KBPPP Bantu Sosialisasi Pemilu

Salah satu tugas Keluarga Besar Putera-Puteri Polri (KBPPP) memberikan sosialisasi kepada anggotanya mengenai mekanisme pemilihan dalam pemilu mendatang. Sebab masyarakat banyak yang tidak tahu dengan sistem mencontreng pada pemilu 2009 mendatang, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Masyarakat sejak pemilu 1971 sampai pemilu 2004 sudah terbiasa dengan pencoblos.

”Sosialisasi sistem pemilu yang beru itu tugas kita bersama, termasuk KBPPP,” kata Cornelis, selaku Ketua Umum KBPPP wilayah XV Kalbar ketika melantik pengurus KBPPP di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu (20/12).
Kata Cornelis, bila tidak diberi penjelasan, maka akan terjadi kesalahan sehingga mengakibatkan suara hilang. Hak-hak demokrasi akan hilang, hanya karena kesalahan cara memilih. Apalagi sekarang banyak pilihan partai politik. “Di dunia ini, mungkin di Indonesia yang paling rumit pemilunya,” ujar Cornelis sembari melemparkan pandangan ke penjuru ruangan pendopo.
Karena rumitnya sistem pemilu itu, maka Cornelis mengharapan KBPPP mengkonsolidasi tingkat kabupaten sampai tanggal 9 April 2009 pemilu dapat berjalan dengan aman. Diharapkan dengan menconteng berarti pemilih dianggap cerdas. “Nanti pakai pulpen, bukan paku lagi. Dan pemilu nanti bisa berjalan aman dan damai,” pinta Cornelis.
Cornelis juga meminta kepada Polisi, untuk menciptakan rasa aman kepada pemilih, karena kalau orang memberikan hak suaranya dengan aman, tertib dan lancar, tidak ada keributan maka polisinya berhasil. Tugas KBPPP memberi pemahaman kepada rakyat membantu polisi dan pemerintah, sehingga pemilu itu betul-betul bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar. “Kalau tidak ada rasa aman, dipertanyakan, bagaimana tanggung jawab perlindungan terhadap rakyat,” kata Cornelis sembari meminta KBPPP menggunakan hak suaranya dengan benar pada pemilu mendatang.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Akhirnya, Konsulat Beri Keterangan Resmi

Pemerintah Malaysia melalui Konsulatnya di Pontianak, M. Zairi M. Basri, akhirnya memberi penjelasan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, berkaitan penembakan empat warga Indonesia di Kota Semarahan, Malaysia, beberapa waktu lalu. Kedatangan M. Zairi M. Basri, diterima langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Syakirman, di ruang kerjanya, Jumat (19/12).

Berdasarkan penjelasan resmi Konsulat kepada Pemprov Kalbar, bahwa peristiwa penembakan tersebut memang terjadi pada 4 Desember 2008 jam 5.30 waktu Malaysia. Seperti yang diberitakan koran ini sebelumnya. Korban yang mati tertembak tersebut tidak semuanya warga Indonesia, ada juga warga Malaysia. Korban tersebut yaitu Sayuti bin Abdul Naser, Abang Mahmud Hadi bin Abang Safri, Sunardi bin Lasri, Marhaban bin Syamsudin dan satu warga Malaysia Azalizam bin Samad.
Setelah diterimanya penjelasan resmi dari Konsulat Malaysia, Pemprov akan mempelajarinya dulu, untuk selanjutnya dijelaskan kepada publik mengenai duduk persoalan yang sebenarnya. Hal ini untuk menghindari ada klaim atau tuntutan dari masyarakat terhadap peristiwa penembakan itu, sehingga perlu meminta konfirmasi ke Konsulat Malaysia, terutama untuk mengantisipasi jangan sampai ada kesimpangsiuran pemberitaan di media massa. “Kalau kita menjelaskan barang yang ndak jelaskan susah,” ujar Syakirman.
Menurut Syakirman, setelah adanya penjelasan Konsulat Malaysia, Pemprov akan menjelaskan juga kepada Bupati Sanggau mengenai duduk persoalan sebenarnya. Pemerintah Pusat juga akan bertanya mengenai masalah ini, sehingga, penjelasan Konsulat Malaysia ini juga akan menjadi laporan kepada Pemerintah Pusat. ”Kalau sudah jelas masalahnya, kita tidak perlu langkah diplomasi lagi, kemudian masyarakat kita juga memahami kondisinya,” terang Syakirman.
Sementara itu, pihak Pemerintah Malaysia sendiri menekankan bahwa laporan resmi mengenai kejadian ini dibuat berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan spekulasi semata, pihak PDRM (Polis Diraja Malaysia) masih terus mengembangkan kasus ini. Konsulat Malaysia juga meminta peristiwa ini jangan sampai dikaitkan dengan hubungan bilateral Malaysia-Indonesia yang selama ini intim dan sangat erat.
Sebelumnya Gubernur Kalbar, Cornelis, sempat protes Konsulat Malaysia di Pontianak terkait penembakan empat warga Kalbar di Sarawak tersebut. Gubernur minta klarifikasi resmi dari Konsulat agar Pemerintah Provinsi bisa bersikap, termasuk bisa menjelaskan persoalan sebenarnya kepada masyarakat maupun Pemerintah Pusat di Jakarta.
Sebaba selama ini kabarnya jadi simpang siur akibat pemberitaan media yang tidak balance. Termasuk jumlah korban, dimana diberitakan lima warga Kalbar, ternyata warga Kalbar tewas hanya empat, sementara satunya warga Malaysia.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Lantik Asosiasi Sawit

Gubernur Kalbar, Cornelis mengingatkan kepada pengusaha sawit untuk bersaing secara sehat dan menjalankan usaha sesuai dengan hati nurani. Hal tersebut disampaikannya ketika melantik pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) daerah Kalbar periode 2008-2011 dan Seminar Dampak Krisis Global Terhdap pembangunan Kelapa Sawit Indonesia bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur, Kamis (18/12).

Gubernur juga menegaskan kepada para pengusaha sawit agar tidak lagi melakukan sogok menyogok dalam bentuk apapun kepada yang memberi ijin dalam hal ini bupati. “Tolong usahanya sehat, jangan bersaing tidak sehat, jangan karena harga sawit bagus lahan kawan disembat. Jadilah pengusaha profesional, berusaha dengan hati nurani, sogok-menyogok kepada pejabat yang memberi ijin dibuang jauh-jauh, nanti kena tangkap, yang menyogok ditangkap yang disogok juga ditangkap, mainlah fair play seperti main sepakbola,” pinta Gubernur.
Pembentukan GAPKI diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalbar saat ini, karena bila tidak ditangani bersama secara serius akan berdampak kurang baik terhadap penerapan tujuan pembangunan perkelapasawitan Kalbar. Dia minta kepada GAPKI untuk berperan optimal dan dapat bekerjasama dengan semua pihak seperti masyarakat, pemerintah dan media.
Selain itu, Gubernur meminta GAPKI membina pengusaha sawit yang baru. Melalui wadah organisasi ini diharapkan bisa mempersatukan para pelaku bidang usaha perkelapasawitan di Indonesia, agar menjadi kekuatan ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, menjadi mitra pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka membuat kebijakan usaha perkelapasawitan Indonesia untuk meningkatkan daya saing usaha kelapa sawit Indonesia di pasar Internasional.
Selain itu, sikap krisis masyarakat juga muncul dalam menyikapi masalah lingkungan seperti menaggulangi pembakaran lahan yang menjadi sorotan nasional dan Internasinal serta menurunnya daya dukung lingkungan sebagai akibat konversi hutan tropis. “Sikap kritis tersebut sangat penting karena dapat dijadikan bahan, guna memperbaiki pendekatan dan kebijakan investasi sub sektor perkebunan di Kalbar agar lebih akmodatir dan dapat diterima oleh semua pihak,” kata Cornelis lagi.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Masih Rendah

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam membangun, di samping masih adanya praktek diskriminasi terhadap perempuan.

Demikian Pidato Gubernur Kalbar, Cornelis, dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-9 Dharma wanita Persatuan Provinsi Kalbar di Auditorium Polnep (17/12), yang dibacakan Sekretaris Daerah Kalbar, Syakirman.
Permasalahan lainnya menurut Gubernur, mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan, yang bersumber dari ketimpangan sosiokultural masyarakat. Hal ini tak terlepas dari terjemahan ajaran agama dan bias gender. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan minimnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik.
Dalam bidang pendidikan, perempuan belum bisa setara dengan laki-laki, karena selama ini angka partisipasi sekolah perempuan, terutama pada jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi serta masih tingginya angka buta aksara seperti yang tercermin dalam data bahwa dari 148.206 orang, laki-laki 49.007 orang, perempuan 99.199 orang, ini menunjukkan bahwa buta aksara perempuan dua kali lipat dari jumlah laki-laki.
Dalam bidang ekonomi, Gubernur mengingatkan bahwa krisis global ini berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan imbasnya pada perekonomian rumah tangga juga. Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 56,52 persen, jauh lebih rendah dari laki-laki yaitu, 72,71 persen. Sedangkan angka pengangguran terdidik perempuan yaitu 7,11 persen, hal ini dipengaruhi budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga.
Dalam bidang politik dan pengambilan keputusan keterwakilan perempuan di legislatif rendah, di DPRD Provinsi hanya 3 orang, dari 55 orang atau hanya 5,45 persen, sedangkan di DPRD Kabupaten/ Kota hanya 21 orang dari 374 orang atau hanya 5,3 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah komposisi jumlah penduduk Kalbar, jumlah perempuan mencapai separuh dari jumlah seluruh penduduk, maka komposisi tersebut sungguh tidak seimbang, dan masih merupakan peluang bagi kaum perempuan untuk berkiprah di bidang politik dan pengambilan keputusan.
Untuk mengatasi hal tersebut, sudah ada pokok-pokok arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak tahun 2008, yang juga dijadikan komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu, diikuti dengan tindakan nyata dalam langkah-langkah operasionalnya.
Meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik serta pengambilan keputusan dan perlindungan perempuan dari diskriminasi dan kekerasan. Kemudian mengupayakan pemenuhan keterwakilan perempuan 30 persen di bidang politik dan jabatan publik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemenuhan hak-hak anak, termasuk pendidikan bagi anak dan keluarga pekerja migran di luar negeri, mempersiapkan perempuan dalam menghadapi perubahan global dengan adanya perubahan iklim penurunan ketahan pangan dan guzi buruk.
Mengupayakan pencapaian target Milenium Development Goal’s, khususnya kemiskinan yang merupakan akar masalah pembangunan perempuan dan anak, secara sinergi dan berkelanjutan, dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan dan peran antara perempuan dan laki-laki. Yang paling penting adalah negara harus mengerti bahwa perempuan lebih sensitif dan punya standar moral, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi, terutama sudah dibuktikan dalam pola pengembalian kredit.
Sementara itu, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Kalbar, Ny. Nila F. Moeloek, menyampaikan bahwa, perempuan Indonesia merupakan bagian terbesar dari penduduk Indnesia dan bisa meningkatkan kapasitasnya sebagai warga negara yang mampu menyelesaikan masalah keluarga maupun masalah bangsa.
Kepemimpinan merupakan kunci keberhasilan suatu kegiatan, sehingga perempuan sebagai penerus nilai dan norma-norma dalam keluarga dan Kelompok strategis dalam masyarakat, diharapkan mampu berperan sebagai pembawa perubahan dan pelaku pembaharuan (agent of change), agar bisa mewujudkan terjadinya perubahan, terutama dalam lingkungan dan ketahanan pangan sehingga tercapainya perbaikan kualitas hidup diri, keluarga dan masyarakat serta bangsa.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Kalbar Tolak Daging Babi Jambi

Gubernur Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Kehewanan dan Peternakan (Diswanak) Kalbar, Abdul Manaf Mustafa, menolak masuknya daging babi hutan asal Jambi yang terindikasi mengandung penyakit. Hal itu disampaikan Abdul Manaf Mustafa ketika menghadiri pembukaan Uji Materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan di Balai Petitih, Selasa (16/12).

Alasan penolakan tersebut menurut Abdul Manaf karena daging babi tersebut belum dipastikan apakah mengandung bibit penyakit, dan menjadi tugas pemerintah untuk memeriksanya karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah juga untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Karena itu Pemprov menyarankan masyarakat membeli daging babi dari rumah pemotongan hewan. ”Kita sarankan membeli daging babi itu usahakan dari hasil pemotongan rumah potong hewan,” ingatnya.
Hal tersebut menurut kata Abdul Manaf lebih bisa dijamin kebersihannya, karena di sana (tempat pemotongan) ada petugas yang melakukan pengawasan sebelum melakukan pemotongan. Mengenai babi hutan yang berasal dari Jambi, Abdul Manaf tidak menjamin kebersihan daging tersebut.
“Kalau untuk babi hutan jelas itu sulit untuk mengetahui apakah itu layak terjamin keamanan dagingnya oleh karena itu ada yang mengajukan ijin memasukan daging babi dari pulau Sumatera (Jambi) tidak mendapat ijin Pak Gubernur,” ungkapnya.
Tidak dijamin masalah keamanan konsumsinya karena menurut dokter hewan tersebut, di Sumatera itu banyak sekali penyakit berbahaya seperti brrs, antraks. Penyakit itu bisa menyerang paru-paru, alat reproduksi. ”Mengenai ijin, diakui memang ada ijin tetapi di tolak karena berbagai alasan tadi,” katanya.
Abdul Manaf juga berpesan kepada masyarakat bahwa daging babi di Kalbar cukup untuk persiapan Natal dan Tahun Baru mengingat stok populasi babi hampir empat ratus ribu ekor dan tidak perlu masukan babi dari luar. “Tidak perlu memasok daging babi dari luar, kita kuatir kalau babi luar masuk ada penyakit berbahaya yang ikut,” katanya lagi.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Antam Siap Kerok Bauksit Tayan

PT. Aneka Tambang (Antam) sejak tahun 1991 memulai eksplorasi bauksit di Kecamatan Tayan. Kini perusahaan yang mengandeng investor Jepang itu akan membangun pabrik di dua tempat, yakni di Tayan dan Mempawah. Nantinya, prabrik bauksit tersbut diproyeksikan memberi konstribusi besar bagi pembangunan di daerah ini.

JBIC (Japan Bank Internasional Cooperation) yakni bank khusus milik pemerintah Jepang yang membiayai proyek-proyek internasional Jepang di berbagai negara, termasuk di Indonesia bersama perwakilan PT. Antam menemui Gubernur Kalbar.
Minggu (14/12) perwakilan JBIC, Kazuyuki Arasawa dan Antam yang diwakili Calvin Biswan melakukan pertemuan dengan Gubernur Cornelis, di Pendopo—membahas perkembangan pembangunan pabrik bauksit di Tayan.
Lebih jauh pihaknya akan mengkaji kembali mengenai amdal, efek sosial, lingkungan, ekosistem sampai kepada pemindahan penduduk, mata pencaharian penduduk yang menurut rencana di Tayan akan di pindahkan dua RT akibat pembangunan KP (Kawasan Pabrik) PT. Antam Tbk.
Terkait tenaga kerja, Jumani, Direktur Human Relation Development PT. Antam Tbk, menjelaskan, program mereka adalah bagaimana memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar tambang. “Masyarakat sekitar diutamakan sebagai karyawan tetap,” janjinya.
Dalam struktur kepegawaian nanti akan ada beberapa level karyawan, yakni suvervisor dan manager ke atas. Berbicara masalah engineering (tenaga insinyur) pria jangkung ini akan tetap mengutamakan orang-orang Kalbar yang lulusan pertambangan mau kembali ke Kalbar. Kalau tidak, dengan sangat menyesal Antam kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi pertambangan.
Tetapi upaya Antam adalah bagaimana menjaring putra-putri Kalbar yang kuliah di Pertambangan untuk kembali ke daerahnya. “Penyerapan tenaga kerja lokal pun akan mendapat kendala karena untuk level engineering masyarakat Tayan masih susah di cari,” jelasnya seraya menjelaskan, untuk jangka panjang, Antam bisa mendidik putera daerah setempat untuk bersekolah terutama yang berprestasi untuk di didik di bidang pertambangan.
Sementara Gubernur Cornelis, sendiri meminta jangan sampai ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). “Antam jangan ada PHK!” ujarnya datar. Cornelis sendiri menjamin kalau investor yang masuk akan aman. Selain tambang, Cornelis juga minta investor dapat membangun pabrik ban, mengingat produksi karet sangat besar di Kalbar.
“Selama ini karet hanya diekspor setengah jadi sehingga harganya murah, kalau dibangun pabrik ban di sini mungkin harga karet lebih mahal,” kata Cornelis sembari meminta Antam agar target 2009 proyek harus dimulai.
Calvin Biswan, Site Reparation and Coummity Development Director PT. Antam mengatakan, Antam sendiri tidak berniat hanya menambang saja, tapi akan membangun suatu pabrik pengolahan dari tambang bauksit itu sendiri. “Kita akan membangun alumina plan pabrik alumina CGA (Cemical Great alumina),” ujar Calvin seraya menjelaskan investor yang inves di Antam hanya tiga, yakni PT. Antam Tbk, Showadenko Jepang dan Marubeni Corporation.
“Sedangkan kedatanagn JBIC, guna melakukan studi kelayakan karena mereka akan mendanai sebagian proyek ini dan mendapat jaminan bukan hanya dari JBIC tapi juga Mizuwo Bank,” jelasnya.
Proyek Antam di Tayan meliputi Mining Geologis Antam 21.120 Ha. Lalu di Mungguk Pasir dijadikan dua proyek yakni di wilayah KP. Cemikal Great Alumina kerjasaman Shwadenko dan Marubeni Corporation luasnya 21.120 Ha. Sedangkan di selatan yang merupakan sisa dari 21.120 Ha akan digarap kerjasama dengan Rusia yang MoU 2007 lalu disaksikan Presiden SBY.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

PDIP Minimal Bertahan, Golkar Optimis Bertambah

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat menargetkan minimal 10 kursi di DPRD Kalbar pada Pemilu legislatif 2009. Partai Golkar optimis menempatkan 17 kadernya di parlemen provinsi tersebut.

Target minimal partai berlambangkan Banteng dengan moncong putih itu bisa mempertahankan komposisi peroleh kursi DPRD Kalbar yang diperoleh pada Pemilu 2004 silam. ”Minimal kita bertahan dengan komposisi perolehan kursi yang ada. Tapi kalau dapat naik, Alhamdulilah,” demikian ungkap Ketua DPD PDI Perjuangan, Drs. Cornelis, MH di gedung DPRD Kalbar, Selasa kemarin.
Namun demikian, Cornelis senantiasa menyerukan sekaligus berharap kepada segenap kader, pengurus maupun simpatisan PDI Perjuangan Kalbar untuk terus berjuang dan terus pula berbuat yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Dengan demikian, peluang maupun kesempatan PDI Perjuangan Kalbar untuk bisa menambah komposisi perolehan kursi di DPRD Kalbar pada Pemilu mendatang semakin terbuka lebar.
Sementara itu di tempat terpisah, Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kalimantan Barat, Ir.H Zulfadhli merasa optimis bahwa pihaknya akan memperoleh kursi sebesar 30 persen alias 17 kursi di DPRD Kalbar pada Pemilu mendatang. ”Sekarang kita sudah berhasil memperoleh sebanyak 14 kursi. Insya Allah, Pemilu mendatang Golkar bisa meraih target 17 kursi di DPRD Kalbar,” harap Zulfadhli.
Menurutnya, target perolehan sebesar 17 kursi di DPRD Kalbar pada Pemilu mendatang peluangnya cukup terbuka lebar untuk bisa diraih Golkar. Pasalnya, dengan diterapkannya sistem suara terbanyak diinternal Golkar pada Pemilu mendatang, dapat dipastikan semua caleg Golkar akan berjuang dan berjuang untuk mendulang suara konstituen maupun warga pohon beringin di Kalbar. ”Golkar optimis bisa meraih target tersebut,” tutup Ketua DPD Partai Golkar Kalbar. (Andry/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Ramai-ramai Basmi Korupsi

Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember dimaknai secara mendalam oleh Gubernur Cornelis. Orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat itu menegaskan kepada semua jajaran pemerintahan, termasuk masyarakat untuk bersinergi mengikis habis persoalan korupsi di ‘Bumi Khatulistiwa’.

“Mari kita bersama-sama tuntaskan persoalan ini. Sebab, untuk menuntaskan persoalan korupsi tidak bisa sendiri. Tapi harus beramai-ramai,” tegas Cornelis di gedung DPRD Kalbar, Selasa (9/12).
Lebih jauh dikatakan Cornelis, untuk memberantas persoalan korupsi di Kalbar bukan perkara mudah. Namun demikian, apabila semua pihak bersinergi termasuk masyarakat, maka persoalan korupsi di Kalbar bisa ditanggulangi secara bersama. ”Ngurus negara juga tidak bisa sendiri. Harus ramai-ramai,” ungkap Cornelis.
Sementara Ketua DPRD Kalbar, H Zulfadhli memaknai hari antikorupsi internasional dengan berkomitmen memerangi korupsi di Kalbar. Dan menurutnya, pemberantasan korupsi itu harus menjadi komitmen semua elemen masyarakat Kalbar. ”Termasuk birokrat dan politisi harus bisa menjadi contoh yang baik dalam memerangi persoalan korupsi di Kalbar,” tegasnya.
Kemudian ditambahkan Zulfadhli bahwa untuk dapat memerangi persoalan korupsi di Kalbar perlu kesungguhan maupun keseriusan semua pihak, termasuk aparat keamanan. Selain itu, masyarakat juga diminta terlibat secara aktif dalam memerangi persoalan korupsi di Kalbar. ”Semua elemen masyarakat harus terlibat langsung dalam memerangi persoalan korupsi di Kalbar,” tutup Zulfadhli.

Pemprov Komit
Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, telah dipertegas dengan diterbitkannya Inpres nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Untuk itu, Presiden SBY secara khusus mengintruksikan kepada jajaran kabinetnya, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melakukan langkah-langkah percepatan pemberantasan korupsi tersebut.
“Agar pemberantasan korupsi tersebut lebih efektif, dalam implementasinya perlu dibangun sinergisitas, pada masing-masing institusi dalam komponen masyarakat untuk melakukan upaya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres tersebut,” kata Sekda Kalbar, Syakirman, usai membuka sosialisasi dan workshop penyusunan pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004 di hotel Kapuas, Selasa (9/12).
Sebagai penyelenggara negara, kata Syakirman, Pemerintah Provinsi selayaknya melakukan pengawasan terhadap berebagai elemen pemerintahan di lingkungan provinsi maupun kabupaten di wilayah Kalbar.
Syakirman juga mengharapkan agar seluruh elemen mendukung upaya Pemprov untuk memberantas korupsi di daerah ini lebih cepat. Karenanya, dia mengingatkan kepada seluruh pejabat dalam kaitannya sebagai penyelenggara negara agar melaporkan harta kekayaannya.
“Sebagai implementasi dari upaya tersebut, Pemprov akan melakukan pemeriksaan secara reguler, dinas, staff dan instansi serta badan yang melaksanakan tugas pemerintahan ini agar menyampaikan laporan kekayaan mereka,” katanya.
Berkaitan dengan semakin mencuatnya indikasi korupsi yang menimpa beberapa bupati dan mantan bupati di Kalbar ini, Syakirman menegaskan akan membina mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat KKN. Selain itu juga “bupati nakal” akan diberi sanksi bila terbukti melakukan KKN, dan sepenuhnya akan menyerahkan masalah itu kepad pihak yang berwajib. Untuk mengurangi indikasi KKN, Syakirman mengharapkan pejabat bekerja sesuai dengan ketentuan dan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat.□Andry/Hentakun, Borneo Tribune Pontianak

Baca Selengkapnya...