Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Kamis, 31 Maret 2011

Sukiman Keluar Kandang Banteng

CORNELIS: LEPASKAN JUGA WAKIL BUPATI LANDAK


PONTIANAK--Gubernur Cornelis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar membenarkan pengunduran diri Wakil Bupati Landak, Agustinus Sukiman dari kepengurusan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

“PDIP tidak ada masalah, itu hak dia. Sudah kami kabulkan pengunduran diri Sukiman,” kata Cornelis, yang ditemui usai memberikan pembekalan kepada para petinggi Kodam XII/Tanjungpura di Grand Hotel Kartika Pontianak, Selasa (15/3).
Bahkan Cornelis menambahkan, dirinya minta Sukiman tidak hanya mundur dari partai yang dipimpinnya, tapi juga yang bersangkutan harus rela melepaskan kursi Wakil Bupati Landak yang selama ini dia duduki.
“Jangan enaknya saja yang mau, saya akan laporkan ke Mentri Dalam Negeri,” tegas mantan Bupati Landak itu.
Lebih lanjut Cornelis mengatakan, pengunduran diri Sukiman tidak akan banyak mempengaruhi kekuatan PDIP pada pemilukada Kabupaten Landak mendatang. Dimana PDIP mengusung pasangan Adrianus Asia Sidot-Herculanus.
Cornelis menjelaskan, soal mengapa PDIP tidak mengusung Sukiman sebagai calon Bupati pada pemilukada Landak, itu berdasarkan hasil keputusan DPP PDIP, bukan keputuasan DPD.
“Bukan saya yang menentukan dia terpilih atau tidak, sebab ada 4 kandidat yang masuk dalam penjaringan, dan itu semua dikirim ke DPP,” tegasnya.
Walau sudah mengabulkan pengunduran diri Sukiman, namun Cornelis tetap meminta Sukiman untuk berpikir jernih mengapa PDIP tidak mengusungnya.
Cornelis juga menyesalkan pengunduran diri Sukiman dan memilih tetap maju pada pemilukada Landak yang saat ini tengah berproses di KPUD Landak sebagai persiapan.
“PDIP selama ini sudah memberikan kenyaman, sehingga dia bisa duduk sebagai Wakil Bupati Landak, dan itu bukan hadiah tapi perjuangan,” kata Cornelis lagi.
Sementara Sukiman hingga tadi malam tidak berhasil dihubungan, terkait penegasan Cornelis agar dirinya mundur juga sebagai Wakil Bupati Landak.(CN/BT)

Baca Selengkapnya...

Minggu, 13 Maret 2011

Cornelis Beri Kuliah Umum Praja IPDN


JATINANGOR--Sekitar 3000 mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor mendengarkan studium general Gubernur Kalbar, Cornelis, usai menandatangai naskah kerjasama IPDN Kubu Raya dengan IPDN Jatinangor yang berlangsung di ruang pertemuan Praja IPDN Jatinangor, Jumat (11/3).

Dalam kuliah umum tersebut, Cornnelis, memberikan gambaranan umum tentang wilayah Kalbar, diantaranya visi dan misi pembangunan Kalbar, posisi strategis wilayah, pengembangan serta pembangunan wilayah perbatasan serta kebutuhan tentang kader dalam pemerintahan.
Dalam visi sudah jelas, membangun masyarakat Kalbar yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya serta sejahtera. Misi, melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar bidang sosial, kesehatan, pendiddikan agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efesien dan transparan.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui tenaga kependidikan serta penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfatan sumber daya alam.
Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan profesional, aktif dan efesien serta akuntabilitas, mendukung sistem sarana investasi, baik melalui penyediaan data potensi ivestasi guna menarik dan mendorong masuknya investor asing.
“Mengembangkan jaringan kerjasama antarpemerintah daerah dengan pihak swasta, baik dalam tataran lokal, regional, nasional maupun internasional, melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai,” tegas Cornelis.
Dalam bidang keadilan, akan meningkatkan supermasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai. Memperluas lapangan kerja dengan berbasis ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, melestarikan seni tradisional sekaligus mempertahankan budaya.
Kalbar yang mempunyai wilayah srategis, terdapat 5 border perbatasan dengan negara tetangga Malaysia, diantaranya, Aruk di Kabupaten Sambas, Jagoi Babang di Bengkayang, Entikong di Kabupaten Saggau, Jasa di Kabupaten Sintang dan Naga Badau di Kapuas Hulu. Saat ini secara resmi baru dua border yang dibuka, yakni Aruk dan Entikong.
Pemprov akan prioritaskan percepatan pembangunan kawasan perbatasan seperti, pembangunan tranportasi, prasarana air tanah unttuk air minum, membangun pos lintas batas (PLB) baru pada jalur lintas batas tradisional, meningkatkan penjagaan dan pengawasan perbatasan, meningkatkan kerjasama bilateral melalui Forum General Border Momitee (GBC) Indonesia-Malyasia, Sosial Ekonomi Malayasia-Indonesia (Sosek Malindo).
“Meningkakan kualitas PLB yang telah ada, dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malyasia di Kalimantan, menyediakan sarana prasarana, peningkatan SDM aparatur media center di daerah perbatasan serta kapasitas desk perbatasan,” jelas Cornelis.
Kalbar menghadapi dua kesenjangan di wilayah perbatasan, yakni soal kesejahteran masyarakat, dimana pendapatan perkapita masyarakat perbatasan hanya berkisar US $ 1.000 pertahun pada masyarakat perbatasan di Malyasia berkisar hingga US $ 11.000 pertahun.
“Kesenjangan prasarana dan sarana seperti transportasi, listrik, air bersih, telekomonikasi dan pendidikan serta kesehatan, diklafikasikan sebagai wilayah tertinggal,” ungkap Cornelis.
Tuntutan masyarakat adanya perbaikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan, untuk merespon keinginan masyarakat tersebut, diperlukan kader-kader pemerintahan yang profesonal dan berkualitas.
Terbentuknya APDN Nasional yang kemudian menjadi STPDN, oleh sebab itu, diharapkan nanti dengan adanya para kader praja yang lulus dari pendidikan SPDN ini, nantinya akan mengisi formasi pegawai untuk ditempatkan pada kecamatan-kecamatan semakin dibutuhkan.
Prodi Ilmu Pemerintahan yang dibentuk pada tahun 2007, terdiri dari 3 angkatan dengan jumlah mahasiswa 269 orang.
Diperkirakan tahun 2012 nanti program studi ini baru akan mewisuda lulusan angkatan pertama. Sehingga diharapkan nanti dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga praja di Kalbar. Selain itu, Cornelis, juga memberikan pandangan tentang wawasan kebangsaan nasionall, dalam bingkai NKRI kepada Praja. “Ini penting untuk para kader muda Praja, mulai sekarang tanamkan rasa patriotisme, rasa kebangsaan, sehingga kelak akan menjadi pegangan hidup untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” imbuhnya. (Nasir/Humasrov/HBT)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Teken MoU dengan IPDN Jatinangor


JATINANGOR--Gubernur Cornelis teken naskah kesepahaman atau MoU (memorandum of understanding), pengelolaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN) Jatinangor untuk Kampus IPDN di Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Nota kesepahaman saling menguntungkan itu diantaranya, penyediaan dan pengolahan aset, pengelolaan anggaran, pendayagunaan tenaga PNS Daerah Provinsi Kalbar, penyediaan tenaga pelatih, tenaga dosen tamu, pelayanan perawatan kesehatan, jaminan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, jaminan pemeliharaan kebersihan lingkungann , pengelolaan laboratorium pendidikan, penyediaan pengelolaan prasarana dana penunjang pendidikan lainnya, pengembangan program Tridharma Perguruan Tinggi, serta bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan managemen pemerinttahan, pembangunan dan masyarakat di Kalbar.
Selain itu, dilakukan juga penandatangan kesepakatan kerjasama bagi instansi terkait, seperti Direktur Rumah Sakit Sudarso, Rektor Untan, Kepala Diklat, serta Kepala BKPD Kalbar.
Acara MoU berlangsung dalam upacara apel kehormatan sekaligus sebagai Inspektur Upacara Gubernur Kalbar Cornelis, di halaman Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (11/3).
Pelaksanaan kerjasama pada berbagai bidang dalam piagam kesepakatan ini, akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait di lingkungan para pihak dan kesepakatannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari piagam kesepakatan tersebut.
Cornelis dalam sambutannya mengatakan, kepercayaan Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri serta Direktur IPDN Jatinangor mendirikan Kampus IPDN Kubu Raya, merupakan peluang yang sangat besar bagi Pemerintah Daerah, khususnya masyarakat Kalbar. “Untuk mewujudkan hal tersebut, melalui proses perjalanan panjang hingga terbentuknya Kampus IPDN Kubu Raya dengan ditandatanganinya beberapa piagam kesepakatan ini,” jelasnya.
Komitmen yang tingggi dari rakyat Kalbar mendukung IPDN Kampus Kabu Raya, telah ditunjukan dengan kesediaan Pemprov Kalbar memberikan dana hibah kepada IPDN sebesar Rp. 71 Miliar.
“Selain dana hibah, disiapkan gedung dalam pelaksanaan operasional Kampus IPDN yang terletak di Sungai Ambawang, Kubu Raya,” jelas Cornelis.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kalbar M. Ridwan, yang mendampingi Gubernur mengatakan, keberadaan Kampus IPDN Kubu Raya ini, merupakan peluang yang sangat besar bagi masyarakat Kalbar. Ini bearti kesempatan untuk mengikuti Praja sangat besar terutama bagi putra-putri Kalbar, memang tidak semua Provinsi di Indonesia ini ada Kampus IPDN, ada tujuh kampus IPDN selain di Kalbar sendiri, ada di Riau, Sumatra Barat, Menado, Nusa Tenggara Barat, Papua, Makassar. “Hal ini tidak terlepas dari perjuangan Pemda Kalbar khususnya Bapak Gubernur,” ungkap Ridwan. (Nasir/Humaspov/HBT).

Baca Selengkapnya...

Fenomena Rusuh dan Terprovokasi Isu, Nasionalisme Kerdil?


PONTIANAK--Sejak reformasi 10 tahun terakhir, tidak pernah lagi ada penataran P4 (pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila) di sekolah maupun kampus. Praktis, nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara terkikis habis. Anak-anak usia sekolah bahkan mahasiswa ada tidak hafal sama sekali Pancasila, apalagi Pembukaan UUD 1945.

nanti kepada sekolah yang berhak dan berhasil mewakili Kalbar ke Beda dengan tempo sebelum reformasi, P4 menjadi prasyarat mutlak memasuki sekolah maupun bangku kuliah. Setiap sekolah memberkalukan penataran P4 sesuai tingkatannya. Praktis rasa nasionalisme tumbuh dengan baik di masyarakat, terutama kalangan pelajar.
Kini, nilai dasar itu tidak lagi menjadi pelajaran penting di sekolah. Akibatnya, muncul fenomena rusuh dan mudah terprovokasi. Ciri masyarakat yang demikian akibat terkikisnya rasa nasionalisme sehingga tidak punya prinsip dan mudah termakan isu yang menyesatkan.
Hal itu dikatakan Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR RI usai menyaksikan seleksi lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat provinsi Kalbar di hotel Kapuas Palace, Kamis (10/3).
“Rasa nasionalise masyarakat saat ini harus dipupuk, begitu pun wawasan terhadap empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditingkatkan agar rasa cinta tanah air dan kebinekaan tumbuh lebih baik yang selanjutnya berimplikasi terhadap keutuhan berbangsa dan negara,” terang Lukman Hakim.
Masalah yang saat ini dihadapi masyarakat berkaitan dengan rasa nasionalisme akan dapat diatasi jika masyarakatnya kembali mau memahami dan mengamalkan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. ”Dulu wajib dalam penataran P4,” jelasnya.
Lukman Hakim juga merasa prihatin kondisi masyarakat saat ini, dimana lebih mementingkan kelompok dan golongan daripada kepentingan yang lebih besar, sehingga saat masyarakat dihadapkan dengan masalah-masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan bermusyawarah ternyata diselesaikan dengan cara kekerasan yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam Pancasila.
Di tempat yang sama, Gubernur Cornelis menyampaikan bahwa generasi muda yang nantinya meneruskan tongkat estapet kepemimpinan bangsa harus dibekali wawasan yang cukup terhadap empat pilar itu, sehingga dalam sikap dan tingkah laku selalu memegang teguh nilai-nilai Pancasila.
“Umur manusia bisa dibatasi, namun umur sebuah negara tidak bisa dibatasi dan negara itu bisa tetap ada jika manusianya tetap mempertahankan dan menjunjung tinggi falsafah hidup sesuai norma Pancasila,” tegas Cornelis.

4 Pilar Generasi Muda
Empat pilar tersebut bertujuan agar generasi muda mengetahui, mengerti dan melaksanakan proses kembudayaan dan politik dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
LCC yang dilaksanakan selama 5 hari ini diikuti 18 regu yang berasal dari 14 SMAN se Kalbar untuk mencari juara pertama yang akan mewakili Kalbar pada LCC tingkat nasional yang direncanakan pada September mendatang di Jakarta.
Melihat peserta yang begitu antusias, juri daerah Kalbar dan dosen Hukum Tata Negara UNTAN, Turiman Facchrudin Noor mengatakan rasa bangga dan gembiranya atas penampilan peserta LCC.
Namun demikian, Ia mengetakan Pemprov seharusnya terus mengadakan pembinaan maksimal kepada peserta khususnya tingkat nasional.
Kadis Pendidikan Kalbar yang diwakili Kabid Pendidikan Menengah dan Umum, Marjono Riyanto Asan mengatakan melalui LCC masyarakat bisa melihat dan menilai apakah hasil pembinaan dan didikan lembaga pendidikan mampu dan kompeten melahirkan generasi muda yang memiliki jati diri.
Pada LCC tersebut, 3 sekolah melaju ke babak final, yakni SMAN 3 Ketapang, SMAN 1 Sungai Pinyuh, dan SMAN 1 Pontianak. Dan yang berhak mewakili Kalbar di tingkat nasional adalah SMAN 1 Pontianak yang berhasil unggul dari SMAN 1 Sungai Pinyuh sebagai jaura kedua dan tempat ketiga SMAN 3 Ketapang.(CN/AB/HBT)

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Stok BBM Aman


PONTIANAK--Kepanikan masyarakat menyusul terjadinya kelangkaan BBM (bahan bakar minyak) tidak perlu berkelanjutan, karena saat ini stok sudah masuk ke Depot Pertamina. Artinya, stok BBM untuk Kalbar aman.

Hal itu dikatakan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis usai menghadiri lomba cerdas cermat (LCC) empat pilar yang diselenggarakan Sekretariat MPR di hotel Kapuas Palace, Kamis (10/3).
“Sekarang stok sudah aman masyarakat jangan panik lagi,” tegas Cornelis.
Menurutnya, kondisi saat ini dimana kapal tangker sudah dapat merapat ke Depot Pertamina untuk membongkar BBM, semestinya membuat masyarakat dapat tenang dan tidak mengantre hingga berlarut-larut yang hanya dipicu dari rasa panik yang berlebihan saja.
Selain itu, Cornelis juga meminta kepada para pemilik kendaraan yang mengantre BBM yang selanjutnya dituang untuk dijual kembali dalam bentuk eceran agar tidak melakukannya lagi dan begitu juga dengan para pedagang eceran jangan mengambil kesempatan menjual bensin eceran diatas harga kewajaran.
“Jangan lagi mengambil kesempatan untuk bolak-balik mengatre dengan mobil atau motor lalu dicurah kejerigen, sebab kalau ketahuan aparat akan bertindak, termasuk pengecer jangan menjual diatas harga wajar,” ingatnya sembari meminta aparat berwenang, terutama penegak hukum untuk turut mengontrol harga di tingkat pengecer atau kios.
“Aparat kepolisian harusnya tegas dengan oknum pemilik kios nakal, sebab kita semua yang dirugikan,” katanya.
Di tempat terpisah, Jhon Haidir Sales Repersentatif Pemasaran Pertamina Wilayah VI Kalimantan menjelaskan sejak 10 Maret 2011 pasokan BBM dari depot Pertamina ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ditingkatkan hingga lebih dari enam puluh persen perharinya dari yang sebelumnya untuk kebutuhan hanya 800-900 kiloliter (Kl) meningkat menjadi 1200-1380 Kl.
“Kami pasok BBM sampai kebutuhan masyarakat terpenuhi dan sudah kami tingkatkan jumlahnya bahkan SPBU kami wajibkan untuk buka 24 jam,” terang Jhon Haidir.
Jhon Haidir juga menjelaskan terhadap pasokan BBM hingga ke SPBU merupakan kewajiban mutlak dari Pertamina dan jika terdapat masalah di dalamnya Pertamina siap disalahkan, namun terhadap para kendaraan pengantre dan pengecer yang menjual BBM di atas batas normal sudah bukan kewajibannya lagi dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian untuk menanganinya.

MPR Tolak BBM Naik

Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menolak rencana pemerintah tentang pembatasan dan menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 500,00 pada awal Juni.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kamis (10/3) sore.
“ Tidak pada tempatnya kalau BBM naik karena beban masyarakat yang semakin berat, katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan MPR mengharapkan pemerintah harus bijaksana dan arif dalam memutuskan rencannya dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat jangan sampai malah menjadi beban hidup.
“ Pemerintah jangan hanya ingin menaikkan harga BBM tetapi harus diimbangi dengan kebijakan pro rakyat dan meningkatkan daya beli rakyat yang tinggi,” kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan.
Akan tetapi, MPR juga mempersilahkan jika pemerintah ingin membatasi dan menaikkan BBM bersubsudi asalkan pada waktu yang tepat, dimana masyarakat sudah merasa kebutuhan dan kehidupannya meningkat, kata Lukman Hakim.
Melihat PAN sebagai partai koalisi menolak rencana pemerintah menaikkan BBM bersubsidi, ia mengatakan PPP tetap berkomitmen mengawal dan mendukung pemerintah SBY-Budiono tetapi PPP berharap pemerintah tidak mencabut BBM bersubdisi sekarang karena kondisi rakyat yang belum tepat.
Melihat pontensi alam Indonesia yang kaya akan minyak dan gas bumi, Lukman mengatakan kita perlu berpikir yang bijaksana dan perlu waktu jangka panjang untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar kita bisa mengekpolitasi secara mandiri agar tidak bergantung pada luar negeri.(AK/CN/HBT)

Baca Selengkapnya...

Maulid Nabi Muhammad SAW di Pendopo Gubernur


PONTIANAK--Ribuan jamaah yang merupakan para PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nampak khusuk mendengarkan tausiah dari ustadz kondang KH Zainudin MZ saat peringatan Maulid NAbi Muhammad SAW 1432 H yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kalbar, Jalan A Yani, Selasa (3/3).

Ustadz kondang yang biasa dikenal Dai Sejuta Umat ini menyampaikan ceramah dengan gaya khasnya yang selalu diselingi contoh-contoh kehidupan di dunia serta canda-canda yang mengkiaskan keadaan manusia saat ini yang disandingkan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW ketika dipercaya untuk mengurus negeri ini.
Dalam ceramahnya, Zainudin menyampaikan tiga keteladan dari Nabi Muhammad yang layak untuk ditiru bagi seorang abdi negara dan pemimpin masyarakat yakni menjadikan moral sebagai modal awal untuk melayani masyarakat, pandai menginventarisir aset dan selalu memiliki komunikasi vertikal dengan baik.
Zainudin menjelaskan menjadikan moral sebagai modal awal untuk melayani masyarakat disebabkan moral yang baik dan mulia seperti yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, dapat menjadikan seorang abdi negara serta pimpinan akan memberikan pelayanan dari dalam hati dan bukan hanya dari akal saja.
Sementara itu abdi negara dan juga seorang pemimpin yang pandai menginventarisir aset akan menjadikan seorang yang pandai bersyukur serta tidak mudah sombong dengan apa yang saat ini ada.
“Hiduplah seperti filosofi tukang parkir, walaupun banyak kendaraan dari berbagai merk serta tipe tukang parkir tidak lantas sombong. Sebab seberapa pun kendaraan yang dipercayakan kepadanya dia hanya menganggap itu sebagai barang titipan dan ketika kendaraan itu diambil kembali oleh sang empunya kendaraan tukang parkir tetap tersenyum,” tuturnya di hadapan jamaah yang ditaksir sekitar 1.500 orang tersebut.
Dalam filosofi tersebut, Zainudin mengingatkan bahwa seperti itulah layaknya seorang pemimpin dan abdi negara dalam melaksanakan tugas kesehariannya, karena apa yang saat ini dimiliki tidak lebih dari sebuah barang titipan dari Allah SWT yang sewaktu-waktu datang dan pergi sehingga sang pemilik tidak merasa kecewa kepada manusia sebagai pihak yang dititipi, maka kewajiban menjaga adalah tugas terberatnya dan bukan malah sebaliknya merasa sombong dengan barang titipan tersebut.
Keteladanan Nabi Muhammad SAW yang juga harus diteladani adalah selalu memiliki komunikasi vertikal dan hal itulah salah satu bentuk pengakuan kepada yang lebih tinggi akan apa yang telah diperbuat.
“Sebagai hamba sudah selayaknya ingat kepada yang disembahnya dalam doa dan ibadahnya dan begitulah selayaknya pemimpin dan abdi negara yang selalu berkoordinasi kepada pimpinan akan apa yang telah dilakukan kepada masyarakatnya baik koreksi, arahan dan saran yang akan memberikan dampak positif terhadap hasil akhir sebuah pekerjaan,” imbuhnya lagi.
Sudah selayaknya kepemimpinan yang diamanahkan Allah SWT kepada setiap hambanya memiliki konsekuensi yang pada akhirnya menjadikan hal terbaik pada setiap bentuk pertanggungjawaban.
Pada kesempatan yang langka di Pendopo itu, Zainudin lagi-lagi menyampaikan bahwa budi pekerti dan ahlak dari Nabi Muhammad SAW patut diteladani dan dijadikan pegangan hidup bagi setiap orang.(AK/HBT)

Baca Selengkapnya...

Rabu, 02 Maret 2011

TEKEN KERJASAMA


Ketua TP PKK Kalbar, Ny Frederika Cornelis, menandatangani MoU dengan BKKBN dalam rangka pembangunan keluarga berencana di Kalimantan Barat. FOTO AL/HBT

Baca Selengkapnya...

DIALOG KADIN


Gubernur Cornelis memberikan cinderamata kepada ketua umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, usai acara dialog antara Kadin dan Pemprov Kalbar, Selasa (1/3) di Pontianak. Hadir pula ketua Kadin Kalbar Santiyoso Tio dan ketua dewan pertimbangan Kadin Oesman Sapta. FOTO LBW/HBT

Baca Selengkapnya...

Wariskan Generasi Sehat dan Cerdas


PONTIANAK--Gubernur Kalbar, Cornelis melantik Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) di Hotel Mahkota, Senin (18/2).

Dalam sambutannya, Gubernur mengingatkan kepada pengurus melakukan sosialisasi dan pembelajaran kemasyarakat agar gemar makan ikan dengan berbagai metode sosialisasi.
“Tujuan untuk menggalakkan makan ikan sangat baik, karena ikan adalah makanan yang mengandung protein tinggi dan memiliki resiko yang kecil terhadap kesehatan dan dampak lainnya selama mengkonsumsinya dengan cara yang benar,” terang Cornelis.
Dengan menggalakkan mengkonsumsi ikan pada masyarakat, secara tidak langsung akan mendongkrak peningkatan gizi pada masyarakat terutama pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan sehingga. Gubernur berharap dengan meningkatnya konsumsi ikan ke depan generasi penerus memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik serta berimplikasi kepada kualitas sumber daya manusia.
Diharapkan Forikan dan Ny. Frederica Cornelis sebagai Ketua umum, Gubernur berharap dapat segera menindaklanjuti dengan membentuk cabang-cabang Forikan di tingkat Kabupaten dan kota agar semakin efektif dalam menggalakkan gemar makan ikan.
Sementara, Frederica Cornelis saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa upaya ke depan akan lebih meningkatkan program selama ini telah disusun dan melakukan evaluasi dan peningkatan sehingga apa yang telah didapat dapat menjadi modal dasar untuk melangkah lebih maju.
“Sosialisai untuk menggalakan gemar makan ikan adalah kunci utama dan semua pihak memiliki kewajiban untuk turut serta didalamnya,” terang Frederica Cornelis usai pengukuhan.
Untuk memenuhi kebutuhan akan ikan baik ikan laut maupun ikan air tawar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar sudah menyiapkan beberapa program untuk penyediaan ikan dimasyarakat diantaranya menggalakkan budidaya ikan lele kolam terpal, dimana masyarakat yang tergabung dalam kelompok kecil akan diberi modal usaha dan pelatihan untuk membudidayakan ikan lele.
“Se- Kalbar akan kita galakkan budidaya ikan lele sehingga diharapkan kebutuhan ikan lele dimasyarakat dapat disuplay oleh kelompok-kelompok pembudidaya tersebut,” terang Gatot Rudianto Kadis DKP.(AK/HBT)

Baca Selengkapnya...

PENARIKAN UNDIAN BANK KALBAR


Gubernur Cornelis di dampingi Direktur Utama Bank Kalbar Sudirman HMY melakukan penarikan undian utama Bank Kalbar, Sabtu (26/2) di PCC. Penarikan Undian Bank Kalbar dilakukan di hadapan para undangan dan notaris. FOTO LBW/HBT

Baca Selengkapnya...

Mendampingi Menteri Koperasi dan UKM di CU Pancur Kasih


Gubernur Kalbar Cornelis mendampingi Menteri Koperasi dan UKM RI, Syarifuddin Hasan meninjau kantor Credit Union (CU) Pancur Kasih TP Siantan, Pontianak

Baca Selengkapnya...

SERAHKAN SK CPNS PROVINSI KALBAR


Gubernur Cornelis menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada CPNS di Pontianak, Kamis (24/2). Pemprov Kalbar mendapat tambahan formasi pegawai baru/calon pegawai negeri sipil daerah formasi tahun 2010 sebanyak 324 untuk pelamar umum dan 10 khusus untuk olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menegpora RI. FOTO LBW/HBT

Baca Selengkapnya...
 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger