Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Jumat, 12 Desember 2008

HUT Pertama Richardo Daneo


HUT CUCU PERTAMA
Gubernur Kalbar Cornelis memberikan ucapan selamat ulang tahun pertama kepada, Richardo Daneo, cucu pertamanya dari pasangan Angelina Fremalco (Angel) dan Fransiskus Diaan (Sis), Senin (1/12) di Pendopo Gubernur. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune



Baca Selengkapnya...

Malam Renungan AIDS di Pendopo


Keberadaan nelayan asing ilegal seperti dari Thailand, Vietnam dan Singapura ternyata tidak hanya mencuri kekayaan laut saja, tapi dibalik itu mereka juga terindikasi sebagai salah satu penyebar penyakit menular seksual bernama HIV/AIDS.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Syakirman, ketika mewakili Gubernur Cornelis menghadiri malam renungan AIDS di aula Pendopo Gubernur, Rabu (10/12) malam. Acara yang diselenggarakan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Kalbar bersama Taruna Merah Putih (TMP) DPD Kalbar itu dihadiri sebagian besar kaum muda.
Menurut Syakirman, untuk menanggulangi hal tersebut Pemprov sudah berupaya keras agar nelayan-nelayan ilegal tersebut jangan sampai masuk ke wilayah Indonesia terutama Kalbar.
“Jika sampai kecolongan masuk dan tertangkap maka secepatnya di deportasi ke negara asalnya,” ujar Syakirman dengan nada geram.
Tindakan tersebut bukan tanpa alasan, sebab selama ini nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia selain mengambil ikan (illegal fishing) juga menyebarkan virus penyakit HIV/AIDS melalui hubungan seks bebas dengan “wanita malam” di kota tempat mereka singgah.
Fenomena penyakit Acguired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) mampu merusak kekebalan tubuh manusia. “Karenanya, perlu diwaspadai generasi muda khususnya di Kalbar yang saat ini menghuni peringkat ke lima kategori penularan HIV/AIDS setelah Papua dan DKI Jakarta,” ungkap Syarif Totok Thaha Alkadrie ditemui usai renungan.
Sehubungan dengan itu, Totok mengharapkan agar wanita penjaja cinta (WPC) yang menjadi biang utama penyakit mengerikan ini supaya mengaku dan menyerahkan diri untuk segera ditangani KPA supaya tidak menular pada yang lainnya.
Kepada generasi muda, Totok mengharapkan jangan sampai penyakit itu hinggap di badan generasi penerus, karena tidak seorangpun dapat mengetahui apakah seseorang sudah terinfeksi HIV atau belum bila hanya menilai dari penampilan saja. Walaupun sudah terinfeksi HIV gejalanya tidak nampak sampai berkembang menjadi AIDS. “Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, untuk itu masyarakat agar lebih berkonsentrasi mengambil langkah pencegahan,” ujar Totok lagi.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Patung Naga, Bukti Keberagaman


Di mata Gubernur Cornelis, kontradiksi pembangunan patung naga di Kota Singkawang semestinya tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan banyak pihak. Masyarakat Kalimantan Barat boleh membangun apa saja, sepanjang itu tidak mengganggu kepentingan umum dan mengganggu kepentingan mental bangsa.

“Mengapa naga itu harus dipersoalkan. Kalau mau bangun disini apapun boleh bangun kok. Yang penting jangan mengganggu kepentingan umum dan jangan mengganggu kepentingan mental bangsa,” kata Cornelis usai mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD Kalbar, Selasa (9/12).
Kata Cornelis, hendaknya masyarakat Kalbar harus bisa membuktikan bahwa kehidupan masyarakat di Kalbar memang beranekaragam dalam bingkai heterogen. Sebut saja keanekaragaman suku, agama maupun adat istiadat serta kebudayaan yang ada di Kalbar. Kesemuanya itu memang dalam bingkai keberagaman.
“Buktikan bahwa kita ini memang beranekaragam. Dan semua diberikan kesempatan untuk hidup dan mengembangkan budayanya masing-masing. Tidak egois,” tegas Cornelis.
Gubernur juga menegaskan bahwa planet bumi dimana tempat manusia berpijak serta hidup sebagai mahluk sosial merupakan milik bersama. Oleh karenanya, masyarakat Kalbar diminta untuk saling menghargai dan saling menghormati antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lainnya. “Bumi ini kan milik kita semua dan bukan milik perorangan,” tegas Cornelis.
Hal sama dikatakan, Sekjen Sekberkesda Provinsi Kalbar, Tarsisius Ifan Sabandap. Menurutnya, pembangunan patung naga tidak perlu dipertentangan, sebab itu merupakan apresiasi seni yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang mejemuk.
Sementara itu, Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar, Rihat Natsir Silalahi, menambahkan semestinya sebelum dilakukan proses pembangunan patung naga di Kota Singkawang, hendaknya perlu diadakan musyawarah terlebih dahulu antara masyarakat beserta Pemerintah Kota Singkawang. Sehingga masyarakat juga mempunyai rasa memiliki terhadap patung naga tersebut.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Ramai-ramai Basmi Korupsi

Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember dimaknai secara mendalam oleh Gubernur Cornelis. Orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat itu menegaskan kepada semua jajaran pemerintahan, termasuk masyarakat untuk bersinergi mengikis habis persoalan korupsi di ‘Bumi Khatulistiwa’.

“Mari kita bersama-sama tuntaskan persoalan ini. Sebab, untuk menuntaskan persoalan korupsi tidak bisa sendiri. Tapi harus beramai-ramai,” tegas Cornelis di gedung DPRD Kalbar, Selasa (9/12).
Lebih jauh dikatakan Cornelis, untuk memberantas persoalan korupsi di Kalbar bukan perkara mudah. Namun demikian, apabila semua pihak bersinergi termasuk masyarakat, maka persoalan korupsi di Kalbar bisa ditanggulangi secara bersama. ”Ngurus negara juga tidak bisa sendiri. Harus ramai-ramai,” ungkap Cornelis.
Sementara Ketua DPRD Kalbar, H Zulfadhli memaknai hari antikorupsi internasional dengan berkomitmen memerangi korupsi di Kalbar. Dan menurutnya, pemberantasan korupsi itu harus menjadi komitmen semua elemen masyarakat Kalbar. ”Termasuk birokrat dan politisi harus bisa menjadi contoh yang baik dalam memerangi persoalan korupsi di Kalbar,” tegasnya.
Kemudian ditambahkan Zulfadhli bahwa untuk dapat memerangi persoalan korupsi di Kalbar perlu kesungguhan maupun keseriusan semua pihak, termasuk aparat keamanan. Selain itu, masyarakat juga diminta terlibat secara aktif dalam memerangi persoalan korupsi di Kalbar. ”Semua elemen masyarakat harus terlibat langsung dalam memerangi persoalan korupsi di Kalbar,” tutup Zulfadhli.

Pemprov Komit
Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, telah dipertegas dengan diterbitkannya Inpres nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Untuk itu, Presiden SBY secara khusus mengintruksikan kepada jajaran kabinetnya, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melakukan langkah-langkah percepatan pemberantasan korupsi tersebut.
“Agar pemberantasan korupsi tersebut lebih efektif, dalam implementasinya perlu dibangun sinergisitas, pada masing-masing institusi dalam komponen masyarakat untuk melakukan upaya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres tersebut,” kata Sekda Kalbar, Syakirman, usai membuka sosialisasi dan workshop penyusunan pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004 di hotel Kapuas, Selasa (9/12).
Sebagai penyelenggara negara, kata Syakirman, Pemerintah Provinsi selayaknya melakukan pengawasan terhadap berebagai elemen pemerintahan di lingkungan provinsi maupun kabupaten di wilayah Kalbar.
Syakirman juga mengharapkan agar seluruh elemen mendukung upaya Pemprov untuk memberantas korupsi di daerah ini lebih cepat. Karenanya, dia mengingatkan kepada seluruh pejabat dalam kaitannya sebagai penyelenggara negara agar melaporkan harta kekayaannya.
“Sebagai implementasi dari upaya tersebut, Pemprov akan melakukan pemeriksaan secara reguler, dinas, staff dan instansi serta badan yang melaksanakan tugas pemerintahan ini agar menyampaikan laporan kekayaan mereka,” katanya.
Berkaitan dengan semakin mencuatnya indikasi korupsi yang menimpa beberapa bupati dan mantan bupati di Kalbar ini, Syakirman menegaskan akan membina mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat KKN. Selain itu juga “bupati nakal” akan diberi sanksi bila terbukti melakukan KKN, dan sepenuhnya akan menyerahkan masalah itu kepad pihak yang berwajib. Untuk mengurangi indikasi KKN, Syakirman mengharapkan pejabat bekerja sesuai dengan ketentuan dan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat.□Hentakun, Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Cornelis Ajak Ketua Partai Sukseskan Pemilu 2009

Gubernur Cornelis mengajak semua Ketua Partai Politik di Kalimantan Barat untuk bersama-sama pemerintah menyukseskan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di Kalimantan Barat. Hal itu dikemukakannya di Balairung Sari, gedung DPRD Kalbar, Selasa kemarin.

Lebih lanjut dikatakan Cornelis bahwa pemerintah dan Ketua Partai Politik di Kalbar bisa saja menjalin kerjasama untuk menyukseskan pesta akbar demokrasi yang bakal digelar tahun depan.
Menurutnya, kerjasama antara pemerintah dan partai politik merupakan hal yang penting untuk diimplementasikan. Sebab, hal itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta tujuan mulia dari bangsa ini. Yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada segenap rakyatnya di muka bumi ini.
”Pemerintah dan Ketua Partai Politik di Kalimantan Barat bisa bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita mulai bangsa Indonesia,” gelora Cornelis yang disambut hangat oleh anggota DPRD Kalbar.
Gubernur Cornelis juga meminta kepada Ketua Partai Politik di Kalbar agar dapat memberikan dan melakukan pembinaan terhadap konstituen mereka di seantero Kalimantan Barat. Sehingga konstituen partai politik mempunyai kesadaran dan pemahaman yang sama, yaitu berjuang dan berbuat untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.(Andry/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

DPRD Setujui RAPBD Kalbar Rp1,4 Triliun


KEPUTUSAN DPRD.
Gubernur Cornelis disaksikan Ketua DPRD Kalbar, H Zulfadhli menyaksikan menandatangan berkas keputusan DPRD Kalbar terkait Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar tahun anggaran 2009 di gedung DPRD Kalbar, Selasa (9/12). FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Setelah melewati serangkaian proses panjang pembahasan anggaran, akhirnya delapan fraksi DPRD Kalbar sepakat untuk menyetujui Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar dalam paripurna DPRD Kalbar dengan agenda pemandangan akhir fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2009. Paripurna dipimpin Ketua Dewan, H Zulfadhli didampingi Wakil Ketua KH. Chairumam Ar-Rahbibi serta dihadiri Gubernur Kalbar, Cornelis, di ruang Balairung Sari gedung DPRD Kalbar, Selasa (9/12).
Fraksi Partai Golkar dengan juru bicaranya, Hadlir Noor, memperoleh kesempatan pertama untuk menyampaikan pandangan akhir fraksinya terkait Nota Keuangan dan RAPBD Kalbar tahun anggaran 2009. “Sikap akhir FPG menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan RAPBD 2009,” tegas Hadlir.
Namun demikian, FPG tetap memberikan beberapa catatan penting untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti Gubernur Kalbar. Sebut saja persoalan krisis global yang mempunyai efek domino dan berimplikasi terhadap kondisi perekonomian daerah. Sehingga berimplikasi terhadap penurunan harga jual kelapa sawit, karet dan kakao di Kalbar. “Persoalan ini penting dicarikan solusinya oleh pemerintah,” ujarnya.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, H. Rosliyan Ramli Saleh, juga menyatakan menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan RAPBD 2009.
Sama halnya dengan Fraksi PPP. Melalui juru bicaranya, Mokh. Syahidollah, menyatakan pihaknya menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan RAPBD 2009. ”Skalipun fraksi kami menyetujui, namun kami sangat menyayangkan anggaran pendidikan yang sebelumnya rencanakan akan dianggarkan sebesar 14,41% menjadi turun 13,75%,” kata Syahidollah.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat sepakat dengan Nota Keuangan dan RAPBD 2009. Hal itu disampaikan melalui juru bicaranya, Setyo Gunawan, saat membacakan pandangan akhir Fraksi Demokrat DPRD Kalbar dalam paripurna.
Kemudian, Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Asmaniar, juga menyatakan menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan RAPBD 2009.
Sikap politik serupa juga dilakoni Fraksi PBR/PKS. Melalui juru bicaranya, H. Erfani Islami, menyatakan menerima Nota Keuangan dan RAPBD 2009.
Sedangkan Fraksi Pemberdayaan Daerah melalui juru bicaranya, Khatarina Lies, juga menyatakan dapat menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan RAPBD Kalbar tahun anggaran 2009.
Dan Fraksi Pembaharuan yang memperoleh kesempatan terakhir untuk menyampaikan PA fraksi melalui juru bicaranya, Syamsul Muntaha juga menyatakan dapat menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan RAPBD 2009.
Setelah mendengarkan pandangan akhir delapan fraksi DPRD Kalbar, akhirnya Ketua Dewan memberikan kesimpulan bahwa PA masing-masing fraksi di DPRD dapat menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan RAPBD Kalbar tahun anggaran 2009. ”Dapat saya simpulkan semua fraksi menerima dan menyetujui RAPBD 2009,” tegas Zulfadhli.
Sekalipun semua fraksi telah menyatakan dapat menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan RAPBD, namun Zulfadhli menegaskan agar pemerintah dapat mengindahkan dan menindaklanjuti beragam saran dan masukan yang diberikan masing-masing fraksi dalam pandangan akhir yang disampaikan dalam paripurna. ”Berbagai saran dan masukan agar dapat ditindaklanjuti oleh Gubernur,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Cornelis mengatakan rasa syukur setelah pihaknya bersama DPRD Kalbar berhasil merampungkan pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD 2009. ”Siang dan malam pembahasan anggaran itu dilakukan. Semua itu merupakan komitmen dan pengabdian kita semua kepada Kalbar,” ungkap Cornelis.
Anggaran pendidikan yang hanya dialokasikan sebesar 13,75% pada 2009 juga direspon oleh Cornelis. Dan menurutnya, hal itu semata-mata karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah saat ini. Namun pada anggaran perubahan 2009 mendatang, pihaknya siap untuk memperjuangkan anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai dengan mandat UUD 1945.
Dan setelah pembahasan anggaran ini disyahkan, pemerintah provinsi akan membuat rancangan peraturan kepala daerah terkait penggunaan dan pengimplementasian APBD 2009. Tidak lupa Cornelis juga menegaskan kepada setiap jajarannya untuk terus meningkat kinerja dan pelayanan yang semakin profesional kepada masyarakat Kalbar. ”Karena itu merupakan tugas dan pengabdian yang harus dijalankan sebagai seorang abdi negara. Dan semoga apa yang telah direncanakan ini bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat,” pinta Gubernur Cornelis.
Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat tahun anggaran 2009 yang telah disepakati DPRD Kalbar terklasifikasi sebagai berikut. Bidang pendapatan, dalam rencana anggaran pendapatan tahun anggaran 2009 pada nota keuangan yang disampaikan Gubernur ditargetkan sebesar Rp1.425.774.462.513,00. Setelah dilakukan pembahasan dengan menganalisis beberapa objek pendapatan dan memperhatikan adanya kebijakan dana perimbangan dari pusat, maka target bidang pendapatan dapat ditingkatkan lagi. Sehingga menjadi sebesar Rp1.473.166.143.017,00.
Sementara pada PAD semula ditargetkan sebesar Rp516.405.346.000,00 dan berubah menjadi sebesar Rp517.888.875.360,00. Karena terjadi perubahan target pendapatan pada sumber-sumber pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan hasil daerah.
Kemudian, dana perimbangan semula dianggarkan sebesar Rp906.369.116.513,00 dan setelah pembahasan berubah menjadi sebesar Rp920.964.637.657,00. Peningkatan dana perimbangan ini karena ada peningkatan dari dana hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Bidang Belanja, dalam rancangan anggaran belanja pada nota keuangan yang disampaikan Gubernur berjumlah sebesar Rp1.475.774.462.513,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Setelah pembahasan dalam rapat gabungan, berubah menjadi sebesar Rp1.523.166.143.017,00 dengan rincian sebgai berikut.
Belanja tidak langsung sebesar Rp766.111.363.908,00 dan setelah pembahasan berubah menjadi sebesar Rp750.698.010.833,50 atau berkurang sebesar Rp15.414.353.074,50 atau berkurang sebesar Rp15.414.353.074,50. Berkurangnya anggaran pos belanja tidak langsung ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang dipindahkan ke pos-pos belanja langsung.
Dalam belanja langsung semula dianggarkan sebesar Rp709.619.098.605,00 dan setelah pembahasan dalam rapat gabungan pos belanja langsung menjadi sebesar Rp772.468.132.183,50. Terjadi penambahan pada pos belanja langsung sebesar Rp62.849.033.578,50. Peningkatan ini terjadi untuk penambahan anggaran pada beberapa unit kerja (SKPD).(Andry/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

PDI Perjuangan PAW Kader Pindah Partai


Sesuai dengan aturan main yang berlaku di internal partai berlambang banteng dengan moncong putih, DPD PDI Perjuangan Kalbar akan melakukan proses Pengganti Antar Waktu (PAW) terhadap kadernya yang duduk di DPRD Kalbar dan berpindah ke partai lain. ”Kita akan sesuaikan dengan aturan main. Aturan mainnya, kalau sudah pindah rumah, tentu jangan tinggal di rumah itu lagi. Kan sederhana saja,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, Cornelis, di gedung DPRD Kalbar, Selasa (9/12).

Sejauh ini terdapat beberapa angggota DPRD Kalbar dari Fraksi PDI Perjuangan yang meloncat ke partai lain. Sebut saja, Yulhelmi, (Wakil Ketua DPRD Kalbar) yang meloncat alias pindah ke Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), kemudian H. Hamdani Adeni, (anggota Komisi C DPRD Kalbar) yang juga pindah ke PDP. Serta Tamrin, yang juga memilih hengkang dari PDI Perjuangan ke PDP.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, Cornelis juga menegaskan bahwa pihaknya juga sudah melayangkan surat untuk mem-PAW kadernya itu kepada pimpinan DPRD Kalbar. Dan menurutnya, proses PAW itu sudah disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku diinternal partai maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku di republik Indonesia. ”Kita juga tidak mau sembarangan. Kalau orang sudah meninggalkan kendaraannya di tepi jalan, kita ambil lagilah dan kita carikan supir yang lain,” tutup Cornelis.(Andry/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Serahkan Hewan Kurban

Berkurban dengan memotong hewan, membagikannya kepada mereka yang berhak, sungguh suatu ajaran Islam yang sarat dengan makna, bahwa pribadi Muslim senantiasa memupuk moral agar selalu berbuat demi kemaslahatan umat.

Semangat berkurban pada Hari Raya Iduladha bertepatan 10 Zulhijjah 1429 H, selayaknya ditularkan pada masa lainnya, karena semangat berkurban tersebut merupakan cermin kepedulian seorang Muslim terhadap kemaslahatan umat, dan dituntut tertanam di hati setiap mukmin.
Bagi seorang yang diberi rizki dan cukup untuk melaksanakan kurban, kepadanya disarankan untuk menyembelih hewan kurban, dan daging-dagingnya dibagikan ke fakir miskin dan kaum dua’afa, dengan harapan terpupuk nilai-nilai persaudaraan sesama Muslim tersebut.
Namun perlu dihayati bahwa berkurban itu tidak hanya ketika menyambut datangnya Hari Raya Kurban saja, seseorang yang ingin selalu dekat dengan Tuhan harus senantiasa berkurban setiap waktu, di setiap tempat dan keadaan.
Demikian makna kurban yang disampaikan H. Hadari. H. Majri dalam kutbahnya ketika menjadi Khotib pada Shalat Iduladha di halaman depan Kantor Gubernur Kalbar, Senin (8/12). Pada kesempatan itu H. Hadari menyerukan kepada umat Muslim khususnya di Kalbar agar mengkumandangkan panggilan haji kepada manusia untuk melaksanakannya.
Mengingat pemberdayaan umat Islam dalam segala aspek bidang kehidupan seperti aspek sosial, eknomi, politik lebih terasa lemah dan kurang merata. ”Masih banyak umat kita hidup berkalang tanah hidup dalam tapal dua’afa. Sehingga perlu dimulainya pemberdayaan potensi ini dengan memperkuat landasan kerjasama yang jujur, adil dan saling mengisi,” katanya.
Hadari juga mengajak umat untuk selalu bersyukur yang diwujudkan dengan tidak ada hentinya untuk berbuat kebaikan, berlaku jujur. ”Orang yang bersyukur itu ditandai dengan sikap bila ia beriman, maka beriman dengan benar, bukan pura-pura, artinya mengaku beriman tetapi apa-apa yang diperintahkan Tuhan diabaikan, mengaku beriman tetapi tidak mau mengarahkan hidupnya menuju ke Taqwaan,” jelasnya.

Serahkan Hewan Kurban
Selesai menunaikan shalat, dilakukan penyerahan hewan kurban dari Gubernur Kalbar, Cornelis, Sekda Syakirman, BPKP, Bank Kalbar, Masjid Al Muthadin Untan, Masjid di Kantor Gubernur, yang diwakili Sekda Pemprov, Syakirman kepada KPMP (Komite Peduli Muslim Pedalaman).
Hewan kurban tersebut berupa sapi dan kambing sumbangan Pol PP. Selanjutnya hewan kurban tersebut akan diserahkan kepada warga Muslim yang dianggap tidak mampu. Penyerahan hewan tersebut dipusatkan di Masjid Jabal Nur, Pahauman Kabupaten Landak.□Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Perda Miras, Eksekutif Hati-hati

Kalau tidak disikapi dengan arif seperti eksekutif, legislatif dan kepolisian, Perda Miras akan menjadi dilema di masyarakat, apabila dicabut akan merugikan masyarakat yang anti dengan miras, kalau dibiarkan menambah pengangguran karena pedagang miras akan kehilangan pekerjaan.

Di satu sisi juga, menjual miras untuk mencukupi kebutuhan hidup, namun di sisi lain miras merusak ketentraman warga, terbukti sudah banyak kejahatan terjadi akibat minuman memabukkan ini.
Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2005, atau biasa disebut Perda Miras, telah dibatalkan Mendagri dengan Surat Nomor 188.341/3127/SJ, 9 Desember 2005. Pembatalan disebabkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Dalam Keputusan Presiden jelas disebutkan, bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketenteraman masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya.
Eksekutif belum mengambil sikap tegas mengenai permasalahn ini, apakah Perda tersebut dicabut atau tidak. Karena menurut Gubernur Kalbar, Cornelis Perda tersebut belum bisa dipertimbangkan dicabut atau tidak. “Tanpa perda pun orang masih bisa beli-beli, jual-jual, kontrolnya susah,” ucapnya.
Cornelis juga mengingatkan kalau masyarakat Kalbar itu beraneka ragam dan sama-sama manusia, sehingga setiap mengambil keputusan atau kebijakan jangan semena-mena
Namun menurut Cornelis yang ditemui ketika menghadiri Upacara Hari Bakti Pekerjaan Umum (3/12), secara politis sebaiknya miras diatur dalam Perundang-undangan, agar semuanya tidak merasa dirugikan, sebaiknya melalui proses pembicaraan dulu, karena tidak semua tidak mengkonsumsinya. Gubernur meminta agar bisa mengontrol anak-anak yang belum layak meminumnya karena merusak masa depan mereka.
Sementara itu, Anggota Pansus I DPRD Kalbar, Drs. Herman Ivo, M.Pd menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pengkajian secara komprehensif terkait Surat Mendagri Nomor 188.341/3127/SJ, tanggal 9 Desember 2005. Menurutnya, pengaturan peredaran minuman beralkohol (Minol) di Kalbar penting. Sehingga peredaran Minol di Kalbar bisa diketahui secara proporsional dan bisa dikendalikan secara baik.
Dan sejauh pihaknya sedang melakukan beragam kajian terkait pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Minuman Beralkohol (Minol) di Kalbar. “Apakah Perda itu perlu dicabut secara keseluruhan. Atau hanya pasal-pasal tertentu saja yang dilakukan revisi,” tutup Herman Ivo.(Andry,Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Sambut Baik Pembentukan Lanud Baru

Pembentukan Lanud baru bukan tidak beralasan, karena ini kepentingan strategis TNI AU khususnya yang berada langsung di wilayah perbatasan dengan negara lain dalam membangun sistem pertahanan udara yang kuat dan terpadu guna menghilangkan timbulnya ancaman, gangguan, pelanggaran wilayah, teror, sabotase, serta kejahatan trans nasional.

Perimbangan kekuatan pertahanan udara dan darat yang rencananya diwujudkan dengan pembentukan Kodam pada tahun yang sama di wilayah ini sebagai wujud membangun sistem pertahanan negara yang kuat dan terpadu. Karena, ditinjau dari letak geografisnya Kalbar berbatasan dengan negara tetangga, maka wilayah ini rawan bagi jalan masuk pihak luar dalam melakukan intervensi, penyeludupan serta perdagangan manusia baik langsung maupun tidak langsung yang suatu ketika bisa saja memunculkan ancaman dalam bentuk apapun sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan hubungan dua negara.
Wacana pembentukan Lanud baru di wilayah Kalbar yang di sampaikan langsung oleh Danlanud Supadio, Yadi Indrayadi disambut baik Gubernur Kalbar, yang ditemui usai penanda tanganan MoU anti korupsi di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.
Menurut Cornelis, pembangunan Lanud baru oleh TNI- AU tidak menjadi masalah, selama itu menjadi kewenangan Pemprov akan duibantu sesuai dengan kapasitasnya. "Sepanjang itu jadi kewenangan kita, itu kita bantu tak masalah,” ujar Cornelis.
Pernyataan tersebut ditegaskannya ketika diadakan Courtessy Call tim terpadu pembentukan Lanud TNI-AU di Putussibau di Ruang Kerja Gubernur Kalbar (3/12). Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Lalbar menyambut baik pembentukan Lanud TNI-AU di Putussibau dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, karena kehadiran Lanud ini akan memperkuat pertahanan udara yang sudah ada di Kalbar yaitu Lanud Supadio danLanud Sanggau Ledo.
Rencananya, pengembangan Bandara Pangsuma ini telah direncanakan Pemprov tahun 2012 dengan pengembangan landas pacu sepanjang 2.500 meter lebar 45 meter dari semula 120 meter dan lebar 18 meter, sehingga diperkirakan dapat menampung Pesawat jenis Boing 737 seri 200. Mengenai status lahan, Gubernur menjelaskan bahwa, tanah tempat Bandara Pangsuma, milik Pemprov + 29 Ha, Departemen Perhubungan + 2 Ha, milik Pemkab Kapuas Hulu 150 M2 yang digunakan untuk VIP Room Pemda.
Pemprov Kalbar mengharapkan dengan dibentuknya Lanud TNI-AU di Putussibau akan membawa manfaat cukup besar kepada masyarakat di Kapuas Hulu, khususnya peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat Putussibau, dan diharapkan pula kerjasama antara Pemprov dan TNI akan semakin meningkat, padu, harmonis dal rangka mewujudkan masyarakat Kalbar yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Kita Harus Introspeksi Diri

Bertempat di Pendopo Gubernur, Jaringan Pelayanan Hamba Tuhan (JPHT) Kalbar, mengadakan acara perayaan Natal bersama, Selasa (2/12). Acara yang bertemakan "Syukur kepada Allah atas Karunianya yang tak terkatakan itu" ini diadakan pada pukul 18.00-20.30 dan dihadiri oleh sekitar 600 jemaat.

Selain dihadiri Gubernur Kalbar Cornelis beserta Ny. Frederika Cornelis, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya beserta Ny. Karyanti C. Sanjaya, Ketua Taruna Merah Putih Kalbar Karolin Margret Natasa. Sebelumnya pada pukul 16:00-17:30 di tempat yang sama dilakukan pertemuan Hamba Tuhan yang membahas masalah perkembangan gereja yang dibuka Wakil Gubernur Kalbar Christiandy.
Setelah itu, diadakan prosesi penyalaan lilin yang melambangkan Terang yang bersinar di malam Natal. Lilin pertama dinyalakan Gubernur Kalbar Cornelis.
Dalam sambutannya Gubernur mengatakan sebagai orang Kristen kita harus bisa mengoreksi diri, terutama dalam mensejahterakan rakyat. Dalam kotbah saat di gereja Gubernur juga berharap Pendeta dapat memberikan Pencerahan kepada jemaat tentang masalah pendidikan, ekonomi, politik, dan kesehatan.
JPHT Kalbar merupakan gabungan dari gereja-gereja Protestan yang beranggotakan 90 gereja.(Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

PU Mesti Cek Jalan Berlubang

Gubernur Kalbar, Cornelis, minta jajaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar agar dalam waktu dekat ini tidak berebut jabatan dulu, melainkan selesaikan seluruh pekerjaan yang belum selesai menjelang tutup buku, karena jabatan baru akan diatur Januari 2009. Hal itu dikatakan Cornelis disela memperingati hari Bakti Pekerjaan Umum ke-63, Rabu (3/12).

Lebih khusus Cornelis minta PU memperhatikan dan mengecek apa yang salah pada pengerjaan jalan perbatasan yang menghubungkan Sanggau-Entikong, jalan Sintang-Pinoh yang masih berlubang, jalan Sintang-Kapuas Hulu, yang belum selesai pengerjaannya sampai saat ini oleh kontraktor.
Cornelis minta pengecekan lapangan apa yang menjadi kendala pengerjaan jalan tersebut sehingga belum selesai dan masih berlubang. Jika yang salah itu teknologinya dia meminta para penelitinya untuk mencari teknologi yang terbaik atau teknologi tradisional jaman Belanda dulu. Jika kerusakannnya karena kendaraan yang terlalu berat maka segera koordinasi dengan dinas perhubungan untuk mengontrol berat kendaraan yang lewat jalan itu. “Sebagai Gubernur, maka saya yang menjadi penanggung jawab pembangunan di Kalbar ini,” kata Cornelis seraya mengingatkan pembantu-pembantunya agar tidak menepuk air di dulang.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam sambutannya yang dibacakan Gubernur Kalbar menyampaikan, bahwa hari Bhakti Pekerjaan Umum dijadikan momen yang penting untuk melakukan evaluasi dan koreksi ke dalam atas beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan sekaligus untuk membangkitkan semangat dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan di bidang ke-PU-an.
Hari Bhakti Pekerjaan Umum diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peristiwa tersebut mengenang peristiwa gugurnya “tujuh martir” yang dikenal sebagai Sapta Aruna pada awal perjuangan penegakan kemerdekaan tahun 1945. Mereka adalah pahlawan Departemen Pekerjaan Umum yang gigih mempertahankan Gedung Sate di Bandung yang menjadi pusat penyelenggaraan Pemerintah Republik Indonesia saat itu.□Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Teken MoU Anti Korupsi

Komitmen pemerintah untuk menyudahi praktik korupsi tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga sampai ke daerah. Bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, telah diteken nota kesepahaman antara perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalbar dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum di Kalbar, Selasa (2/12).

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut disaksikan Gubernur Kalbar, Cornelis, Kapolda Brigjen Pol. R Nata Kesuma, Kajati Kalbar, HM Salamoen Muslim dan Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Djadja Sukirman.
MoU tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti nota kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kepala BPKP di tingkat nasional yang dituangkan dalam nota kesepahaman tanggal 28 Desember 2007 lalu dan nota kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi, Kapolda Kalbar dan Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, 14 Agustus 2008.
Djadja Sakirman menyampaikan bahwa penandatanagn MoU ini tak lain adalah amanat Wapres Jusuf Kalla yang mengharapkan adanya kesepahaman di jajaran pusat dan daerah. Menurutnya, penandatanganan MoU ini sudah dilakukan di 28 provinsi di Indonesia. “Kini tinggal lima provinsi yang belum teken MoU,” jelasnya.
Berkaitan dengan penandatanganan MoU ini, Kajati Salamoen Muslim mengharapkan agar lebih mengintensifkan kerjasama dalam arti positif karena ini akan menjadi reputasi aparat kejaksaan yang dinilai oleh atasan dalam penanganan berbagai kasus hukum yang berkaitan dengan berapa lama penanganan penyelesaiannya dan mengapa tidak bisa diselelsaikan.
Kajati juga berharap kepada pihak yang menandatangani MoU ini supaya menjadi partner yang positif, karena tanpa bantuan dan campur tangan dari masing-masing pihak, maka tidak bisa bekerja optimal dan pastinya mendapat sorotan dari atasan mereka.
Sementara itu, Gubernur Cornelis, mengharapkan dengan adanya MoU ini, penanganan kasus penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah yang berindikasi tindak pidana korupsi, termasuk nonbudgeter dapat ditindak secara tegas dan tuntas.
Karena hal ini sejalan dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasa korupsi. Tentunya juga hal ini sebagai wujud komitmen komponen bangsa dalam mewujudkan konsistensi dan konsekuen untuk melakukan percepatan pemberantasa KKN di Indonesia.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Pelantikan DPC TMP se-Kalbar

Kaum muda selalu mempelopori perubahan nasib suatu bangsa. Kemandirian di bidang ekonomi, kedaulatan dalam politik, dan kepribadian kolektif bangsa sebagai pembentuk jati diri, berdasar pada pondasi kokoh kelima Sila Pancasila, akan cepat terwujud dengan partisipasi aktif kaum muda.

Taruna Merah Putih (TMP) muncul sebagai wadah bagi kepeloporan kaum muda, untuk mewujudkan mimpi bersama menjadi bangsa Indonesia yang adil, makmur, damai, dan sejahtera. Taruna Merah Putih memfasilitasi partisipasi kaum muda, tak terbatas pada kegiatan politik praktis. Namun, juga memberi tempat bagi kaum muda, mengekspresikan jiwa merdekanya secara terbuka, tentang bernegara dan berbangsa. Juga, eksperimentasi pemberdayaan ekonomi rakyat, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.
Taruna Merah Putih sebagai organisasi yang seasas dan seaspirasi dengan PDI Perjuangan, terbentuk pada 10 Januari 2008. Karenanya, perlu memperkenalkan organisasi kepada masyarakat.
Pada kesempatan ini, Taruna Merah Putih akan mengadakan kegiatan Pelantikan Pengurus DPC Taruna Merah Putih se-Kalimantan Barat, sekaligus kegiatan Pelatihan Kader DPC Taruna Merah Putih se-Kalimantan. Kegiatan itu memiliki tema, “Kaderisatisasi Kader Muda PDI Perjuangan Tingkat Regional Angkatan I” akan dilaksanakan pada tanggal 4-6 Desember 2008, di Hotel Kini, Pontianak.
Dalam acara pembukaan Pelantikan Pengurus DPC Taruna Merah Putih se-Kalimantan Barat, dan kegiatan Pelatihan Kader DPC Taruna Merah Putih se-Kalimantan, yang akan hadir adalah DPP PDI Perjuangan, DPP Taruna Merah Putih, Bapak Maruarar Sirait, S.IP. Ketua DPD PDI Perjuangan, Drs. Cornelis, MH, yang juga menjabat Gubernur Kalimantan Barat. Ketua DPD TMP Kalbar, dr. Karolin Margret Natasa.
Adapun peserta pelantikan yang akan hadir, seluruh DPC TMP Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Pelatihan kader DPC TMP se-Kalbar dan peserta di luar Kalimantan Barat, akan hadir juga peserta dari DPD Kalimantan Tengah. Peserta kegiatan pelatihan kader adalah, delegasi dari DPC ditambah pengurusan TMP yang menjadi Caleg di masing-masing DPC, DPD TMP Kalimantan Barat, dan DPD TMP Kalimantan Tengah. Jumlah peserta pelatihan kader TMP dibatasi 150 orang.

Pemenang Lomba Narasi
Dalam kegiatan juga diselingi pengumuman, sekaligus pembagian hadiah kepada para pemenang lomba narasi tingkat pelajar dan mahasiswa.
Ada dua kategori dilombakan. Pelajar dan mahasiswa. Adapun juara lomba narasi yang menjadi pemenang tingkat pelajar yaitu, juara pertama, Yusuf Irvan M dari SMA Negeri 7 Pontianak. Juara kedua, Dewi Permata Sari dari SMA Negeri 9 Terpadu. Juara ketiga, Finka dari SMK Negeri 3 Pontianak.
Adapun juara terbaik tingkat mahasiswa adalah Kristianus Beny, mahasiswa Universitas Tanjungpura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol).(Release)□Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

KORPRI, Netral dan Profesional

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak seluruh anggota Korp Pegawai Repulik Indonesia (KORPRI) untuk netral, sekaligus menjaga profesionalitasnya, dalam pemilu 2009. Dengan mengangkat tema “Dengan Semangat Netralitas, KORPRI Ikut Mensukseskan Peilihan Umum 2009”.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sekap netralitas anggota KORPRI harus diwujudkan dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, diatas kepentinan apapun. Demikian salah satu petikan sambutan Presiden SBY yang dibacakan Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya pada peringatan HUT KORPRI ke-37 di Kantor Gubernur Kalbar, Jalan A Yani Pontianak, Senin (1/12).
Netralitas anggota KORPRI merupakan wujud komitmen nyata anggota KORPRI, dalam melaksanakan tugas pengabdian hanya bagi kepentingan bangsa dan negara. Pada prinsipnya semangat tersebut merupakan bagian dari semangat reformasi.
Presiden juga mengajak anggota KORPRI untuk mengembalikan peran utama birokrasi sebagai komponen utama pengelola pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari paradigma baru KORPRI yang profesional, netral, dan sejahtera, merupakan langkah positif. “Dengan sikap netral, birokrasi kita semakin profesional dalam mendukung pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Christiandy, membacakan sambutan presiden setebal 12 halaman.
Sebagai penasehat nasional KORPRI, Presiden SBY berpesan dan mengajak segenap keluarga besar KORPRI untuk melanjutkan reformasi dan mengembangkan demokrasi, menegakan hukum, membangun sistem yang bersih, menggiatkan pembangunan daerah, serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, perlunya membangun mental melayani, bukan mental dilayani. Menciptakan pelayanan yang mudah dan baik, sebagai suatu kewajiban bagi aparatur pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pengabdian dalam menjalankan tugas dan mengedepankan prinsip tanggung jawab yang sebaik-baiknya.
Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kalbar, H Zulfadhli mengatakan, KORPRI hendaknya terus berbenah diri dan terus meningkatkan kinerjanya secara profesional. KORPRI juga mesti bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal terhadap kepentingan daerah, bangsa dan negara dalam proses pembangunan. ”Jangan ada anggota KORPRI yang berbuat tercela. Kalau pun ada harus diberikan sanksi tegas oleh atasannya,” tegasnya.
Sejauh ini peran KORPRI masih belum terlalu optimal. Menurut Zul, masih ditemukan anggota KORPRI yang belum melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal.
Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPRD, KH. Chairumam Ar Rahbini. Karenanya, KORPRI perlu menjadikan momentum HUT ini untuk meningkatkan disiplin kerja. Selain itu KORPRI perlu berbenah diri. ”Disiplin dan berantas KKN hal yang perlu dilakukan KORPRI,” tegasnya.

Penghargaan Pelayanan Prima
HUT KORPRI juga dihadiri Danlanud Supadio, Danrem 121/ABW, Danlanal serta instansi terkait lainya. Kesempatan itu, Christiandy menyerahkan piagam penghargaan “Citra Pelayanan Prima” kepada unit kerja pelayanan terbaik se-Indonesia.
Dari Provinsi Kalbar ada beberapa kategori, yakni BUMN/BUMD Piala Citra Pelayanan Prima diraih PT. Bank Kalbar Cabang Sanggau, kategori Unit Pelayanan Pemda oleh Puskesmas Tanjung Puri Sintang. Sedangkan untuk Pemda diraih Kantor Lurah Benua Melayu Darat Kota Pontianak dan Puskesmas Kampung Bangka Kota Pontianak.
Menurut Christiandy, pelayanan publik akan sangat menentukan baik buruknya citra aparatur di mata masyarakat. Karena itu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu terus dilakukan dengan pembenahan beberapa aspek antara lain; kelembagaan, SDM, tatalaksana (sistem, mekanisme, prosedur) akuntabilitas dan pengawasan, serta melakukan stimulan.□Andry, Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Jadilah PNS yang Melayani Masyarakat

“Kita mau para pegawai kita independen dan betul-betul melayani masyarakat,” ujar Gubernur Kalbar, Cornelis, mengawali sambutannya saat penutupan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III angkatan XXIV dan Diklatpim Tingkat IV angkatan VII di gedung Badiklat Provinsi Kalbar, Jumat (28/11).

Cornelis mengingatkan para peserta Diklatpim, khususnya berkaitan dengan sikap independen PNS, karena semakin maju suatu jaman maka semakin besar kendala atau hambatan yang akan dihadapi. Begitu juga kehidupan para birokrat. Bagi para birokrat profesional karier, maka tantangan kedepan pun juga akan semakin kompleks.
Bangsa Indonesia merupakan etnisitas dengan pluralisme budaya keanekaragaman sistem kepercayaan, bahasa, adat, kesenian, kesejahteraan dan pendidikan. ”Keragaman ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan ekses negatif seperti ancaman disintegrasi bangsa, gangguan keamanan, konflik etnis dan tidak efektifnya kerjasama antar daerah,” katanya.
Hadir dalam kesempatan itu, kepala badan/dinas di lingkungan Pemprov, serta pejabat struktural di lingkungan Badiklat. Gubernur menyoroti mengenai desentralisasi menjadi agenda utama dalam reformasi pemerintahan daerah yang memunculkan fenomena “daerah-isme” (ke-kami-an) dalam unit-unit kebudayaan bersifat ekslusif mendominasi berbagai kehidupan masyarakat, yang kesemua itu bukan identitas nasionalisme yang bersifat inklusif dalam kerangka NKRI.
Meurut Cornelis, tantangan besar yang dihadapi yaitu perkembangan global yang menyentuh berbagai kehidupan masyarakat dengan ciri-ciri antara lain muncul trans nasinal corporation dan ulticultural globalization pattern. Perkembangan bisnis dan industri yang mengarah ke kawasan Timur seperti Cina, India, Jepang dan Korea memunculkan peluang untuk mengisi kekosongan kepemimpinan yang multicultural di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu perlunya diwujudkan awareness (kepedulian) dan kopetensi kepemimpinan yang berwawasan multicultural yang tidak dapat diisi oleh negara-negara maju.
Namun yang lebih penting bahwa unsur PNS merupakan unsur utama penggerak kinerja birokrasi Indonesia. Sehingga, kesadaran akan posisi PNS mengandung konsekuensi logis yang menuntut PNS secara institusional maupun individual harus terus membangun diri dan melakukan berbagai upaya secara terprogram, konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, kualitas dan profesionalitasnya. “Hal ini untuk menjawab suara masyarakat selama ini menganggap urusan birokrasi terlalu berbelit-belit, bertele-tele, malas, tidak profesional dan penilaian lainnya yang mendiskreditkan birokrasi kita sendiri,” katanya.
Lebih jauh Cornelis mengajak para birokrat khusus di Kalbar agar selalu memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Ini untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang diarahkan untuk mengubah pola lama praktek kepemimpinan yang berorientasi dilayani ke arah kepemimpinan yang berorientasi melayani, demikian tegas Cornelis. (Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Mari Tanam Pohon

Gubernur Kalbar, Cornelis, mengajak masyarakat provinsi ini gemar menanam dan memelihara pohon agar bisa menekan dampak pemanasan global akibat semakin berkurangan hutan-hutan didunia akibat pembalakan hutan secara liar dan kebakaran hutan.

"Mulai hari ini, mari kita menanam dan menjaga pohon serta menanami lahan gundul dengan tanaman yang bermanfaat, seperti pohon nangka, rambutan, durian, langsat dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan buahnya untuk konsumsi keluarga," kata Cornelis, saat penanaman 100 juta pohon se-Indonesia , di Pontianak, Jumat (28/11).
Ia mengatakan, kalau kesadaran masyarakat sudah terbentuk untuk memelihara pohon yang ada dilingkungan sekitarnya, maka kedepan dampak pemanasan global bisa lebih ditekan lagi.
Pemprov Kalbar, memusatkan acara penanaman pohon yang serempak dilakukan seluruh Indonesia, di Jalan 28 Oktober, Sungai Selamat Dalam Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, dilahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, seluas lima hektare dengan menanam pohon sebanyak satu ribu pohon.
Sementara untuk seluruh Kalbar sekitar 300 ribu batang yang ditanam serempak di 14 kabupaten/kota.
Cornelis mengatakan, tujuan dilakukannya penanaman pohon secara serentak di Indonesia guna mengurangi dampak pemanasan global, meningkatkan absorbsi gas CO2, SO2 dan polutan lainnya, mencegah banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam dan memelihara tanaman sebagai bagian sikap dan budaya bangsa yang melekat pada kehidupan sehari-hari.
Ia menambahkan, apapun program pemerintah seperti gerakan menanam pohon yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dari masyarakat.
"Masyarakat adalah ujung tombak berhasil atau tidaknya suatu program pemerintah karena merekalah yang berperan dalam memelihara tanaman pohon untuk generasi mendatang," katanya.
Menhut M.S Kaban, dalam sambutannya dibacakan, Cornelis mengatakan, Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan kekayaan alam yang cukup besar dan dianggap sebagai paru-paru dunia.
"Namun kita dihadapkan pada persoalan besar, yaitu degradasi hutan dan lahan, serta laju deforestasi yang tinggi sekitar 1,08 juta hektare per tahun akibat pembalakan hutan secara liar, penjarahan, kebakaran hutan, dan lain-lain," ujarnya.
Untuk Kalbar, terdapat lima juta hektare lahan kritis yang tersebar di areal bekas pembalakan liar dan penambangan emas tanpa izin. Sebagian besar berada di luar kawasan hutan yakni seluas 2,9 juta hektare sedangkan sisanya, 2,1 juta hektare, di dalam areal kawasan hutan.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kalbar, kerusakan hutan di provinsi itu hampir seluas 165.000 hektare/tahun (= 23 x luas lapangan bola/jam) sedangkan perekonomian negara dirugikan sekitar Rp220 miliar (dari royalti PSDH, DR dan PBB).
Namun sambutan Kaban tersebut mendapat kritikan dari Cornelis yang tidak mencantumkan desa sebagai ujung tombak rehabilitasi hutan. Menhut hanya menyebutkan lurah, camat, bupati/walikota, gubernur beserta jajarannya.
“Bukan hanya lurah, kepala desa harus masuk, karena desa paling banyak hutan. aparat itu terbatas, yang paling penting desa, di Landak tak ada lurah. Yang ada hanya desa dan dusun,” ujar Cornelis didampingi isteri tercinta Frederika Cornelis.
Sementara Kadis Kehutanan, Agus Aman sudibyo, mengatakan, kegiatan penanaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian berbagai pihak akan pentingnya penanaman dan budaya pemeliharaan pohon yang berkelanjutan dalam mengurangi pemanasan global dan laju defrestasi untuk mencapai pembangunan Kalbar yang bersih (Clean Development Mechanism) sedangkan pohon yang banyak ditanam berupa meranti, mahoni, gaharu, dan tanaman MTPS (Multile Purpose Trees Seeds).

Hari Menanam Nasional
Sementara itu, dari Cibinong, Jawa Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan tanggal 28 November 2008 sebagai Hari Menanam Pohon dan Bulan Desember sebagai Bulan Menanam Nasional.
Pencanangan tersebut dilakukan di Pusat Penelitian Limnologi Cibinong Science Center, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Pencanangan Hari Menanam Pohon menandai penanaman serentak seratus juta pohon pada 2008 di seluruh Indonesia.
Acara yang diprakarsai oleh Departemen Kehutanan itu dimaksudkan untuk memasyarakatkan gerakan menanam dan memelihara pohon secara nasional sebagai sikap hidup dan budaya bangsa. Pada acara yang akan dimulai pukul 09.00 WIB itu, Presiden akan menanam pohon Nyamplung sedangkan Ibu Ani Yudhoyono akan menanam pohon sukun.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Gubernur Temui Anggota PGRI Landak

Peran guru sangat penting dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas pahlawan tanpa tanda jasa ini sangat mulia yang harus dijaga dari hal-hal yang akan menjatuhkan martabat guru itu sendiri.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Kalbar, Cornelis saat bersilaturahmi dengan PGRI Kabupaten Landak dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang di pusatkan di Pahauman (25/11).
“Tanpa adanya seorang guru mana mungkin orang bisa pandai serta mampu menjadi orang sukses, adapun orang yang pintar secara otodidak itu hanya sebagian saja. Oleh sebab itu kita harus bangga menjadi seorang guru, profesi itu perlu kita cintai dengan mengabdikan diri secara tulus ikhlas,” ucap Cornelis.
Apabila tugas tersebut dilaksanakan dengan hati yang tulus, maka pengabdian kita itu menjadi amal ibadah kita terhadap Tuhan. “Karena itu tugas yang kita sandang adalah takdir dan retak tangan yang kita pilih sebelum menjadi guru, tentu sebelumnya kita sudah bercita-cita menjadi pendidik, karena istri saya pun dulunya seorang guru, sekarang saja sudah mundur karena tugas sosial sebagai seorang istri pejabat yang harus dilaksanakannya, seperti mengurus PKK, Dharma Wanita, Dekranasda, ini juga sama untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga serta memberdayakan ekonomi masyarakat”. tegas Cornelis.
Cornelis juga tak lupa mengucapkan selamat memperingati Hari Guru nasional tahun 2008, seraya mengimbau agar semua guru dapat melaksanakan tugas dengan baik, serta menanamkan rasa cinta terhadap profesi guru.
Cornelis menyampaikan bahwa pemerintah juga telah berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan porsi anggaran baik dalam APBN maupun dalam APBD sebesar 20 persen, di samping itu pemerintah juga sangat menaruh perhatian dalam memberikan kesejahteraan para guru, melalui insentif dan tunjangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga memberi memberikan bantuan uang tunai sebesar 15 juta kepada PGRI Landak. Bantuan ini diharapkan jangan dinilai berapa jumlah yang disumbangkan, tapi ini merupakan rasa peduli terhadap guru, manfaatkanlah bantuan ini untuk kepentingan organisasi khususnya PGRI.
Acara tersebut hadir juga Ny. Frederika Cornelis, kalangan pejabat seperti Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot, Asisten III Gubernur, Ignasius Lyong, Kepala Biro Perlengkapan Pemprov, Kartius, Kepala BKIK dan beberapa Kepala Badan, serta dinas terkait.(Hentakun/Borneo Tribune, Pontianak)

Baca Selengkapnya...

Butuh Investasi Rp93,95 Triliun

Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu lima tahun mendatang membutuhkan investasi senilai total Rp93,95 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7,28 persen pada 2013.

Data dari Pemprov Kalbar di Pontianak, Rabu mencatat, perkiraan kondisi ekonomi makro Kalbar pada tahun 2009 adalah pertumbuhan ekonomi 6,27 persen dengan kebutuhan investasi Rp15,79 triliun. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) ditargetkan menjadi Rp51,76 triliun.
Kemudian pada 2010 pertumbuhan akan naik menjadi 6,3 persen dengan kebutuhan investasi Rp15,98 triliun dan PDRB Rp57,05 triliun.
Angka tersebut ditarget naik lagi pada 2011 menjadi 6,89 persen untuk pertumbuhan ekonomi, PDRB Rp63,55 triliun dengan kebutuhan investasi Rp18,74 triliun.
Sedangkan tahun 2012, pertumbuhan ekonomi diharapkan menjadi 7,09 persen, PDRB Rp71,07 triliun dan kebutuhan investasi Rp20,93 triliun sementara tahun 2013, ketika kondisi ekonomi sudah semakin mapan, pertumbuhan ekonomi ditarget 7,28 persen, PDRB Rp79,58 triliun dengan kebutuhan investasi Rp22,51 triliun.
Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kalbar diperlukan sejumlah investasi. Komposisinya, investasi pemerintah rata-rata 45 persen sedangkan swasta 55 persen.
Indikator sosial ekonomi Kalbar yang berpenduduk 4,178 juta jiwa pada 2007 itu tingkat penganggurannya 7,08 persen yang diharapkan turun menjadi 6,96 persen pada 2008.
Tantangan lain untuk mencapai target-target tersebut adalah krisis ekonomi karena ikut memengaruhi harga komoditi unggulan Kalbar seperti karet dan kelapa sawit.
Gubernur menilai peran perbankan sangat penting dan strategis sebagai salah satu sumber penyedia dana investasi.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Penempatan Pejabat SOPD Baru Awal 2009

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis menyatakan, penempatan pejabat di struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) yang baru akan dilakukan setelah tahun anggaran 2008 berakhir.

Menurut Cornelis di Pontianak, Selasa, tanggal pelantikan pejabat itu akan disesuaikan dengan pelantikannya sebagai Gubernur Kalbar tahun lalu, yakni pekan kedua Januari.
Ia menambahkan, penempatan pejabat tersebut sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.
Selain itu, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap nota keuangan Pemprov Kalbar juga akan menjadi pertimbangan. "Sesuai hasil audit BPK, yang tidak sesuai, diganti," katanya menegaskan.
Setelah melalui pembahasan yang alot, akhirnya DPRD Kalbar menyetujui Perda Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Rapat Paripurna ke 2 Masa Persidangan III Tahun 2008 tanggal 11 September 2008.
SOPD itu berupa 10 biro di Sekretariat Daerah Pemprov Kalbar, 17 dinas, 16 lembaga teknis daerah, Sekretariat KORPRI Provinsi Kalbar, Satuan Polisi Pamong Praja, Staf Ahli, Sekretariat DPRD Kalbar dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
Sesuai PP No 41 tahun 2007, Pemprov Kalbar dapat membentuk organisasi perangkat daerah dengan jumlah maksimal 18 dinas, empat Asisten Sekretaris Daerah (Setda), 12 lembaga teknis daerah dan Sekretariat DPRD.
Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan persetujuan terhadap usulan SOPD Kalbar pada Oktober 2008.
Gubernur Cornelis dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa penempatan personil untuk mengisi pimpinan instansi akan mengedepankan profesionalitas, bukan loyalitas.
Ia juga menjamin bahwa penetapan SOPD bukan untuk membentuk rezim baru di pemerintahan.□Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Gubernur Lantik Wakil Bupati Landak

Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH atasnama Mendagri melantik Wakil Bupati (Wabup) Landak terpilih periode 2008-2011, Agustinus Sukiman, SH di Ngabang, Senin (24/11).

Pelantikan tersebut dikemas dalam sidang paripurna istimewa DPRD Landak dengan agenda khusus pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wabup Landak.
Sidang paripurna istimewa itu dipimpin langsung Ketua DPRD Landak Minsen, SH dihadiri dua wakil ketua DPRD Landak Klemen Apui, S.Ip dan Markus Jimi serta sejumlah anggota DPRD Landak. Selain gubernur, pelantikan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, beberapa pejabat teras di lingkungan Pemprov Kalbar, beberapa kepala dan wakil kepala daerah, pejabat teras di lingkungan Pemkab Landak, para tamu undangan dan masyarakat.
Pengangkatan Agustinus Sukiman, SH sebagai Wabup Landak berdasarkan Keputusan Mendagri No. 132.61-874 tahun 2008 tanggal 14 November 2008.
Sukiman terpilih dalam sidang paripurna istimewa pemilihan yang digelar di gedung DPRD Landak, Senin (3/11) lalu, Sukiman berhasil mengungguli saingannya Bidus dengan perolehan suara sebanyak 27 suara. Sedangkan Bidus hanya memperoleh 2 suara. Dari 35 anggota DPRD Landak yang memberikan suara, 29 suara dinyatakan sah. Kemudian, suara tidak sah sebanyak 4 suara dan abstein sebanyak 1 suara.
Dengan demikian total suara yang diberikan sebanyak 34 suara. Satu orang anggota DPRD Landak Oktavius, SH, MH tidak memberikan suara, karena saat digelar pemilihan, Oktavius mengalami sakit.
Gubernur Cornelis dalam sambutannya mengatakan, pelantikan Wakil Bupati Landak ini merupakan sejarah baru di Indonesia, khususnya Kalbar. Sebab baru kali inilah wakil bupati dilantik terpisah dari pelantikan bupatinya.
“Biasanya pelantikan itu satu paket, yakni bupati dan wakilnya, tapi di Landak ini adalah sejarah baru, bupati dan wakilnya dilantik terpisah,” jelas Cornelis.
Bahkan urai Cornelis, untuk kasus Landak ini, bupatinya (Adrianus Asis Sidot) sendiri dalam satu periode mengalami dua kali pelantikan. Pertama pelantikan ketika masih sebagai wakil dirinya. Setelah dirinya terpilih dalam Pilgub Kalbar 15 November 2007 lalu, dirinya meninggalkan kursi bupati dan menuju kursi Gubernur Kalbar.
“Kursi bupati yang lowong tersebut berdasaran peraturan, harus diisi wakil bupati, maka dilantiklah Pak Adrianus sebagai Bupati Landak. Dan itu pelantikan yang kedua bagi Pak Adrianus selaku bupati, dan sekarang pelantikan untuk wakil bupatinya,” jelas Cornelis seraya mengatakan, peristiwa ini layak dijadikan laboratorium politik di Indonesia.□Devi Zulkanain/Borneo Tribune, Landak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Lepas Jemaah Haji di Batam

Pelayanan terhadap jemaah haji asal Kalbar harus terlaksana secara maksimal, karena jemaah haji asal Kalbar ini merupakan bagian masyarakat yang saat ini dipimpinnya. Hal itu ditegaskan Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH, saat melepas jemaah haji asal Kalbar di aula asrama haji Batam.

Gubernur juga mengingatkan kepada petugas, dan ketua kelompok agar jangan sampai lengah mengurusi anggota mulai dari masuk ke mobil ia harus memastikan seluruh anggota telah berada di dalam mobil, jangan sebagai ketua malah dia masuki duluan. Demikian juga saat memasuki pesawat pastikan barang-barang anggota tidak ada yang tertinggal.
“Kami hanya bisa mengantar hingga disini, tetapi petugas-petugas, telah kita siapkan untuk membantu bapak dan ibu, serta saudara- saudara untuk kelancaran selama perjalanan menunaikan ibadah haji, dan saya tidak mau mendengar saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji mendapatkan masalah di tanah suci akibat kelalaian petugas, dan ini yang sangat saya tekankan,” ungkap Gubernur Cornelis yang melepas jemaah haji secara maraton mulai dari Bandara Supadio Pontianak, dan malam harinya di Pendopo Gubernur, dilanjutkan di Bandara Hang Nadim Batam, dan terakhir di asrama haji Batam.
Selanjutnya kepada ketua regu Cornelis kembali mengingatkan ketika nanti turun dari pesawat di tanah suci, harus memberi kesempatan kepada anggota yang telah berusia lanjut dahulu, dan selalu ingatkan kepada anggota untuk membawa selalu membawa passport, jangan sampai ketinggalan.
Calon jemaah haji asal Kalbar berjumlah 2.340 orang masuk gelombang kedua dengan rute Pontianak-Batam-Jeddah-Makkah-Madinah yang dibagi dalam 6 Kloter.
Proses pemberangkatan jemaah haji dari Pontianak menggunakan Boing 737 Lion Air dengan kapasitas penumpang158 orang, yang dimulai dari tanggal 17 hingga 22 November, dengan tiga kali penerbangan dalam satu hari, kecuali hari senin.
Dari Bandara Hang Nadim Batam ke Jeddah menggunakan pesawat Saudi Arabia Air Lines selama 8 jam perjalanan, dan pada tiap kloter dipimpin oleh lima orang petugas yang terdiri dari ketua, pembimbing ibadah, dokter, dan dua orang tenaga medis.
Rangkaian perjalanan pelepasan haji asal Kalbar oleh Gubernur Cornelis di dampingi oleh Assisten II Sekda A. Munir, Kanwil agama Kalbar H Rasmi Sattar, Kabag Humas dan Protokol Hamdan Harun, beserta pengurus penyelenggara haji dan ketua pengurus PPIHD.□Humas Pemprov Kalbar

Baca Selengkapnya...

Formasi CPNS Provinsi 354 Orang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 2008, kembali memberikan peluang bagi pencari kerja untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dengan formasi 354 orang, meliputi 202 pelamar umum dan 152 tenaga honorer.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, saat menyampaikan pidato jawaban Eksekutif atas pandangan umum fraksi-faksi terhadap RAPBD 2009, di Gedung DPRD Kalimantan Barat, Kamis (20/11).
Kesempatan itu menjadi peluang emas, bagi mereka yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena di zaman yang serba sulit ini, PNS menjadi pilihan yang sangat menggiurkan. Tidak takut di PHK seperti di perusahaan-perusahaan swasta.
Di Kalimantan Barat perkembangan tenaga kerja dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang signifikan, penduduk Kalbar kini mencapai 4.178.498 jiwa. Sementara itu angka angkatan kerja mencapai 2.143.823. Dari jumlah tersebut yang bekerja 2.005.027 orang sehingga terdapat jumlah pencari kerja 138.796 orang.
Itu disebabkan beberapa faktor seperti, pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi. Kesempatan kerja masih rendah. Pendayagunaan tenaga kerja yang masih rendah. Tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja masih rendah. Penyebaran penduduk tidak merata. Ketidakseimbangan akibat kesenjangan informasi antara perusahaan pengguna tenaga kerja dan pencari kerja.
Sehingga masih banyak pengangguran terbuka di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Dengan adanya lowongan kerja ini, memberikan harapan baru bagi masyarakat Kalimantan Barat.
”Kita sudah cukup lama menunggu formasi PNS ini,” ujar Alfonsiana.
Ia lulusan salah satu perguruan tinggi negeri di Pontianak. Menjadi PNS adalah cita-citanya sejak lama. Untuk itu, dalam PNS kali ini, kesempatan yang ada tidak akan disia-siakannya.
“Saya sudah berkali-kali mencoba. Tetapi gagal terus. Mudah-mudahan rekruitmen PNS tahun ini berjalan jujur,” katanya penuh harap.
Secara nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada 2008 membuka lowongan untuk 300.000 PNS. Dari jumlah itu akan dialokasikan bagi 250 ribu formasi untuk pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, serta 50 ribu formasi untuk pemerintahan pusat.
Jumlah efektif yang akan dialokasikan untuk pelamar umum tahun ini, berjumlah 217.000 formasi karena 83.000 formasi dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga honorer di pusat dan daerah. Dari jumlah 83 ribu untuk honorer, dibagi lagi menjadi 17 ribu formasi untuk tenaga honorer di instansi pusat, dan 68 ribu formasi untuk tenaga honorer di daerah.
“Jumlah tenaga honorer yang kita terima 920.702 orang, sisanya yang belum diselesaikan 163.565. Tahun ini akan diselesaikan 83 ribu, tahun depan 83.565,’’ kata Menpan Taufik Efendi, seperti dilansir Kantor Berita Antara.□Herkulanus Agus/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...
 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger