TOT LP3-PKK dan TPK3-PKK Tingkat Provinsi

TANDA PESERTA
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis menyematkan tanda peserta Training of Trainer (TOT) LP3-PKK dan TPK3-PKK tingkat provinsi di Aula Sekretariat PKK Provinsi Kalbar Pontianak, Minggu (21/6). Berita terkait baca halaman 3. FOTO Hentakun Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Rekomendasi GSDP Kalimantan Ideal Empat Provinsi

CORNELIS: SAYA TIDAK MEMBERI ANGIN SURGA

Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak

Gonjang-ganjing pemekaran provinsi Kalbar menjadi dua provinsi belum bisa dilakukan dalam waktu satu atau dua tahun kedepan. Ini bukan lantaran eksekutif lamban atau menghambat, namun keputusan ini sesuai rekomendasi Grand Strategy Penataan Daerah (GSPD) tahun 2025 yang diselenggarakan di Makasar, Sulawesi Selatan 4 Juni 2009.

GSPD memang merekomendasikan penambahan provinsi masih mungkin dilakukan, namun dalam jumlah yang tetap terkendali. Untuk itu, meskipun suatu daerah menurut hasil kajian dianggap bisa dimekarkan, namun pada tahun berapa hal itu bisa direalisasikan dan perlu dikaji secara lebih dalam. Strategi yang diperlukan adalah strategi pengendalian yang bertujuan untuk mengendalikan pertambahan jumlah provinsi dengan cara membatasi atau mengendalikan keinginan masyarakat dalam bentuk provinsi baru.
Ketika jumpa wartawan di kediamannya di Pontianak, Minggu (21/6) Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan tidak pernah menolak pemekaran provinsi Kalbar. ”Kalau saya menolak saya sudah mencabut rekomendasi gubernur terdahulu,” ungkap Cornelis. Ia juga menyayangkan dengan beberapa pihak yang berkomentar seperti pahlawan kesiangan, memanfaatkan situasi untuk mencari pamor.
Menurutnya mencari pamor sudah bukan waktunya lagi, sekarang bagaimana berbuat untuk rakyat dan tidak membohongi rakyat. ”Sebagai Gubernur, saya wajib menjelaskan secara jujur hal yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai apa yang menjadi kendala dalam pembentukan Provinsi Kapuas Raya tersebut,” jelas Cornelis.
Cornelis menyayangkan sikap Partai Golkar yang terkesan seperti pahlawan kesiangan, ”Selama 32 tahun mereka berkuasa tidak pernah kita menjadi gubernur, yang menjadi gubernur pangkatnya Mayjen, alih-alih dengan situasi seperti ini jadi pahlawan kesiangan,” ungkap Cornelis.
Ia berharap juga kepada siapapun yang ingin berkomentar mengenai masalah pemekaran provinsi Kalbar agar proporsional dan media massa pun diminta jangan memberitakan masalah ini sepotong-sepotong, sehingga masyarakat terpengaruh. Cornelis berharap agar media memberikan pembelajaran baik dengan masyakarat, ”Saya tidak mau memberikan angin surga terkait pembentukan Provinsi Kapuas Raya, namun pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan sudah menilai lebih jauh dan lebih tahu, sehingga saya tidak bisa mengatakan menolak atau menerima karena ini kewewenangan pemerintah pusat,” tegas Cornelis.
Dalam GSDP tahun 2025 di Makasar yang dihasilkan tujuh kelompok kerja akan membahas mengenai GSDP dan kaitannya juga dengan rekomendasi pemekaran daerah, yang terdiri kelompok kerja administrasi publik diketua Mukhlis Hamdi, kelompok kerja manajemen pemerintahan diketuai Sadu Wasitiono, kelompok kerja manajemen keuangan diketuai Bambang P.S. Brojonegoro, kelompok kerja demografi diketuai May Ing Oey Gardiner, kelompok kerja pertahanan keamanan diketuai Mayjen (purn) Kivlan Zen, kelompok kerja sosial dan ekonomi oleh Syafrizal.
Hasil kajian kelompok tersebut pertama, formulasi penataan dari sudut pandang administrasi publik, mengkaji dua pendekatan dasar, yakni pendekatan demokrasi pemerintahan dan efektivitas demokrasi. Pendekatan demokrasi pemerintahan lokal mengedepankan aspek-aspek daya tanggap dan keterwakilan, yang berbasis pada jumlah penduduk yang direpresentasikan jumlah penduduk dalam desa.
Sedangkan pendekatan efektivitas administrasi didasarkan kemampuan rentang kendali atas dasar luas wilayah. Hasil kajian tersebut, Kalbar dimasukan dalam kategori II, yakni termasuk provinsi yang baru layak dimekarkan atau dikembangkan pada tahap kedua dengan rentang waktu mulai tahun 2017 sampai dengan 2025, bersama dengan Provinsi Kalteng dan Irjabar.
Dari sudut pandang manajemen keuangan, didasarkan dua pendekatan yakni pendekatan minimasi pengeluaran perkapita dan pendekatan maksiminasi penerimaan daerah sendiri perkapita. Berdasarkan kaijan tersebut, untuk regional Kalimantan, idealnya tetap empat Provinsi, yakni Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim seperti saat ini.
Dalam kajian juga mengatakan, pemekaran provinsi Kalbar atau pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) tentu akan dilakukan penundaan waktunya. Pemerintah disarankan lebih mendorong peningkatan kerjasama antar daerah dan lebih fokus pada penataan (penentuan ukuran dan jumlah) pemerintahan kabupaten/kota terlebih dahulu dibandingkan dengan penataan daerah provinsi karena pemerintah provinsi hanya bersifat koordinasi.
Dari sudut sosial-ekonomi, didasarkan dua pendekatan, yakni pendekatan pemicu pemekaran meliputi aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah, luas daerah, perbedaan agama, dan perbedaan budaya, sedangkan pendekatan kelayakan pemekaran daerah meliputi aspek kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah dan indek pembangunan manusia (IPM).
Berdasarkan kajian tersebut, nilai total pengukuran dari faktor pemicu pemekaran untuk provinsi Kalbar sebesar 250, dengan rincian nilai ketimpangan pembangunan (60), luas daerah (90), perbedaan agama (60), perbedaan etnis/budaya (40). Selanjutnya dengan menggunakan data PDRB tahun 2001-2005 sebagai dasar, maka nilai total pengukuran dari faktor kelayakan pemekaran daerah untuk Kalbar sebesar 160, dengan rincian nilai 60 untuk pertumbuhan ekonomi, nilai 60 untuk IPM, dan 40 untuk rasio kapasitas dan kebutuhan fiskal. Setelah dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut, provinsi Kalbar bersama 15 provinsi lainnya, dimasukan dalam kategori provinsi yang memiliki potensi untuk dimekarkan, namun tidak memenuhi kelayakan dari sisi kapasitas fiskal.
Seminar yang dibuka Menteri Dalam Negeri Mardiyanto itu menggaris bawahi beberapa hal, seperti GSPD merupakan strategi besar mengenai penataan jumlah daerah otonom yang ideal di NKRI sampai tahun 2025. Data yang disampaikan bahwa, pertambahan daerah otonomi sudah mencapai angka 205 yang terdiri dari tujuh provinsi, 165 kabupaten dan 33 kota. Saat ini jumlah Daerah otonomi di Indonesia menjadi 524, terdiri 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota.
Lebih lanjut dikatakan, untuk provinsi yang belum layak dimekarkan diperlukan strategi yang juga bersifat disinsentif terhadap pemekaran daerah. Provinsi Kalbar yang termasuk dalam kategori provinsi yang tidak layak dimekarkan sampai dengan tahun 2025, sehingga sesuai rekomendasi, strategi yang diperlukan antara lain Pemerintah Provinsi kalbar mesti lebih fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan dengan kebijakan peningkatan akselerasi pembangunan daerah, pembangunan kawasan perbatasan dan sebagainya, yang bermuara pada semakin dekatnya pelayanan publik dengan masyarakat.
Sehingga pemerintah memandang terbentuknya daerah otonomi sebagian tidak berbanding lurus dengan tujuannya, bahkan sebaliknya, di sebagian daerah otonomi baru, pertumbuhan kesejahteraan cenderung stagnan, bahkan menurun, pelayanan publiknya cenderung menurun dan daya saing daerahnya tidak menguat. Sebagai suatu sistem, penataan daerah harus dijaga keseimbangan antar sub sistemnya secara ketat agar dapat berjalan baik.
Hasil kesimpulan hasil kajian menyeluruh GSDP tahun 2025, bahwa daerah otonom provinsi Indonesia masih mungkin berkembang pada masa yang akan datang, namun perkembangan jumlah provinsi tersebut berbeda sesuai variabel yang menjadi 40 provinsi atau terdapat potensi pertambahan sebanyak tujuh provinsi. Alternatif dua, jumlah provinsi akan menjadi 49 atau terdapat potensi pertambahan sebanyak 16 provinsi.

Baca Selengkapnya...

West Borneo WBO Title Fight, Ikon Pariwisata 2010

Budi Rahman
Borneo Tribune, Pontianak

Keheningan ruang redaksi tiba-tiba pecah. Sekumpulan pria-pria berbadan tegap dengan rahang keras menyerbu kantor koran provinsi tersebut.
Senyap sesaat tapi tak ada episode bak-buk bak-buk seperti layaknya drama kekerasan yang biasa tersaji kala para jagoan menyatroni sebuah tempat asing. Tiba-tiba. “Waaaa…di sini rupanya markasnya. Megah juga,”
Seketika salam hangat dan canda tawa berderai di ruang redaksi Borneo Tribune, saat rombongan jago-jago tinju Kalbar bersama promotornya diterima Pimred, Nur Iskandar. Sabtu, (20/6), Daud Jordan, Johanes Jordan dua petinju Kalbar yang akan naik ring melawan petinju-petinju dari Piliphina bertandang bersama pelatih, promotor dan ofisialnya.

Raja Sapta Oktohari, selaku promotor dalam pertandingan internasional ini mengaku sengaja meminta dukungan pihak media untuk mensosialisasikan pertandingan besar ini. Persiapan yang cukup singkat dan pentingnya arti pertandingan ini membuat Ia bersama pihak-pihak yang terlibat di dalamnya merasa perlu merangkul banyak kalangan, terutama media.
“Tinggal tujuh hari lagi, kami butuh dukungan. Daud dan Yohanes ini tiket emas kita untuk melangkah ke level internasional,” ujar mantan calon wakil bupati Kubu Raya ini.
Okto tak asal sebut. Dia punya rencana besar untuk menjadikan pertandingan tinju ini sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan Kalbar dan potensi daerah ini kepada dunia. Langkah-langkah menuju ke sana tengah ia susun.
Menurut Okto, kalau nanti Daud menang terus Dia bisa mempertahankan gelarnya di Amerika Serikat. Setelah itu pertandingan internasional berikutnya akan digelar di Kalbar. Dengan digelarnya pertandingan level dunia di Kalbar, Okto yakin akan banyak keuntungan yang akan didapat daerah ini.
“Kita akan matching-kan pertandingan Daud tahun depan dengan momen pariwisata Visit Kalbar 2010 yang telah diprogramkan pemerintah,” kata putra Begawan pengusaha nasional asal Kalbar, Oesman Sapta itu.
Sambutan hangat diberikan Pimred Borneo Tribune, Nur Iskandar. Dengan senyum mengembang ia menyambut hangat rencana Okto dan timnya untuk mementaskan even-even besar berlevel internasional di Kalbar. Sebagai media milik warga Kalbar, Borneo Tribune menurut Nur Iskandar akan selalu mensupport.
“Hari ini kita pasang berita dan poto Daud “Cino” Jordan di halaman muka. Kami akan selalu mendukung setiap upaya yang mendorong kemajuan bagi daerah,” kata Nur Iskandar.
Saat ditanya tentang rencana jangka panjang pengembangan tinju di Kalbar, Okto mengaku optimistis hal ini bisa mewujud.
“Aset kita bukan cuma Daud dan Johanes. Mereka berdua cuma pengatrol, di belakang mereka ada banyak bibit baru yang sedang kita lati. Asset saya yang terpenting ini,” ujar Okto sambil memegang pundak Damianus Jordan yang duduk di sampingnya.
Damianus Jordan adalah kakak kandung Daud dan Johanes Jordan. Mantan juara Sea Games dan Asian Games ini menjadi pelatih bagi petinju-petinju muda Kalbar.
“Daud adalah petinju Indonesia pertama yang berlaga di Las Vegas. Dia dijuluki Champion from Jungle karena berlatih di hutan Kayong Utara,” kata Damianus menyoal adiknya.
Untuk dapat menyaksikan pertandingan kelas dunia ini para penonton memang harus merogoh kantong agak dalam. Ini sebanding dengan ongkos dan biaya yang harus dikeluarkan pihak promotor dan panitia untuk menyelenggarakan pertandingan besar ini. Untuk mendapat hak siar dan Indosiar, promotor tak kurang harus merogoh dana lebih dari Rp 600 Juta. Untuk itu penonton harus mempersiapkan dana paling sedikit Rp. 200.000 untuk menyaksikan dari tribun GOR Pangsuma. Sementara area di seputar ring, panitia mematok harga Rp 1 juta.
“Pertandingan ini murni non profit oriented. Kenapa tiketnya mahal? Ini karena acaranya juga mahal. Kami hanya dapat satu sponsor untuk pertandingan ini,” terang Okto.
Sementara sang petarung Daud dan Yohanes mengaku telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi pertandingan besar ini. ”Untuk mengahadapi pertandingan ini saya dengan abang dan adik sudah berlatih dua bulan lebih. Target saya tidak sampai dua belas ronde,” kata Daud penuh optimisme.

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Petani Jangan Rendah Diri

Krisantus
Borneo Tribune, Bengkayang

Gubernur Kalbar, Cornelis, mengimbau agar para petani tidak merasa rendah diri dalam menjalankan profesi mereka sebagai petani. Karena menurutnya justru pekerjaan tersebut yang lebih mulia.
Imbauan itu disampaikannya dalam sambutannya pada pembukaan Jambore Petani dan Forum Penyuluh se-Kalbar di Lapangan Basuki Rachmat, Bengkayang, Jumat (19/6) kemarin.

Semua orang membutuhkan padi sebagai makanan pokok. “Siapa diantara kita yang makan batu?” kelakar Cornelis dengan nada bertanya.
Ditambahkannya, semua orang yang berada di sini (masyarakat Indonesia umumnya) semuanya memakan nasi dari hasil padi yang dikerjakan oleh para petani. Oleh sebab itu, Gubernur menegaskan bahwa keberadaan petani sangat penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Tanpa mereka, dari mana masyarakat lain bisa makan.
Pada kegiatan yang berlangsung selama dua hari, yakni Jumat dan Sabtu tersebut, selain dihadiri oleh Gubernur dan rombongan, kegiatan ini juga diikuti kepala daerah dari 14 kabupaten/kota. Tentunya termasuk Bupati Bengkayang, Jacobus Luna selaku tuan rumah.
Dalam kesempatan itu pula, Gubernur menyerahkan beberapa penghargaan kepada insan pertanian yang berhasil mengharumkan nama Kalbar di tingkat nasional dengan kemampuan mereka meningkatkan produksi pertanian di daerah ini.
Selain itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan senilai Rp33,945.700.000 kepada 12 kabupaten/kota (Kecuali Kapuas Hulu dan Kota Pontianak). Bantuan berupa Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) non Hibrida sebesar 287,50 ton. Padi Hibrida sebanyak 37,50 ton. Benih jagung hibrida sebesar 225 ton dengan nilai enam belas miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus rupiah. Kemudian Bantuan Langsung Pupuk (BLP) NPK sebesar 1.228 ton. Pupuk Organik Granole sebesar 3.684 ton serta pupuk organic cair sebesar 24.560 ton.
Sehari sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Bengkayang, Supriadi melalui Sekretaris Dinasnya, Danuri mengatakan bahwa jambore ini dimaksud sebagai ajang silaturahmi para PPL, Kelompok Tani (Poktan) di dalamnya termasuk Poktan Nelayan Andalan serta para Petani se-Kalbar.
Danuri kemudian menyebutkan bahwa pertemuan itu nantinya akan menjadi ajang para ujung tombak pertanian untuk berembuk dan bertukar pendapat dalam upaya meningkatkan produksi pertanian.
“Selain itu, kegiatan ini dimaksud agar kedepan Kalbar bisa berswasembada pangan,” ungkap mantan Plt. Camat Monterado tersebut.
Terselenggaranya kegiatan itu di Bengkayang menurutnya tak terlepas dari keberhasilan Kabupaten Bengkayang meraih penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juni lalu di Boyolali (Jawa Tengah). Dimana daerah ini mampu meningkatkan produksi padi sebesar 32 persen dari 5 persen yang diharapkan pemerintah pusat.
Dari kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini juga, Danuri menyebutkan bahwa peserta yang berasal dari insan pertanian tersebut berjumlah 400 PPL dan 600 Petani.

Baca Selengkapnya...

Pramuka Bentuk Karakter Generasi Muda

Rizky Wahyuni
Borneo Tribune, Pontianak

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Azrul Azwar mengatakan peran gerakan pramuka dalam mendidik dan membentuk karakter generasi muda sangat besar.
“Melihat kondisi sekarang peran gerakan pramuka sangat diperlukan. Karena karakter pemuda kita saat ini mulai berubah, solidaritas social mulai berkurang. Tidak ada pilihan lain selain dengan kembali menguatkan gerakan pramuka,” kata Azrul saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Kalimantan Barat masa bakti 2009-2014 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6).

Peran Pramuka dapat membentuk karakter generasi muda tersebut menurut Azrul karena dalam pramuka mengajarkan tentang watak, kepribadi dan akhlak tertuang dalam tri satya dan dasa darma parmuka. Selain itu juga mengajarkan kecakapan hidup kepada anggotanya.
“Dengan adanya watak yang baik dan lifeskill dari setiap generasi muda, kita harapkan dapat membentuk pemimpin yang baik untuk masa akan datang,” tambahnya.
Pelantikan Mabida diikuti oleh ketua Mabida Kalbar, yang langsung diketuai Gubernur Kalbar, Cornelis. Serta jajaran pengurus Mabida Kalbar periode 2009-2014 dijabat hampir seluruh kepala dinas dan isntansi pemerintah provinsi Kalbar. Serta dihadiri oleh rombongan dari Persekutuan Pengakap (Pandu Malaysia) Malaysia Negeri Malaka .
Azrul menyambut baik banyaknya pengurus Mabida berasal dari isntansi pemerintah. Menurutnya Pramuka sendiri merupakan wakil pemerintah yang membidangi kepemudaan. Sehingga sangat tepat jika dibina dari institusi pemerintahan. Apalagi dinas dan isntansi etrkait dapat mengalokasikan anggarannya untuk pembinaan generasi muda, yang dapat dikelola gerakan Pramuka.
“Dengan begitu maka effeknya memberdayakan generasi muda kita akan besar,” ujarnya.
Ketua Mabida Gerakan Pramuka Kalbar, Cornelis menyambut baik dibentuknya Mabida ini.
“Secepatnya akan kita bentuk di masing-masing Kabupaten dan Kota. Karena Pramuka ini sangat baik membentuk karakter generasi muda kita untuk menjadi pemimpin bangsa,” kata Cornelis.
Dalam kesempatan pelantikan tersebut, Cornelis sebagai ketua Mabida Pramuka Kalbar menerima Bintang Anugrah Gemilang Presiden dari Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Malaka. Dan Sekretaris Kwarda Kalbar, Suriyadi menerima bintang Karana Jasa dan Khidmat Bakti dari Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Malaka.

Baca Selengkapnya...

Berantas Korupsi di Daerah, KPK Gandeng DPD

CENDERAMATA
Gubernur Kalbar, Cornelis menerima cendera mata dari perwakilan DPD RI Marwan Batubara, usai sosialisasi kerjasama KPK-DPD RI dalam upaya pemberantasan korupsi di Balai Petitih Kantor Gubernur, Kamis (11/6) FOTO Nurbuat/Humas Pemprov

Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kerja sama dalam hal pemberantasan korupsi yang terjadi di berbagai daerah. Seperti disosialisasikan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (11/6).

Baca Selengkapnya...

Membangun Ekonomi Kerakyatan

Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak

Menciptakan ekonomi yang berkeadilan adalah tujuan utama ekonomi kerakyatan. Lewat ekonomi kerakyatan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan roda perekonomian, dan kemakmuran rakyat.
Hal tersebut disampaikan ketua bidang advokasi tim kampanye pasangan capres-cawapres Megawati-Prabowo, Firman Jaya Delli dalam deklarasi dan pembekalan Tim Kampanye Capres Mega-Prabowo di hotel Grand Mahkota Pontianak, Rabu (10/6).

Dalam visi Mega-Prabowo 2009-2014 adalah “Gotong royong membangun kembali Indonesia yang berdaulat bermartabat, adil dan makmur”. Misi “menegakan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan menyelenggarakan pemerintahan demokratis-konstitusional yang bersih dan efektif membangun kembali Indonesia raya.
Dalam visi dan misi tersebut, ada delapan program aksi untuk kemakmuran rakyat diantaranya kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat. Menjadwalkan kembali utang luar negeri dan mengalihkannya untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pangan dan energi yang murah serta ramah lingkungan. Tekad untuk menyelamatkan kekayaan negara dengan meninjau kembali kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional. Menghentikan penjualan aset negara yang strategis dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Mewajibkan eksportir nasional yang menikmati fasilitas pembiayaan ekspor impor dari negara untuk menyimpan dana hasil ekspor di bank dalam negeri. Melarang penyaluran kredit bank pemerintah untuk pembangunan perumahan dan apartemen mewah, mall serta proyek-proyek mewah lainnya. Mencapai perekonomian yang berdaulat, adil dan makmur. Menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi.
Membangun industri pengolahan untuk memperoleh nilai tambah. Membangun sarana dan prasarana transportasi massal. Meningkatkan pendapatan per kapita dari US $ 2.000 menuju US $ 4.000. Melaksanakan ekonomi kerakyatan. Prioritas penyaluran kredit perbankan kepada petani, nelayan, pedagang tradisional dan pedagang kecil. Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil. Melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pembangunan pasar swalayan berskala besar yang tidak sesuai dengan undang-undang.
Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk buruh migrant (TKI dan TKW).
Modernisasi pasar tradisional untuk pedagang tradisional dan pedagang kecil.
Meningkatkan anggaran untuk petani, nelayan, buruh, pedagang pasar tradisional dan pedagang kecil. Memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar. Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi. Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang. Memperjuangkan pabrik pupuk urea dan NPK milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton. Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (10.000 MW).
Mendirikan kilang-kilang minyak pabrik bioetanol dan pabrik DME (pengganti LPG).
Mencetak 4 juta hektar lahan untuk aren (bahan baku bioetanol) yang dapat mempekerjakan 24 juta orang. Pembukaan lahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor bahan bakar nabati setelah 7 tahun masa tanam (4 juta hektar hutan aren menghasilkan sekitar 56 juta Matrik Ton (MT) etanol/tahun). Menyelenggarakan Pemerintahan yang Tegas dan Efektif. Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Mempercepat reformasi birokrasi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan. Wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara. Mencabut Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP).
Menghapus pajak buku pelajaran dan menghentikan model penggantian buku pelajaran setiap tahun. Membagi sedikitnya 1 juta laptop kepada mahasiswa, guru dan pelajar. Memberikan beasiswa serta fasilitas kredit bank untuk membiayai mahasiswa potensial yang kurang mampu. Meningkatkan peran PKK, Posyandu dan Puskesmas. Menempatkan sarjana dan dokter baru melalui program pemerintah terutama di kantong-kantong kemiskinan.
Lebih lanjut dalam visi dan misinya Mega-Prabowo akan menggerakan Revolusi Putih dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin. Menggembangkan karakter bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan dan melestarikan peninggalan serta warisan budaya bangsa. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Melakukan penghijauan kembali 59 juta hektar hutan yang rusak serta konservasi aneka ragam hayati dan hutan lindung. Mengamankan dan merehabilitasi daerah aliran sungai.
Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan. Melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa. Membangun infrastruktur untuk rakyat di pedesaan melalui delapan program desa. Listrik dan air bersih desa. Bank dan lembaga keuangan desa. Koperasi desa, lumbung desa, pasar desa. Klinik desa. Pendidikan desa. Infrastruktur pedesaan dan daerah pesisir. Rumah sehat pedesaan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dalam kesempatan itu, sebagai penanggungjawab Tim Kampanye Megawati-Prabowo di Kalbar, Cornelis, mengatakan, capres nomor urut satu ini, satu-satunya capres yang berani berkomitmen untuk mengevaluasi tata ruang Kalimantan agar tidak seperti sekarang. ”Kita perlu pemerintah yang konsisten, dan memperhatikan Kalimantan seperti Mega-Prabowo,” tegas Cornelis.

Baca Selengkapnya...

Ribuan Massa Hadiri Deklarasi Mega-Prabowo

Hentakun
Borneo Tribune, Pontianak


Deklarasi Tim Kampanye Capres Megawati-Prabowo di Kalbar hari ini, Rabu (10/6) akan dihadiri ribuan massa yang datang dari 14 Kabuppaten/Kota se Kalbar. Rencananya, acara deklarasi itu dibuka Ketua DPD PDIP Kalbar, Cornelis, sebagai penanggung jawab Tim Kampanye Mega-Prabowo di Kalbar.
Demikian disampaikan ketua Tim Kampanye Daerah Kalbar untuk pemenangan capres Megawati-Prabowo, M. Kebing L. di Pontianak, Selasa (9/6).

Deklarasi dilaksanakan di Grand Mahkota Hotel, dimulai pukul 13.00 WIB, dilanjutkan pembekalan tim kampanye dari partai pengusung.
Adapun partai pengusung adalah PDIP dan Gerindra, yang didukung PSI, Partai Buruh, Partai Merdeka, PPNU, PNI Marhaen, Pakarpangan, Partai Kedaulatan.
Hadir juga dari Tim Kampanye Pusat, ketua bidang advokasi Tim Kampanye Mega-Prabowo, Firman Jaya Delli yang kesehariannya menjabat ketua Bidang Advokasi DPP PDIP.
Lebih jauh caleg terpilih DPRD Provinsi dari PDIP Dapil Kalbar 7 (Sintang-Melawi dan Kapuas Hulu) itu, mengatakan, massa yang datang dari seluruh Kabupaten/Kota dan ditambah ketua, sekretaris dan bendahara masing-masing partai pengusung dan pendukung. Untuk Kota Pontianak, setiap kecamatan ada perwakilan.
”Ini basis kita, tahun 2004 kita menang dalam pilpres, sekarang harus sapu bersih lagi, tekad kita menangkan Mega-Prabowo,” tegas Kebing.
Untuk pilpres 2004 putaran I di Kalbar, Megawati-KH Hasyim Muzadi unggul telak dengan para pesaingnya dengan memperoleh suara 821.577 suara. Jauh meninggalkan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid dengan 415.492 suara, M Amien Rais-Siswono Yudo Husodo dengan perolehan suara 185.097, Hamzah Haz-Agum Gumelar dengan 113.244 suara dan terbanyak kedua yakni Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla dengan 477.724 suara.
”Perolehan suara pilpres 2004 itu jadi patokan, sehingga kita tetap yakin mampu mendulang dukungan suara di Kalbar,” tegas Kebing lagi.

Baca Selengkapnya...