Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Minggu, 28 Februari 2010

Budaya Dapat Sejahterahkan Masyarakat


Singkawang--Puncak perayaan Cap Go Meh 2561 di Kota Singkawang tahun 2010, terasa lebih meriah dari tahun tahun sebelumnya. Sebanyak 776 Tatung atau loya ikut dalam pesta hari ke lima belas penanggalan Imlek, Minggu (28/2).

Pawai Tatung dilepas dan disaksikan langsung Menko Kesra Agung Laksono, Gubernur Cornelis, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin TPL Tobing, Walikota Singkawang Hasan Karman, serta sejumlah pejabat teras baik provinsi maupun Kota Singkawang.
Sejak pagi buta, para Tatung telah berkumpul di lapangan Sepakbola Kridasana Kota Singkawang. Perkumpulan Tatung dan pengawal dipusatkan disana. Lapangan disesaki manusia dengan dominasi warna merah.
Para Tatung dilepas sekitar pukul 08.00 WIB. Satu persatu Tatung yang duduk diatas kursi dengan pisau tajam ditandu berjalan. Mereka melintasi Jalan Kridasana, Pelita, Gusti Sulung Lelanang, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Budi Utomo, Niaga, Hasan Saad, Setia Budi, dan finish di altar yang didirikan di Jalan Niaga.
Diperkirakan kurang lebih empat jam lama Tatung itu berpawai. Beragam atraksi mereka tunjukkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti memanggsa anjing dan ayam hidup-hidup. Dan mereka dengan sengaja menusuk bagian tubuh dengan kawat, terutama di sekitar mulutnya.
Semua atraksi Tatung itu menjadi pemandangan mengasyikkan dan sekaligus mengerikan bagi ribuan manusia yang turun di jalan. Pertunjukkan itu juga disaksikan Agung Laksono dan pejabat lainnya. Diperkirakan kurang lebih satu jam atau lebih para pejabat menyaksikan atraksi tersebut.
Agung Laksono menaruh apresiasi yang tinggi pelaksanaan Cap Go Meh di Kota Singkawang. Agung mengharapkan, festival Cap Go Meh itu dapat ditiru daerah lain untuk memajukan pariwisata di daerahnya. Menurut Agung, pariwisata itu dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat.
“Kita berharap kebudayaan dan salah satunya Cap Go Meh dapat dijadikan daya pikat pariwisata demi sejahterahkan masyarakat,” kata Agung.
Agung mengatakan, premarital dengan bekerjasama dengan badan dunia seperti UNWTo dan UNESCO, telah memberikan arahan kepada pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat umum lainnya, untuk menjadikan kebudayaan sesuatu hal yang dapat mengatasi kemiskinan.
“Pengentasan kemiskinan melalui budaya ini yang kita harapkan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar.(Borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Kalbar Bisa Maju dengan Pariwisata


Pontianak--Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, Jero Wacik, Rabu (24/2) sore membuka festival Cap Go Meh di Kota Pontianak.
Ribuan masyarakat dari berbagai etnis di Kota Pontianak dan sekitarnya ‘tumpah’ di Jalan Diponegoro yang disulap menjadi arena kegiatan festival Cap Go Meh 2010 untuk kali pertama di Pontianak.

Gawe yang dikemas dalam tradisi budaya Tionghoa itu selain dihadiri Menteri Kebudayan dan Pariwisata Jero Wacik, Gubernur Kalbar, Cornelis, Wagub Christiandy Sanjaya, Walikota Pontianak Sutarmidji, Kapolda Brigjen Pol Erwin TP. Lumban Tobing dan unsur Muspida Provinsi maupun Kota Pontianak.
Jero Wacik dalam sambutannya, mengatakan kedamaian merupakan modal utama dalam mendongkrak kemajuan pariwisata yang di Kalbar, khusus di Kota Pontianak. “Kedamaian merupakan dambaan setiap orang, dan hanya orang aneh yang tidak menginginkan kedamaian ini,” kata pria asal Pulau Dewata, Bali itu yang disambut tepuk tangan hadirin.
Dikatakannya, biasanya dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, selalu akan memberikan manfaat setelah kunjungannya itu. Dan hal ini juga diharapakan dengan kunjungannya di Kota Pontianak, akan berpengaruh terhadap kemajuan Kota Pontianak khususnya, dan Kalbar pada umumnya, dan masyarakatnya akan lebih makmur.
“Setelah pulang dari sini, akan saya kampanyekan terus Kalbar, dan event-event internasional juga sudah cocok di selenggarakan disini,” ungkap Jero Wacik.
Ia akan terus memberikan dorongan dan dukungan terhadap keberadaan Kota Pontianak, dan untuk event-event yang bertaraf internasional, akan disarankan dilaksanakan di sini, maka dengan terobosan yang demikian, Kalbar pasti akan lebih maju.
“Di sini, hotelnya sudah memadai, dan event internasional sudah bisa dilaksanakan di sini apalagi didukung bandaranya juga sudah internasional,” ujarnya.
Lelaki yang sudah dua periode menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata itu lebih lanjut mengatakan, kehadiran dirinya di Kota Khatulistiwa ini adalah untuk meresmikan festival Cap Go Meh, dan festival ini juga bukan hanya milik masyarakat Tionghao semata, tapi milik semua masyarakat Kalbar, dan Indonesia pada umumnya.
“Semua yang disajikan dalam festival sangat menyentuh perasaan kita, semua etnis menyatu, dan ini tercermin dalam tarian tiga etnis tadi, saya juga minta kebersamaan ini dapat diaplikasi dalam hidup setiap sehari-hari,” pintanya.
Betapa indahnya perdamaian itu, kalau sudah ramai dan rukun, maka akan mudah menjadi sebuah kota wisata. Perlu diketahui, turis tidak akan senang dengan tempat yang tidak damai. Mereka pasti mencari tempat yang damai, aman dan penduduknya ramah.
“Saya melihat, potensi Kalbar sangat besar sekali, karena masyarakatnya yang rukun, toleran, itu modal kita dalam mengembangkan pariwisata Indonesia. Dan Kalbar bisa maju dengan pariwisata,” kata Jero Wacik.
Dengan adanya kemajuan pariwisata, maka kesejahteraan akan berjalan dengan baik, karena moment ini dapat membawa dampat positif dengan kesejahteraan yang mengalir kepada masyarakat.
“Kita akan majukan Kalbar, kita akan jadikan tempat MICE (meeting, incentive, Converence dan Exibition) di Indonesia, dan mendorong agar MICE nasional di Kota Pontianak, karena hotelnya sudah banyak, konfrensi-konfrensi yang bertaraf internasional juga dapat dilakukan di Pontianak,” janjinya.(Borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

CU Mesti Bebas Kepentingan Politik Praktis


Pontianak--Gubernur Kalbar, Cornelis meminta agar lembaga keuangan mikro seperti credit union (CU) mesti bebas dari kepentingan politik praktis. Itu untuk menjaga independensinya sebagai lembaga keuangan yang membantu masyarakat miskin benar-benar terwujud.

“CU tidak boleh di sentuh dengan kepentingan-kepentingan lain, jangan ada kepentingan politik praktis. jangan ada kepentingan saya mau jadi ketua dewan adat,” ujar Cornelis, ketika membuka rapat anggota tahunan (RAT) CU Pancur Kasih, di Auditorium Untan Pontianak, Selasa (23/2).
Lanjut Cornelis, Kalimantan daerah kaya raya, namun kenapa masyarakatnya miskin, bodoh dan di cap primitif oleh sebagian orang luar? Ini penyebab salah satunya tidak bisa mengelola uang, sSehingga muncullah CU itu kumpulan anggota yang mau sejahtera, karena berangkat dari ketidakmampuan secara ekonomi.
“CU berkembang melalui pendidikan bagaimana mengelola uang, CU mendidik manajemen keuangan di rumah tangga,” kata Cornelis. Untuk itu, badan pengawas CU jujur profesional tidak ada kepentingan keluarga, pribadi, namun harus kepentingan anggota.
Dari segi manajemen pun menurut Cornelis harus dipimpin seorang manager, yang benar-benar profesional tidak KKN dan manajemen benar-benar diurus dengan manajemen modern, jangan pakai manajemen bangun tidur.
“Bila manajemen bangun tidur, begitu dia tarantuk takajut ia kaningnya bangkak,” kata Cornelis dengan bahasa Kanayatn yang artinya begitu dia terantuk baru terkejut dan keningnya bengkak. Manajemen modern punya perencanaan, planing, organizing, actuating, controlling baru menjadi baik baru bisa sejahtera anggotanya.

Daerah Pesisir
Di satu sisi, Cornelis mengharapkan agar CU di Kalbar tidak memberikan kredit yang hanya untuk konsumtif, namun bagaimana mengembangkan pinjaman itu untuk memperbaiki ekonominya, karena pemerintah memberi keleluasaan, keistimewaan ke CU, tidak kena pajak.
CU membantu menanggulangi kemiskinan membuka lapangan pekerjaan. Cornelis berharap CU juga di kembangkan di daerah pesisir terutama nelayan.(Borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Bingung Bagaimana Motong Kue Kerajang Raksasa


KUE KERANJANG
Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis beserta istri menyempatkan diri melihat langsung kue keranjang raksasa saat mendampingi Anggota Komisi IX, Karolin Margaret Natasa melakukan kunjungan kerja di Subah Kabupaten Sambas, Rabu (17/2).
==============
Singkawang--Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis didampingi istri, Ny. Frederika Cornelis, Rabu (17/2) pagi, menyempatkan diri menyaksikan kue keranjang raksasa di Lapangan Kridasana Kota Singkawang. Bersama rombongan Komisi IX, yang melakukan kunjungan kerja di Subah Kabupaten Sambas. Gubernur sempat kebingungan bagaimana nanti memotong kue spesial Imlek tersebut.

Sama halnya yang dilakukan para pengunjung lainnya, Gubernur beserta rombongan juga naik ke atas rumah panggung. Saat menyaksikan kue keranjang itu, Gubernur menyatakan kekaguman sekaligus keheranan, bagaimana untuk memotong kue keranjang tersebut.
“Gubernur bingung. Bingung pakai alat apa untuk memotong kue keranjang itu,” kata Walikoat Singkawang, Hasan Karman, menirukan ucapan Gubernur.
Berdasarkan data panitia, kue keranjang raksasa itu mempunyai tinggi 99 Cm. Diameter kue mencapai 2,88 meter, dengan berat mencapai 8,735 ton. Kue kernjang itu terbuat dari beras ketan dengan berat 4,325 ton dan gula pasir seberat 4,325 ton.
Sekretaris Panitia Cap Go Meh dan Imek Kota Singkawang, Bong Cin Nen, mengatakan memotong kue kernjang itu tidak perlu susah susah. Cukup dengan senar dan alat bantu hidrolic. “Kue itu mudah dipotong kok. Cukup dengan senar dan hidrolic,” kata Bong Cin Nen sembari berharap kue keranjang raksasa itu bisa memecahkan rekor MURI.(Borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Kamis, 18 Februari 2010

KOTA TERPADU MANDIRI


Gubernur Kalbar Cornelis dan Bupati Sambas Burhanudin A Rasyid mendampingi rombongan Komisi IX Panitia Kerja Transmigrasi DPR RI meninjau Kota Terpadu Mandiri Subah di Kabupaten Sambas, Rabu (17/2). Hadir dalam acara ini H. Irrgan Chairil Mahfis Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dan Anggota Komisi IX DPR RI, Karolin Margret Natasa.



Baca Selengkapnya...

Gubernur Siapkan Hadian untuk Pemenang MTQ


BANTUAN MTQ
Wagub Christiandy menyerahkan Rp 28,302 juta bantuan dana tahap pertama pelaksanaan MTQ dari PNS Provinsi Kalbar yang diterima langung Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, di Balai Petitih, Kamis (18/2).
===========
Pontianak--Gubernur Kalbar Cornelis, menyiapkan hadiah untuk pemenang MTQ. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya, dalam rapat persiapan pelaksanaan MTQ di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (18/2).

Hal tersebut disampaikan Christiandy, menjawab pertanyaan peserta rapat terkait hadiah MTQ dari orang nomor satu di Kalbar itu. Hadiah itu menurut Christiandy, untuk qori dan qoriah yang memenangi perlombaan.
Pada kesempatan itu juga Wagub menyerahkan bantuan dana tahap pertama pelaksanaan MTQ dari PNS Provinsi Kalbar sejumlah Rp 28,302 juta dan diterima langung Bupati Landak Adrianus Asia Sidot.
Selain itu, Chrisntiandy juga menyarankan untuk menggali potensi budaya Kalbar, seperti teater di Aruk, Sambas, yang tak kalah menarik, artis lokal juga, sehingga pengeluaran bisa ditekan.
Dalam MTQ tahun ini menurut Adrianus, terdapat cabang musabaqah, diantaranya, Tilawatil Qur’an, Hifzil Qur’an, Fahmil Qur’an, Syahril Qur’an, Khattil Qur’an.
Sedangkan cabang Tilawatil Qur’an meliputi Golongan Tartilil Qur’an (Putra/Putri); Golongan Anak-anak (Putra/Putri); Golongan Remaja (Putra/Putri);Golongan Dewasa (Putra/Putri) Golongan Cacat Netra (Putra/Putri); dan Golongan Qiro’at Saba’ (Putra/Putri)

Landak siap
Walaupun Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXIII baru berlangsung awal Mei mendatang di Kota Ngabang Kabupaten Landak, Adrianus menyatakan daerahnya sudah siap, termasuki sarana dan prasarana seperti penginapan, transportasi untuk kelancaran peserta dari berbagai kabupaten kota di Kalbar.
Dalam pelaksanaan nanti, kata Adrianaus, Landak akan menyiapkan juga makanan khas kota Intan itu, seperti putu, dange, putu kepal, juga akan menyiapkan penampilan busana-busana daerah perpaduan etnik Dayak dan Melayu.
Berapa dana yang digunakan? Adrianus secara transparan mengatakan, anggaran untuk MTQ mencapai delapan miliar rupiah, dana tersebut diluar pembangunan mimbar tilawatil.
Sedangkan perolehannya, dari hibah provinsi Kalbar melalui APBD empat miliar rupiah dalam dua tahun anggaran, APBD Kabupaten Landak, enam miliar, dan sumbangan dari kabupaten/kota di Kalbar, dalam bentuk stiker.(www.borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Usulkan Lagi Jalan Pararel Perbatasan ke Bappenas

Pontianak--Gubernur Kalbar, Cornelis menyatakan akan mengusulkan kembali pembangunan jalan pararel perbatasan ke pusat. Hal tersebut menanggapi belum masukkan jalan pararel perbatasan dalam peta tata ruang nasional sehingga tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Padahal sudah kita sudah sampaikan saat pertemuan di Cipanas. Kalau kondisinya demikian kita akan usulkan lagi, karena RPJM bukan harga mati. Bisa saja lupa karena mengurus seluruh Indonesia. Akan kita sampaikan lagi ke Bappenas," kata Cornelis, Selasa (16/2) kemarin.
Cornelis mengatakan hasil RPJMN kemarin disampaikan kepada masing-masing Bupati dan Walikota di seluruh Kalbar. Pembagian hasil tersebut untuk disesuaikan antara pembangunan daerah dengan pembangunan di tingkat nasional.
“Kita lihat yang belum masuk dalam RPJMN untuk dimasukkan selanjutnya. Apalagi sebentar lagi ada Musrembang, kita harap akan dapat masukan. Dan semuanya akan tercover dalam musrembang itu,” ungkap Cornelis.
Jalan ini perlu dibangun guna meningkatkan akses masyarakat perbatasan. Jalan pararel perbatasan ini nantinya terntang dari Temajok Sambas hingga Badau, Kapuas Hulu sepanjang 800 kilo meter. Dana yang diperlukan untuk membangun jalan ini diperkirakan sebesar Rp. 4,7 – 5 Triliun. Dengan kondisi jalan standar, minimal lebar badan jalan sepanjan 25 meter.
Cornelis mengatakan untuk pembangunan jalan tersebut diperlukan bantuan dari pemerintah pusat. Sebab anggaran Kalbar tidak cukup membangun jalan yang besarannya mencapai 4-5 tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalbar.
“Kita gencar untuk usulkan ini ke pemerintah pusat. Karena ini pekerjaan besar, Provinsi tidak sanggup mengerjakannya sendiri,” ungkap Cornelis.
Sebelumnya ada wacana kontraktor Malaysia akan membangun jalan tersebut. Dengan kompensasi semua sumber daya alam yang terkandung diatas jalan sepanjang 800 kilometer tersebut diambil pihak kontraktor. Namun, Cornelis mentah-mentah menolak adanya wacana itu.
“Rugi kalau kita biarkan pihak asing mengerjakannya. Apalagi sumber daya alam disana sangat banyak. Hutan padat saja mencapai 150 kilometer. Saya tida mau kalau dikelola seperti itu, biarkan saja pemerintah yang membangunnya,” tegas mantan Bupati Landak ini
Apalagi jalan pararel perbatasan ini lanjut Cornelis merupakan satu dari tiga jalan yang berdada di perbatasan darat Indonesia dengan Negara tetangga. Selain Papua dengan Papua Nugini dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. Sehingga perlu perhatian pemerintah pusat.
Pada kesempatan berbeda Bupati Sanggau, Setiman H Sudin yang daerahnya merupakan salah satu dari lima kawasan perbatasan Kalbar mengatakan jalan pararel perbatasan mutlak dibangun.
“Jalan perbatasan mutlak dibangun untuk mempercepat proses pembangunan di perbatasan,” kata Setiman.
Mantan Kepala Kappet Kalbar ini meminta agar Kementrian PDT memperjuangkan realisasi pembangunan jalan perbatasan. Sebab jalan ini nantinya akan dapat memcepat proses pembangunan disepanjang perbatasan terbentang dari ujung Barat Kalbar hingga ujung timur Kaltim.
Diungkapkan Setiman saat ini baru baru dibangun jalan inspeksi untuk membangun jalan pararel. Besar dana yang digunakan untuk membangun jalan inspeksi ini sebesar Rp 3,4 miliar.
Bupati Sambas, Burhanuddin Rasyid juga menginginkan hal yang sama, pembangunan jalan pararel perbatasan segera dilaksanakan. Sambas merupakan daerah perbatasan dengan perbatasannya Aruk-Biawak (Malaysia).
“Kita ingin segera ada jalan pararel perbatasan untuk Kalbar mulai dari temajo hingga ujung Kapuas hulu. Malu juga kita dengan Negara tetangga yang sudah ada jalan pararelnya, Sedangkan kita masih jalan tikus,” ungkap Burhanuddin.
Untuk itu pihaknya meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Disampaikan melalui kementrian PDT agar segera diperjuangkan kepada departemen pekerjaan umum.
“Kami minta ini menjadi perhatian khusus sehingga kita tidak lagi tertinggal dari Negara tetangga kita Malaysia,” tukasnya.(www.borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Ingatkan Pemberitaan Media Berimbang

Pontianak--Pemberitaan di media massa selama ini dirasa Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis belum berimbang. Untuk itu dia mengingatkan agar dalam pemberitaan media massa lebih berimbang dengan mengedepankan berita-berita yang menggangkat sisi positif pembangunan. Selama ini yang lebih ditonjolkan sisi-sisi negatifnya, karena itu terkait dengan bisnis media itu sendiri.

Hal itu disampaikan Gubernur Cornelis usai menghadiri serahterima jabatan Perum LKBN ANTARA Biro Provinsi Kalbar, Selasa (16/2) siang di Balai Petitih Kantor Gubernur, Jalan A Yani.
"Media jangan hanya mengangkat yang jelek-jelek saja, terutama pemberitaan tentang pemerintah yang ditampilkan buruk dari sekian banyak yang berhasil. Dan yang jelek itu ditampilkan berkali-kali, kalau yang bagus sedikit saja. Apalagi hak jawab sedikit saja, asal jangan ndak jak. Maksud kita ya diberitakan berimbanglah," kata Conelis.
Dikatakannya bahwa keberhasilan pemerintah perlu diekspos oleh media massa. Bukan hanya keburukan saja. Sebab dari banyak program pemerintah hanya beberapa saja mungkin yang tidak berjalan baik, sementara program lainnya yang berhasil jarang diberitakan. Sementara masyarakat berhak mengetahui prestasi yang dicapai pemerintah.
“Contohnya saja demo 50 orang lebih marak diberitakan ketimbang upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan lainnya. Disini tantangan media kedepan untuk memberitakan hal-hal positif,” jelas dia.
Diingatkannya juga bahwa wartawan tidak hanya sekedar menulis namun harus dapat memberikan ilmu dari pemberitaannya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.
“Bagaimana kita rubah maindset wartawan dan media dalam pemberitaan. Serta tetap memperhatikan kode etik jurnalistik. Ini yang penting,” tegas dia.
Dalam kesempatan itu, Cornelis berpesan kepada Perum LKBN Antara agar memberitakan yang berimbang tentang kinerja Pemprov Kalbar. Untuk mendapatkan berita Antara dapat bekerjasama dengan humas yang ada di lingkungan SKPD.
“Antara punya peran besar dalam memberitakan tentang keberhasilan pembangunan di Kalbar. Apalagi informasi lebih mudah didapat dengan menghubungi humas-humas masing-masing SKPD. Bahkan bisa sampai ke tingkat desa sekalipun,” papar Cornelis.
Sementara itu, Direktur Utama Perum LKBN Antara Ahmad Mukhlis Yusuf, menyatakan Antara siap menjalin kerja sama di bidang pemberitaan apa saja yang sifatnya membangun dan sebagai pusat informasi baik lokal, nasional maupun internasional dengan Pemprov Kalbar.
“Kepala biro di Kalbar harus bisa mengangkat potensi Kalbar secara terus menerus baik tingkat nasional maupun inetrnasional. Karena Antara memiliki jaringan yang luas hingga ke tingkat Internasional,” kata Ahmad.
Ahmad mengingatkan Antara bersama insane pers di Kalbar mendorong komunikasi harapan, jurnalistik mencerahkan.
“Menyamakan komitmen itu dengan pers lain dan bekerjasama degan stakeholder untuk mengedepankan jurnalisme damai,” imbuh dia.
Dengan luasnya daerah Kalbar dia katakannya Antara akan melatih kontributor. Kontributor ini dilatih dengan standar jurnalistik Antara menggunakan APBD Kalbar.
“Untuk menjawab luasnya daerah Kalbar keterbatasan SDM dan pendanaan, kita melakukan langkah itu. Dalam waktu dekat akan ada MoU dengan Pemprov Kalbar. Paling lambat dua bulan dan akan ditindaklanjuti,” jelasnya.
Serah terima Kepala Biro Perum LKBN Antara dari pejabat lama Yuniardi Ferdinand kepada Kepala Biro Kalbar yang baru, Zaenal Abidin. Dihadiri oleh Direktur Utama Perum LKBN Antara Ahmad Mukhlis Yusuf dan Direktur Pemberitaan Saiful Hadi. Serta Gubernur , Muspida Kalbar dan pimpinan media di Kalbar.
Yuniardi Ferdinand menjadi Kabiro Perum LKBN Antara Kalbar, 17 Nopember 2008 dan berakhir 16 Pebruari 2010. Sementara pejabat baru Zaenal Abidin sebelumnya menjabat sebagai Redaktur Ekonomi di Perum LKBN Antara Jakarta.(www.borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Dua Jam Urus Rekomendasi


Pontianak--Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP sudah keluarkan rekomendasi terkait siapa figur yang akan diusung dalam bursa pemilihan kepala daerah di enam kabupaten di Kalbar.

Ditemui, usai menghadiri open house Wagub Christiandy Sanjaya, Minggu (14/2), Ketua DPD PDIP yang juga Gubernur Kalbar, Cornelis, mengungkapkan, DPP PDIP sudah mengeluarkan rekomendasi, Sabtu (13/2) di Jakarta, dan hari ini (14/2) langsung mendaftar ke komisi pemilihan umum di masing-masing kabupaten.
Selengkapnya, calon bupati dan wakil bupati yang direkomendasi DPP PDIP untuk ikut pemilukada masing-masing di enam kabupaten. Kabupaten Ketapang Henrikus-Boy Man Harun, Kapuas Hulu Yoseph Alexander-Abang Chairul, Bengkayang Moses Ahie-Sebastianus Darwis, Melawi Sukiman-Kluisen, Sintang Milton-Juan, Kabupaten Sekadau, Simon Petrus-Rupinus.

Dua jam
Cornelis butuh waktu dua jam untuk mengurus rekomendasi enam pasangan calon bupati dan wakil bupati ke DPP PDIP di Jakarta.
“DPP perlu jaminan ketua DPD, padahal ada yang mengurus, jadi saya harus yakinkan DPP,” ujar Cornelis.
Cornelis pun mengharapkan agar enam kandidat yang akan bertarung untuk bisa bertarung dengan baik sehingga kemenangan bisa diraih, dengan mengoptimalkan mesin partai. “Target menang, kalau tak menang tak ngertilah,” kata mantan Bupati Landak itu dengan gaya bicaranya yang blak-blakan.
Disamping lolosnya enam kandidat itu ke bursa pemilukada, Cornelis tak menampik mungkin ada yang kecewa karena tidak terpilih. Dia menjelaskan agar semua berbagi tugas, apalagi sekarang Gubernur Kalbar dari PDIP, sehingga memerlukan dukungan anggota DPRD PDIP dalam mengambil kebijakan pemerintahan, sehingga visi dan misi bisa tercapai. (www.borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Cornelis Jemput Rekomendasi DPP PDIP

Pontianak--Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak di enam kabupaten di Kalimantan Barat akan dilaksanaan 19 Mei mendatang. Keenam kabupaten tersebut Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Saat ini tahap pemilukada sedang memasuki masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kalbar, Cornelis mengungkapkan hingga saat ini belum ada rekomedasi dari DPP PDIP terkait nama-nama yang akan diusung partainya pada pemilukada di enam kabupaten dimaksud.

Sementara KPU sudah menjadwalkan penutupan pendaftara dua hari mendatang. Bila rekomendasi itu belum juga turun dari DPP, maka kemungkinan PDIP tidak akan berpartisipasi dalam pemilukada mendatang.
“Seharusnya sudah keluar rekomendasi itu, karena sudah lama diajukan, tapi sampai sekarang belum keluar juga. Padahal disana sudah ada korwil dan sekretaris. Makanya mau tidak mau saya harus turun tangan. Sore ini (kemaren sore, red) akan akan memberikan penjelasan ke DPP,” ungkap Cornelis yang juga Gubernur Kalbar ini ditemui di rumah jabatannya, Jumat (12/2) sore kemarin.
Dijelaskan dia bahwa kewenangan mengeluarkan rekomendasi nama-nama calon bupati dan wakil bupati tiap daerah berada di pusat, karena memang domainnya DPP. Menurut dia saat ini baru dilakukan fit and propertes terhadap caon-calon yang akan menggunakan perahu PDIP aupun yang akan berkoalisi dengan PDIP.
Cornelis mengungkapkan tidak semua daerah PDIP dapat mengajukan calonnya sendiri. Hanya dua daerah saja PDIP dapat mengajukan calon, yakni Ketapang dan Bengkayang. Sedangkan empat daerah lainnya, harus berkoalisi dengan partai lain.
“Sintang hanya tiga kursi, Melawi tiga, Sekadau empat, Kapuas Hulu tiga sehingga tidak cukup mengajukan pasangan sendiri, harus koalisi,” ungkapnya.
Untuk koalisi dia mengatakan pihaknya tidak memaksaan kadernya sebagai bupati. Tergantung pada kesepakatan kolaisi dan pada calon masing-masing.
“Yang penting yang bersangutan cocok,” ujarnya.
Saat ditanya lebih rinci siapa saja yang sudah mendaftar menggunakan partainya dia merinci beberapa nama. Di Bengkayang PDIP akan mengusung Moses Ahie dengan Darwis. Melawi Kluisen sebagai wakil bupati rencananya berpasangan dengan Sukiman. Kapuas Hulu Yosehp Aleksander pendampingnya belum tahu. Sintang ada banyak nama diantaranya Krisantus, Milton dan Abeng.
“Maunya bupati. Untuk koalisi mereka cari sendiri. Untuk Sekadau maunya berbagi kekuasaan. Satu pemerintah dan satu dewan tidak diambil dua-duanya. Kemungkinan Simon Bupati, kita gabung dengan demokrat,” tambah Cornelis.
Semakin dekatnya pelaksanaan pemilukada ini dia minta partai lebih banyak bergerak mulai ketua DPD, DPC sampai ranting dan anak ranting. Untuk menghidupkan mesin partai, dan jangan diam.
“Kita juga tidak bisa sendirian harus bergerak bersama partai koalisi yakinkan rakyat bahwa calon mereka yang layak dipilih,” tukasnya.(www.borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Bandara Singkawang Belum Masuk RPJMN


CINDERAMATA
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana, memberikan cinderamata kepada Gubernur Kalbar Cornelis usai sosialisasi RPJMN 2010-2014 di Singkawang, Kamis (11/2).
=============
Singkawang--Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan rencana pembangunan Bandara Singkawang belum masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Pernyataan mentri ini disampaikan saat sosialisasi RPJMN yang digelar di Palapa Fantion Hall Pasir Panjang Singkawang, Kamis (11/2) kemarin.
Sosialisasi itu juga dihadiri Gubernur Kalbar, Cornelis, Wakil Gubernur Kalbar, Cristiandy Sanjaya, Wakil Wali Kota Singkawang, Edy R Yacoub, Wakil Wali Kota Pontianak, Paryadi dan sejumlah bupati dan wakil bupati se Kalbar, termasuk seluruh Kepala Bappeda se Kalbar.
Sebelum masuk pada kementerian yang dipimpinnya, Armida menjelaskan, terlebih dahulu usulan bandara itu masuk ke kementerian teknis yakni Kementerian Perhubungan RI.
“Kita dengar tadi, kata wakil wali kota, wali kotanya sedang bertemu dengan Menteri Perhubungan RI. Setelah usulan itu masuk ke sana, barulah masuk ke kita,” terang Armida.
Armida menuturkan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional siap mendukung langkah Pemkot Singkawang untuk mewujudkan Bandara Singkawang ini. Tentu pendanaannya tak tergantung dari pemerintah saja, tentu bisa dengan pihak ketiga.
“Untuk itu, kita siap membantu dengan program KPS (kerjasama pemerintah-swasta). Butuh investor mewujudkan bandara itu sendiri,” jelas Armida.
Wakil Wali Kota Singkawang, Edy R Yacoub dalam kesempatan itu menjelaskan, program strategis khusus untuk Kota Singkawang adalah membangun bandara Singkawang.
“Mewujudkan bandara tidaklah mudah. Pasti ada kendala. Tapi, kita bertekad bandara ini terwujud,” terang Edy.
Menurut Edy, dalam waktu dekat, dalam waktu tidak begitu lama bandara ini akan ada di Singkawang. Apalagi, Pemerintah Provinsi Kalbar juga memberikan dukungan termasuk pemerintah pusat.
Prihal bandara Kota Singkawang juga diungkapkan Kepala Bapeda Kota Singkawang, Sumastro. Katanya, walaupun belum masuk ke RPJMN 2010-2014, tapi sudah masuk ke buku biru (blue book).
“Sudah masuk, dan kita yakin akan terwujud dalam waktu dekat ini,” terang Sumastro.
Guna mewujudkan bandara tersebut, Gubernur Kalbar, Cornelis sudah memberikan rekomendasi tentang penetapan lokasi bandar udara Kota Singkawang. Pemerintah Provinsi Kalbar mendukung bandar udara Kota Singkawang dilokasi terpilih hasil pengkajian ulang FS di Kelurahan Pamilang, Singkawang Selatan dan merevisi lokasi bandar udara Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam rekomendasi Gubernur Kalbar tanggal 30 Juli 2007.(www.borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Warga Sekayam Tuntut Pembentukan KSR


AUDIENSI
Sekitar 73 orang yang mewakili masyarakat Kecamatan Kembayan, Beduai, Sekayam,
Entikong dan Noyan Kabupaten Sanggau audensi dengan Gubernur Cornelis terkait rencana pembentukan Kabupaten Sekayam Raya, Rabu (10/2).
==============
Pontianak--Sekitar 73 perwakilan warga lima kecamatan di Kabupaten Sanggau, yakni Kembayan, Beduai, Noyan, Sekayam, Entikong bertemu Gubernur Kalbar, Cornelis, di Balai Petitih, Rabu (10/2). Pertemuan, terkait usulan pembentukan Kabupaten Sekayam Raya yang sampai saat ini belum terealisasi.

Ketua Panitia Pendukung Pemekaran Kabupaten Sekayam Raya, Christoforus Lomon, mengaku kecewa terhadap keputusan Bupati Sanggau nomor 436 tahun 2009, tentang pembentukan calon Kabupaten Sekayam Raya (KSR) sebagai pemekaran Kabupaten Sanggau belum memenuhi syarat.
Menurut dia, keputusan Bupati Sanggau, hanya berdasarkan kajian akademik tim Universitas Tanjungpura. “Kami kecewa keputusan Butapi Sanggau, kami anggap kajian tersebut tidak menggambarkan wilayah calon KSR karena datanya tidak valid dan tidak sesuai kondisi terakhir, karena menggunakan data tahun 2004 dibukukan 2007, diterbitkan 2009 oleh BPS Sanggau,” tegas Christoforus.
Lanjut dia, padahal jika Pemkab Sanggau punya kemauan politik, tim kajian turun ke lapangan berbicara langsung dengan masyarakat sehingga bisa mendapatkan data valid. “Lebih elok lagi bupati komunikasi dengan kita agar skor bisa dicapai sehingga usulan pemekaran sesuai PP 78 tahun 2007, tidak bertentangan,” kata Christoforus lagi.

Usulan Pemkab
Pembentukan KSR, ternyata usulan Pemkab Sanggau tahun 1997, melalui surat Bupati Sanggau nomor 130/1953/TAPEM, tanggal 9 Juni 1997 dan surat nomor 130/4308/TAPEM, tanggal 18 Desember 1998, tentang usulan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Sanggau. “Kalau Bupati yang sekarang mau, tentu data-data yang dianggap kurang bisa semua disempurnakan, bukan berarti menggunakan data yang abal-abal atau akal-akalan tapi data yang benar-benar valid,” terang Christoforus.
Damianus Asia, dari perwakilan dari Kecamatan Entikong menambahkan, pembentukan KSR adalah kebutuhan bagi daerah perbatasan untuk mengejar ketertinggalan. “Dana anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan jatuhnya ke kabupaten, sehingga daerah tertinggal bisa mengelolanya sendiri untuk pembangunan,” kata Damianus.
Terkait data yang dikaji tim Untan, Damianus menilai tidak relevan, bahkan diduga rekayasa agar KSR tidak terwujud, “Dalam data tersebut di Beduai tidak ada pasar, di perbatasan Entikong hanya 13 aparat keamanan, padahal yang ada satu batalyon, kan tidak relevan tu,” ungkap Damianus.

Akan di Teliti
Gubernur Cornelis, yang dampingi Wagub Christiandy Sanjaya, dan Assisten I, Ignatius Lyong, menegaskan akan meneliti kembali kajian-kajian maupun data-data terkait pembentukan KSR Raya. Cornelis juga heran, karena dana yang dipakai untuk melakukan pengumpulan data, sekitar Rp400 juta, namun hasilnya tidak valid, dan pemerintah provinsi terutama biro pemerintahan tidak dilibatkan.
Namun Cornelis mengatakan, data-data yang ada akan disampaikan ke menteri dalam negeri (Mendagri) untuk diproses bagaimana keputusan akhirnya. “Kita akan berjuang terus, namun kita juga akan meneliti semua data, karena kalau salah ambil langkah resikonya besar, sehingga masyarakat bersabar dan jangan ngotot, ready or not kita menunggu dari pemerintah pusat,” ujar Cornelis.
Dituturkan Cornelis, sebenarnya KSR sudah dirancang pemerintah yang disebut pembantu bupati wilayah Sekayam, namun belum jadi. Waktu itu bersama Kabupaten Landak, “Sekarang Landak sudah jadi, tempo hari saya berpikir bukan Sekadau tapi (kabupaten) Sekayam,” tutur mantan Butapi Landak itu.(www.borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Singapura Tertarik Investasi di Kalbar

Pontianak--Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah dilirik Singapura untuk menanamkan investasinya. Dubes Singapura untuk Indonesia, Ashok Kumar Mirpuri beserta rombongan, Selasa (9/2) siang mengungkapkan hal tersebut di hadapan pemeritah Provinsi Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur dalam kunjungannya beberapa hari ke Kalbar.
“Kami akan mengumpulkan informasi tentang Kalbar ke perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura agar dapat menanamkaninvestasinya ke Kalbar,” kata Ashok.

Dikatakannya bahwa yang dapat menanamkan investasi di luar negeri hanya pihak swasta. Untuk itu dia akan mengumpulkan banyak informasi tentang Kalbar dan memberikan informasi tersebut kepada perusahaan swasta di Singapura.
Sedangkan untuk bidang apa saja yang menjadi target investasi kelak dia mengatakan semua bidang memungkinkan. Seperti pariwisata, pertambangan, perkebunan dan lainnya.
Kunjungan Kedubes Singapura tersebut bersama rombongan diisi dengan tanya jawab yang dipimpin Gubernur Kalbar. Kedubes menanyakan persoalan infrastuktur di Kalbar. Sebab menurut dia persoalan ini paling penting terkait investasi yang akan ditanamkan.
“Persoalan infrastruktur ini yang akan banyak ditanyakan oleh investor. Kira-kira apa rencana pembangunan infrastruktur kedepan?” tanya dia.
Gubernur Kalbar, Cornelis menjelaskan jika pembangunan infrastruktur di Kalbar baru bergerak.
“Kalau ada investor yang akan masuk kami akan buka diri. Kami akan berikan kemudahan-kemudahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur menjelaskan tahun 2012 Kalbar menargetkan pada sector perkebunan produksi CPO akan meningkat. Sehingga membutuhkan pelabuhan internasional agar dapat langsung di ekspor dari Kalbar.
“Kita tawarkan ini kalau ada investor yang berminat membangun pelabuhan CPO,” imbuh Cornelis.
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), M. Zeet Hamdy Assovie menambahkan banyak sekali peluang investasi di Kalbar.
“Kami siap membantu dalam memberikan informasi terkait dengan investasi di daerah ini,” ujar M. Zeet sambil memberikan brosur berisi informasi investasi di Kalbar.
Kepala Dinas Pariwisata Kalbar, Kamaruzzaman juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya peluang investasi khusunya bidang kepariwisataan masih besar.
“Karena berdasarkan pengalaman selama ini banyak turis asing termasuk dari Singapura yang menyenangi wisata ekoturism. Di Kalbasr itu banyak. Ini bisa disampaikan ke investor,” kat Kamaruzzaman.
Selain berinvestasi dibidang kepariwisataan dia menambahkan dapat juga bekerjasana kebudayaan. Sebab selama ini dia mengatakan kerjasama kebudayaan dengan singapur masih belum ada.
“Kalau untuk Malaysia dan Brunei Darussalam kita sudah laksanakanm tapi dengan Singapura masih belum ada. Padahal kita masih satu rumpun, banyak kaitannya ini saya fikir dapat dikembangkan kedepan,” tukasnya.(www.borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Tolak Kekerasan, Gubernur Gunakan Pita Putih

Pontianak--Sejumlah wartawan cetak dan elektronik berkumpul di Tugu Deugulis Universitas Tanjungpura Pontianak. Tugu dimana ratusan bahkan ribuan aksi demonstrasi biasa dilakukan. Para jurnalis pun bisa meliput aksi-aksi yang dilakukan baik mahsiswa maupun eleman masyarakat di lokasi tersebut. Namun kali ini para pekerja media inilah yang menggelar aksinya. Aksi damai memperingati Hari Pers Nasional ke 64, pada 9 Februari 2010.

Menggunakan pakaian hitam-hitam bertuliskan “Intimidasi kebebasan pers menampalkan berita adalah kekerasan” berwarna merah putih. Di dada kiri tersemat pita putih, simbolisasi dari kesucian dari sebuah pekerjaan jurnalis sekaligus simbol anti kekerasan dan kriminalisasi pers.
Kekerasan pers menjadi tema yang diangkat para jurnalis ini. Mereka menilai bahwa kekerasan kerap terjadi.
“Bukan hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis. Seperti teror dan intimidasi terhadap wartawan dalam pemberitaan,” kata koordinator aksi, Rizky Wahyuni yang juga Jurnalis Harian Borneo Tribune.
Padahal kata dia di era keterbukaan saat ini pers wajib menyampaikan segala informasi ke pada publik. Apalagi dalam mendapatkan informasi pers dilindungi Undang-Undang.
“UU 40/2009 tentang pers mengatur kebebasan pers di Indonesia. Dalam menjalankan peran dan fungsi profesi wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Kalaupun ada yang merasa dirugikan dalam pemberitaan media, gunakan hak jawab atau cara elegan lain tanpa harus menggunakan kekerasan,” tegas dia yang pernah mendapatkan tindak kekerasan saat peliputan kampanye Boediono di Pontianak beberapa waktu lalu ini.
Untuk itu dihari pers ini dia mengharapkan menjadi momentum anti kekerasan terhadap para pelaku media. Apalagi pers merupakan pilar keempat dalam tatanan Negara demokrasi, setelah ekeskutif, legislatif dan yudikatif.
Ditandai dengan pita putih sejumlah jurnalis ini menyuarakan aksi stop kekerasan terhadap jurnalis. Pita tersebut dibagikan kepada pengendara jalan yang sedang stop di lampu merah bundaran Untan. Satu diantaranya yang mendapatkan sematan pita putih tersebut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalbar, Kamaruzzam.
Aksi tidak berlangsung lama, karena mereka harus kembali menjalankan tugas peliputan. Di sela peliputan sejumlah jurnalis kembali membagikan pita putih kepada narasumber yang ditemui. Di Kantor Gubernur Kalbar sedang berlangsung acara pertemuan dengan Kedubes Singapura.
Sebelum memimpin pertemuan Gubernur Cornelis mendapatkan sematan pita putih di dada sebelah kirinya. Wartawati Borneo Tribune, Rizky menyematkan langsung di hadapan sejumlah wartawan dan Komandan Korem 121 ABW, Nukman Kosadi.
“Saya mengapresiasi kerja wartawan di Kalbar, selama ini hubungan antara kita sangat baik tidak ada kekerasan yang dilakukan pemerintah seperti yang terjadi di Philipina. Semoga kedepan hubungan dengan wartawan akan semakin baik,” kata Cornelis.
Dia juga mengecam tindakan kekerasan yang terjadi pada wartawan. Dicontohkannya kekerasaan yang terjadi pada 40 wartawan di Philipina saat meliput kampanye salah satu calaon Gubernur. Dia berharap tindakan seperti itu tidak terjadi pada jurnlasi di Kalbar.
Selain Cornelis, Danrem juga mendapatkan sematan pita putih. Beberapa kepala Dinas yang hadir juga mendapatkan symbol darai anti kekerasan tersebut. Diantaranya, Hazairin Kepala Dinas Pertanian.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Pengusaha Perkebunan Mesti Patuhi Aturan

Pontianak--Pelaku usaha perkebunan diminta mematuhi aturan yang berlaku dalam mengembangkan investasi di Kalbar. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Kalbar Cornelis, pada ekspose program dan pengesahan memorandum of understanding (MoU) PT Cipta Usaha Sejati (CUS) dengan Flora Fauna Internasional (FFI) dan Internasional Animal Rescue (IAR) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (9/2).

Hal tersebut kata Cornelis, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (benturan) di masyarakat, “Pengusaha jangan beranggap pemerintah yang menghambat investasi, namun patuhi aturan di lapangan agar tidak terjadi benturan,” terang Cornelis.
Cornelis menuturkan, pembukaan perkebunan, otomatis akan melibatkan manusia, fauna dan flora di kawasan tersebut, sehingga perusahaan memikirkan juga bagaimana menyejahterakan ketiganya, sehingga perusahaan harus menyiapkan paling tidak 2000 hektar kawasan konservasi yang di kelola dinas kehutanan.
Selain itu, menurut Cornelis, Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus konsisten dalam menentukan kawasan, “Jangan kawasan konservasi masuk dalam kawasan hak guna usaha (HGU),” ujar Cornelis.

Satukan persepsi
Dia juga menyarankan pengusaha perkebunan dan Non Government Organisation (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menyatukan persepsi sehingga ‘benturan’ di lapangan seperti masalah sosial dapat di atasi, dan masyarakat tidak di rugikan.
Seharusnya NGO, pemilik modal dan masyarakat duduk satu meja untuk menyelesaikan apapun permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga ke depan produk-produk CPO kalbar tidak di hambat di dunia internasional.
Terjadinya benturan perusahaan dengan NGO baik internasional maupun nasional, kata mantan Bupati Landak itu, karena pendekatan perusahaan ke masyarakat lemah, “Perhatikanlah masyarakat di sekitarnya, libatkan mereka misalnya menjadi manager, jangan dimonopoli semua, dan kelola lah lingkungan dengan baik,” kata Cornelis.

Program konservasi
Salah satu perusahaan yang sudah menyiapkan kawasan konservasi adalah PT. CUS, dalam mengembangkan perusahaannya juga menurut Hasjim Umar dari PT CUS, mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya, aspek ekologi (lingkungan hidup), melalui Program Pengelolaan Kawasan Konservasi, yang didalam pelaksanaannya akan secara integratif bekerja sama dengan lembaga Flora Fauna International (FFI), International Animal Rescue (IAR) serta bimbingan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Kegiatannya antara lain adalah berupa inventarisasi kondisi dan potensi sumber daya alam (biodiversity) melalui survei High Conservation Value (HCV) dan Inventarisasi potensi fauna endemik lokal, khususnya Orang Utan, “Ini semua dimaksudkan untuk menjelaskan kepada parapihak bahwa kami berniat belajar bersama untuk mengelola kawasan konservasi serta fauna endemik yang ada, sebagai bagian dari ekosistem yang ada pada wilayah kerja kami serta membangun keseimbangan alam antara vegetasi hutan alam tropika basah (tropical rain forest) dengan tanaman exsort yaitu kelapa sawit sebagai komoditi ekonomi usaha kami, papar Hasjim.
Areal yang dicadangkan untuk Kawasan Konservasi seluas: 11.246,37 Ha (25.63 %). PT CUS juga sejak tahun lalu, sudah tercatat sebagai anggota tetap R.S.P.O. serta telah mendapatkan sertifikat I.S.O. 9001:2008 (tentang sistem manajemen mutu) dan 14001:2004 (tentang sistem manajemen lingkungan).
Untuk mengelola aspek sosial, melalui Program Community Development dengan titik berat pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatanyang dinamakan ‘Program Ketahanan Pangan’, selain itu, pengembangan sapi lokal, kambing lokal, ayam buras serta penanaman padi varietas unggul dengan umur pendek (3 bulanan) yang menghasilkan produksi tinggi.
“Kita membangun ‘image baru’ tentang aktifitas perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat ini, dari suatu usaha yang terkesan eksploitatif dan merusak lingkungan, menjadi suatu usaha yang semakin konservatif dan ramah lingkungan,” pungkas Hasjim.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Senin, 08 Februari 2010

Gubernur Lantik Firman Muntaco sebagai Bupati Melawi


PELANTIKAN
Gubernur Kalbar Cornelis melantik Bupati Melawi H. Firman Muntaco menggantikan Almarhum Suman Kurik yang mangkat beberapa waktu lalu. Pelantikan berlangsung, Senin (8/2).



Baca Selengkapnya...

Mari Merubah Nasib Lewat CU


PERESMIAN
Gubernur Cornelis didampingi Bupati Milton Crosby meresmikan CU Keling Kumang Sintang, Senin (8/2).
==========
Sintang--Pada peresmian kantor Credit Union (CU) Keling Kumang Sintang, Gubernur Cornelis mengutip ayat dalam Al Quran, bahwa yang bisa merubah nasib suatu kaum adalah kaum itu sendiri.
Berangkat dari kutipan Al Quran tersebut, Gubernur mengatakan kepada masyarakat Kalimantan Barat, ”mari kita merubah nasib melalui CU. Karena CU terbukti bisa berkembang dan sangat dekat dengan masyarakat,” ajak Cornelis usai menandatangani prasasti peresmian kantor CU Keling Kumang yang berdiri megah di Jalan Oevang Oeray Sintang, Senin (8/2).

Menurutnya CU yang dalam prakteknya menerapkan prinsip-prinsip koperasi memang selaras dengan perekonomian masyarakat Indonesia. Dimana nilai kebersamaan dan kegotong-royongan diterapkan di dalamnya.
Sikap dasar ini pulalah yang menurutnya menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Buktinya, kata Cornelis, gedung CU Keling Kumang bisa berdiri megah hanya mengandalkan dana yang dikumpulkan anggota dan pemanfaatannya bagi kepentingan anggotanya juga.
Kantor CU Keling Kumang Punyung Sintang sendiri dibangun dengan dana sebesar Rp 5,175 miliar.
Di hadapan lima ribuan anggota CU Keling Kumang yang datang dari kabupaten Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu dan Sintang sendiri, Cornelis menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara miskin. Walau di luar sana sering terdengar kategori negara miskin itu.
Tapi itu tidaklah benar, sebab berdasarkan kunjungannya ke sejumlah negara di dunia, antara lain Australia, Thailand, Belanda dan beberapa negara lainnya, ia menyimpulkan bahwa Indonesia bukan negara miskin. Sebab selama seminggu, sebulan dan setahun full, matahari selalu menyinari bumi Indonesia. Hal ini berbeda dengan sejumlah Negara yang pernah dikunjunginya.
“Beruntung kita, karena kita disini tidak ada yang meninggal karena kedinginan. Negara dan tanah air kita ini adalah negara yang selalu mendapatkan rahmat dari Tuhan karena selalu ada sinar matahari,” terangnya.
Atas hal ini ia mengharapkan masyarakat untuk lebih kreatif memanfaatkan segala potensi yang ada. Masyarakat juga diminta untuk tidak hanya berpikir konsumtif, namun juga harus berpikir tentang menabung dan masa depan.
“Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada CU yang ada. Sebab sampai saat ini tidak ada pajak yang dikenakan di CU. Karena CU bukan kumpulan modal tapi kumpulan orang-orang,” katanya lagi.
Perhatian lain yang diberikan untuk support perjuangan CU adalah sejumlah program yang langsung diterima masyarakat. Antara lain PNPM, BOS, beras bersubsidi dan lainnya.
“Untuk kredit usaha rakyat atau KUR sampai 2014 nanti pemerintah akan siapkan sampai Rp 100 triliun. Ini yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka usaha yang produktif,” jelasnya.
Secara khusus ia juga memberikan apresiasi yang tinggi atas peran serta CU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Ketua Dewan Pembina CU Keling Kumang Munaldus dalam sambutannya mengatakan bahwa 90 persen anggota CU yang dipimpinnya adalah dari kalangan petani dan perkebun dari kampung-kampung. Oleh karena itu keberadaan rumah Punyung Sintang dilengkapi sejumlah fasilitas bagi para anggota.
“Di lantai I kami menyediakan sejumlah ruangan untuk menginap bagi anggota CU bila hendak berurusan di Kota Sintang,” katanya.
Ditambahkan Munaldus bahwa saat harga karet dan kelapa sawit turun, ketersediaan dana cadangan menipis sampai batas minimal yaitu hanya 10 persen dari total asset yang kini mencapai Rp 363 miliar. Namun seiring dengan kenaikan harga dua komiditi tersebut, dana cadangan juga terus meningkat dan kini telah mencapai 14 persen. Rasio standar dana cadangan adalah antara 10-20 persen dari total asset.
“Maka pada 2010 ini kami mencanangkan sebagai tahun sustainable dan ini sejalan dengan target kita untuk menjadi CU pilihan utama masyarakat di wilayah timur Kalbar,” katanya.

Penghargaan
CEO ACCU Bangkok Ranjith Hetiarachi mengatakan bahwa di usianya yang ke 17 tahun, CU Keling Kumang telah menjadi CU terbaik di Asia. Atas hal ini selaku pimpinan konfederasi CU se Asia ia memberikan penghargaan kepada CU Keling Kumang. Penghargaan diterima oleh ketua dewan Pembina sekaligus pendiri CU yaitu Munaldus.
“Gubernur dan bupati harus belajar bagaimana cara CU Keling Kumag bisa menjadi sukses seperti hari ini,” ucapnya melalui sang penerjemah.
Hal yang sama diungkapkan Bupati Sintang Milton Crosby. Menurutnya CU selama ini telah menjadi bagian yang secara riil melakukan pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan program utamanya yang dituangkan dalam Gerbang Emas-Jakarta Selatan.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Minggu, 07 Februari 2010

Momentum Kebangkitan Dekranasda Kalbar

Pontianak--Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalbar ini yang diresmikan tidak hanya berfungsi sebagai Kantor atau sekretariat saja, akan tetapi juga dapat berfungsi sebagai showroom kerajinan atau griya kerajinan Kalbar, sekaligus memasarkan aneka produk kerajinan dan barang-barang cinderamata khas Kalbar.
“Saya harap, griya kerajinan ini benar-benar dikelola secara baik dan profesional, dengan menampilkan aneka produk kerajinan unggulan dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Kalbar,” ungkap Cornelis, saat meresmikan Gedung Dekranasda Kalbar yang terletak di kompleks Museum Provinsi Kalbar Jalan A Yani, Jumat (5/2).

Dikatakannya, untuk merealisasikan ini semua, sudah barang tentu tidak semudah yang dibayangkan. Dekranasda perlu mendapatkan dukungan dan perhatian berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, termasuk BUMN atau BUMD maupun lembaga pembina yang mempunyai komitmen untuk memajukan dan menumbuh kembangkan usaha industri kerajinan rakyat yang ada di bumi Kalbar.
“Setelah diresmikan, saya minta, griya ini dapat ditetapkan sebagai salah satu paket objek kunjungan wisata yang terintegrasikan dengan paket wisata museum Provinsi Kalbar,” jelasnya.
Untuk lebih gencar dalam memperkenalkan dan mempromosikan griya ini, diminta tamu yang berasal dari luar Kalbar, terutama di lingkungan Setda Provinsi Kalbar, dinas, badan, instansi vertikal BUMN atau BUMD, swasta sebisa mungkin dapat diarahkan untuk meluangkan waktunya berkunjung ke griya ini.
“Sebenarnya, makna dari keberadaan griya ini dapat memberikan peran dan kontribusi nyata dalam membantu perajin untuk memasarkan produk yang mereka hasilnya, sehingga problema yang dihadapi para perajin selama karena sulitnya pemasaran, dapat diatasi,” kata Cornelis.
Sementara itu, Ketua Dekranasda Kalbar, Ny Frederika Cornelis mengatakan peresmian ini merupakan momentum awal dari kebangkitan Dekranasda, pengurus akan manfaatkan griya ini seoptimal mungkin, dan tidak hanya sebagai sekretariat, tapi akan berfungsi sebagai galery kerajinan yang akan mempromosikan dan memasarkan aneka produk kerajinan unggulan Kalbar.
“Kami menghimbau, agar kita semua memanfaatkan kesempatan ini untuk berperan aktif dalam mengisi galery kerajinan dengan produk-produk unggulan masing-masing daerah, kami juga menyiapkan aoutlet secara gratis,” ungkap Ny. Frederika Cornelis.(hbt)

Baca Selengkapnya...

Pusat Komit Bangun Perbatasan

Pontianak--Isu pembangunan perbatasan sepertinya tidak habis dibicarakan. Berbagai upaya dilakukan guna mempercepat pembangunan kawasan terkategori miskin dan tertinggal ini.
Kalimantan Barat sebagian besar daerahnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Malaysia berusaha dengan berbagai cara agar terus mendapatkan perhatian dan dukungan menjadikan daerah perbatasan sebagai serambi depan negeri ini.
Pemerintah Provinsi Kalbar dalam hal ini tidak tinggal diam. Berbagai upaya ditempuh mempertegas komitmen semua pihak terutama Pemeritah Pusat membangun kawasan yang saat ini masih tertinggal tersebut.

Gubernur Kalbar, Cornelis mengungkapkan masalah perbatasan ini pula yang menjadi topik bahasan pada saat pertemuan Presiden SBY dengan Gubernur seluruh Indonesia di Cipanas, Jawa Barat dua hari lalu.
“Banyak yang kita bawa pada saat pertemuan itu, salah satunya persoalan perbatasan. Karena perbatasan ini menyangkut kedaulatan Negara,” kata Cornelis yang baru saja tiba dari pertemuan tersebut.
Terkait perbatasan menurutnya berbagai hal dibicarakan. Mulai dari pengaturan mengenai tata ruang, bidang ekonomi dan aspek petahanan. Terutama perbatasan darat antara Kalbar dan Kaltim. Panjang wilayah perbatasan Republik Indonesia Kalbar-Kaltim merupakan batas wilayah perbatasan paling panjang di Indonesia.
“Sehingga harus ditata dan diurus betul-betul apalagi ada badan perbatasan, kita koordisnasikan, baik pemerintah maupun swasta dalam membangunnya,” imbuh dia.
Hingga saat ini koordinat perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia masih belum ada kejelasan. Diungkap Cornelis, permasalahn peta perbatasan juga dibicaraka dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga hari tersebut.
“Titik koordinat perbatasan seharusnya tidak boleh berubah, walau patok batasnya berubah tapi koordinat harus tetap. Untuk itu langkah-langkah kita siapkan, kita lakukan perundingan lagi dengan Malaysia. Kita harus bicarakan serius dan urus serius persoalan ini,” tegasnya.
Dalam pertemuan yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut ungkap Cornelis ada komitmen Pemerintah Pusat mengurus perbatasan. Dengan begitu diharapkan agar pembangunan perbatasan akan cepat tercapai menjadikannya sebagai serambi depan Negara.
Pertemuan itu juga mempertegas apa yang dilakukan, di semua tingkatan pemerintahan secara berjenjang. Sebab tidak semua persoalan berada pada tanggung jawab Presiden.
“Kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab sudah terbagi habis baik Camat, Bupati, Walikota hingga Gubernur. Untuk itu bersama-sama harus berusaha membangun Negara ini lebih baik,” tutur Gubernur yang memasuki masa kerja keduanya ini.(hbt)

Baca Selengkapnya...

Kodam Bukan untuk Imbangi Kekuatan Malaysia

Pontianak--Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta, menyatakan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) XII Tanjungpura di Kalbar bukan upaya menandingi kekuatan negara tetangga seperti Malayasia di kawasan perbatasan.
"Mungkin pemikiran lama seperti itu. Karena kalau kita berhadap-hadapan maka akan ada perlombaan persenjataan," Kata George Toisutta saat melakukan Kunjungan Kerja di Pontianak, Sabtu (30/1).

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan, yaitu semua anggaran difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kalaupun dibentuknya Kodam XII Tanjungpura di Kalbar, merupakan suatu kebutuhan, mengingat luasnya wilayah, dan pertumbuhan penduduk. "Tidak ada kaitannya dengan menandingi kekuatan Malaysia," ujarnya.
TNI-AD mempunyai tugas menjaga keutuhan wilayah kedaulatan darat, terutama kawasan perbatasan Indonesia (Kalbar) - Malaysia.
"Tidak ada urusannya dengan negara tetangga, yang penting keutuhan NKRI bisa terjaga," kata George.
Sebelumnya, Panglima Kodam VI Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Tono Suratman, menyatakan, secara umum keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kalbar dan Pulau Kalimantan aman dan kondusif.

Pengulangan sejarah
Setelah sempat dilikudasi Pemerintah Pusat dan bergabung bersama Kodam VI Tanjungpura di Balik Papan, beberapa puluh tahun silam, kini Kalbar kembali memiliki Kodam XII Tanjungpura.
Lokasi pendirian kembali Kodam di Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ditinjau langsung Kasad.
Menurut Kasad, pendirian Makodam ini adalah pengulangan sejarah, dimana, Kodam XII Tanjungpura dihidupkan kembali. Dengan diaktifkannya kembali Makodam ini merupakan sebuah kerinduan masyarakat Kalbar.
“Secepatnya akan kita realisasikan, namun harus melalui proses administrasi, dan terget kita tahun 2010 ini, Makodam ini sudah diresmikan,” ungkap George Toisutta.
Alternatif lahan yang akan dipergunakan membangun Kodam adalah lahan di Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dan lahan yang jadi alternatif kedua, kedepan akan dikaji oleh TNI dalam membangun untuk markas-markas Angkatan Darat.
Setelah selesai mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Kasrem 121/ABW, Letkol Inf. Aminullah, Kasad dengan menggunakan sepeda motor langsung meninjau lokasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Makodam XII Tanjungpura.
Sementara itu, Abdul Hadi (47) warga Desa Tebang Kacang menyambut positif keinginan pemerintah dan TNI akan membangun Makodam di desanya.
Dengan akan dibangunnya Makodam, maka infrastruktur terutama jalan akan semakin baik. ”Kita masyarakat mendukung pembangunan Kodam di desa ini,” jelasnya.(hbt)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Ajak Bupati-Walikota Bina Pegawai

Pontianak--Fenomena masih ditemukannya camat meninggalkan tempat tugas sehingga menghambat pelayanan masyarakat, membuat Gubernur Kalbar Cornelis mengajak bupati dan walikota se Kalbar membina pegawai negeri sipil di lingkungannya, agar tercipta suasa kerja aman dan nyaman, sehingga optimalisasi pelayanan publik tercapai.
Hal tersebut disampaikannya ketika membuka rapat koordinasi dengan bupati-walikota dan camat se-Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur, Jumat (29/1).

Cornelis berharap agar bupati dan walikota memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada PNS yang bekerja melayani masyarakat.
“Para kepala daerah jangan semena-mena terhadap pegawai, beri mereka kenyamanan dan perlindungan dalam tugas melayani masyarakat,” terang mantan bupati Landak itu.

Raja kecil
Harapan juga disampaikan kepada para camat yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Cornelis mengingatkan agar camat tidak menjadi raja kecil, yang tidak mengurus pegawai.
“Camat jangan jadi raja kecil, amanah yang diberikan bupati dan walikota supaya dilaksanakan, bupati-walikota juga supaya mengontrol camatnya,” harap Cornelis.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Raih Manggala Karya Kencana

Pontianak--Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menggandeng Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) untuk mengoptimalkan pelayanan program keluarga berencana di perbatasan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN, Sugiri Syarif usai menyerahkan penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Gubernur Kalbar, Cornelis di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (29/1).

Penghargaan tersebut menurut Sugiri, sebagai reward atas keberhasilan program keluarga berencana di Kalbar, salah satunya pencapaian target peserta menurut data BKKBN Kalbar, yang ditargetkan 2009 sebanyak 12.522, namun yang dicapai 111.672. Capaian itu jauh melebihi target.
Sugiri menjelaskan, untuk program KB di daerah perbatasan dan desa tertinggal pihaknya akan menggalakna alat kontrasepsi yang pemasangannya bisa dilakukan tiga-tujuh tahun sekali, seperti IUS, MOP, MOW dan inplant (susuk KB).
Sementara untuk daerah kepulauan BKKBN akan menggandeng TNI AL, seperti yang dilakukan bersama TNI AD dengan program KB-Kes di daerah pedalaman.
“Untuk daerah kepulauan bersama TNI AL akan dilakukan kunjungan tiga bulan sekali, yang bertajuk program Surya Baskara Jaya,” terang Sugiri.
Sementara Gubernur Cornelis, usai menerima penghargaan mengatakan bahwa ini adalah keberhasilan seluruh masyarakat Kalbar yang turut mendukung keberhasilan program KB.
”Kedepan, untuk semakin meningkatkan keberhasilan menjadi tugas bersama jajaran pemerintah dari provinsi sampai ke tingkat desa,” katanya.

Belum merata
Keberhasilan program KB belum diikuti pemerataan penggunaan peralatan kontrasepsi, terutama bagi pria. Di tingkat nasional saja, Sugiri mengungkapkan baru 1,5 persen.
Sementara Kepala BKKBN Kalbar, Siti Fatonah, menjelaskan, alat kontrasepsi yang dominan digunakan perempuan di Kalbar adalah pil dan KB suntik. “Kedua alat tersebut mudah dikenal masyarakat Kalbar karena identik dengan kesehatan,” terang Fatonah. Sementara penggunaan spiral, susuk KB, lebih dominan digunakan di daerah transmigrasi.

KB gratis
Keberhasilan program KB di Kalbar tidak terlepas dari peran serta masyarakat, sehingga pelayanan KB di masyarakat menurut Sugiri, harus dipermudah oleh petugas pelayanan KB, terutama keluarga miskin yang menggunakan Askeskin diberikan secara gratis.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Peringatan HUT Pemprov ke 53

Pontianak--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Gamawan Fauzi mengatakan dalam upaya menciptakan birokrasi pemerintah yang baik menuju birokrasi pemerintah yang modern, maka perlu adanya reformasi birokrasi pemerintah dan birokrasi pelayanan publik.
Upaya reformasi birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik tersebut demi menuju birokrasi modern. Jadi kelak para birokrat tidak boleh mengabaikan peran stakeholder lainnya, karena birokrasi merupakan mesin penggerak pembangunan.

“Bilamana birokrasinya masih tradisional, akan sulit dapat berperan sebagai agen pembaharuan, terutama dalam menciptakan pemerintah yang baik dan bersih,” kata Mendagri dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Gubernur Kalbar, Cornelis pada puncak perayaan HUT Pemprov Kalbar ke 53 di halaman kantor Gubernur, Kamis (28/1).
Ia juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya-upaya kepemimpinan pemerintahan di Kalbar untuk modernisasi birokrasi pemerintah selama kurun waktu belakangan ini.
Modernisasi ini tidak hanya pada aspek struktur dan prosedur, tapi yang sangat penting adalah perubahan kultur, middset dan orientasinya. “Semua kultur, mindset dan orientasi birokrasi yang sudah tidak sesuai dengan semangat dan tantangan pemerintah modern, harus ditinggalkan dan diganti dengan kultur, mindset dan orientasi yang baru,” katanya.
Nilai yang harus terus menerus dibangun adalah menanamkan semangat publik (sprint of publicness) pada institusi birokrasi, sehingga semua kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pemerintah benar-benar fokus untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan dan aspirasi publik.
”Saya melihat upaya-upaya kearah itu telah mulai dilaksanakana dan diperlukan ketekunan, kesabaran dan konsistensi dalam mengawal reformasi birokrasi yang kita bangun saat ini,” jelas Gamawan Fauzi.
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diberlakukan untuk daerah selama ini adalah untuk pemberdayaan daerah, agar daerah dapat mengelola pembangunannya sendiri sesuai kemampuan dan budaya setempat.
Kepala daerah diberikan wewenang mengelola sumber pendapatan sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan ke arah percepatan mengembangkan potensi daerah secara maksimal untuk memberdayakan masyarakatnya.
”Kalbar yang memiliki sumber daya alam melimpah, namun potensi ini harus diimbangi denga tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas yang sadar lingkungan, serta mampu menegakan hukum secara proporsional,” jelasnya.
Khusus untuk sektor kehutanan, Mendagri yang juga mantan Gubernur Sumbar itu mengingatkan semakin menipisnya cadangan potensi hutan untuk masa depan yang justru diikuti dengan semakin berkembangnya berbagai modus operandi perusakan hutan dan eksploitasi kayu secara ilegal.
”Kita dituntut untuk bertindak tegas dalam menegakan aturan secara cepat dan tepat, dan potensi pengelola sumber daya alam harus senantiasa berorientasi pada kelanjutan, dan bukan sekedar kerja target penerimaan PAD,” kata Gamawan Fauzi, sebagaimana disampaikan Cornelis.
Sementara Gubernur Cornelis, menyatakan sebagi wakil pemerintah di daerah dirinya siap melaksanakan apa yang telah ditugaskan demi terwujudknya kesejahteraan masyarakat.
"Kami sudah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata sesuai dengan tujuan bersama," katanya.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Tidak Obyektif Menilai Pemerintah 100 Hari

Pontianak--Program 100 hari presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersam Kabinet Indonesia Bersatu II akan selesai 28 Januari besok. Pemberitaan yang dilansir sejumlah media cetak maupun elektronik, sejumlah organisasi massa berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta, Kamis (28/1).
Di Kalbar, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan, menilai kinerja pemerintah melalui program 100 hari merupakan hal yang tidak objektif. Menurut dia, waktu 100 hari sulit untuk bekerja maksimal. "Bisa kerja apa," ujar Cornelis yang juga Gubernur Kalbar itu yang ditemui di Pontianak, Senin (25/1).

Menurut Cornelis, waktu 100 hari tidak bisa jadi patokan berhasil atau tidak. Ia menambahkan, ancaman demo besar-besaran pada 28 Januari yang bertepatan dengan berakhirnya program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II pun akhirnya tidak objektif lagi. PDI Perjuangan di daerah, sudah ada instruksi dari DPP supaya tidak ikut-ikutan melakukan demo terhadap pemerintah.
Sebagaimana diberitakan, Gerakan Indonesia Bersih mengklaim sebanyak 20 ribu orang akan melakukan demontrasi. Mereka akan memusatkan aksi di depan Istana Negara setelah berkumpul di tugu air mancur Indosat.
Sementara untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, sebanyak 10 ribu personel kepolisian disiapkan di Jakarta terutama di sejumlah lokasi yang diperkirakan menjadi lokasi utama unjuk rasa seperti Istana Negara.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Kalbar Raih Sertifikat Bebas Flu Burung

Pontianak--Kalimantan Barat secara resmi bebas flu burung atau virus H5N1 ditandai dengan diserahkannya sertifikat bebas flu burung oleh Menteri Pertanian RI, Suswono kepada Gubernur Cornelis, di Kapuas Palace, Senin (25/1) malam tadi.
Menurut ketua pelaksana harian Komnas Flu Burung Pandemic Influensa, Bayu Krisna Mukti, H5N1, sejak ditemui Februari 2004, namun Mei 2004 sudah tidak ada serangan lagi di Indonesia, namun peraturan internasional mengharuskan untuk mengantisipasi virus mematikan itu.

Untuk Kalimantan Barat, Januari 2007, Gubernur Kalbar mengajukan permohonan kalau provinsi ini bebas flu burung. Setelah dilakukan pengkajian penilaian, seperti dari IPB, laboratorium kesehatan hewan di Kalbar, BPPP Regional 5 di Banjar Baru. Akhirnya 16 Desember 2009 Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner merekomendari Kalbar bebas flu burung.
Lanjut Krisna, Kalbar juga konsisten melaksanakan SOP menangani wilayah yang kena flu burung, seperti surveilance, pengawasan, pemusnahan.
“Kalbar dihadapkan dengan medan infrastruktur yang sulit, namun konsisten Gubernur terus berusaha, menyatakan untuk provinsi ini bebas flu burung,” terang Krisna.
2010 Flu burung menjadi penyakit yang ditangani secara internal di dalam sistem internal di dinas peternakan kesehatan dan organisasi yang ada di dalam pemerintahan, karena penyakit menular yang berpotensi menjadi wabah 60 persen dari hewan, HIV Aids, Flu H1N1, Antraks, DBD, rabies.
“Kalbar bebas rabies, itu merupakan salah satu target berikutnya,” tegas Krisna.
Sementara itu, Gubernur Cornelis mengatakan, jangan besar kepala dulu, karena kedepan harus lebih giat lagi. Surat dari menteri menyatakan bebas flu burung belum cukup.
“Semua stakeholder hendaknya bekerjasama menjaga agar virus endemic tidak masuk di Kalbar seperti menjaga pintu masuk bandara, pelabuhan laut, perbatasan harus dijaga, ini semua penyakit berbahaya dan menakutkan,” tegas Cornelis.
Terkait sertifikat bebas flu burung, Cornelis menganggap ini keberhasilan semua masyarakat di Kalbar. “Cek lapangan jangan sampai terlena, lupa tahu-tahu masuk flu burung,” kata Cornelis sekaligus mengingatkan staf-stafnya yang terlibat langsung dengan upaya penangkatan flu burung tersebut.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Kita Pelayan Masyarakat

Pontianak--Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan, bahwa sebagai pemimpin berarti menjadi pelayan bagi masyarakat, bukan sebaliknya.
Hal tersebut disampaikan dalam pidato di hadapan bupati dan walikota serta jajaran Muspida se-Kalbar, dalam temuwicara memperingati Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke-37 di Pontianak Convention Center, Senin (18/1).

“Kita bukan tuan, kita pelayan masyarakat,” kata Cornelis. Untuk itu, maka saya minta kepada para istri kepala daerah dan pejabat, luangkanlah waktu untuk PKK. Jangan hanya ingin posisi enak suaminya saja," pinta Cornelis.
Lanjut dia, sebagai pemimpin sudah seharusnya waktu diluangkan agar bisa melayani masyarakatnya.
Cornelis yang menjadi dewan penyantun gerakan PKK di Kalbar berharap kader pemberdayaan dan kesejehteraan PKK tak sekadar berperan di sektor domestik saja, seperti urusan keterampilan ibu-ibu, perlombaan memasak, atau pun pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Tapi bisa lebih berperan membantu tugas para suaminya, terutama dalam hal pelayanan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya PKK mempromosikan pemanfaatan bahan pangan non beras. Apalagi dalam perlombaan terkait momen itu, banyak penganan khas daerah yang unik, enak, dan sehat, justru berbahan baku non beras.
"Jangan dikira pangan kita hanya beras. Tapi kan juga ada ubi, keribang (ubi jalar), dan lainnya. Jadikan juga bahan itu sebagai makanan sehari-hari, sehingga tak khawatir kekurangan pangan," ujarnya.

Bimbing Kaum Muda
"PKK juga bisa berperan mencegah terorisme," ujar Cornelis, karena menurut dia, ketika melihat berbagai pemberitaan, para teroris yang melakukan bom bunuh diri ini rata-rata orang muda. Sehingga di Indonesia khususnya di Kalbar, PKK bisa berperan.
“Bimbinglah kaum muda kita, agar berbuat sesuatu yang positif dan produktif," kata mantan Bupati Landak itu.
Dijelaskan dia, jika anak-anak muda ini mendapatkan bimbingan yang maksimal di keluarga, maka tindakan ke arah terorisme bisa dicegah. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab PKK, untuk melakukan intervensi dalam pembinaan generasi muda, agar dalam perkembangan hidupnya tidak salah arah, saran Cornelis. (borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

PKK Berperan Tangani Masalah Sosial

Pontianak--PKK berperan dalam menangani masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, saat menghadiri malam ramah tamah memperingati hari kesatuan gerak PKK ke-37 di Pontianak, Minggu (17/1).
Menurutnya, dekadensi moral yang semakin marak dalam kehidupan keluarga yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan perbuatan seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, HIV/AIDS, kenakalan remaja dan masalah sosial lain yang menyebabkan krisis moral.

"Kalbar itu urutan kelima penyebaran HIV/AIDS di Indonesia, itu harus menjadi perhatian bersama," kata Cornelis.
“PKK harus punya rumusan acuan dalam menanggulangi masalah sosial, sehingga terciptanya kesejahteraan dalam keluarga,” terang Cornelis.
Dalam perannya di masyaraklat, PKK juga bisa menjadi teladan dalam membina kesehatan keluarga, seperti Posyandu dalam upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK), pemberian makanan tambahan. Dan yang paling penting adalah implementasi 10 program pokok PKK tersebut.
Dengan demikian, diharapkan lintas sektoral bisa membantu kegiatan PKK dalam kapasitasnya membina dan mensejahterakan keluarga.
Sebelumnya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Frederika Cornelis mengatakan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Kalbar akan menggandeng beberapa kepala dinas di jajaran provinsi Kalbar dalam menjalankan program kerjanya, terutama dinas yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Tahun depan, peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-38 akan dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang. ”Tahun depan Bengkayang menjadi tuah rumah peringatan hari kesatuan gerak PKK,” kata Cornelis lagi.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Terima Audiensi Dewan Pendidikan

Pontianak--Gubernur Cornelis, menegaskan bahwa dia sangat konsen pada bidang pendidikan. Bahkan bilamana ada ditemukan hal-hal khusus di lapangan, orang nomor satu di Kalbar ini siap dihubungi “by pass” atau potong kompas.
“Saya perlu nomor anggota Dewan Pendidikan satu persatu. Nomor jangan berubah-ubah,” ujar Gubernur sambil mencandai tamu Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar yang beraudiensi dengannya, Selasa (12/1) di ruang tamu rumah dinas di Pendopo sekira pukul 09.00. Gubernur tanpa didampingi pejabat teknis terkait mengaku sudah menunggu-nunggu kehadiran pengurus dan anggota Dewan Pendidikan sejak Surat Keputusan ditanda-tanganinya Agustus 2009.

“Saya sudah menunggu-nunggu kehadiran Dewan Pendidikan untuk membantu saya memikirkan sektor pendidikan di Kalbar ini,” ungkap Gubernur Cornelis begitu menyambut uluran tangan Ketua Dewan Pendidikan, Hamid Darmadi, diiringi H. Idrus Adam, dan belasan anggota lainnya. Cornelis sebagaimana biasa penampilannya low profile (bersahaja, red). Ia mempersilahkan tetamunya duduk dan menegaskan, “Kalau laporan yang sifatnya biasa-biasa saja silahkan lewat protokoler,” ujarnya.
Komposisi Dewan Pendidikan yang diketuai Hamid Darmadi didampingi Wakil Ketua, H.Salekan Marli, Sekretaris, H.Nur Iskandar, Wakil Sekretaris, Padmi J Chendramidi, Bendahara Gabriel Christanmas, dan komisi-komisi.
Ketua Komisi PAUD dipimpin Hj.Riana Febrianti, dan anggota R.Soewarno;
Ketua Komisi Dikdasmen HM.Tajuddin Nur, dan anggota Erna Listiana; Ketua Komisi PK/PLK H. Idrus Adam dan anggota P Yunes; Ketua Komisi Dikti Slamet Tarno, dengan anggota Leo Sutrisno.
Ketua Komisi PNFI Dewi Aripurnamawati, dibantu anggota Amrazi Zakso. Ketua Komisi Pendidikan Keagamaan H. Herman Fauzi dan anggota H.Momon Salomon. Adapun Kepala Staf Sekretariat dipimpin HM.Saleh Mahmud.
Dalam audiensi selama satu jam, Gubernur Cornelis berharap Dewan Pendidikan dapat seoptimal mungkin menjalankan fungsinya sebagai badan pertimbangan kepada eksekutif, sebagai badan pengawas, badan pendukung dan mediasi. Untuk itu Gubernur berharap Dewan Pendidikan bisa memberikan analisis dan solusi atas sertifikasi guru, ujian nasional hingga besarnya angka guru memasuki masa pensiun di tahun 2010-2012.
Pada kesempatan audiensi, Prof Hamid Darmadi selain memperkenalkan pengurus dan komisi-komisi, juga menjelaskan aktivitas yang telah dilaksanakan sejak Agustus hingga Januari. Kata Hamid, sejak SK diterima pada bulan Agustus, Dewan Pendidikan segera melakukan rapat-rapat internal membahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerja hingga kode etik. Dewan Pendidikan selama 29-30 Nopember juga telah berhasil menyelenggarakan rapat koordinasi bersama seluruh Dewan Pendidikan di 14 kabupaten kota untuk mendapatkan peta masalah pendidikan di Kalbar.
Beranjak dari hasil rakor yang diselenggarakan di Hotel Merpati akhir 2009 telah pula dilaksanakan monitoring dan evaluasi di sejumlah kabupaten-kota. “Hasilnya, gambaran pendidikan kita di Kalbar memang masih banyak membutuhkan perhatian. Baik sarana, prasarana hingga dukungan masyarakat. Tak terkecuali kerjasama tim secara terkoordinasikan dengan baik,” ujarnya.
Gubernur menyikapi hal-hal detil. Katanya, persoalan pendidikan memang kompleks. “Kompleks. Tidak semudah orang-orang ngomong di koran.”
Gubernur mencontohkan program buta aksara. Dia heran. Sejak menjabat sebagai staf camat hingga sekarang buta aksara itu tak tuntas-tuntas. “Saya mohon bantuan Dewan Pendidikan bisa menganalisis hal-hal seperti ini,” tandasnya.
Idrus Adam menanggapi program buta aksara. Mantan Kadis Diknas di Kabupaten Pontianak ini mengakui kurangnya kontrol terhadap data dan program. “Disinyalir peserta didik dari tahun ke tahun sama saja. Angka tak berubah-ubah.
Hal lain disinggung pula soal independensi Dewan Pendidikan. Dalam hal kesekretariatan di lingkungan Diknas Provinsi menurut gubernur tidak menggugurkan independensi. “Laporannya tetap masuk ke saya,” tegasnya.
Perihal anggaran Dewan Pendidikan yang terbelah dua, baik di Setda maupun di nomenklatur Dinas Diknas, Gubernur menyatakan perlunya mengikuti alur dana seperti yang telah diatur menurut Undang-Undang. “Jangan gara-gara kesalahan alur menyebabkan terjadinya pelanggaran. Kita ikuti saja alur peraturan yang ada,” sarannya.
Padmi dalam kesempatan yang sama mengusulkan adanya zoning di Kalbar terkait hak memperoleh pendidikan. Hal ini disambut positif Gubernur. Katanya, silahkan disusun programnya dan dilaksanakan. Gubernur membuka diri untuk membicarakan perihal pendidikan di banyak waktu dan kesempatan.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Puskesmas Harus Dapat Perhatian Khusus

Pontianak--Pemerintah berencana memberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 10 juta pertahun kepada 300 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Seluruh Indonesia. Diharapkan dalam jangka waktu dua tahun sebanyak 8.500 Puskesmas mendapatkan BOK tersebut.
Dikonfirmasi mengenai hal ini Anggota DPR RI Komisi IX bidang Kesehatan, Karolin Margret Natasa mengatakan baru mengetahui adanya bantuan tersebut melalui running teks di televisi.

“Program Rp 10 juta per puskesmas saya baru tau dari running teks TV. Karena belum lakukan rapat kerja lagi dengan Menkes. Tapi sebelumnya kami rapat kerja memang menyoroti peran puskesmas yang terlupakan,” ungkap Karolin di Pontianak, Selasa kemarin.
Perhatian khusus kepada Puskesmas menurutnya perlu diberikan karena selama ini dianggap kurang. Pemerintah lebih memprioritaskan pengadaan alat-alat kesehatan dan proyek fisik kesehatan saja. Padahal Puskesmas memegang peran terdepan dalam pelayanan dan berhadapan degan masyarakat.
"Ujung tombak pelayanan kesehatan kita ada di Puskesmas sehingga dana operasional perlu diberikan agar tidak hanya menunggu tapi aktif melakukan tindakan aktif seperti screening penyakit menular, menemukan penyakit berbahasa, meberantas penyakit menular, mendeteksi gizi buruk, dan ibu hamil beresiko tinggi” papar mantan dokter Puskesmas di Kabupaten Landak ini.
Sedangkan perhatian pemerintah bidang kesehatan di Kalbar ditegaskan legislator PDIP ini jangan hanya janji belaka. Pemerintah harus melakukan upaya kongkrit memperhatikan kesehatan di Kalbar terutama di daerah perbatasan.
“Stressing kita yang penting perhatiannya. Kalau daerah perbatasan dapat insentif khusus HARUS direalisasikan. Karena pembicaraan pemerintah melalui perbatasan bukan hanya tahun ini saja, tapi hasilnya masih belum nyata. Kita tunggu realisasinya,” tegas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, HM. Subuh mengatakan Departemen Kesehatan RI beserta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten menlakukan evaluasi bidang kesehatan di daerah perbatasan. Ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesehatan di daerah tersebut.
“Dinas Kesehatan Provinsi bersama tim Depkes akan sisir daerah perbatasan selama empat hari. Kita akan lihat dan evaluasi persoalan kesehatan disana, untuk kemudian merencanakan secara detil program kesehatan di daerah perbatasan,” ungkap Subuh.
Evaluasi ini termasuk dalam program 100 hari Depkes. Kalbar termasuk satu dari tiga daerah yang menjadi uji petik untuk Daerah Perbatasan Tepencil Kepulauan (DPTK). Dua daerah lainnya yakni Maluku untuk daerah Kepulauan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk daerah terpencil.
“Bagus dilakukan pada awal tahun sehingga masalah kesehatan terkait penganggaran di lapangan dapat diketahui. Sehingga kita dapat tingkatkan akses pelayanan, mutu dan ketersediaan pelayanan kesehatan di perbatasan,” imbuhnya.
Di Kalbar terdapat sedikitnya 16 desa dengan 16 Puskesmas di daerah perbatasan dari lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Daerah yang berbatasan langsung yakni Entikong (Sanggau), Jasa (Sintang), Badau (Kapuas Hulu), Jagoi Babang (Bengkayang) dan Aruk (Sambas).
“Sedangkan untuk daerah yang akan dievaluasi saat ini hanya empat daerah saja. Entikong Kabupaten Sanggau, Kapuas Huku Puring Kencana, Jagi Babang Bengkayang, Sajingan Besar Sambas. Kecuali Sintang. Karena keterbatasan waktu. Tapi dari lima tempat yang kita kunjungi sudah cukup representatif, sebab sudah 80 persen daerah perbatasan,” ungkapnya.
Adapun yang akan dievaluasi menurut Subuh diantaranya bagaimana ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatannya, prasarana penunjang kesehatan, tingkat derajat kesehatan masyarakat dan lainnya.
Selama ini diungkapnya pemenuhan kebutuhan kesehatan perbatasan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat yang dikelola Pemeintah Kabupaten/Kota masing-masing. Dinas Kesehatan Provinsi bertanggungjawab pada peningkatan kualitas SDM-nya. Sedangkan Pemerintah Pusat membantu peralatan sarana dan transportasi.
“Tentu masih ada kekurangan disana-sini. Pembangunan beberarapa tahun terakhir apa yang sudah dihasilkan ini yang akan dievaluasi. Diharapakan setelah evaluasi pembangunan kesehatan di perbatasan akan semakin meningkat,” harap Subuh.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

PDIP Siap Koalisi di Pemilukada

Pontianak--Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) enam kabupaten di Kalbar akan dilaksanakan serentak 19 Mei mendatang. Enam Kabupaten yakni Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sekadau, Bengkayang, dan Ketapang.
PDIP sebagai pemenang pemilu di Kalbar lalu hanya mempunyai dua kabupaten yang dapat mencalonkan kadernya secara penuh. Yakni Bengkayang dan Ketapang. Sedangkan di empat kabupaten lainnya suara PDIP tidak memenuhi kuota suara 30 persen sebagai syarat pencalonan bupati dan wakil bupati.

Untuk itu Ketua DPD PDIP Kalbar, Cornelis mengungkapkan pihaknya akan siap berkoalisi dengan partai manapun mengusung calon bupati dan wakil bupati di daerah yang tidak memenuhi kuota suara maupun kursi.
“Empat daerah kita tidak bisa mencalonkan sendiri, karena kursinya tidak cukup. Untuk itu kita harus berkoalisi,” kata Cornelis disela istirahat siang Raker PDIP di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Selasa.
Sedangkan untuk mitra kaalisi menurut Cornelis yang juga Gubernur Kalbar ini tergantung calon bersangkutan. Jikapun tidak ada kader PDIP yang akan diusung menjadi bupati atau wakil bupati maka pihaknya mengaku siap mendukung kader dari partai lain sebagai mitra koalisi. “Kalau tidak ada kader kita dukung patai lain, tidak ada masalah,” imbuhnya.
Seperti yang diketahui di tingkat pusat PDIP merupakan partai oposisi pemerintah berkuasa di dalamnya tergabung koalisi besar di komandani Partai Demokrat. Namun, Cornelis mengungkapkan untuk pemilihan kepala daerah tidak ada masalah dengan partai-partai yang akan berkoalisi. Partai manapun PDIP kan siap berkerjasama memenangkan pasangan diusung.
“Tidak ada masalah, PDIP bisa berkoalisi degan siapapun. Di pusat lain dengan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan satu komando kepala daerah. Tinggal kalau terpilih bagaimana menyelipkan program-program pro rakyat,” paparnya.
Kalau ada permintaan menurutnya siap mendukung dari partai lainnya. Diungkapkannya bahwa sejauh ini sudah ada beberapa partai yang berkomunikasi terkait persoalan koalisi. Namun dia enggan menyebutkan partai mana saja yang telah melakukan komunikasi, “Masih rahasia,” ujarnya.
Sedangkan untuk calon diusung PDIP diungkapnya sebelum Februari sudah selesai. Sebelum pendaftaran di buka KPUD sudah tetapkan nama. Penjadwalan dibahsa dalam rapat kerja. Dia mengaku penetapan ini agak terlambat seharusnya Desember.
Dua daerah PDIP memenuhi persyaratan kuota pengajuan calon, yakni Bengkayang dan Ketapang. Diungkap Cornelis dua daerah ini pihaknya siap mengusung kader terbaiknya.
“Kita berupaya kader PDIP, agar fight dan gengsi partai. Kalah menang urusan belakang,” tukas dia.

Rekomdasi
Setelah melalui persidangan acara Rakerdasus IV di Hotel Kapuas Palace, Selasa (12/1), PDIP Kalbar menghasilkan 5 rekomendasi yang ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat di tingkat DPD dan DPC kabupaten/kota PDIP di Kalbar.
Rekomendasi itu adalah pertama, Rapat Kerja Daerah PDIP IV Kalbar mendukung dan mencalonkan, serta menugaskan kembali Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2010-2015 pada Kongres PDI Perjuangan IV pada bulan April 2010 mendatang.
Kedua, PDIP Kalbar menyepakati untuk menyelenggarakan Rakercab di masing-masing Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan hasil-hasil keputusan Rakernas VII dan Rakerda IV PDIP paling lambat pada tanggal 19 Januari 2010.
Ketiga, PDIP Kalbar menyepakati bahwa untuk penjadwalan agenda konsolidasi partai yakni rapat Pengurus Anak Cabang, Konferensi Cabang dan Konferensi Daerah, ditentukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalbar.
Keempat, PDIP Kalbar menyepakati untuk menyukseskan konsolidasi partai di Kalbar sesuai dengan ketentuan dan mekanisme partai yangberlaku.
Kelima, PDIP Kalbar menyepakati agar seluruh kader partai untuk tetap mengamankan kebijakan Gubernur Kalbar Masa Bakti 2008-2013 yang juga sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalbar.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Menghargai yang Berprestasi

Pontianak--Bentuk apresiasi Gubernur Cornelis bagi dunia pendidikan dengan memberikan penghargaan kepada dua siswa dan satu guru berprestasi.
Kedua siswa tersebut masing-masing, Dewi Suryana dari SPMK Imanuel Kota Pontianak, meraih juara II International Junior Science Olimpiade (IJSO) tingkat Internasional di Baku Azerbaijan pada 2-11 Desember 2009, dan Leopratama Limas, siswa SMA Immanuel Kota Pontianak, meraih juara III lomba pidato Bahasa Mandarin tingkat Internasional kategori perorangan di Chongqing Cina, pada 14 Oktober-2 November 2009 tahun lalu.

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, Alexius Akim, kedua siswa tersebut mendapat penghargaan dari Gubernur masing-masing satu unit laptop dan uang pembinaan yang diserahkan langsung di ruang Gubernur, Senin (11/1), sedangkan dari Dinas Pendidikan menurut Akim, berupa uang pembinaan dan piagam penghargaan sudah diserahkan sebelumnya.
Akim juga menjelaskan, karena berprestasi kedua siswa ini mendapat beasiswa Pemerintah Pusat sampai jenjang strata dua, baik di dalam maupun di luar negeri.
Gubernur Cornelis mengharapkan, agar beasiswa yang diberikan dimanfaatkan sebaik-baiknya, untuk masa depan. “Jangan disia-siakan tidak semua orang bisa mendapatkan ini,” terang Cornelis.

Guru berprestasi
Selain siswa berprestasi Internasional, penghargaan juga diberikan Gubernur untuk guru berprestasi tingkat Nasional.
Penghargaan guru berprestasi diberikan kepada Yohana LA. Suyati, guru SMP Negeri 4 Sanggau, yang berhasil menyabet juara satu sayembara penulisan naskah buku pengayaan tingkat nasional dengan judul ”Kelapa Sawit dan Pemanfaatannya sebagai Sumber Bio Energy”.
Kepadanya juga diserahkan uang pembinaan dan satu unit laptop dari Gubernur.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Beri Kemudahan pada Investor

Pontianak--Gubernur Kalbar, Cornelis, mengajak bupati dan walikota se-Kalbar untuk memudahkan mekanisme perijinan bagi para investor yang akan menanam modalnya di daerah ini.
Hal tersbut disampaikannya, Jumat lalu, ketika menerima kunjungan kerja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wiryawan, ketika melakukan kunjungan kerja ke Kalbar.

Menurut Cornelis, pertumbuhan ekonomi Kalbar diharapkan mencapai rata-rata sekitar 6,8 persen pertahun, dan target penurunan angka pengangguran sebesar 6,32 persen, sehingga untuk mencapai target tersebut diperlukan investasi swasta rata-rata sekitar Rp12,3 triliun atau 55 persen dari target investasi.
“Kondisi penanaman modal dengan angka seperti ini mampu mendorong perekonomian daerah,” kata Cornelis.
Ia berharap, perbaikan prosedur perijinan dan koordinasi serta memberi kepastian hukum dan memudahkan pelayanan kepada para penanam modal dan masyarakat, agar peningkatan investasi benar-benar terwujud.
Sebelumnya, data Provinsi Kalbar, menyebutkan kegiatan penanaman modal di Kalbar tahun 2008 jumlah perusahaan PMDN 168 proyek dengan nilai rencana investasi sebesar Rp 43,61 triliun, sampai November 2009 meningkat menjadi 180 proyek dengan nilai investasi Rp 49,77 triliun.
Sedangkan penanaman modal asing pada tahun 2008 sejumlah 154 proyek dengan nilai investasi 2,49 miliar US dollar sampai November 2009 meningkat menjadi 196 proyek dengan nilai investasi 3,56 milyar US dollar. Angka realisasinya menunjukan peningkatan dari 786,29 juta US dollar pada tahun 2008 menjadi 945,61 juta US dollar.
Selama ini, seperti dikeluhkan para kepala daerah di Kalbar, kesulitan investor masuk karena infrastruktur, seperti listrik, jalan dan fasilitas pendukung lainnya belum bisa menjamin.

Adakan pameran
Tahun 2010 ini Kalbar juga akan mengadakan Borneo Investment Expo, yang akan melibatkan provinsi lain di Kalimantan guna menarik investor masuk ke Kalbar.
”Kegiatan tersebut meliputi pameran multi produk (Trade, Turism & investment),” katnaya lagi.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Infrastruktur Masih Jadi Kendala

Pontianak--Kurang dukungan infrastruktur seperti listrik, jalan, pelabuhan dan bandara menjadi kendala dalam mendatangkan investor di Kalbar.
Hal tersebut dikeluhkan para bupati dan walikota ketika dialog dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Gita Wiryawan yang didampingi Gubernur Cornelis di ruang rapat praja I Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (8/1).

Seperti disampaikan, Wakil Walikota Singkawang Edy R. Yacob terkait pembangunan bandara Singkawang dan pelabuhan Tanjung Gundul untuk membantu kelancaran iklim investasi di daerah Singbebas (Singkawang Bengkayang Sambas). Yang menjadi kendala, investornya sudah ada namun perijinan pembangunan fasilitas tersebut belum diurus.
Begitu juga di daerah lain seperti disampaikan Bupati Sintang, Milton Crosby, terkait pembangunan bandara Sintang yang sudah ada memorandum of understanding (MoU) dengan investor namun realisasinya belum juga ada.
Sementara Bupati Landak Adrianus Asia Sidot mengharapkan agar di Landak dibangun industri hilir sebagai penampung hasil produksi perkebunan sawit yang CPO-nya mencapai 3000 ton perbulan, hingga saat ini belum ada industri hilirnya.
Bupati Pontianak, Ria Norsan mengatakan, daerahya masih melakukan pembangunan pelabuhan Samudera, serta PLTU 2x50 MW di Jungkat yang pembangunan dimulai awal Februari ini.
Kesulitan tersebut lantaran bukan karena tidak ada investor, namun perijinan investasi di pusat yang jadi persoalan.
Sementara itu, Cornelis mengatakan, walaupun perijinan sudah dibantu pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), namun realisasi investasi di Kalbar belum optimal, sehingga potensi investasi belum tergarap maksimal.
Di kabupaten/kota di Kalbar, seperti dijelaskan para bupati/walikota, sambung Cornelis menyimpan potensi investasi yang luar biasa seperti uranium di Melawi, Kapuas Hulu ada batu bara, di Sanggau ada alumina.
Namun sampai saat ini belum ada realisasi pengelolaannya, terutama yang sudah membuat MoU dengan investor, terlebih lagi industri hilirnya, sehingga pengolahan menjadi barang jadi bisa dilakukan di Kalbar.
Lebih lanjut Cornelis menyebutkan, kegiatan penanaman modal di Kalbar tahun 2008 jumlah perusahaan PMDN 168 proyek dengan nilai rencana investasi sebesar Rp43,61 triliun, sampai November 2009 meningkat menjadi 180 proyek dengan nilai investasi Rp49,77 triliun. Sedangkan penanaman modal asing tahun 2008 sejumlah 154 proyek dengan nilai investasi US2,49 miliar sampai November 2009 meningkat menjadi 196 proyek dengan nilai investasi US3,56 miliar. Angka realisasinya menunjukan peningkatan dari US786,29 juta pada tahun 2008 menjadi US945,61 juta.
Gita Wiryawan menjelaskan, terkait perijinan, bupati/walikota dalam mengurus perijinan investasi melalui BKPM RI yang saat ini sudah menerapkan perijinan satu pintu.

Bukan MoU
Kendala iklim investasi menurut Gita, banyak hal yang harus dipikirkan ada fasilitas fiscal dan non fiscal. “Ini kita tabulasi dan kompilasi data untuk pemberian fasilitas fiscal kepada investor, kita belajar dari beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, apa yang diinginkan investor asing seperti tidak harus bayar pajak 5-10 tahun,” terang Gita.
Selain itu, pengalaman menunjukan, MoU juga sudah banyak dilakukan namun sampai saat ini belum banyak realisasinya, maka BKPM menerapkan sistem memorandum of agreement (MoA) untuk ‘mengikat’ investor.
Cornelis menambahkan dengan adanya BKPM RI, mempermudah perijinan investasi, hanya saja harus benar-benar dikemas agar tidak ada ‘calo atau makelar’ investasi, setelah itu baru dibawa ke Presiden untuk menandatangani MoA dimaksud, kata Cornelis.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Serahkan DIPA Provinsi Kalbar


SERAHKAN DIPA
Gubernur Cornelis menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2010 Kalbar kepada Walikota Pontianak Sutarmiji di Balai Petitih, Jumat (8/1).
=========
Pontianak--Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono minta agar pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran dengan patut dan tepat.
Hal tersebut disampaikannya melalui sambutan tertulis yang dibacakan Gubernur Kalbar Cornelis, ketika penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010, Jumat (8/1) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.

“Saya minta dengan sungguh-sungguh agar pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran itu dengan patut dan tepat. Jangan terjadi pemborosan apalagi penyimpangan dan penyalahgunaan,” kata Presiden.
Hal ini menurut Presiden, untuk mewujudkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi komitmen semua. “Mari kita pastikan setiap rupiah uang rakyat dapat kita pertanggungjawabkan penggunaanya,” ujar Presiden lagi yang menyatakan prihatin karena masih banyak penyimpangan APBN di tingkat daerah.
Tahun 2010 total dana perimbangan mencapai Rp 306,0 triliun, dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp 16,4 triliun. Dana perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil sebesar Rp 81,4 triliun, dana alokasi umum sebesar Rp 203,5 triliun, dan dana alokasi khusus sebesar Rp 21,1 triliun.
Sementara, tahun ini DIPA yang diserahkan ke Kalbar meliputi, DIPA kantor pusat yang berlokasi di daerah dan instansi vertikal kementerian/lembaga di daerah, berjumlah 311 DIPA dengan nilai, Rp3.150.550.485.000.
DIPA tugas pembantuan untuk SKPD di provinsi/kabupaten/kota jumlah 105 DIPA dengan nilai Rp 251.147.914.000, DIPA dekonsentrasi untuk SKPD provinsi berjumlah 67 dengan nilai Rp 653.890.956.000. DIPA urusan bersama untuk SKPD kabupaten/kota, berjumlah 16, dengan nilai Rp 209.083.920.000. Total DIPA yang diserahkan 499 dengan nilai total Rp 4.264.673.274.000.

Tak Hadir
Gubernur Cornelis bisa memaklumi ketidakhadiran dua bupati di Kalbar, dalam penyerahan DIPA kemarin, apalagi kedua bupati itu telah memberitahukan halangan serta mengutus wakilnya.
"Tak masalah, mereka ada pemberitahuan dan saya maklum. Keduanya juga kan ada acara penting terkait partainya," kata Cornelis.
Kedua bupati tersebut, Morkes Effendy Bupati Ketapang dan Abang Thambul Husin Bupati Kapuas Hulu. Morkes diwakili Wabup Hanrikus dan Tambul diwakili Wabup Joseph Alexander.
Sementara 10 bupati dan dua walikota lainnya hadir bersama para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maupun satuan kerja (Satker) lembaga vertikal yang menerima DIPA tersebut.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...

Sabtu, 06 Februari 2010

Orang Kalbar Cocok Pimpin BNPP

Pontianak--Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendapatkan sambutan baik. Badan khusus yang akan fokus mengelola perbatasan itu dalam waktu dekat akan segera dibentuk. Peraturan Presiden atas pembentukan akan ditandatangani Presiden SBY pekan depan.
Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Retno Pramudya meyambut baik adanya pembentukan badan pengelola perbatasan ini. Bahkan dia mengusulkan agar kepala BNPP nantinya berasal dari Kalbar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia.

“Harusnya yang pimpin orang yang tahu persis tentang kondisi perbatasan dan punya komitmen membangun perbatasan. Saya rasa orang Kalbar memenuhi kriteria itu, karena daerah kita ini berbatasan langsung dengan Negara tetangga,” kata Retno ditemui di Gedung DPRD Kalbar, Kamis (7/1).
Retno pun tak segan-segan menyebut sejumlah figur yang dianggap layak memimpin BNPP, diantaranya Usman Ja’far, Akil Mochtar, Usman Sapta Odang, Zainuddin Isman dan masih banyak figur lain. Orang-orang inilah menurut dia dapat direkomendasikan untuk menempati posisi sebagai kepala BNPP setara Menteri tersebut.
“Saya rasa mereka punya kapasitas untuk dapat memimpin badan pengelola perbatasan,” uajrnya.
Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan secepat mungkin setelah terbentuk BNPP harus melakukan action. Adapun yang harus segera dilakukan yakni memastikan penentuan titik batas Negara, menempatkan unit pelaksana teknisnya di sekitar titik perbatasan guna mempermudah melakukan kerja-kerja pengelolaan.
Selain itu dia mengatakan fasilitas di sepanjang perbatasan harus dilengkapi. Infrastruktur terkait seperti jalan pararel perbatasan secepatnya harus direalisasikan. “Tentunya dukungan pendanaan perlu diperkuat,” tukasnya.
Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya juga menyambut baik degan adanya BNPP.
”Dengan begitu koordinasinya akan semakin baik. Semuanya akan terkoordinasi,” kata Christiandy.
Sebelumnya di Kalbar telah membentuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama. Badan ini kini dipimpin oleh Plt kepala Badan, Ngatman. Dengan adanya pembentukan BNPP, Christiandy mengatakan akan mempermudah koordinasi yang dilakukan.
Sedangkan untuk orang yang akan mengisi jabatan sebagai kepala BNPP dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Hanya saja diingatkannya agar nantinya orang yang berada di Badan tersbeut merupakan orang yang mengerti betul mengenai perbatasan.(borneotribune.com)

Baca Selengkapnya...
 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger