Gubernur Kalimantan Barat

Cornelis: Saya Tak Pernah Hambat Pembantukan PKR

2011-11-28T01:56:00.000-08:00

FOTO: Ribuan guru se Kalbar mengikuti puncak peringatan HGN di Sintang yang dihadiri Gubernur Cornelis.
===========
SINTANG--Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Sintang, Jumat (25/11) menyatakan bahwa dirinya mendukung pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR).

Di hadapan ribuan guru yang memadati tribun Indoor Apang Semangai Sintang, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menghambat keinginan masyarakat wilayah timur Kalbar.
“Karena masalah Kapuas Raya ini, saya sering dibenturkan oleh elit politik yang punya kepentingan. Saya tegaskan bahwa masalah pemekaran itu bukan kewenangan gubernur. Saya juga tidak menghambat pemekaran, tidak ada jalan buat saya untuk melakukan itu,” tegasnya kepada para awak media yang mengerbutinya.
Salah satu bentuk dukungannya dan bukti bahwa dirinya tidak menghambat adalah dengan tidak dicabutnya rekomendasi Gubernur Kalbar dimasa kepemimpinan Usman Ja’far.
“Kalau undang-undang sudah keluar, saya pasti akan penuhi kewajiban saya. Menyerahkan asset termasuk personil. Jadi yang bisa perintah saya hanya undang-undang dengan prosedur melalui presiden dan lewat menteri dalam negeri,” tegasnya kembali.
Ia juga mengatakan bahwa beberapa syarat administrasi pembentukan Kapuas Raya yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi juga masuk dalam prosedur yang diatur dalam undang-undang. Antara lain rekomendasi penyerahan asset daerah, kesediaan menyediakan dana untuk pelaksanaan pemilihan gubernur di provinsi baru dan kesediaan memberikan biaya operasional untuk provinsi baru selama 3 tahun berturut-turut.
“Kalau menyangkut masalah personil dan dana, kita harus ekstra hati-hati. Salah-salah nanti bisa masuk paret, saya tidak mau masuk paret,”katanya.
Di kesempatan lain gubernur Kalbar Cornelis juga mengatakan agar penundaan pemekaran daerah otonom karena sampai saat ini belum ada pencabutan moratorium pemekaran serta belum ada undang-undang pemekaran sendiri. Dengan belum adanya aturan yang memberikan penjelasan agar Kapuas Raya dibentuk, maka Gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah tidak bisa membuat keputusan sepihak apalagi melawan pusat.
“Jika sudah ada aturan dan undang-undangnya, maka saya bersedia melakukan kewajiban sebagai provinsi Induk mulai dari pembiayaan selama tiga tahun, pegawai, aset dan sebagainya yang diinstruksikan dalam undang-undang,” pungkasnya.
Cornelis yang dipastikan akan maju kembali pada pemilihan gubernur pada 2012 mendatang ini mengungkapkan kembali betapa pemekaran susah di lakukan. Ia mencontohkan peristiwa tewasnya ketua DPRD Sumatera Utara atas pemekaran yang diserukan.(team CC)

Pencanangan Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Melawi

2011-11-12T01:16:00.000-08:00

FOTO: Gubernur Cornelis menyetir sendiri kendaraannya melintasi jalan tanah ketika melaunching jalan provinsi di Kabupaten Melawi tembus ke Kalteng.
==========
Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH mencanangkan penanganan jalan provinsi di Kabupaten Melawi. Ruas Jalan Nanga Pinoh (Simpang Tahlud)-Sayan (Simpang Pintas) pada 22 September 2011. Itu sesuai dengan misi Kalimantan Barat 2008-2013 "Meningkatkan Ifrastruktur Dasar'. Team CC)

MoU Kelola Selat Karimata

2011-11-09T01:44:00.000-08:00

FOTO: Gubernur Cornelis bersama Gubernur Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Riau teken MoU kelola Selat Karimata.
============
Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH bersama tiga Gubernur, masing-masing Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, H Eko Maulana Ali, dan Gubernur Kepulauan Riau, H Muhammad San melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terpadu di Selat Karimata pada puncak acara Sailwakatobi Belitung 2011 di Pantai Tanjung Kalayang Balitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. FOTO Humas Pemprov Kalbar.

Kalbar Jawara Investasi 2011

2011-11-09T01:38:00.000-08:00

FOTO: Gubernur Cornelis memotong kayu dalam penyambutan secara adat Dayak ketika melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu.
============
PONTIANAK--Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik bidang investasi (Regional Champions) 2011. Penghargaan tersebut akan diserahkan secara langsung pada hari Selasa (12/10) di Jakarta.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalbar, Drs Yoseph Alexander, M.Si menjelaskan bahwa perghargaan tersebut merupakan upaya dari BKPM RI dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi yang telah melakukan berbagai upaya mempersiapkan daerahnya sebagai daerah tujuan investasi.
Yoseph yang mantan Wakil Bupati Kapuas Hulu ini memaparkan sebelum mendapatkan penghargaan tersebut BPMD mendapatkan kuisioner dari BKPM RI untuk diisi, dalam kuisioner tersebut ada 10 indikator, yakni Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sarana dan prsaranan, infrastruktur, kebijakan dan kelembagaan pelayanan penananam modal daerah, stabilitas politik dan keamanan daerah, sosial budaya, promosi investasi daerah, kinerja investasi, visi dan misi kepala daerah terkait investasi dan dokumen perencanaan bidang investasi.
“Setelah diisi dikirim kembali, kemudian tim melakukan verifikasi di lapangan untuk mengetahui kebenaran data dan informasi yang telah disampaikan oleh provinsi. “Dari hasil pengisian kuisioner, 10 gubernur diundang untuk menyampaikan presentasi terhadap peluang investasi yang ada di masing-masing daerahnya,” jelasnya dalam jumpa pers, Senin (11/10) kemarin di BPMD Kalbar.
10 gubernur yang masuk “beauty contest” adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Sulewesi Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Aceh, Bali, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah. Indikator yang menjadi penilaian antara lain, perekonomian daerah, Sumber Daya Manusia, Kebijakan jangka menengah, potensi investasi, dukungan infrastruktur, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). “Dari sekian banyak misi RPJM ada 6 yang menyangkut pengembangan investasi, yakni secara kumulatif investasi Kalbar meningkat dan masuk 3 besar seluruh Indonesia,” paparnya.
Dengan pengharagaan tersebut ke depannya Kalbar merupakan peluang untuk berinvestasi, dan BKPM RI akan memprioritaskan Kalbar menjadi tempat tujuan investasi. “Kita harus konsekuen dan harus menyiapakan segala sesuatunya, antara lain, Perda Penanaman Modal tahun 2011 yang sudah disahkan untuk mempermudah investor datang,” pungkasnya.
Sehari sebelumnya Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH mengakui bahwa Kalbar mendapatkan penghargaan investasi terbaik Indonesia. Diakui bahwa tahun 2008 rencana investasi Rp 43 triliun yang masuk 5T. Hingga tahun 2011 rencana investasi Rp 53T terealisasi 9T.(Team CC)

Primadona Punggur Diklaim Palembang

2011-11-09T01:31:00.000-08:00

FOTO: Gubernur didampingi Ketua TP-PKK Ny Frederika Cornelis melakukan panen perdana buah langsat Punggur di Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
===========
PUNGGUR--Langkah serius mengurusi langsat kembali ditunjukkan pemerintah setelah panen raya semasa Gubernur Usman Ja’far bersama Menko Ekuin Prof Dr Dorodjatun Kuntjoro Jakti lima tahun lalu. Panen langsat di Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH dan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, SH, Selasa (4/10) kemarin.

“Langsat kita hanya butuh dipromosikan dan dikemas sehingga dapat bersaing dengan baik di pasaran,” kata Cornelis yang didampingi wanita nomor satu di Kalbar, Ny Frederika Cornelis.
Diakuinya, langsat Punggur tidak kalah cita rasanya dengan langsat dari daerah lain, namun karena kalah promosi serta manajemen pengemasan serta pemasaran membuat langsat asli Kalbar hanya mampu berjaya di daerah asalnya saja.
Gubernur secara tegas meminta kepada pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar bersama petani untuk dapat bersama-sama mencarikan solusi tersebut. “Kita harus belajar kenapa anggur bisa sampai ke Indonesia dalam kondisi masih segar, Langsat harus bisa dikemas sedemikian rupa, sehingga bisa dipasarkan di luar daerah,” kata Cornelis
Selain itu, Gubernur Kalbar juga memberikan motivasi yang kuat terhadap para petani, bahwa menjadi petani bukan pekerjaan yang hina melainkan sangat mulia, karena dari petani negara ini bisa terus membangun serta sudah banyak pemimpin besar lahir dari masyarakat petani.
Bupati Kubu Raya dalam sambutannya, menjelaskan Kecamatan Sungai Kakap yang juga sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota, saat ini menjadi salah satu daerah penghasil beras lokal, juga sebagai daerah penghasil buah, dan dengan dukungan pemerintah baik sarana infrastruktur, bimbingan serta promosi akan semakin memberikan semangat bagi para petani untuk dapat lebih giat dalam mengusahakan lahan yang dimiliki.
“Dengan sinergisitas antara provinsi dan kabupaten yang selama ini terjalin dan akan lebih baik ke depannya, maka pola pembangunan yang berorientasi peningkatan kesejahteraan petani dengan hasil produksinya akan semakin nyata,” kata Muda Mahendrawan.
Disampaikannya, walau pada tahun 2010 Langsat Punggur mengalami gagal panen atau hasil yang tidak memuaskan, namun dengan hasil panen yang tahun ini dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Sungai Kakap, menjadi pelipur luka lama, bahkan hasil yang melimpah tersebut banyak sudah yang mengirim dalam bentuk segar ke Pulau Jawa, dan dipasarkan ke Jakarta dan Semarang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Ir H Hazairin, MS menyebutkan di Kalbar terdapat lebih dari seribu hektar kebun langsat yang sudah produktif dan hasilnya per hektar bisa mencapai 22-25 kwintal. “Masih sangat potensial, dengan metode yang terus dimutahirkan,” kata Hazairin.
Untuk di Kubu Raya yang saat ini menjadi satu-satunya kabupaten yang memiliki buah Langsat terbaik di Kalbar, harus terus dikembangkan, dan saat ini tengah dilakukan penelitian untuk pengembangan bibit Langsat yang unggul dan dapat dibudidayakan di daerah lain di luar Punggur.
“Termasuk pola pengemasan, proses panen yang baik juga terus kami lakukan pernelitiannya,” imbuhnya. Hanya untuk pengemasan dan mekanisme pasar, Dinas belum punya terobosan apapun melainkan mengikuti pola apa-adanya.
Dokumentasi kehadiran Menko Ekuin Prof Dr Kuntjoro Jakti bersama Gubernur Usman Ja’far pada lima tahun lalu di Kubu Raya hanya pengulangan semata. Hasilnya belum ada peningkatan selain panen raya belaka.(Team CC)

Cornelis: “Jangan Lupakan Ideologi Bangsa”

2011-11-09T01:26:00.000-08:00

FOTO: Gubernur Cornelis membacakan amanat peringatan Hari Kesaktian Pancasila bertempat di halaman Kantor Gubernur Kalbar Jalan A Yani Pontianak.
==========
PONTIANAK--Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Senin (3/10) dimulai pukul 08.30 dan dihadiri unsur Muspida, TNI, Polri, serta mahasiswa.

Tidak ada amanat atau pidato pada upacara ini, namun dibacakan teks pembukaan UUD 1945 dirangkai pembacaan naskah ikrar terhadap Pancasila.
Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH menyatakan, Hari Kesaktian Pancasila ini selalu diperingati setiap tahun agar bangsa Indonesia tidak lupa terhadap ideologi Pancasila yang sakti. “Ideologi Pancasila pernah beberapa kali dirongrong, tapi Pancasila tetap sakti,” kata Cornelis, saat ditemui usai memimpin upacara.
Dikatakan Gubernur, ideologi Pancasila harus dilaksanakan dan diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan, poltik, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat.
Pemerintah Provinsi, masih menurut Cornelis, dalam mengimplementasikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pihaknya tidak ada memberlakukan perlakuan istimewa terhadap anak-anak bangsa yang menjadi korban G30S/PKI.
“Tidak ada perlakuan istimewa, semua sama saja sebagai bangsa Indonesia, dan mereka bebas menentukan haknya untuk menjadi apa saja boleh, asal tidak mengganggu kedaulatan Bangsa,” ujarnya.
Sementara itu naskah ikrar yang dibacakan Ketua DPRD Kalbar, Minsen berbunyi: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Sejak diproklamasikanya kemerdekaan NKRI 17 Agustus 1945 kenyataannya banyak mengalami rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap NKRI.
Bahwa rongrongan itu dimungkinkan karena kelengahan, kekurangwaspadaan Bangsa Indonesia atas kegiatan yang berupaya menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara.
Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya NKRI.
Maka, diharapkan atas nama Tuhan YME dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kesatuan bersama memperjuangkan dan menegakkan kebenaran serta keadilan demi keutuhan NKRI.(team CC)

Menghadiri Pembukaan Musda II Partai Demokrat Kalbar

2011-11-07T23:54:00.000-08:00

FOTO: Gubernur Cornelis menghadiri pembukaan Musda II Partai Demokrat yang dihadiri langsung Ketum Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono di Function Hall Hotel Kapuas Palace Pontianak.
===========
Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH menghadiri pembukaan Musda II Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat, Senin (19/9) yang dihadiri langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen Eddie Baskoro Yudhoyono, bertempat di Function Hall Hotel Kapuas Palace Pontianak.

Gubernur Lantik Bupati Landak

2011-11-07T23:47:00.000-08:00

FOTO: Gubernur Cornelis atasnama Mendagri melantik Bupati Landak Adrianus Asia Sidot yang berpasangan dengan Herculanus Heriadi bertempat di aula Kantor Bupati Landak di Ngabang.
===========
NGABANG--Walau sempat keliru dalam melafalkan pengambilan janji namun pelantikannya bersama Wakil Bupati Herculanus Heryadi, acara tetap khidmat dan istimewa, karena selain dihadiri Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati se-Kalbar, juga dihadiri mantan Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin TPL Tobing, Kapolda Kalbar, Danrem, Danlanal, Ketua DPRD Provinsi dan juga hadir anggota DPR RI asal PDIP dr Karolin Margret Natasya.

Gubernur Cornelis dalam sambutannya mengatakan, bahwa menjadi seorang pemimpin yang kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya adalah hal utama. Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat mempertahankan kebijakan sesuai RPJMD dan ”grand disign” nasional, selain juga harus memiliki mental yang tangguh.
“Siapkan mental dan komitmen yang kuat dalam membangun daerah, dan tetap bangun birokrasi yang baik karena dengan birokrasi akan terbentuk kepemimpinan yang baik dan berwibawa.”
Khusus bagi Wakil Bupati, Gubernur juga mengingatkan harus dapat memperhatikan jalannya pemerintahan dengan melakukan pengawasan yang baik dan dengan posisi saat ini. Wakil bupati juga jangan sungkan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan dalam mengemban tugas sebagai wakil.
“Jangan sungkan untuk belajar kepada para wakil yang lebih senior,” harap Cornelis.
Sesuai dengan penilaian internasional, tingkat perekonomian Indonesia sudah sangat baik dan sangat demokratis, karena selain otonomi daerah diletakkan di kabupaten/kota, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemajuan dan menuju arah perbaikan, sehingga juga menjadi tugas bupati dan wakil untuk menumbuhkan pendidikan demokrasi di masyarakat.
Secara nasional, Gubernur juga mengharapkan Kabupaten Landak dapat mengikuti program yang merupakan amanat Undang-Undang seperti tertuang dalam UU Nomor 10 tahun 2011 tentang moratorium hutan, yakni pemerintahan agar tidak memberikan rekomendasi untuk pembukaan lahan atas alasan apapun juga dalam rangka mendukung turunnya gas emisi sebesar 20 persen.
“Pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan untuk tidak memberikan ijin terhadap lahan hutan yang ada di seluruh Indonesia,” katanya.
Walau diusung dari PDIP, lanjut Gubernur, bukan berarti partai yang berseberangan dijadikan sebagai oposisi, karena di Landak jangan ada dan tidak ada oposisi apalagi kepada pemerintah pusat.
Apapun yang disampaikan dan diinstruksikan oleh pemerintah pusat walau presiden dari Partai Demokrat bukan berarti Bupati dari PDIP tidak wajib mematuhi, karena yang diikuti adalah amanat pemerintah bukan amanat partai.(BT)

PAD Kalbar Nyaris Rp 2 Triliun, Meningkat 13,38 Persen

2011-11-07T23:40:00.000-08:00

FOTO: Gubernur melakukan kunjungan kerja meninjau jalan perbatasan di wilayah Badau yang didanai APBN dan APBD Provinsi Kalbar.
===========
PONTIANAK--Banyak kalangan menilai bahwa pokok-pokok perencanaan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUS) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan Perubahan Tahun anggaran 2011 meningkat 13,38 persen merupakan prestasi, namun di sisi lain ada juga yang menilai sebagai satu bentuk ketidakbaikan dalam perencanaan APBD.

Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH dalam pidatonya di DPRD Kalbar, Senin (5/9) menyebutkan untuk tahun 2011 anggaran pendapatan yang sebelumnya ditarget sebesar Rp.1,738 triliun lebih, bertambah menjadi Rp.1,971 triliun atau mendekati Rp.2 triliun.
Nilai tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula yang semula ditarget Rp.733.335 miliar lebih meningkat menjadi Rp.888.207 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan aset daerah serta pendapatan lain yang sah.
Demikian juga dari sisi pembelanjaan yang juga mengalami peningkatan dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp.1,853 triliun bertambah menjadi Rp.2.123 triliun. “Meningkatnya pendapatan banyak faktor yang menyebabkan dan ini adanya tanda pertumbuhan perekonomian masyarakat,” kata Cornelis seraya menyebut salah satu bentuk peningkatan yang harus terus ditindaklanjuti, karena dengan iklim investasi yang kondusif membuat investor semakin yakin kepada Kalbar bahwa di Kalbar merupakan daerah yang potensial.
Dengan meningkatnya pendapatan tersebut, Gubernur Kalbar merasa optimis pada APBD 2012 mendatang, provinsi Kalbar dapat mematok angka Rp.2 triliun lebih pada APBD-nya, karena saat ini angka Rp.1 triliun lebih sudah hampir terlampaui menuju angka Rp.2 triliun.
Di sisi lain, meningkatnya PAD Kalbar hingga 13,38 persen tersebut dipandang sebelah mata oleh Andi Aswad, anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Khatulistiwa Bersatu yang juga Sekretaris Komisi C.
“APBD yang baik adalah APBD yang realisasi pelaksanaannya mendekati seratus persen dari perencanaan yang ditentukan dalam APBD,” kata Andi Aswad.
Dikatakannya, teori tersebut menurutnya bukan sekedar teori belaka, melainkan disampaikan Kementerian Dalam Negeri sehingga jika yang terjadi di Kalbar dan juga terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, di mana jika pendapatan daerah meningkat jauh dari APBD merupakan kelemahan dalam perencanaan dan bukan sebuah prestasi.
“Jika merujuk dari ketentuan tersebut, angka tiga belas persen itu jauh melebihi yang ditetapkan,” katanya lagi.
Sementara itu, dengan peningkatan pada APBD Perubahan, menurut Andi, hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung manfaatnya, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan cenderung untuk menutupi kekurangan-kekurangan non fisik. Ditambahkannya, dengan merencanakan sebuah APBD tepat atau setidaknya mendekati target yang ditentukan, hasilnya akan memacu pemerintah untuk mengejar target tersebut dan tidak menghitung beberapa angka di bawah angka target yang sesungguhnya dapat dicapai.(BT)

Gubernur Gelontor Rp 70 M, 2014 Dijamin Jalan Perbatasan Diaspal

2011-11-07T23:33:00.000-08:00

FOTO: Gubernur Cornelis meninjau Jalan Trans Kalimantan Poros Utara yang menghubungkan Nanga Badau – Lanjak – Benua Martinus – Tanjung di Kapuas Hulu.
===========
BADAU--Pembangunan sarana infrastruktur jalan yang menghubungkan antara Nanga Badau – Lanjak – Benua Martinus – Tanjung Kerja itu merupakan ruas jalan negara dan merupakan bagian ruas jalan Trans Kalimantan poros utara yang menghubungkan Batas Serawak -Putussibau dan Kalimantan Timur.

“Tahun ini kita launching dengan pembangunan bertahap dipastikan 2014 sudah hitam beraspal,” kata Cornelis.
Dikatakan Gubernur, ruas jalan dengan panjang 91,23 km yang pada saat ini belum seluruhnya beraspal dengan kondisi berfariasi dari kondisi yang dikatakan baik dan rusak, sehingga peningkatan baik struktur maupun kapasitas sangat diperlukan.
“Ruas jalan tersebut merupakan ruas jalan perbatasan yang mempunyai posisi sangat strategis untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya dan Hankam,” katanya lagi.
Dengan dibangunnya ruas jalan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa tidak benar pemerintah tidak memperhatikan pembangunan di wilayah timur Kalbar dan perbatasan, karena dengan nilai anggaran yang tidak sedikit tersebut dapat menjadi salah satu bukti adanya pemerataan pembangunan.
Peningkatan ruas jalan tersebut akan dilakukan terus menerus setiap tahun, hingga ruas jalan antara batas Serawak Malaysia – Pusussibau seluruhnya akan beraspal dengan alokasi dana setiap tahunnya.
“Dengan dibangunnya ruas jalan perbatasan di Badau akan menjadi perhatian dari Malaysia untuk juga bersegera membuka pintu perbatasan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor, yang turut serta dalam launching pembangunan infrastruktur di perbatasan Kapuas Hulu tersebut menegaskan, proyek tersebut akan dikerjakan tahun 2011 dengan empat paket pengerjaan.
Pengerjaan paket pertama adalah peningkatan struktur jalan Nanga Badau – Lanjak, dengan panjang pengerjaan sepanjang 41,23 km dengan jenis penanganan jalan tidak beraspal namun ditimbun dengan sirtu yang menyebar sepanjang 38,43 km dan HRS-WC 2,80 km. Dalam paket ini nilai yang dianggarkan dari APBN sebesar Rp.26.023 miliar.
Paket kedua adalah peningkatan struktur jalan Lanjak – Benua Martinus (Mataso) dengan panjang pengerjaan 23 km dengan sirtu yang menyebar di 21 km, HRS-WC 2 km, yang menelan anggaran dari APBN sebesar Rp.14,439 miliar.
Paket ketiga pelebaran jalan Benua Martinus/Mataso – Tanjung Kerja dengan panjang penanganan 4 km dengan pelebaran yang sebelumnya 4,50 meter menjadi 6 meter dengan metode lapis pondasi yang menelan biaya Rp.15,969 miliar.
Dan paket ke empat peningkatan struktur jalan Benua Martinus/Mataso – Tanjung Kerja dengan panjang penanganan 23 km dengan sirtu menyebar 19,80 km, dan peningkatan struktur HRS-WC 3,20 km dengan nilai anggaran sebesar 14.335 km.
“Program penanganan yang dilaksanakan oleh Dirjen Bina Marga dengan dana APBN tahun 2011,” kata Jakius.
Sedangkan ruas jalan Sejiram yang merupakan ruas jalan yang berstatus jalan provinsi juga akan dianggarkan dari APBD Kalbar sebesar Rp. 6 miliar.
Dikatakan Jakius Sinyor, keberhasilan pekerjaan tersebut, diharapkan dukungan dari masyarakat untuk merelakan lahan dan tanaman yang terkena pelebaran badan jalan, dan apabila pengerjaan telah selesai dan jalan telah operasional, maka semua pengguna jalan dan instasi terkait diharapkan melakukan pengendalian beban angkutan.
(BT)

Tumpeng Kemerdekaan RI ke 66

2011-11-04T02:29:00.000-07:00

FOTO: Gubernur didampingi Ibu Frederika Cornelis memotong tumpeng peringatan 66 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
==========

HUT Kemerdekaan ke-66 RI, Momentum Eratkan Kesatuan

2011-11-04T02:25:00.000-07:00

FOTO: Gubernur Cornelis menyerahkan bendera kepada petugas Paskibraka untuk dikibarkan pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke 66 bertempat di halaman kantor Gubernur Kalbar.
===========
PONTIANAK--Gubernur Kalimantan Barat, Drs Cornelis, MH mengatakan momentum HUT ke-66 RI tahun 2011 memiliki arti penting terhadap semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Jadikan ini sebagai semangat untuk semakin mempererat rasa persatuan bangsa dan negara.

Cornelis tampil memimpin upacara di Halaman Kantor Gubernur, Rabu (17/8) kemarin.
Hal tersebut dikatakannya sebagai salah satu seruan kepada masyarakat baik yang ada di perbatasan maupun belahan nusantara lainnya, bahwa apa yang telah diberikan oleh para pahlawan harus dihargai dan dijunjung tinggi nilai pengorbanannya, yakni dengan menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan dan merah putih sebagai benderanya.
Dengan semangat HUT kemerdekaan tersebut, Gubernur juga mengingatkan bahwa ancaman untuk mengibarkan bendera tidak perlu diteruskan dan dibesar-besarkan karena selama ini semua daerah mendapat perhatian, namun tidak dapat secara serentak dan tuntas.
Terhadap daerah yang menyatakan diri minta diperhatikan dan mengancam mengibarkan bendera negara lain, Gubernur merespon apa yang disampaikan mereka dan bentuk responnya adalah dengan realisasi pembangunan. “Mulai saat ini, 17 Agustus kita akan akan mulai membangun,” katanya.
Sejalan dengan semangat 17 Agustus, Gubernur mengharapkan masyarakat dapat kembali berkonsentrasi membangun Kalbar dengan porsinya masing-masing dan serius dengan apa yang dikerjakan agar ada manfaatnya bagi Kalbar dan Indonesia pada khususnya.
“Mari kita bersatu dalam demokrasi untuk membangun Kalbar,” harapnya.
Upacara HUT proklamasi kemerdekaan RI gubernur bertindak sebagai inspektur upacara dan Letkol Czi. Bagus Antonov sebagai komandan upacara. Secara keseluruhan berjalan dengan khidmad walau sempat terdengar suara riuh sesaat dari dalam lobi kantor gubernur yang bersumber dari para Purna Paskibra yang sepontan bersorak saat bendera merah putih berhasil dibuka oleh paskibra, kemudian membuat sejumlah tamu VIP menoleh ke sumber suara.
Upacara peringatan ini dimulai tepat pukul 10.00 dengan diawali bunyi sirene dengan detik-detik prokalmasi. Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Minsen membacakan naskah atau teks proklamasi kemerdekaan di hadapan peserta upacara.
Menurut D Aifin, salah seorang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) pengabdian anggota Legium Veteran dalam membela bangsa dan negara tidak bisa diragukan lagi, namun, walau dengan berbagai perjuangan untuk mempertahankan NKRI telah mereka lakukan, sehingga Kemerdekaan RI memasuki usia ke 66 tahun, tapi perhatian pemerintah daerah terhadap LVRI masih belum maksimal.
“Pemerintah masih kurang memberikan perhatian kesejahteraan untuk LVRI,” kata D Arifin, saat ditemui usai detik-detik proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Kantor Gubernur Kalbar.(BT)

Cornelis Pastikan Maju Bersama Christiandy

2011-11-04T02:21:00.000-07:00

BENGKAYANG--Walau tahapan pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Periode 2012-2017 baru akan dimulai sekitar bulan April 2012 mendatang, namun kasak kusuk bakal calon yang akan maju menjadi orang nomor satu di Kalimantan Barat mulai terdengar. Satu diantaranya adalah pasangan petahana Cornelis-Christiandy Sanjaya.

Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH dengan terbuka menyatakan diri untuk maju kembali sebagai pasangan calon gubernur. Ia juga memastikan akan maju bersama pasangannya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya.
"Dalam pertemuan ini saya menegaskan, saya akan maju kembali untuk menjadi gubernur mendatang, dan saya akan maju bersama pasangan saya, Christiandy," kata Gubernur dalam acara yang dilaksanakan di Lantai V Kantor Bupati Bengkayang saat membuka Rapat Kerja Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bengkayang pertengahan minggu lalu. Rapat kerja itu dihadiri semua Kepala Desa se Kabupaten Bengkayang yang mencapai 113 kepala desa serta semua camat dengan jumlah 17 camat. Selain para Kepala Desa dan Camat, Raker yang dimulai pada malam hari itu juga diikuti istri masing-masing para Kepala Desa dan Camat.
Dalam Raker yang juga dirangkaikan dengan Safari Ramadan itu, Cornelis dengan terbuka mengucapkan rasa terimakasih kepada masyarakat yang memberikan dukungan. Dengan dukungan itu, Corneslis merasa terpacu untuk memajukan Kalimantan Barat ke arah yang lebih berkembang.
"Kalau mendukung, saya tidak marah. Kalau tidak mendukung jangan fitnah memfitnah," kata Cornelis memberikan ketegasan dalam pertemuan yang dihadiri Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot.
Cornelis menyebutkan, ada beberapa alasan mengapa dia maju kembali menjadi Gubernur untuk periode selanjutnya. Alasan pertama, ia mengatakan masih banyak pekerjaan terkait dengan pembangunan di Kalimatan Barat yang belum terselesaikan. Pembangunan itu seperti pembangunan perbatasan serta jalan Trans Kalimantan.
"Alasan kedua karena saya masih sehat dan memiliki badan yang fit untuk memimpin," jelas mantan Bupati Landak ini.
Dalam pertemuan itu, Cornelis memberikan pandangan kondisi perpolitikan di Kalimantan Barat saat ini. Menurut dia, pertarungan politik saat itu luar biasa. Karena masing-masing bakal calon mulai bergerak mencari dukungan.
"Saat ini sudah luar biasa, walaupun sifatnya diam-diam tapi sangat memanas," jelas Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar.(BT)

Number One

2011-10-28T23:14:00.000-07:00

Gubernur Kalbar, Cornelis menerima kado ulang tahun ke 58 berupa baju kaos salah satu klub sepak bola di Liga Inggris yang bertuliskan nama Cornelis dengan nomor punggung 1.
Kado ini menandai, Cornelis selalu menjadi number one.

Dekranasda Bantu Pemasaran Nasional

2011-10-28T23:09:00.000-07:00

PONTIANAK--Ketua Dekranasda Kalbar Ny Frederika Cornelis meminta kepada stakeholder (pemangku kepentingan) di daerah kabupaten-kota se-Kalbar pro aktif mengirim kerajinan khas daerahnya ke Gedung POM (Pusat Oleh-oleh dan Makanan) Khas Kalbar. Selain industri kerajinan dan makanan, juga hal-hal berkualitas lainnya.

Pendamping hidup Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH ini mengakui bahwa gedung POM Khas Kalbar berdiri dengan luas bangunan 42,68 meter persegi dan teras 16 meter persegi dapat menampung dan memasarkan produk kerajinan oleh-oleh secara keseluruhan. “Dibangunnya gedung ini memudahkan tamu untuk mencari produk oleh-oleh dan makanan khas daerah kita,” ujarnya.
“Untuk itu saya mengimbau kepada Dekranasda Kabupaten-Kota untuk berperan aktif mengisi kerajinan khas daerahnya di sini dengan catatan kualitas,” kata wanita nomor satu di Kalbar yang akrab disapa Ny Frederika Cornelis seusai peresmian Gedung Pusat POM Khas Kalbar, kemarin.
Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekransda) Provinsi Kalbar ini juga menyerukan agar kesempatan ini harus dioptimalkan sehingga kabupaten-kota bisa mengetahui sistem kerjanya, dan Dekranasda Provinsi juga akan berusaha membantu memasarkan produknya sampai di luar Kalbar. Seperti yang sudah Dekranasda lakukan di Bali (Kute) yang melakukan kerjasama dalam bidang kerajinan kayu dan anyaman. Tapi kerjasama ini terputus karena permintaannya banyak sementara pengerajin tidak mampu memenuhi permintaan.
“Saya berharap dengan diresmikannya gedung Pusat Oleh-oleh ini bisa memulai kerjasama yang baru, sehingga pemasaran lebih luas lagi,” katanya.
Di sela-sela peresmian gedung ia juga berharap Dekranasda bisa melakukan kerjasama dengan perhotelan di segi pemasaran, dimana setiap perhotelan bisa membawa tamu hotelnya untuk mengunjungi Gedung Pusat Oleh-oleh dan Makanan Khas Kalbar, sehingga bisa memberikan dorongan para pengerajin untuk lebih kreatif dan pengerajin juga bisa meningkatkan pendapatannya. (BT)

Happy Birthday to You

2011-10-28T22:56:00.000-07:00

PONTIANAK--Ini hari istimewa bagi Cornelis. Bukan sekedar tanggal 27 Juli penting bagi PDIP dalam sejarahnya, tetapi juga hari keramat itu adalah hari kelahirannya 58 tahun yang lalu.

Sosok berwibawa yang kini menjabat Ketua DPD PDIP Kalbar sekaligus pemenang Pemilu lewat Pilkada Langsung perdana sehingga menjadi Gubernur Kalbar, Cornelis tampak haru dengan lantunan lagu Happy Birthday to You (selamat ulang tahun untukmu) yang dinyanyikan oleh Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalbar saat tampil pada Peresmian Gedung Oleh-Oleh dan Makanan Khas Kalbar.
Lantunan lagu Happy Birthday yang dinyanyikan oleh Pengurus Dekranasda ini dipersembahkan sebab hari itu (kemarin, red) adalah hari ulang tahun Cornelis.
Gubernur yang hadir dan meresmikan gedung ini, duduk di kursi paling depan berdampingan dengan Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya.
Mata Cornelis tampak berkaca-kaca menerima kejutan yang rupanya sengaja dilakukan oleh istri tercinta, Ny Frederika Cornelis. Hal itu terlihat saat Cornelis didaulat maju ke atas panggung untuk meniup lilin yang telah disiapkan berangka-58.
Setelah memotong kue ulang tahun, Cornelis memberikan kue pertama untuk istrinya Ny Frederika Cornelis. Usai menerima kue pertama dilanjutan dengan cium pipi kiri dan kanan oleh Cornelis. Frederika memberikan sebuah kado ulang tahunnya berupa persembahan lagu untuk suami tercinta dengan judul “Jangan Pernah Kau Ragukan” dan dibalas Gubernur dengan lagu “Demi Kau” dan “Si Buah Hati”.
Kesetiaan pasangan suami istri yang dikaruniai dua orang anak ini mempersembahkan setangkai bunga mawar merah kepada suaminya, dengan balasan cium pipi kiri dan pipi kanan.
Ny Frederika Cornelis secara khusus merahasiakan acara ulang tahun ke-58 untuk suami tercinta ini, dan tidak banyak yang tahu, kalau momen perayaan ulang tahun ini dilaksanakan dengan rapi, sehingga tidak banyak undangan yang tahu kalau Gubernur Kalbar telah berusia ke-58.
“Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan diberkati oleh Tuhan, ‘I Love You’,” ucap Ny Frederika.
Momen ulang tahun orang nomor satu di Kalbar ini memang sengaja dirahasiakan, dan bahkan ada Pengurus Dekranasda juga tidak tahu. Mereka mengetahui kalau hari ini Ulang tahun Gubernur Kalbar saat lantunan lagu Happy Birthday dipersembahkan oleh Pengurus Dekranasda.
“Saya sendiri tidak tahu, kalau hari ini (kemarin, red) Gubernur berulang tahun, saya tahu, saat lantunan happy birthday dinyanyikan,” kata Dr Aloysius Mering dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.(BT)

Cornelis: Naik Tingkat

2011-10-28T22:53:00.001-07:00

PONTIANAK--Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, nilai Kalbar naik setingkat. Ada kemajuan yang dicapai sekarang. Desakan pembentukan Pansus asset yang disuarakan Fraksi Golkar DPRD, ditanggapi dengan menyarankan agar pansus yang dibentuk tidak hanya KONI tetapi juga rumah dan mobil dinas.

Sejumlah fraksi di DPRD Kalbar menyoroti persolan asset yang belum tertata dengan baik selama ini. Desakan pembentukan pansus asset terus dilontarkan. Pemerintah provinsi tidak mau pun disalahkan.
“Ganas benar Golkar itu ya. Tapi dia tidak bicara tahun 2010. Dia bicara masa lalu. Dimana masa lalu siapa yang berkuasa. Memangnya cornelis. Kita diaudit dulu BPK. Data asset sudah diaudit oleh BPK dan sudah mulai masuk hari ini,” tegas Gubernur Kalbar, Cornelis kepada sejumlah wartawan usai paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2010 di gedung DPRD Kalbar, Senin (25/7) kemarin.
Cornelis menegaskan hasil audit BPK itu nantinya akan diserahkan kepada DPRD.
“Saya tidak ada ambil aset, mobil, rumah. Diaudit semua sama BPK. Hasil itu yang kita serahkan ke dewan. Mana yang ada suratnya, mana yang tidak ada, mana yang di-dum, nanti akan ketahuan oleh BPK,” ucap Cornelis.
Kendati demikian, orang nomor satu pemerintahan ini menyatakan, pada masa kepemimpinannya semua asset sudah tercatat dengan baik. Bahkan, di masa kepemimpinannya, semua asset dicatat.
“Jaman saya semua tercatat. Di bangun dimana, semuanya dibuat berita acara dan diserahkan kepada pengelola asset sejak 2009. Yang bilang tidak ada perubahan kan naik setingkat. Sebelum jaman kita, pemprov mendapatkan penilaian disclaimer opinion,” tegas Cornelis.
Menurut mantan bupati Landak ini, asset yang lama-lama itu yang jadi persoalan. Karena itu, Cornelis menyarankan agar yang dipansus itu bukan hanya KONI. Tetapi ada mobil dan rumah yang tidak ada terdata.
“Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) itu naik. Kita harus mengaudit yang dulu-dulu sampai yang sekarang. Dan yang berhak mengaudit itu BPK. Dan hasil itu nantinya kita serahkan kepada dewan melalui pansus. Gitu prosedurnya,” jelas Cornelis.
Mengenai keberadan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Cornelis menguraikan bahwa badan itu masih baru.
“Berapa hari sich umurnya, memangnya sudah lama. Bukan saya nyombong, proporsional-lah,” katanya.
Cornelis juga menyakini, penilaian BPK terhadap APBD Kalbar pada tahun berikutnya tidak akan sama. Karena sudah ada instansi yang berwenang, sudah ada yang menanganinya.
“Tim pemerintah dengan BPK sudah masuk. Tidak bisa sembarangan, nanti baru lah ketahuan, mana yang ada surat, mana yang sudah didum,” tandasnya.(BT)

Cornelis Harapkan Ada Sinergi Provinsi - Daerah

2011-10-28T02:02:00.000-07:00

PONTIANAK--Gubernur Kalbar, Cornelis menganggap banyak pemerintahan daerah yang kurang melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Melalui acara seperti Apkasi ini dan sebagai alumni Apkasi juga, Cornelis yakin hal ini dapat diperbaiki agar hirarki yang ada antara pemerintah daerah, provinsi hingga pemerintah pusat berjalan sinergi.

Melalui koridor yang sama antara hirarki yang ada inilah, diyakini sebuah visi dan misi bangsa dapat dengan baik terwujud.
Katanya, sejauh ini, tugas pemerintahan seperti berjalan sendiri-sendiri. Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan provinsi akan menjadikan perjalanan yang kurang rapi.
”Kita tidak ingin perjalanan pemerintah daerah berjalan tanpa melalui koodinasi dengan provinsi atau langsung melompat ke pemerintah pusat. Kalau seperti ini tentulah rencana strategis daerah dan provinsi bisa berbenturan. Padahal hal ini semestinya berjalan beriringan dalam sebuah kesatuan,” jelas Cornelis lagi.
Hadirnya otonomi memang memiliki banyak dampak. Tetapi sebagai kepala daerah semestinya hal ini disikapi dengan baik bukannya malah menjadikan niat untuk berjalan masing-masing.
Kalau pemerintah daerah dan provinsi tidak sinkron, bagaimana cita-cita bisa tercapai. Belum lagi dengan pandangan pemerintah pusat. Dimana semestinya daerah dan provinsi satu komitmen.
”Jangan buat negara dalam sebuah negara,” ingat Cornelis.
Pun begitu dengan anggaran yang berkategori wajib juga semestinya mendapat porsi yang besar. Bukan malah sebaliknya membesarkan anggaran untuk yang bersifat pilihan.
Kalau memang pilihan yang diprioritaskan namun mengabaikan kewajiban, jelas kelak akan ada sebuah ketimpangan. Hal-hal ini harap diingat jangan sampai menjadi rancu visi dan misi daerah.
Belum lagi dengan Bansos yang sering menjadi masalah di mana-mana. Juga harus dicermati dengan lebih akurat. Jangan bansos tersebut hanya nama saja sementara aplikasi di lapangan tidak sesuai dengan tema bansos sendiri.
Yang pasti komunikasi antara pemerintah daerah, provinsi hingga pemerintah pusat harus selalu dijaga. Jangan sampai ada yang terkesan berjalan sendiri-sendiri. Bagaimanapun negara ini adalah negara kesatuan yang tetap harus dikedepankan.
Terhadap terselenggaranya acara yang dihadiri oleh berbagai kepala daerah dari belahan penjuru tanah air, diyakini Cornelis dapat membawa banyak manfaat bagi KKR dan Kalbar.
Di mana berbagai pengenalan potensi yang dimiliki dapat dijadikan salah satu alternatif bagi semua pihak untuk kembali bertandang kelak.
Terlebih dengan mitos jika sudah meminum air Kapuas akan datang kembali ke Kalbar, maka Corneli berharap pada keadaan di depan wajah sekarang yang ada akan bisa tampil lebih baik.
Terhadap singkatnya waktu terhadap acara ini memang merupakan sebuah hambatan tersendiri untuk mengenal lebih jauh KKR dan Kalbar. Tetapi dengan kesigapan semua pihak, diyakini hal tersebut dapat terminimalisir.(BT)

Gubernur Tancap Tiang Pertama Pembangunan Gereja Katedral

2011-10-28T01:57:00.000-07:00

PONTIANAK--Kerinduan umat Katolik Kota Pontianak, khususnya umat Gereja Katedral untuk membangun dan memiliki gedung Gereja yang baru akhirnya terwujud dengan penancapan tiang pertama Gereja Katerdral oleh Gubernur Kalbar, Cornelis.

Diawali dengan Ibadat Pemberkatan dan Pemancangan Tiang Pertama tanda dimulainya pembangunan Gereja Katedral Pontianak, oleh Uskup Agung Mgr. Hieronymus Bumbun OFM Cap, Minggu (12/6).
Usai ibadah penancapan tiang sebagai gereja pertama dengan konstruksi bangunan mirip gereja di Kota Roma, Gubernur Kalbar, Cornelis, bersama Ketua TP PKK Kalbar, Ny Frederika Cornelis, menancapkan tiang pertama pembangunan gereja ini, dan melepas burung merpati sebagi simbol kedamaian dalam pembangunan gereja ini.
Menurut Gubernur Kalbar, Cornelis, untuk saat ini, gereja Katedral ini sudah tidak layak lagi untuk beribadah, karena faktor bangunan ini sudah tua, dan bertambahnya umat membuat kapasitas gereja ini tidak mampu menampung umat yang akan menjalan ibadah. “Dengan dibangunnya gereja ini, iman kita semakin diperkuat,” kata Cornelis, usai menancapkan tiang pertama, dan pelepasan burung merpati sebagai bentuk kedamaian.
Dalam kesempatan ini, Gubernur juga mengajak untuk menyemangati semagat gotong royong dalam membangun gereja ini.
“Dengan bulan Bhakti Gotong Royong, kita bersatu padu dalam bergotong royong untuk membangun gereja ini,” ajaknya.
Ia juga meminta, usai gereja ini dibangun mirip arsitektur Roma, dan segala isi didalm gereja juga harus diperhatikan. “Gereja akan kuat, kalau umatnya juga kuat,” ingatnya.
Gereja Katedral baru berbentuk seperti gereja Katolik Roma di Vatikan dan akan menjadi gereja yang sangat megah. Sedangkan bangunan gereja lama dirobohkan.(BT)

Gubernur Pantau Langsung Pilkada Landak

2011-10-28T01:52:00.000-07:00

PONTIANAK--Ingin memastikan pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Landak berjalan dengan lancar dan damai, Gubernur Kalbar, Cornelis, akan turun langsung memantau persiapan bahkan sampai pelaksanaan pada hari H, yakni Kamis, tanggal 9 Juni 2011, besok. Pada saat pemilukada tersebut, diberlakukan hari libur daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar Cornelis, di Jungkat, Selasa (7/6). Menurutnya, ia merasa perlu melihat proses dan jalannya tahapan pesta rakyat di daerah asalnya tersebut lantaran di kabupaten itu memiliki karakteristik dan tipe masyarakat yang berbeda.
“Masyarakat disana perlu diawasi langsung karena karakyternya berbeda,” kata mantan Bupati Landak itu.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan kepada masyarakat di kabupaten yang terkenal dengan kota Intan tersebut untuk mengikuti proses pemilukada dengan santun dan tertib, dan memilih dengan hati nurani bukan lantaran hasutan dari pihak yang hanya mementingkan kepentingan segelintir orang.
Gubernur juga yakin bahwa selain masyarakat Landak yang memiliki karakteristik berbeda tersebut, masyarakat disana juga sudah semakin pintar dalam memilih sehingga pihak-pihak yang ingin mengacaukan pelaksanaan Pilkada di sana akan percuma dan tidak efektif.
Dalam kaitan adanya yang menyebarkan isu-isu yang bersifat sara ataupun provokatif, Cornelis meminta masyarakat tidak terpengaruh dan jika kemudian menemukan pihak yang sengaja menyebarkan hal-hal yang bisa merusak suasana damai tersbeut agar dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini aparat kepolisian untuk ditindak secara hukum.
Beberapa hal yang juga diharapkan untuk diperhatikan masyarakat Kabupaten Landak saat pemilihan nanti yakni untuk memilih pemimpin yang benar-benar dapat membawa Landak menjadi kabupaten yang maju dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
Hal lain yang juga ditekankan terhadap tahapan yang tinggal menghitung waktu tersebut harus disikapi juga oleh pelaksana Pemilukada dalam hal ini KPUD dan panwaslu untu semakin mempersiapkan kematangan pelaksanaan hajat tersebut.
“Surat-surat suara yang kurang dan mungkin belum didistribusikan harus dapat diatasi secepat mungkin oleh KPU agar saat pelaksanaan nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ingat Cornelis.

H-2 KPU Didemo
Berdasarkan tahapan pemilukada yang dibuat oleh KPU Landak, tanggal 9 Juni 2011 besok adalah pelaksanaan pesta demokrasi di Kabpaten Landak untuk memilih bupati dan wakil Bupati Landak Periode 2011-2016.
Suasaa kampanye yang diduga rawan kerusuhan atau bentrok malah berlangsung aman, damai dan terkendali. Namun disisi lain diambang pelaksanaan justru terjadi hal yang kurang enak didengar, KPU Landak didemo masyarakat pada H-2 atau Selasa (7/6).
Puluhan masyarakat dari berbagai desa dan kecamatan yang tidak masuk DPT (dafar pemilih tetap) mendatangi KPU Landak. Demo dipimpin yang Markus Amit dan Petrus Meon itu menuntut agar pemilukada ditunda sampai ada solusi dari KPU bagi masyarakat yang tidak masuk DPT. Atau dengan solusi masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilihnya cukup memakai KTP (kartu tanda penduduk) saja. Namun sampai berita ini dikirim belum ada kesimpulan atau solusi dari KPU Landak. (BT)

Perbatasan Dapat Perhatian Pusat

2011-10-28T01:45:00.000-07:00

PONTIANAK--"Bohong besar jika ada yang mengatakan bahwa Kalbar belum merdeka," ujar Gubernur Kalimantan Barat Cornelis pada pembukaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 bertempat di sentra bisnis Ayani Mega Mall Pontianak, Selasa (31/5)

Penegasan Gubernur Cornelis itu menanggapi banyaknya pernyataan bahwa Kalbar terutama masyarakat di perbatasan masih belum menikmati kemerdekaan negeri ini. Mereka masih tertinggal dalam bidang pembangunan.
Sebagaimana diketahui, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 tersebut dihadiri langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara, Ani Yudhoyono, sejumlah menteri seperti Menko Kesra Agung Laksono, Mentan Suswono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Sekretaris, Kabinet Sudi Silalahi.
Selain itu hadir seluruh gubernur dan bupati se-Indonesia, termasuk Ketua DPRD, anggota DPRD Kalbar dan seluruh Muspida Kalbar.
Wacana dan pemberitaan bahwa selama ini terdapat masyarakat di perbatasan berpindah warga negara, Cornelis mengatakan bukanlah menjadi permasalahan besar, karena yang terjadi hanya masyarakat yang masih satu keluarga dan terikat hubungan darah dengan saudara-saudaranya yang berada di negara tetangga.
“Pemerintah sudah memberikan perhatian kepada masyarakat Kalbar, terutama untuk infrastruktur,” katanya.
Gubernur juga mengatakan warga negara yang pindah kewarganegaraan di perbatasan memang benar adanya. Namun, lanjut dia, tetap ada yang menjadi perekat di wilayah perbatasan yakni ideologi Pancasila.
Gubernur juga menyampaikan masalah yang selama ini masih kekurangan dalam hal infrastruktur, air bersih hingga keterbatasan bandar udara. Saat ini, tambah dia, tengah dibangun sejumlah program diantaranya jalan lintas Kalimantan poros selatan, jalan akses ke perbatasan, pengembangan Bandara Supadio Pontianak, dan pembangunan energi terbarukan.

Kapuas Raya Tidak Ada Masalah
Pada bagian lain, Bupati Sintang, Milton Crosby selaku ketua koordinator pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) secara tegas menyatakan provinsi tersebut sudah tidak menjadi masalah karena prosesnya berjalan sesuai dengan rencana.
Dikatakannya, saat ini berkas pemekaran PKR sudah masuk ke Badan Legislatif (Banleg) dan dalam persiapan menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) dan dalam proses melengkapi syarat administrasi.
”Hanya tinggal syarat administrasi, namun secara umum pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah tidak menjadi masalah,” kata Milton Crosby yang menghadiri Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 di Sentra Bisnis A Yani Mega Mall Pontianak, Selasa.
Syarat administarsi yang saat ini masih belum dilengkapi adalah pelum adanya persetujuan dari Pemerintah Provinsi Kalbar yakni persetujuan penyerahan aset, persetujuan pembiayaan selama tiga tahun dan juga persetujuan penyerahan pegawai.
Milton tidak memandang kesalahan administrasi yang pernah mengemuka dimana dirinya menyurati DPRD Provinsi dengan menggunakan surat yang berkop dan tanda tangan sebagai Bupati Sintang, karena posisinya saat ini sudah mendapat mandat dari kabupaten-kabupaten yang ingin bergabung dalam PKR.
”Yang mempermasalahkan surat tersebut dulu juga yang meminta rekomendasi,” katanya sembari tersenyum.(HBT)

HUT Kemerdekaan ke-66 RI, Momentum Eratkan Kesatuan

2011-08-18T00:16:00.000-07:00

Pontianak--Gubernur Kalimantan Barat, Drs Cornelis, MH mengatakan momentum HUT ke-66 RI tahun 2011 memiliki arti penting terhadap semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Jadikan ini sebagai semangat untuk semakin mempererat rasa persatuan bangsa dan negara.

Cornelis tampil memimpin upacara di Halaman Kantor Gubernur, Rabu (17/8) kemarin.
Hal tersebut dikatakannya sebagai salah satu seruan kepada masyarakat baik yang ada di perbatasan maupun belahan nusantara lainnya, bahwa apa yang telah diberikan oleh para pahlawan harus dihargai dan dijunjung tinggi nilai pengorbanannya, yakni dengan menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan dan merah putih sebagai benderanya.
Dengan semangat HUT kemerdekaan tersebut, Gubernur juga mengingatkan bahwa ancaman untuk mengibarkan bendera tidak perlu diteruskan dan dibesar-besarkan karena selama ini semua daerah mendapat perhatian, namun tidak dapat secara serentak dan tuntas.
Terhadap daerah yang menyatakan diri minta diperhatikan dan mengancam mengibarkan bendera negara lain, Gubernur merespon apa yang disampaikan mereka dan bentuk responnya adalah dengan realisasi pembangunan. “Mulai saat ini, 17 Agustus kita akan akan mulai membangun,” katanya.
Sejalan dengan semangat 17 Agustus, Gubernur mengharapkan masyarakat dapat kembali berkonsentrasi membangun Kalbar dengan porsinya masing-masing dan serius dengan apa yang dikerjakan agar ada manfaatnya bagi Kalbar dan Indonesia pada khususnya.
“Mari kita bersatu dalam demokrasi untuk membangun Kalbar,” harapnya.
Upacara HUT proklamasi kemerdekaan RI gubernur bertindak sebagai inspektur upacara dan Letkol Czi. Bagus Antonov sebagai komandan upacara. Secara keseluruhan berjalan dengan khidmad walau sempat terdengar suara riuh sesaat dari dalam lobi kantor gubernur yang bersumber dari para Purna Paskibra yang sepontan bersorak saat bendera merah putih berhasil dibuka oleh paskibra, kemudian membuat sejumlah tamu VIP menoleh ke sumber suara.
Upacara peringatan ini dimulai tepat pukul 10.00 dengan diawali bunyi sirene dengan detik-detik prokalmasi. Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Minsen membacakan naskah atau teks proklamasi kemerdekaan di hadapan peserta upacara.
Menurut D Aifin, salah seorang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) pengabdian anggota Legium Veteran dalam membela bangsa dan negara tidak bisa diragukan lagi, namun, walau dengan berbagai perjuangan untuk mempertahankan NKRI telah mereka lakukan, sehingga Kemerdekaan RI memasuki usia ke 66 tahun, tapi perhatian pemerintah daerah terhadap LVRI masih belum maksimal.
“Pemerintah masih kurang memberikan perhatian kesejahteraan untuk LVRI,” kata D Arifin, saat ditemui usai detik-detik proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Kantor Gubernur Kalbar.(HBT)

Masyarakat Mesti Waspada NII

2011-05-20T21:05:00.000-07:00

MEMPAWAH--Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai isu Negara Islam Indonesia (NII) yang sangat bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Gubernur, masyarakat patut waspada karena NII telah menimbulkan keresahan di sejumlah daerah di tanah air.

“Selaku masyarakat, kita jangan mudah terkontaminasi terhadap hal-hal yang berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan presiden mengajak masyarakat melakukan hal positif, salah satunya berolahraga,” kata Cornelis, saat menghadiri kejurnas balap sepeda “Kabupaten Landak-Bank Kalbar Bike Race 2011” di Kantor Bank Kalbar Sungai Pinyuh, Sabtu (30/4).
Lanjutnya lagi, dalam mewaspadai gerakan NII, seluruh kompoten masyarakat diminta bersatu. Baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun orang tua, dalam memberikan pembinaan kepada para generasi muda. Selain itu, permasalahan gerakan NII tidak hanya bisa diserahkan kepada aparat kepolisian maupun TNI, karena mereka hanya menangani permasalahan pelanggaran hukum.
“Pembinaan generasi muda, tidak hanya cukup dilakukan pemerintah, tapi membutuhkan peran seluruh komponen bangsa, untuk melakukan pembinaan yang positif, sehingga para generasi muda tidak mudah dicuci otaknya dan jadi teroris,” katanya.
Selain itu, Cornelis, juga berharap bangsa Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, suku bangsa dan agama, tidak menjadikan perbdedaan itu sebuah pertentangan. Tapi bagaimana perbedaan yang ada menjadi suatu kekuatan dan potensi membangun bangsa ini kedepan.
“Perbedaan janganlah dijadikan pertentangan, tapi mari kita bersatu. Sehingga perbedaan menjadi kekuatan bangsa ini,” katanya lagi.
Sumber : BT

Kembalikan Kejayaan Balap Sepeda Kalbar

2011-05-20T20:30:00.001-07:00

MEMPAWAH--Mengembalikan kejayaan dan masa emas balap sepeda Kalbar, Pengprov PB ISSI Kalbar, Sabtu (30/4), menggelar kejuaraan nasional (kejurnas) balap sepeda yang bertajuk “Kabupaten Landak-Bank Kalbar Bike Race 2011”.

Peserta lomba langsung dilepas Gubernur Kalbar, Cornelis di depan Kantor Bank Kalbar Sungai Pinyuh. Para pembalap bakal menempuh jarak 135 Km, dengan finish di depan kantor Bank Kalbar Ngabang, Kabupaten Landak.
Hadir pada saat pelepasan, Ketua Umum PB ISSI, Phany Tanjung, Ketua PB ISSI Kalbar, Karolin Margret Natasa, Wakapolda Kalbar, Safarudin, Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, Wakil Wali Kota Pontianak, Paryadi, Direktur Utama PT Bank Kalbar, Sudirman, Dandim Mempawah, Parlindungan Sirait serta tamu undangan lainnya.
Karol yang juga Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu, mengatakan dilaksanakannya kejurnas balap sepeda ini, diharapkan mampu membangkitkan semangat untuk mengembalikan kejayaan olahraga balap sepeda Kalbar, yang dulu pernah berjaya di tingkat nasional maupun internasional mewakili Indonesia.
“Kita ingin, balap sepeda Kalbar kembali dimasa jayanya dulu. Walaupun semuanya harus dilakukan pembinaan secara bertahap. Karena regenerasi balap sepeda Kalbar sempat terputus, maka kita pengurus PB ISSI, terus melakukan pembinaan para pembalap muda. Seperti melakukan pembinaan atlet muda Kalbar di pusat pendidikan dan latihan olahraga (PPLP),” kata Karol.
Sementara itu Direktur Utama PT Bank Kalbar, Sudirman, mengatakan Bank Kalbar sebagai pihak pendukung pelaksanaan kejuaraan, merupakan suatu bentuk komitmen Bank Kalbar untuk memajukan cabang olahraga balap sepeda di Kalbar.
“Bank Kalbar memiliki komitmen untuk menjadikan balap sepeda sebagai cabor yang beprestasi dan disegani di kancah nasional maupun internasional. Maka kita selalu siap memberikan dukungan setiap kejuaraan balap sepeda,” katanya.
Gubernur Cornelis, sangat mengharapkan balap sepeda Kalbar bisa berjaya lagi, baik di tingkat nasional maupun internasioanl. Seperti di era Kalimanto Tulus Widodo, Maruki Madsum, Suwandra dan Van Art bersaudara, yang kerap mengharumkan nama Kalbar dan Indonesia.
“Bersepeda ini, olahraga yang murah. Serta ramah lingkungan, untuk itu saya mengajak masyarakat untuk memasyarakatkan besepeda. Dan bagi para pembalap, saya minta bertandinglah secara profesional dan tetap menjunjung tinggi sportifitas dan taatilah peraturan lalu lintas,” pesannya.
Selain itu, Ketua Umum PB ISSI, Phany Tanjung mengharapkan event-event kejuraan balap sepeda di tingkat daerah bisa ditingkat dan terus berlanjut secara kontiyu, sehingga bisa memicu para atlet-atlet balap sepeda junior untuk terus mengembangkan kemampuannya.
“Saya menyambut baik, dilaksankannya kejurnas balap sepeda ini. Diharpkan kejuraan seperti ini, terus berlanjut, sehingga bisa muncul atlet-atlet muda yang berbakat,” katanya.
Nomor-nomor yang diperlombakan selain individu bike race, Ketua Komisi Perwasitan PB ISSI Kalbar, Erwin Anwar, mengatakan juga dilombakan nomor criterium race yang start dan finish di Bank Kalbar Ngabang, Kabupaten Landak, dengan nomor yang dilombakan IRR race open putra, criterium road open putra/putri, criterium MTB open putra, criterium MTB master open (40 th+) dan criterium MTB lokal putra, dengan memperebutkan total hadiah Rp 55,2 juta.
“Total pembalap yang terdaftar 127 pembalap. Untuk nomor individu bike race, menempuh rute sepajang 135 Km, diikuti 56 pembalap,” katanya.
Sumber : BT

Terima Menteri Malaysia

2011-05-20T20:10:00.001-07:00

Datuk Sri Dr. Maximus Johnity Ongkali, Menteri Sains dan Teknologi Inovasi Malaysia mengunjungi Kalbar dan diterima Gubernur Kalbar Cornelis di Pendopo Gubernuran Jalan A Yani, Jumat (22/04). Selain menjamu makan malam bersama, juga melakukan tukar menukar cinderamata.
Foto : BT

Pastor Sony: Manusia Dimuliakan

2011-05-20T20:02:00.000-07:00

PONTIANAK--Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, dan Ny Frederika Cornelis, serta kedua anak dan menantunya, Minggu (24/4) kemarin merayakan Paskah di Gereja Stella Maris, Pontianak Utara. Mereka berbaur dengan ribuan umat Kristiani lainnya.

Pastor Sony Wenkang dalam khotbahnya, mengatakan Paskah merupakan hari yang sungguh-sungguh dan bukan hanya diagungkan oleh Tuhan, tapi Paskah ini juga diagungkan oleh mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Putra-Nya.
“Berkat wafat dan kebangkitannya, kita yang jadi murid-Nya diikutsertakan dalam wafat dan kebangkitan-Nya, meskipun manusia telah berdosa, kita berharga dan dimuliakan oleh Allah sendiri, melalui Putra-Nya, Yesus Kristus,” kata Pastor Sony Wengkang saat menyampaikan khotbahnya.
Dikatakan Pastor, oleh karena itu, sebagai umat yang mempercayai Yesus Putra Allah yang telah bangkit, dan Tuhan telah menebus diri manusia dengan wafat di atas kayu salib, dan di hari ketiga, Tuhan bangkit dari kematian untuk menembus dosa manusia.
Sementara itu, Pastor Yance, dari Gereja Jakarta dalam khotbahnya mengatakan, hari Paskah ini merupakan misa untuk merayakan kemenangan Tuhan Yesus yang wafat diatas kayu salib, namun pada hari ketiga bangkit diantara orang-orang yang telah meninggal. “Bangkitnya Tuhan dari kematian diatas kayu salib, telah menyelamatkan kita umat manusia dari dosa-dosa,” kata Pastor Yance.
Perayaan misa Paskah yang dilaksanakan ini merupakan sebuah peringatan untuk mengingat pada diri umat manusia akan kebangkitan-Nya yang telah menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa.
Sumber : BT

Jampersal, Karol Sidak RSUD Rubini Mempawah

2011-05-20T19:48:00.000-07:00

MEMPAWAH--Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rubini Mempawah sampai saat ini, belum melaksanakan program Jaminan Persalinan Gratis (Jampersal).

Hal ini disampaikan Kabid Penunjang RSUD dr Rubini, Mukhtar Siagian, kepada Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kalbar, dr. Karolin Margret Natasha yang mendatangi langsung RSUD Rubini Mempawah, Selasa (19/4), kemarin.
“Sampai saat ini, kami belum menerima Juknis Jampersal, bahkan dari Dinas Kesehatan juga belum melaksanakan sosialisasi, bagaimana sistem pelaksanaan Jampersal tersebut,” ungkap Mukhtar yang untuk sementara waktu menjabat Plh Direktur RSUD Rubini Mempawah.
Menanggapi belum terlaksananya program Jampersal di RSUD Rubini Mempawah, Karolin yang didampingi anggota DPRD Kabupaten Pontianak dari Fraksi PDI Perjuangan, sangat menyayangkan koordinasi pihak Dinas Kesehatan dan RSUD Rubini mempawah, terkait sosialisasi program belum berjalan sama sekali.
“Seharusnya pihak rumah sakit, maupun Dinas Kesehatan berkoordinasi secara baik, dalam mensosialisasikan program ini. Karena mulai Januari 2011, program Jampersal ini sudah harus dilaksanakan,” kata putri sulung Gubernur Kalbar itu.
Lanjutnya lagi, dirinya meminta Dinas Kesehatan, juga terus melaksanakan koordinasi kepada masyarakat, bidan desa maupun bidan swasta, terkait pelaksanaan program Jampersal dimaksud.
“Saya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi agar proaktif menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan program yang bertujuan mengurangi angka kematian ibu dan bayi ini,” katanya.
Adapun dana yang digelontorkan Kementerian Kesehatan untuk program Jampersal sebesar Rp 1,2 triliun. Dimana masing-masing kabupaten/kota akan kebagian anggaran Rp 2 miliar.
“Untuk Kalbar anggaran Jampersal sekitar Rp 1,021 miliar. Jadi tidak ada alasan lagi, para ibu hamil, untu takut biaya melahirkan. Semua proses melahirkan gratis,” katanya.
Sedangkan salah seorang suami pasien yang dirawat di ruang kebidanan RSUD Rubini, Sunarwi, warga asal Pahuman, mengaku sama sekali tidak mengetahui bahwa ada program Jampersal yang mengratiskan biaya pemeriksaan, melahirkan dan perawatan setelah melahirkan.
“Istri saya baru satu hari dirawat disini. Istri saya mengalami keguguran dan saya sama sekali tidak tahu ada program bahwa biaya melahirkan gratis. Kalau memang gartis, saya sangat mengucapkan terima kasih, karena sangat membantu saya,” katanya.
Sumber : BT

PKK Garap Desa Model, Kalimas Jadi Percontohan

2011-05-20T19:04:00.000-07:00

PONTIANAK--Selain Desa Siaga yang lekat di telinga kita, Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar kini memiliki gagasan baru untuk memberdayakan masyarakat dengan membentuk desa model. Tidak tanggung-tanggung desa model ini akan dikembangkan di tiap kabupaten/ kota di Kalbar.

Desa model adalah desa dimana di dalamnya terdapat kebun percontohan yang kegiatan diprakarsai oleh tim pengerak PKK dengan mengusahakan pertanian hortikultura yang meliputi beberapa jenis tanaman sesuai daerah masing-masing seperti tomat, pare, jagung, cabai, melon dan sebagainya.
"Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan terlibat dan dikerjakan bersama-sama," kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Frederika Cornelis di sela-sela kunjungannya ke lokasi percontohan tanaman hortikultura di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (14/3).
Ditambahkannya, PKK selama ini telah mempunyai sejumlah program kerja yang masing-masing mencakup bidang tertentu yang biasa disebut dengan kelompok kerja (pokja) seperti Pokja II yang membidangi pendidikan, Pokja III pertanian dan ketahanan pangan, serta Pokja IV bidang kesehatan.
"Setiap Pokja akan berkaitan dan berkoordinasi dengan masing-masing SKPD sesuai bidangnya dalam menggarap desa model tersebut," imbuhnya.
Sebagai tindaklajut program desa model tersebut, Frederika menjelaskan saat ini tengah disiapkan lahan dengan luas sekitar dua hektar di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap. Dan lahan tersebut kini ditanami tanaman hortikultura seperti pare, cabai, tomat, melon dan jagung.
Lahan percontohan tersebut akan diperkenalkan ke tim penggerak lain dari kabupaten dan kota se-Kalbar yang nantinya akan dikembangkan di daerahnya masing-masing
"Kalau ada pelatihan di Pontianak, akan kita bawa ke lokasi percontohan ini," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, Hazairin mengatakan, tanaman yang dikembangkan yang sifatnya komersial dan saat ini program dari Tim Penggerak PKK juga sejalan dengan program di dinasnya.
”Nanti bisa diaplikasikan untuk lahan yang lebih sempit misalnya pekarangan rumah," kata Hazairin.
Sumber : BT

Akan Menyusul CGA Toho

2011-04-12T23:23:00.001-07:00

Maket CGA Tayan

PONTIANAK--Setelah peresmian pembangunan pabrik Chamichal Grade Alumina (CGA) Tayan oleh PT Indonesia Chamichal Alunima--anak perusahaan PT Aneka Tambang (Antam), Senin (11/4) lalu, pada tahun 2012 akan menyusul CGA Toho, Kabupaten Pontianak.

Direktur Utama PT. Antam, Alwinsyah Lubis usai peresmian pembangunan CGA Tayan menjelaskan, pihaknya saat ini masih terus mengupayakan realisasi CGA Toho yang sudah memasuki tahap middle study. "Nilai investasinya cukup besar yakni sekitar 1 miliar dolar AS," kata Alwinsyah Lubis.
Dijelaskannya potensi bauksit yang ada di Kecamatan Toho layak untuk dikembangkan dan dari survay serta penelitian beberapa tahun menyebutkan untuk proyek CGA Toho nanti memiliki kapasitas sebesar 1,2 juta ton pertahun.
Dari perbandingan CGA Tayan yang dalam satu tahun akan memprodusi pertahunnya sebesar 300 ribu ton akan tersaingi dengan produksi CGA Toho yang mencapai 1,2 juta ton pertahun, dan jika dibandingkan dari bahan bakunya berupa bauksit dimana CGA Tayan dalam dua hari membutuhkan 500 ton maka di CGA Toho diperkirakan 2000 ton perharinya atau dalam satu tahun diperkirakan hingga mencapai 60 juta ton bauksit.
Gubernur Kalbar Cornelis yang menyambut baik rencana CGA Toho tersebut. Dia akan memberi perhatian besar, bahkan akan terus memperjuangkan terwujudnya pabrik hingga beroperasi.
Selain upaya koordinasi, Pemprov kata Cornelis, saat ini tengah bernegosiasi dengan pihak Malaysia berkenaan pasokan listrik untuk proyek CGA tersebut karena saat ini investasi di Kalbar banyak terkendala ketersediaan pasokan listrik. "Saat ini tengah dalam proses negosiasi dengan Malaysia terkait listrik,” ujar Cornelis.
Kebutuhan listrik untuk memenuhi pabrik CGA Toho, Cornelis menyebutkan angka 600 Mega Watt (MW) hingga 1.200 MW, dengan rencana tersebut, Imbuh Cornelis tidak membutuhkan investasi dalam jumlah banyak karena listrik di Sarawak, sudah ada hingga di daerah perbatasan Kalbar.
Sementara itu Bupati Kabupaten Pontianak, Ria Noorsan dengan terus diperjuangkan baik oleh Pemkab maupun Pemprov dan juga PT Antam semakin memberikan harapan kepada daerahnya untuk terus bangkit mensejahterakan masyarakatnya. Ia berharap pabrik tersebut akan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Relokasi Industri
Di bagian lain, Menteri Perindustrian RI MS. Hidayat menyatakan pasca tsunami di Jepang dan peluang investasi dari luar, saat ini Indonesia tengah melakukan lobi besar-besaran untuk melakukan relokasi industri dari Jepang dan juga Taiwan.
Industri yang sudah dilakukan lobi dan berpeluang menanamkan investasinya di Indonesia yakni industri elektronik, plastik, fiber, komponen otomotif yang berasal dari Jepang, sedangkan dari Taiwan yang akan masuk dengan sisitim paket adalah Petrokimia dan juga manufaktur.
“Saat ini kita tengah melakukan lobi dan melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) akan memfasilitasi,” kata Hidayat.
Mantan ketua Kadin itu memandang dengan relokasi tersebut, merupakan salah satu bentuk peluang yang tiap daerah harus mendukung dan menangkap setiap peluang tersebut untuk ditarik sebagai investasi sesuai dengan potensi masing-masing guna mempercepat kemajuan daerah.
Sesuai kebijakan pemerintah, disektor industri Indonesia akan dibangun dengan sitim klaster-klaster sesuai dengan potensi daerah masing-masing dengan mengacu enam industri yang akan dikembangkan yakni, Industri padat karya, industri kecil menengah, industri padat modal, industri berbasis sumber daya alam, industri khusus dan industri pertubuhan tinggi.
Kepala BKPM RI Gita Wirjawan menyebutkan bahwa potensi investasi ke Indonesia masih terkendala tiga faktor yang harus diperhatikan daerah yang juga didukung pusat yakni ketersediaan infrastruktur terutama jalan, pelabuhan dan juga tenaga listrik. “Selama ini banyak investasi yang akan masuk selalu mempertanyakan fasilitas listrik, pelabuhan dan jalan,” ungkap Wirjawan.
Untuk ketersediaan listrik guna mendukung relokasi industri yang saat ini tengah digencarkan, Indonesia harus mampu membangun listrik dengan kapasitas 3000 megawat (MW) pertahun.(AK/BT)

CGA Tayan Terbesar di Indonesia

2011-04-12T23:20:00.000-07:00

PONTIANAK--Menteri Perindustrian RI, MS Hidayat didampingi Gubernur Kalbar, Cornelis melakukan pemancangan tiang pertama mega proyek Chemical Grade Alumina (CGA) di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, Senin (11/4).

Proyek dengan nilai investasi Rp 4,5 triliun itu juga menjadi proyek CGA terbesar di Indonesia.
Hidayat, mengatakan projek yang nantinya akan memproduksi lebih dari 300 ribu ton alumina pertahun tersebut merupakan produsen yang terbesar di Indonesia dan produknya akan diekspor ke Jepang dan negara-negara lainnya disamping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
”Bila proyek ini sudah beroperasi, maka Indonesia tiga tahun kedepan akan menghentikan impor alumina,” kata Hidayat saat peresmian The Groundbreaking Ceremony for Chemical Grade Alumina Project.
PT Aneka Tambang (Antam) melalui PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) bersama konsorsium termasuk Showa Denco KK (SDK) dan Marubeni Corporation, dalam proyek CGA di Tayan akan bahu membahu merealisasikan sehingga tiga tahun kedepan Indonesia tidak perlu mengimpor alumina lagi.
Sementara itu, Kepala BKPM Gita Wirjawan menjelaskan nilai investasi Indonesia saat ini sebesar Rp 208 triliun dan Kalbar hanya mampu menyerap 1,5 persen atau Rp 3 triliun dan diharapkan dengan mulai adanya CGA di Tayan akan memancing pertumbuhan investasi di Kalbar.
“Target tahun 2010 secara nasional dengan nilai Rp 208 triliun, realisasi investasi sebesar Rp 3 triliun dari penanaman modal asing (PMA) diharapkan akan semakin meningkat ditahun selanjutnya,” jelas Gita Wirjawan.
Sementara itu, Gubernur Cornelis berharap dengan adanya pembangunan CGA ini, PT Antam tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar karena pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak didukung oleh lingkungan sekitar.
“Harus didukung juga kepentingan masyarakat sekitar, minimal SDM-nya digunakan sebagai tenaga kerjanya kelak,” harap Cornelis yang didampingi Bupati Sanggau Setiman H. Sudin.(AK/BT)

Cornelis Akan Saksikan Daud Vs Chris John

2011-04-12T23:17:00.000-07:00

PONTIANAK--Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mendukung penuh penampilan Daud ‘Cino’ Jordan yang akan bentrok dengan petinju pemegang gelar Super Champions kelas bulu WBA, Chris Jhon. Kedua petinju naik ring pada 17 April 2011 mendatang.

”Saya dan keluarga akan menyaksikan langsung pertandingan Daud Jordan lawan Chris Jhon. Kehadiran saya sebagai bentuk dukungan dari masyarakat Kalbar,” kata Cornelis, Minggu.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya ketika melepas Daud Jordan dan rombongan bertolak ke Jakarta beberapa hari lalu mengatakan kalau tidak ada kendala, Gubernur didampingi Muspida Kalbar akan menyaksikan langsung pertandingan tersebut.
Daud Jordan yang kini menempati peringkat kelima kelas bulu WBA selama ini berlatih di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Dia akan memperebutkan gelar yang disandang Chris John, yakni Super Champions kelas bulu WBA. Sabuk tersebut sudah empat kali dipertahankan oleh Chris John dari lawan-lawannya.
Sebagai persiapan meladeni tantangan Daud Jordan, Chris John, melakukan persiapan serius dengan program penstabilan berat badan. Dengan pengalaman dan jam terbang yang jauh diatas Daud, Chris John yakin bisa mengkanvaskan Daud.
Tapi nama besar dan peringkat juara tidak menciutkan nyali Daud ’Cino’ Jordan. Petinju kebanggaan Kalbar kelahiran 10 Juni 1987 itu juga berambisi bukan hanya merontokan sabuk Chris John, tapi memaksa petinju asal Banjarnegara, Jateng itu jatuh tersungkur di kanvas.
Apalagi suntikan moral dari masyarakat Kalbar, terutama lewat Gubernur Cornelis dan kelurga serta sejumlah pejabat teras Kalbar akan menyaksikan langsung dirinya bertanding, tentu menjadi motivasi tersendiri.
Apalagi cara latihan Daud yang sangat alami, cukup sulit bagi Chris John untuk merobohnya begitu saja. Bahkan pertandingan yang akan dipimpin wasit dari Amerika Serikat itu justru bisa menjadi mimpi buruk Chris John.
Kepemimpinan wasit dari Amerika Serikat pada pertarungan Chris John bukan yang pertama kali. Saat Chris John melawan petinju Argentina, Fernando Saucedo, di Jakarta, 5 Desember 2010, juga dipimpin wasit asal Amerika Serikat, Rafael Ramos.
Ia menyebutkan, petinju dengan julukan "The Dragon" tersebut saat ini menjalani latihan di Sasana Mirah Boxing pimpinan Zaenal Thayeb di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelumnya, Chris John berlatih di Sasana Herry’s Gym di Perth, Australia.
Sementara Daud hanya berlatih secara alami di kampung halamannya, Kayong Utara dengan menggulingkan ban bekas dan manjat tali yang digantung di pohon-pohon saja. ”Kekuatan alami jauh lebih dahsyat,” ujar Daud ketika berangkat ke Jakarta beberapa hari lalu.

Harga tiket
Pertarungan Caud vs Chris John hampir menghiasi sejumlah media baik nasional maupun lokal. Ini pertarungan terbesar yang pernah ada di Indonesia, kata Promotor tinju, Raja Sapta Oktohari.
Pertarungan besar itu terlihat dari harga tiket bagi masyarakat yang ingin menonton secara langsung tinju kelas bulu WBA antara Chris John vs Daud "Cino" Jordan yang mencapai Rp 3 juta untuk tiap kursinya.
Menurut Raja Sapta Oktohari, pertandingan tersebut akan digelar di Hall D2 Jakarta International Expo pada 17 April mendatang. "Tiket untuk sekitar round table atau sekitar sasana kami lepas sekitar Rp 3 juta untuk 30 kursi. Sementara untuk tribun kami lepas sekitar Rp 200.000 untuk kapasitas 3.500 kursi," jelas putra Osman Sapta Odang tersebut.
Pertarungan melawan Daud Jordan nanti akan didahului oleh empat partai tambahan, yaitu Ansori Patuley berasal dari Sasana Demokrat BC Jakarta melawan Robert Kope (Sasana Rokatenda Sidoarjo) di kelas 57,1 kilogram, Yohanes Jordan (Sasana Terate Kalbar) melawan Jhon Pintor (Sasana Aquase BC Tangerang) di kelas 58,9 kilogram, Heri Ardiyanto (Sasana Satria Menone Kulonprogo, Yogyakarta) melawan Sahlan Koral (Sasana Mirah BC Bali) di kelas 61,2 kilogram), dan Irfan Barita (Sasana Injek Barayung) melawan Elyas Namang (Sasana Cita Lembata) di kelas 58,9 kilogram.
Selain itu, menurut rencana, pada partai tambahan akan mempertandingkan kelompok selebriti, seperti Rafi Ahmad melawan Mario Lawalatta dan Samuel Reza melawan Fathir Mochtar.
Duel Chris John versus Daud Jordan ini pun bakal semakin meriah karena mantan juara dunia kelas berat WBA, Mike Tyson, juga akan datang untuk menyaksikan. Petinju dengan julukan "Leher Beton" tersebut dijadwalkan akan datang ke Indonesia pada 15 April.(TY/BT)

Gubernur Klarifikasi CPNS KKR

2011-04-12T23:13:00.000-07:00

PONTIANAK--Masalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Kubu Raya (KKR) yang menuai persepsi berbeda dari berbagai pihak kini mendapat jawaban tegas melalui Humas Pemerintah Provinsi Kalbar bahwa tidak ada campur tangan Gubernur dalam kaitan SK dan untuk menyelesaikannya harus sesuai aturan dan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalbar, M. Ridwan pada jumpa pers di ruang Assisten II Provinsi Kalbar, Kamis (31/3).
Ditegaskan Ridwan, bahwa terkait CPNS KKR, Pemprov Kalbar berpegang kepada surat Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/1654/M.PAN-RB/7/2010 tertanggal 21 Juli 2010 perihal kebijakan tambahan alokasi formasi untuk untuk pengadaan CPNS tahun 2010 dan surat nomor B/2153/M.PAN-RB/09/2010 perihal koordinasi pengadaan CPNS daerah tahun 2010 oleh Gubernur.
“Koordinasi yang dimaksud adalah upaya yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal provinsi, antar instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tingkat provinsi, antara provinsi dengan pemerintah kabupaten /kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah,” jelas Ridwan.
Selain itu dijelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2010 di Kalbar secara teknis diselenggarakan oleh masing-masing Bupati dan Walikota yang bersangkutan namun koordinasi harus tetap dilakukan oleh Gubernur dalam kaitan untuk pemberiaan fasilitasi dan konsultasi dalam rangka efektifitas yang melingkupi pengaturan waktu pelaksanaan ujian tertulis, kerjasama pembuatan dan penyusunan soal ujian tertulis di perguruan tinggi negeri dan cara pengelolaan hasil ujian yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri.
“Gubernur berpikir positif dalam proses penerimaan CPNS, tidak ada sikap arogansi dan ketidaksenangan Gubernur terhadap proses penerimaan di KKR, dan Gubernur yang telah mendapat otoritas oleh peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara faktual melihat mekanisme prosedural yang tidak terpenuhi dalam rangka proses penerimaan CPNS di KKR, sehingga jika tidak dijelaskan kepada publik, dikhawatirkan akan menimbulkan prasangka negatif kepada Gubernur,” jelasnya lagi.
Pernyataan Gubernur, “Jika saya jadi orang BKN dan Menpan tidak akan saya keluarkan NIP bagi CPNS yang bermasalah” menurut Ridwan adalah salah satu sikap ketegasan seorang Gubernur yang menjunjung tinggi dan mendukung tegaknya peraturan perundang-undangan dalam proses penyelesaiaan masalah CPNS KKR.
Dan harapan terhadap upaya yang saat ini tengah dilakukan oleh Kemenpan dan BKN dalam melakukan evaluasi mendalam terhadap penerimaan CPNS KKR, Ridwan menyampaikan agar sesegera mungkin mendapat kepastian hukum agar tidak terkatung-katung nasib CPNS yang berdampak akan timbulnya keresahan di masyarakat. “Masyarakat agar tetap tenang dan tidak bertindak diluar kontrol terkait masalah CPNS KKR, karena saat ini masih dilakukan evaluasi dan terhadap hasilnya merupakan mutlak kewenangan BKN dan Menpan,” harapnya.(AK/BT)

IPDN Resmi Beroperasi

2011-04-12T22:54:00.000-07:00

PONTIANAK--Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun akademik 2010-2011 sejak Maret 2010 resmi beroperasi dan melakukan aktivitas perkuliahan di kampus sementara di Panti Rehabilitasi Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalbar, di Sungai Ambawang.

“Setelah bersaing dengan 33 provinsi, Kalbar telah berhasil lolos dan dipercaya menjadi tempat perkuliahan bagi Praja IPDN,” kata Cornelis disela Laporan Kerja Pertangungjawaban (LKPJ) di Balairung Sari Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (28/3).
Dijelaskannya bahwa tempat perkuliahan yang saat ini menggunakan panti rehabilitasi sosial terseut sifatnya hanya pinjaman yang tidak permanen, sehingga kedepan panti tersebut kembali dapat dipergunakan seperti semula.
Cornelis mengatakan sebagai konsekwensi kepada IPDN yang masih meminjam gedung milik Dinas Sosial tersebut dihaparkan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera membangun gedung untuk perkuliahan sendiri.
“Kita harapkan IPDN sesegera mungkin membangun gedung perkuliahan sendiri yang lebih repersentatif dan infrastrukturnya dapat menunjang perkuliahan,” imbuhnya.
Sementara itu, aktifitas di panti rehabilitasi semenjak Maret tersebut resmi dipindahkan ke komplek perkantoran di Jalan Urai Bawadi hingga gedung perkuliahan milik IPDN resmi dibangun dan dioperasikan.
Sementara itu, Kalbar yang dipercaya sebagai tempat perkuliahan IPDN menurut Cornelis merupakan salah satu bentuk kepercayaan bahwa Kalbar layak dan tepat untuk tempat perkuliahan yang nanti mahasiswanya berasal dari Kalbar dan luar Kalbar.

LKPJ Gubernur 2010, Pendapatan Meningkat

2011-04-12T22:52:00.000-07:00

PONTIANAK--52 dari 54 anggota DPRD Provinsi Kalbar hadir mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar tahun 2010 di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (28/3).

Dalam laporan yang merupakan agenda wajib seorang kepala daerah untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanan pembangunan daerah yang disampaikan langsung Gubernur Kalbar, Cornelis tersebut menyebutkan bahwa secara garis besar mengalami peningkatan yang cukup signifikan di sektor pendapatan.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD Provinsi Kalbar, Minsen tersebut, Gubernur menyampaikan pengantar LKPJ setebal 45 halaman dan dibacakan langsung itu menyebutkan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan secara nyata membawa perubahan dan kemajuan bagi Provinsi Kalimantan Barat.
“Kecenderungan peningkatan di dapat dari indikator Human Developmant Index (HDI), dalam tingkat kesejahteraan kesejahteraan masyarakat, yakni meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi serta telah diupayakannya kebijakan-kebijakan untuk peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang beraspek pemerataan dan berkeadilan yang tetap mengedepankan terwujudnya rasa aman dan damai,” terang Cornelis.
Sementara itu, laporan penyampaiaan pengelolaan keuangan daerah terutama yang terkait sisi pendapatan dan belanja, Gubernur menyebutkan bahwa pendapatan daerah teralokasi sebesar Rp 1.651.003.955.457 mengalami peningkatan sebesar 5,81 persen dari sebelum perubahan menjadi Rp 90.573.063.749. Sementara itu belanja daerah yang teralokasi Rp 1.804.036.284.505 mengalami peningkatan sekitar Rp 128.125.303.353 atau mengalami kenaikan 7,64 persen dari sebelum perubahan.
Lanjut Gubernur, dengan adanya perubahan pembiayaan daerah yang disebabkan adanya sisa lebih anggaran (Silpa) anggaran tahun 2009 yang harus dimasukkan keada APBD 2010, maka penerimaan pembiayaan daerah cenderung mengalami perubahan dari semula sebesar Rp 135.480.089.445 menjadi sebesar Rp 174.317.110.548.63 atau mengalami peningkatan sebesar 28,66 persen.
Apabila dibandingkan dengan posisi belanja pada APBD murni baik pada belanja langsung maupun tidak langsung terlihat ada kenaikan 1,21 persen belanja langsung dimana pada APBD murni sekitar Rp 800.533.101.917,28 meningkat menjadi Rp 810.274.780.369,69, sedangkan belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 13,52 pesen dari sebelumnya Rp 875.337.879.234,59 menjadi Rp.993.761.504.135,59 pada APBD perubahan.
“Jika dikompilasikan antara pendapatan dan belanja maka terdapat deficit sebesar Rp.153.032.329.048,63 mengalami penambahan Rp 37.552.230.603,45 atau mengalami peningkatan sebesar 32,51 persen yang ditutupi melalui pembiayaan daerah dari aspek penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran daerah,” sambung Cornelis.
Cornelis juga mengganggap perlu disampaikan bahwa penerimaan daerah tahun 2010 sebesar Rp 174.317.110.548,63 tersebut menandakan ada kelebihan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit sebesar Rp 21.284 miliar yang selanjutnya digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah (BUMD).

Gubernur Resmikan Gedung Baru CU Lantang Tipo Balai Karangan

2011-04-12T22:47:00.000-07:00

BALAI KARANGAN--Masalah kemiskinan tidak dapat ditangani oleh Pemerintah sendiri, namun masyarakat sendiri harus mau mengubah nasibnya salah. Dan salah satunya dengan menjadi anggota koperasi. Dengan kerjasama antara Pemerintah, koperasi, dan pelaku usaha seperti bank, ekonomi kerakyatan dapat lebih ditingkatkan.

Hal ini di ungkapkan Gubernur Cornelis saat meresmikan CU Lantang Tipo TP Balai Karangan, Sabtu (2/3).
Gubernur juga meminta pengurus koperasi dapat melakukan pembinaan kepada anggota dan tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di kantor, melainkan bekerjasama dengan pihak perbankan seperti bank Kalbar demi keamanan.
Sementara Bupati Sanggau Setiman H Sudin dalam sambutannya mengatakan di Kabupaten Sanggau saat ini ada 316 koperasi termasuk CU Lantang Tipo.
Dengan kedatangan Gubernur diharapkan dapat memacu koperasi untuk lebih berkembang lagi dalam memacu ekonomi kerakyatan di daerah. Apalagi CU Lantang Tipo pada Tahun 2010 lalu menjadi CU terbesar di Kalbar.
CU Lantang Tipo TP Balai Karangan berdiri pada 19 Juni 2002 dimulai dari menumpang di salah satu rumah anggota CU. Hingga tahun 2011 memiliki 3890 anggota, dengan aset hingga Rp 1 miliar. Sementara jumlah anggota CU Lantang Tipo di Kalbar 107.000 orang dengan total aset hingga Rp 1 Triliun.
Selain Gubernur Cornelis dan Bupati Sanggau Setiman H Sudin, peresmian gedung CU Lantang Tipo ini juga dihadiri Dirut Bank Kalbar Sudirman.

Cornelis Saksikan Peresmian OSO Sport Center

2011-04-12T22:43:00.001-07:00

BEKASI--Dunia olahraga sangat penting, karena keberhasilan olahraga akan membuat satu negara dapat disegani dan dikenal bangsa lain. Oleh sebab itu, mari kita menciptakan iklim cinta olahraga dikalangan masyarakat, Gemar olahraga harus ditingkatkan, Pemerintah sebagai pelopor, masyarakat, pelajar serta generasi muda harus gemar berolahraga, dengan demikian akan tercipta masyarakat yang sehat, cerdas dan berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar, Cornelis, disela-sela mengikuti acara peresmian OSO Sport Center yang diresmikan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (25/3) lalu.
OSO Sport Center yang terletak di kawasan Kompleks Grand Wisata Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini, merupakan gagasan serta ide dari Pengusaha Nasional asal Kalbar yang sukses, Oesman Sapta Odang.
Gubernur yang mendapat kehormatan untuk menghadiri peresmian OSO Sport Center, merasa bangga, dimana ada seorang putra Kalbar yang ikut memperhatikan kemajuan olahraga salah satunya KKI, “sudah sewajarnya kita bersyukur, walau bagaimanapun, beliau membawa nama baik Kalbar di tingkat Nasional, apalagi Gedung Sport Center diresikan Kepala Negara,” tegas Cornelis.
Lanjut Cornelis, “Pentingnya dunia olahraga dan seni budaya untuk dijaga, dilestarikan serta dikembangkan, kalau olahraga berkembang dengan baik di Indonesia khususnya di Kalbar, maka semua masyarakat kita hidup dalam kondisi yang baik, sehat jasmani dan rohani adalah modal dalam kita membangun menuju masyarakat Kalbar yang sejahtera,” tegas Cornelis.
Hal tersebut juga merupakan visi dan misi Pemerintah Kalbar, salah satunya menciptakan masyarakat sehat, beriman, cerdas dan berbudaya.
Cornelis juga berharap, KONI Kalbar serta para pengurus semua cabang olahraga yang ada, untuk dapat bekerja serta mendorong majunya olahraga yang ada, banyak potensi olahraga dari generasi muda, tinggal kita memberikan pembinaan dan arahan kepada mereka, jelasnya.
Sementara itu Presiden SBY dalam sambutannya mengatakan, berjayanya olahraga adalah pembinaan yang baik, Tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh pembina-pembina dan pelatihnya, selain itu semua pihak harus ikut berkontribusi dalam pengembangan olahraga di Indonesia.
Presiden SBY merasa prihatin bila mendengar pengurus olahraga ricuh terus. “Ada saja masalah yang berkaitan dengan kepengurusan, jangan-jangan Indonesia kalah oleh lawan karena kegaduhan pengurus-pngurusnya,” sindir SBY.
Dengan semangat yang baru, mari kita lakukan pembenahan bersama, SBY meminta kepada Kemenpora, KONI serta pengurus besar cabang olahraga, pejabat pemerintah sampai tingkat Kabupaten/Kota, semua pihak untuk besama-sama membenahi diri dan mengembagkan olahraga di Tanah Air.
SBY mengajak para pengurus olahaga untuk memegang teguh etika dan mendengarkan aspirasi rakyat, kepada pengurus bekerjalah dan berdedikasi untuk kepentingan dan kemajuan olahraga, mari kita masuki era baru di negeri ini, semua bangkit untuk meningkatkan duni olahraga, tegas Presiden.
Menurut pendiri OSO Sport Center ini, Oesman Sapta , salah satu tujuan pendirian Sport Center ini, adalah agar generasi muda bangsa dapat lebih berprestasi, tidak terjebak dalam pengaruh buruk, khususnya obat-obat terlarang yang dapat merusak moral bangsa. Kita harapakan generasi muda dapat menjadi generasi yang tangguh, ulet, gigih, sehat serta semangat yang tidak dapat pernah menyerah.
Selain itu, gedung olahraga Kunshin Ryu M. Karatedo ( KKI) ini dibangun mengingat kurangnya gedung yang memadai untuk perkembangan olahraga KKI, Gedung ini tidak saja untuk kegiatan KKI, tetapi berlaku untuk semua cabang olahraga dapat digunakan.
Konsep bangunan Gedung ramah lingkungan atau green building Dojo atau tempat latihan Kushin Ryu Karate-Do, ini juga mendapat penghargaan sebagai Dojo terbesar di dunia, jelas Oesman Sapta.
Hadir dalam peresmian selain Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menko Kesra Agung Laksono, Menbudpar Jero Wacik, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar, Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan, Guru Besar KKI Horyu Matsuzaki. (HBT/Nasir/Humasprov)

Gubernur Launching Proyek Multiyears

2011-04-12T22:40:00.000-07:00

SUBAH--Dalam meningkatkan jalan provinsi di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalbar, mulai tahun 2010 sampai tahun anggaran 2012 telah memprogramkan penanganan jalan diantaranya, ruas Sambas-Subah dan Sanggau Ledo-Seluas-Jagoi Babang (perbatasan). Paket proyek multiyears senilai Rp 157 miliar tersebut diluncurkan (launching) oleh Gubernur Cornelis di Subah, Kabupaten Sambas, Minggu (20/3).

Cornelis mengatakan pembangunan jalan ini penting, karena menjadi salah satu perioritas untuk dilakukan penanganan, dan juga dengan pertimbangan kondisi jalan yang cukup memprihatinkan serta dalam mendukung persiapan dibukanya Pos Lintas Batas ke Sarawak, Malaysia di Jagoi Babang.
“Dengan membaiknya kondisi ruas-ruas jalan ini, saya harapkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar (Sambas dan Bengkayang) bisa berkembang dengan lebih baik lagi,” kata Cornelis, didampingi Kadis PU Jakius Sinyor dan Bupati Bengkayang, Suryatman Gidot.
Lebih jauh Cornelis mengatakan, pekerjaan dan peningkatan jalan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang terkait baik aparat pemerintahan dan Muspida Kabupaten Sambas dan Muspida Kabupaten Bengkayang serta masyarakat setempat.
Ruas jalan Sambas–Subah-Ledo diperlukan perlebaran badan jalan, dan masyarakat juga di harapkan bisa membatu dan mendukung pembangunan jalan dengan menyerahkan tanah dan tanaman yang digunakan untuk perlebarab badan jalan.
“Saya minta, semua penguna jalan dan masyarakat setempat serta instansi-instansi yang terkait ikut menjaga agar jalan-jalan tersebut dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan kekuatan dan umur yang telah direncanakan dalam besteknya,” kata orang nomor satu di jajaran Pemprov Kalbar itu. (HBT/Rilis Humasprov)

Dekranasda Kalbar Pamerkan Produk Unggulan

2011-04-12T22:37:00.000-07:00

JAKARTA--Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Barat, ikut Ajang Promosi Pameran Hasil Produk Unggulan yang digelar di Gedung Pusat Konvensi Usaha Kecil Menengah UKM SMESCO yang digelar Dewan Kerajinan Nasional Jakarta.

Pameran Hasil Produk Unggulan yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 16 s/d 17 Maret 201, dibuka Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Kegiatan tersebut juga sekaligus dikaitkan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional yang ke-31 tahun 2011.
Pameran tersebut juga dihadiri Ibu Wapres Herawati Boediono selaku Ketua Umum Dekranas, sejumlah Menteri ikut menyaksikan, diantaranya Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menbudpar Jero Wacik, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Koperasi dan UKM Syafiuddin Hassan dan Gubernur DKI Fauzi Bowo.
Tema yang diambil dalam peringatan HUT kali ini yaitu meningkatkan perekonomian melalui inovasi kerajinan Nasional yang ramah lingkungan.
Ketua Dekranasda Kalbar Frederika Cornelis, S.Pd, disela-sela pameran mengatakan, “Dekranasda Kalbar tidak pernah absen dalam mengikuti berbagai pameran yang diadakan oleh Dewan Kerajinan Nasional, hal ini kita lakukan guna mempromosikan hasil kerajian yang ada di Kalbar, berbagai even digelar berkaitan dengan produk unggulan kerajinan, Kalbar selalu ikut,” tegas Frederika.
Dekranasda Kalbar juga mempunyai Griya di Provinsi Bali, dipilihnya Bali, karena kita tahu, bahwa di pulau Bali adalah tempat tujuan wisata dunia, jadi ini salah satu kita mempromosikan pada dunia internasional,” ungkannya.
Frederika berharap, organisasi ini dapat berprestasi, mampu menyesuaikan dengan situasi Negara, keadaan organisasi sejenis dunia yang disebut World Craft Council, Dekranas harus terus menjalin kekompakan dalam melaksanakan program kerja bersama seluruh Indonesia, bekerja keras dalam memajukan organisasi .
Peringatan tahun ini juga, Frederika berharap. “Agar ini dapat dijadikan tolak ukur untuk lebih meningkatkan motivasi dan semangat kebersamaan, pengabdian dan berkarya dalam mengembangkan usaha, kualitas produk pengrajin Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta membangun ekonomi kreatif Indonesia,“ ungkapnya.
Ditambahkan Frderika, pada tahun 2011, Dekranasda Kalbar mempunyai program kerja, diantaranya, Sekretariat pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, program kapasittas SDM ( Pengrajin/pengurus dekranasda, pengembangan produk, serta pameran, promosi dan kerjasama. Bidang pengembangan usaha dan penggalangan dana serta humas dan pelatihan,.
Sementara itu, Ibu Ani Yudhoyono dalam sambutanya mengatakan, ada tiga hal untuk memajukan Dewan Kerajian baik dipusat maupun didearah, melestarikan , menggali dan mengembangkan, nilai budaya bangsa Indonesia yang tercermin pada produk-produk karya serta meningkatkan nilai ekonomi produk.
”Dengan perkembangan dunia akan kebutuhan produk-produk yang ramah lingkungan, sekaligus perhatian tehadap pelestaian lingkungan, hal ini menjadi tantangan bagi dunia pengrajin, para pengrajin dan pemangku kerajinan di seluruh dunia untuk menghasilkan kreasi yang inovatif dan ramah lingkungan,” tegas Ani.
Selain melaksanakan pameran produk ungggulan, dilaksanakan Rapat Kerja Nasional Dewan Kerajinan Nasional mengambil thema Sinergi Program Menuju Pengembangan Produk Unggulan yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
Pembicara dalam rapat tersebut diantaranya, Ibu Gunawan Fauzi (masalah kebijakan Dewan Kerajinan Nasional), Ibu Liza Mustafa Abubakar ( monitoring dan evaluasi program kerja tahunan berapa jumlah pengrajin yang sudah dibina, serta program lima tahunan. Hadir mendampingi Ny. Frederika Ketua Dekranasda Kabpaten/Kota serta pengrus inti Dekranasda Provinsi. (HBT/Nasir/Humasprov)

Kalbar Terima Penghargaan Zakat Award 2011

2011-04-12T22:34:00.000-07:00

CORNELIS: INI KEBERHASILAN UMAT ISLAM KALBAR

JAKARTA--Provinsi Kalimantan Barat kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. itu terbukti dengan penghargaan dari Pemerintah Pusat, berupa Zakat Award 2011, dengan katagori Program Pendayagunaan Badan Amil Zakat Tingkat Provinsi.
Gubernur Kalbar Cornelis, bersama Wagub Christiandy Sanjaya, mendapat kehormatan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyaksikan secara langsung anugerah tersebut.

Atas diterimanya Zakat Award 2011 ini, Cornelis, mengatakan, Pemprov Kalbar telah berkali-kali menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat, ini menunjukan, bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan keberhasilan masyarakat Kalbar, terbukti Kalbar kembali menerima penghargaan Zakat Award.
“Sudah berulang kali Kalbar diberi anugrah penghargaan, oleh sebab itu setiap penghargaan yang diterima, merupakan motivasi bagi kita untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi,” tegas Cornelis.
Bazda merupakan wadah dalam penghimpunan serta pengolahan dana dari masyarakat, untuk masyarakat khususnya bagi umat Islam. Dengan diterimanya penghargaan Bazda Award tahun 2011 menunjukan, bahwa umat Islam yang ada di Kalbar telah membuktikan serta melaksanakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.
“Masyarakat Kalbar mempunyai kepekaan sosial terhadap sesama serta lingkungannya,” ujar Cornelis.
Dikatakan Cornelis, apabila ini dapat dilaksanakan dengan baik, tentu mempunyai dampak yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat, karena dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan ini sudah barang tentu sangat membantu pemerintah dalam hal mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kalbar.
Cornelis yakin, umat Islam yang ada di Kalbar telah melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar zakat, terbukti dengan diterimanya penghargaan tersebut, akan memberikan motivasi, kemauan dan semangat khususnya umat Islam. ”Oleh sebab itu mari kita pertahankan apa yang sudah berjalan dengan baik ini untuk lebih ditingkatkan,” paparnya.
Sementara itu, Presiden SBY dalam sambutannya mengatakan zakat bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bagi siapa saja umat Islam yang memenuhi syarat, kalau ada umat Islam yang penghasilannya di atas 2 juta, namun tidak membayar zakat, maka orang tersebut bukanlah muslim yang baik. ”Zakat itu wajib bagi Muslim,” ujar SBY sembari menuturkan, mungkin bisa ngeles (bersembunyi) sekarang, tapi tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah SWT, terangnya.
Umat Islam jangan ragu-ragu untuk membayar zakat ke Baznas dan Bazda yang mempunyai otoritas, karena semua sudah ada aturannya. Ada aturannya pengumpulan zakat, siapa yang wajib mengeluarkan zakat, siapa yang berhak menerima zakat, amil zakatnya seperti apa, otoritas dan wewenang dari Baznas dan Basda ada. Jangan takut dan ragu-ragu hal ini tidak jelas, karena ini telah diatur dengan UU No 38 tahun 1999.
Presiden juga mengingatkan, dalam era demokrasi ini, sah-sah saja untuk bersikap kritis, tapi jangan sampai lupa membayar zakat. “Boleh kita kritis dalam demokrasi kebebasan tapi jangan lupa, kritis-kritis lupa membayar zakat,” ujar SBY.
Hal lain yang juga disampaikan Kepala Negara adalah harus diakui bahwa pengumpulan zakat masih belum optimal. “Malu sebagai bangsa yang umat Islamnya mayoritas, dari 80 persen umat Islam di Indonesia pasti banyak yang mampu mengeluarkan zakat,” kata SBY. Jumlah yang baru 1,5 triliun itu, lanjut SBY, masih Jauh dari sasaran.
SBY juga mengajak para Menteri, Gubernur, Bapati dan Walikota agar aktif mendorong badan amil zakat masing-masing karena tidak bertentangan dengan pajak. “Semua ada aturannya sehingga bisa klop satu sama lain.Baznas dan Bazda peganglah teguh etika, transparansi, akuntabilitas, program yang jelas, penjelasan terus menerus kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat tetap kuat kepada Baznas dan Bazda kita,” tegas Presiden.
Selain Kalbar yang menerima penghargaan tersebut, Provinsi Jawa Barat ( sebagai juara umum), Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan serta Kota Tarakan.
Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Agama RI kepada Ketua Bazda Kalbar, Salmin Daud di Istana Negara, Kamis malam ( 17/3).
Hadir mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur, Kabag Publikasi Biro Humas Setda Provinsi Kalbar Emi Puterina, SH dan Kepala Perwakilan Kalbar, Supriyanus Herman, SH. (HBT?/asir/Humasprov).

Sukiman Keluar Kandang Banteng

2011-03-31T19:37:00.000-07:00

CORNELIS: LEPASKAN JUGA WAKIL BUPATI LANDAK

PONTIANAK--Gubernur Cornelis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar membenarkan pengunduran diri Wakil Bupati Landak, Agustinus Sukiman dari kepengurusan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

“PDIP tidak ada masalah, itu hak dia. Sudah kami kabulkan pengunduran diri Sukiman,” kata Cornelis, yang ditemui usai memberikan pembekalan kepada para petinggi Kodam XII/Tanjungpura di Grand Hotel Kartika Pontianak, Selasa (15/3).
Bahkan Cornelis menambahkan, dirinya minta Sukiman tidak hanya mundur dari partai yang dipimpinnya, tapi juga yang bersangkutan harus rela melepaskan kursi Wakil Bupati Landak yang selama ini dia duduki.
“Jangan enaknya saja yang mau, saya akan laporkan ke Mentri Dalam Negeri,” tegas mantan Bupati Landak itu.
Lebih lanjut Cornelis mengatakan, pengunduran diri Sukiman tidak akan banyak mempengaruhi kekuatan PDIP pada pemilukada Kabupaten Landak mendatang. Dimana PDIP mengusung pasangan Adrianus Asia Sidot-Herculanus.
Cornelis menjelaskan, soal mengapa PDIP tidak mengusung Sukiman sebagai calon Bupati pada pemilukada Landak, itu berdasarkan hasil keputusan DPP PDIP, bukan keputuasan DPD.
“Bukan saya yang menentukan dia terpilih atau tidak, sebab ada 4 kandidat yang masuk dalam penjaringan, dan itu semua dikirim ke DPP,” tegasnya.
Walau sudah mengabulkan pengunduran diri Sukiman, namun Cornelis tetap meminta Sukiman untuk berpikir jernih mengapa PDIP tidak mengusungnya.
Cornelis juga menyesalkan pengunduran diri Sukiman dan memilih tetap maju pada pemilukada Landak yang saat ini tengah berproses di KPUD Landak sebagai persiapan.
“PDIP selama ini sudah memberikan kenyaman, sehingga dia bisa duduk sebagai Wakil Bupati Landak, dan itu bukan hadiah tapi perjuangan,” kata Cornelis lagi.
Sementara Sukiman hingga tadi malam tidak berhasil dihubungan, terkait penegasan Cornelis agar dirinya mundur juga sebagai Wakil Bupati Landak.(CN/BT)

Cornelis Beri Kuliah Umum Praja IPDN

2011-03-13T19:02:00.000-07:00

JATINANGOR--Sekitar 3000 mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor mendengarkan studium general Gubernur Kalbar, Cornelis, usai menandatangai naskah kerjasama IPDN Kubu Raya dengan IPDN Jatinangor yang berlangsung di ruang pertemuan Praja IPDN Jatinangor, Jumat (11/3).

Dalam kuliah umum tersebut, Cornnelis, memberikan gambaranan umum tentang wilayah Kalbar, diantaranya visi dan misi pembangunan Kalbar, posisi strategis wilayah, pengembangan serta pembangunan wilayah perbatasan serta kebutuhan tentang kader dalam pemerintahan.
Dalam visi sudah jelas, membangun masyarakat Kalbar yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya serta sejahtera. Misi, melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar bidang sosial, kesehatan, pendiddikan agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efesien dan transparan.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui tenaga kependidikan serta penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfatan sumber daya alam.
Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan profesional, aktif dan efesien serta akuntabilitas, mendukung sistem sarana investasi, baik melalui penyediaan data potensi ivestasi guna menarik dan mendorong masuknya investor asing.
“Mengembangkan jaringan kerjasama antarpemerintah daerah dengan pihak swasta, baik dalam tataran lokal, regional, nasional maupun internasional, melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai,” tegas Cornelis.
Dalam bidang keadilan, akan meningkatkan supermasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai. Memperluas lapangan kerja dengan berbasis ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, melestarikan seni tradisional sekaligus mempertahankan budaya.
Kalbar yang mempunyai wilayah srategis, terdapat 5 border perbatasan dengan negara tetangga Malaysia, diantaranya, Aruk di Kabupaten Sambas, Jagoi Babang di Bengkayang, Entikong di Kabupaten Saggau, Jasa di Kabupaten Sintang dan Naga Badau di Kapuas Hulu. Saat ini secara resmi baru dua border yang dibuka, yakni Aruk dan Entikong.
Pemprov akan prioritaskan percepatan pembangunan kawasan perbatasan seperti, pembangunan tranportasi, prasarana air tanah unttuk air minum, membangun pos lintas batas (PLB) baru pada jalur lintas batas tradisional, meningkatkan penjagaan dan pengawasan perbatasan, meningkatkan kerjasama bilateral melalui Forum General Border Momitee (GBC) Indonesia-Malyasia, Sosial Ekonomi Malayasia-Indonesia (Sosek Malindo).
“Meningkakan kualitas PLB yang telah ada, dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malyasia di Kalimantan, menyediakan sarana prasarana, peningkatan SDM aparatur media center di daerah perbatasan serta kapasitas desk perbatasan,” jelas Cornelis.
Kalbar menghadapi dua kesenjangan di wilayah perbatasan, yakni soal kesejahteran masyarakat, dimana pendapatan perkapita masyarakat perbatasan hanya berkisar US $ 1.000 pertahun pada masyarakat perbatasan di Malyasia berkisar hingga US $ 11.000 pertahun.
“Kesenjangan prasarana dan sarana seperti transportasi, listrik, air bersih, telekomonikasi dan pendidikan serta kesehatan, diklafikasikan sebagai wilayah tertinggal,” ungkap Cornelis.
Tuntutan masyarakat adanya perbaikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan, untuk merespon keinginan masyarakat tersebut, diperlukan kader-kader pemerintahan yang profesonal dan berkualitas.
Terbentuknya APDN Nasional yang kemudian menjadi STPDN, oleh sebab itu, diharapkan nanti dengan adanya para kader praja yang lulus dari pendidikan SPDN ini, nantinya akan mengisi formasi pegawai untuk ditempatkan pada kecamatan-kecamatan semakin dibutuhkan.
Prodi Ilmu Pemerintahan yang dibentuk pada tahun 2007, terdiri dari 3 angkatan dengan jumlah mahasiswa 269 orang.
Diperkirakan tahun 2012 nanti program studi ini baru akan mewisuda lulusan angkatan pertama. Sehingga diharapkan nanti dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga praja di Kalbar. Selain itu, Cornelis, juga memberikan pandangan tentang wawasan kebangsaan nasionall, dalam bingkai NKRI kepada Praja. “Ini penting untuk para kader muda Praja, mulai sekarang tanamkan rasa patriotisme, rasa kebangsaan, sehingga kelak akan menjadi pegangan hidup untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” imbuhnya. (Nasir/Humasrov/HBT)

Gubernur Teken MoU dengan IPDN Jatinangor

2011-03-13T19:00:00.000-07:00

JATINANGOR--Gubernur Cornelis teken naskah kesepahaman atau MoU (memorandum of understanding), pengelolaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN) Jatinangor untuk Kampus IPDN di Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Nota kesepahaman saling menguntungkan itu diantaranya, penyediaan dan pengolahan aset, pengelolaan anggaran, pendayagunaan tenaga PNS Daerah Provinsi Kalbar, penyediaan tenaga pelatih, tenaga dosen tamu, pelayanan perawatan kesehatan, jaminan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, jaminan pemeliharaan kebersihan lingkungann , pengelolaan laboratorium pendidikan, penyediaan pengelolaan prasarana dana penunjang pendidikan lainnya, pengembangan program Tridharma Perguruan Tinggi, serta bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan managemen pemerinttahan, pembangunan dan masyarakat di Kalbar.
Selain itu, dilakukan juga penandatangan kesepakatan kerjasama bagi instansi terkait, seperti Direktur Rumah Sakit Sudarso, Rektor Untan, Kepala Diklat, serta Kepala BKPD Kalbar.
Acara MoU berlangsung dalam upacara apel kehormatan sekaligus sebagai Inspektur Upacara Gubernur Kalbar Cornelis, di halaman Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (11/3).
Pelaksanaan kerjasama pada berbagai bidang dalam piagam kesepakatan ini, akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait di lingkungan para pihak dan kesepakatannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari piagam kesepakatan tersebut.
Cornelis dalam sambutannya mengatakan, kepercayaan Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri serta Direktur IPDN Jatinangor mendirikan Kampus IPDN Kubu Raya, merupakan peluang yang sangat besar bagi Pemerintah Daerah, khususnya masyarakat Kalbar. “Untuk mewujudkan hal tersebut, melalui proses perjalanan panjang hingga terbentuknya Kampus IPDN Kubu Raya dengan ditandatanganinya beberapa piagam kesepakatan ini,” jelasnya.
Komitmen yang tingggi dari rakyat Kalbar mendukung IPDN Kampus Kabu Raya, telah ditunjukan dengan kesediaan Pemprov Kalbar memberikan dana hibah kepada IPDN sebesar Rp. 71 Miliar.
“Selain dana hibah, disiapkan gedung dalam pelaksanaan operasional Kampus IPDN yang terletak di Sungai Ambawang, Kubu Raya,” jelas Cornelis.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kalbar M. Ridwan, yang mendampingi Gubernur mengatakan, keberadaan Kampus IPDN Kubu Raya ini, merupakan peluang yang sangat besar bagi masyarakat Kalbar. Ini bearti kesempatan untuk mengikuti Praja sangat besar terutama bagi putra-putri Kalbar, memang tidak semua Provinsi di Indonesia ini ada Kampus IPDN, ada tujuh kampus IPDN selain di Kalbar sendiri, ada di Riau, Sumatra Barat, Menado, Nusa Tenggara Barat, Papua, Makassar. “Hal ini tidak terlepas dari perjuangan Pemda Kalbar khususnya Bapak Gubernur,” ungkap Ridwan. (Nasir/Humaspov/HBT).

Fenomena Rusuh dan Terprovokasi Isu, Nasionalisme Kerdil?

2011-03-13T18:57:00.001-07:00

PONTIANAK--Sejak reformasi 10 tahun terakhir, tidak pernah lagi ada penataran P4 (pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila) di sekolah maupun kampus. Praktis, nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara terkikis habis. Anak-anak usia sekolah bahkan mahasiswa ada tidak hafal sama sekali Pancasila, apalagi Pembukaan UUD 1945.

nanti kepada sekolah yang berhak dan berhasil mewakili Kalbar ke Beda dengan tempo sebelum reformasi, P4 menjadi prasyarat mutlak memasuki sekolah maupun bangku kuliah. Setiap sekolah memberkalukan penataran P4 sesuai tingkatannya. Praktis rasa nasionalisme tumbuh dengan baik di masyarakat, terutama kalangan pelajar.
Kini, nilai dasar itu tidak lagi menjadi pelajaran penting di sekolah. Akibatnya, muncul fenomena rusuh dan mudah terprovokasi. Ciri masyarakat yang demikian akibat terkikisnya rasa nasionalisme sehingga tidak punya prinsip dan mudah termakan isu yang menyesatkan.
Hal itu dikatakan Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR RI usai menyaksikan seleksi lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat provinsi Kalbar di hotel Kapuas Palace, Kamis (10/3).
“Rasa nasionalise masyarakat saat ini harus dipupuk, begitu pun wawasan terhadap empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditingkatkan agar rasa cinta tanah air dan kebinekaan tumbuh lebih baik yang selanjutnya berimplikasi terhadap keutuhan berbangsa dan negara,” terang Lukman Hakim.
Masalah yang saat ini dihadapi masyarakat berkaitan dengan rasa nasionalisme akan dapat diatasi jika masyarakatnya kembali mau memahami dan mengamalkan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. ”Dulu wajib dalam penataran P4,” jelasnya.
Lukman Hakim juga merasa prihatin kondisi masyarakat saat ini, dimana lebih mementingkan kelompok dan golongan daripada kepentingan yang lebih besar, sehingga saat masyarakat dihadapkan dengan masalah-masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan bermusyawarah ternyata diselesaikan dengan cara kekerasan yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam Pancasila.
Di tempat yang sama, Gubernur Cornelis menyampaikan bahwa generasi muda yang nantinya meneruskan tongkat estapet kepemimpinan bangsa harus dibekali wawasan yang cukup terhadap empat pilar itu, sehingga dalam sikap dan tingkah laku selalu memegang teguh nilai-nilai Pancasila.
“Umur manusia bisa dibatasi, namun umur sebuah negara tidak bisa dibatasi dan negara itu bisa tetap ada jika manusianya tetap mempertahankan dan menjunjung tinggi falsafah hidup sesuai norma Pancasila,” tegas Cornelis.

4 Pilar Generasi Muda
Empat pilar tersebut bertujuan agar generasi muda mengetahui, mengerti dan melaksanakan proses kembudayaan dan politik dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
LCC yang dilaksanakan selama 5 hari ini diikuti 18 regu yang berasal dari 14 SMAN se Kalbar untuk mencari juara pertama yang akan mewakili Kalbar pada LCC tingkat nasional yang direncanakan pada September mendatang di Jakarta.
Melihat peserta yang begitu antusias, juri daerah Kalbar dan dosen Hukum Tata Negara UNTAN, Turiman Facchrudin Noor mengatakan rasa bangga dan gembiranya atas penampilan peserta LCC.
Namun demikian, Ia mengetakan Pemprov seharusnya terus mengadakan pembinaan maksimal kepada peserta khususnya tingkat nasional.
Kadis Pendidikan Kalbar yang diwakili Kabid Pendidikan Menengah dan Umum, Marjono Riyanto Asan mengatakan melalui LCC masyarakat bisa melihat dan menilai apakah hasil pembinaan dan didikan lembaga pendidikan mampu dan kompeten melahirkan generasi muda yang memiliki jati diri.
Pada LCC tersebut, 3 sekolah melaju ke babak final, yakni SMAN 3 Ketapang, SMAN 1 Sungai Pinyuh, dan SMAN 1 Pontianak. Dan yang berhak mewakili Kalbar di tingkat nasional adalah SMAN 1 Pontianak yang berhasil unggul dari SMAN 1 Sungai Pinyuh sebagai jaura kedua dan tempat ketiga SMAN 3 Ketapang.(CN/AB/HBT)

Cornelis: Stok BBM Aman

2011-03-13T18:54:00.000-07:00

PONTIANAK--Kepanikan masyarakat menyusul terjadinya kelangkaan BBM (bahan bakar minyak) tidak perlu berkelanjutan, karena saat ini stok sudah masuk ke Depot Pertamina. Artinya, stok BBM untuk Kalbar aman.

Hal itu dikatakan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis usai menghadiri lomba cerdas cermat (LCC) empat pilar yang diselenggarakan Sekretariat MPR di hotel Kapuas Palace, Kamis (10/3).
“Sekarang stok sudah aman masyarakat jangan panik lagi,” tegas Cornelis.
Menurutnya, kondisi saat ini dimana kapal tangker sudah dapat merapat ke Depot Pertamina untuk membongkar BBM, semestinya membuat masyarakat dapat tenang dan tidak mengantre hingga berlarut-larut yang hanya dipicu dari rasa panik yang berlebihan saja.
Selain itu, Cornelis juga meminta kepada para pemilik kendaraan yang mengantre BBM yang selanjutnya dituang untuk dijual kembali dalam bentuk eceran agar tidak melakukannya lagi dan begitu juga dengan para pedagang eceran jangan mengambil kesempatan menjual bensin eceran diatas harga kewajaran.
“Jangan lagi mengambil kesempatan untuk bolak-balik mengatre dengan mobil atau motor lalu dicurah kejerigen, sebab kalau ketahuan aparat akan bertindak, termasuk pengecer jangan menjual diatas harga wajar,” ingatnya sembari meminta aparat berwenang, terutama penegak hukum untuk turut mengontrol harga di tingkat pengecer atau kios.
“Aparat kepolisian harusnya tegas dengan oknum pemilik kios nakal, sebab kita semua yang dirugikan,” katanya.
Di tempat terpisah, Jhon Haidir Sales Repersentatif Pemasaran Pertamina Wilayah VI Kalimantan menjelaskan sejak 10 Maret 2011 pasokan BBM dari depot Pertamina ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ditingkatkan hingga lebih dari enam puluh persen perharinya dari yang sebelumnya untuk kebutuhan hanya 800-900 kiloliter (Kl) meningkat menjadi 1200-1380 Kl.
“Kami pasok BBM sampai kebutuhan masyarakat terpenuhi dan sudah kami tingkatkan jumlahnya bahkan SPBU kami wajibkan untuk buka 24 jam,” terang Jhon Haidir.
Jhon Haidir juga menjelaskan terhadap pasokan BBM hingga ke SPBU merupakan kewajiban mutlak dari Pertamina dan jika terdapat masalah di dalamnya Pertamina siap disalahkan, namun terhadap para kendaraan pengantre dan pengecer yang menjual BBM di atas batas normal sudah bukan kewajibannya lagi dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian untuk menanganinya.

MPR Tolak BBM Naik

Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menolak rencana pemerintah tentang pembatasan dan menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 500,00 pada awal Juni.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kamis (10/3) sore.
“ Tidak pada tempatnya kalau BBM naik karena beban masyarakat yang semakin berat, katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan MPR mengharapkan pemerintah harus bijaksana dan arif dalam memutuskan rencannya dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat jangan sampai malah menjadi beban hidup.
“ Pemerintah jangan hanya ingin menaikkan harga BBM tetapi harus diimbangi dengan kebijakan pro rakyat dan meningkatkan daya beli rakyat yang tinggi,” kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan.
Akan tetapi, MPR juga mempersilahkan jika pemerintah ingin membatasi dan menaikkan BBM bersubsudi asalkan pada waktu yang tepat, dimana masyarakat sudah merasa kebutuhan dan kehidupannya meningkat, kata Lukman Hakim.
Melihat PAN sebagai partai koalisi menolak rencana pemerintah menaikkan BBM bersubsidi, ia mengatakan PPP tetap berkomitmen mengawal dan mendukung pemerintah SBY-Budiono tetapi PPP berharap pemerintah tidak mencabut BBM bersubdisi sekarang karena kondisi rakyat yang belum tepat.
Melihat pontensi alam Indonesia yang kaya akan minyak dan gas bumi, Lukman mengatakan kita perlu berpikir yang bijaksana dan perlu waktu jangka panjang untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar kita bisa mengekpolitasi secara mandiri agar tidak bergantung pada luar negeri.(AK/CN/HBT)

Maulid Nabi Muhammad SAW di Pendopo Gubernur

2011-03-13T18:49:00.000-07:00

PONTIANAK--Ribuan jamaah yang merupakan para PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nampak khusuk mendengarkan tausiah dari ustadz kondang KH Zainudin MZ saat peringatan Maulid NAbi Muhammad SAW 1432 H yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kalbar, Jalan A Yani, Selasa (3/3).

Ustadz kondang yang biasa dikenal Dai Sejuta Umat ini menyampaikan ceramah dengan gaya khasnya yang selalu diselingi contoh-contoh kehidupan di dunia serta canda-canda yang mengkiaskan keadaan manusia saat ini yang disandingkan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW ketika dipercaya untuk mengurus negeri ini.
Dalam ceramahnya, Zainudin menyampaikan tiga keteladan dari Nabi Muhammad yang layak untuk ditiru bagi seorang abdi negara dan pemimpin masyarakat yakni menjadikan moral sebagai modal awal untuk melayani masyarakat, pandai menginventarisir aset dan selalu memiliki komunikasi vertikal dengan baik.
Zainudin menjelaskan menjadikan moral sebagai modal awal untuk melayani masyarakat disebabkan moral yang baik dan mulia seperti yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, dapat menjadikan seorang abdi negara serta pimpinan akan memberikan pelayanan dari dalam hati dan bukan hanya dari akal saja.
Sementara itu abdi negara dan juga seorang pemimpin yang pandai menginventarisir aset akan menjadikan seorang yang pandai bersyukur serta tidak mudah sombong dengan apa yang saat ini ada.
“Hiduplah seperti filosofi tukang parkir, walaupun banyak kendaraan dari berbagai merk serta tipe tukang parkir tidak lantas sombong. Sebab seberapa pun kendaraan yang dipercayakan kepadanya dia hanya menganggap itu sebagai barang titipan dan ketika kendaraan itu diambil kembali oleh sang empunya kendaraan tukang parkir tetap tersenyum,” tuturnya di hadapan jamaah yang ditaksir sekitar 1.500 orang tersebut.
Dalam filosofi tersebut, Zainudin mengingatkan bahwa seperti itulah layaknya seorang pemimpin dan abdi negara dalam melaksanakan tugas kesehariannya, karena apa yang saat ini dimiliki tidak lebih dari sebuah barang titipan dari Allah SWT yang sewaktu-waktu datang dan pergi sehingga sang pemilik tidak merasa kecewa kepada manusia sebagai pihak yang dititipi, maka kewajiban menjaga adalah tugas terberatnya dan bukan malah sebaliknya merasa sombong dengan barang titipan tersebut.
Keteladanan Nabi Muhammad SAW yang juga harus diteladani adalah selalu memiliki komunikasi vertikal dan hal itulah salah satu bentuk pengakuan kepada yang lebih tinggi akan apa yang telah diperbuat.
“Sebagai hamba sudah selayaknya ingat kepada yang disembahnya dalam doa dan ibadahnya dan begitulah selayaknya pemimpin dan abdi negara yang selalu berkoordinasi kepada pimpinan akan apa yang telah dilakukan kepada masyarakatnya baik koreksi, arahan dan saran yang akan memberikan dampak positif terhadap hasil akhir sebuah pekerjaan,” imbuhnya lagi.
Sudah selayaknya kepemimpinan yang diamanahkan Allah SWT kepada setiap hambanya memiliki konsekuensi yang pada akhirnya menjadikan hal terbaik pada setiap bentuk pertanggungjawaban.
Pada kesempatan yang langka di Pendopo itu, Zainudin lagi-lagi menyampaikan bahwa budi pekerti dan ahlak dari Nabi Muhammad SAW patut diteladani dan dijadikan pegangan hidup bagi setiap orang.(AK/HBT)

TEKEN KERJASAMA

2011-03-02T18:07:00.001-08:00

Ketua TP PKK Kalbar, Ny Frederika Cornelis, menandatangani MoU dengan BKKBN dalam rangka pembangunan keluarga berencana di Kalimantan Barat. FOTO AL/HBT

DIALOG KADIN

2011-03-02T18:05:00.001-08:00

Gubernur Cornelis memberikan cinderamata kepada ketua umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, usai acara dialog antara Kadin dan Pemprov Kalbar, Selasa (1/3) di Pontianak. Hadir pula ketua Kadin Kalbar Santiyoso Tio dan ketua dewan pertimbangan Kadin Oesman Sapta. FOTO LBW/HBT

Wariskan Generasi Sehat dan Cerdas

2011-03-02T18:02:00.000-08:00

PONTIANAK--Gubernur Kalbar, Cornelis melantik Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) di Hotel Mahkota, Senin (18/2).

Dalam sambutannya, Gubernur mengingatkan kepada pengurus melakukan sosialisasi dan pembelajaran kemasyarakat agar gemar makan ikan dengan berbagai metode sosialisasi.
“Tujuan untuk menggalakkan makan ikan sangat baik, karena ikan adalah makanan yang mengandung protein tinggi dan memiliki resiko yang kecil terhadap kesehatan dan dampak lainnya selama mengkonsumsinya dengan cara yang benar,” terang Cornelis.
Dengan menggalakkan mengkonsumsi ikan pada masyarakat, secara tidak langsung akan mendongkrak peningkatan gizi pada masyarakat terutama pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan sehingga. Gubernur berharap dengan meningkatnya konsumsi ikan ke depan generasi penerus memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik serta berimplikasi kepada kualitas sumber daya manusia.
Diharapkan Forikan dan Ny. Frederica Cornelis sebagai Ketua umum, Gubernur berharap dapat segera menindaklanjuti dengan membentuk cabang-cabang Forikan di tingkat Kabupaten dan kota agar semakin efektif dalam menggalakkan gemar makan ikan.
Sementara, Frederica Cornelis saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa upaya ke depan akan lebih meningkatkan program selama ini telah disusun dan melakukan evaluasi dan peningkatan sehingga apa yang telah didapat dapat menjadi modal dasar untuk melangkah lebih maju.
“Sosialisai untuk menggalakan gemar makan ikan adalah kunci utama dan semua pihak memiliki kewajiban untuk turut serta didalamnya,” terang Frederica Cornelis usai pengukuhan.
Untuk memenuhi kebutuhan akan ikan baik ikan laut maupun ikan air tawar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar sudah menyiapkan beberapa program untuk penyediaan ikan dimasyarakat diantaranya menggalakkan budidaya ikan lele kolam terpal, dimana masyarakat yang tergabung dalam kelompok kecil akan diberi modal usaha dan pelatihan untuk membudidayakan ikan lele.
“Se- Kalbar akan kita galakkan budidaya ikan lele sehingga diharapkan kebutuhan ikan lele dimasyarakat dapat disuplay oleh kelompok-kelompok pembudidaya tersebut,” terang Gatot Rudianto Kadis DKP.(AK/HBT)

PENARIKAN UNDIAN BANK KALBAR

2011-03-02T17:58:00.001-08:00

Gubernur Cornelis di dampingi Direktur Utama Bank Kalbar Sudirman HMY melakukan penarikan undian utama Bank Kalbar, Sabtu (26/2) di PCC. Penarikan Undian Bank Kalbar dilakukan di hadapan para undangan dan notaris. FOTO LBW/HBT

Mendampingi Menteri Koperasi dan UKM di CU Pancur Kasih

2011-03-02T17:50:00.000-08:00

Gubernur Kalbar Cornelis mendampingi Menteri Koperasi dan UKM RI, Syarifuddin Hasan meninjau kantor Credit Union (CU) Pancur Kasih TP Siantan, Pontianak

SERAHKAN SK CPNS PROVINSI KALBAR

2011-03-02T17:47:00.000-08:00

Gubernur Cornelis menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada CPNS di Pontianak, Kamis (24/2). Pemprov Kalbar mendapat tambahan formasi pegawai baru/calon pegawai negeri sipil daerah formasi tahun 2010 sebanyak 324 untuk pelamar umum dan 10 khusus untuk olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menegpora RI. FOTO LBW/HBT

Gubernur Deadline Evakuasi Kapal

2011-02-25T00:28:00.000-08:00

PONTIANAK--Pasca tengelamnya KLM Rahmatia Sentosa, Kamis (10/2) tengah malam pekan lalu, di pelabuhan Muara Jungkat, Kabupaten Pontianak mengakibatkan aktivitas pelabuhan lumpuh total. Sampai Kamis (24/2) sore alur pelabuhan masih tersednat, sehingga kapal yang hendak menditribusikan barang-barang termasuk BBM terhalangi.

Menyikapi alur pelabuhan yang masih tersendat, Pemerintah Provinsi Kalbar meminta evakuasi kapal segera diselesaikan pihak terkait. Bahkan Gubernur Cornelis memberikan deadlaine agar evakuasi kapal KLM Rahmatia Sentosa segera diselesaikan.
”Deadline ada. Tempo hari saya minta Senin sudah selesai, tapi ternyata masih belum juga,” kata Cornelis kepada sejumlah wartawan usai acara penyerahan SK CPNS di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Kamis (24/2).
Gubernur mengatakan Ia telah beberapa kali meminta pihak terkait untuk melakukan evakuasi sesegera mungkin, agar alur pelabuhan dan aktivitas kembali normal.
Namun, berdasarkan informasi yang didapat di lapangan sampai Kamis kemarin, evakuasi kapal masih menggunakan tenaga manual. ”Saya sudah minta beberapa kali agar segera ditangani. Makanya didatangkanlah peralatan dari Jakarta. Inikan sudah diluar kemampuan kita,” kata Cornelis.
Tersendatnya alur pelabuhan Muara Jungkat pasca karamnya Kapal KLM Rahmatia Sentosa mengakibatkan masalah yang cukup riskan. Terutama penditribusian barang-barang ke Kalbar termasuk BBM dan lain sebagainya.
Insiden tersebut cukup meresahkan masayarakat di sejumlah daerah. Terutama menyebabkan kelangkaan BBM terjadi di daerah perhuluan seperti Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Kelangkaan BBM juga memicu kenaikan harga jenis premium oleh sejumlah pengecer maupun SPBU. Contohnya di Kabupaten Sintang-Melawi mencapai Rp 10.000 hingga 15.000 perliternya.
”Masalah minyak ini menjadi persoalan, selain dibatasi pemerintah, juga ditambah dengan masalah ini. Nanti saya cek lagi,” kata Cornelis.
Sementara itu, terkait masalah terjadinya kelangkaan BBM untuk kesekian kalinya di kota Pontianak maupun di sejumlah daerah di Kalbar, pihak PT Pertamina Wilayah Kalbar mengatakan, pengaruh kelangkaan BBM disebabkan penditribusi masih terhambat. Hal itu dikarenakan masih berlansungnya kegiatan evakuasi kapal KLM Rahmatia Sentosa. Sehingga cukup menganggu aktivitas kapal-kapal milik Pertamina yang hendak menditribusikan BBM ke pelabuhan maupun ke Depot Pertamina.
”Suplay BBM terganggu dan tidak maksimal akibat alur masih terkendala kapal tenggelam,” kata Jhon Haidir Pemasar Representatif Pertamina Ritel Wilayah VI Kalbar ketika di konfimasi via telepon, Kamis sore.
Sebelumnya, Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) Pontianak, Sudiono, mengabarkan pihaknya akan berupaya secepat mungkin mengevakuasi kapal KLM Rahmatia Sentosa yang tengelam diperairan Muara Jungat. Ia mengatakan pihaknya telah bernegosiasi dengan ahli selam dari Batam dan Jakarta untuk mengevakusai kapal dengan sistem balon udara.(BK/HBT)

Raker Gubernur-Komisi VI DPR RI

2011-02-25T00:26:00.000-08:00

JAKARTA--Setelah sekian tahun berdiri, tidak ada kemajuan dari pengembangan kawasan ekonomi terpadu (Kapet) di sejumlah provinsi, termasuk di Kalimantan Barat. Untuk lebih memajukan kawasan tersebut, Komisi VI DPR RI mengadakan rapat dengan Gubernur.

Rapat untuk mendengarkan pemaparan dari Menteri Perdagangan, Menteri Peridustrian, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Kepala PKPM, yang berlangsung di Gedung Nusantara I Kantor DPR RI Jakarta, Rabu ( 23/2).
Agenda utama rapat tentu membahas masalah pengembangan Kapet dimana saat ini terdapat 13 kawasan pengembangan ekonomi terpadu, 12 Kapet berada di wilayah Indonesia bagian Timur sedangkan 1 berada diwilayah bagian Barat. Semua keberadaan Kapet saat ini belum berhasil dalam pengebangan ekonominya. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor penghambat, sehingga perkembangannya belum begitu maju.
Pemaparan Menteri Perdangan, Menteri Peridustrian, Menteri Keauangan serta Kepala Bappenas menilai bahwa kurang maju keberadaan Kapet, disebabkan berbagai faktor dan kendala, diantaranya kuranganya inprasrtktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan serta kesediaan energi listrik, sehingga menyulitkan para investor untuk bernvestasi.
Dan apabila semuanya itu terpenuhi, tentu investor masuk menanamkan modalnya, dengan sendirinya semua Kapet yang ada lebih maju dan berkembang.
Sementara Wagub Christiandy yang mewakili Gubernur Kalbar Cornelis, mengatakan, ada beberapa hal yang akan disampaikan, berbicara semua wlayah tentu mengalami hal dan kendala yang sama. Begitu pun dengan Kapet Khatulistiwa di Kalbar.
Menurutnya, dalam rencana induk pengembangan Kapet ada 10 pusat pertumbuhan, tapi saat ini pihaknya baru menggerakan pusat pertumbuhan yaitu kawasan pertumbuhan industri Semparuk dan kawasan perdagangan Entikong. Jadi, secara keseluruhan upaya telah dilakukan, yakni baru pada tahap penyusunan tata ruang dan pembebasan lahan seluas 35 hektar ada study pinancial dan abdal MoU antara Kapet Khatulistiwa dengan Pemkab Sambas dalam rangka pembangunan Kawasan Industri Semparuk, pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung operasional kawasan tersebut.
Berkaiatan dengan pusat pertumbuhan di Entikong, dalam konteks ini juga telah tersusun tata ruang dan rencana tehnis, termasuk terminal barang Entikong, pembebasan lahan seluas sekitar 33 hektar, serta penyususnan study kelayakan, serta sudah dilaksanakannya MoU antara Pemkab Sanggau dengan Kapet Khatulistiwa dalam rangka pembangunan terminal barang darat.
Untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Entikong, Kapet Khatulitiwa juga mendorong Pemerintah serta sektor terkait untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendukung, seperti rumah susun, balai latiham kerja, perumahan rakyat serta kantor badan karantina pertanian, perikanan serta upaya permindahan bangunan PPLB mundur sekitar 500 meter dari lokasi semula. “Pemindahan itu untuk memantapkan apa yang disebut dengan asas bebas khusus perbatasan antar negara,” kata Chrstiandy.
Lebih lanjut Christiandy memaparkan, dalam keterbatasannya, Pemprov Kalbar juga mencoba memfasilitasi Pemkab Sambas dan Sarawak Malaysia dalam rangka penyususnan master plan perbatasan Paloh-Sajingan Kabupaten Sambas.
“Berbagai langkah telah diambil Pemerintah untuk mendorong serta mengembangkan Kapet ini, karena dengan majunya suatu kawasan ekonmi terpadu akan sangat mmemberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi masyarakkat,” kata Chhristiandy.
Memang ada bantuan dari Pemerintah Pusat dalam pengembangan kawasan Kapet Kalbar lewat APBN sejak Tahun 1999 sampai tahun 2010 sekitar Rp 1,8 sampai 2,5 miliar setiap tahunnya, juga dari APBD sendiri tetap membantu hampir menyamai anggaran yang diberikan oleh pusat setiap tahunnya.
Untuk mendorong seluruh Kapet yang ada, diharapkan semua pihak, terutama Pemerintah Pusat tentu didukung Pemda mempunyai komitmen yang sama dalam mengembangkan Kapet tersebut. “Apabila kita tidak mempunyai tekat dan komitmen yang sama, jelas Kapet itu tidak ada perubahan atau kemajuan yang berarti,” jelas Christiandy.
Hadir mendampingi Wagub dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI tersebut, Kepala Biro Humas Setda Kalbar M. Ridwan serta Kepala Perwakilan Kalbar di Jakarta Hermanus. (Nasir/Humasprov)

Naga Kunjungi Gubernur

2011-02-25T00:16:00.000-08:00

Gubernur Cornelis memberikan tanda tangannya pada sekor naga yang mengunjungi kediamannya,Jumat(18/2). Bagi masyarakat tonghoa naga merupakan binatang yang membawa berkah atau kesuburan. FOTO: LBW/HBT

Gubernur: Festival CGM Singkawang Promosi Wisata Kalbar

2011-02-25T00:01:00.000-08:00

SINGKAWANG--Puncak perayaan festival Cap Go Meh 2011, Kamis (17/2) yang dipusatkan di jalan Diponegoro Singkawang disambut baik Gubernur Kalbar, Cornelis sebagai salah satu tradisi budaya yang sangat positif dan mampu mengangkat Kalbar di pentas pariwisata.

Cornelis yang didampingi Walikota Singkawang, Hasan Karman secara resmi membuka festival CGM dengan menabuh genderang. Dalam sambutannya, Cornelis mengatakan festival Cap Go Meh ini sudah menjadi agenda kegiatan tahunan. Tujuannya , bukan saja hanya melestarikan budaya etnis, namun sebuah ajang promosi wisata yang patut dikembangkan, agar lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung ke Kalbar terutama ke Kota Singkawang.
“ Silakan nikmati hiburan dan tontonan gratis ini, meskipun dibayar pemerintah melalui sumbangan Rp 100 juta,” celotehnya yang disambut gelak tawa seluruh peserta dan masyarakat yang hadir.
Cornelis juga mengatakan tontonan gratis ini merupakan salah satu persembahan pemerintah kepada masyarakat, dengan mengerahkan semua pihak, mulai dari kepolisian hingga kemiliteran yang mengamankan festival ini.
“Kurang apa lagi pemerintah buat kebahagiaan rakyatnya, jangan pula pemerintah terus dianggap gagal,” kata Cornelis.
Selain memberikan tontonan yang menarik, festival Cap Go Meh yang diadakan setahun sekali ini juga memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat.
“Hotel, restoran, penerbangan, taksi, silakan panen, inilah manfaat acara setahun sekali ini,” katanya.
Ia optimis Kalbar mampu mempromosikan CGM ini hingga seantero dunia.
“Biar lebih banyak orang datang ke Pontianak, bila perlu buat jadwal penerbangan hingga 30 kali ke Pontianak,” ujarnya. Ia menyampaikan terima kasih atas kedatangan seluruh wisatawan baik luar Kalbar maupun mancanegara, terutama bagi masyarakat Kalbar.
Sementara itu, Walikota Hasan Karman, tak lupa juga turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang datang pada perayaan CGM Kota singkawang yang merupakan wujud keharmonisan etnis, budaya dibawah nauangan Kebhinekaan Tunggal Ika.
“Mari kita (masyarakat Tionghoa red) jangan ragu-ragu menjadi bagian bangsa ini, tidak ada lagi istilah kata asli pribumi dan non pribumi, yang ada warga negera Indonesia,” tegasnya.
Selanjutnya, Ketua Panitia CGM 2011, Lio Kurniawan, juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh masyarakat.
“ Silakan nikmati hiburan ini, karena kegiatan ini miliki semua masyarakat Kalbar terutama masyarakat Singkawang,” ucapnyanya.
Dalam sambutanya, ia memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat, baik aparat keamanan dan seluruh masyarakat yang mendukung acara ini. Adapun jumlah tatung yang ambil bagian dalam festival CGM 2011 berjumlah 723 tatung. Dengan rincian, tatung bertandu 530 orang, tatung tanpa tandu 103 orang, kelompok miniatur klenteng ada 48 kelompok, naga/barongsai 12 kelompok, Jailangkung 29 kelompok.(NS/HBT)

Cornelis: Sekda Jangan Sampai Tidak Diberi Peran

2011-02-16T00:23:00.000-08:00

PONTIANAK--Gubenur Cornelis melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mochammad Akip berdasarkan SK Gubernur Kalbar Nomor: 821.22/24/BKD-B/2011, di Rumah Jabatan Walikota Pontianak, Senin (14/2). Jabatan itu sebelumnya telah kosong sejak ditinggal Toni Herianto yang kini telah pensiun.

Pelantikan pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Pontianak ini juga diwarnai hujan. Bahkan dalam awal sambutannya, Gubernur Cornelis mengatakan, bahwa dengan turunnya hujan ini sebagai rahmat. Sehingga Kota Pontianak menjadi sejuk. ”Walikota dan Wakil Walikota pun dapat bekerja dengan tenang,” ujar Cornelis.
Menurutnya, dalam proses penyeleksian calon sekda, Pemerintah Kota Pontianak telah mengajukan tiga nama calon sekda melalui Baperjakat dan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalbar. Selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Pusat hingga turunlah surat dari sana. Kemudian, Pemerintah Provinsi Kalbar mengeluarkan surat keputusannya.
“Yang penting saya sudah melaksanakan tugas. Kalau masih nanti, Pak Wali tidak pakai sekda-nya, saya tidak akan main-main. Saya akan memberikan teguran keras,” tegas Cornelis.
Cornelis menambahkan, Sekda adalah aparatur pemerintah yang menjalankan administrasi pemerintahan daerah. Dan jabatannya melekat kewenangan serta tupoksinya. Sehingga jangan sampai Sekda tidak diberi peran oleh kepala pemerintahan.
“Sekda merupakan ketua anggaran. Ia adalah jabatan birokrasi dan karir. Maka berbahagialah jika dipercaya menjabat Sekda untuk mengurusi anggaran yang sekian miliar. Tapi ingat, jangan sampai jabatan Sekda membuat terlena. Jangan dipergunakan untuk geleng-geleng (narkoba, red) atau kawin lagi,” ucap Cornelis.
Seusai pelantikan Sekda Kota Pontianak, Walikota Pontianak, Sutarmidji, mengatakan dalam pengajuan Sekda, pihaknya mengirim 3 nama dari 11 orang yang dicalonkan tersebut. Kemudian, nama tiga orang ini dikirim ke Pemerintah Provinsi dan di Baperjakatkan. Lalu nama tersebut dibawa ke Depdagri.
“Di lihat dari pangkat, nama tiga orang ini lebih senior dan telah lulus setelah dilakukan pengujian. Baik itu dari paparan makalah dan wawasan di Pemerintah Provinsi,” jelasnya.
Sutarmidji mengaku tiga orang yang diusulkan itu memiliki kredibilitas dan mampu melakukan penyesuaian dengan cepat. “Jangan sampai Sekda yang harus bisa menyesuaikan dengan staf. Hal itu tidak benar. Seharusnya, staf harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap Sekdanya,” ucap Sutarmidji.(HBT/YM)

Gubernur Hadiri Perayaan Imlek

2011-02-16T00:19:00.000-08:00

PONTIANAK--Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH mengatakan keanekaragaman suku bangsa, agama jangan dipersoalakan yang berlebihan, dan potensi-potensi perbedaan ini harus dijadikan sebagai sebuah kekuatan dalam membangun Bangsa ini.

“Jangan jadikan perbedaan ini sebagai sumber pertikaian, sumber perkelahian, dan kita harus bersatu membangun bangsa ini,” kata Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH, Kamis (10/2) saat menghadiri Perayaan Imlek 2562 bersama Pemprov Kalbar, di Hotel Aston Pontianak.
Dikatakan Cornelis, dengan kesempatan dan peluang yang telah dimiliki ini, harus dapat digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat, dan Yayasan Bhakti Suci (YBS) saat ini dapat mengkoordinir masalah-masalah sosial, dan YBS harus dapat peran serta dalam membangun keterpinggiran warga Tionghao yang hidup di dalam kemiskinan, dan dalam memberdayakan warga miskin tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“ Mengatasi kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama, melalui YBS, saya harap dapat menyentuh warga Tionghao yang hidup dalam kemiskinan,” harap Gubernur.
Dirinya juga mengajak, seluruh elemen masyarakat, termasuk Muspida untuk dapat bersatu padu membangun Bangsa ini, khususnya Kota Pontianak. Dan dirinya juga tidak mengharapkan konflik terjadi di Kalbar.
“ Mari kita bersama-sama membangun negara ini dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan dengan semangat keberssamaan ini, kita bangun Kota Pontianak, Kalbar, dan kita hentikan pertikaian yang tidak penting, kecuali musuh datang dan hendak menyerang kita, baru kita sikat. Kalau kita sama kita, buat apa kita saling bertikai, dan sadar - sedarnya,” ajak Cornelis.
Sementara itu, Walikota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, dengan perayaan imlek bersama ini, dapat mempersatukan segenap lapisan warga Kota Pontianak yang multi etnis, dan dengan keberagaman ini, Kota Pontianak merupakan miniatur Indonesia.
“ Sebagai miniatur Indonesia, di sana banyak beragam budaya,” kata Sutarmidji, saat menyampaikan sambutan dalam Perayaan Imlek Bersama YBS.
Dirinya juga mengharapkan, segenap warga masyarakat dapat menumbuh kembangkan akar budaya apapun dan saling toleransi dalam melaksanakan keyakinan masing-masing. “Pontianak, Kota jasa dan Perdagangan, kunci untuk keberhasilan untuk Kota Pontianak, adalah ketertiban dan keamanan,” harap mantan Anggota DPRD Pontianak.
Ketua Umum YBS, The Iu Sia mengatakan, YBS adalah organisasi sosial terbuka, dan YBS juga milik masyarakat Kalbar, dan Indonesia secara keseluruhan yang tidak membeda-bedakan etnis, agama, maupun golongan. "Saya ingin tegaskan, YBS bukan organisasi eksklusif," kata Iu Sia yang juga Pengusaha Muda Kalbar.
Dikatakan oleh Iu Sia, YBS dalam menjalankan organisasi sosial ini tidak membeda-bedakan etnis, golongan, dan agama, dan YBS juga ikut serta dalam meringankan beban masyarakat yang tertimpa bencana, khususnya di Kalbar, dan Indonesia pada umumnya.
" YBS bukan hanya yayasan yang mengurus orang meninggal, dan anggapan ini salah kaprah," jelasnya
YBS merupakan wadah persatuan dan kesatuan warga Tionghoa, dan YBS juga tidak terpisahkan dari sosial dan budaya masyarakat Kalbar, serta mengembangkan seni dan budaya Tionghao untuk memperkaya budaya nusantara.
" Pengurus YBS terdapat unsur kesenian, budaya dan adat Tionghao, kita juga menjaga adat, dan mengembangkan seni dan budaya dengan cara tertib dan santun," ujar Iu Sia lagi.(HBT/AL)

Pemprov Kalbar Raih Dua Penghargaan

2011-02-16T00:14:00.000-08:00

JAKARTA--Pemerintah Pusat kembali memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalilamtan Barat, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI. Dua penghargaan tersebut yakni, prestasi dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010, dan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Penghargaan tersebut langsung diterima Gubernur Kalbar, Cornelis, yang diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, E. E Mangindaan, bertempat di aula Kantor Menpan Jakarta, Senin (7/2).
Selain Gubernur Kalbar, penghargaan juga diterima Gubernur Sulsel, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kaltim, Kalsel, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bupati Batang Hari, Bupati Musi Bayuasin, Walikota, Dumai, Walikota Sukabumi dan Walikota Sleman.
Gubernur Cornelis, usai menerima penghargaan tersebut melalui Karo Humas dan Protokol Setda Kalbar, M. Ridwan, yang mendampingi Gubernur mengatakan, segala penghargaan yang diterimanya, ini bukanlah penghargaan atas diri pribadinya, tapi ini adalah untuk masyarakat Kalbar, terutama para birokrat serta aparatur pemerintah yang ada, tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak keberhasilan itu tidak akan pernah ada.
”Dengan diterimanya penghargaan ini Gubernur berharap, kepada pimpinan SKPD untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, karena apresiasi yang diberikan Menpan ini menjadi pemicu kita untuk dapat bekerja lebih keras dan cerdas serta disiplin yang tinggi,” jelasnya.
Lanjut Ridwan, penghargaan yang diberikan Kemenpan dan Reformasi RI telah melalui proses diantaranya melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemprov, Kalbar sendiri pada bulan Agustus 2010 dengan SKPD sebagai sample terpilih yaitu Kantor Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Tujuan dari evaluasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang dengan sungguh-sungguh telah berupaya melaksanakan managemen pemerintahan yang berbasis kinerja dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP).
Evaluasi dilaksanakan mencakup lima komponen managemen kinerja meliputi perencanaan bobot penilaiannya 35 %, pengukuran bobot penilaiannya 20 %, pelaporan kinerja denagn bobot penilaian 15 %, evaluasi kinerja bobot penilainnya 10 % serta pencapaian kinerja dengan bobot penilaian 20 % .
Semenara itu dalam pengarahan Menpan antara lain dikatakan sangat memberikan apreasiasi kepada Pemerintah Provinsi yang telah mendapatkan penghargaan, ini sangat menunjukan bahwa kita telah bekerja dengan sungguh dan baik, memang itu yang diharapkan oleh Kepala Negara (Presiden), kita harus bekerja dengan pengaturan anggarannya harus berdasarkan kinerja, sehingga dalam penggunaan anggaran tersebut dapat berjalan sesuai dengan program dan ukuran serta kemampuan kerja, tegas EE. Mangindaan. (Nasir/Humasprov)

Berantas Kemiskinan dengan KUR Rp 40 Triliun

2011-02-16T00:12:00.000-08:00

PONTIANAK--Pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalbar 2010 mencapai 5,6 persen. Angka pertumbuhan ini dicapai karena dorongan investasi dan kemampuan APBD Kalbar. Sehingga jika ditopang dengan peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka diprediksi bisa mengurangi angka kemiskinan di ’Bumi Borneo Barat’.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Cornelis, saat memberikan sambutan pada Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Amanat Nasional (PAN) di Grand Mahkota Hotel, Minggu (6/2), di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa.
Cornelis menjelaskan dengan pertumbuhan perekonomian Kalbar 2010 yang mencapai 5,6 persen dan untuk mengurangi kemiskinan maka KUR hingga 2014 tidak cukup hanya Rp 11 triliun, namun angka yang ideal haruslah mencapai Rp 40 triliun.
Karena menurut Cornelis, dengan besarnya anggaran masalah kemiskinan tersebut langsung dapat ditangani oleh pemerintah bersama masyarakat secara lebih maksimal. Dimana masyarakat lebih besar memiliki kesempatan menjadi pelaku ekonomi melalui usaha-usaha di sektor perekonomian yang secara tidak langsung akan mengurai simpul-simpul kemiskinan dengan terbukanya lapangan pekerjaan, berputarnya roda perekonomian di sektor mikro. Yang nantinya akan bermuara sehingga masyarakat tidak lagi bergantung kepada pemerintah terkait penyediaan lapangan kerja.
“Jadi target pertumbuhan perekonomian yang dipatok sebesar 8 persen pada tahun 2014 akan tercapai, karena masyarakat sudah memiliki pendapatan yang terus meningkat dan hal itu perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat betul-betul menyetuh masyarakat sehingga angka kemiskinan secara riil dapat kita kurangi,” tegas Cornelis.
Harapan Gubernur Cornelis untuk meningkatkan KUR dari Rp 11 triliun menjadi Rp 40 triliun ternyata bukan hanya harapan kosong, karena Hatta Rajasa selaku Menko Ekuin dan juga selaku Ketua Dewan Pengarah KUR merespon harapan tersebut. Bahkan sebelumnya, Hatta Rajasa juga telah mengamandemen plafon KUR yang kini meningkat menjadi Rp 20 triliun.
“Saya setuju apa yang disampaikan gubernur tadi bawa kita butuh 40 triliun untuk meningkatkan usaha rakyat. Dulu kredit hanya lima juta tapi sekarang sudah meningkat menjadi dua puluh juta tanpa jaminan tambahan dan tanpa agunan, kalau ada rakyat yang mengajukan pinjaman usaha rakyat sampai dua puluh juta dimintai jaminan, laporkan saja karena itu penyimpangan dan ke depan kita sedang berpikir akan meningkatkan lagi ditahun mendatang,” papar Hatta Rajasa.
Mantan Menteri Perhubungan itu juga menyampaikan bahwa Provinsi Kalbar memiliki nilai serapan yang baik dalam memanfaatkan KUR. Dan hal ini berkorelasi dengan pengurangan angka kemiskinan. Sehingga dirinya mengharapkan Gubernur Cornelis untuk terus meningkatkan serapan KUR tanpa anggunan kepada masyarakat.
“Saat ini Kantor Kementerian Perekonomian sedang menggagas satu program kewirausahaan nasional yang dicanangkan oleh presiden dan diharapkan seluruh wilayah di Indonesia dapat menggerakkan sendi-sendi masyarakat untuk meningkatkan energi berwirausaha yang produktif,” kata Hatta Rajasa.(HBT/AK)

Rakercabsus PDI Perjuangan Landak

2011-02-15T23:18:00.000-08:00

PONTIANAK--Keputusan rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus) PDI Perjuangan Kabupaten Landak berlangsung di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Sabtu (5/2), pukul 10.00 memberi kejutan peta politik menjelang pemilukada di Bumi Intan tersebut pada, Juni 2011.

Pasangan Karolin Margret Natasa - Jakius Sinyor berpeluang maju sebagai calon Bupati Landak yang diusung partai banteng moncong putih. Sebab dalam proses penjaringan calon, pasangan ini mendapat dukungan 9 dari 11 suara Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Landak.
Pasangan lainnya, Adrianus Asia Sidot - Herculanus hanya mendapat dukungan 2 suara PAC. Disusul M. Jimmi - Herculanus dan Adrianus Asia Sidot - Agustinus Sukiman, masing- masing satu suara.
Ketua DPC PDIP Landak, Minsen mengatakan empat pasang nama calon masih dalam tahap penjaringan. Rencananya, Minggu (6/2) hari ini DPD PDIP Kalbar akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada pasangan calon. Setelah itu akan dibawa ke tingkat DPP PDIP Pusat.
Sehari sebelumnya DPC PDIP Landak sudah mengantongi 5 nama calon Bupati dan 11 nama calon wakil Bupati. Ke -5 nama calon Bupati dari internal partai yakni, Karolin Margaret Natasa, M Jimmi, dan Minsen. Sementara dari kalangan birokrasi dan luar partai, Adrianus Asia Sidot dan Martinus Beltra.
Dan ke -11 nama calon wakilnya dari internal partai, Agustinus Sukiman, Sudarmo Bahari, Tapanus, Heri Saman, Supendi dan Herculanus Heriadi. Dari birokrasi, Jakius Sinyor, Vinsensus dan Ignasius Erani. Dua nama lagi dari partai lain dan akademisi, yakni NCH Saiyan dan Gusti Suryansyah.
Jalannya acara Rakercabsus PDIP Landak berlangsung semarak dan khidmat. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti sedikitnya 470 kader PDIP memerahkan ruang pertemuan Hotel Grand Mahkota.
Mulai dari kader DPD, DPC, PAC dan simpatisan. Semua kader sengaja didatangkan dari Kabupaten Landak dengan menyewa bus. Tujuannya untuk mensukseskan acara dan mendengarkan langsung orasi dari Ketua DPD PDIP Kalbar, Cornelis.
Ia menyebutkan, Rakercabsus PDIP Landak sudah mendapat mandat dari DPP PDIP Pusat melalui surat No. 026/SM/DPP/II/2011. Tujuannya menjaring nama calon Bupati Landak pada pemilukada 2011.
Di Landak DPD PDIP Kalbar akan selektif dan terkesan berhati-hati menentukan nama calon yang diusung. Maklum di daerah intan itu Cornelis bersama PDIP dibesarkan dan menjadi basis terbesar PDIP Kalbar.
Bahkan dalam sambutannya, Cornelis menyatakan siap maju ke dua kalinya sebagai calon Gubernur Kalbar 2013. Dan kemenangan pemilukada Landak dijadikan kemenangan awal PDIP Kalbar dalam meraih banyak dukungan dari masyarakat.
Namun masuknya nama Karolin sebagai calon Bupati bukan hal yang mengejutkan. Selain kader PDIP, ia menirukan banyak pemimpin dunia melakukan kaderisasi kepada anaknya melanjutkan kepemimpinan. Sebut saja Presiden Amerika sebelumnya, George Walker Bush anak dari George H. W. Bush.
“Jika ingin menjadi kader PDIP yang baik harus dimulai dengan lingkungan keluarga. Maksudnya keluarga ikut bergabung ke PDIP,” kata Cornelis. Dan itu sudah dilakukan kepada anak pertamanya, Karolin.
Ketika diwawancara, Karolin menyatakan siap dicalonkan Bupati Landak mendatang. Tapi menyerahkan semua keputusan kepada mekanisme ke partai dan penilaian masyarakat Landak tentang kiprahnya selama ini. Bersama berjuang bersama PDIP menuju pemenangan pemilukada Landak 2011.(HBT/BK)

JABATAN FKRP2RK

2011-02-15T23:10:00.001-08:00

Gubernur Kalbar Cornelis, selaku Ketua Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) periode 2009-2010, menyerahkan jabatan FKRP2RK kepada Gubernur Kalsel H. Rudy Arifin, untuk periode 2011-2012 mendatang. Acara serah terima berlangsung di Hotel Borubudur Jakarta, Rabu (2/2). FOTO Nasir/Humasprov

HUT Reizo Kanaka

2011-02-15T22:51:00.000-08:00

Gubenur Cornelis menghadiri perayaan HUT Reizo Kanaka, putra kedua dari pasangan Fransiskus Diaan dan Angelina Fremalco, Minggu (30/1). Reizo Kanaka adalah cucu ketiganya yang genap berusia satu tahun. FOTO:Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Cornelis: Maksimalkan Pembangunan di Perbatasan

2011-02-15T22:47:00.000-08:00

PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalbar menyikapi agar tidak terjadi perpindahan WNI ke Malaysia, yakni dengan mempercepat realisasi pembangunan di sekitar perbatasan. Alasan perpindahan warga di perbatasan seperti yang terjadi di Dusun Jemak, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, dikarenakan belum tersentuhnya pembangunan di daerah mereka.

Gubernur Kalbar Cornelis, menyatakan salah satu upaya agar WNI tidak pindah ke negara lain, maka maksimalkan pembangunan di perbatasan terutama yang menyangkut infrastruktur dan perputaran ekonomi di daerah perbatasan harus dipercepat.
”Kita bangun ekonominya, sebab ini menyangkut masalah perut dan kesejahteraan,” kata Cornelis kepada sejumlah wartawan usai menjadi inspektur upacara HUT Pemprov Kalbar ke-54 tahun di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Jalan A Yani, Jumat (28).
Mantan Bupati Landak ini mengakui pembangunan di daerah perbatasan yang tersebar di lima kabupaten, yakni Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu itu, memang belum merata. Maka dari itu, berbagai rencana pembangunan yang belum di selesaikan pada tahun 2010, akan kembali dilanjutkan pada tahun ini secara bertahap. ”Tahun ini kita lanjutkan kembali pembangunan di sana seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi,” jelasnya.

Sempat Disesalkan
Sebelumnya, kalangan DPRD Provinsi Kalbar turut menyesalkan terjadinya eksodus 61 orang WNI asal Dususn Gun Jemak, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, hijrah ke Negara Datuk Sri Najib Tun Razak.
Hal itu diucapkan oleh Anggota Komisi A DPRD Kalbar, Syafarudin Hum. Meurutnya hal tersebut sebagai pekerjaan rumah (PR) yang baru bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Pusat.
Pada kenyataanya, kata dia, selama ini pembangunan di daerah perbatasan selalu di kesampingkan. Karenanya, dirinya sangat mengharapkan pemerintah dapat memikirkan, dan mencari solusi terhadap nasib WNI yang berada di lima kabupaten daerah perbatasan Kalbar tersebut.
”Jangan sampai nanti malah ada warga di dusun-dusun lain berpindah warga Negara juga, kan repot,” kata Syafarudin lagi.
Terpisah, Wagub Christiandy Sanjaya, berpendapat untuk menghindari agar tidak terjadi perpindahan warga di perbatasan, yakni dengan mengedepankan realisasi pembangunan di sekitar perbatasan.
”Kalau dulu kan perbatasan dianggap beranda belakang. Tetapi beda sekarang, daerah perbatasan dijadikan sebagai beranda terdepan. Artinya pembangunan memang sedang diupayakan pemerintah, namun secara berkelanjutan,” jelas Christiandy di kantor Gubernur, Jumat (28/1).
Wagub menyatakan, Ia sendiri sering mendampingi kunjungan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kalbar ke daerah perbatasan. ia menyampaikan maksud dari kunjungan kerja tersebut bukan hanya sematama-mata mendata apa saja permasalahan di perbatasan. Namun, hasilnya dijadikan sebagai laporan kepada Pemerintah Pusat untuk dijadikan sebagai bahan dan rencana pembangunan. ”Maka dari upaya tersebutlah pemerintah nantinya dapat merealisasikan pembangunan disana,” katanya lagi.(HBT/BK)

MADN Vonis Tamrin Amal Tomagola Bersalah

2011-02-15T22:44:00.000-08:00

PALANGKARAYA--Tamrin Amal Tomagola dinyatakan bersalah dalam sidang Majelis Adat Dayak Nasional, Sabtu (22/1). Sosiolog dari Universitas Indonesia itu dinilai melecehkan suku Dayak saat memberi kesaksian di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara video porno dengan tersangka Nazriel Ilham alias Ariel Peterpan.

Ketua sidang majelis adat Dayak Lewis KDR mengatakan, Tamrin wajib memenuhi beberapa tuntutan adat. Antara lain permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Dayak di hadapan sidang adat Dayak. Permintaan maaf itu melalui media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional serta media adat Dayak. ”Selain itu dikenai denda adat menyerahkan 5 pikul garantung (gong) dan menanggung biaya upacara perdamaian adat sebesar Rp 87 juta,” ujar Lewis dalam sidang adat Dayak di Jalan Jenderal Sudirman dan DI. Panjaitan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang diwartakan TEMPO Interaktif, Sabtu (22/1).
Tamrin Amal Tomagola sebelumnya pernah mengatakan bahwa video porno dengan pemeran mirip Ariel tidak meresahkan bagi sebagian masyarakat. Sebab, sebagian masyarakat Indonesia menganggap hal itu biasa. Dia mencontohkan masyarakat suku Dayak dan sejumlah masyarakat di Bali, Mentawai, dan Papua. Dia bahkan merujuk pada penelitian yang dibuatnya bahwa bersenggama tanpa diikat perkawinan oleh sejumlah masyarakat di sana sudah dianggap biasa. Akibat pernyataan itu, masyarakat adat Dayak protes.
Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dalam putusannya meminta Tamrin memusnahkan hasil penelitiannya. MADN juga memerintahkan untuk mencabut kesaksiannya di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Ariel
Presiden MADN, Agustin Teras Narang mengatakan, adanya permusuhan dan tindakan-tindakan pelanggaran adat ternyata dapat diselesaikan secara adat dan musyawarah mufakat. Persidangan adat, menurut Gubernur Kalteng ini, diharapkan mampu merefleksikan agar saling menghormati dan menghargai perbedaan adat, budaya, dan agama. Teras mengatakan, masyarakat wajib bersyukur karena Tamrin bersedia memenuhi tuntutan majelis adat Dayak. ”Ini menunjukan, meski kita berbeda tapi semua satu yaitu warga negara Indonesia,” kata Teras Narang.
Adapun Tamrin menyetujui semua tuntutan yang diminta majelis sidang adat. Dia juga membayar denda secara langsung di depan majelis. Sebelum sidang, Tamrin sempat menggelar konferensi pers di Hotel Shinta Barito Jalan Cilik Riwut Palangkaraya. Tamrin mengatakan bawha ada agenda tujuannya ke Palangakaraya. Pertama menjalani sidang adat Dayak. Kedua meminta maaf kepada rakyat Dayak. Sidang kemarin berjalan aman dengan dihadiri massa warga Dayak yang dihadiri perwakilan Dayak Kalbar, Kalsel dan Kaltim serta Kalteng sendiri. Sidang berlangung singkat hanya sekitar 1,5 jam yang berakhir pada pukul 12.00 WIB.

Bukan untuk Menghukum
Wakil Sekretaris Jenderal MADN Kalteng, Siun Jarias mengimbau masyarakat tidak salah persepsi dengan sidang adat yang akan digelar terhadap Prof Tamrin Amal Tamagola. Sidang bukan untuk menghukum seseorang, namun untuk menciptakan kedamaian.
"Ini kan terkait pelanggaran adat, makanya diselesaikan dengan cara adat. Tapi, sidang adat itu bukan seperti hukum positif negara kita yang menghukum orang sekian tahun. Ini yang harus diluruskan. Sidang adat ini untuk meciptakan keseimbangan atau kedamaian. Dari yang dulunya tidak seimbang akibat adanya pernyataan itu, maka kita seimbangkan dengan digelarnya sidang adat," tegasnya.
Siun menambahkan, semua pihak harus melihat itikad baik Tamrin yang sudah menyatakan kesediaannya meminta maaf secara terbuka dan menjalani sidang adat. Soal apa sanksi yang akan diberikan, menurutnya diserahkan kepada sidang adat nantinya. "Apakah nanti harus dilakukan upacara adat lagi atau bagaimana, itu tergantung hasil putusan sidang adat," timpalnya.(HBT)

Cornelis Rombak Kabinet

2011-02-15T21:43:00.000-08:00

PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalbar merombak kabinet dengan melantik sejumlah pejabat struktural elselon II di lingkungan SKPD Pemprov Kalbar. Hal tersebut dimaksud agar mampu mewujudkan berbagai program kerja pemerintah secara maksimal kedepan.

Sesuai surat keputusan Gubernur Kalbar Nomor: 821.22/206/BKD-B Tahun 2011, sebanyak 15 orang pejabat eselon II yakni mulai dari golongan IV/a,b,c dan d, bergeser dari jabatan yang lama ke jabatan yang baru. Pelantikan tersebut berlasung di Balai Petitih Kantor Gubernur, Kamis (20/1) yang dilakukan langsung oleh Gubernur Kalbar Cornelis.
Di antara pejabat eselon II yang menduduki jabatan baru yakni, kepala BKD Kalbar, Lensus Kandri, menjabat sebagai asisten administrasi perekonomian dan kesejahteraan sosial sekretaris daerah Provinsi Kalbar. Fathan A Rasyid, kepala Bappeda Kalbar, menjabat sebagai kepala Pelaksana Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sedangkan kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalbar, Robet Nusanto, menjadi kepala Bappeda. Kemudian kepala biro pengelolaan aset daerah, Kartius, menjabat di asisten administrasi dan umum sekretaris daerah Provinsi Kalbar.
“Saya minta para pejabat jangan terlalu lama beradaptasi, cukup satu bulanlah. Para pegawai negeri sipil ini kan sebagai pemegang kunci berbagai program pembangunan daerah, diharapkan harus betul-betul bekerja dengan maksimal,” kata Cornelis dalam arahnya usai pelantikan.
Cornelis menyatakan, pelantikan pejabat eselon II hanya berupa pergeseran orang saja. Sehingga, dalam menjalankan berbagai program pemerintah tidak perlu berlama-lama menyesuaikan diri dengan jabatan yang baru.
Jika ada sebuah konsep kerja yang berkaitan dengan kepentingan umum, para pejabat tersebut tidak harus menunggu panggilan dari Gubernur atau menunggu perintah dari kepala daerah. Sehingga dengan adanya upaya tersebut rencana sudah terformat dengan baik sesuai denagn tupoksi dan tugas mereka masing-masing.
“Para pejabat ini diharapkan bisa membuat berbagai program kerja, dan merumuskan konsep kerja kedepan. Jangan hanya mau SPPD-nya saja,” pesan Cornelis.
Selain itu, Cornelis, meminta para pejabat tidak berlaku sombong terhadap jabatan yang didudukinya. Dengan sudah sediakan fasilitas negara, seperti rumah dinas mobil dan lain sebagainya, bisa menjadi pendukung dan lebih fokus terhadap berbagai program kerja kedepan.
Selain itu, Gubernur juga mengatakan bulan Februari mendatang, Pemprov kembali akan merombak pejabat aselon III dan eselon IV.
Sementara itu, M Ridwan yang baru saja dilantik menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, menyatakan dirinya masih menyesuaikan diri dengan jabatan yang baru. Beberapa hari masih dalam tahap adaptasi.
Mantan sekretaris Inspektorat Provinsi Kalbar ini, mengharapkan kerja sama dengan berbagai media cetak atau eletronik kedepan dapar bersama-sama mendarong pembangunan di Kalbar. Kemudian menurutnya hal terpenting yakni meningkatkan SDM. Oleh karena itu jika di bekali sumber daya manusia yang cukup, maka berbagai program dapat sejalan terarah sesuai dengan konsep pembangunan.(HBT/BK)

Pemprov Serahkan Hasil TLHP-LHP Semester II

2011-02-15T21:39:00.000-08:00

PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalbar menyerahkan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI, dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2010. Penyerahan hasil pemantauan laporan keuangan daerah tersebut dimaksudkan agar, mengetahui tindaklanjut atas pelaporan keuangan pemerintah daerah persemester.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Adi Sudibyo, menyatakan BPK telah mencatat tiga daerah kabupaten/kota sebagai kategori prestasi baik, dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap hasil TLHP dan TLH.
Prestasi tersebut dinilai dari keberhasilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi. Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Sambas 83 persen, Landak 74 persen, dan Kota Singkawang 73 persen.
”Prestasi demikian harap dipertahankan, dan terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK,” kata Adi Sudibyo di Aula BPK RI Wilayah Kalbar, Rabu (19/1).
Gubernur Kalbar, Cornelis, yang diwakilkan Sekda Provinsi Kalbar, M. Zeet Hamdy Assovie, mengajak jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk mematuhi pelaporan akuntasi keuangan daerah yang standar dengan akuntasi pemerintah. Sebagai mitra kerja pemerintah BPK, pemerintah daerah tidak mesti tidak takut dengan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Hal tersebut agar terciptanya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
”Keinginan kita kedepan laporan keuangan daerah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, terus ditingkatkan menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP),” pinta M Zeet.
Selain itu, M Zeet juga mengingatkan kepada seluruh bupati/walikota untuk menganggap serius tindaklanjut atas temuan BPK. Dengan tidak menunda-nunda penyelesaian pelaporan keuangan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ahmadi Usman, mewakili Ketua DPRD Kalbar Minsen, dalam arahannya memberikan apresiasi positif kepada BPK RI Perwakilan Kalbar yang memberikan ruang bagi DPRD, mendorong efektivitas dan produktivitas terhadap tindaklanjut dari temuan-temuan BPK RI Perwakilan Kalbar.
Ia menggagap Hal tersebut sangat penting agar terwujudnya keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.(HBT/BK)

Prinsip Good Governance Transparansi dalam Pelaporan Keuangan

2011-02-15T21:38:00.000-08:00

PONTIANAK--Good governance dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah telah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara. Reformasi itu meliputi perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuangan.

Hal ini disampaikan Gubernur Kalbar, Cornelis, dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya, pada acara workshop penyusunan laporan keuangan semester II tahun 2010 unit akuntansi pembantu pengguna anggaran/barang wilayah (UAPPA/BW) sektor pertanian provinsi Kalbar, Selasa (18/1) di Grand Mahkota Hotel.
“Prinsip-prinsip good governance adalah transparansi dan akuntabilitas yang dicapai melalui akuntansi dan pelaporan keuangan. Penertiban akuntansi dilngkungan pemerintah dimulai sejak ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara,” paparnya.
Lebih jauh dalam sambutannya, Cornelis, mengatakan paket undang-undang bidang keuangan negara menyatakan Presiden menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan menteri / pimpinan lembaga harus menyusun laporan keuangan kementerian negara/lembaga LKKL.
Kata Cornelis, pemerintah telah melakukan upaya perbaikan sehingga beberapa dari permasalahan tersebut dapat diatasi. Laporan keuangan kementerian negara atau lembaga tahun anggaran 2011 yang berkualitas baik beropini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan merupakan target akhir, karena pengelolaan keuangan negara terus berkembang.
“Saya harapkan dengan adanya workshop penyusunan laporan keuangan semester II tahun 2010 ini dapat segera melakukan langkah kongkrit untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan satker,” tegasnya.(HBT/HS)

Pemprov Segera Terbitkan Perda Olahraga

2011-02-15T21:37:00.001-08:00

PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera menerbitkan peraturan daerah tentang olahraga, sebagai payung hukum dalam mendukung program pembinaan olahraga di wilayah setempat.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalbar, Utin Kusumawaty, mengatakan, rancangan perda tersebut setelah melalui proses panjang dan telah disahkan pula oleh DPRD Provinsi Kalbar pada tanggal 27 Desember 2010, tahun lalu.
Utin, menjelaskan perda itu bisa menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur, mengarahkan, membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan kelolahragaan di daerah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.
"Penyelanggaraan keolahragaan daerah bertujuan untuk mencapai tingkat kebugaran, kesehatan jasmani dan rohani, menjaring bibit olehraga potensi daerah, meningkatkan prestasi dan pretise olahraga daerah,” tuturnya, Senin (17/1) di kantornya.
Penyelenggaran keolahragaan, lanjut Utin, diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam berbagai sektor guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Utin menambahkan, tanpa dukungan politik dari DPRD dan pemerintah daerah, pembinaan olahraga akan sulit mencapai hasil maksimal.
“Perda penyelenggaraan keolahragaan ini merupakan perda pertama di Indonesia,” imbuhnya.
Perda ini, tambah Utin, merupakan perda inisiatif eksekutif sebagai bentuk keseriusan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kalbar.
Kata Utin, perda ini sedang dilakukan proses administrasi legal formalnya di Biro Hukum Pemerintah Provinsi. “Dalam waktu dekat proses perda ini akan diundangkan dalam lembaran berita daerah,” jelasnya lagi.
Ketua Komisi D DPRD Provinsi Kalbar, H. Buang Prahto Wibowo, mengatakan, melalui perda olahraga ini diharapkan semakin meningkatkan prestasi dan prestise keolahragaan di Kalbar.
“Tentu saja, perda ini sendiri akan ada pergub yang akan mengatur detil teknis sebagai petunjuk pelaksanaannya,” jelas ketua komisi yang membidangi kepemudaan dan olahraga.
Selain itu, lanjut Buang, pemerintah provinsi ke depan harus terus melahirkan inovasi-inovasi terbaru dalam pembinaan olahraga.
“Pusat Pendukung Olahraga yang direncanakan di Sei Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, mesti diinisiasi bukan hanya bersumber dari dana APBD, tapi bisa ditawarkan kepada pihak ketiga untuk membangunnya,” tegas legislator Demokrat itu.

Cornelis Ajak Pemimpin Umat Berantas Kemiskinan

2011-02-15T21:32:00.000-08:00

PONTIANAK--Gubernur Cornelis berpesan agar pemimpin umat Kristiani di seantaro Kalbar dapat bersama-sama dengan pemerintah memberantas kemiskinan.

Hal itu diungkapkan Gubernur Cornelis saat acara Natal bersama para umat Kristiani dan jajaran Pemerintah Kalbar di ’Istana Rakyat’ Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu (15/1) malam.
”Saya mengharapkan para pemimpin umat bisa membantu pemerintah memberantas kemiskinan di Kalbar,” pinta Cornelis.
Natal bersama pemimpin umat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Kalbar itu dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, Ketua DPRD Kalbar, Minsen serta para Bupati. Seperti Bupati Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau dan Kabupaten Sintang, serta Muspida di jajaran Pemprov Kalbar.
Gubernur Cornelis, mengatakan dalam memberantas berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan di tengah masyarakat pedalaman di Kalbar, yakni dengan mengutamakan pendidikan Agama dan keimanan. Sehingga dengan adanya bekal pendidikan dari pemimpin umat tersebut, diharapkan dapat merubah pola pikir umat, khususnya bagi masyarakat di pedalaman dalam mengembangkan diri serta membuka wawasan mereka.
Dengan adanya bekal pendidikan dan wawasan yang berlandaskan iman tersebut, kata Gubernur, masyarakat dapat mengembangkan diri dengan terus belajar. Sehingga terciptakanlah suatu terobosan yang baru bagi masyarakat dalam mengembangkan diri, baik pada sektor wiraswasta atau pun bertani dengan menerapkan sistem pendidikan.
”Namun berbagai upaya tersebut tentu tidak terlepas dari peran pembinaan Pemerintah Daerah dan berbagai stakeholder,” terang Cornelis
Berdasarakan data 2010, penduduk Kalbar yang masih dinyatakan hidup dalam kemiskinan mencapai 9,02. Angka ini menunjukan penurunan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Daerah mestinya harus digalakkan diberbagai sektor guna menurunkan angka kemiskinan dalam mewujudkan cita-cita tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kalbar (HBT/BK).

Gugat Tamrin, Masyarakat Dayak Orasi di Bundaran HI

2011-02-15T21:24:00.000-08:00

JAKARTA--Sekitar 800 orang yang tergabung dalam masyarakat Dayak menggugat kembali melakukan aksi menggugat Prof. Dr. Tamrin Amal Tamagola di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (12/1).

Aksi yang digelar kedua kalinya ini tetap menuntut agar Sosiolog UI Prof. Tamrin Amal Tamagola meminta maaf kepada masyarakat Dayak atas pernyataannya yang menilai bahwa Suku Dayak sudah biasa dengan tindakan asusila.
Pernyataan tersebut pasalnya disampaikan oleh Prof. Tamrin dalam persidangan kasus Ariel di Bandung pada 30 Desember 2010 yang lalu.
Aksi yang diikuti oleh mayoritas kaum muda ini diisi dengan orasi Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH dan Anggota DPR RI Karolin Margret Natasa.
Dalam orasinya, Cornelis menyampaikan bahwa Prof. Thamrin telah melakukan kejahatan dengan melakukan praktik "Penghakiman" terhadap etnis Dayak lewat pernyataan dan penelitian tak jelasnya. Masyarakat Dayak sudah terlanjur terluka dan merasa direndahkan oleh karena itu Prof. Tamrin bukan hanya sekedar harus minta maaf tapi dia harus membayarnya dengan hukum adat.
"Saya menilai gelar akademisnya Tamrin tidak cocok dengan pernyataannya, dia kok jadi sembarangan ngomong seperti anak kecil, sepertinya perlu ditinjau ulang bahkan dicopot saja gelarnya karena saya rasa seorang profesor tidak bisa dengan mudah menyampaikan pernyataan yang sangat tidak beralasan dan mendiskreditkan suatu etnis seperti Dayak," ungkap Cornelis kepada para wartawan disela-sela aksi tersebut.
Sementara itu, anggota DPR RI dr. Karolin Margret Natasa dalam orasinya menyatakan bahwa jika Prof. Tamrin mengatakan pernyataannya itu atas dasar penelitian, kita juga bisa melakukan penelitian tandingan untuk membuktikan bahwa masyarakat Dayak tidak serendah seperti yang dikatakan sosiolog tersebut.
"Dayak itu punya adat yang kuat dan tidak seperti yang dikatakan sosiolog Tamrin itu, jika dia bilang itu hasil penelitian, kita juga bisa membuat penelitian tandingan bersama para akdemisi," ujar Karolin dalam orasinya yg disaksikan oleh ratusan massa aksi masyarakat Dayak menggugat, Rabu (12/1) di Bundaran HI, Jakarta.
Aksi yang digelar sejak pukul 11.00 WIB tersebut akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 1 siang, dalam aksi itu selain melakukan orasi-orasi juga diselingi oleh tarian adat Dayak yang dilakukan oleh para pemuka adat dan kaum muda. (rilis/forti)

Cornelis Rapat Evaluasi dengan SBY

2011-02-15T21:19:00.000-08:00

JAKARTA--Gubernur Kalbar, Cornelis, menghadiri rapat kerja bersama Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (10/1).

Raker dihadiri seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Gubernur dan Kepala BUMN membahas mengenai prioritas nasional yang ingin dicapai pemerintah pada 2011 antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan persentase ketersediaan obat dan penanggulangan kemiskinan.
Raker sendiri dipimpin Wapres Boediono ini menghadirkan paparan tiga menteri koordinator. Mengawali Raker Presiden SBY berkenan memberikan arahan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan yaitu untuk menyatukan gerak dan langkah jajaran pemerintah untuk menyukseskan pembangunan pada tahun 2011 ini.
"Mari kita berusaha sekuat tenaga dengan harapan jangan ada yang gagal. Mari kita bersama-sama mencegah jangan ada di antara kita yang gagal karena kalau ada yang gagal hasil yang kita raih tentu tidak optimal," kata SBY di awal sambutannya.
Raker awal tahun ini merupakan yang pertama dilakukan dan berbeda dengan Musrenbangnas yang biasanya dilakukan tiap April. "Forum hari ini, yaitu rapat kerja awal tahun yang akan kita tradisikan untuk menyukseskan program kerja pemerintah tahun berjalan, tahun 2011 ini," SBY menjelaskan.
Presiden mengingatkan jajaran pemerintahan mengenai pentingnya memiliki visi dan menyadari misi pembangunan Indonesia. "Tanpa memahami tugas pokok atau misi yang harus dilakukan pemerintah di tahun ini hampir pasti pelaksanaannya pun tidak akan efektif," tegas SBY.
Dalam kesempatan tersebut Presiden juga menyampaikan 10 capaian Indonesia 2010 dan 10 tantangan 2011. Adapun 10 capaian utama Indonesia di tahun 2010, antara lain adalah terus tumbuhnya ekonomi Indonesia dengan fundamental yang makin kuat. Hal ini terlihat pada produk domestik brutto (PDB), APBN, cadangan devisa, investasi, ekspor, daya saing, dan lain-lain yang makin meningkat.
Sedangkan salah satu tantangan dari 10 tantangan Indonesia tahun 2011 adalah peningkatan harga pangan dan energi dunia. "Jangan main-main, kalau tidak bisa kita antisipasi dan carikan pemecahannya akan berdampak banyak pada kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya," kata Presiden.
Rapat kerja 2011 pemerintah ditutup dengan 16 direktif dari Presiden SBY. Pengarahan terkait pada pelaksaan program kerja pemerintah dalam bidang ekonomi, hukum dan keamanan yang akan diselenggarakan pada sepanjang tahun ini di daerah.
"Arahan dan instruksi saya bagi dalam dua bagian. Pertama yang bersifat umum dan yang kedua bersifat khusus. Terutama saya kaitkan langsung dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi 2011 ini. Jika arahan enam dan sepuluh tadi dijalankan, maka tahun 2011 ini akan lebih baik dari tahun 2010, dan pembangunan kita lima tahun mendatang akan berhasil," tutur SBY.
Enam direktif tersebut di antaranya melaksanakan program kerja pemerintah, baik sesuai dengan rencana kerja pemerintah (RKP) 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Adapun instruksi khusus Presiden Yudhoyono itu antara lain melaksanakan sepenuhnya program kerja pemerintah sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) 2011, APBN 2011, dan APBD 2011, serta meningkatkan kinerja pembangunan 2010.
Presiden SBY juga meminta pelaksanaan pembangunan di daerah agar melibatkan semua pemangku kepentingan, baik bagi kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan perangkat penyelenggara negara lain yang mengemban tugas di daerah.
Mulai 2011, dia berharap semua pihak harus mengembangkan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki, sehingga mulai 2011 dilakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dengan membangun koridor dan zona ekponomi serta klaster industri.
"Saya menilai potensi yang dimiliki RI belum penuh digunakan dan dikembangkan. BUMN, meski sudah ada kemajuan di sana sini, belum berkembang sesuai potensi. Aset BUMN Rp.2.382 triliun. Masih ada ruang untuk dikembangkan. Pimpinan BUMN harus kreatif sama dengan dengan dunia usaha swasta," pungkas SBY. (Humasprov)

Dayak Tuntut Hukum Adat Tamrin

2011-02-15T20:28:00.000-08:00

PONTIANAK--Pernyataan Sosiolog UI Tamrin Amal Tamagola di persidangan Ariel pada 30 Desember 2010 lalu benar-benar memicu ketersinggungan masyarakat Dayak Kalimantan.

Mereka tidak hanya mengecam pernyataan Tamrin di persidangan kasus video porno Ariel itu saja, tapi menuntut Tamrin meminta maaf dan dihukum adat Dayak.
Aksi kecaman itu digelar serentak, Sabtu (8/1) oleh elemen masyarakat Dayak di Jakarta, Pontianak, dan beberapa kota di Kalimantan.
Di Pontianak, aksi massa Dayak dimulai dari rumah betang. Sebelum melakukan aksi 24 organisasi yang tergabung dalam masyarakat adat Dayak disampingi sejumlah tokoh diantaranya, Adrianus Asia Sidot, Yakobus Kumis, Ibrahim Banson, Henri Lisar, Khatarina Lies dan masih banyak lagi menggelar ritual Bapadah Bapinta yang dipimpin oleh Sanusi Ringo. Itu adalah ritual meminta ijin dan pertolongan kepada Jubata (Tuhan Yang Maha Kuasa) agar dalam melakukan aksi demontrasi dijauhkan dari hal-hal buruk dan jahat. Intinya mereka minta jalan mereka dimuluskan.
Di Tugu Digulis itu satu persatu jurubicara melakukan orasi yang berisi kecaman. Ratusan massa tersebut langsung menarik perhatian pengguna Jalan A Yani yang kebetulan melintas sekira pukul 09.00 kemarin. Sehingga arus lalu lintas agak macet karena masyarakat berhenti menyaksikan aksi yang agak unik.
Unik karena ada sebagian dari massa mengenakan pakaian adat Dayak. Selain orasi, peserta menggelar ratusan poster yang berisi kecaman terharap pernyataan Tamrin yang mereka anggap pernyataan tidak waras dan melukai perasaan Dayak.
Dari Tugu Digulis, massa bergerak menuju gedung DPRD Kalbar yang berjarak sekitar 500 meter dari bundaran Untan.
“Dayak tidak mau kelahi dengan sesama, tapi kita minta Tamrin minta maaf dan dapat dihukum secara adat di depan masayarakat adat Dayak yang ada di 9 provinsi,” ungkap Sanusi setelah melakukan upacara adat, di rumah betang.
Hal yang serupa juga diungkapakan Panglima Sindong Frans Anes. Dia tidak terima pernyataan Tamrin dimana pernyataa tersebut telah melecehkan orang Dayak. ”Kita minta Tamrin datang ke Kalbar dan membayar adat agar semuanya selesai,” kata Anes.
Ia mengatakan orang Dayak seperti harimau jangan dibangunkan dari tidurnya, karena kalau dibangunkan dari tidur maka bisa menerkam. „Jadi Tamrin mesti paham itu,“ ujar Anes.
Dewan Pakar Pertimbangan Majelis Adak Dayak Nasional, Adrianus Asia Sidot yang juga Bupati Landak mengatakan dirinya sudah melakukan konsultasi dengan beberapa tokoh adat. Dan masyarakat Dayak minta Tamrin dikenakan hukum adat, walaupun yang bersangkutan tidak kena adat Dayak, kita minta ada proses hukum positif sejelas mungkin dan bijaksana. Selain itu Tamrin harus minta maaf melalui media massa baik cetak maupun elektronik yang ada di seluruh Indonesia.
„Untuk batas waktu kita tidak menentukan, yang pasti lebih cepat lebih baik, sehingga perasaan tidak senang, sakit hati tidak terlalu lama dirasakan masyarakat Dayak, kalau terlalu lama takutnya lebih meluas lagi,“ kata Adrianus.
Ia meminta Tamrin secara arif dan bijaksana minta maaf secara langsung, karena dampaknya cukup besar seperti yang dilakukan sekarang ini, aksi ini bukan hanya dilakukan di Pontianak melainkan di seluruh Borneo dan Jakarta.
„Saya berharap dan menghimbau kepada masyarakat apapun yang dilakukan tetap pada koroidor hukum adat atau hukum positif. Dan yang palin penting kita mau menuju adat jangan sampai menjadi tidak beradat, ini adalah oknum pribadi jangan sampai melebar ke kelompok, agama, suku dan rasa, tetap konsisten dengan oknum tersebut jangan mengikutsertakankan agama dan ras,“ himbau Adrianus dalam orasinya di teras DPRD Provinsi Kalbar, kemarin.
Kecaman serupa datang dari masyarakat Dayak Kabupaten Sekadau. Tokoh adat Dayak Sekadau Ignasius Dibas dengan tegas mengatakan, Prof. Tamrin tidak cukup meminta maaf kepada masyarakat Dayak atas pernyataanya yang tidak bijak sebagai seorang profesor, tetapi dia juga harus dihukum adat seberat-beratnya.
Menurut Dibas pernyataan Tamrin, di sidang Areil yang mengatakan orang Dayak bersenggama tidak memiliki ikatakan pernikan sebuah pernyataan yang melecehkan dan menghina masyarakat Dayak di seluruh Indonesia di mana pun berapa. “Seorang Tamrin adalah profesor yang tidak bodoh, pernyataanya itu tidak mencerminkan sebagai seorang profesor. Dialah yang pantas disebut profesor bodoh,” tegas Dibas yang juga mantan anggota DPRD Sanggau ini.
Dibas juga mengajak masyarakat Dayak supaya tidak tinggal diam terkait pernyataan Tamrin, dalam kasus Ariel itu. “Tamrin harus kita hukum, tidak boleh biarkan orang seperti Tamrin itu. Masyarakat Dayak tidak seperti yang dia bayangkan,” ujarnya lagi.

Gubernur Uji Coba PPLB Aruk-Biawak

2011-02-15T20:18:00.000-08:00

ARUK--Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, pada 1 Januari 2011 melakukan uji coba terkait keberadaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Aruk, Sambas, Indonesia dengan Custom Imigrasi Quarantine Security (CIQS) Biawak, Sarawak, Malaysia. Pelaksanaan uji coba ini dilakukan Gubernur dengan melakukan perjalanan perdana ke Sarawak dengan mengisi sendiri proses administrasi dokumen Keimigrasian kedua negara.

Gubernur didampingi Ibu Frederika Cornelis dan rombongan usai melakukan perjalanan yang melelahkan dari Pontianak tiba di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Sambas, langsung menuju ruang petugas Imigrasi.
Kelelahan Gubernur dapat dipahami, karena jalan yang menghubungkan desa di Kecamatan Galing dan Sajingan Besar menuju PPLB Aruk mengalami kerusakan. Bahkan, kendaraan rombongan terutama tanpa double gardan terpaksa ditarik dengan alat berat. Padahal, jarak Sambas-Galing hanya 41 kilometer dan jika dari Pontianak-Galing sejauh 260 kilometer.
Gubernur yang sedianya memberi kata sambutanpun terpaksa diwakilkan kepada Bupati Sambas, karena kondisi jalan rusak, dan turunnya hujan di tapal batas Galing-Sajingan.
Gubernur dan ibu melakukan sendiri proses administrasi pengecapan paspor dengan tujuan menyeberang ke Biawak, Sarawak.
Proses administrasi Gubernur dan Ibu mengisi dan menyerahkan sendiri form yang tersedia, bukan hanya di pejabat Imigrasi Indonesia, tapi pada pejabat negara tetangga, Malaysia.
“Pembukaan PPLB Aruk-Biawak ini dapat memberikan kontribusi positif khususnya bagi masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan. Hari ini, saya telah dan akan melihat langsung kondisi infrastruktur, segala fasilitas yang ada, khususnya jalan yang menghubungkan kampung-kampung perbatasan di antara dua negara,” jelasnya.
Baru saja, lanjut Cornelis, telah disaksikan infrastruktur jalan yang menghubungkan ibukota Kabupaten Sambas hingga ke Desa Sebunga, Sajingan. “Jalan rusak dari kecamatan Galing hingga ke kecamatan Sajingan ini seperti Kampung Taman Sagang, Ratu Sepudak, Sei Gantung, Sei Patah dan Senantang. Khususnya infrastruktur jalan ke Sajingan perlu peningkatan,” tuturnya, Sabtu (1/1) di Border Aruk, didampingi Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor, Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kalbar, Robert Nisanto, dan Bupati Sambas, H. Burhanuddin Arasyid.
Kata Cornelis, tahun 2011, diperkirakan pemerintah pusat akan mengucurkan dana untuk peningkatan pembangunan infrastruktur jalan menuju border Aruk ini berkisar sebesar Rp. 250 hingga 300 miliar.
“Dana ini bersumber dari APBN dan Asian Development Bank (ADB). Diharapkan melalui kucuran dana ini, peningkatan infrastruktur jalan jauh lebih baik kondisinya,” katanya, sambil menuju outlet Imigrasi Malaysia.
Deputy Pejabat Imigrasi CIQS Biawak, Maurice Christopher Kapok, menuturkan kehadiran Gubernur, Ibu dan rombongan merupakan orang pertama yang melintasi CIQS Biawak ini secara resmi. “Semasa dibuka hari ini, warga Indonesia yang melintas kawasan ini sudah 38 orang, termasuk rombongan. Sedangkan, warga Malaysia sebanyak lebih kurang 28 orang,” tutur Christopher.
Kata dia, jalan yang menghubungkan dari CIQS Biawak ke Bandar, seperti Kota Serian maupun ke Kota Kuching dalam proses perlaksanaan. “Proses pembangunan jalan sudah dikerjakan. Ada yang sedang dalam tahap proses, juga ada yang sedang finishing,” jelasnya diharapan Gubernur dan rombongan.

RAPBD Kalbar Capai Rp 1,73 T

2010-12-29T19:53:00.000-08:00

PONTIANAK--Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011bisa bernafas lega, lantaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) mencapai Rp 1,73 triliun, yang semula Rp 1,56 triliun di tahun 2010.

Ini terungkap ketika Wagub Christiandy Sanjaya menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD, di sidang paripurna DPRD Provinsi, Senin (13/12).
Menurut Christiandy, rancangan tersebut sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2008-2013. Untuk tahun 2011 pendapatan berasal dari pajak daerah yang diperoleh dari, pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan dinas PNI/Polri, optimalisasi penerimaan retribusi daerah sebagai implementasi UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.
Di Kalbar sebesar satu triliun rupiah, terdiri bagi hasil pajak Rp 106,3 miliar lebih, bagi hasil bukan pajak Rp 10,64 miliar lebih, DAU Rp 845,48 miliar lebih, DAK Rp 38,37 miliar lebih. Sedangkan komponen penerimaan daerah berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 4,5 miliar partisipasi pihak ketiga, “Untuk meningkatkan pendapatan, akan dioptimalisasi retribusi daerah,” terang Christiandy usai paripurna.
Lebih lanjut Wagub menambahkan, untuk belanja daerah mencapai Rp 1,85 triliun. Belanja tidak langsung Rp 895,51 miliar lebih, belanja langsung Rp 953,13 miliar lebih. Untuk belanja tidak langsung termasuk belanja pegawai mencapai Rp 415,87 miliar. Menurut Christiandy, ini jauh lebih baik dari tahun lalu, karena sudah termasuk belanja rutin pegawai, kenaikan gaji PNS. Selain belanja pegawai, belanja hibah mencapai Rp 65,5 miliar, bansos dan bantuan parpol Rp 9,67 miliar, belanja bagi hasil dengan kabupaten kota Rp 252,85 miliar dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kota Rp 147,31 miliar lebih. Belanja tidak terduga Rp 4,29 miliar lebih. Untuk belanja langsung berdasarkan urusan wajib dan pilihan disesuaikan organisasi pemerintah daerah yang membidanginya.
Pemprov, kata Christiandy juga masih memiliki Silva (Sisa lebih perhitungan anggaran tanhun anggaran sebelumnya (Silpa 2010) masih mencapai Rp 150 miliar yang terdiri Rp 115 miliar untuk pembiayaan dan Rp 35 miliar untuk investasi.(TY/HBT)

Gali Potensi Cetak Perempuan Kalbar Mandiri

2010-12-29T19:50:00.000-08:00

PONTIANAK--Berbekal pengalaman berjenjang mulai menjadi ketua tim penggerak PKK kecamatan, kemudian kabupaten setelah itu provinsi, menjadikan seorang Frederika Cornelis, memahami bagaimana memperjuangkan kesejahteraan kaum perempuan khususnya di Kalbar.

Frederika melalui bidangnya yakni Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalbar yang dipimpinnya, ingin semakin memajukan kaum perempuan, baik di daerah pesisir dan pedalaman, serta perbatasan, agar bisa mandiri dan bisa membantu perekonomian keluarga.
“Dua bidang itu secara perlahan bisa mencetak ibu rumah tangga yang mandiri, membantu menopang kehidupan keluarga,” terang Frederika, di kediamannya Istana Rakyat Kalbar, Jalan A. Yani, Pontianak, Senin (13/12).
Melalui 10 program pokok PKK yang merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat, sebagai pedoman untuk turut bersama pemerintah provinsi memajukan masyarakat Kalbar.
Munculnya Dekranasda yang kemudian tumbuh subur di berbagai kabupaten kota di provinsi paling barat Pulau Borneo ini, menjadi pilihan tepat, bagaimana menstimulasi agar perempuan Kalbar bisa berkarya menggali potensi kerajinan khas daerah yang menurut ibu dua anak ini belum tergarap secara optimal.
Karenanya, tenun ikat Kalbar, segala kerajinan manik-manik, anyam-anyaman dijadikan cenderamata khas daerah Pulau Borneo ini mudah didapat, yang pusatnya di komplek Museum Kalbar, berhadapan dengan Istana Rakyat. “Menggali potensi kerajinan daerah yang bernilai ekonomi sudah seharusnya dilakukan disamping turut melestarikan tradisi,” terang Frederika yang sehari-hari sangat mendukung tugas sang suami, Cornelis sebagai Gubernur Kalbar.
Agar generasi yang melestarikan tradisi terus menerus ada maka melalui program PKK, diadakanlah pelatihan-pelatihan, penyuluhan-penyuluhan sampai ke kampung-kampung terpencil di seluruh kabupaten kota di Kalbar, bahkan di Kapuas Hulu sudah dibangun sentra kerajinan masyarakat beberapa waktu lalu. Selain itu juga adanya sinergisitas program PKK, Dekranasda dengan isntansi terkait misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan sebagainya.
Kiprah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK juga sudah menoreh prestasi sampai tinggat nasional, beberapa waktu lalu menjuarai, lomba masak serba ikan tingkat nasional, makanan tiga B (Beragam Bergizi dan Berimbang) semua bahan makanan dari hasil alam Kalbar.
Atas dedikasi dan keberpihakannya terhadap kemandirian perempuan, Panitia Borneo Tribune Award 3rd memasukkan nama Frederika sebagai nominee peraih Man of The Year untuk kategori Perempuan.(TY/HBT)

Rakyat Jelata dan Pejabat Membaur di Pendopo Gubernur

2010-12-29T19:35:00.000-08:00

PONTIANAK--Gerbang Pendopo Gubernur Kalimantan Barat yang terletak di Jalan Ahmad Yani terbuka lebar, Sabtu (25/12) sejak pukul 10.00 WIB. Seolah tanpa henti, para pengunjung terus berdatangan untuk silaturahmi dan mengucapkan Selamat Natal kepada Gubernur dan keluarganya di Istana Rakyat tersebut.

Sebuah pohon Natal raksasa setinggi 37,5 meter, yang masuk dalam Museum Rekor Indonesia (Muri) di tengah halaman menjadi saksi dari keterbukaan tuan rumah dan kemeriahan Natal yang tercipta di penghujung tahun 2010 ini.
Cuaca cerah Kota Pontianak di hari Natal kemarin, sangat mendukung kemeriahan umat Kristiani yang sedang merayakan Natal. Suasana itu juga terasa di Pendopo Gubernur Kalbar yang menggelar open house. Gubernur Cornelis beserta istri tercinta, Frederika Cornelis, anak, dan menantunya, menyambut tamu-tamu yang datang dengan ramah. Senyum selalu mengembang di bibir keduanya ketika bersalaman atau ketika berbincang ringan dengan tamu. Mereka yang hadir di pendopo terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan pejabat sampai dengan rakyat jelata.
Pengunjung juga tidak dimonopoli oleh kalangan tertentu. Orang nomor satu Kalbar ini memang selalu menekankan bahwa tidak ada kelas-kelas dalam masyarakat untuk menjalin silaturahmi dengan dirinya apalagi di hari Natal yang damai sejahtera ini. Meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Beragam suku dan bermacam-macam agama. Ada berbagai hidangan yang disediakan untuk mereka, serta adapula acara hiburan berupa alunan musik dari Amigos Band.
Open house dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, yakni Sabtu (25/12) pukul 10.00 sampai dengan 17.00 dan dilanjutkan pukul 18.00 sampai jam 21.00. Kemudian Minggu (26/12) dimulai pukul 10.00 sampai 17.00, dilanjutkan pada pukul 18.00 sampai 21.00.
Para tamu terus mengalir pada acara open house yang digelar dua hari kemarin. Mereka memenuhi hampir seluruh ruangan di Pendopo Gubernur, mulai dari ruang depan, ruang tengah hingga ke ruang belakang. Semua ruang yang ada, sebelumnya memang sudah ditata dan didekorasi sedemikian rupa sehingga mencerminkan nuansa Natal. Di sana-sini terlihat pohon Natal dengan beragam ukuran. Kursi-kursi dan meja sudah disusun dengan rapi. Begitu juga dengan ornament-ornament Natal terlihat jelas mulai dari teras pintu utama dihiasi dengan pohon dan goa Natal tempat bayu Yesus berbaring di palungnya.
Bagi Gubernur, Natal tahun ini yang paling penting adalah dapat memberikan rasa kedamaian dan sejahtera bagi seluruh rakyat Kalbar. Sebagaimana hal itu juga disampaikan oleh Pastor Damian Doraman, saat homili misa malam Natal (24/12) yang diikuti juga Gubernur beserta keluarganya di Gereja Katedral Pontianak.
“Layaknya bangsa yang baru saja keluar dari peperangan, tentu masih banyak yang merasa tertekan karena harta benda habis, pemuda-pemuda yang gagah perkasa, banyak yang gugur di medan perang, dan para wanita yang sudah menikah banyak yang menjada karena suami mereka menjadi korban perang serta anak-anak yatim piatu memasuki masa hidup yang serba tidak pasti. Di tengah situasi seperti inilah, Yesus lahir. Kelahiran Yesus membawa sukacita dan para malaikat tidak mampu menahan sukacita itu dan bersorak-sorai. Itulah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang Ia kasihi,” kata Pastor Damian menggambarkan saat peristiwa kelahiran Yesus pada lebih 2000 tahun lalu.
Semua itu merupakan suatu bentuk kemuliaan kasih dan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Seiring dengan makna Natal yang merupakan wujud damai sejahtera kasih Tuhan kepada manusia, Cornelis juga berpesan kepada seluruh umat Kristiani agar dapat mensyukuri kebaikan yang telah diberikan Tuhan tersebut.
“Kita harus selalu jalin silaturahmi dengan baik sesama manusia. Mari kita sama-sama ciptakan rasa aman dan damai sejahtera di negara kita terutama di Provinsi Kalbar,” ujarnya. Selain itu, dia pun mengajak agar semua dapat memelihara hubungan baik antarsesama umat manusia tanpa membedakan suku, agama atau ras. “Di hadapan Tuhan kita semua sama,” ujarnya lagi.(TY/HBT)

Warga Serbu Pasar Murah PKK

2010-12-28T00:46:00.000-08:00

AMBAWANG--Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Jumat (17/12) menggelar pasar murah di Desa Linggah, Sungai Ambawang. Pembukaan pasar murah langsung dilakukan oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Frederika Cornelis didampingi Karyanti Christiandy Sanjaya.

Pada kesempatan itu, Frederika mengatakan tujuan diadakannya pasar murah ini sebagai upaya implementasi dari program kerja TP PKK Kalbar, dalam rangka bhakti sosial untuk mensejahterakan masyarakat terutama keluarga. ”Ini sesuai dengan 10 program pokok PKK,” ujar Ibunda Karolin Margret Natasa tersebut.
Dalam pasar murah tersebut dijual berbagai dagangan untuk keperluan masyarakat terutama dalam menyambut hari raya Natal dan Tahun baru nanti.
”Saya harap kegiatan pasar murah ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga masyarakat dapat membeli barang sesuai keperluannya masing-masing. Dan barang yang dibeli disini jangan diperjual-belikan kembali,” pesan Ibu yang selalu peduli dengan masyarakatnya tersebut.
Sehari sebelumnya, Kamis (16/12) TP PKK Kalbar juga menggelar pasar murah di Desa Gombang, Kecamatan Sengah Temilah Kabupaten Landak.
Camat Sungai Ambawang, Hermanus, menyambut baik pasar murah ini, dan dirinya berterima kasih kepada Frederika Cornelis selaku Ketua TP PKK Provinsi Kalbar yang telah memilih kecamatannya sebagai tempat diadakannya pasar murah Tahun 2010 ini.(TY/HBT)

PELANTIKAN KETUA DAD

2010-12-28T00:16:00.000-08:00

Ketua Umum DAD Kalbar Cornelis mengukuhkan Christianus Anyim sebagai ketua DAD Kabupaten Bengkayang,Sabtu(18/12). Acara ini dibuka oleh bupati Bengkayang Suryatman Gidot. FOTO: HBT

Cornelis Raih Penghargaan Parahita Ekapraya

2010-12-28T00:07:00.000-08:00

PENGHARGAAN
Gubernur Kalbar Cornelis menerima penghargaan Parahita Ekapraya yang diserahkan lansung Presiden SBY di TMII, Jakarta, Rabu (22/12). FOTO Haryanto/Setpres
==========
JAKARTA--Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH berhasil menerima penghargaan Parahita Ekapraya di puncak peringatan Hari Ibu Tingkat Nasional ke-82 yang digelar di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (22/12).

Penghargaan Parahita Ekapraya itu diterima oleh Cornelis, karena dinilai telah berhasil melaksanakan strategi pengarusutamaan gender di bumi Khatulistiwa. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, serta Wapres Boediono dan Ibu Herawati Boediono.
Sementara itu dalam sambutannya, Presiden SBY berharap melalui peringatan Hari Ibu dapat diberikan penghormatan kepada kaum perempuan dan keluarga di seluruh tanah air. "Marilah kita tingkatkan kasih sayang kepada para ibu," kata Presiden di awal sambutannya.
Presiden SBY juga menekankan bahwa peringatan Hari Ibu di Indonesia melebihi dari apa yang diperingati pada Mother's Day di dunia internasional dan dipahami secara umum. Menurut SBY, Hari Ibu bagi bangsa Indonesia lebih dilihat dari perspektif sejarah dan perjuangan kaum perempuan yaitu semangat untuk mengubah bangsa menjadi lebih baik dan sekaligus menandai gerakan emansipasi. "Itulah cikal bakal dari gerakan perempuan Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Ibu Nasional," Presiden SBY menegaskan.
Dalam konteks kekinian, SBY meminta para ibu bertanggungjawab untuk membentuk watak, karakter dan kepribadian anak-anaknya, untuk membangun moral bangsa. Anak harus mempunyai lebih banyak waktu dengan ibunya dibanding di sekolah formal. "Tanggung jawab tidak boleh diserahkan pada lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan formal semata," pinta SBY.
"Kewajiban para ibu dan gerakan kaum perempuan ke depan adalah para ibu wajib ikut bertanggung jawab dalam membangun nilai kepribadian watak dan perilaku anak-anak kita menuju terwujudkanya karakter bangsa yang bermoral dan tangguh," kata Presiden.
Kepala Negara menambahkan kebersamaan antara orang tua khususnya ibu dengan anak-anak dalam konteks mendidik dan memberikan perhatian haruslah lebih banyak dari waktu anak-anak bertemu dengan guru atau menempuh pendidikan formal.
"Lebih banyak kebersamaan antara para ibu, orang tua dengan putra putri dibandingkan dengan para guru. Oleh karena itu dalam hal pembangunan karakter bangsa harus menjadi tanggung jawab ibu dan orang tua," tegasnya.
Presiden menegaskan, akan sangat membantu bila organisasi perempuan ataupun lembaga swadaya masyakat yang bisa mendorong agar pembangunan karakter bangsa melalui peran ibu kepada anak bisa menjadi isu utama untuk dituntaskan. (TY/HBT)

Pohon Natal Pendopo Masuk Muri

2010-12-27T19:10:00.000-08:00

PONTIANAK--Perayaan Natal 2010 bagi umat Kristiani di Kalbar terasa istimewa dengan menjulangnya pohon Natal di halaman ‘istana rakyat’ pendopo Gubernur Kalbar. Bukan hanya pohon Natal, pada setiap perayaan hari-hari besar keagamaan Gubernur Cornelis selalu menampilkan ‘simbol’ keagamaan di depan rumah dinas gubernur tersebut.

Pada perayaan Natal kali ini, Pemprov menghadirkan pohon Natal dengan kontruksi kayu setinggi 37,5 meter. Ini merupakan pohon Natal tertinggi kedua setelah pohon Natal yang dibangun di Manado setinggi 45 meter.
Karena kontruksinya dari kayu dengan diameter lingkaran 15 meter, dan kain sepanjang 1500 meter. Maka pohon Natal tersebut dicatat dalam Rekor Museum Republik Indonesia (MURI).
“Kalau soal tinggi kita nomor dua, tapi kalau bahan di Manado pakai konstruksi besi sedangkan kita semua dari kayu, maka itu dicatat oleh Muri,” kata Kabag Humas Pemprov Kalbar J. Numsuan Madsun, Rabu (22/12).
Pohon Natal tersebut dibangun dengan biaya pribadi Gubernur mencapai ratusan juta ini akan menghiasi dan diterangi lampu untuk warga Kota Pontianak, dimulai Rabu malam (22/12) hingga 10 Januari 2011 mendatang.
Dari MURI akan datang memberikan penghargaan kepada Gubernur Cornelis dan Ketua TP PKK Kalbar, Frederika Cornelis, selaku tuan rumah, dan perhargaan kedua akan diberikan kepada Gubernur Kalbar, karena sebagai provinsi yang ditempati pohon Natal tertinggi seletalah provinsi Sulawesi Utara.
”Lampu Natal akan dilaunching oleh Gubernur,” tambah M Kebing L.
Sementara itu, di Manado Sulawesi Utara menyambut perayaan Natal tahun 2010, dibangun pohon natal setinggi 45 meter dari permukaan tanah, dengan menggunakan bahan konstruksi besi. Pohon Natal tertinggi di Indonesia itu dibanguan oleh Deputi Satu Menkokesra, Laksamana Muda Willem Rampangiley, beserta Ibu Rampangiley, dan beberapa pengusaha di Kota Manado merancang pohon Natal yang berdiri di kompleks Mega Mas tersebut.

Open House Gubernur
Perayaan Natal 2010 ini, Gubernur Cornelis dan keluarga mengundang para pejabat dan seluruh masyarakat Kalbar untuk bersilahturami dengannya di Istana Rakyat Pendopo Gubernur, Jalan A Yani Pontianak.

Open house tersebut akan berlangsung selama dua hari, Sabtu (25/12) pukul 10.00 -17.00 WIB, dan Minggu (26/12) pukul 18.00-21.00.
"Gubernur menerima kunjungan masyarakat, SKPD, Muspida dan tokoh-tokoh masyarakat serta karib kerabat terdekat, dan berkenan merima ucapan Selamat Hari Raya Natal," kata Kabag Humas Pemprov Kalbar, Johannes Numsuan Madsun, ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Kata Numsuan ini acara tahunan dan masyarakat dipersilakan mengunjungi Pendopo Gubernuran untuk memberikan ucapan selamat Natal dengan Gubernur dan keluarganya.(TY/HBT)

DICATAT MURI

2010-12-27T19:03:00.001-08:00

Gubernur Cornelis dan Frederika Cornelis, menerima piagam Muri dari Manager Muri, Wida, untuk pohon Natal dengan pondasi kayu setinggi 37,5 meter, Rabu (22/12) lalu. Pohon Natal ini akan berada di Pendopo Gubernur hingga 10 Januari 2011 tahun depan. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

HUT Gubernur Sederhana

2010-07-28T09:29:00.000-07:00

TERIMA KARIKATUR DARI WARTAWAN

==========
POTONG KUE HUT KE 57

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Cuaca tidak terlalu cerah pagi itu, Selasa (27/7), suasana di gedung DPRD Provinsi Kalbar yang sejuk karena senyuman semua yang hadir, tak terkecuali anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Toni Kurniadi, terlihat sumringah.

Suasana semakin hangat ketika lagu ulang tahun dinyanyikan sekelompok pemusik dari tribun kanan atas ruang sidang usai rapat paripurna istimewa penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan Pemprov Kalbar kepada DPRD Kalbar, di gedung Dewan.
Satu persatu pejabat di jajaran Muspida Provinsi menyalami, tak ketinggalan Toni Kurniadi yang dari awal menjadi bidikan wartawan, terutama momen jabat tangannya dengan Gubernur Cornelis yang berulang tahun ke-57.
Jika ditelusuri, jabat tangan memang hal biasa, namun, dalam bidang politik itu hal yang luar biasa apalagi kalau seteru politik, jabat tangan menjadi bukti kesantunan berpolitik.
Masih segar dalam ingatan kita, perlu beberapa tahun menunggu, momen Ketua Umum PDIP Megawati, ketika itu menjabat Presiden RI berjabat tangan dengan Gus Dur (Alm) dalam acara pembukaan konferensi besar Nahdlatul Ulama dan musyawarah nasional alim ulama di asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Ketika itu, Presiden RI Megawati Soekarnoputri menghampiri KH Abdurrahman Wahid. Ia menyalami dahulu dua kiai sepuh di samping kiri mantan presiden keempat itu, kemudian seorang kiai di sisi kanannya, baru setelah itu Mega menggamit tangan Gus Dur, bahkan beberapa media menjadikan momen jabat tangan tersebut sebagai foto A (halaman depan) surat kabar mereka.

Karikatur
Selang beberapa waktu, rombongan wartawan menyerahkan bingkisan karikatur orang nomor satu di Provinsi Kalbar itu. Karikatur yang menggambarkan Cornelis sedang diwawancarai awak media, diserahkan wartawan senior Suara Pembaharuan Sahat Oloan Saragih bersama Agus Mulyadi, wartawan senior TVRI.
“Ulang tahun kali ini saya maknai dengan rasa syukur dan dirayakan bersama keluarga saja dengan doa bersama, semoga dapat menjadi pemimpin yang berguna bagi masyarakat Kalbar,” kata Cornelis ketika ditanya wartawan.

Dihadiri Pejabat
Meski sederhana, hari ulang tahun Cornelis, yang dirayakan di kediamannya di Jalan Danau Sentarum, berlangsung meriah, pejabat, bupati se Kalbar hadir.
Terlihat Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, Wakil Walikota Pontianak Paryadi, Bupati Melawi Firman Muntaco, Setiman H. Sudin Bupati Sanggau, Bupati Sambas, serta Bupati KKR, Muda Mahendrawan. Selain itu para kepala SKPD juga hadir.
Istri tercinta, Ny. Fredrika Cornelis yang selalu setia mendampingi sang pemimpin, pada hari ulang tahun kali ini juga berharap agar suami tercinta selalu sehat agar semakin baik memimpin rakyat Kalbar.
“Saya berdoa agar Bapak selalu sehat, sehingga memimpin Kalbar semakin lebih maju,” tukas Ny. Frederika Cornelis.

Hasil Audit Keuangan Pemprov Wajar

2010-07-28T09:26:00.000-07:00

HASIL BPK RI
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar Mujijono menyerahkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2009 ke Gubernur Cornelis. FOTO Borneo Tribune
==========
Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Ketua Fraksi PKS, Fatahillah Abrar, mengharapkan perlunya peningkatan mutu laporan dengan lebih memperdalam ilmu akuntansi sehingga laporan keuangan Provinsi Kalbar setiap tahunnya menjadi semakin lebih baik.

“Tahun ini tidak disclaimer opinion (DO). Jadi ke depan semakin ditingkatkan dengan membuat laporan sesuai ketentuan yang berlaku, kerja bagus harus dibarengi dengan laporan yang bagus,” kata Fatahillah usai sidang paripurna istimewa penyerahan hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) di gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (27/7).
Hasil audit BPK Perwakilan Kalbar menyatakan, laporan keuangan Kalbar Wajar dengan pengecualian. Itu jelas membuat lega, karena laporan keuangan 2008 mendapat DO, dimana keuangan Kalbar selalu dianggap tidak wajar dan belum memenuhi ketentuan. “Namun kali ini, Kalbar dinilai oleh BPK wajar dengan pengecualian, itu suatu kemajuan yang sangat berarti,” katanya lagi.
Hasil ini tidak membuat Gubernur Kalbar, Cornelis, sesumbar, karena menurut dia, keberhasilan ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak pihak dan tentu saja dirinya merasa senang dan patut berbangga.
“Ini hasil kerja keras birokrasi dan dewan, mereka yang bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan. Dan keberhasilan ini bukan keberhasilan Gubernur tetapi keberhasilan pemerintah daerah,” ujar Cornelis yang didampingi Ny. Frederika Cornelis, usai rapat paripurna istimewa penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan Pemprov kepada DPRD Kalbar.
Terkait catatan-catatan yang masih menjadi persoalan dari pihak BPK sendiri, Cornelis, menegaskan untuk segera ditindaklanjuti dan jangan sampai melewati 60 hari, harus sesuai dengan ketentuan. Katanya, dalam waktu dekat catatan-catatan ini segera ditindaklanjuti.
Di bagian lain, mantan Bupati Landak ini juga mengakui kalau masalah akuntan memang tidak bisa dilepaskan, karena itu menyangkut hasil pelaporan keuangan yang standar pemerintah. ”Soal SDM bidang akuntasi, kita akui masih kurang,” ujarnya lagi.

Gubernur Resmikan Gereja Santo Martinus Balai Berkuak

2010-07-28T09:24:00.001-07:00

Pontianak (BORNEO TRIBUNE)--Gubernur Provinsi Kalbar, Cornelis, pada kesempatan kunjungan kerjanya di Balai Berkuak, ibukota Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Minggu (25/7), meresmikan Gereja Paroki Santo Martinus Balai Berkuak.

Ketua panitia pembangunan gereja, Aloysius Rahmat, mengatakan, dibangunnya gereja tersebut karena gereja paroki sudah tidak memungkinkan kondisinya, dan sudah tidak bisa menampung umat yang terus bertambah, sehingga dibangun gereja baru yang mampu nmenampung kapasitas 700 umat, dengan nilai kurang lebih satu miliar rupiah.
Dalam sambutannya Gubernur Cornelis mengatakan, gereja megah yang dibangun sejak Tahun 2005 dengan iuran umat dan sumbangan donator tersebut diharapkan memperkuat keimanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Gereja juga diharapkan tidak hanya bicara soal akhirat saja, tapi soal kesejahteraan masyarakat juga mesti menjadi fokus utamanya,” pinta Cornelis yang saat itu kembali memberikan sumbangan dan perlengkapan gereja untuk paroki setempat.
Bupati Ketapang Morkes Effendi, lewat sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I F. Sungkalang, mengatakan, agar umat beragama di Kabupaten Ketapang tetap menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tumbuh sikap saling memahami dan menghargai.
Uskup Ketapang Mgr. Blasius Pujaraharja, Pr juga pada kesempatan itu mengatakan, Gereja Katolik Paroki Santo Martinus, yang sudah dibangun dengan dana miliaran rupiah dan agar dikelola dan dirawat. “Jadikan gereja ini monumen yang abadi,” tukasnya.

Cegah Narkoba
Pada bagian lain, Gubernur Cornelis mengampanyekan anti narkoba terhadap generasi muda di Kalbar termasuk di tempat ibadah. Hal itu dia katakan ketika memberikan sambutan peresmian Gereja Katolik Paroki Santo Martinus Balai Berkuak.
Ribuan umat Katolik di beberapa kecamatan, dan beberapa pejabat teras Kabupaten Ketapang hadir memenuhi halaman gereja yang baru diresmikan itu.
“Gereja harus menjaga generasi muda dari pengaruh narkoba, minuman keras yang berlebihan, dan segala macam pengaruh negatif,” kata Cornelis.
Sementara itu Wakil Gubernur Kalbar yang juga Ketua Badan Narkotika Provinsi Kalbar, beberapa waktu sebelumnya mengkuatirkan narkoba merajalela di Kalbar. Data BNN menyebutkan setiap hari di Indonesia 41 orang meninggal karena narkoba. Maka diperlukan perhatian ekstra, dan negara sudah menetapkan itu dengan terbitnya UU nomor 35 Tahun 2009, yang akan membuat BNN berdiri sendiri, dan memiliki perwakilan di daerah.

GUBERNUR BUKA PORPROV

2010-07-28T09:21:00.000-07:00

Gubernur Cornelis didampingi ketua Koni Kalbar Syarif Mahmud melepaskan balon sekaligus membuka Pekan Olahraga Provinsi (Perprov) X Kalbar 2010 di Pontianak, Sabtu (24/7). FOTO Borneo Tribune

Pemprov akan Gelar Operasi Pasar

2010-07-28T09:18:00.000-07:00

CORNELIS: JAGA KESUCIAN BULAN RAMADAN
=======
Pontianak (BORNEO TRIBUNE) --Pemerintah Provinsi Kalbar dalam waktu dekat bakal menggelar operasi pasar, guna mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fithri 1431 H atau 2010 M.

Operasi pasar untuk mengantisipasi kenaikan sembilan bahan pokok (sembako) di kalangan pedagang menjelang hari raya keagamaan, menyusul tingginya permintaan di pasaran. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar Cornelis di Pontianak, Rabu (21/7).
Pemprov melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Bulog Kalbar segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga sembako yang beberapa waktu terakhir mulai mengalami kenaikan.
Menurut Kepala Disperindag, Dody S. Wardaya, operasi pasar akan dilakukan di empat daerah, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, Melawi dan Ketapang
Dijelaskan Dody, yang menyebabkan pemerintah melakukan operasi pasar, tingginya harga barang, pengiriman barang yang terlambat, serta daya beli masyarakat berkurang, selain itu sesuai keputusan Menteri bahwa opersi pasar tidak harus menunggu harga naik sampai 20 persen.
Untuk kepentingan itu, sudah dipersiapkan opersi pasar dan sekarang tinggal menunggu laporan dari daerah-daerah tersebut. Barang-barang yang akan dilakukan operasi pasar, antara lain beras,gula minyak goreng, mentega dan terigu serta beberapa bahan pokok lainnya.
Hal senada dikatakan Kepala Bulog Divisi Regional Kalbar, Hasyim bahwa opersai pasar tidak harus menunggu harga barang naik 20 persen.
Menurutnya, saat ini bulog siap melakukan opersi pasar, bila ada perintah. Terkait stok beras kata Hasyim cukup sampai empat bulan kedepan.

Kesadaran
Terkait penutupan tempat hiburan malam selama bulan Ramadan, Cornelis meminta adanya kesadaran dari masing-masing pihak, terutama para pengelola tempat hiburan. Tidak perlu terjadi aksi pemaksaan dari kelompok atau pihak tertentu, terhadap tempat hiburan yang tidak menghentikan aktivitasnya.
Begitu pula masyarakat juga dituntut kesadarannya agar tidak melakukan tindakan yang justru merusak kesucian bulan Ramadan. Dirinya juga tidak menghendaki adanya unsur pemaksaan dalam melakukan penertiban, tapi lakukanlah dengan cara yang baik dan sesuai aturan yang berlaku.
Lebih lanjut, Cornelis atas nama keluarga dan Pemerintah Provinsi Kalbar mengucapkan selamat menyambut datangnya bulan Ramadan, dimana umat Islam khususnya di Kalbar akan melaksanakan ibadah puasanya.

Cornelis: Pemimpin Wajib Turun ke Daerah

2010-07-20T10:25:00.000-07:00

Sintang (Borneo Tribune)--Salah satu kegemaran Gubernur Kalbar, Cornelis yang tetap dipertahankan hingga kini adalah jalan-jalan ke daerah untuk mengunjungi masyarakatnya.

Tradisi ini melekat dalam dirinya dan menjadi trademark Cornelis sejak masih sebagai camat, bupati hingga menjadi orang nomor satu di Kalbar ini.
Siapa sangka, di balik kegemaran itu, ternyata terselip segudang rekam jejak yang dapat dijadikan referensi bagi kesinambungan pembangunan di wilayahnya. Sebagai contoh pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Hal itu hanya dapat dilakukan jika ada keinginan untuk melakukan perjalanan dan melihat secara langsung bagaimana kondisi jalan di satu daerah.
“Seorang pemimpin memang wajib turun ke daerah. Melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana nasib masyarakat kita di pedalaman. Lalu menggali apa keinginan mereka yang jauh dari peradaban kota. Dengan turun ke daerah kita bisa melihat pembangunan berjalan baik apa tidak,” kata Cornelis saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Rabu (14/7) pekan lalu.
Cornelis jalan tidak seorang diri. Dia mengajak serta sejumlah pejabat berkompeten di bidang infrastruktur. Di antaranya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, Jakius Sinyor, Kepala Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II DPU Kalbar, H Mizan Syaiful, Kepala Dinas Perhubungan Kalbar, DL Denny, dan Anggota Komisi V DPR RI Bidang Infrastruktur, Lazarus.
Orang-orang ini dianggap sangat penting untuk mengetahui secara teknis, mulai dari bagaimana sebuah infrastruktur dibangun atau dipelihara secara kontinyu, hingga memperoleh anggarannya.
Gubernur meninjau ruas jalan yang membentang sepanjang 135,300 kilometer di Kabupaten Sintang. Jalan ini menempuh rute dari Simpang Medang–Nanga Mau–Nanga Tebidah–Serawai, dengan rincian ruas jalan Simpang Medang–Nanga Mau 37 kilometer, Nanga Mau–Nanga Tebidah 31 kilometer, Nanga Tebidah–Bunyau 27 kilometer, dan Bunyau–Serawai 40,300 kilometer. Jalan ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kalbar melalui Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II.
Kunjungan kerja Gubernur hanya sampai di Nanga Tebidah. Untuk mencapai Serawai dari Nanga Tebidah, harus menggunakan speed boat karena dipisahkan oleh Sungai Kayan, dan saat ini baru kendaraan roda dua (motor) yang bisa melintas Sungai Kayan melalui sebuah jembatan gantung.
Menurut Jakius Sinyor, awalnya, jalan yang dikenal dengan poros selatan ini berstatus jalan kabupaten dan dikelola penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang. Seiring perkembangan pembangunan yang ditandai dengan adanya pemekaran wilayah, maka pada 2008 lalu, ruas jalan sepanjang 135,300 kilometer ini resmi berganti status menjadi jalan provinsi.
Jakius juga mengatakan saat ini, UPJJ Wilayah II tengah fokus pada pemeliharaan jalan di sepanjang Simpang Medang–Nanga Mau sepanjang 68 kilometer. Sementara itu menurut gubernur pemerintah tengah menyiapkan total kebutuhan anggaran perbaikan jalan mulai dari Simpang Medang hingga Serawai yang diperkirakan sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN. Dana ini termasuk pembangunan jembatan baja di atas sungai Kayan.
Antot Senen (40), salah seorang warga Desa Nanga Tebidah, Kecamatan Kayan Hulu sangat berharap jalan di desanya itu segera diperbaiki. “Saya mohon Pak Cornelis sebagai gubernur dapat memperhatikan kami, warga pedalaman. Betapa susahnya jika kami mau jual karet,” kata penoreh karet yang sempat berdialog dengan gubernur saat sebuah jembatan yang rusak menghalangi perjalanan gubernur.
Kondisi jalan yang hampir 80 persen rusak parah itu pula menyebabkan warga Serawai yang ingin ke Nanga Pinoh, harus melewati jalan kabupaten kurang lebih 100 kilometer. Mereka harus melintasi empat desa, dari Serawai–Bunyau–Menukung–Na’ela–Nanga Pinoh.

Gubernur Berikan Perhatian, Pasien Kista Ucapkan Terima Kasih

2010-07-20T10:23:00.000-07:00

SAMPAIKAN KABAR
Direktur RSUD dr Soedarso, Dr Gede Sanjaya mengunjungi Yurni, pasien kista yang dirawat di rumah sakit pemerintah tersebut sekaligus menyampaikan pesan Gubernur Cornelis terkait curhat keluarga miskin tersebut. FOTO Ulla Asri/Borneo Tribune
==============
Pontianak (Borneo Tribune)--Peran media terutama media cetak sangatlah penting dalam menjembatani dan menyambung tali silaturahmi bagi rakyat, terutama rakyat kecil seperti Yurni (38), pasien kista asal Kabupaten Landak. Ia curhat sekaligus menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur dan juga pihak rumah sakit, lewat koran.

Kesabaran yang cukup panjang bagi Yurni, pasien tidak mampu itu, kini telah membuahkan hasil. Harapannya untuk bisa operasi akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat oleh pihak RSUD dr. Soedarso.
Ketika ditemui, Senin (19/7) sekitar pukul 13.00 WIB, Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak, Dr. Gede Sandjaja, Sp.OT yang terjun langsung menjenguk pasien di ruang Kemotherapi, mengatakan pihak rumah sakit akan melakukan lagi check up ulang kondisi pasien kista tersebut agar secepatnya bisa menjalankan operasi pada rahimnya.
“Saya akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien-pasien, terutama pasien yang tidak mampu yang dirujuk di RSUD. Soedarso, tentunya jika si pasien dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu karena mereka berhak mendapatkan Jamkesda ataupun Jamkesmas,” terangnya.
Mengenai masalah jadwal operasi bagi Yurni, Gede yang saat itu baru saja menerima telepon dari Gubernur Cornelis, terkait keluhan dan curahan hati si pasien yang disampaikan melalui Harian Borneo Tribune, telah memerintahkan dengan tegas kepada staf dan tim dokter yang menangani pasien untuk selalu memantau perkembangan kondisi pasien yang sampai hari kemarin kadar hepatitisnya masih cukup tinggi tersebut.
“Saya mendapat amanat dari Pak Gubernur yang telah menelepon barusan tadi, untuk terus memantau perkembangan kondisi pasien yang tidak mampu ini dan memberitahukan kepada Gubernur, bahwa si pasien baru bisa menjalankan operasi jika kondisi hepatitisnya sudah kembali normal,” jelas Gede Sandjaja.
Suwarno (53) suami yang selalu setia menjaga dan menemani Yurni selama hampir sebulan di rumah sakit ini, begitu terharu dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, karena istrinya dikunjungi langsung direktur rumah sakit, dan berjanji bahwa pihak rumah sakit akan menanggung semua biaya perawatan dan juga operasi nantinya.
”Terima kasih Pak Dokter, saya sangat terharu kunjungan Pak Dokter yang meyakinkan hati saya, bahwa istri saya bisa dioperasi secepatnya jika kondisi istri saya sudah cukup kuat dan hepatitisnya sudah normal,” ungkapnya dengan senyum bahagia.
Tak lama usai kunjungan dari Direktur RSUD. Soedarso tersebut, pasien kista ini oleh perawat langsung dibawa dan dipindahkan ke ruang H kamar Aries untuk perawatan yang lebih insentif.

Kunjungan Gubernur di Sintang Murni Kedinasan

2010-07-20T10:20:00.000-07:00

JEMBATAN RUSAK PARAH
Dalam kodisi jembatan yang rusak parah sempat menghambat perjalanan Gubernur dalam kunjungan kerjanya di dua kecamatan Kabupaten Sintang, Rabu (14/7). FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
=============
Pontianak (Borneo Tribune)--Kunjungan kerja Gubernur Kalbar, Cornelis di Kabupaten Sintang, murni merupakan kunjungan kedinasan. Sebelumnya disebut-sebut kehadiran gubernur dan rombongan di dua kecamatan yang sedang melakukan pemungutan suara ulang, sarat dengan muatan politis.

Gubernur Cornelis dengan tegas membantah jika kunjungannya ke Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir tanggal 14 Juli 2010 lalu sarat dengan agenda politik. “Saya berada di Sintang dalam kapasitas saya sebagai seorang Gubernur. Jadwalnya juga sudah diagendakan jauh sebelumnya,” tegas Gubernur usai coffee morning di Pontianak, Senin (19/7).
Menurut Cornelis, sebelum singgah di Sintang dan meninjau sejumlah ruas jalan di Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu, pihaknya juga sudah mengunjungi Kabupaten Kapuas Hulu.
“Sangat wajar jika saya melakukan kunjungan di saat melintasi satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Apalagi memang sudah teragendakan. Saya juga mengenakan pakaian dinas dan kendaraan berplat merah KB 1. Artinya, kunjungan ini resmi dilakukan secara kedinasan. Salah satunya adalah meninjau infrastruktur jalan yang kondisinya rusak parah itu,” ungkap Cornelis.
Cornelis menjelaskan, dari hasil kunjungannya itu diketahui kondisi ruas jalan di Sintang sepanjang 135,300 kilometer sudah mengalami kerusakan dan butuh perbaikan. Jalan ini menempuh rute dari Simpang Medang--Nanga Mau--Nanga Tebidah--Serawai.
Awalnya, jalan tersebut murni berstatus jalan kabupaten dan dikelola penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang. Seiring perkembangan pembangunan yang ditandai dengan adanya pemekaran wilayah, maka pada Tahun 2008 lalu, ruas jalan tersebut resmi berganti status menjadi jalan provinsi.
Data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyebutkan, ruas jalan yang rusak itu meliputi Simpang Medang–Nanga Mau 37 kilometer, Nanga Mau–Nanga Tebidah 31 kilometer, Nanga Tebidah–Bunyau 27 kilometer, dan Bunyau–Serawai 40,300 kilometer. “Nah, jalan inilah yang dikelola Dinas PU melalui Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Wilayah II,” jelas Cornelis.
Saat ini, UPJJ Wilayah II tengah fokus pada pemeliharaan jalan sepanjang 68 kilometer. Pemerintah tengah menyiapkan total kebutuhan anggaran pemeliharan jalan sekitar Rp150 miliar yang bersumber dari dana APBN. “Jadi, tidak ada agenda politik dalam kunjungan saya di Sintang. Kita meninjau infrastruktur jalan di sana, dan saat ini kita akan tidaklanjuti hasilnya ke pusat,” tegasnya.

Empat Raperda Disahkan

2010-07-20T10:17:00.000-07:00

Pontianak (Borneo Tribune)--Sidang paripurna VI masa persidangan II DPRD Provinsi Kalbar, Jumat (16/7), mengesahkan empat rancangan peraturan daerah (Raperda), untuk menjadi peraturan daerah (Perda).

Empat Raperda tersebut merupakan hasil rumusan dari empat pansus DPRD, masing-masing, Raperda tentang pengendalian minuman beralkohol (Minol), Raperda tentang penyertaan modal pada Bank Kalbar, Raperda tentang Perusda Aneka Usaha serta Raperda tentang pajak daerah. Setelah disetujui oleh seluruh anggota DPRD, dokumen pengesahan kemudian diserahkan oleh Ketua DPRD Kalbar Minsen kepada Gubernur Kalbar, yang diwakili Plt. Sekda Moses Hermanus Munsin.
Dalam Pandangan Akhir Gubernur, yang dibacakan MH. Munsin, menyatakan, Pemerintah Provinsi memandang perlu mengendalikan peredaran minol. Sesuai kewenangan yang diatur dalam PP nomor 38 Tahun 2007, maka peredaran minol diserahkan kewenangannya pada Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pengendaliannya berada di bawah Pemerintah Provinsi. Namun, Perda minol bukan sekadar mengendalikan dan mengawasi peredarannya, tetapi idealnya juga mendukung sektor kepariwisataan daerah.
Khusus untuk minol tradisional, maka pembuatannya harus memiliki izin dari Bupati/ Walikota, serta memenuhi standar mutu dari Departemen Kesehatan RI. Dan standar mutu tersebut nantinya bakal dituangkan dalam Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah, tentang peredaran pengendalian minol dimaksud.
Setiap orang dilarang untuk memproduksi dan mengedarkan minol tradisonal, kecuali untuk keperluan upacara adat, ritual tertentu serta pengobatan.
Sedangkan Perda tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Kalbar, pada Tahun Anggaran 2010 telah ditambah modal usaha sebesar Rp 20 miliar. Hal ini dimaksukan agar Bank Kalbar lebih mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat sektor permodalan. Total setoran modal Pemda pada Bank Kalbar hingga 31 Desember 2009 sebesar Rp 111 miliar, sedangkan jumlah keseluruhan mencapai 131 miliar.
Sementara Perda tentang Perusda Aneka Usaha diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu kelengkapan otonomi daerah, untuk meningkatkan PAD, sekaligus menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme.
Terakhir Perda tentang pajak daerah bakal menjadi pedoman bagi pemerintah daerah menetapakan tarif pajak minimum dan maksimum, berdasarkan prinsip-pinsip keadilan, tanpa menggangu kegiatan usaha, menghambat mobilisasi penduduk serta menghambat arus lalu-lintas barang dan jasa.

Demokrat Beri Catatan
Ketua Fraksi Demokrat, Ari Pudyanti, mengatakan, Fraksinya memberi catatan ke Perda yang dibahas Pansus III yakni Perusda, namun bukan berarti menolak. Kata Ari, catatan ini, sesuai anmanah PP nomor 16 tahun 2010 pasal 81 ayat 2.
Pada prinsipnya semua naskah rancangan peraturan daerah harus disertai naskah akademik, tetapi beberapa rancangan peraturan daerah seperti rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik.

PESPARAWI

2010-07-20T10:15:00.001-07:00

Gubernur Cornelis didampingi Bupati Kapuas Hulu H. Abang Tambul Husin dan Ketua DPRD Provinsi Kalbar Minsen membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Kalbar ke VI di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa(13/7). Pesparawi berlangsung selama tiga hari. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Kalbar akan Gelar Pameran Dagang di China

2010-07-20T10:12:00.000-07:00

Gubernur Cornelis beserta Ketua TP PKK Provinsi didampingi Walikota Pontianak Sutarmiji dan Kepala BPMD Kalbar M. Zeet Ashovie membuka secara resmi Kalbar Expo 2010 di PPC, Jumat (9/7). Kegiatan dilakukan bersamaan dengan Borneo Investment. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
==============
Pontianak (Borneo Tribune)--Pemprov Kalbar akan menggelar pameran dagang dan potensi usaha di China, pada September mendatang.

"Kalbar dapat tawaran untuk pameran di China. Saya sudah minta instansi terkait seperti Disperindag dan Badan Penanaman Modal Daerah untuk menemui Menteri Perdagangan terkait hal itu," kata Gubernur Kalbar Cornelis disela "Kalbar Expo" 2010 di Pontianak, Jumat (9/7) malam.
Menurut Cornelis, pameran tersebut merupakan peluang bagi Kalbar maupun Pemkab/Pemkot untuk menawarkan produk dan potensi alam unggulan ke pasar internasional.
China sendiri, kata dia, kini menjadi salah satu barometer ekonomi dunia yang punya peran sangat strategis.
Ia menambahkan bahwa saat ini perlu dilakukan pemetaan terhadap produk-produk unggulan yang ada di Kalbar. "Produk apa yang nantinya jadi unggulan dan dapat dipamerkan di China," kata dia.
Ia melanjutkan, salah satu sektor yang layak untuk ditawarkan ke pasar internasional adalah pertambangan. "Kalbar punya uranium yang tersebar di beberapa daerah," katanya menambahkan.
Namun, katanya, Kalbar juga dapat mencari masukan mengenai peluang yang dapat dikembangkan di daerah ini dari China. Misalnya, kata Cornelis, adalah pada sektor peternakan sapi.
"Selama ini sapi untuk kebutuhan Kalbar masih dipasok dari Madura, Jawa Timur. Padahal tanah Kalbar masih sangat luas untuk bisa dikembangkan bagi sektor peternakan itu," kata Cornelis.
Selain itu, kata dia, sektor perikanan juga merupakan sektor unggulan yang dapat ditawarkan ke investor asing.
Cornelis mengatakan, selain potensi alam, bukan tidak mungkin kalau Kalbar dapat menarik industri di China untuk relokasi ke Kalbar. "Dengan jaminan keamanan dan tidak ada pemecatan, lahan kita sediakan," katanya.
Ia mengemukakan bahwa Kalimantan sangat layak untuk investasi skala besar dan jangka panjang karena termasuk daerah yang aman dari bencana alam seperti gempa.
Karena itu, ia berharap, rencana pameran itu juga didukung oleh organisasi perdagangan dan usaha. "Pemerintah dapat bekerja sama dengan Kadin selaku organisasi perdagangan yang diakui untuk mempromosikan produk unggulan," kata Cornelis.

TEMU AKBAR OMK

2010-07-20T10:09:00.000-07:00

Gubernur Cornelis didampingi Bupati Sintang Milton Crosby menghadiri Temu Akbar OMK (Orang Muda Katolik) di Seminari Menengah St. Yohanes Maria Vianney Sintang, Rabu (7/7). Pada hari yang sama Gubernur juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan ruang kuliah STKIP Sintang. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Gubernur Ingatkan Waspada Bencana

2010-07-20T10:05:00.000-07:00

Mempawah (Borneo Tribune)--Prihatin terhadap kondisi korban dan pengungsi tanah longsor Bukit Peniraman, Gubernur Kalbar, Cornelis didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Ny. Frederika Cornelis, Selasa (6/7), menyerahkan bantuan logistik serta uang tunai senilai Rp 10 juta di Gedung Serba Guna Desa Peniraman.

Di hadapan korban dan pengungsi, Cornelis meminta warga selalu waspada, karena tanah longsor bisa saja terjadi kapanpun. Apalagi melihat kondisi iklim yang sulit diprediksi baik hujan maupun panas.
“Saya minta warga selalu waspada, jangan terlena dengan situasi karena cuaca sangat sulit diramal. Oleh karena itu, jika Pemda menyarankan agar mengungsi tolong diikuti,” katanya.
Lanjutnya lagi, terhadap keluhan warga terkait ketersediaan air bersih termasuk mandi, cuci, kakus (MCK), Cornelis, mengatakan siap mengirimkan truck pengolahan air bersih yang bisa langsung diminum, serta ketersediaan tempat MCK. Selain itu, dirinya juga minta warga agar bersabar menghadapi musibah yang dialami.
“Semoga sumbangan ini, memberikan sedikit keringanan bagi warga dan anak-anak di pengungsian. Dan saya minta seluruh aparat pemerintah Kabupaten Pontianak, baik dari Bupati, Camat, Kepala Desa agar segera menginformasikan jika terjadi hal-hal yang tidak dinginkan kepada saya, karena kita siap membantu all out. Karena kita terlebih dahulu berusaha menyelamatkan jiwa, dari harga benda yang bisa dicari kapan saja,” katanya.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Frederika, yang memberikan bantuan dana senilai Rp 10 juta, dari hasil melelang lagu saat Hari Gerak PKK Provinsi Kalbar dengan total terkumpul sebesar Rp 162 juta mengatakan memang diperuntukan untuk kegiatan sosial.
“Dana ini, bukan dari APBD. Tapi hasil yang dikumpulkan saat saya dan Gubenur melelang lagu pada Hari Gerak PKK. Dana ini, memang kita peruntukan untuk berbagai sosial, termasuk korban bencana alam,” katanya.
Atas bantuan yang diserahkan Gubernur dan Tim Penggerak PKK Provinsi, Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, mengucapkan terima kasih sehingga dapat meringakan beban korban dan warga yang mengungsi.
“Memang untuk saat ini, di pengungsian sangat membutuhkan ketersediaan air bersih, bahkan kemarin warga harus mencuci piring di air limbah yang kotor. Tapi kita sudah berusaha mengatasinya, bahkan agar tidak terjadi korban jiwa, warga juga sudah kita evakuasi. Dan atas bantuan Pemprov, saya mengucapkan terima kasih,” kata Rubijanto.

Cornelis: Kodam Memberi Rasa Aman

2010-07-20T10:01:00.000-07:00

Pontianak (Borneo Tribune)--Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta terlihat ceria ketika keluar dari ruang VIP Bandara Supadio Pontianak, Kamis (1/7).

Dengan spontan, Jenderal bintang empat itu mengacungkan dua jari tandapeace ke wartawan foto yang mengabadikan dirinya bersama istri tercinta.
“Itu lambang perdamaian,” terang Ny. Hj. Nur Alam George Toisutta, seraya masuk mobil. Sikap Kasad yang bersahabat seperti itu, menjauhkan kesan angker sosok seorang militer di mata masyarakat.
Kasad bersama rombongan dari Mabes TNI ke Pontianak untuk meresmikan terbentuknya Komando Daerah Militer (Kodam) XII Tanjungpura, hari ini Jumat (2/7), sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Makodam, di eks Markas Komando Resort Militer 121 Alambhanawanawai yang kini bergeser ke Sintang.
Dengan terbentukan satu Kodam baru, maka Pulau Borneo ini memiliki dua Kodam, yaitu Kodam VI Mulawarman yang meliputi wilayah Kaltim dan Kalsel, dan Kodam XII Tanjungpura yang meliputi wilayah Kalbar dan Kalteng.
Sementara itu Gubernur Kalbar, Cornelis dalam sambutannya di Pendopo Gubernuran malam tadi mengatakan, pembentukan Kodam di Kalbar untuk pembinaan teritorial dan memberi rasa aman sehingga pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat berjalan.
Atas dukungan Pemprov dan DPRD Kalbar hingga Kodam terbentuk, Kasad mengucapkan terima kasih. ”Ini Kodam legendaris Kalbar. Kodam ini akan banyak mengalami hambatan, namun yakin bisa diatasi dengan kekuatan dan bantuan rakyat Kalbar,” kata George Toisutta sembari kembali menegaskan TNI tidak bisa ditawar-tawar.
Ditemui di kediamannya, Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Moeldoko, berjanji memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Kalbar dan Kalteng, dalam kapasitasnya sebagai pimpinan.
Hal itu dijabarkan dia dalam bentuk pengamanan terhadap teritorial wilayah sesuai tugas pokok dan fungsi TNI, dari berbagai potensi gangguan dan keamanan daerah. Dirinya menyebutkan tiga program yang diusung untuk mengefektifkan kinerja Kodam, yakni membangun unsur kerja dan mekanisme hubungan kerja.
Karena segalanya masih baru, maka harus diperkuat. Kedua membangun harmonisasi dengan semua pihak, antara lain Pemerintah Daerah, pihak Kepolisian serta masyarakat. Ketiga melakukan sosialisasi atas keberadaan Kodam di Kalbar.
Khusus untuk program kedua dan ketiga, dirinya sangat mengharapkan dukungan dari media, dalam memberikan informasi yang cepat dan tepat tentang Kodam pada masyarakat. Terutama menepis kekhawatiran jika kehadiran Kodam di Kalbar bakal membatasi ruang gerak dan aktivitas masyarakat, justru dengan dibangunnya kembali Kodam semakin mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban daerah. “TNI bukan untuk ditakui,” tegas Pangdam.
Menurut Pangdam, pengembangan organisasi Kodam tidaklah disertai dengan penambahan personil, tetapi cukup dengan mengoptimalkan personil yang ada.
Menyangkut pengamanan di kawasan perbatasan, selain menginventarisir segala potensi rawan, mengevaluasi kinerja selama ini, pihak Kodam juga menerima masukan dari masyarakat sebagai pertimbangan membuat kebijakan dalam pengamanan menyeluruh ke depan. Dirinya mengakui jika perubahan yang cepat di masyarakat harus segera direspon oleh TNI, baik secara institusi maupun personil. Konsekuensinya dinamika organisasi juga harus berkembang.

Harus Pro Rakyat
Kehadiran Kodam di Kalbar sejak awal mendapat kritikan dari kalangan mahasiwa, beberapa kekawatiran dan harapan muncul.
Ketua PMKRI Kalbar, Lidia NS, mengatakan, Kodam di Kalbar harus pro rakyat, karena institusi itu didirikan untuk memberi rasa aman bagi masyarakat, karena Kalbar berbatasan langsung dengan Malaysia. Lidia berharap jangan sampai ada Kodam malah kejahatan dan penyeludupan di perbatasan semakin merajalela.
“Mahasiswa tidak tinggal diam, mahasiswa akan selalu mengontrol keberadaan Kodam di Kalbar apakah member keuntungan malah menjadi institusi yang menakutkan masyarakat, Kita berharap TNI tidak bertindak seperti jaman ordebaru,” tegas mahasiswa semester delapan itu.
Sementara, Ketua Badan koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalbar, Ridwansyah, mengungkapkan, ada kekuatiran sekaligus harapan terhadap berdirinya institusi militer tertinggi di daerah, sehingga dia berharap tidak boleh suatu saat sampai terjadi tindakan refresif aparat terhadap masyarakat.
Kehadiran Kodam juga tidak diharapkan terlalu jauh mencampuri kebijakan pembangunan di daerah, karena keamanan suatu wilayah diciptakan bukan hanya dari kekuatan militer, namun bagaimana pembangunan itu bisa berjalan sesuai harapan masyarakat. “Kodam tidak menjadi alat preasure potensi di Kalbar, jika memang sudah terbentuk berilah rasa aman di masyarakat jangan malah sebaliknya,” tukas Ridwansyah.

Kadin Jembatan Aspirasi Pelaku Usaha

2010-07-20T09:57:00.000-07:00

Pontianak (Borneo Tribune)--Kamar dagang dan industri (Kadin) sebagai mitra strategis pemerintah, diharapkan berperan signifikan dalam memajukan sektor perdagangan dan industri nasional. Sekaligus menjembatani berbagai kepentingan antara pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah, terutama menyangkut persoalan investasi.

Harapan tersebut disampaikan Gubernur Kalbar Cornelis, ketika membuka rapat pimpinan provinsi (Rapimprov) Kadin se-Indonesia di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kamis (24/6).
Dirinya menyebutkan salah satu kendala yang mengganggu proses investasi, adalah regulasi menyangkut perizinan. “Aturan birokrasi yang panjang dan rumit, menyebabkan sebagian investor yang mulanya tertarik menanamkan modal di suatu daerah, kemudian memilih mundur dan mengalihkan ke negara tetangga,” terang Cornelis.
Untuk itu, Dia mengharapkan Kadin bisa mendobrak pemerintah pusat sehingga regulasi investasi bisa lebih pendek dengan demikian dunia investasi di Kalbar bisa berkembang.
Ketua komite tetap bidang perdagangan dan distribusi Kadin Indonesia, Natsir Mansyur mengakui, peran Kadin selama ini belum mampu mengakomodir semua kepentingaan pelaku usaha. Seperti yang diamanatkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1987, dimana Kadin berfungsi untuk merampungkan dan menyalurkan aspirasi seluruh sektor usaha. Sehingga dia berharap seluruh jajaran Kadin baik di pusat maupun daerah, harus meningkatkan pelayanan, sehingga mampu memberikan manfaat langsung bagi anggota maupun dunia usaha dalam skala luas.
Lebih lanjut, Natsir Mansyur mengatakan Kadin Indonesia terus berupaya, agar tercipta iklim usaha yang kondusif dalam peningkatan perekonomian nasional. Dengan mengatasi berbagai persoalan menyangkut regulasi, antara lain mengusulkan pada pemerintah untuk revisi terhadap aturan dalam perizinan, perpajakan, sumber energi maupun ketenagakerjaan.
Wakil Ketua Dewan Penasehat Kadin, H. Oesman Sapta Odang, mengungkapkan, dunia usaha paling berperan sebagai penyelamat bangsa ketika kondisi ekonomi tidak menentu.
Menurut OSO panggilan populer Oesman Sapta, Kadin mesti bisa menjadi pendorong kemajuan perekonomian dan dunia usaha. “Kita maju baru pemerintah di belakang, jangan dibalik,” tegas konglomerat asal Kabupaten Kayong Utara itu.

Tim Terpadu RTRW Tinjau Lapangan

2010-07-20T09:54:00.001-07:00

Pontianak (Borneo Tribune)--Proses panjang Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalbar, yang sempat tertunda selama dua tahun, menunjukkan titik terang. Menyusul kedatangan tim terpadu bentukan Kementrian Kehutanan ke Kalbar, untuk meninjau tipologi wilayah yang mengacu pada hasil kajian tim teknis.

Di hadapan Gubernur dan Bupati Walikota s-Kalbar, Senin (21/6) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Jendral Planologi Kementrian Kehutanan Basuki Karyaatmadja mengatakan, tim terpadu terdiri dari puluhan tenaga ahli dari beberapa Kementrian terkait, serta unsur pemerintah daerah, termasuk dari kalangan akademisi ini selain mengkaji wilayah yang diusulkan mengalami perubahan status peeruntukan lahan, tim juga mempertimbangkan dampak ekonomis dan ekologis dari perubahan status kawasan.
Gubernur Cornelis, meminta perubahan terhadap usulan RTRW di daerah, segera dikonsultasikan dengan tim terpadu. Namun usulan secara resmi ke Pemerintah Pusat, harus mengikuti prosedur yakni menyertakan rekomendasi dari gubernur.
Disamping mencakup perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan, RTRWP Kalbar juga memuat perubahan antar fungsi kawasan hutan dan penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi areal kawasan hutan.
Mekanismenya, menurut Gubernur, jika draf RTRW yang diusulkan kemudian dinyatakan sinkron dengan kondisi di lapangan, dan memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan, maka dokumen tinggal menunggu pengesahan DPR RI. Baru kemudian, Menteri Kehutanan menerbitkan persetujuan substansi kehutanan, yang menjadi dasar bagi Gubernur dan DPRD Kalbar, menyesuaikan revisi Peraturan Daerah menyangkut RTRW.
“Perda tersebut, menjadi dasar Menteri Kehutanan untuk megeluarkan surat keputusan tentang perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan, untuk mengusulkannya harus sesuai prosedur,” terang Gubernur.
Jika revisi telah rampung dan diperkuat melalui penetapan suatu Perda, maka menjadi kekuatan hukum yang mempedomani Pemerintah Kabupaten Kota, untuk menyusun Rencana Tata Ruang masing – masing.
Gubernur juga mengingatkan agar bupati walikota proaktif, mengingat tim terpadu sudah mendatangi masing-masing kabupaten supaya pemetaan dimaksimalkan, karena dengan tertatanya wilayah Kalbar maka program pembangunan bisa berjalan.

Tingkatkan Semangat Gotong Royong

2010-07-20T09:43:00.000-07:00

GOTONG ROYONG
Gubernur Cornelis, menyerahkan bantuan dana, bibit pohon, bibit ikan, semen dan bantuan untuk rumah ibadah kepada masyarakat Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, pada puncak acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGTM) Kalbar 2010 di Pantai Kijing. FOTO Johan Wahyudi/Borneo Tribune
==========
Mempawah (Borneo Tribune)--Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kalbar 2010, Kamis (17/6), kemarin, dilaksanakan di Pantai Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, dibuka langsung Gubernur Kalbar, Cornelis, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar, Frederika Cornelis.

Acara pencanangan ini, juga dihadiri Bupati Pontianak, Ria Norsan, Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, serta Muspida, kepala dinas, badan, kantor Provinsi Kalbar, ormas, organisasi kepemudaan, dan penerima bantuan pembinaan kelompok usaha masyarakat di wilayah Kabupaten Pontianak.
Gubernur Cornelis, dalam sambutannya mengatakan, tujuan BBRGM tidak lain upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui kebersamaan dan gotong royong dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat, kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan, dan menguatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan.
“BBGRM sudah diatur dalam peraturan daerah, gubernur dan menteri. Hal ini tidak lain, dalam upaya meningkatkan dan menumbuh kembangkan semangat gotong royong pada masyarakat desa dan kelurahan,” katanya.
Lanjutnya lagi, dengan semangat gotong royong segala sesuatu akan dapat dilaksanakan dengan mudah. Cornelis, mencontohkan dalam hal memberikan pertolongan kepada masyarakat yang meninggal dunia. Tanpa ada jiwa gotong royong dan kebersamaan tidak akan terlaksana dengan baik.
“Jika semangat gotong royong dan kebersamaan sudah tidak ada, mau jadi apa dunia ini. Marilah bersama-sama membangun semangat gotong royong dalam menciptakan keamanan, dan dalam rangka mngetas kemiskinan,” katanya.
Sedangkan Bupati Ria Norsan, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pontianak agar bersama-sama menyukseskan BBGRM, sehingga segala hasil pembangunan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
“Kita berharap semangat gotong royong terus berakar dan terus dipertahakan sebagai sarana aspirasi dalam pembangunan daerah, bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Gubernur Cornelis Hadiri Pembukaan MTQ XXIII Bengkulu

2010-07-20T09:35:00.000-07:00

Borneo Tribune (Bengkulu)--Pelaksanaan Musyabaqah Tilawatil Quran ke XXIII secara resmi dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kompleks Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu, Sabtu (5/6) malam.

Pembukaan MTQ diwarnai rintik-rintik hujan, namun demikian tidak mengendorkan semangat para kafilah, petugas, penari hingga masyarakat Bengkulu sendiri yang antusias menyaksikan pelaksanaanh MTQ tingkat nasional tersebut.
Gubernur Cornelias didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny.Frederika Cornelis, ikut menghadiri malam pembukaan tersebut.
Presiden SBY dalam sambutannya menilai kegiatan MTQ ini bertepatan dengan upaya Indonesia untuk membangun karakter bangsa yang unggul dan mulia. Bangsa yang makin mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terus berinovasi, berkreasi dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita kita semua.
”Karena itulah, saya mengajak kaum Muslimin dan Muslimat untuk menjadikan MTQ kali ini sebagai bagian dari upaya kita meningkatkan karakter bangsa yang tangguh dalam menghadapi berbagai masalah, cobaan dan ujian,” tegas SBY yang turut didampingi Ibu Negara, Ani Yudhoyono.
Presiden SBY juga menyinggung soal penderitaan Muslim di Palestina yang tertindas oleh Zionis Israel, Bangsa Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk dapat berdiri tegak di negerinya sendiri.
SBY, mengatakan Indonesia menolak dengan tegas setiap tindakan yang mencederai rasa kemanusiaan dan keadilan yang dilancarkan oleh pihak mana pun. Presiden juga menyesalkan terjadinya tragedi kemanusiaan di perairan Timur Tengah beberapa hari lalu.
“Adalah menjadi cita-cita dan harapan kaum Muslimin sedunia, untuk dengan bebas dapat beribadah menegakan shalat di Masjidil Aqsha, Ibadah yang sama bebas dan aman bila kita mengunjungi Masjidil Haram di Mekah, dan Masjid Nabawi di Madinah,” kata SBY.
Pembukaan MTQ ditandai dengan pemukulan beduk oleh Presiden SBY, kemeriahan pembukaan MTQ kali ini juga menampilkan mengibarkan bendera raksasa dengan ukuran 90x60 meter yang dibentang oleh 252 orang ini memukau Presiden dan undangan, selain itu tampil juga tarian kolosal yang dimainkan 900 pelajar putra-putri SLTA se Kota Bengkulu.
Hadir pada malam pembukaan MTQ Menpan, Menkomnfo, Mensekneg, Menteri Agama, Menko Kesra, Mensos, Mendagri, serta para Duta Besar UNI Emirat Arab, Afganistan, Zimbabwe, Yamen, Palestina, Saudi Arabia, Libyan, Srilanka, Somalia, Libanon, Sudan, Bosnia, Kuwait, Oman, Seychelles, Thailand serta para Gubernur se-Indonesia, Para Bupati-Walikota Se-Indonesia
Sementara itu, disela-sela pembukaan Gubernur Cornelis, memberikan komentar serta menilai, bahwa kegiatan MTQ sangat-sangat bagus, karena ini selain mengadakan perlombaan, yang paling penting sebagai media perekat persatuan bagi bangsa Indonesia. ”Semua anak bangsa berkumpul disatu tempat yaitu arena MTQ, tentu banyak sekali pengalaman yang mereka dapat,” ungkap Cornelis.
Keesokan harinya usai pembukaan MTQ, Cornelis sempat mengunjungi tempat penginapan Kafilah Kalbar.
Kepada Kafilah ia berpesan agar menjaga kesehatan, berlatih, bertanding dengan percaya diri. Raih prestasi sedapat mungkin, harumkan kembali nama Kalbar seperti pada masa-masa lalu, dimana Kalbar pernah berjaya, baik pada tingkat Nasional bahkan tingkat Internasional, papar Cornelis.
Selain meninjau Kafilah, Gubernur didampingi Ny. Frederika Cornelis, berkesempatan juga meninjau tempat bersejarah yang ada di Bengkulu, seperti Rumah Bung Karno, kediaman atau tempat Fatmawati penjahit Bendera Merah Putih serta Benteng Bung Karno ketika dalam pengasingan. (Humas/Nasir)

LANTIK SEKDA KUBU RAYA

2010-06-04T07:40:00.000-07:00

Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH melantik Drs. Husein M Syauwik sebagai Sekda Kabupaten Kubu Raya di Hotel Randayan jalan Arteri Supadio, Jumat (4/6). FOTO Ulla Asri/Borneo Tribune