Pelayanan Puskesmas 2009 Gratis

Rakyat Indonesia patut bersyukur karena pemerintah pusat bakal memberikan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) secara gratis kepada masyarakat tanpa membedakan ‘kasta’ alias si miskin dan si kaya pada 2009 mendatang. Tak pelak, Gubernur Cornelis menyambut baik gagasan mulia tersebut. “Kalau gratis tidak perlu disiapkan. Alhamdulilah (puji Tuhan, red),” ujar Gubernur di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat sembari melepaskan senyumnya yang khas, Rabu kemarin.

Lebih lanjut Cornelis mengatakan sesungguhnya urusan Puskesmas itu merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota di seantero Provinsi Kalimantan Barat. “Urusan Puskesmas itu ‘kan urusan Bupati dan Walikota. Tanya saja sama mereka,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ir H Zulfadhli mengatakan seandainya kebijakan itu sungguh nyata, konsekwensinya pemerintah pusat harus menyiapkan dana bantuan kepada provinsi maupun kabupaten/kota yang berwenang untuk mengatur akan hal ini.
Selain terganjal dengan persoalan pembiayaan, terang Zulfadhli, persoalan prasarana pun kerap menjadi aral untuk mengimplementasikan pengobatan di Puskesmas secara gratis di Puskesmas Kalbar. “Ini perlu dukungan pendanaan yang cukup besar dari pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi siap mengalokasikan dana pendamping untuk itu. Sepanjang hal ini betul-betul bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Kendati demikian, Ketua DPRD Provinsi termuda se-Indonesia ini mengatakan sesungguhnya kewenangan untuk memberikan pelayanan Puskesmas secara gratis kepada masyarakat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Kalbar.□

Baca Selengkapnya...

SOPD Tarik Ulur

Formasi SOPD Kalbar dipastikan berubah, meski dua pilar pemerintahan berseberangan pendapat soal pos-pos jabatan. Dewan memandang pembentukan SOPD sari sudut efektivitas program pembangunan sementara eksekutif berpegangan pada efisiensi anggaran.

Dipimpin Ketua DPRD Kalbar, Ir. H Zulfadhli, sidang paripurna dewan dengan agenda pembahasan APBD 2007 dan penyampaian laporan Pansus SOPD Kalbar berlangsung lancar, Rabu, (3/9). Paripurna diikuti lebih dari separuh anggota dewan. Gubernur Cornelis mempimpin langsung rombongan eksekutif dalam sidang paripurna tersebut.
Usai pengantar dari Ketua DPRD, sidang dilanjutkan dengan pembacaan pemabahasan anggaran APBD Kalbar tahun 2007. Rosiyan Ramli Saleh membacakan hasil kerja pansus. Beberapa pandangan dewan terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan pihak eksekutif.
Dari sudut penerimaan asli daerah, ada hal positif yang diapresiasi dewan. Keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melampaui target pendapatan menurut Pansus adalah sebuah prestasi, meskipun di sisi lain ada target pendapatan yang tidak memenuhi target yaitu target pendapatan dari pajak kendaraan di atas air (PKA).
Suasana hening terlihat saat Ketua Pansus SOPD DPRD Kalbar menyampaikan hasil pembahasannya. Ketua Pansus I, Drs H Awang Sofian Rozali menyampaikan hasil pembahasan Pansus-nya. Sementara kepala dinas yang duduk di sisi kanan dan kiri Balairung Sari tampak serius menyimak. Beberapa di antaranya terlihat larut dalam ketegangan. Laporan pembahasan dari Pansus sendiri sangat terkait erat dengan masa depan pos-pos jabatan yang ada saat ini.
Awang dalam laporan hasil kerja Pansusnya menyebut telah terjadi diskusi dan perdebatan yang cukup alot dalam rapat-rapat internal maupun gabungan bersama tim eksekutif. Isu pemisahan dan pembentukan struktur organisasi kerja baru benar-benar menjadi isu yang hangat dan menarik perhatian banyak pihak.
Membahas tentang postur perangkat daerah, pandangan Pansus dan pihak eksekutif terbelah. Satu sisi Pansus menghendaki sejumlah perangkat daerah baru di luar usulan eksekutif tapi di sisi lain eksekutif merasa perlu melakukan efisiensi anggaran. Menurut aturan, berdasarkan pasal 45 PP Nomor 41 Tahun 2007 berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan APBD Kalbar mendapat poin 75.
“Berarti Kalbar berhak menggunakan pola maksimal. Empat asisten, delapan belas dinas dan 12 lembaga teknis daerah,” kata Awang.
Awang menceritakan semula dewan berkeinginan untuk menerapkan pola maksimal, terutama untuk pengisian jumlah asisten Sekda. Dewan menginginkan adanya empat asisten, sementara eksekutif menghendaki tiga asisten saja. Dari hasil studi banding ke provinsi lain, diskusi dan publik hearing dengan beberapa pihak serta konsultasi ke Departemen Dalam Negeri akhirnya kedua pihak bisa menemukan kata sepakat.
“Sampai rapat terakhir kemarin pun perdebatan masih cukup alot,” ujar Awang.
Dewan akhirnya menerima usulan dari eksekutif yang hanya menempatkan 3 asisten. Tapi untuk dinas PU dewan masih berkeras mengusulkan adanya dua dinas, yakni Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Sementara untuk Dinas Pendidikan yang diusulkan oleh eksekutif untuk dimasuki urusan pemuda dan olah raga, kedua pihak sepakat masalah pemuda dan olahraga ditampung dalam dinas tersendiri.
Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah seperti diungkapkan Ketua Pansus sebelumnya benar-benar tak diakomodir dalam SOPD baru. Fungsi yang melekat padanya digabungkan ke dinas dan lembaga teknis lainnya.
Dengan telah disampaikannya hasil kerja Pansus SOPD maka bola panas dan jawaban final ada ditangani 8 fraksi yang ada di dewan. Rencananya tanggal 11 September ini fraksi-fraksi yang ada di dewan akan menyampaikan sikap politik mereka terhadap hasil kerja pansus.
Gubernur Cornelis yang dimintai komentar usai paripurna mengakuki hasil kerja Pansus sudah maksimal meskipun ada perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif.
“Saya pribadi lebih senang dengan yang lebih kecil dan efisien. Seperti di negara-negara maju,” kata Cornelis di hadapan sejumlah pewarta.
Komposisi perangkat dinas hasil kerja Pansus sepertinya tidak akan jauh berubah. Perubahan sendiri akan dimungkingkan untuk mengurangi, bukan untuk menambah.
“Tugas Pansus sudah selesai, sekarang tinggal diserahkan kepada sikap politik masing-masing fraksi. Bisa berubah tapi nda boleh nambah,” kata Awang Sofian.
Beberapa kepala dinas yang dihubungi usai paripurna enggan memberikan komentarnya terhadap hasil kerja Pansus. “Jangan saya dong, ngga enak. Saya kan cuma manut,” kata Rihat Natsir, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Isu pembahasan SOPD baru di Pemprov Kalbar memang mengundang perhatian luas. Selain mengandung unsur semangat pencapaian visi kepala daerah, SOPD juga dinilai sarat nuansa akomodasi kepentingan politik. Wajah pemerintah terhadap keberpihakan pembangunan Kalbar bisa diteropong dari komposisi pos-pos jabatan.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Perbedaan Itu Biasa

Laporan hasil kerja panitia khusus (Pansus) I pembahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang susunan organisasi perangkat daerah (SOPD) Provinsi Kalimantan Barat yang dibacakan, Ketua Pansus I, Drs. H Awang Sofian Razali dalam paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) dibelah menjadi dua dinas, yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air.

Menyikapi laporan Pansus I, Gubernur Cornelis lantas mengutarakan pandangan usai menghadiri paripurna laporan hasil kerja Pansus I. Gubernur mengatakan soal perbedaan mengenai SOPD itu bukan suatu hal yang luar biasa, melainkan sesuatu yang biasa. “Nanti kita hitung kembali. Apakah memang ada dana kita atau tidak,” ujar Gubernur di gedung DPRD, Rabu (3/9) kemarin.
Gubernur mengaku idealnya SOPD lebih kecil komposisinya karena di beberapa negara maju seorang gubernur tidak memiliki staf yang banyak dan kegiatannya juga tidak banyak. “Karena titik berat daripada otonomi daerah berada di kabupaten/kota. Dan kabupaten/kota inilah yang berhadapan langsung dengan rakyat,” ujar Gubernur.
Gubernur mengaku kondisi Indonesia memang berbeda. Apalagi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sudah lahir. ”Kita tinggal mengadopsi saja. Mau pilih yang mana, A, B, C, D terserah saja dan tinggal dikombinasikan. Kompromi dengan dewan dan dewan tinggal dikompromikan lagi dengan Menteri Dalam Negeri,” imbuhnya.
Sekalipun telah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, namun ketika berada di tangan Menteri Dalam Negeri dan ternyata SOPD diperintahkan untuk dirampingkan kembali, tentu perintah itu akan dipatuhi pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. ”Sekalipun Gubernur dan DPRD sudah sepakat, tetapi Menteri Dalam Negeri bilang kecilkan lagi, kita mau apa? Jadi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus sinkron. Sinkronisasi itu yang kita upayakan sekarang agar klop dan sama-sama enak. Pemerintah juga enak, dewan juga enak dan aspirasinya didengar dan semuanya berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Sementara itu, Fraksi PPP akan melakukan banyak koreksi terhadap laporan hasil kerja panitia khusus (Pansus) I pembahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang susunan organisasi perangkat daerah (SOPD) Provinsi Kalimantan Barat. ”Kita sudah sepakat bahwa tentang SOPD ada sesuatu yang prinsipil,” tegas Zainuddin.
Kata dia, pertama ada satu asisten yang membawahi empat biro. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah secara tegas menyatakan bahwa satu asisten itu hanya bisa mengakomodir paling maksimal adalah tiga biro dan bukan empat biro. “Kita harus taat azaz. Tidak bisa pejabat Departemen Menteri Dalam Negeri mengatakan boleh. Menteri saja tidak boleh selama peraturan itu tidak dirubah. Selama PP itu tidak dirubah, kita tetap konsisten bahwa satu asisten maksimal mengakomodir tiga biro,” timpalnya.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

SOPD Kalbar Tetap Mengacu Pola Maksimal

Hasil Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) tetap mengacu pola maksimal. Namun Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, di Pontianak, Rabu (3/9), mengatakan, di negara maju untuk pejabat setingkat gubernur tidak memiliki staf yang banyak. "Karena titik berat otonomi daerah ada di kabupaten/kota," kata Cornelis usai menghadiri Sidang Paripurna Laporan Hasil Kerja Pansus I.

Ia menyadari bahwa Indonesia berbeda dengan negara maju. "PP No 41 tahun 2007 keluar," katanya. PP No 41 tahun 2007 mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai PP No 41 tahun 2007, Pemprov Kalbar dapat membentuk organisasi perangkat daerah dengan jumlah maksimal 18 dinas, empat Asisten Sekretaris Daerah (Sekda), 12 biro di Setda Pemprov, 12 lembaga teknis daerah, dan Sekretariat DPRD.
Saat ini Pemprov Kalbar memiliki 15 dinas, delapan biro di Setda Pemprov, dua lembaga teknis daerah, tiga asisten Setda dan Sekretariat DPRD.
Dalam usulan SOPD yang diajukan, Pemprov Kalbar akan membentuk 16 dinas, 10 biro di Setda Pemprov, 16 lembaga teknis daerah, tiga asisten Setda, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, dan Staf Ahli.
"Secara pribadi, cenderung untuk memakai pola yang kecil (minimal)," kata Cornelis. Dalam penyusunan SOPD, eksekutif melakukan kompromi dengan legislatif untuk menentukan pola apa yang digunakan.
"Sekarang lagi disinkronkan, supaya semua sama-sama cocok," kata Cornelis.
Sejumlah pembahasan yang alot seperti jumlah asisten dari usulan empat akhirnya disepakati cukup tiga untuk membantu Sekretaris Daerah. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dipecah menjadi Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Rentan Serangan Lawan

Kawasan perbatasan Kalbar yang membentang sepanjang lebih dari 800 kilometer dari sudut pertahanan dinilai rentan terhadap invasi musuh. Kekuatan militer di sepanjang garis perbatasan tersebut masih minim sehingga apabila terjadi serangan mendadak Kalbar diprediksi akan mudah ditaklukkan.

Sebagaimana terungkap dalam acara penyambutan perwira siswa (Pasis) Angkatan ke-45 Sekolah Staf dan Komando AU di Balai Petitih, Selasa (2/9) kemarin, permasalahan perbatasan menjadi salah satu isu yang dinilai penting oleh garda republik dari matra udara ini. Rombongan perwira siswa berbaju biru langit dan bercelana biru donker yang dipimpin Marsekal Pertama, Dr. A. Dirwan, M.Sc untuk melakukan kuliah kerja selama tiga hari di Kalbar.
Dikatakan oleh Dirwan, kawasan perbatasan memiliki makna yang sangat strategis bagi pertahanan nasional. Terkait dengan akan diselenggarakannya seminar tentang pemberdayaan wilayah perbatasan RI, Sesko AU memandang perlu untuk memberi perhatian lebih terhadap kawasan yang disebut sebagai beranda negeri ini. Kota Pontianak dan Tarakan menurut Dirwan sengaja dipilih karena karakteristik kedua wilayah ini dinilai mewakili basis pertahanan RI.
Kepada Gubernur, Marsma, Dirwan memperkenalkan anggota rombongan yang ikut menyertai kedatangannya. Siswa Sesko AU menurut Dirwan ada 147 orang.
“Siswa Sesko ada yang berasal dari angkatan lain, juga dari negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat, Australia, India, Pakistan juga Malaysia. Tapi pada kunjungan kali ini mereka tidak kita bawa karena ini terkait dengan rahasia negara,” kata Wakin Komandan Sesko ini.
Gubernur Cornelis dalam sambutannya menyambut hangat kedatangan calon-calon petinggi AU ini. Menurut Gubernur para perwira siswa ini punya kesempatan melihat langsung kondisi perbatasan dan kemampuan pertahanan negara di Kalbar. Gubernur dengan gamblang mengungkapkan kelemahan yang ada di sektor pertahanan.
“Mana ada satupun rudal yang dipasang di Kalbar. Tidak ada radar yang standar di Kalbar yang sanggup mendeteksi kehadiran pesawat musuh,” kata Gubernur.
Gubernur mengaku merasa prihatin dengan kondisi kekuatan pertahanan di Kalbar setelah menyaksikan peristiwa yang terjadi di Rusia. Begitu mudahnya Rusia menginvasi negeri tetangganya Georgia menurut Gubernur patut menjadi perhatian semua pihak.
Kalbar sangat tidak menutup kemungkinan juga mengalami nasib serupa jika tidak segera memperkuat pertahanannya. Kekuatan negeri jiran menurut Gubernur patut diperhatikan, armada pesawat tempur Malaysia menurut Gubernur selalu stand by di perbatasan dengan fasilitas yang cukup mumpuni.
“Pesawat tempur Malaysia bisa dengan mudah mendarat di jalan raya mereka di dekat perbatasan, kita masih omong kosong,” kata Gubernur kepada rombongan perwira AU ini.
Secara langsung Gubernur Cornelis mengkritisi lemahnya kekuatan pertahanan negara di Kalbar. Baik di darat maupun di laut kekuatan pertahanan kita lemah. Perbatasan Kalbar dengan Malaysia yang merupakan garis perbatasan terpanjang di Indonesia menurut Gubernur masih rentan terhadap infiltrasi asing, begitu juga di laut.
“Hanya berapa kekuatan kita di laut Kalbar? Diserang preman Vietnam sudah lari,” sindir Gubernur atas lemahnya kekuatan pertahanan laut di China Selatan.
“Tidak bisa lagi kita mengandalkan perang gerilya, itu sudah kuno. Ke depan dalam perang modern pertahanan udara adalah kebutuhan vital,” tegas Gubernur yang pernah mengikuti kursus artileri selama tiga bulan ini.
Usai sambutan Gubernur acara dilanjutkan dengan pemaparan pembangunan kawasan perbatasan dari Bappeda. Ir. Fathan A. Rasyid menyampaikan langsung rencana pembangunan kawasan perbatasan yang diberi label Border Development Center.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Antam-Showa Bangun Pabrik Bauksit

PT Aneka Tambang (Antam) bekerjasama dengan Showa Denko Jepang, akan membangunan pabrik Chemical Grade Alumina (CGA) di Tayan Kabupaten Sanggau Kalbar, pada bulan November 2008. Hal ini di sampaikan Gubernur Kalbar Cornelis kepada Borneo Tribune di ruang kerjanya, Senin (1/9).

Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan dalam kunjungannya bersama dengan PT Aneka Tambang ke Jepang kemarin, dalam rangka menindak lanjuti rencana Showa Denko yang akan membangun pabrik untuk mengolah cadangan Bauxsite berjumlah besar dan berkualitas tinggi di Tayan, menjadi Chemical Grade Alumina (CGA), yang akan dijual melalui perjanjian offtake ke Jepang.
“Kita berusaha meyakinkan Perusahaan Showa Denko yang berkantor di Tokyo Jepang, agar Perusahaan ini secepatnya membangun Pabrik Chemical Grade Alumina di Tayan Kabupaten Sanggau, dan Perusahaan Showa Denko menyambut positif, karena pemerintah menjamin keamanan Investasi di Indonesia,” ungkap Gubernur.
Selanjutnya Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini juga mengatakan, “Sambil membangun pabrik, hasil dari produksi yang setengah jadi ini akan langsung dibawa ke Jepang, yang nantinya akan menghasilkan berbagai jenis produk,sedangkan untuk tenaga listrik sementara kita akan beli dulu,” kata Cornelis yang saat kunjungannya ke kantor Showa Denko di Tokyo Jepang, ia juga menyempatkan diri berkunjung ke Pabrik Showa Denko di Yokohama.
Pabrik yang akan menyerap sekitar 700 orang tenaga kerja tersebut merupakan bagian dari rencana perusahaan Showa Denko dan ATAM untuk mengurangi ketergantungannya pada nikel dan emas, dengan meningkatkan bisnis bauksit.
Pabrik Chemical Alumina yang bernilai hingga Triliunan rupiah di Tayan ini merupakan langkah lanjutan dari penandatanganan perjanjian usaha patungan (joint venture agreement, JVA) yang telah dilakukan pada bulan Maret 2006.
Berdasarkan BFS yang dikerjakan oleh Mizuho untuk Antam di tahun 2003, diperkirakan Proyek Tayan akan memproduksi 300.000 ton Chemical Grade Alumina (CGA) per tahun, yang akan berjalan selama 100 Tahun.
Sebelumnya, PT Antam bergabung dengan tiga mitra perusahaan Internasional, termasuk Showa Denko KK Jepang dan Marubeni Corporation, untuk melaksanakan suatu studi kelayakan pembangunan pabrik yang akan memproses bauksit menjadi Alumina.
Bauksit (Bauxite) merupakan bahan galian yang kaya akan aluminium, yang terbentuk dari proses laterisasi batuan beku asam, yang sebagian besar digunakan untuk industry logam aluminium.
Selain itu juga digunakan untuk pembuatan alat-alat rumah tangga, dan industri kapal terbang, lemari es, mesin cuci, AC, pengganti tembaga, industri kaleng, dinding, atap dan tirai.□Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

BKIKD Hilang Dari SOPD Kalbar

Paripurna, Pansus Rapat Finalisasi


Jika tak ada aral, struktur oraganisasi perangkat daerah (SOPD) baru Kalbar sudah mulai dilihat hari ini. Pansus SOPD yang diberi mandat melakukan kajian dan pembahasan terhadap perangkat daerah akan menyampaikan laporan hasil kerjanya dalam rapat paripurna.

Selasa, (2/9) sejumlah anggota Pansus SOPD terlihat bersiap mengikuti rapat finalisasi di ruang rapat pimpinan DPRD Kalbar. Meski sedang menjalankan ibadah puasa tak terlihat kelelahan di wajah para legislator itu. Awang Sofian Rozali, Ketua Pansus sibuk mempersiapkan materi rapat terakhir menjelang paripurna hari ini.
Menurut Awang yang dihubungi sebelum rapat dimulai, rapat kemarin membahas hasil konsultasi ke Departemen Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Ada beberapa hal yang mesti merek sepakati sebelum menyampaikan hasil kerja Pansus pada rapat paripurna hari ini.
Rencana awal Pansus yang mengusulkan dibentuknya empat asisten di lingkungan Sekda Kalbar menurut Awang sepertinya sulit untuk direalisasikan. Semula Pansus menilai satu asisten maksimal menangani tiga biro, namun ternyata menurut Depdagri satu asisten bisa menangani empat biro.
“Soal asisten sudah clear, tak ada soal,” kata Awang.
Sementara rencana Dewan mengusulkan pemecahan Dinas PU menjadi dua dinas sepertinya tidak akan mudah direalisasikan. Menurut Awang, pihak eksekutif sepertinya masih belum memandang penting pemecahan dinas ini padahal Dewan memandang pemecahan dua dinas ini sangat urgen untuk memacu pemabangunan Kalbar.
“Kami memadang PU perlu dipecah dua, alasannya karena pembangunan infrastruktur di Kalbar masih cukup berat. Sulawesi Selatan saja Dinas PU dipecah tiga,” kata Awang.
Dalam kasus Dinas PU ini Awang menilai ada dua sudut pandang yang berbeda yang mengemuka. Satu sisi eksekutif dengan logika penghematan anggaran lebih memilih langkah efisiensi dengan tidak membuat banyak dinas, sementara legislatif demi efektifitas pembangunan lebih senang jika dinas yang mengurusi pembangunan ini dibagi agar lebih fokus.
Dinas Pendidikan yang semula akan dimerger dengan Kantor Bappora PP menurut Awang hampir pasti tidak akan dibuat bertambah sibuk. Rencana penggabungan yang diusulkan eksekutif menurut Awang susah direalisasikan mengingat besarnya beban kerja yang akan ditanggung Dinas Pendidikan kelak justru akan menimbulkan ketidakefisienan kinerja.
Satu badan yang sempat menghangatkan polemik seputar perlu tidaknya eksistensinya dipertahankan sepertinya susah untuk berharap banyak. Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah hampir pasti ditiadakan dari SOPD. Fungsi yang melekat pada badan ini menurut Awang akan dilemparkan ke dinas lain yang serumpun dengan gugus tugasnya.
“Untuk fungsi informatikanya akan dirumpunkan ke Dinas Perhubungan, untuk fungsi kearsipan, perpusatakaan melekat ke lembaga teknis. Sementara untuk fungsi komunikasinya akan dimasukkan ke Humas,” terang Ketua Fraksi Golkar ini.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Upacara dan Sidak Pegawai di Hari Pertama Ramadan

Upacara setiap awal bulan dan inspeksi mendadak (Sidak) Gubernur Cornelis mewarnai hari pertama kegiatan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat pada Ramadan 1429 Hijriyah.

Gubernur Kalbar, Cornelis usai melakukan sidak di sejumlah unit kerja di Kantor Gubernur, Pontianak, Senin, mengatakan, tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil tidak mengalami perubahan yang mendasar. "Biasa-biasa saja," kata Cornelis yang didampingi sejumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ajudan.
Cornelis mengunjungi yakni Biro Perlengkapan, Bagian Pemerintahan, Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) dan Asisten I Bidang Pemerintahan.
Instansi tersebut terletak satu gedung di Kantor Gubernur Kalbar sehingga Cornelis dan rombongan melakukan sidak dengan berjalan kaki.
Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 451/1557/BKD-D tanggal 19 Agustus 2008 menyebutkan bahwa jam kerja selama bulan Ramadan 1429 Hijriyah setiap hari Senin hingga Jumat dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB. Istirahat pada Jumat dimulai pukul 10.30 WIB dan berakhir 13.00 WIB.
Menurut Citra Duani, staf di bagian Humas dan Protokol Setda Kalbar, tidak ada perubahan jam masuk kerja selama bulan Ramadan 1429 Hijriyah dengan bulan lainnya sesuai penanggalan Arab.
Sedangkan pada Ramadan 1428 Hijriyah, jam kantor dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 15.00 WIB. "Dengan masuk jam tujuh pagi, meski bulan puasa, tidak ada masalah," kata Citra Duani.
Ia menambahkan, tenggat waktu antara melaksanakan ibadah salat Subuh dan jam masuk kerja juga tidak terlalu jauh. "Kompensasinya, pulang kerja lebih awal sehingga pegawai yang menjalani ibadah puasa mempunyai waktu istirahat yang cukup menjelang berbuka," kata Citra Duani.□Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...