Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Jumat, 25 Februari 2011

Gubernur Deadline Evakuasi Kapal

PONTIANAK--Pasca tengelamnya KLM Rahmatia Sentosa, Kamis (10/2) tengah malam pekan lalu, di pelabuhan Muara Jungkat, Kabupaten Pontianak mengakibatkan aktivitas pelabuhan lumpuh total. Sampai Kamis (24/2) sore alur pelabuhan masih tersednat, sehingga kapal yang hendak menditribusikan barang-barang termasuk BBM terhalangi.

Menyikapi alur pelabuhan yang masih tersendat, Pemerintah Provinsi Kalbar meminta evakuasi kapal segera diselesaikan pihak terkait. Bahkan Gubernur Cornelis memberikan deadlaine agar evakuasi kapal KLM Rahmatia Sentosa segera diselesaikan.
”Deadline ada. Tempo hari saya minta Senin sudah selesai, tapi ternyata masih belum juga,” kata Cornelis kepada sejumlah wartawan usai acara penyerahan SK CPNS di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Kamis (24/2).
Gubernur mengatakan Ia telah beberapa kali meminta pihak terkait untuk melakukan evakuasi sesegera mungkin, agar alur pelabuhan dan aktivitas kembali normal.
Namun, berdasarkan informasi yang didapat di lapangan sampai Kamis kemarin, evakuasi kapal masih menggunakan tenaga manual. ”Saya sudah minta beberapa kali agar segera ditangani. Makanya didatangkanlah peralatan dari Jakarta. Inikan sudah diluar kemampuan kita,” kata Cornelis.
Tersendatnya alur pelabuhan Muara Jungkat pasca karamnya Kapal KLM Rahmatia Sentosa mengakibatkan masalah yang cukup riskan. Terutama penditribusian barang-barang ke Kalbar termasuk BBM dan lain sebagainya.
Insiden tersebut cukup meresahkan masayarakat di sejumlah daerah. Terutama menyebabkan kelangkaan BBM terjadi di daerah perhuluan seperti Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Kelangkaan BBM juga memicu kenaikan harga jenis premium oleh sejumlah pengecer maupun SPBU. Contohnya di Kabupaten Sintang-Melawi mencapai Rp 10.000 hingga 15.000 perliternya.
”Masalah minyak ini menjadi persoalan, selain dibatasi pemerintah, juga ditambah dengan masalah ini. Nanti saya cek lagi,” kata Cornelis.
Sementara itu, terkait masalah terjadinya kelangkaan BBM untuk kesekian kalinya di kota Pontianak maupun di sejumlah daerah di Kalbar, pihak PT Pertamina Wilayah Kalbar mengatakan, pengaruh kelangkaan BBM disebabkan penditribusi masih terhambat. Hal itu dikarenakan masih berlansungnya kegiatan evakuasi kapal KLM Rahmatia Sentosa. Sehingga cukup menganggu aktivitas kapal-kapal milik Pertamina yang hendak menditribusikan BBM ke pelabuhan maupun ke Depot Pertamina.
”Suplay BBM terganggu dan tidak maksimal akibat alur masih terkendala kapal tenggelam,” kata Jhon Haidir Pemasar Representatif Pertamina Ritel Wilayah VI Kalbar ketika di konfimasi via telepon, Kamis sore.
Sebelumnya, Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) Pontianak, Sudiono, mengabarkan pihaknya akan berupaya secepat mungkin mengevakuasi kapal KLM Rahmatia Sentosa yang tengelam diperairan Muara Jungat. Ia mengatakan pihaknya telah bernegosiasi dengan ahli selam dari Batam dan Jakarta untuk mengevakusai kapal dengan sistem balon udara.(BK/HBT)

Baca Selengkapnya...

Raker Gubernur-Komisi VI DPR RI

JAKARTA--Setelah sekian tahun berdiri, tidak ada kemajuan dari pengembangan kawasan ekonomi terpadu (Kapet) di sejumlah provinsi, termasuk di Kalimantan Barat. Untuk lebih memajukan kawasan tersebut, Komisi VI DPR RI mengadakan rapat dengan Gubernur.

Rapat untuk mendengarkan pemaparan dari Menteri Perdagangan, Menteri Peridustrian, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Kepala PKPM, yang berlangsung di Gedung Nusantara I Kantor DPR RI Jakarta, Rabu ( 23/2).
Agenda utama rapat tentu membahas masalah pengembangan Kapet dimana saat ini terdapat 13 kawasan pengembangan ekonomi terpadu, 12 Kapet berada di wilayah Indonesia bagian Timur sedangkan 1 berada diwilayah bagian Barat. Semua keberadaan Kapet saat ini belum berhasil dalam pengebangan ekonominya. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor penghambat, sehingga perkembangannya belum begitu maju.
Pemaparan Menteri Perdangan, Menteri Peridustrian, Menteri Keauangan serta Kepala Bappenas menilai bahwa kurang maju keberadaan Kapet, disebabkan berbagai faktor dan kendala, diantaranya kuranganya inprasrtktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan serta kesediaan energi listrik, sehingga menyulitkan para investor untuk bernvestasi.
Dan apabila semuanya itu terpenuhi, tentu investor masuk menanamkan modalnya, dengan sendirinya semua Kapet yang ada lebih maju dan berkembang.
Sementara Wagub Christiandy yang mewakili Gubernur Kalbar Cornelis, mengatakan, ada beberapa hal yang akan disampaikan, berbicara semua wlayah tentu mengalami hal dan kendala yang sama. Begitu pun dengan Kapet Khatulistiwa di Kalbar.
Menurutnya, dalam rencana induk pengembangan Kapet ada 10 pusat pertumbuhan, tapi saat ini pihaknya baru menggerakan pusat pertumbuhan yaitu kawasan pertumbuhan industri Semparuk dan kawasan perdagangan Entikong. Jadi, secara keseluruhan upaya telah dilakukan, yakni baru pada tahap penyusunan tata ruang dan pembebasan lahan seluas 35 hektar ada study pinancial dan abdal MoU antara Kapet Khatulistiwa dengan Pemkab Sambas dalam rangka pembangunan Kawasan Industri Semparuk, pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung operasional kawasan tersebut.
Berkaiatan dengan pusat pertumbuhan di Entikong, dalam konteks ini juga telah tersusun tata ruang dan rencana tehnis, termasuk terminal barang Entikong, pembebasan lahan seluas sekitar 33 hektar, serta penyususnan study kelayakan, serta sudah dilaksanakannya MoU antara Pemkab Sanggau dengan Kapet Khatulistiwa dalam rangka pembangunan terminal barang darat.
Untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Entikong, Kapet Khatulitiwa juga mendorong Pemerintah serta sektor terkait untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendukung, seperti rumah susun, balai latiham kerja, perumahan rakyat serta kantor badan karantina pertanian, perikanan serta upaya permindahan bangunan PPLB mundur sekitar 500 meter dari lokasi semula. “Pemindahan itu untuk memantapkan apa yang disebut dengan asas bebas khusus perbatasan antar negara,” kata Chrstiandy.
Lebih lanjut Christiandy memaparkan, dalam keterbatasannya, Pemprov Kalbar juga mencoba memfasilitasi Pemkab Sambas dan Sarawak Malaysia dalam rangka penyususnan master plan perbatasan Paloh-Sajingan Kabupaten Sambas.
“Berbagai langkah telah diambil Pemerintah untuk mendorong serta mengembangkan Kapet ini, karena dengan majunya suatu kawasan ekonmi terpadu akan sangat mmemberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi masyarakkat,” kata Chhristiandy.
Memang ada bantuan dari Pemerintah Pusat dalam pengembangan kawasan Kapet Kalbar lewat APBN sejak Tahun 1999 sampai tahun 2010 sekitar Rp 1,8 sampai 2,5 miliar setiap tahunnya, juga dari APBD sendiri tetap membantu hampir menyamai anggaran yang diberikan oleh pusat setiap tahunnya.
Untuk mendorong seluruh Kapet yang ada, diharapkan semua pihak, terutama Pemerintah Pusat tentu didukung Pemda mempunyai komitmen yang sama dalam mengembangkan Kapet tersebut. “Apabila kita tidak mempunyai tekat dan komitmen yang sama, jelas Kapet itu tidak ada perubahan atau kemajuan yang berarti,” jelas Christiandy.
Hadir mendampingi Wagub dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI tersebut, Kepala Biro Humas Setda Kalbar M. Ridwan serta Kepala Perwakilan Kalbar di Jakarta Hermanus. (Nasir/Humasprov)

Baca Selengkapnya...

Naga Kunjungi Gubernur


Gubernur Cornelis memberikan tanda tangannya pada sekor naga yang mengunjungi kediamannya,Jumat(18/2). Bagi masyarakat tonghoa naga merupakan binatang yang membawa berkah atau kesuburan. FOTO: LBW/HBT

Baca Selengkapnya...

Gubernur: Festival CGM Singkawang Promosi Wisata Kalbar


SINGKAWANG--Puncak perayaan festival Cap Go Meh 2011, Kamis (17/2) yang dipusatkan di jalan Diponegoro Singkawang disambut baik Gubernur Kalbar, Cornelis sebagai salah satu tradisi budaya yang sangat positif dan mampu mengangkat Kalbar di pentas pariwisata.

Cornelis yang didampingi Walikota Singkawang, Hasan Karman secara resmi membuka festival CGM dengan menabuh genderang. Dalam sambutannya, Cornelis mengatakan festival Cap Go Meh ini sudah menjadi agenda kegiatan tahunan. Tujuannya , bukan saja hanya melestarikan budaya etnis, namun sebuah ajang promosi wisata yang patut dikembangkan, agar lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung ke Kalbar terutama ke Kota Singkawang.
“ Silakan nikmati hiburan dan tontonan gratis ini, meskipun dibayar pemerintah melalui sumbangan Rp 100 juta,” celotehnya yang disambut gelak tawa seluruh peserta dan masyarakat yang hadir.
Cornelis juga mengatakan tontonan gratis ini merupakan salah satu persembahan pemerintah kepada masyarakat, dengan mengerahkan semua pihak, mulai dari kepolisian hingga kemiliteran yang mengamankan festival ini.
“Kurang apa lagi pemerintah buat kebahagiaan rakyatnya, jangan pula pemerintah terus dianggap gagal,” kata Cornelis.
Selain memberikan tontonan yang menarik, festival Cap Go Meh yang diadakan setahun sekali ini juga memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat.
“Hotel, restoran, penerbangan, taksi, silakan panen, inilah manfaat acara setahun sekali ini,” katanya.
Ia optimis Kalbar mampu mempromosikan CGM ini hingga seantero dunia.
“Biar lebih banyak orang datang ke Pontianak, bila perlu buat jadwal penerbangan hingga 30 kali ke Pontianak,” ujarnya. Ia menyampaikan terima kasih atas kedatangan seluruh wisatawan baik luar Kalbar maupun mancanegara, terutama bagi masyarakat Kalbar.
Sementara itu, Walikota Hasan Karman, tak lupa juga turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang datang pada perayaan CGM Kota singkawang yang merupakan wujud keharmonisan etnis, budaya dibawah nauangan Kebhinekaan Tunggal Ika.
“Mari kita (masyarakat Tionghoa red) jangan ragu-ragu menjadi bagian bangsa ini, tidak ada lagi istilah kata asli pribumi dan non pribumi, yang ada warga negera Indonesia,” tegasnya.
Selanjutnya, Ketua Panitia CGM 2011, Lio Kurniawan, juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh masyarakat.
“ Silakan nikmati hiburan ini, karena kegiatan ini miliki semua masyarakat Kalbar terutama masyarakat Singkawang,” ucapnyanya.
Dalam sambutanya, ia memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat, baik aparat keamanan dan seluruh masyarakat yang mendukung acara ini. Adapun jumlah tatung yang ambil bagian dalam festival CGM 2011 berjumlah 723 tatung. Dengan rincian, tatung bertandu 530 orang, tatung tanpa tandu 103 orang, kelompok miniatur klenteng ada 48 kelompok, naga/barongsai 12 kelompok, Jailangkung 29 kelompok.(NS/HBT)

Baca Selengkapnya...

Rabu, 16 Februari 2011

Cornelis: Sekda Jangan Sampai Tidak Diberi Peran


PONTIANAK--Gubenur Cornelis melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mochammad Akip berdasarkan SK Gubernur Kalbar Nomor: 821.22/24/BKD-B/2011, di Rumah Jabatan Walikota Pontianak, Senin (14/2). Jabatan itu sebelumnya telah kosong sejak ditinggal Toni Herianto yang kini telah pensiun.

Pelantikan pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Pontianak ini juga diwarnai hujan. Bahkan dalam awal sambutannya, Gubernur Cornelis mengatakan, bahwa dengan turunnya hujan ini sebagai rahmat. Sehingga Kota Pontianak menjadi sejuk. ”Walikota dan Wakil Walikota pun dapat bekerja dengan tenang,” ujar Cornelis.
Menurutnya, dalam proses penyeleksian calon sekda, Pemerintah Kota Pontianak telah mengajukan tiga nama calon sekda melalui Baperjakat dan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalbar. Selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Pusat hingga turunlah surat dari sana. Kemudian, Pemerintah Provinsi Kalbar mengeluarkan surat keputusannya.
“Yang penting saya sudah melaksanakan tugas. Kalau masih nanti, Pak Wali tidak pakai sekda-nya, saya tidak akan main-main. Saya akan memberikan teguran keras,” tegas Cornelis.
Cornelis menambahkan, Sekda adalah aparatur pemerintah yang menjalankan administrasi pemerintahan daerah. Dan jabatannya melekat kewenangan serta tupoksinya. Sehingga jangan sampai Sekda tidak diberi peran oleh kepala pemerintahan.
“Sekda merupakan ketua anggaran. Ia adalah jabatan birokrasi dan karir. Maka berbahagialah jika dipercaya menjabat Sekda untuk mengurusi anggaran yang sekian miliar. Tapi ingat, jangan sampai jabatan Sekda membuat terlena. Jangan dipergunakan untuk geleng-geleng (narkoba, red) atau kawin lagi,” ucap Cornelis.
Seusai pelantikan Sekda Kota Pontianak, Walikota Pontianak, Sutarmidji, mengatakan dalam pengajuan Sekda, pihaknya mengirim 3 nama dari 11 orang yang dicalonkan tersebut. Kemudian, nama tiga orang ini dikirim ke Pemerintah Provinsi dan di Baperjakatkan. Lalu nama tersebut dibawa ke Depdagri.
“Di lihat dari pangkat, nama tiga orang ini lebih senior dan telah lulus setelah dilakukan pengujian. Baik itu dari paparan makalah dan wawasan di Pemerintah Provinsi,” jelasnya.
Sutarmidji mengaku tiga orang yang diusulkan itu memiliki kredibilitas dan mampu melakukan penyesuaian dengan cepat. “Jangan sampai Sekda yang harus bisa menyesuaikan dengan staf. Hal itu tidak benar. Seharusnya, staf harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap Sekdanya,” ucap Sutarmidji.(HBT/YM)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Hadiri Perayaan Imlek


PONTIANAK--Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH mengatakan keanekaragaman suku bangsa, agama jangan dipersoalakan yang berlebihan, dan potensi-potensi perbedaan ini harus dijadikan sebagai sebuah kekuatan dalam membangun Bangsa ini.

“Jangan jadikan perbedaan ini sebagai sumber pertikaian, sumber perkelahian, dan kita harus bersatu membangun bangsa ini,” kata Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH, Kamis (10/2) saat menghadiri Perayaan Imlek 2562 bersama Pemprov Kalbar, di Hotel Aston Pontianak.
Dikatakan Cornelis, dengan kesempatan dan peluang yang telah dimiliki ini, harus dapat digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat, dan Yayasan Bhakti Suci (YBS) saat ini dapat mengkoordinir masalah-masalah sosial, dan YBS harus dapat peran serta dalam membangun keterpinggiran warga Tionghao yang hidup di dalam kemiskinan, dan dalam memberdayakan warga miskin tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“ Mengatasi kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama, melalui YBS, saya harap dapat menyentuh warga Tionghao yang hidup dalam kemiskinan,” harap Gubernur.
Dirinya juga mengajak, seluruh elemen masyarakat, termasuk Muspida untuk dapat bersatu padu membangun Bangsa ini, khususnya Kota Pontianak. Dan dirinya juga tidak mengharapkan konflik terjadi di Kalbar.
“ Mari kita bersama-sama membangun negara ini dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan dengan semangat keberssamaan ini, kita bangun Kota Pontianak, Kalbar, dan kita hentikan pertikaian yang tidak penting, kecuali musuh datang dan hendak menyerang kita, baru kita sikat. Kalau kita sama kita, buat apa kita saling bertikai, dan sadar - sedarnya,” ajak Cornelis.
Sementara itu, Walikota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, dengan perayaan imlek bersama ini, dapat mempersatukan segenap lapisan warga Kota Pontianak yang multi etnis, dan dengan keberagaman ini, Kota Pontianak merupakan miniatur Indonesia.
“ Sebagai miniatur Indonesia, di sana banyak beragam budaya,” kata Sutarmidji, saat menyampaikan sambutan dalam Perayaan Imlek Bersama YBS.
Dirinya juga mengharapkan, segenap warga masyarakat dapat menumbuh kembangkan akar budaya apapun dan saling toleransi dalam melaksanakan keyakinan masing-masing. “Pontianak, Kota jasa dan Perdagangan, kunci untuk keberhasilan untuk Kota Pontianak, adalah ketertiban dan keamanan,” harap mantan Anggota DPRD Pontianak.
Ketua Umum YBS, The Iu Sia mengatakan, YBS adalah organisasi sosial terbuka, dan YBS juga milik masyarakat Kalbar, dan Indonesia secara keseluruhan yang tidak membeda-bedakan etnis, agama, maupun golongan. "Saya ingin tegaskan, YBS bukan organisasi eksklusif," kata Iu Sia yang juga Pengusaha Muda Kalbar.
Dikatakan oleh Iu Sia, YBS dalam menjalankan organisasi sosial ini tidak membeda-bedakan etnis, golongan, dan agama, dan YBS juga ikut serta dalam meringankan beban masyarakat yang tertimpa bencana, khususnya di Kalbar, dan Indonesia pada umumnya.
" YBS bukan hanya yayasan yang mengurus orang meninggal, dan anggapan ini salah kaprah," jelasnya
YBS merupakan wadah persatuan dan kesatuan warga Tionghoa, dan YBS juga tidak terpisahkan dari sosial dan budaya masyarakat Kalbar, serta mengembangkan seni dan budaya Tionghao untuk memperkaya budaya nusantara.
" Pengurus YBS terdapat unsur kesenian, budaya dan adat Tionghao, kita juga menjaga adat, dan mengembangkan seni dan budaya dengan cara tertib dan santun," ujar Iu Sia lagi.(HBT/AL)

Baca Selengkapnya...

Pemprov Kalbar Raih Dua Penghargaan


JAKARTA--Pemerintah Pusat kembali memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalilamtan Barat, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI. Dua penghargaan tersebut yakni, prestasi dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010, dan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Penghargaan tersebut langsung diterima Gubernur Kalbar, Cornelis, yang diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, E. E Mangindaan, bertempat di aula Kantor Menpan Jakarta, Senin (7/2).
Selain Gubernur Kalbar, penghargaan juga diterima Gubernur Sulsel, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kaltim, Kalsel, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bupati Batang Hari, Bupati Musi Bayuasin, Walikota, Dumai, Walikota Sukabumi dan Walikota Sleman.
Gubernur Cornelis, usai menerima penghargaan tersebut melalui Karo Humas dan Protokol Setda Kalbar, M. Ridwan, yang mendampingi Gubernur mengatakan, segala penghargaan yang diterimanya, ini bukanlah penghargaan atas diri pribadinya, tapi ini adalah untuk masyarakat Kalbar, terutama para birokrat serta aparatur pemerintah yang ada, tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak keberhasilan itu tidak akan pernah ada.
”Dengan diterimanya penghargaan ini Gubernur berharap, kepada pimpinan SKPD untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, karena apresiasi yang diberikan Menpan ini menjadi pemicu kita untuk dapat bekerja lebih keras dan cerdas serta disiplin yang tinggi,” jelasnya.
Lanjut Ridwan, penghargaan yang diberikan Kemenpan dan Reformasi RI telah melalui proses diantaranya melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemprov, Kalbar sendiri pada bulan Agustus 2010 dengan SKPD sebagai sample terpilih yaitu Kantor Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Tujuan dari evaluasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang dengan sungguh-sungguh telah berupaya melaksanakan managemen pemerintahan yang berbasis kinerja dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP).
Evaluasi dilaksanakan mencakup lima komponen managemen kinerja meliputi perencanaan bobot penilaiannya 35 %, pengukuran bobot penilaiannya 20 %, pelaporan kinerja denagn bobot penilaian 15 %, evaluasi kinerja bobot penilainnya 10 % serta pencapaian kinerja dengan bobot penilaian 20 % .
Semenara itu dalam pengarahan Menpan antara lain dikatakan sangat memberikan apreasiasi kepada Pemerintah Provinsi yang telah mendapatkan penghargaan, ini sangat menunjukan bahwa kita telah bekerja dengan sungguh dan baik, memang itu yang diharapkan oleh Kepala Negara (Presiden), kita harus bekerja dengan pengaturan anggarannya harus berdasarkan kinerja, sehingga dalam penggunaan anggaran tersebut dapat berjalan sesuai dengan program dan ukuran serta kemampuan kerja, tegas EE. Mangindaan. (Nasir/Humasprov)

Baca Selengkapnya...

Berantas Kemiskinan dengan KUR Rp 40 Triliun


PONTIANAK--Pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalbar 2010 mencapai 5,6 persen. Angka pertumbuhan ini dicapai karena dorongan investasi dan kemampuan APBD Kalbar. Sehingga jika ditopang dengan peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka diprediksi bisa mengurangi angka kemiskinan di ’Bumi Borneo Barat’.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Cornelis, saat memberikan sambutan pada Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Amanat Nasional (PAN) di Grand Mahkota Hotel, Minggu (6/2), di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa.
Cornelis menjelaskan dengan pertumbuhan perekonomian Kalbar 2010 yang mencapai 5,6 persen dan untuk mengurangi kemiskinan maka KUR hingga 2014 tidak cukup hanya Rp 11 triliun, namun angka yang ideal haruslah mencapai Rp 40 triliun.
Karena menurut Cornelis, dengan besarnya anggaran masalah kemiskinan tersebut langsung dapat ditangani oleh pemerintah bersama masyarakat secara lebih maksimal. Dimana masyarakat lebih besar memiliki kesempatan menjadi pelaku ekonomi melalui usaha-usaha di sektor perekonomian yang secara tidak langsung akan mengurai simpul-simpul kemiskinan dengan terbukanya lapangan pekerjaan, berputarnya roda perekonomian di sektor mikro. Yang nantinya akan bermuara sehingga masyarakat tidak lagi bergantung kepada pemerintah terkait penyediaan lapangan kerja.
“Jadi target pertumbuhan perekonomian yang dipatok sebesar 8 persen pada tahun 2014 akan tercapai, karena masyarakat sudah memiliki pendapatan yang terus meningkat dan hal itu perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat betul-betul menyetuh masyarakat sehingga angka kemiskinan secara riil dapat kita kurangi,” tegas Cornelis.
Harapan Gubernur Cornelis untuk meningkatkan KUR dari Rp 11 triliun menjadi Rp 40 triliun ternyata bukan hanya harapan kosong, karena Hatta Rajasa selaku Menko Ekuin dan juga selaku Ketua Dewan Pengarah KUR merespon harapan tersebut. Bahkan sebelumnya, Hatta Rajasa juga telah mengamandemen plafon KUR yang kini meningkat menjadi Rp 20 triliun.
“Saya setuju apa yang disampaikan gubernur tadi bawa kita butuh 40 triliun untuk meningkatkan usaha rakyat. Dulu kredit hanya lima juta tapi sekarang sudah meningkat menjadi dua puluh juta tanpa jaminan tambahan dan tanpa agunan, kalau ada rakyat yang mengajukan pinjaman usaha rakyat sampai dua puluh juta dimintai jaminan, laporkan saja karena itu penyimpangan dan ke depan kita sedang berpikir akan meningkatkan lagi ditahun mendatang,” papar Hatta Rajasa.
Mantan Menteri Perhubungan itu juga menyampaikan bahwa Provinsi Kalbar memiliki nilai serapan yang baik dalam memanfaatkan KUR. Dan hal ini berkorelasi dengan pengurangan angka kemiskinan. Sehingga dirinya mengharapkan Gubernur Cornelis untuk terus meningkatkan serapan KUR tanpa anggunan kepada masyarakat.
“Saat ini Kantor Kementerian Perekonomian sedang menggagas satu program kewirausahaan nasional yang dicanangkan oleh presiden dan diharapkan seluruh wilayah di Indonesia dapat menggerakkan sendi-sendi masyarakat untuk meningkatkan energi berwirausaha yang produktif,” kata Hatta Rajasa.(HBT/AK)

Baca Selengkapnya...

Selasa, 15 Februari 2011

Rakercabsus PDI Perjuangan Landak

PONTIANAK--Keputusan rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus) PDI Perjuangan Kabupaten Landak berlangsung di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Sabtu (5/2), pukul 10.00 memberi kejutan peta politik menjelang pemilukada di Bumi Intan tersebut pada, Juni 2011.

Pasangan Karolin Margret Natasa - Jakius Sinyor berpeluang maju sebagai calon Bupati Landak yang diusung partai banteng moncong putih. Sebab dalam proses penjaringan calon, pasangan ini mendapat dukungan 9 dari 11 suara Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Landak.
Pasangan lainnya, Adrianus Asia Sidot - Herculanus hanya mendapat dukungan 2 suara PAC. Disusul M. Jimmi - Herculanus dan Adrianus Asia Sidot - Agustinus Sukiman, masing- masing satu suara.
Ketua DPC PDIP Landak, Minsen mengatakan empat pasang nama calon masih dalam tahap penjaringan. Rencananya, Minggu (6/2) hari ini DPD PDIP Kalbar akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada pasangan calon. Setelah itu akan dibawa ke tingkat DPP PDIP Pusat.
Sehari sebelumnya DPC PDIP Landak sudah mengantongi 5 nama calon Bupati dan 11 nama calon wakil Bupati. Ke -5 nama calon Bupati dari internal partai yakni, Karolin Margaret Natasa, M Jimmi, dan Minsen. Sementara dari kalangan birokrasi dan luar partai, Adrianus Asia Sidot dan Martinus Beltra.
Dan ke -11 nama calon wakilnya dari internal partai, Agustinus Sukiman, Sudarmo Bahari, Tapanus, Heri Saman, Supendi dan Herculanus Heriadi. Dari birokrasi, Jakius Sinyor, Vinsensus dan Ignasius Erani. Dua nama lagi dari partai lain dan akademisi, yakni NCH Saiyan dan Gusti Suryansyah.
Jalannya acara Rakercabsus PDIP Landak berlangsung semarak dan khidmat. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti sedikitnya 470 kader PDIP memerahkan ruang pertemuan Hotel Grand Mahkota.
Mulai dari kader DPD, DPC, PAC dan simpatisan. Semua kader sengaja didatangkan dari Kabupaten Landak dengan menyewa bus. Tujuannya untuk mensukseskan acara dan mendengarkan langsung orasi dari Ketua DPD PDIP Kalbar, Cornelis.
Ia menyebutkan, Rakercabsus PDIP Landak sudah mendapat mandat dari DPP PDIP Pusat melalui surat No. 026/SM/DPP/II/2011. Tujuannya menjaring nama calon Bupati Landak pada pemilukada 2011.
Di Landak DPD PDIP Kalbar akan selektif dan terkesan berhati-hati menentukan nama calon yang diusung. Maklum di daerah intan itu Cornelis bersama PDIP dibesarkan dan menjadi basis terbesar PDIP Kalbar.
Bahkan dalam sambutannya, Cornelis menyatakan siap maju ke dua kalinya sebagai calon Gubernur Kalbar 2013. Dan kemenangan pemilukada Landak dijadikan kemenangan awal PDIP Kalbar dalam meraih banyak dukungan dari masyarakat.
Namun masuknya nama Karolin sebagai calon Bupati bukan hal yang mengejutkan. Selain kader PDIP, ia menirukan banyak pemimpin dunia melakukan kaderisasi kepada anaknya melanjutkan kepemimpinan. Sebut saja Presiden Amerika sebelumnya, George Walker Bush anak dari George H. W. Bush.
“Jika ingin menjadi kader PDIP yang baik harus dimulai dengan lingkungan keluarga. Maksudnya keluarga ikut bergabung ke PDIP,” kata Cornelis. Dan itu sudah dilakukan kepada anak pertamanya, Karolin.
Ketika diwawancara, Karolin menyatakan siap dicalonkan Bupati Landak mendatang. Tapi menyerahkan semua keputusan kepada mekanisme ke partai dan penilaian masyarakat Landak tentang kiprahnya selama ini. Bersama berjuang bersama PDIP menuju pemenangan pemilukada Landak 2011.(HBT/BK)

Baca Selengkapnya...

JABATAN FKRP2RK


Gubernur Kalbar Cornelis, selaku Ketua Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) periode 2009-2010, menyerahkan jabatan FKRP2RK kepada Gubernur Kalsel H. Rudy Arifin, untuk periode 2011-2012 mendatang. Acara serah terima berlangsung di Hotel Borubudur Jakarta, Rabu (2/2). FOTO Nasir/Humasprov

Baca Selengkapnya...

HUT Reizo Kanaka


Gubenur Cornelis menghadiri perayaan HUT Reizo Kanaka, putra kedua dari pasangan Fransiskus Diaan dan Angelina Fremalco, Minggu (30/1). Reizo Kanaka adalah cucu ketiganya yang genap berusia satu tahun. FOTO:Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Maksimalkan Pembangunan di Perbatasan


PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalbar menyikapi agar tidak terjadi perpindahan WNI ke Malaysia, yakni dengan mempercepat realisasi pembangunan di sekitar perbatasan. Alasan perpindahan warga di perbatasan seperti yang terjadi di Dusun Jemak, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, dikarenakan belum tersentuhnya pembangunan di daerah mereka.

Gubernur Kalbar Cornelis, menyatakan salah satu upaya agar WNI tidak pindah ke negara lain, maka maksimalkan pembangunan di perbatasan terutama yang menyangkut infrastruktur dan perputaran ekonomi di daerah perbatasan harus dipercepat.
”Kita bangun ekonominya, sebab ini menyangkut masalah perut dan kesejahteraan,” kata Cornelis kepada sejumlah wartawan usai menjadi inspektur upacara HUT Pemprov Kalbar ke-54 tahun di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Jalan A Yani, Jumat (28).
Mantan Bupati Landak ini mengakui pembangunan di daerah perbatasan yang tersebar di lima kabupaten, yakni Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu itu, memang belum merata. Maka dari itu, berbagai rencana pembangunan yang belum di selesaikan pada tahun 2010, akan kembali dilanjutkan pada tahun ini secara bertahap. ”Tahun ini kita lanjutkan kembali pembangunan di sana seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi,” jelasnya.

Sempat Disesalkan
Sebelumnya, kalangan DPRD Provinsi Kalbar turut menyesalkan terjadinya eksodus 61 orang WNI asal Dususn Gun Jemak, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, hijrah ke Negara Datuk Sri Najib Tun Razak.
Hal itu diucapkan oleh Anggota Komisi A DPRD Kalbar, Syafarudin Hum. Meurutnya hal tersebut sebagai pekerjaan rumah (PR) yang baru bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Pusat.
Pada kenyataanya, kata dia, selama ini pembangunan di daerah perbatasan selalu di kesampingkan. Karenanya, dirinya sangat mengharapkan pemerintah dapat memikirkan, dan mencari solusi terhadap nasib WNI yang berada di lima kabupaten daerah perbatasan Kalbar tersebut.
”Jangan sampai nanti malah ada warga di dusun-dusun lain berpindah warga Negara juga, kan repot,” kata Syafarudin lagi.
Terpisah, Wagub Christiandy Sanjaya, berpendapat untuk menghindari agar tidak terjadi perpindahan warga di perbatasan, yakni dengan mengedepankan realisasi pembangunan di sekitar perbatasan.
”Kalau dulu kan perbatasan dianggap beranda belakang. Tetapi beda sekarang, daerah perbatasan dijadikan sebagai beranda terdepan. Artinya pembangunan memang sedang diupayakan pemerintah, namun secara berkelanjutan,” jelas Christiandy di kantor Gubernur, Jumat (28/1).
Wagub menyatakan, Ia sendiri sering mendampingi kunjungan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kalbar ke daerah perbatasan. ia menyampaikan maksud dari kunjungan kerja tersebut bukan hanya sematama-mata mendata apa saja permasalahan di perbatasan. Namun, hasilnya dijadikan sebagai laporan kepada Pemerintah Pusat untuk dijadikan sebagai bahan dan rencana pembangunan. ”Maka dari upaya tersebutlah pemerintah nantinya dapat merealisasikan pembangunan disana,” katanya lagi.(HBT/BK)

Baca Selengkapnya...

MADN Vonis Tamrin Amal Tomagola Bersalah

PALANGKARAYA--Tamrin Amal Tomagola dinyatakan bersalah dalam sidang Majelis Adat Dayak Nasional, Sabtu (22/1). Sosiolog dari Universitas Indonesia itu dinilai melecehkan suku Dayak saat memberi kesaksian di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara video porno dengan tersangka Nazriel Ilham alias Ariel Peterpan.

Ketua sidang majelis adat Dayak Lewis KDR mengatakan, Tamrin wajib memenuhi beberapa tuntutan adat. Antara lain permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Dayak di hadapan sidang adat Dayak. Permintaan maaf itu melalui media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional serta media adat Dayak. ”Selain itu dikenai denda adat menyerahkan 5 pikul garantung (gong) dan menanggung biaya upacara perdamaian adat sebesar Rp 87 juta,” ujar Lewis dalam sidang adat Dayak di Jalan Jenderal Sudirman dan DI. Panjaitan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang diwartakan TEMPO Interaktif, Sabtu (22/1).
Tamrin Amal Tomagola sebelumnya pernah mengatakan bahwa video porno dengan pemeran mirip Ariel tidak meresahkan bagi sebagian masyarakat. Sebab, sebagian masyarakat Indonesia menganggap hal itu biasa. Dia mencontohkan masyarakat suku Dayak dan sejumlah masyarakat di Bali, Mentawai, dan Papua. Dia bahkan merujuk pada penelitian yang dibuatnya bahwa bersenggama tanpa diikat perkawinan oleh sejumlah masyarakat di sana sudah dianggap biasa. Akibat pernyataan itu, masyarakat adat Dayak protes.
Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dalam putusannya meminta Tamrin memusnahkan hasil penelitiannya. MADN juga memerintahkan untuk mencabut kesaksiannya di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Ariel
Presiden MADN, Agustin Teras Narang mengatakan, adanya permusuhan dan tindakan-tindakan pelanggaran adat ternyata dapat diselesaikan secara adat dan musyawarah mufakat. Persidangan adat, menurut Gubernur Kalteng ini, diharapkan mampu merefleksikan agar saling menghormati dan menghargai perbedaan adat, budaya, dan agama. Teras mengatakan, masyarakat wajib bersyukur karena Tamrin bersedia memenuhi tuntutan majelis adat Dayak. ”Ini menunjukan, meski kita berbeda tapi semua satu yaitu warga negara Indonesia,” kata Teras Narang.
Adapun Tamrin menyetujui semua tuntutan yang diminta majelis sidang adat. Dia juga membayar denda secara langsung di depan majelis. Sebelum sidang, Tamrin sempat menggelar konferensi pers di Hotel Shinta Barito Jalan Cilik Riwut Palangkaraya. Tamrin mengatakan bawha ada agenda tujuannya ke Palangakaraya. Pertama menjalani sidang adat Dayak. Kedua meminta maaf kepada rakyat Dayak. Sidang kemarin berjalan aman dengan dihadiri massa warga Dayak yang dihadiri perwakilan Dayak Kalbar, Kalsel dan Kaltim serta Kalteng sendiri. Sidang berlangung singkat hanya sekitar 1,5 jam yang berakhir pada pukul 12.00 WIB.

Bukan untuk Menghukum
Wakil Sekretaris Jenderal MADN Kalteng, Siun Jarias mengimbau masyarakat tidak salah persepsi dengan sidang adat yang akan digelar terhadap Prof Tamrin Amal Tamagola. Sidang bukan untuk menghukum seseorang, namun untuk menciptakan kedamaian.
"Ini kan terkait pelanggaran adat, makanya diselesaikan dengan cara adat. Tapi, sidang adat itu bukan seperti hukum positif negara kita yang menghukum orang sekian tahun. Ini yang harus diluruskan. Sidang adat ini untuk meciptakan keseimbangan atau kedamaian. Dari yang dulunya tidak seimbang akibat adanya pernyataan itu, maka kita seimbangkan dengan digelarnya sidang adat," tegasnya.
Siun menambahkan, semua pihak harus melihat itikad baik Tamrin yang sudah menyatakan kesediaannya meminta maaf secara terbuka dan menjalani sidang adat. Soal apa sanksi yang akan diberikan, menurutnya diserahkan kepada sidang adat nantinya. "Apakah nanti harus dilakukan upacara adat lagi atau bagaimana, itu tergantung hasil putusan sidang adat," timpalnya.(HBT)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Rombak Kabinet


PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalbar merombak kabinet dengan melantik sejumlah pejabat struktural elselon II di lingkungan SKPD Pemprov Kalbar. Hal tersebut dimaksud agar mampu mewujudkan berbagai program kerja pemerintah secara maksimal kedepan.

Sesuai surat keputusan Gubernur Kalbar Nomor: 821.22/206/BKD-B Tahun 2011, sebanyak 15 orang pejabat eselon II yakni mulai dari golongan IV/a,b,c dan d, bergeser dari jabatan yang lama ke jabatan yang baru. Pelantikan tersebut berlasung di Balai Petitih Kantor Gubernur, Kamis (20/1) yang dilakukan langsung oleh Gubernur Kalbar Cornelis.
Di antara pejabat eselon II yang menduduki jabatan baru yakni, kepala BKD Kalbar, Lensus Kandri, menjabat sebagai asisten administrasi perekonomian dan kesejahteraan sosial sekretaris daerah Provinsi Kalbar. Fathan A Rasyid, kepala Bappeda Kalbar, menjabat sebagai kepala Pelaksana Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sedangkan kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalbar, Robet Nusanto, menjadi kepala Bappeda. Kemudian kepala biro pengelolaan aset daerah, Kartius, menjabat di asisten administrasi dan umum sekretaris daerah Provinsi Kalbar.
“Saya minta para pejabat jangan terlalu lama beradaptasi, cukup satu bulanlah. Para pegawai negeri sipil ini kan sebagai pemegang kunci berbagai program pembangunan daerah, diharapkan harus betul-betul bekerja dengan maksimal,” kata Cornelis dalam arahnya usai pelantikan.
Cornelis menyatakan, pelantikan pejabat eselon II hanya berupa pergeseran orang saja. Sehingga, dalam menjalankan berbagai program pemerintah tidak perlu berlama-lama menyesuaikan diri dengan jabatan yang baru.
Jika ada sebuah konsep kerja yang berkaitan dengan kepentingan umum, para pejabat tersebut tidak harus menunggu panggilan dari Gubernur atau menunggu perintah dari kepala daerah. Sehingga dengan adanya upaya tersebut rencana sudah terformat dengan baik sesuai denagn tupoksi dan tugas mereka masing-masing.
“Para pejabat ini diharapkan bisa membuat berbagai program kerja, dan merumuskan konsep kerja kedepan. Jangan hanya mau SPPD-nya saja,” pesan Cornelis.
Selain itu, Cornelis, meminta para pejabat tidak berlaku sombong terhadap jabatan yang didudukinya. Dengan sudah sediakan fasilitas negara, seperti rumah dinas mobil dan lain sebagainya, bisa menjadi pendukung dan lebih fokus terhadap berbagai program kerja kedepan.
Selain itu, Gubernur juga mengatakan bulan Februari mendatang, Pemprov kembali akan merombak pejabat aselon III dan eselon IV.
Sementara itu, M Ridwan yang baru saja dilantik menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, menyatakan dirinya masih menyesuaikan diri dengan jabatan yang baru. Beberapa hari masih dalam tahap adaptasi.
Mantan sekretaris Inspektorat Provinsi Kalbar ini, mengharapkan kerja sama dengan berbagai media cetak atau eletronik kedepan dapar bersama-sama mendarong pembangunan di Kalbar. Kemudian menurutnya hal terpenting yakni meningkatkan SDM. Oleh karena itu jika di bekali sumber daya manusia yang cukup, maka berbagai program dapat sejalan terarah sesuai dengan konsep pembangunan.(HBT/BK)

Baca Selengkapnya...

Pemprov Serahkan Hasil TLHP-LHP Semester II

PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalbar menyerahkan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI, dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2010. Penyerahan hasil pemantauan laporan keuangan daerah tersebut dimaksudkan agar, mengetahui tindaklanjut atas pelaporan keuangan pemerintah daerah persemester.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Adi Sudibyo, menyatakan BPK telah mencatat tiga daerah kabupaten/kota sebagai kategori prestasi baik, dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap hasil TLHP dan TLH.
Prestasi tersebut dinilai dari keberhasilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi. Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Sambas 83 persen, Landak 74 persen, dan Kota Singkawang 73 persen.
”Prestasi demikian harap dipertahankan, dan terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK,” kata Adi Sudibyo di Aula BPK RI Wilayah Kalbar, Rabu (19/1).
Gubernur Kalbar, Cornelis, yang diwakilkan Sekda Provinsi Kalbar, M. Zeet Hamdy Assovie, mengajak jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk mematuhi pelaporan akuntasi keuangan daerah yang standar dengan akuntasi pemerintah. Sebagai mitra kerja pemerintah BPK, pemerintah daerah tidak mesti tidak takut dengan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Hal tersebut agar terciptanya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
”Keinginan kita kedepan laporan keuangan daerah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, terus ditingkatkan menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP),” pinta M Zeet.
Selain itu, M Zeet juga mengingatkan kepada seluruh bupati/walikota untuk menganggap serius tindaklanjut atas temuan BPK. Dengan tidak menunda-nunda penyelesaian pelaporan keuangan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ahmadi Usman, mewakili Ketua DPRD Kalbar Minsen, dalam arahannya memberikan apresiasi positif kepada BPK RI Perwakilan Kalbar yang memberikan ruang bagi DPRD, mendorong efektivitas dan produktivitas terhadap tindaklanjut dari temuan-temuan BPK RI Perwakilan Kalbar.
Ia menggagap Hal tersebut sangat penting agar terwujudnya keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.(HBT/BK)

Baca Selengkapnya...

Prinsip Good Governance Transparansi dalam Pelaporan Keuangan

PONTIANAK--Good governance dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah telah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara. Reformasi itu meliputi perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuangan.

Hal ini disampaikan Gubernur Kalbar, Cornelis, dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya, pada acara workshop penyusunan laporan keuangan semester II tahun 2010 unit akuntansi pembantu pengguna anggaran/barang wilayah (UAPPA/BW) sektor pertanian provinsi Kalbar, Selasa (18/1) di Grand Mahkota Hotel.
“Prinsip-prinsip good governance adalah transparansi dan akuntabilitas yang dicapai melalui akuntansi dan pelaporan keuangan. Penertiban akuntansi dilngkungan pemerintah dimulai sejak ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara,” paparnya.
Lebih jauh dalam sambutannya, Cornelis, mengatakan paket undang-undang bidang keuangan negara menyatakan Presiden menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan menteri / pimpinan lembaga harus menyusun laporan keuangan kementerian negara/lembaga LKKL.
Kata Cornelis, pemerintah telah melakukan upaya perbaikan sehingga beberapa dari permasalahan tersebut dapat diatasi. Laporan keuangan kementerian negara atau lembaga tahun anggaran 2011 yang berkualitas baik beropini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan merupakan target akhir, karena pengelolaan keuangan negara terus berkembang.
“Saya harapkan dengan adanya workshop penyusunan laporan keuangan semester II tahun 2010 ini dapat segera melakukan langkah kongkrit untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan satker,” tegasnya.(HBT/HS)

Baca Selengkapnya...

Pemprov Segera Terbitkan Perda Olahraga

PONTIANAK--Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera menerbitkan peraturan daerah tentang olahraga, sebagai payung hukum dalam mendukung program pembinaan olahraga di wilayah setempat.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalbar, Utin Kusumawaty, mengatakan, rancangan perda tersebut setelah melalui proses panjang dan telah disahkan pula oleh DPRD Provinsi Kalbar pada tanggal 27 Desember 2010, tahun lalu.
Utin, menjelaskan perda itu bisa menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur, mengarahkan, membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan kelolahragaan di daerah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.
"Penyelanggaraan keolahragaan daerah bertujuan untuk mencapai tingkat kebugaran, kesehatan jasmani dan rohani, menjaring bibit olehraga potensi daerah, meningkatkan prestasi dan pretise olahraga daerah,” tuturnya, Senin (17/1) di kantornya.
Penyelenggaran keolahragaan, lanjut Utin, diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam berbagai sektor guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Utin menambahkan, tanpa dukungan politik dari DPRD dan pemerintah daerah, pembinaan olahraga akan sulit mencapai hasil maksimal.
“Perda penyelenggaraan keolahragaan ini merupakan perda pertama di Indonesia,” imbuhnya.
Perda ini, tambah Utin, merupakan perda inisiatif eksekutif sebagai bentuk keseriusan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kalbar.
Kata Utin, perda ini sedang dilakukan proses administrasi legal formalnya di Biro Hukum Pemerintah Provinsi. “Dalam waktu dekat proses perda ini akan diundangkan dalam lembaran berita daerah,” jelasnya lagi.
Ketua Komisi D DPRD Provinsi Kalbar, H. Buang Prahto Wibowo, mengatakan, melalui perda olahraga ini diharapkan semakin meningkatkan prestasi dan prestise keolahragaan di Kalbar.
“Tentu saja, perda ini sendiri akan ada pergub yang akan mengatur detil teknis sebagai petunjuk pelaksanaannya,” jelas ketua komisi yang membidangi kepemudaan dan olahraga.
Selain itu, lanjut Buang, pemerintah provinsi ke depan harus terus melahirkan inovasi-inovasi terbaru dalam pembinaan olahraga.
“Pusat Pendukung Olahraga yang direncanakan di Sei Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, mesti diinisiasi bukan hanya bersumber dari dana APBD, tapi bisa ditawarkan kepada pihak ketiga untuk membangunnya,” tegas legislator Demokrat itu.

Baca Selengkapnya...

Cornelis Ajak Pemimpin Umat Berantas Kemiskinan


PONTIANAK--Gubernur Cornelis berpesan agar pemimpin umat Kristiani di seantaro Kalbar dapat bersama-sama dengan pemerintah memberantas kemiskinan.

Hal itu diungkapkan Gubernur Cornelis saat acara Natal bersama para umat Kristiani dan jajaran Pemerintah Kalbar di ’Istana Rakyat’ Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu (15/1) malam.
”Saya mengharapkan para pemimpin umat bisa membantu pemerintah memberantas kemiskinan di Kalbar,” pinta Cornelis.
Natal bersama pemimpin umat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Kalbar itu dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, Ketua DPRD Kalbar, Minsen serta para Bupati. Seperti Bupati Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau dan Kabupaten Sintang, serta Muspida di jajaran Pemprov Kalbar.
Gubernur Cornelis, mengatakan dalam memberantas berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan di tengah masyarakat pedalaman di Kalbar, yakni dengan mengutamakan pendidikan Agama dan keimanan. Sehingga dengan adanya bekal pendidikan dari pemimpin umat tersebut, diharapkan dapat merubah pola pikir umat, khususnya bagi masyarakat di pedalaman dalam mengembangkan diri serta membuka wawasan mereka.
Dengan adanya bekal pendidikan dan wawasan yang berlandaskan iman tersebut, kata Gubernur, masyarakat dapat mengembangkan diri dengan terus belajar. Sehingga terciptakanlah suatu terobosan yang baru bagi masyarakat dalam mengembangkan diri, baik pada sektor wiraswasta atau pun bertani dengan menerapkan sistem pendidikan.
”Namun berbagai upaya tersebut tentu tidak terlepas dari peran pembinaan Pemerintah Daerah dan berbagai stakeholder,” terang Cornelis
Berdasarakan data 2010, penduduk Kalbar yang masih dinyatakan hidup dalam kemiskinan mencapai 9,02. Angka ini menunjukan penurunan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Daerah mestinya harus digalakkan diberbagai sektor guna menurunkan angka kemiskinan dalam mewujudkan cita-cita tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kalbar (HBT/BK).

Baca Selengkapnya...

Gugat Tamrin, Masyarakat Dayak Orasi di Bundaran HI


JAKARTA--Sekitar 800 orang yang tergabung dalam masyarakat Dayak menggugat kembali melakukan aksi menggugat Prof. Dr. Tamrin Amal Tamagola di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (12/1).

Aksi yang digelar kedua kalinya ini tetap menuntut agar Sosiolog UI Prof. Tamrin Amal Tamagola meminta maaf kepada masyarakat Dayak atas pernyataannya yang menilai bahwa Suku Dayak sudah biasa dengan tindakan asusila.
Pernyataan tersebut pasalnya disampaikan oleh Prof. Tamrin dalam persidangan kasus Ariel di Bandung pada 30 Desember 2010 yang lalu.
Aksi yang diikuti oleh mayoritas kaum muda ini diisi dengan orasi Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH dan Anggota DPR RI Karolin Margret Natasa.
Dalam orasinya, Cornelis menyampaikan bahwa Prof. Thamrin telah melakukan kejahatan dengan melakukan praktik "Penghakiman" terhadap etnis Dayak lewat pernyataan dan penelitian tak jelasnya. Masyarakat Dayak sudah terlanjur terluka dan merasa direndahkan oleh karena itu Prof. Tamrin bukan hanya sekedar harus minta maaf tapi dia harus membayarnya dengan hukum adat.
"Saya menilai gelar akademisnya Tamrin tidak cocok dengan pernyataannya, dia kok jadi sembarangan ngomong seperti anak kecil, sepertinya perlu ditinjau ulang bahkan dicopot saja gelarnya karena saya rasa seorang profesor tidak bisa dengan mudah menyampaikan pernyataan yang sangat tidak beralasan dan mendiskreditkan suatu etnis seperti Dayak," ungkap Cornelis kepada para wartawan disela-sela aksi tersebut.
Sementara itu, anggota DPR RI dr. Karolin Margret Natasa dalam orasinya menyatakan bahwa jika Prof. Tamrin mengatakan pernyataannya itu atas dasar penelitian, kita juga bisa melakukan penelitian tandingan untuk membuktikan bahwa masyarakat Dayak tidak serendah seperti yang dikatakan sosiolog tersebut.
"Dayak itu punya adat yang kuat dan tidak seperti yang dikatakan sosiolog Tamrin itu, jika dia bilang itu hasil penelitian, kita juga bisa membuat penelitian tandingan bersama para akdemisi," ujar Karolin dalam orasinya yg disaksikan oleh ratusan massa aksi masyarakat Dayak menggugat, Rabu (12/1) di Bundaran HI, Jakarta.
Aksi yang digelar sejak pukul 11.00 WIB tersebut akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 1 siang, dalam aksi itu selain melakukan orasi-orasi juga diselingi oleh tarian adat Dayak yang dilakukan oleh para pemuka adat dan kaum muda. (rilis/forti)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Rapat Evaluasi dengan SBY


JAKARTA--Gubernur Kalbar, Cornelis, menghadiri rapat kerja bersama Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (10/1).

Raker dihadiri seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Gubernur dan Kepala BUMN membahas mengenai prioritas nasional yang ingin dicapai pemerintah pada 2011 antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan persentase ketersediaan obat dan penanggulangan kemiskinan.
Raker sendiri dipimpin Wapres Boediono ini menghadirkan paparan tiga menteri koordinator. Mengawali Raker Presiden SBY berkenan memberikan arahan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan yaitu untuk menyatukan gerak dan langkah jajaran pemerintah untuk menyukseskan pembangunan pada tahun 2011 ini.
"Mari kita berusaha sekuat tenaga dengan harapan jangan ada yang gagal. Mari kita bersama-sama mencegah jangan ada di antara kita yang gagal karena kalau ada yang gagal hasil yang kita raih tentu tidak optimal," kata SBY di awal sambutannya.
Raker awal tahun ini merupakan yang pertama dilakukan dan berbeda dengan Musrenbangnas yang biasanya dilakukan tiap April. "Forum hari ini, yaitu rapat kerja awal tahun yang akan kita tradisikan untuk menyukseskan program kerja pemerintah tahun berjalan, tahun 2011 ini," SBY menjelaskan.
Presiden mengingatkan jajaran pemerintahan mengenai pentingnya memiliki visi dan menyadari misi pembangunan Indonesia. "Tanpa memahami tugas pokok atau misi yang harus dilakukan pemerintah di tahun ini hampir pasti pelaksanaannya pun tidak akan efektif," tegas SBY.
Dalam kesempatan tersebut Presiden juga menyampaikan 10 capaian Indonesia 2010 dan 10 tantangan 2011. Adapun 10 capaian utama Indonesia di tahun 2010, antara lain adalah terus tumbuhnya ekonomi Indonesia dengan fundamental yang makin kuat. Hal ini terlihat pada produk domestik brutto (PDB), APBN, cadangan devisa, investasi, ekspor, daya saing, dan lain-lain yang makin meningkat.
Sedangkan salah satu tantangan dari 10 tantangan Indonesia tahun 2011 adalah peningkatan harga pangan dan energi dunia. "Jangan main-main, kalau tidak bisa kita antisipasi dan carikan pemecahannya akan berdampak banyak pada kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya," kata Presiden.
Rapat kerja 2011 pemerintah ditutup dengan 16 direktif dari Presiden SBY. Pengarahan terkait pada pelaksaan program kerja pemerintah dalam bidang ekonomi, hukum dan keamanan yang akan diselenggarakan pada sepanjang tahun ini di daerah.
"Arahan dan instruksi saya bagi dalam dua bagian. Pertama yang bersifat umum dan yang kedua bersifat khusus. Terutama saya kaitkan langsung dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi 2011 ini. Jika arahan enam dan sepuluh tadi dijalankan, maka tahun 2011 ini akan lebih baik dari tahun 2010, dan pembangunan kita lima tahun mendatang akan berhasil," tutur SBY.
Enam direktif tersebut di antaranya melaksanakan program kerja pemerintah, baik sesuai dengan rencana kerja pemerintah (RKP) 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Adapun instruksi khusus Presiden Yudhoyono itu antara lain melaksanakan sepenuhnya program kerja pemerintah sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) 2011, APBN 2011, dan APBD 2011, serta meningkatkan kinerja pembangunan 2010.
Presiden SBY juga meminta pelaksanaan pembangunan di daerah agar melibatkan semua pemangku kepentingan, baik bagi kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan perangkat penyelenggara negara lain yang mengemban tugas di daerah.
Mulai 2011, dia berharap semua pihak harus mengembangkan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki, sehingga mulai 2011 dilakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dengan membangun koridor dan zona ekponomi serta klaster industri.
"Saya menilai potensi yang dimiliki RI belum penuh digunakan dan dikembangkan. BUMN, meski sudah ada kemajuan di sana sini, belum berkembang sesuai potensi. Aset BUMN Rp.2.382 triliun. Masih ada ruang untuk dikembangkan. Pimpinan BUMN harus kreatif sama dengan dengan dunia usaha swasta," pungkas SBY. (Humasprov)

Baca Selengkapnya...

Dayak Tuntut Hukum Adat Tamrin


PONTIANAK--Pernyataan Sosiolog UI Tamrin Amal Tamagola di persidangan Ariel pada 30 Desember 2010 lalu benar-benar memicu ketersinggungan masyarakat Dayak Kalimantan.

Mereka tidak hanya mengecam pernyataan Tamrin di persidangan kasus video porno Ariel itu saja, tapi menuntut Tamrin meminta maaf dan dihukum adat Dayak.
Aksi kecaman itu digelar serentak, Sabtu (8/1) oleh elemen masyarakat Dayak di Jakarta, Pontianak, dan beberapa kota di Kalimantan.
Di Pontianak, aksi massa Dayak dimulai dari rumah betang. Sebelum melakukan aksi 24 organisasi yang tergabung dalam masyarakat adat Dayak disampingi sejumlah tokoh diantaranya, Adrianus Asia Sidot, Yakobus Kumis, Ibrahim Banson, Henri Lisar, Khatarina Lies dan masih banyak lagi menggelar ritual Bapadah Bapinta yang dipimpin oleh Sanusi Ringo. Itu adalah ritual meminta ijin dan pertolongan kepada Jubata (Tuhan Yang Maha Kuasa) agar dalam melakukan aksi demontrasi dijauhkan dari hal-hal buruk dan jahat. Intinya mereka minta jalan mereka dimuluskan.
Di Tugu Digulis itu satu persatu jurubicara melakukan orasi yang berisi kecaman. Ratusan massa tersebut langsung menarik perhatian pengguna Jalan A Yani yang kebetulan melintas sekira pukul 09.00 kemarin. Sehingga arus lalu lintas agak macet karena masyarakat berhenti menyaksikan aksi yang agak unik.
Unik karena ada sebagian dari massa mengenakan pakaian adat Dayak. Selain orasi, peserta menggelar ratusan poster yang berisi kecaman terharap pernyataan Tamrin yang mereka anggap pernyataan tidak waras dan melukai perasaan Dayak.
Dari Tugu Digulis, massa bergerak menuju gedung DPRD Kalbar yang berjarak sekitar 500 meter dari bundaran Untan.
“Dayak tidak mau kelahi dengan sesama, tapi kita minta Tamrin minta maaf dan dapat dihukum secara adat di depan masayarakat adat Dayak yang ada di 9 provinsi,” ungkap Sanusi setelah melakukan upacara adat, di rumah betang.
Hal yang serupa juga diungkapakan Panglima Sindong Frans Anes. Dia tidak terima pernyataan Tamrin dimana pernyataa tersebut telah melecehkan orang Dayak. ”Kita minta Tamrin datang ke Kalbar dan membayar adat agar semuanya selesai,” kata Anes.
Ia mengatakan orang Dayak seperti harimau jangan dibangunkan dari tidurnya, karena kalau dibangunkan dari tidur maka bisa menerkam. „Jadi Tamrin mesti paham itu,“ ujar Anes.
Dewan Pakar Pertimbangan Majelis Adak Dayak Nasional, Adrianus Asia Sidot yang juga Bupati Landak mengatakan dirinya sudah melakukan konsultasi dengan beberapa tokoh adat. Dan masyarakat Dayak minta Tamrin dikenakan hukum adat, walaupun yang bersangkutan tidak kena adat Dayak, kita minta ada proses hukum positif sejelas mungkin dan bijaksana. Selain itu Tamrin harus minta maaf melalui media massa baik cetak maupun elektronik yang ada di seluruh Indonesia.
„Untuk batas waktu kita tidak menentukan, yang pasti lebih cepat lebih baik, sehingga perasaan tidak senang, sakit hati tidak terlalu lama dirasakan masyarakat Dayak, kalau terlalu lama takutnya lebih meluas lagi,“ kata Adrianus.
Ia meminta Tamrin secara arif dan bijaksana minta maaf secara langsung, karena dampaknya cukup besar seperti yang dilakukan sekarang ini, aksi ini bukan hanya dilakukan di Pontianak melainkan di seluruh Borneo dan Jakarta.
„Saya berharap dan menghimbau kepada masyarakat apapun yang dilakukan tetap pada koroidor hukum adat atau hukum positif. Dan yang palin penting kita mau menuju adat jangan sampai menjadi tidak beradat, ini adalah oknum pribadi jangan sampai melebar ke kelompok, agama, suku dan rasa, tetap konsisten dengan oknum tersebut jangan mengikutsertakankan agama dan ras,“ himbau Adrianus dalam orasinya di teras DPRD Provinsi Kalbar, kemarin.
Kecaman serupa datang dari masyarakat Dayak Kabupaten Sekadau. Tokoh adat Dayak Sekadau Ignasius Dibas dengan tegas mengatakan, Prof. Tamrin tidak cukup meminta maaf kepada masyarakat Dayak atas pernyataanya yang tidak bijak sebagai seorang profesor, tetapi dia juga harus dihukum adat seberat-beratnya.
Menurut Dibas pernyataan Tamrin, di sidang Areil yang mengatakan orang Dayak bersenggama tidak memiliki ikatakan pernikan sebuah pernyataan yang melecehkan dan menghina masyarakat Dayak di seluruh Indonesia di mana pun berapa. “Seorang Tamrin adalah profesor yang tidak bodoh, pernyataanya itu tidak mencerminkan sebagai seorang profesor. Dialah yang pantas disebut profesor bodoh,” tegas Dibas yang juga mantan anggota DPRD Sanggau ini.
Dibas juga mengajak masyarakat Dayak supaya tidak tinggal diam terkait pernyataan Tamrin, dalam kasus Ariel itu. “Tamrin harus kita hukum, tidak boleh biarkan orang seperti Tamrin itu. Masyarakat Dayak tidak seperti yang dia bayangkan,” ujarnya lagi.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Uji Coba PPLB Aruk-Biawak


ARUK--Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, pada 1 Januari 2011 melakukan uji coba terkait keberadaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Aruk, Sambas, Indonesia dengan Custom Imigrasi Quarantine Security (CIQS) Biawak, Sarawak, Malaysia. Pelaksanaan uji coba ini dilakukan Gubernur dengan melakukan perjalanan perdana ke Sarawak dengan mengisi sendiri proses administrasi dokumen Keimigrasian kedua negara.

Gubernur didampingi Ibu Frederika Cornelis dan rombongan usai melakukan perjalanan yang melelahkan dari Pontianak tiba di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Sambas, langsung menuju ruang petugas Imigrasi.
Kelelahan Gubernur dapat dipahami, karena jalan yang menghubungkan desa di Kecamatan Galing dan Sajingan Besar menuju PPLB Aruk mengalami kerusakan. Bahkan, kendaraan rombongan terutama tanpa double gardan terpaksa ditarik dengan alat berat. Padahal, jarak Sambas-Galing hanya 41 kilometer dan jika dari Pontianak-Galing sejauh 260 kilometer.
Gubernur yang sedianya memberi kata sambutanpun terpaksa diwakilkan kepada Bupati Sambas, karena kondisi jalan rusak, dan turunnya hujan di tapal batas Galing-Sajingan.
Gubernur dan ibu melakukan sendiri proses administrasi pengecapan paspor dengan tujuan menyeberang ke Biawak, Sarawak.
Proses administrasi Gubernur dan Ibu mengisi dan menyerahkan sendiri form yang tersedia, bukan hanya di pejabat Imigrasi Indonesia, tapi pada pejabat negara tetangga, Malaysia.
“Pembukaan PPLB Aruk-Biawak ini dapat memberikan kontribusi positif khususnya bagi masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan. Hari ini, saya telah dan akan melihat langsung kondisi infrastruktur, segala fasilitas yang ada, khususnya jalan yang menghubungkan kampung-kampung perbatasan di antara dua negara,” jelasnya.
Baru saja, lanjut Cornelis, telah disaksikan infrastruktur jalan yang menghubungkan ibukota Kabupaten Sambas hingga ke Desa Sebunga, Sajingan. “Jalan rusak dari kecamatan Galing hingga ke kecamatan Sajingan ini seperti Kampung Taman Sagang, Ratu Sepudak, Sei Gantung, Sei Patah dan Senantang. Khususnya infrastruktur jalan ke Sajingan perlu peningkatan,” tuturnya, Sabtu (1/1) di Border Aruk, didampingi Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor, Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kalbar, Robert Nisanto, dan Bupati Sambas, H. Burhanuddin Arasyid.
Kata Cornelis, tahun 2011, diperkirakan pemerintah pusat akan mengucurkan dana untuk peningkatan pembangunan infrastruktur jalan menuju border Aruk ini berkisar sebesar Rp. 250 hingga 300 miliar.
“Dana ini bersumber dari APBN dan Asian Development Bank (ADB). Diharapkan melalui kucuran dana ini, peningkatan infrastruktur jalan jauh lebih baik kondisinya,” katanya, sambil menuju outlet Imigrasi Malaysia.
Deputy Pejabat Imigrasi CIQS Biawak, Maurice Christopher Kapok, menuturkan kehadiran Gubernur, Ibu dan rombongan merupakan orang pertama yang melintasi CIQS Biawak ini secara resmi. “Semasa dibuka hari ini, warga Indonesia yang melintas kawasan ini sudah 38 orang, termasuk rombongan. Sedangkan, warga Malaysia sebanyak lebih kurang 28 orang,” tutur Christopher.
Kata dia, jalan yang menghubungkan dari CIQS Biawak ke Bandar, seperti Kota Serian maupun ke Kota Kuching dalam proses perlaksanaan. “Proses pembangunan jalan sudah dikerjakan. Ada yang sedang dalam tahap proses, juga ada yang sedang finishing,” jelasnya diharapan Gubernur dan rombongan.

Baca Selengkapnya...
 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger