jelas Lensus ditemui di Kantor Gubernur, Kamis (19/11).
Adapun pelamar yang tidak memenuhi persyaratan berada di tiga daerah, yakni Kota Pontianak sebanyak 431 orang, Sintang 185 orang dan Ketapang 200 orang. Ditambah lagi dengan 63 orang yang melamar di Pemerintah Provinsi Kalbar. Sehingga total tidak penuhi syarat administrasi berjumlah 879 orang.
Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pelamar CPNS tahun 2009 dari strata I (S1) sebanyak 17.846 orang dan DII/DIII sebanyak 16.257 orang. Sedangkan pelamar terbanyak berada di Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah 4.565 pelamar.
Lensus mengungkapkan beberapa formasi yang disediakan di daerah kosong pelamar. Diantaranya data yang masuk dari Kabupaten Bengkayang. Di daerah ini terjadi kekosongan formasi dokter umum sebanyak 7 orang, formasi dokter gigi dan rekam medic. Di Pemerintah Provinsi formasi rekam medic juga kosong. Satu pelamar di formasi ini tidak memenuhi kualifikasi pendidikan.
“Untuk dokter memang terjadi kelangkaan di beberapa daerah, karena mereka fikir-fikir bertugas di sana,” ungkap Lensus.
Kekosongan pelamar pada formasi tertentu menurut Lensus tidak dapat diganti dengan formasi lainnya. Tapi akan masuk pada kuota formasi CPNS tahun berikutnya. Sedangkan pelamar yang melamar pada formasi dengan jumlah pelamar tidak memenuhi kuota formasi maka akan dapat dipastikan langsung lulus.
“Kalau ikuti seleksi hingga tahap akhir akan tetap lulus, karena menggunakan sistem ranking,” ujarnya.
Tahun 2009 Menteri Dalam Negeri mengalokasikan formasi CPNS Kalbar sebanyak 5.325. Terdiri dari 2.216 formasi guru, 1.131 formasi tenaga kesehatan, 864 honorer dan 175 Sekretaris Desa.
Adapun rangkaian tahapan penerimaan CPNS 2009 Kalbar yakni. Setelah penerimaan berkas tahapan selanjutnya tanggal 17-18 November pengambilan nomor tes bagi peserta yang lulus administrasi. Tanggal 21 November dilaksanakan tes tertulis secara serentak di seluruh Kalbar.
Tanggal 22-28 November pengolahan hasil tes, dalam hal ini BKD Provinsi Kalbar bekerjasama dengan Universitas Indonesia sebagai pihak ketiga. Dilanjutkan pada tanggal 2 Desember rapat panitia penerimaan provinsi, 7 Desember pengumuman hasil tes. Tanggal 8-17 Desember pemberkasan untuk memperoleh nomor induk pegawai oleh BKN dan 1 Januari 2010 pengangkatan CPNS.

Baca Selengkapnya...

Menteri PDT Tinjau Aruk

Pontianak (BORNEO TRIBUNE) Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Helmy Faishal, Jumat (20/11) ini dijadwalkan tiba di Pontianak, selanjutnya melakukan perjalanan darat meninjau perbatasan Aruk Kecamatan Sajingan Besar Sambas.

Demikian informasi disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Provinsi Kalbar, Johannes Numsuan Madsun via telepon, Kamis (19/11).
Turut mendampingi dua staf khusus Kementerian Negara PDT dan assisten deputi urusan infrastruktur, assisten deputi urusan wilayah perbatasan, assisten deputi urusan kerjasama daerah dan regional, serta assisten deputi urusan daerah dan pulau terpencil Kementerian Negara PDT.
Dalam kunjungan kali ini, rombongan akan didampingi Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menuju Aruk Sajingan.
Kunjungan kerja dua hari itu (Sabtu-Minggu) berlangsung di perbatasan Aruk Sajingan.
Kesempatan itu, Helmy akan menyerahkan bibit karet kepada wakil kelompok masyarakat untuk pengembangan budi daya karet seluas 400 hektare bagi 400 kepala keluarga.
Kemudian dilanjutkan penyerahan simbolis bantuan pembangkit listrik tenaga surya, terpusat dengan sumber kekuatan lima kilowatt perunit untuk 35 rumah. Juga akan diserahkan gambar atau maket jembatan gantung.
Menteri Negara PDT juga akan meninjau Border Aruk Sajingan, setelah itu, rombongan kembali ke Pontianak untuk berdialog dengan stakeholder seperti LSM, dan tokoh masyarakat Kalbar.

Baca Selengkapnya...

Temui Sudi Bicarakan Jalan Pararel

Pontianak (BORNEO TRIBUNE) Gubernur Cornelis, Kamis (19/11) ini akan bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sudi Silalahi di Jakarta.
Menurutnya, ada beberapa hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut yakni soal jalan pararel atau jalan koridor sepanjang perbatasan.

“Besok saya akan bertemu Mensesneg bicara khusus jalan koridor itu,” kata Cornelis ditemui di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (18/11) kemarin.
Adapun dinas yang akan diajak serta dalam pertemuan yakni Bappeda, Dinas PU, Badan Pembangunan Perbatasan dan Kerjasama Daerah dan Dinas Kehutanan. Rombongan bertolak dari Pontianak Rabu sore kemarin.
Kepala Dinas PU, Jakius Sinyor ditemui terpisah mengatakan jalan pararel sepanjang perbatasan saat ini baru dalam tahap survey dan mensinergiskan dengan instansi terkait lainnya.
“Dalam survey kita akan lihat apakah jalan tersebut masuk dalam lahan konservasi, hutan lindung dan lainnya. Nah, ini perlu sinergi kalau tidak akan sulit membangunnya,” jelasnya.
Adapun jalan pararel yang akan dibangun nantinya sepanjang 800 kilometer terbentang dari ujung Barat Kalbar (Temajok) hingga ujung timur Kalbar (Batas Badau). Pembangunan proyek ini diperkirakan akan menelan dana sebesar Rp 4,7 -5 miliar. Dengan kondisi jalan standar, lebar badan jalan yang akan dibebaskan minimal 25 meter.
“Pembangunan jalan inilah yang akan dibicarakan dalam pertemuan dengan Mensesneg hari ini. Apakah nanti akan masuk dalam jalan strategis nasional dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang tergantung pembahasan nanti,” kata Sinyor.
Manfaat dari pembangunan jalan pararel perbatasan menurut Sinyor banyak. Semua aspek mulai dari social, ekonomi, pendidikan, budaya, pertahanan, keamanan terkait di dalamnya.

Baca Selengkapnya...

Pemprov Luncurkan "Visit Kalbar 2010"

Bertepatan dengan malam pergantian tahun 2009 ke 2010, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan "Visit Kalbar 2010" di halaman kediaman resmi gubernur di Kota Pontianak.

Acara peluncuran tahun kunjungan wisata itu ditandai dengan penekanan tombol oleh Gubernur Kalbar, Cornelis, dan pesta kembang api yang dimulai sejak pukul 23.30 WIB hingga detik-detik pergantian tahun 2009 ke 2010.
Acara itu juga diisi penandatanganan sampul "Visit West Kalimantan 2010", peluncuran perangko prisma "Visit West Kalimantan 2010" dan penandatanganan nota kesepahaman "mailing room" antara PT Pos Indonesia (persero) dan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Acara yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB diramaikan dengan sejumlah hiburan musik dan tarian tradisional Kalbar.
Pertunjukan musik diisi oleh grup Perkusi Kebun Kopi, musik tradisional Syape, tarian Kembang Pesisir, tarian Dayak dan Tionghoa.
Selain itu juga tampil grup musik Arwana dan penyanyi Gisel Idol. Ribuan warga tampak memadati halaman rumah dinas gubernur dan Jalan Ahmah Yani yang menjadi tempat acara.
Wakil Wali Kota Pontianak, Paryadi, dalam sambutan saat acara tersebut, mengakui masih banyak kendala dalam pengembangan pariwisata di kota tersebut.
Menurut ia, saat ini Pontianak, sedang membangun "water front city" sebagai salah daya tarik wisata.
Selain itu, juga ada Tugu Khatulistiwa yang masih perlu kesepakatan pengelolaan lahan dengan TNI.
"Pemkot juga menyiapkan destinasi, sungai Kapuas sebagai ikon kota pontianak. Semua ini tak ada artinya tanpa dukungan pemprov," katanya.
Ia mengharapkan upaya maksimal yang dilakukan, mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai target 30 ribu wisatawan pada 2010.
Sementara Gubernur Cornelis menyatakan "Visit Kalbar 2010" adalah peluang dan kesempatan bagi Kalbar untuk mengundangan wisatawan sebanyak-banyak berkunjung ke daerah itu.
"Upaya kita harus didukung oleh berbagai pihak, instansi teknis dan masyarakat," katanya.
Gubernur berpesan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk terus melakukan pembenahan obyek wisata infrastruktur, melaksanakan even daerah, meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam, mengintensifkan pelayanan, dan membuka akses kegiatan.

Baca Selengkapnya...