Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Selasa, 30 Maret 2010

MUSRENBANG SINTANG


Gubernur Cornelis memberikan pengarahan kepada peserta Musrenbang yang dilaksanakan Kabupaten Sintang, Senin(29/3). Musrenbang dibuka oleh Bupati Sintang Milton Crosby untuk menyusun RKPD Kabupaten Sintang tahun 2011.



Baca Selengkapnya...

Menhut: Revisi Tata Ruang Tunggu Usulan Gubernur


Pontianak--Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah berupaya menertibkan ekspansi agresif perusahaan perkebunan, yang kini mulai merambah kawasan hutan lindung maupun hutan konservasi.

“Perusahaan perambah hutan lazimnya menggunakan modus operandi mengganti nama perusahaan, menebang pohon membakar hutan dan menanam kelapa sawit,” terang Zulkifli Hasan ketika kunjungan kerja bersama Wapres Boediono dan beberapa Menteri KIB II di Kalbar, 26-27.
Dirinya telah menginstruksikan seluruh Gubernur maupun Bupati untuk segera menginventarisi dan mengidentifikasi serta memberikan peringatan, kepada setiap perusahaan perkebunan agar menghentikan aktifitas perambahan kawasan hutan lindung.
Sanksi pidana 10 tahun bagi pelaku perambahan hutan, merupakan upaya untuk mempertegas pelaksanaan penertiban di kawasan hutan lindung.
Sebelumnya Kabid Perlindungan Hutan dan Konservasi, Soenarno, mengakui memang banyak pelangaran yang dilakukan perkebunan kelapa sawit di Kalbar, seperti di Bengkayang dan Sanggau, hanya sekarang dalam proses penyidikan, datanya pun sudah disiapkan.

Revisi Tata Ruang
Sementara menyangkut rencana Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalbar menurut menteri dari PAN itu masih menunggu penyampaian dari Gubernur Kalbar.
Kata Zulkifli, saat ini masih menunggu laporan dari Gubernur Kalbar, Jika telah diserahkan, maka usulan dikaji kembali oleh tim teknis, baru kemudian menerjunkan tim terpadu ke daerah, untuk meninjau tipologi wilayah dengan mengacu peta hasil kajian tim teknis, katanya.
Disamping mengkaji wilayah yang diusulkan untuk mengalami perubahan status peruntukan lahan, tim terpadu juga mempertimbangkan dampak ekologis dan ekonomis dari perubahan kawasan. Jika semua sudah rampung, maka usulan Revisi RTRWP dibahas di DPR, untuk disahkan menjadi suatu payung hukum.
Gubernur Kalbar, Cornelis, ketika memimpin dialog dengan Wapres, di Istana Rakyat Pendopo Gubernuran, juga menjelaskan, sampai saat ini masih menunggu penandatanganan oleh para bupati, karena ketika diundang beberapa waktu lalu hanya dua bupati yang datang, yakni Ketapang dan Landak, yang lain hanya mengirimkan utusan, sementara penandatanganan tidak bisa diwakilkan.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Wapres Tanam 75 Ribu Pohon


Sebelum mengakhiri kunjungan kerjanya di Pontianak, Kalbar, Wapres Boediono bersama tujuh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, melakukan penanaman 75 ribu pohon—untuk mendukung program nasional penanaman satu miliar pohon di seluruh Indonesia.

Penanaman pohon itu sebagai antisipasi tentang perubahan iklim dunia. Kalbar salah satu paru-paru dunia, sudah selayaknya melakukan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia.
“Negara-negara di dunia ini sangat mengharapkan keikut sertaan masyarakat Kalbar, karena ini suatu bentuk pengorbanan demi keselamatan dunia,” kata Boediono saat penanaman simbolis 75 ribu bibit pohon di Taman Pantasia, Kabuaten Kubu Raya, Jalan A Yani II, Sabtu (27/03).
Menurut Boediono sebagai salah satu tanggung jawab masyarakat Kalbar terhadap dunia untuk, maka menanam pohon adalah upaya mencegah terjadinya perubahan iklim. Sebab Kalbar tidak bisa serta merta melepas tanggung jawab sebagai masyarakat dunia. Namun disamping itu dirinya menyatakan masyarakat dunia harus mengetahui, bahwa untuk melaksanakan kegiatan besar itu, haruslah didukung dengan dana yang tidak sedikit pula.
“Untuk itu kita perlu melakukan perundingan untuk perubahan iklim kepada masyarakat internasional,” ungkap Boediono.
Menurutnya, Indonesia telah cukup aktif dalam menjembatani proses penanganan perubahan iklim akibat pemanasan global seperti yang telah diprediksikan oleh para ilmuwan, cara yang paling efektif bagi kata Boediono, adalah dengan cara menanam pohon, dan ini bukanlah hal yang sulit bagi masyarakat Kalbar, katanya.
Mentri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan, masih terdapat 120 juta Ha atau hampir 50% hutan Kalbar dalam keadaan krisis dan 500 ribu Ha yang harus dikelola bersama rakyat karena baru 200 Ha, yang dilakukan. Utuk itulah dirinya mengharapkan dengan adanya program ini bisa mempercepat penyelamatan iklim dunia.

Kunjungi SMK 3
Selanjutnya Wapres didampingi ibu Herawati Boediono mengunjungi SMK 3 di Jalan S Parman Pontianak. Dalam kesempatan itu Wapres yang juga didampingi Menteri Pendidikan Nasional, M Nuh mengungkapkan pendidikan di daerah ini masih tertinggal dari provinsi lainnya, yakni menempati rangking 4 dari 33 provinsi.
“Saya terus terang prihatin mendengar dan melihat indikator-indikator pendidikan di Kalbar masih jauh tertinggal. Namun ini bukan serta merta komunitas pendidikan Kalbar harus patah hati, tapi justru memacu untuk mengejar ketertinggalan. Dan itu butuh tekad yang kuat serta niat yang tulus,” kata Boediono dihadapan para guru dan praktisi pendidikan di Kalbar.
Boediono mengakui memang masih banyak daerah-daerah tertinggal khususnya Provinsi Kalbar pada bidang pendidikan yang ditandai dengan macam-macam kekurangan pada setiap sektornya, seperti sarana dan prasarana bangunan serta jumlah guru yang belum merata. Untuk itu Pemerintah akan bekerja keras mengupayakan percepatan pertumbuhan dunia pendidikan di daerah.
“Harus ada arah yang jelas dan langkah yang tegas ke arah perbaikan tersebut. Kepedulian dari pemerintah pusat jangan diragukan lagi, karena tugas Negara harus melaksanakan tanggungjawabnya untuk menyiapkan generasi muda yang cerdas bermartabat,” papar Boediono.
Sebelumnya acara seremoni dihariri 200 siswa dari SMA /SMK/MA se Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Dalam kesempatan itu Wapres memberi bantuan beasiswa dibawah kementrian BUMN, diantaranya PT Pertaminan untuk 1750 siswa sebesar RP. 1.162.500 yang diterima Kadis Pendidikan Provinsi Kalbar, A Akim. Kemudian penyerahan 2 mesin genset dari PT Pelindo 2 kepada SMK 3 senilai Rp 250 Juta dan 15 unit komputer senilai Rp. 90 Juta yang diterima Walikota Pontianak, serta dan pemberian beasiswa kepada pelajar kurang mampu dari Kementrian Agama MI, MTS, MA sebesar Rp. 10.898.640.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Boediono Puji Keberhasilan PNPM di Kalbar


Pontianak--Dinilai berhasil, pemerintah akan terus lanjutkan PNPM mandiri. Di Kalbar PNPM sudah menjangkau 174 kecamatan dengan dana Rp 276,367 miliar

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah contoh demokrasi pada tingkat akar rumput. Sebab program ini dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Demikian kata Wakil Presiden RI, Boediono, Jumat (26/3) saat menyerahkan bantuan PNPM mandiri di Dusun Keramat, Desa Kuala Dua, KKR.
“PNPM adalah program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat,” katanya.
Dikatakannya salah satu kebijakan yang akan terus dilakukan oleh Kabinet Indonesi Bersatu II adalah membuat program pembangunan yang masyarakat dapat ikut serta di dalamnya. Inilah keunggulan dari PNPM di mana proyek-proyek pembangunan dilakukan oleh masyarakat sendiri.
“Selama ini proyek PNPM mandiri baik pedesaan maupun perkotaan umumnya berhasil,” tegasnya.
Diungkapkan Boediono keberhasilan PNPM tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang sangat besar. Dalam program ini pemerintah hanya memberikan dana sementara pelaksanaan program dikelola oleh masyarakat.
PNPM juga merupakan program pembangunan yang langsung menyentuh rakyat karena dana pembangunan dapat langsung dirasakan oleh rakyat tanpa birokrasi yang ribet.
“Saya minta masyarakat harus mengawal program ini agar program ini benar-benar berbasis pada pembangunan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Cornelis mengatakan PNPM sudah menjangkau 174 kecamatan di seluruh Kalbar dengan alokasi dana Rp 276,367 miliar terdiri dari APBN Rp 213,517 miliar dan APBD Rp 60,890 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendanai 1.679 kegiatan masyarakat di berbagai bidang dengan alokasi dana Rp 183,294 miliar atau 75,93 persen dari total dana alokasi untuk PNPM.
“Dana PNPM digunakan masyarakat untuk pembangunan jalan perkampungan, pembangunan sarana pedesaan, pembangunan Posyandu, jembatan dan penyediaan air bersih. Sebagian lagi untuk kegiatan ekonomi produktif berupa pengembangan usaha produktif,” jelasnya.
Sementara dana lain dialokasikan untuk simpanan kelompok sebesar Rp 35,037 miliar atau 14,5 persen, pendidikan Rp 48,67 miliar atau 4,15 persen, kesehatan Rp 17,447 miliar atau 8,80 persen.
Cornelis mengungkapkan contoh keberhasilan PNPM adalah pembangunan jembatan beton Kuala Dua yang akhirnya dapat membuka akses tumbuhnya perekonomian masyarakat di dusun-dusun sekitar Kuala Dua.
“Manfaat lain dari adanya PNPM adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat,” jelasnya.
Melalui PNPM ini, lanjut Cornelis diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dengan membuat penganggaran yang berbasis pada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, beberapa orang dari berbagai kelompok usaha menerima bantuan dana PNPM.
Mereka yang mendapatkan dana PNPM dari BRI adalah Suryadi, pembuat kerupuk yang mendapat bantuan Rp5 juta dan Syarifah Nurjanah, pengusaha minuman yang mendapat bantuan Rp 4 juta untuk mengembangkan usahanya.
Dari BNI, bantuan dana PNPM diberikan kepada Usmar, pengusaha sembako. Ia mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta dan Fahrudin, pengusaha jasa warnet yang mendapatkan bantuan Rp 25 juta.
Bank Mandiri memberikan bantuan dana PNPM kepada Suryanto, pengumpul barang bekas yang mendapatkan bantuan Rp 30 juta dan Aminudin, pedagang ayam yang mendapatkan Rp 100 juta untuk mengembangkan usahanya.
Sementara itu, Bank Tabungan Niaga memberikan bantuan kepada Hanafi, pengusaha kerambah ikan. Ia mendapatkan dana Rp 45 juta dan Hamki, pengusaha industri Lindah Buaya yang mendapatkan dana Rp 85 juta. Bank Bukopin memberikan bantuan PNPM kepada PT Mekar Arja Jasa yang mendapatkan dana sebesar Rp 200 juta dan PT Marlin Indah yang mendapat bantuan sebesar Rp 180 juta. Bank Syariah Mandiri memberikan bantuan PNPM-nya kepada Iswanto, pedagang dan pengusaha perbaikan Ac. Ia mendapat dana sebesar Rp 200 juta dan CU Sarana Karya mendapatkan bantuan Rp 500 juta.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Tiga Gedung Pengadilan Diresmikan


Pontianak--Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, H. Harifin A. Tumpa, Kamis (25/3) meresmikan tiga gedung pengadilan yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Usai meresmikan ketiga gedung tersebut, Harifin kembali mengingatkan pentingnya keadilan diciptakan oleh lembaga peradilan.
Dikatakannya rasa keadilan dapat saja dicapai tanpa melalui proses peradilan dalam menyelesaikan perkara. Masalah sebenarnya tidak harus diselesaikan melalui peradilan.
“Silahkan berdamai jika dua belah pihak yang terlibat perkara menginginkan perdamaian tersebut. Bahkan MA akan mendorong penyelesaian perkara dengan mediasi. Sebab menyelesaikan perkara dengan damai jauh lebih baik daripada menyelesaikan perkara melalui peradilan,” ujarnya.
Ia mengatakan kalau diselesaikan di peradilan maka akan memakan waktu yang panjang.
Kalau perkara diselesaikan dengan cepat pasti disangka ada apa-apanya. Sementara jika perkara diselesaikan dengan lama maka masyarakat sering menilai apa yang ditunggu oleh hakim. “Perkara cepat diselesaikan disalahkan, lambat penyelesaiannya dipertanyakan. Inilah sulitkan hakim,” tegasnya.
Harifin mengingatkan agar pengadilan harus transparan dalam menyelesaikan perkara. Jika ada biaya yang memang harus dikeluarkan oleh orang yang memiliki perkara maka biaya tersebut harus dijelaskan secara transparan. “Masyarakat harus tahu berapa biayanya,” katanya.
Begitu juga dalam hal putusan pengadilan, putusan hakim juga harus memiliki landasan hukum yang kuat. Jangan membuat putusan yang mengada-ngada.
Ia berjanji akan mengambil tindakan tegas jika ada hakim nakal atau terlibat makelar kasus.
Jika ada laporan dari masyarakat bahwa hakim tertentu terlibat makelar kasus maka MA akan memeriksa hakim tersebut. Diungkapkannya, selama 2009 ada 70 kasus hakim yang terlibat makelar kasus. Dari 70 kasus tersebut ada yang diberikan sanksi ringan, sedang hingga pemecatan. “Untuk tahun 2010 sudah ada dua hakim yang kita pecat karena terlibat makelar kasus,” tegasnya.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Senin, 29 Maret 2010

Kunjungi Kalbar, Harifin Wanti-wanti Hakim


Pontianak--Gubernur Cornelis didampingi Kapolda Brigjen Pol Erwin TPL Tobing menyambut Ketua Mahkamah Agung Arifin H.Tumpa di Bandara Sopadio, Kamis (24/3). Kedatangan Ketua MA ini dalam rangka meresmikan secara simbolik tiga kantor peradilan negeri di Jalan A Yani Pontianak yang masih di bawah naungan Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung, H. Harifin Tumpa menegaskan untuk mengantisipasi mafia peradilan, MA telah mengeluarkan aturan bahwa setiap hakim dilarang menerima uang dari orang yang sedang memiliki perkara. Hal itu selalu ia ingatkan dengan para hakim.
“Hakim juga tidak boleh bertemu dengan orang yang perkaranya sedang ia adili dan hakim tidak boleh selingkuh,” katanya ketika menggelar pertemuan dengan para hakim di Hotel Mahkota Pontianak, Rabu (24/3).
Dikatakannya jika hakim melakukan tiga hal yaitu menerima uang, bertemu dengan orang yang terlibat perkara dan selingkuh maka sanksi yang diberikan berupa pecat, penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat.
“Satu hakim yaitu Ketua PN Banjarmasin kita pecat karena terbukti menerima suap saat menangani kasus illegal logging,” jelasnya.
Lebih lanjut Harifin, hakim harus memiliki kualitas dan menangani perkara. Putusan hakim haruslah mengutamakan kepentingan masyarakat dan memiliki dasar hukum jelas dalam memutuskan perkara.
Untuk itu, ia meminta agar Pengadilan Tinggi di tiap provinsi memberikan pembinaan terhadap para hakim di wilayahnya masing-masing.
Dalam pertemuan tersebut, Harifin terus mewanti-wanti hakim tidak terlibat makelar kasus (markus).
“Jangan sampai ada hakim di Kalbar yang terlibat markus,” tegasnya.
Ia mengungkapkan selama tahun 2009, pengadilan di seluruh Indonesia, baik pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha dan pengadilan militer telah menerima 3 juta perkara.
Dari 3 juta perkara yang masuk ke pengadilan, ada sekitar 1.000 perkara yang penyelesaian perkaranya dianggap tidak adil oleh masyarakat.
“Ini menjadi cermin buat kita untuk memperbaiki kinerja,” tegasnya.
Dari laporan yang masuk ke MA, lanjutnya sebagian laporan mengatakan hakim tidak adil dalam memutuskan perkara dan alasan dalam memutuskan perkara tidak jelas.
Harifin juga mengingatkan agar hakim profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Sekali lagi hakim harus menjaga integritas dan menjunjung tinggi kode etik hakim,” katanya.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Aklamasi, Cornelis Kembali Pimpin PDIP Kalbar


Pontianak--Figur Cornelis belum tergantikan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kalbar.
Dalam Konferensi Daerah (Konferda) III DPD PDIP Kalbar di Hotel Orchardz, secara aklamasi perserta menghendaki Cornelis kembali pimpin PDIP Kalbar untuk periode 2010-2015.

Dalam menahkodai perahu PDIP lima tahun kedepan, Cornelis didampingi M Kebing L sebagai sekretaris dan Fransiskus Diaan sebagai bendahara.
Begitu pengurus baru terbentuk, langsung dilakukan pelantikan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, disaksikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, Sekjen Pramono Anung, Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Karolin Margaret Natasa dan Lazarus.
Konferda sendiri tertutup bagi wartawan. Menurut para pentolan partai moncong putih tersebut, itu semata-mata demi soliditas partai menuju sukses Kongres Ketiga PDIP di Bali awal April mendatang.
Usai dilantik dan diambil sumpahnya, Cornelis mengatakan, yang terpenting adalah kesetian terhadap partai dan memiliki satu tekad yang sama, mulai dari tingkat atas hingga tingkat yang paling bawah, tidak ada lagi blok-blok dan terkotal-kotak. “Bersatu kita menang, untuk persatuan dan demokrasi,” tegas Cornelis yang kini menjabat sebagai Gubernur Kalbar itu.
Sementara Mega, mengatakan, kepengurusan DPD PDIP Kalbar sudah mengakomodir generasi muda, karena partai suatu saat akan banyak figur muda.

Ingatkan Kader Jujur
Pada bagian lain, Mega mengajak kadernya untuk progres ke depan dalam berpolitik. Mega juga mengingatkan kadernya untuk bersungguh-sungguh dalam berjuang, tidak menjadi pembohong, karena sekali berbohong orang mudah lupa, tapi kalau bohong setiap hari tidak ada lagi tempat di dunia ini.
"Beberapa orang hanya mencari keuntungan dengan masuk ke partai. Saya terenyuh. Suatu saat dia di PDIP, suatu saat dia di partai lain. Lalu berapa kostum yang sudah dia koleksi?" ujar Mega setengah tanya.
Menurut mantan Presiden RI ke-4 itu, orang-orang seperti ini hanya berfikir uang dan bermental tidak benar. Ia mengingatkan karder partai seperti ini tak perlu dipertahankan.
Karena kata Mega, jika yang seperti ini ada di PDIP, pintu keluar terbuka lebar, silakan keluar dari PDIP. Sebab, jumlah pengurus tak perlu banyak, biar sedikit tapi punya watak dan karakter untuk memajukan partai, lagipula masuk partai tidak ada pemaksaan, tapi sukarela.
Cornelis menambahkan, menjalankan tugas partai adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan tulus, apalagi PDIP besar karena dukungan rakyat, yang dikelola dengan manajemen modern, sehingga partai tetap berpihak pada kepentingan rakyat.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Realisasikan Sistem Jaminan Sosial Nasional


Pontianak--Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, Karolin Margaret Natasa, beberapa waktu lalu di Pontianak, mengatakan, 2010 adalah tahun penentuan kemana arah sistem jaminan sosial nasional (SJSN) akan berlabuh, namun hingga kini belum juga terealisasi.

SJSN merupakan sebuah program memberikan kepastian dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kata Karolin, secara konstitusional sudah jelas bahwa UU tentang SJSN yang telah disahkan sewaktu masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri mengamanatkan bahwa jaminan sosial merupakan perwujudan penjaminan terhadap hak asasi setiap warga negara dalam bentuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, kematian, hari tua sampai santunan pensiun.
Sesuai dengan sila ke lima yaitu memberikan jaminan sosial seumur hidup bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun.
“Pada prinsipnya SJSN memiliki beberapa aspek yang mendasarinya, aspek bantuan sosial bagi mereka yang miskin dan tidak mampu (atau yang tidak memiliki penghasilan tetap) agar dapat memeperoleh hak jaminan sosial sebagai peserta dengan bantuan iuran dari pemerintah,” terang Karolin.
Lanjut dia, yang kedua, aspek asuransi sosial yang merupakan suatu sistem asuransi yang wajib diikuti oleh semua penduduk.
Maka itu untuk mewujudkan tujuan SJSN perlu dibentuk badan penyelenggara berbentuk badan hukum dengan prinsip nirlaba yang tidak mencari laba/keuntungan agar dapat dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta (masyarakat) tanpa adanya unsur diskriminasi apapun.
SJSN ini bagi setiap peserta, antara lain semua peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai ketika sakit, kapan pun dan dimana pun di seluruh tanah air. Selain itu, semua peserta yang tergolong lansia/ penderita cacat total tetap dapat memperoleh dana pensiun bulanan sampai ia meninggal dunia. Khusus untuk semua peserta yang orang tuanya meninggal/menderita cacat total tetap sebelum usia pensiun, mempunyai dana pensiun bulanan sampai ia bisa mandiri secara ekonomi. Berikutnya, bagi para pekerja sektor informal maupun nonformal berhak mendapatkan jaminan penanggulangan pemutusan hubungan kerja.
Dengan adanya SJSN ini diharapkan nantinya negara dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga apapun bentuk profesi dan status sosialnya tetap dapat memperoleh hak jaminan sosialnya dari negara. Sehingga setiap masyarakat tidak perlu lagi khawatir dalam menghadapi risiko sosial ekonomi di masa yang akan datang.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Wapres dan 10 Menteri akan ke Kalbar

Pontianak--Wakil Presiden RI, Budiono bakal meninjau beberapa sekolah berprestasi di Kota Pontianak, dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat, pada 26-27 Maret nanti. Selain Wapres, juga akan datang 10 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Provinsi Kalbar, Johanes Numsuan Madsun, Minggu (21/3).
Selain meninjau sekolah berprestasi, dalam agenda kunjungan kerja dua hari itu, Wapres juga akan meninjau perkembangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) dan pos pelayanan terpadu (Posyandu).
Kali ini, kata Numsuan untuk agenda kunjungan kerja sesuai jadwal hanya di Kabupaten Kubu Raya (KKR) dan Kota Pontianak.
Di KKR, selain meninjau Posyandu juga akan dilakukan penanaman pohon oleh Wapres. Selain itu juga Budiono akan mendengar pemaparan dari PT Angkasa Pura II Bandara Supadio Pontianak.

10 Menteri
Kalbar, tahun 2010 kebanjiran kunjungan pejabat Negara, beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan datang bersama Menteri PDT yang langsung mengunjungi perbatasan Aruk, di Kabupaten Sambas.
Kali ini bakal datang satu armada Menteri bersama Wapres Budiono. “Bersama Wapres, bakal datang juga sekitar sepuluh menteri ke Kalbar dengan beragam agenda,” terang Numsuan.

Baca Selengkapnya...

Menteri PDT Fokus Bangun Perbatasan

SAJINGAN DIJADIKAN PASAR DESA


Pontianak--Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faisal Zaini tahun 2010 memfokuskan program pembangunan ke wilayah perbatasan di Kalbar.
“Program Kementerian PDT di Kalbar, fokus ke lima kabupaten perbatasan yakni, Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, karena sesuai amanah Undang-Undang tataruang,” kata Helmy Faisal Zaini, di Pontianak, Jumat (19/3).

Dipilihnya perbatasan, menurut Helmy, sesuai program unggulan pemerintah, salah satunya pengembangan wilayah daerah terpencil, terluar, terdepan, termasuk perbatasan.
Di Sajingan, Sambas, 2010 ini Kementerian PDT akan membangun pasar desa, “Nanti kita juga akan lihat PLTS-nya di perbatasan termasuk program air bersih,” kata Helmy.
Terkait bedah desa, lanjut Helmy, kalau jalan paralel Sambas-Kapuas Hulu sudah jadi maka akan melewati 15 kecamatan dan 20 desa, itu yang akan dibedah. Terkait anggaran masih disisir, prosesnya masih dipelajari, karena banyak juga usulan program. Sebab, ada sembilan kabupaten yang tertinggal.
Dari 72 ribu desa yang ada di Indonesia, sebanyak 32 ribu termasuk dalam kategori desa tertinggal. Rinciannya, 60 persen dari desa tertinggal berada di kabupaten tertinggal, sementara 40 persen sisanya berada di kabupaten tidak tertinggal.
Selain itu, saat ini ada sekitar 183 kabupaten yang tergolong daerah tertinggal. Jika perubahan paradigma ini dilakukan, katanya, maka kabupaten harus menginventarisir desa-desa tertinggal yang ada di wilayahnya.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Jalan Tayan Segera Mulus


Gubernur Kalbar Cornelis, Menteri Pekerjaan Umum RI, Joko Kirmanto dan Duta Besar Australia Bill Falmer meresmikan pengaspalan Jalan Pontianak-Tayan, Kamis (18/3). Program ini hasil kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia.
============
Pontianak--Pemerintah Australia melalui program Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) memberikan perbaikan signifikan bagi jalan dan jembatan nasional di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan total nilai proyek AUD$ 330 juta yang terdiri AUD$ 300 juta pinjaman sangat lunak, AUD$ 30 juta sebagai sharing pemerintah Indonesia untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi KTI.

Demikian disamapaikan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, usai pencanangan program EINRIP di Kampung Tokok Sungai Bawas, Ruas Pontianak-Tayan, Kalimantan Barat, Kamis, (18/3).
Menurut Joko Kirmanto, di Kalbar salah satu proyek EINRIP adalah pengerjaan ruas Jalan Pontianak-Tayan sepanjang 31,5 kilometer. Proyek ini sebagai peningkatan sistem jaringan jalan nasional di Indonesia terutama KTI khusus kepada jalan nasional baru yang sebelumnya berstatus jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan non status, sehingga diharapkan mampu mendukung pengembangan ekonomi lokal maupun ekonomi wilayah.
Selain itu paket Pontianak-Tayan ini, bagian koridor Trans Selatan Kalimantan dan termasuk dalam sistem jaringan jalan ASEAN (ASEAN Higway). Joko Kirmanto juga menjelaskan, paket ini dalam tahap konstruksi, mulai dikerjakan 24 Juli 2009, dengan masa konstruksi 730 hari.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Falmer, menjelaskan, terdapat 20 paket proyek besar bagian proyek perbaikan jalan di KTI. Program yang sedang berjalan ini 20 proyek jalan dan jembatan selesai tiga tahun mendatang total 300 dolar Australia.
Gubernur Kalbar, Cornelis, mengatakan, pembangunan jalan ini sebagai komitmen pemerintah untuk menembus isolasi masyarakat, dan melancarkan akses antar provinsi di Kalimantan, sehingga dengan sendirinya perkembangan perekonomian masyarakat berjalan. Cornelis juga mengatakan jika dibandingkan dengan kondisi dulu jauh sekali perbedaannya, semuanya sudah berubah luar biasa.

Manuver Pesawat Tempur
Sambil menunggu kedatangan rombongan Duta Besar Australia bersama rombongan Menteri Pekerjaan Umum dan Gubernur Kalbar ke kilometer 57, lokasi pencanangan, selain hiburan musik orgen tunggal Lamen, undangan dan masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang yang hadir di lokasi disuguhi juga atraksi maneuver dua pesawat tempur Hawk 100/200 milik pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio.
Terlihat beberapa kali pesawat terbang sangat rendah, sehingga setiap kali pesawat lewat, riuh tepuk tangan dan sorakan kagum juga datang dari masyarakat yang hadir.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Minta BPK Audit Perusda

Pontianak--Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha milik Pemerintah Provinsi Kalbar akan diaudit. Audit salah satunya terkait menggunungnya utang perusahaan yang semestinya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) itu.

Usai melantik jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak, Selasa (16/3) malam, Gubernur Kalbar Cornelis, mengakui ada inisiatif mengaudit Perusda, terutama berkaitan dengan operasional perusahaan.
Namun audit kata Cornelis bukan untuk menyudutkan seseorang maupun pihak tertentu, tapi suatu upaya perbaikan administrasi dan mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan. “Dengan adanya audit maka keuntungan maupun kerugian yang dialami Perusda, dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.
Gubernur juga mengatakan sudah mengirim surat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Pontianak untuk dapat mengaudit perusahaan tersebut, sebelum bisa kembali beroperasional.
Sementara Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Minsen, mengatakan, pihaknya tidak akan membiarkan Perusda terus merugi dan kemudian menggerogoti keuangan daerah. Namun untuk mengatasi pailit dan keterpurukan, selain pembenahan internal, dia minta kegiatan dan usaha Perusda selama ini juga harus dievaluasi legislatif.
Mantan Ketua DPRD Landan itu mengatakan, tidak sependapat dengan usulan sejumlah pihak, termasuk kalangan internal DPRD, untuk membubarkan Perusda Aneka Usaha. Sebab, idealnya setiap daerah memiliki badan usaha yang bergerak di berbagai divisi usaha, sebagai mitra pemerintah daerah dalam peningkatan sektor PAD.
Terpisah, Direktur Perusda Aneka Usaha, P. Florus, membenarkan, bahwa eksekutif sudah mengirim surat ke BPK tanggal 30 November 2009, dengan nomor, 539/3938/Ekbang-C, berisi permohonan kepada BPK untuk mengaudit Perusda Aneka Usaha.
Kemudian, lanjut Florus, BPK membalas tanggal 10 Desember 2009, dengan meminta data, laporan keuangan tiga tahun terakhir, laporan kegiatan operasional tiga tahun terakhir, akta pendirian dari notaris (jika ada) serta peraturan daerah tentang pendirian Perusda Aneka Usaha.
Menindaklanjuti surat BPK, kata Florus, Perusda sudah mengirim data-data yang diminta ke BPK melalui Sekretaris Daerah, masing-masing, tanggal delapan Januari 2010, laporan keuangan 2007dan 2008, Sedangkan laporan keuangan 2009 sudahdikirim tanggal delapan Februari 2010.
Florus juga menuturkan, audit dimaksud mengetahui posisi yang benar dan kejelasan keuangan perusahaan, termasuk angka kerugian, utang-piutang, semuanya di verivikasi. Jika dalam audit nanti harus di selesaikan dengan proses hukum, menurut Florus, tergantung Gubernur Kalbar sebagai pemilik Perusda.
Dihubungi, Rabu (17/3) Kepala Sub bagian Hukum dan Humas BPK Perwakilan Kalbar, Sigit Pratama Yudha, mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan mengenai audit Perusda, karena pimpinan BPK Perwakilan Kalbar masih di Jakarta menghadiri rapat koordinasi (Rakor).(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Konfercab PDIP Landak

REKOMENDASIKAN CORNELIS KETUA DPD PDIP KALBAR


Pontianak--Cornelis, Gubernur Kalbar, kembali mendapat rekomendasi dari DPC PDIP Kabupaten Landak untuk dicalonkan kembali sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar periode 2010-2015 pada konfrensi daerah (Konferda) PDIP Provinsi Kalbar, Kamis (25/3) yang akan datang.

“Kita merekomendasikan Pak Cornelis sebagai ketua DPD PDIP pada konferda PDIP yang akan datang,” terang Minsen, Ketua DPC PDIP Kabupaten Landak yang terpilih kembali secara aklamasi dalam Konfrensi Cabang (Konfercab) III PDIP Kabupaten Landak di Hotel Orchardz, Pontianak, Selasa (16/3).
Dengan terpilih kembali pada konfercab kali ini, Minsen sudah tiga kali menjabat ketua DPD PDIP Kabupaten Landak.
Ketua DPD PDIP Cornelis, usai menutup konfercab kepada wartawan mengatakan, hasil konfercab tersebut juga merekomendasikan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai moncong putih itu pada Kongres PDIP di bali, (5/4) yang akan datang.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Senin, 15 Maret 2010

PERMANDIAN REIZO KANAKA


Pastor Gregorius yang juga Pastor Paroki Maria Ratu Pencinta Damai (MRPD) Pancasila memimpin misa permandian Reizo Kanaka, cucu ketiga Gubernur Kalbar Cornelis, Sabtu (6/3) malam di rumah pribadi Jalan Danau Sentarum Pontianak Kota. Reizo Kanaka merupakan buah cinta pasangan Fransiskus Diaan dan Ageline Fremalco. (Borneo Tribune)



Baca Selengkapnya...

Gubernur akan Launching Wisata Temajo


Pontianak--Tidak lama lagi tempat wisata Pulau Temajo, resmi bisa dikunjungi, karena Gubernur Kalimantan Barat Cornelis akan melakukan launching salah satu objek wisata unggulan yang terletak di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak itu beberapa hari mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalbar, Kamaruzzaman, ketika survei ke Pulau Temajo bersama Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika Provinsi Kalbar, DL Deny serta ASITA, APH, dan IWAPI, Sabtu (13/3).
Rencana launching tersebut kata Kamaruzzaman dilakukan tanggal 23 Maret mendatang bersamaan dengan even titik kulminasi di Tugu Khatulistiwa Pontianak.
”Kita launching objek wisata Pulau Temajo bersamaan dengan peringatan titik kulminasi, Gubernur yang akan melaunchingnya,” kata mantan Pj Butapi KKR itu.
Temajo, sebagai objek wisata alami dan salah satu tujuan baru wisata di Pontianak, menurut Kamaruzzaman tempatnya sudah siap untuk dikunjungi, tinggal mengatur transportasi yang cepat dan aman, serta pembenahan beberapat fasilitas termasuk penginapan.
Kamaruzzaman berharap pemilik hotel dan penginapan di Temajo untuk melengkapi berbagai fasilitas keamanan dan kenyamanan agar turis bisa menikmati wisata alam pulau tersebut.
Untuk menunjang transportasi dari Pontianak-Temajo, Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Dinas Perhubungan menyiapkan dua kapal tug-boat 200 PK ke Temajo yang berangkat setiap Jumat, Sabtu dan Minggu, pulang-pergi.
Sedangkan dari Penibung Kabupaten Pontianak ke Temajo kata Kamaruzzaman, hanya perlu waktu 20 menit saja menggunakan speed boat Dinas Pariwisata Provinsi Kalbar.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Menbudpar: Gubernur Kalbar Cerdas


Pontianak--Tidak sah rasanya mengulas sukses acara Festival Cap Go Meh perdana di Jalan Diponegoro tanpa menyebutkan pujian Menbudpar kepada Gubernur Kalbar. Kendati kisah ini disaksikan ribuan pasang mata dan telinga, namun ada baiknya dikisahkan kembali.

Pada saat acara seremonial pembukaan festival suasana formal tak terhindar. Dimulai dengan kata sambutan Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Harso Utomo Suwito, dilanjutkan dengan Kepala Dinas Pariwisata, Kamaruzzaman serta Walikota Pontianak, Sutarmidji. Semua menabalkan formalitas kata sambutan dengan isi yang sudah sistematis dan sistemik.
Nah, tiba gilirannya Gubernur Kalbar, Cornelis. Beliau melangkah naik ke panggung. Dan di panggung, orang nomor satu di Kalbar ini menjadi “singa podium”.
Pertama yang dilakukannya adalah dengan tidak menaiki podium kehormatan yang sudah digunakan oleh para tokoh pendahulunya. Cornelis hanya menggapai sebuah mikrofon. Mikrofon ini mikrofon spesial. Spesial karena sudah diamati sejak semula acara berlangsung, bahwa dia punya volume suara yang lebih keras, jelas dan jernih. Adapun mikrofon resmi yang ada di corong podium hasil atau output suaranya rendah terpendab.
“Begini lebih baik,” ungkap singkat Cornelis disambut applaus hadirin. Posisi Cornelis hanya sekira satu meter di sisi kanan panggung jika kita lihat dari depan. Dan posisinya hanya berjarak sekitar dua mater dari pembawa acara yang berada di belakangnya.
Cornelis tampil berpidato tanpa teks. Justru tampil tanpa teks inilah yang ditunggu-tunggu massa. Massa agaknya tidak suka yang formal-formal.
“Saya tidak mau bicara berpanjang lebar. Yang ingin saya katakan hanya satu. Bahwa kita harus mengucapkan terimakasih kepada para tokoh yang telah banyak membantu sehingga kegiatan ini bisa terselenggara.” Applaus bergemuruh memberikan semangat.
“Kedua, kita harus mengucapkan terimakasih kepada Bapak Walikota. Bapak Sutarmidji, karena tanpa seizinnya, festival ini tak akan bisa diselenggarakan di tempat ini.”
“Ketiga, kita harus mengucapkan terimakasih kepada bapak Kapolda beserta jajarannya yang telah berhasil mengawal keamanan dan ketertiban. Sebab, walaupun duit kita berkarung-karung jika keadaan tidak aman, tidak akan ada gunanya,” imbuhnya disambut derai tawa sekaligus tepuk riuh bergemuruh.
Derai tawa meledak karena idiom duit berkarung-karung berkorelasi dengan besarnya dana anggaran yang dibutuhkan serta sulitnya dana didapatkan. Sebaliknya kerikil-kerikil kecil keamanan amat mudah ditemukan, apakah bersifat pemerasan langsung maupun tak langsung.
Begitulah Cornelis dengan kepiawaiannya berorasi sekaligus memilih kata-kata sederhana berhasil mencairkan suasana. Tetamu riang terbahak-bahak. Bahkan Kapolda yang duduk di deretan bangku terdepan pun tak sanggup menahan tawa karena diri dan instansinya disebut-sebut. Apalagi jika dibandingkan nilai keamanan dengan duit berkarung-karung tidak ada bandingannya.
Cornelis yang tidak naik di podium menambah lues geraknya yang bisa terlihat di kiri dan kanan massa. Di akhir pidatonya yang singkat, Beliau hanya mengisi dengan, “Mari kita dengarkan secara bersama pidato Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Jero Wacik yang membawa pula pesan-pesan khusus Bapak Presiden Republik Indonesia. Gong xi fat cai. Sin chia ju’i.”
Dua kalimat terakhir dalam langgam dan dialek China berhasil diluncurkan Cornelis. Dan semua orang pun tertawa lebar. “Benar-benar memukau,” kata warga. “Hebat Pak Cornelis, pandai Beliau ngambil hati masyarakat,” timpal yang lain. “Kalau mau belajar retorika, kepada Beliau boleh kita belajar,” ungkap tokoh masyarakat, Kristianus Atok.
“Gubernur cerdas secerdas saya,” puji Menbudpar, Jero Wacik. “Sebab sebelum saya tampil ke podium, saya juga sudah mikir untuk menggunakan mikrofon ini,” tutur Wacik juga disambut tepuk tangan meriah.
Jero Wacik kemudian menyampaikan pesan-pesan Presiden RI bahwa ada empat hal yang sudah final di NKRI. Pertama Pancasila. Kedua, UUD 1945. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah Indonesia, tanah air kita. (borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

DIPA Kalbar 2010 Turun 7,10 Persen


Pontianak--Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan untuk pelaksanaan pembangunan di Kalbar masih tetap bergantung pada ketersedian anggaran yang dialokasikan dalam daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) pada setiap tahun anggaran, disamping sumber-sumber lain yang sah. Untuk tahun 2009, alokasi pembiayaan pembangunan melalui APBN, yang disalurkan melalui DIPA Dekonsentrasi dan tugas pembantuan berjumlah Rp. 4.590.796.581.000, sedangkan untuk tahun anggaran 2010 berjumlah Rp. 4.264.673.374.000.

”Bila dilihat dari angkanya, maka terjadi penurunan sebesar Rp.326.123.307.00 atau 7,10 persen,” ungkap Cornelis, Minggu (7/3) pada malam ramah tamah bersama Komisi III DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur.
Walau demikian, kata Cornelis dalam tahun anggaran berjalan, sering terjadi perubahan dan penambahan DIPA yang diluncurkan oleh Kementerian dan Kelembagaan pusat tanpa pemneritahuan terlebih dahulu kepada Gubernur.
”Ini akan menyulitkan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk memonitoring, mengevaluasi dan pengendalian pelaksanaan program atau kegiatan yang memiliki dampak bagi masyarakat di daerah,” katanya.
Sementara, dalam penentuan skala prioritas kebutuhan daerah, program dan kegiatan, cenderung ditetapkan oleh Kementerian atau lembaga di tingkat pusat, yang pelaksanaannya, perlu menyesuaikan dengan kondisi lokal.
Selain itu, mantan Bupati Landak juga menyatakan usulan program atau kegiatan dari daerah seringkali tidak terakomodir dalam realisasi DIPA setiap tahunnya, program kegiatan luncuran pada tahun anggaran berjalan, tidak disampaikan secara lengkap kepada Gubernur.
”Dalam penentuan skala prioritas hendaknya memperhatikan usulan pemerintah daerah yang disampaikan melalui Musrenbang nasional pada setiap tahunnya,” katanya lagi.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Menbudpar Tantang Proposal Even Nasional-Internasional


Pontianak--Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik tak bisa menyembunyikan rasa harunya terhadap sambutan warga Kota Pontianak dalam pembukaan Festival Cap Go Meh (24/2) lalu. Ia terkagum-kagum sejak turun dari mobil mercy RI 54 yang digunakannya saat memasuki arena di Jalan Diponegoro.

Siang hari itu suasana cerah dan kawasan Jalan Diponegoro sudah padat pengunjung. Ribuan lampion merah yang membentang dari pohon ke pohon angsana seolah melambai-lambai kedatangan Menbudpar bersama rombongan. Bendera dan umbul-umbul pun berkibar-kibar seolah menggambarkan kegembiraan Gong Xi Fat Cai 2561 yang bertepatan dengan 2010 Masehi. Terik panas matahari saat itu tak dihiraukan warga. Mereka tumplek blek menikmati situasi.
Payung hitam pun membentang dibukakan anggota panitia Chandra Kirana kepada Menbudpar. Sementara Gubernur dipayungkan oleh Andrew Yuen. Irama tak dun dung dung pun terdengar membahana karena sepanjang jalan berderet sejumlah atraksi tatung, barongsay, silat dan naga. Jalan masuk bagaikan iringan semut beriring. Ribuan warga menikmati perhelatan festival yang baru perdana dihelat di ibukota Provinsi Kalbar.
Tampak hadir mendampingi Menbudpar selain Gubernur Cornelis beserta istri, juga Wagub Christiandy Sanjaya bersama istri, Kapolda Erwin TPL Tobing, Kadisbudpar Kamaruzzaman, Walikota Pontianak Sutarmidji, Ketua MABT Harso Utomo Suwito, Ketua DPRD Kota Hartono Azas, Pemred Borneo Tribune Tanto Yakobus dan sejumlah tokoh penting lainnya.
Panggung seluas 8x16 meter telah menunggu dengan segala asesorisnya. Warna oriental sangat kental. Pada bagian kaki atap panggung berderet lampion merah sedangkan pada backdrop tertulis Selamat Hari Raya Imlek dan Cap Go Meh 2561.
Para undangan duduk di paviliun kehormatan. Panggung kecil ini duduk di badan jalan. Jalur padat itu diblokir untuk sementara, sedangkan warga luber di sisi kiri dan kanan panggung utama.
Ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan gegap gempita, nasionalisme getar terasa. Kekhidmatan acara dilanjutkan doa yang dipimpin tokoh agama Kong Hu Cu, Sutadi.
Jero Wacik yang duduk berdampingan dengan Gubernur kerap kali terlibat pembicaraan-pembicaraan kecil. Agaknya ada pertanyaan-pertanyaan khusus tentang tari yang diperagakan di badan jalan, maupun ada promosi-promosi khusus yang dijelaskan Gubernur Cornelis. Keduanya tampak karib.
Tarian yang tampil menunjukkan akulturasi etnis Dayak, Melayu dan Tionghoa. Tema sentral yang dituangkannya adalah damai itu indah untuk bumi Nusantara.
Pesan damai ini ditangkap kuat oleh Menbudpar. Ia tampil memuji keamanan yang terwujud di Kalbar. “Hanya dengan keamanan yang stabil pariwisata bisa tumbuh dan berkembang,” ujarnya saat pidato pembukaan acara.
Menurut Jero Wacik, sejak dia mendarat di Bandara Soepadio suasana semarak sudah terasa. Hal itu terbukti ketika memasuki jantung kota. “Saya akan turut mempromosikan Kalbar. Biasanya jika saya hadir ke suatu tempat setelah itu daerah tersebut akan ramai dikunjungi wisatawan,” tuturnya disambut applaus meriah.
Menbudpar juga menekankan sesuatu yang sangat penting dan strategis untuk ditindaklanjuti. Apa itu? Bahwa dia akan menempatkan sejumlah agenda berskala nasional dan internasional di Bumi Khatulistiwa.
“Kota Pontianak sudah memenuhi persyaratan karena hotelnya memadai, kamar-kamarnya cukup, keamanannya stabil dan destinasinya menarik.”
Agenda nasional dan internasional apa saja yang akan dijatuhkan ke Kota Pontianak, Jero Wacik saat diwawancarai secara khusus tidak menjawab rinci. Ia menantang proposal dari komunitas pendengar pidatonya yang notabene ada pemangku kepentingan di Kalbar. Lantas siapa yang akan memajukan proposal? Silahkan ke Departemen Pariwsata, apakah Dinas Pariwisata Kalbar, Pemkot Pontianak, event organizer, atau konsorsium yang terintegrasi. Go ahead. (borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Kaji Kembali Perjanjian dengan Malaysia


Pontianak--Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis meminta adanya pengkajian kembali terhadap perjanjian antara Indonesia dan Malaysia.
“Perjanjian itu dibuat tahun 1970, sudah tidak relevan lagi sekarang. Perlu dikaji kembali kalau tidak kita akan terus dirugikan,” kata Cornelis di hadapan rombongan Komisi III DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Minggu (7/3) malam.

Cornelis mengatakan ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali salah satunya persoalan kesepakatan ekonomi. Terkait dengan nilai transaksi maupun komoditi yang dapat diperjualbelikan di kawasan perbatasan.
Salah satu contoh masyarakat perbatasan Indonesia hanya boleh berbelanja ke Malaysia dibatasi RM 600. Sedangkan warga Malaysia yang berbelanja ke Indonesia tidak ada batasan.
“Nilainya sudah tidak sesuai. Perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang, ini juga salah satu cara mencegah illegal trading,” ujarnya.
Kesenjangan itu menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat perbatasan sulit berubah dan maju. Belum lagi minim perhatian pemerintah pusat. Untuk itu dia mengharapkan Komisi III dapat memperjuangkan pengkajian ulang terhadap persoalan tersebut.
Sementara itu, Ketua rombongan kunjungan kerja Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin mengatakan akan mencoba mempelajari perjanjian tersebut.
“Kita akan pelajari, kalau ada yang merugikan akan kita tinjau ulang untuk membuat perjanjian baru yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak,” katanya.
Rombongan Komisi III DPR RI di Pontianak dalam rangka kunjungan kerja. Selama lima hari rombongan akan melakukan berbagai kegiatan. Senin, mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sungai Raya dan Kantor Imigrasi Pontianak. Kemudian bertemu dengan jajaran Polda Kalbar, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Tinggi Militer serta Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar.
Hari berikutnya rombongan menuju Entikong Kabupaten Sanggau meninjau Kantor Imigrasi Kelas II. Agendanya pengawasan pelaksanaan pelayanan Keimigrasian di pos perbatasan sekaligus perbandingan dengan pelayanan di Kuching, Malaysia.
Rabu rombongan berkunjung ke Kantor Imigrasi dan Konjen Kuching. Kemdian ke Kuala Lumpur bertemu pihak KBRI Malaysia. Hari terakhir kunjungan, Kamis (11/3), rombongan meninjau Pos Atase keimigrasian Kuala Lumpur dan penampungan TKI disana.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Cornelis “The Real Leader”


Pontianak--Gubernur Cornelis dengan gaya khasnya melenggang keluar halaman Gedung Kartini sekitar pukul 10.30 WIB, Sabtu (27/2). Orang nomor satu di Kalbar ini mengenakan stelan kasual putih lengan pendek serta celana panjang jeans berwarna biru.
Sebagai top eksekutif, Cornelis berjalan sendiri. Jangankan didampingi kepala dinas, ajudan pun tidak ada. Beliau tampil “single fighter”, seorang diri.

Menurut wartawan Borneo Tribune dan Borneo Metro yang meliput di kawasan “clash” Kartini, Cornelis berjalan kaki dari Pendopo yang jaraknya sekitar 300 meter. Pria yang terpilih menjadi Gubernur setelah memimpin Kabupaten Landak dua periode terjun langsung “mendamaikan” kelompok yang bersitegang. Yakni oknum kelompok FPI dan pembawa arakan naga.
Tampilnya Gubernur Cornelis di Kartini patut diacungi jempol. Demikian karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendiri Muhammadiyah, “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”. Menjadi pemimpin itu tampil terdepan memberikan contoh teladan, di tengah-tengah bekerja sesama tim, dan di belakang memberikan dukungan atau dorongan.
Nah, Gubernur Cornelis telah memberikan teladan kepada warga Kalbar bagaimana menjadi pemimpin yang ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso—tut wuri handayani.
Bahwa menjadi pemimpin tidak hanya membuka kegiatan seperti Gubernur bersama Menteri Pariwisata, Jero Wacik membuka Festival Cap Go Meh, (24/2) tetapi juga mengawal kata-kata keramat, “Bahwa damai itu indah. Hanya karena keamanan dan perdamaianlah pembangunan bisa terlaksana. Di mana tujuan pembangunan itu sendiri tiada lain agar rakyat bisa bekerja dengan tenang, kesejahteraan bisa diwujudkan.”
Gubernur Cornelis tampil di Kartini “single fighter” karena di alam bawah sadarnya, ia tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi bekerja. Ia menghayati ucapannya saat mengucapkan terimakasih kepada walikota, tokoh masyarakat maupun aparat. “Festival Cap Go Meh ini tak akan bisa terlaksana jika tak ada keamanan. Maka kita patut berterimakasih kepada Kapolda maupun jajaran. Termasuk sipil dan militer,” ujarnya di arena Festival Cap Go Meh yang dipusatkan di kawasan Jalan Diponegoro.
Tampilnya Gubernur Cornelis di Kartini saat adanya konflik “kecil” bukan untuk disanjung setinggi langit karena Beliau sendiri berpesan wanti-wanti kepada media agar tidak membesar-besarkan peristiwa naif tersebut. Kepada awak media—tentu tidak hanya kepada Borneo Tribune dan Borneo Metro—bisik-bisik—ada Humas memang meminta untuk tidak menurunkan berita konflik antara oknum FPI dan arakan naga di mana terjadi aksi serang disertai pengrusakan naga maupun layangan bogem mentah.
Memang secara visual Gubernur Cornelis tidak sendirian melerai mereka yang bersitegang. Di sisi kiri dan kanannya ada beberapa polisi berseragam lengkap. Tampak pula seorang wartawan Borneo Tribune dan Borneo Metro, Tantra Nur Andi.
Dilihat dari cara berjalan dan raut wajahnya, Gubernur jelas tampak tidak ada beban. Beliau berjalan gontai dan tarikan napasnya teratur. Sama sekali tak ada kesan bahwa “bentrok” antara oknum massa Front Pembela Islam (FPI) yang sedang berpawai Maulid Nabi Muhammad SAW serta kelompok massa pemain naga telah menyita perhatiannya secara berlebihan. Masalahnya berarti kecil.
Hal tersebut kelak kemudian terbukti bahwa Kota Pontianak aman-aman saja. Kegiatan Festival Cap Go Meh pun tuntas hingga penutupan. Kondisi yang sama terasa di Kota Singkawang.
Namun lepas dari itu semua, peran dan andil Gubernur Cornelis tidak kecil dalam masalah ini. Kita patut bersyukur punya pemimpin yang mau turun ke kancah peristiwa sehingga ledakan kecil tidak melebar menjadi besar. Pemimpin efektif memang pemimpin yang berpikir serta bertindak cerdas. Menurut Hermawan Kertajaya, “Low cost, hight impact—sedikit biaya, namun berdampak besar.”(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Minggu, 14 Maret 2010

Karol: Ketua DPR Otoriter

PARIPURNA RICUH

Pontianak--Anggota Komisi IX DPR RI, Karolin Margaret Natasa menyayangkan tingkah wakil rakyat yang ricuh dalam rapat paripurna kasus skandal Bank Century.
“Sungguh disayangkan, proses rapat paripurna para wakil rakyat di Senayan yang mengagendakan pembahasan kasus skandal Bank Century harus berakhir ricuh dan tidak normal,” kata Karolin.

Kejadian tersebut dituturkan legislator asal Kalbar itu, kericuhan bermula dari ketukan palu sepihak yang dilakukan Ketua DPR Marzuki Alie, sebagai tanda penutupan rapat Paripurna. Sehingga, mengundang berbagai hujan interupsi dari para anggota Dewan yang tak sepakat dengan ulah ketua sidang yang dinilai sewenang-wenang.
Sikap tersebut kata Karol dapat dikategorikan sebagai sebuah penyelewengan konstitusi.
Lanjut Karol mengatakan, ulah pimpinan sidang ini keluar dari koridor konstitusi, sebab ketua DPR menyampaikan bahwa alasan keputusan menutup sidang karena sudah tidak ada lagi agenda karena hal tersebut merupakan keputusan Badan Musyawarah (Bamus).
“Ini jelas-jelas telah melanggar aturan DPR RI tentang tata tertib pasal 221 yang menyebutkan bahwa rapat paripurna adalah rapat anggota yang merupakan forum tertinggi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPR,” jelas putri sulung Gubernur Cornelis itu.
Selain itu, menurut anggota Fraksi PDIP, Ketua DPR sebagai pimpinan sidang melakukan keputusan sepihak tanpa adanya koordinasi terhadap tiga pimpinan sidang lainnya. Ini mengindikasikan bahwa Ketua DPR tidak memahami prinsip kolektif kolegial dalam tubuh pimpinan DPR selaku lembaga politik dan tidak menghormati hak bicara para anggota DPR dalam proses persidangan. “Hal ini dapat digolongkan sebagai tindakan yang otoriter,” ujarnya.
Padahal seharusnya rapat paripurna DPR harus memberikan satu kesimpulan yang bisa diambil bersama, dimana pandangan fraksi-fraksi sudah jelas disampaikan di tingkat Pansus. Karena pandangan fraksi sudah disampaikan di dalam panitia angket maka tidak perlu memperpanjang lagi dan bisa dibacakan pula tinggal ambil keputusan saja.
Pimpinan sidang langsung bisa melakukan pengambilan keputusan untuk maju pada agenda kesimpulan yang tidak menunda agenda paripurna menjadi esok harinya. Proses rapat paripurna DPR tersebut sebenarnya masih bisa ditempuh dengan cara-cara alternatif yang elegan seperti dialog pimpinan maupun lobi antar fraksi.

Dua Opsi
Perlu diketahui, bahwa dalam draft hasil kesimpulan dan rekomendasi yang ditetapkan oleh rapat paripurna memakai dua opsi yaitu A dan C. Jika memakai format opsi A dan C, bisa jadi peta kekuatan antara pro bailout dan kontra bailout dapat dengan mudah dilihat.
Setidaknya, fraksi yang memilih opsi A terdiri dari FPD, FPKB, dan FPAN. Sedangkan fraksi yang memilih opsi C yaitu FPG, FPDIP, FPKS, FPAN, F Gerindra, dan F Hanura.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...
 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger