Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Kamis, 25 September 2008

Pemprov Dukung Semua Ormas


Setiap organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran dan fungsi yang besar dalam menggali potensi masyarakat sesuai bidang kegiatannya masing-masing yang tercantum di dalam Undang Undang No 8 Tahun 1985. Sebagai salah satu bukti dukungan Pemprov Kalbar adalah memberikan kantor operasional kepada Sekertariat DPD Wanita Katolik Kalbar beralamat di Jalan Daeng Abdul Hadi Pontianak.

Keberadaan kantor ini diharapkan dapat memperlancar operasional organisasi masyarakat berbasis keagamaan dalam menunjang kegiatannya.

Hal ini dikatakan Gubernur Kalbar Cornelis saat meresmikan kantor tersebut, Rabu (24/9) kemarin. Gubernur Cornelis mengatakan, organisasi seperti wanita Katolik memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan bangsa ini, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antarpengurus organisasi dalam menjalankan setiap kegiatan organisasinya.

Selain kerjasama dalam berorganisasi perlu juga mengeluarkan kinerja dan biaya, sehingga apapun yang menjadi tujuan dari berdirinya organisasi dapat di capai gubernur kalbar cornelis juga mengatakan organisasi juga memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk meningkatkan output yang dihasilkan dari prganisasinya.

Sementara itu menurut Pembina DPD Wanita Khatolik Kalbar Ny Frederika Cornelis mengatakan kita menyambut baik, adanya Kantor DPD Wanita Katolik ini yang juga digunakan untuk Sekretariat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGIW) Kalbar, dan Sekretariat Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi).

”Mereka sudah 10 tahun menumpang di Keuskupan Jalan Imam Bonjol dan sekarang mereka telah memiliki tempat sendiri, selain itu saya juga berharap organisasi ini dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat daerah, terutama menyangkut masalah trafikking ” ungkap Ny Frederika.
==========
BANTUAN
Pembina DPD Wanita Katolik Kalbar Ny Frederika Cornelis saat meresmikan Kantor Sekretariat DPD Wanita Katolik Kalbar. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Cornelis Setuju Perolehan Suara Terbanyak

Aturan internal partai politik (parpol) mengenai penetapan calon terpilih melalui suara terbanyak pada pemilu legislatif 2009 diprediksikan bakal mencuatkan soal ketidakpastian hukum. Dikhawatirkan situasi politik seperti ini akan berimbas pada penyelenggara pemilu alias KPU yang akan berhadapan dengan manuver invasi maupun gugatan parpol yang kadernya menolak dan tidak mau mengundurkan diri.

Oleh karena itu, sejumlah fraksi besar di DPR sepakat untuk melakukan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu terkait pasal 214 tentang penentuan calon anggota legislatif terpilih. Sebut saja Fraksi Golkar, PDIP, PBR dan lainnya yang setuju akan hal itu. “Kalau di sana setuju, kita setuju juga. PDIP-kan termasuk fraksi terbesar juga,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH di gedung DPRD Kalbar, Kamis kemarin.

Sekalipun sepakat terhadap revisi terbatas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, namun Cornelis belum mengetahui secara pasti entry point maupun pasal maupun ayat yang krusial yang bakal direvisi. ”Saya belum tahu secara pasti. Yang jelas mengenai perolehan suara terbanyak itu memang perlu dirubah. Kalau dulu-kan banyak orang yang hanya nenggek dengan partai,” cetusnya santai.

Cornelis yang juga merupakan orang nomor satu di Provinsi Kalimantan Barat ini menegaskan bahwa dalam suasana dan alam demokratis di Indonesia seperti sekarang ini perolehan suara terbanyak dalam pemilu legislatif merupakan sesuatu yang layak untuk diimplementasikan di republik ini. ”Peroleh suara terbanyak itu wajar. Jangan dia berada di nomor satu tetapi tidak ada orang yang kenal dia. Partainya yang terkenal. PDI Perjuangan setuju dengan perolehan suara terbanyak. Bahkan kami sudah bikin edaran,” ulasnya sembari berlalu.

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar, Ir.H. Zulfadhli menambahkan sejauh ini DPP Partai Golkar saat ini terus mendorong DPR RI untuk segera melakukan proses revisi terbatas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu. Khususnya mengenai tata cara penetapan calon terpilih. ”Namun sejauh ini sejumlah fraksi besar di DPR sudah mendukung akan proses ini,” ujar Zulfadhli.

Revisi terbatas tersebut pada intinya adalah untuk memberikan legitimasi yang kokoh terhadap penentuan caleg dengan suara terbanyak dan menjadi alternatif penentuan caleg sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 214 UU Pemilu (BPP minimal 30 persen). ”Dan nantinya akan ditambah satu ayat lagi. Selain berdasarkan BPP juga bisa menggunakan penetapan dengan perolehan suara terbanyak. Jadi diserahkan kepada partai mau menggunakan sistem yang mana,” ulas dia.

Sebab, apabila hanya dipergunakan mekanisme perolehan suara terbanyak saja maka perangkat perundang-undangan itu harus dirubah. Dan karena ini namanya revisi terbatas maka tidak mengubah UU tersebut, melainkan hanya menambah satu ayat saja. Sehingga dikembalikan kepada mau menggunakan mekanisme yang mana.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Senin, 22 September 2008

Citrus Center Buktikan Industri Jeruk Sambas


Keberadaan Citrus Center sebagai pusat riset dan pengembangan komoditi jeruk di Kabupaten Sambas telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Melalui fasilitasi dan bimbingan yang diberikan, banyak petani jeruk di Sambas yang bisa meraup keuntungan lebih.

Pada kegiatan safari Ramadan lalu, Gubernur Kalbar, Cornelis sempat meninjau langsung lokasi Citrus Center di Kecamatan Semparuk, Sambas. Meski masih dalam proses pengembangan dan pembangunan beberapa fasilitas pendukung lainnya, keberadaan Citrus Center sendiri sudah beroperasi beberapa tahun lalu.
Dengan seksama Gubernur mendengarkan penjelasan dari staf Citrus Center. Di ruang audio visual yang memiliki fasilitas seperti ruang teater gubernur mendengar presentasi tentang pengembangan komoditi jeruk di Sambas yang sudah memiliki brand secara nasional. Mulai dari proses produksi dan pengembangan tanaman hingga pemasaran dijelaskan kepada Gubernur.
Gubernur menanyakan kepada pihak Citrus Center apakah sejauh ini sudah dijalin kerjasama dengan para pemiliki modal. M. Budi Setiawan, Kabid Bina Produksi Hortikultura Dinas Pertanian Sambas mengaku hal tersebut belum terjalin.
“Coba cari jalanlah kerja sama dengan pemodal, petani dan pemerintah,” kata Gubernur Cornelis.
Setelah mendengar penjelasan tentang pengembangan teknologi pengembangan jeruk Gubernur bersama rombongan menyempatkan diri meninjau fasilitas pengolahan jeruk yang terletak di komplek Citrus Center. Di gedung ini telah terpasang mesin penghasil jus jeruk berkualitas tinggi karena cukup canggih.
Produksi jeruk Sambas sendiri saat ini menurut Budi Setiawan luas lahan kebun jeruk di Sambas mencapai 12.000 hektar. Dengan pendekatan teknologi yang tepat produksi jeruk di Sambas dapat ditingkatkan.
“Kita berupaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas produksi,” kata Budi Setiawan.
Mutu produksi yang dimaksud adalah dengan melakukan penyilangan varietas jeruk unggul. Sementara untuk ekstensifikasi lahan sudah tidak lagi dilakukan demi menjaga pasar jeruk di musim panen raya.□
==============
KUNJUNGAN
Gubernur Cornelis meninjau mesin pengolah jeruk di Citrus Center. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Pegawai Tak Berdedikasi

Tajuk Harian Borneo Tribune, Tanggal 23 September 2008

Kekesalan – kalau bukan kemarahan Gubernur Kalbar Cornelis terhadap pegawai yang kinerjanya rendah saat kunjungan kerja ke Paloh Sambas menjadi pembicaraan banyak kalangan.

Peristiwa ini bisa membuat kita tersenyum. Ada hal ‘lucu’ di balik kejadian ini. Maklum seperti diberitakan gubernur marah setelah kembali dari WC yang katanya tidak ada air.
Tetapi, peristiwa ini juga bisa membuat kita ikut geram. Bagaimana mungkin para pegawai bisa lalai mempersiapkan penyambutan kedatangan gubernur? Bagaimana mungkin mereka tidak mempersiapkan segala sesuatu sebaik-baiknya?
Beginikah kinerja pegawai pemerintah kita? Sebegitu parahkah keadaannya? Apa yang mereka perbuat? Apa yang pemimpin (pada level tertentu) kerjakan? Di mana kordinasi?
Sesungguhnya banyak lagi hal yang ingin kita tanyakan. Jujur kita prihatin dengan situasi ini. Bayangkan saja, jika untuk menyambut kedatangan gubernur saja mereka begitu, bagaimana kalau tidak ada kunjungan?
Pada pendapat kita hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Para pegawai harus ditangani dengan benar. Para pegawai harus dibina. Bahkan jika perlu, mereka diberikan tindakan.
Semuanya. Bukan saja staf yang menangani pekerjaan itu, tetapi juga atasan mereka.
Gubernur, Bupati, melalui dinas yang ada di bawah kewenangan mereka, harus mengadakan evaluasi terhadap kinerja para pegawai yang ada. Bagaimana kehadiran mereka, bagaimana produktivitas kerja mereka, seharusnya dipantau dengan cermat. Tidak cukup lagi penilaian dengan hanya mencantumkan nilai pada daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) yang kadang kala cara mengisinya tidak jelas. Bahkan tidak terukur. Penilaian yang mengacu pada DP3 yang digunakan sekarang ini tidak benar-benar adil dan baik. Pegawai yang baik tidak diberikan penghargaan seperti seharusnya, sebaliknya pegawai yang malas juga tidak mendapatkan balasan seperti yang harus diterimanya.
Penilaian yang berlaku pada lembaga yang biasanya disebut ‘ketat dan berdisiplin’ seharusnya sudah mulai diterapkan. Ketika pemerintah ingin memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, ketika birokrasi ingin meningkatkan kinerjanya, standar-standar pelayanan global, bentuk pelayanan terbaik, harus diterapkan.

Baca Selengkapnya...

Gubernur Tidak Diskriminasikan Salah Satu Agama


Perbedaan latar belakang suku dan agama tidak boleh membuat seorang pemimpin berpandangan primordial. Ia harus bisa menempatkan diri di atas semua golongan. Hal inilah yang ditunjukkan Gubernur Cornelis kala melakukan perjalanan di bulan Ramadan.

Sikap toleran dan keterbukaan diperlihatkan Gubernur Cornelis saat melakukan kegiatan Safari Ramadan di daerah pesisir Kalbar yang mayoritas berpenduduk muslim. Saat tiba di Sambas, Jumat, (19/9) Gubernur tanpa canggung berinteraksi dengan warga Sambas yang hadir di Pendopo Bupati Sambas.
Dengan santai Gubernur mengaku tidak terlalu asing dengan Sambas. Meski ia bukan berasal dari daerah Sambas tapi kedekatan itu tetap ada pada diri Gubernur Cornelis.
“Kakek saya dari Landak ikut membangun kerajaan ini. Adik saya yang bungsu juga tinggal di Tebas. Sampai sekarang ndak pulang-pulang,” kata Cornelis bersahabat.
Kepada warga Sambas Gubernur mengatakan kegiatan safari Ramadan ini dimaksudkan untuk membangun silaturahmi dan mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan arahan Presiden SBY, Gubernur juga mengaku mendapat instruksi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan safari Ramadan. Beberapa waktu lalu, pemerintah pusat juga sudah melakukan kunjungan ke Kalbar dalam rangka safari Ramadan.
Sebagai kepala daerah Gubernur mengaku tidak membeda-bedakan suku dan agama warga Kalbar.
“Inilah hebatnya kita di Indonesia. Padahal di negara asal agama-agama, entah Kristen atau Islam di Arab sana masih terus berperang,” kata Gubernur disambut tawa hadirin.
Momen bulan puasa menurut Gubernur dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan dan kesalehan sosial masyarakat. Selain itu dalam bulan suci ini juga banyak manfaat yang bisa diraih antar sesama umat.
“Jadi bulan Ramadan ini hari baik bulan baik kita bersilaturahmi. Bulan puasa ini kita berlatih sampai kita meraih kemenangan di hari lebaran nanti. Kita menang atas kuasa setan,” kata Gubernur Cornelis.
Pada kesempatan ini Gubernur memberikan sejumlah bantuan kepada warga Sambas. Bantuan rumah ibadah sebesar Rp. 5 Juta diserahkan kepada Camat Sambas. Bantuan peremajaan bibit karet unggul, bibit sayuran dan bantuan 100 lembar kain sarung dari saku pribadi Gubernur Cornelis juga turut diserahkan.
Kepada Sekda dan pejabat Pemkab Sambas yang hadir Gubernur Cornelis meminta maaf tidak dapat bermalam di Pendopo. Ia memilih menginap di Pastoran.
“Bukan apa, ngga enak. Soalnya waktu belum jadi Gubernur saya menginap di rumah pastor sekarang sudah jadi kalau tidak nginap di sana kesannya kurang bagus,” kata Gubernur Cornelis sambil pamit undur diri.□
===========
Gubernur Cornelis menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat di Sambas saat melakukan kegiatan safari Ramadan di Pendopo Bupati. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune,Pontianak

Baca Selengkapnya...

Percepat Kesejahteraan Rakyat Kalbar

Tajuk Harian Borneo Tribune


Tema kesejahteraan yang dibawa Gubernur Cornelis dalam safari Ramadannya bersama rombongan sangat tepat untuk kondisi kita. Sekarang terlihat betapa banyak rakyat hidup melarat yang ibarat puasa, sudah Senin-Kamis.

Ide dan gagasan Gubernur yang sesungguhnya tertulis di dalam visi-misi serta sudah dituangkan ke dalam APBD maupun RPJM hendaknya menjadi fokus perhatian para staf dan mitra Gubernur. Selain dinas, juga adalah para wakil rakyat di DPRD, karena di sana anggaran disusun, program diluluskan.
Katanya, jika kepala ke utara maka ekor ke utara. Jika kepala ke selatan, maka ekor juga akan ikut ke selatan. Nah, sekarang orang nomor satu di Kalbar ingin ada percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat Kalbar, maka para staf harus membantu. Staf di birokrasi hingga ujung tombak di desa, hingga rukun-rukun tetangga.
Keinginan Gubernur Cornelis juga pasti adalah keinginan kita. Maka dengan momen safari Ramadan kita eratkan persatuan dan kesatuan, di mana program-program pemberdayaan di sektor usaha kecil menengah, pembukaan lapangan-lapangan kerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perisndustrian, pendidikan, pariwisata, hingga berbagai bentuk jasa patut difokuskan kepada peningkatan daya saing dan nilai tambah. Ilmuan kerap kali menyebutkannya dengan comparative competitive dan competitive advantages.
Kita harus cerdas meninventarisir potensi, menyusun ide-ide kreatif dan kemudian meningkatkan daya tambah atas potensi SDA kita yang relatif kaya dan luas. Bahkan luas Kalbar saja 1,5 kali Pulau Jawa. Kekayaan itu terbentang dari langit sampai ke darat dan air.
Akibat kelemahan kita, miliaran bahkan triliunan harta karun kita dicuri pihak-pihak tak bertanggung jawab. Pada sisi lain, dikorup oknum pejabat.
Kita harus menyadari bahwa seruang Gubernur Cornelis sangat penting. Bukan sekedar jargon dan pepesan kosong. Terlebih di PT Aquarium Shrimp Gubernur Cornelis tegas menayakan adakah pungli dan taatkah bayar pajak? Jika izin dihambat, laporkan saja kepada Gubernur maka akan dipermudah serta tak perlu kasih uang! Ini jelas komitmen yang sangat keras!
Isu kesejahteraan adalah isu global. Lawannya adalah kemiskinan, korupsi dan kerusakan lingkungan. Kalbar turut merasakan keterkaitan itu.
Dengan kesejahteraan rakyat meningkat, maka kerusakan lingkungan akan perlahan teratasi, gizi rakyat meningkat, kesehatan meningkat, pendidikan pun meningkat. Dengan pendidikan meningkat, maka rakyat akan melangkah lebih jauh untuk hidup kompetitif di tengah daya saing global.
Menyoal isu kesra yang digaungkan Cornelis, kita menjadi fokus pada adagium universalitas. Sudah sama sekali tidak lagi memandang si A Kristen-Katolik, si B Muslim, si C Budha, Hindu, Kepercayaan dan lain sebagainya. Kita mesti belajar hidup dalam multietnis yang pluralis sehingga Gubernur Cornelis keluar-masuk masjid menjadi lumrah.
Jika ada sebagian muslim yang bertanya, bolehkah demikian? Maka bait puisi Muhammad Iqbal sebagai pujangga muslim patut direnungkan: “Saya seorang muslim, suku saya adalah bangsa, bangsa saya adalah manusia.”

Baca Selengkapnya...

Emosi Naik Lihat Pegawai Tak Berdedikasi


Pengalaman panjang Gubernur Cornelis di dunia birokrasi membuatnya mengerti akar persoalan yang dialami para pegawai. Sebaliknya, dia juga paham betul akal bulus dan ciri-ciri pegawai yang tak berdedikasi. Tak ayal, emosi Pak Gubernur pun meninggi ketika melihat sepak terjang bawahannya yang tak becus.

Kejadian kurang menyenangkan ini terjadi di Kecamatan Paloh. Gubernur terlihat kecewa dengan kinerja pegawai yang bernaung di Dinas Perhubungan yang terlihat tidak memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Perkara sederhana dan terbilang remeh yang mestinya tidak perlu terjadi justru terjadi secara gamblang di depan mata orang nomor satu di Kalbar ini.
Kejadian memalukan itu terjadi saat rombongan Gubernur tiba di Pelabuhan Paloh, Jumat, (19/9). Di pelabuhan yang baru selesai dibangun beberapa tahun lalu ini petugas yang harusnya bertanggung jawab di posnya justru terlihat abai. Dari awal aroma tidak beres itu sudah tercium.
Pertama, saat rombongan Gubernur menuju lokasi pelabuhan yang diproyeksikan menjadi pelabuhan nasional harus kesusahan menghadapi jalan tanah kuning yang berlubang-lubang. Truk pengangkut tanah terlihat sibuk menutup lubang yang sangat banyak itu. Tak sedikit mobil rombongan yang menjadi korban lubang tersebut. Satu pertanda kurangnya koordinasi dan persiapan terlihat jelas.
Saat tiba di Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) yang masih baru dan kinclong suasana tak siap juga masih terlihat. Di depan kantor sejumlah pegawai dan petugas KPLP dengan baju necis dan stelan rambut gaul menyambut rombongan sambil cengar-cengir. Petaka tiba waktu Gubernur hendak buang hajat.
Sesaat setelah keluar kamar kecil, Gubernur menghampiri sejumlah pegawai dan Kepala Dinas Perhubungan, Ibrahim Basri dengan ekspresi menahan geram. Kepada Kepala Dishub yang menyertai rombongan ini Gubernur bertanya dengan majas ironi.
“Dibayar nda sih gaji mereka ini Pak?” tanya Gubernur pada Kadishub.
Ibrahim Basri menjawab dibayar dan lancar. Gubernur kesal. Kekesalan Gubernur disebabkan minimnya perhatian dari para pegawai kantor Adpel ini. Waktu buang air, ternyata di kamar kecil tidak tersedia air dan kondisinya juga jorok tidak terurus.
Kepala kantor juga tidak menampakkan batang hidungnya pada saat kejadian. Gubernur menanyakan sebab ketidak hadiran sang kepala kantor. Kadishub terkesan melindungi anak buahnya. Ia menyebut kepala kantor tersebut baru saja bertugas di Paloh, pindahan dari Melano.
Saking kesalnya pada para pegawai yang tidak bertanggung jawab ini, Gubernur sempat mengusulkan untuk memberhentikan para pegawai yang tidak berdedikasi ini.
“Coba diganti aja mereka itu. Daripada ngarap-ngarap, masih banyak orang yang mau menggantikan,” sungut Gubernur.
Gubernur mengaku kesal dengan kesan tidak bertanggung para pegawai yang bertugas di Pelabuhan Paloh ini. Ia menyayangkan banyaknya kerugian yang harus ditanggung negara akibat ketidakbecusan mereka mengelola aset negara ini.
“Macam mana ini? Coba wartawan-wartawan liat. Bukan sikit-sikit aset yang harus dipelihara, dijaga. Ini semua dibeli pakai uang rakyat,” kata Gubernur sambil menunjuk inventaris kantor yang masih baru tapi tidak terawat tersebut.
Saat disinggung tentang mentalitas pegawai yang tidak bertanggung jawab sebagai akar persoalan, Gubernur sepakat dengan hal itu.
“Betul kan, apa yang saya bilang. Ini soal mentalitet,” kata Gubernur menegaskan statemennya di awal-awal kegiatan Safari Ramadan.
Persoalan mentalitas memang menjadi perhatian tersendiri bagi Gubernur Cornelis. Ia mengaku resah dengan masih melekatnya sifat dan mental sebagai bangsa terjajah di kalangan rakyat dan para pamong. Beberapa kali Cornelis mengungkapkan hal ini dalam banyak kesempata. Gubernur bertekad mengikis mentalitas ini untuk meninggalkan keterbelakangan dan kemelaratan yang masih menjadi sahabat sebagian besar rakyat Kalimantan Barat.□
=========
SERIUS. Gubernur dengan serius menyimak penjelasan salah satu staf PT. Aquarium Shrimp tentang proses pengembangbiakkan benur di lokasi pembibitan di Tanjung Gundul, Bengkayang. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Minggu, 21 September 2008

Cornelis Ingin Cepat Sejahterakan Rakyat

Kasi Izin, Tak Perlu Pakai Uang



Semangat untuk membangun dan mensejahterakan warga Kalbar sedang menyala-nyala di hati Gubernur Cornelis. Dengan visi kepemimpinannya yang tidak mensekat-sekat latar belakang agama dan etnis ia manfaatkan momentum Ramadan sebagai alat sosialisasi pembangunan.

Selama dua hari penuh Gubernur Kalbar pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini melakukan safari Ramadan di daerah pesisir utara Kalbar. Sebuah program yang identik dengan citra politis ciri keagamaan ini dilakoni Gubernur dan rombongan dengan penuh dedikasi.
Selama dua hari, sejak hari Kamis sampai Jumat malam, (18-19/9) Gubernur bersama rombongan meninjau langsung kondisi warga dan proses pembangunan yang telah dilakukan hingga ke pelosok kampung. Gangguan dan hambatan yang terjadi di jalan tak menyurutkan tekad tokoh nasionalis ini.
Diawali dengan kunjungan salah satu pabrik pengolahan udang di Batu Layang, Pontianak, Kamis (18/9). Rombongan Gubernur mengunjungi PT. Aquarium Shrimp, perusahaan pengolahan udang kualitas ekspor yang mendapat investasi dari Korea Selatan. Di pabrik yang memiliki 600 karyawan dan produksi tak kurang dari 20 ribu metrix ton/tahun ini Gubernur tanpa tendeng aling-aling menanyakan kontribusi perusahaan pada daerah ini.
“You setor pajak ngga’ ke negara?” tanya Cornelis.
Mr. Park See Woo, President Director yang mendapat pertanyaan tersebut sempat clingak-clinguk kebingungan. Lalu saat dijelaskan maksud pertanyaan Gubernur tersebut adalah tax Ia baru ngeh.
“O Bayar. 5 Juta US $ tiap tahun,” ujar ekspatriat ini dengan bahasa Indonesia logat Korea. Dari Jumlah yang disebutkan Mr. Park Gubernur menanyakan lagi berapa bagian yang didapat Kalbar. Gubernur benar-benar ingin mendapat informasi yang sahih tentang kontribusi yang diberikan perusahaan-perusahaan luar yang berinvestasi di Kalbar.
Dari slide yang ditayangkan salah satu staf perusahaan disebutkan bahwa pihak Korea berniat menanamkan investasi sebesar Rp200 miliar/tahun selama 4 tahun. Total ada Rp800 miliar yang siap digelontorkan negeri Gingseng tersebut ke Indonesia termasuk Kalbar.
“Kita berfikir sederhana saja. Apa yang didapat rakyat dari sekian banyak investasi yang ditanamkan?” kata Gubernur tak bertele-tele.
Mr. Park yang didampingi Mr. Lee Juh sebagai pimpinan tertinggi di PT. Aquarium Shrimp memaparkan manfaat timbal balik yang mereka berikan pada warga di sekitar perusahaan. Selain menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, PT. Aquarium Shrimp juga membantu memberikan bimbingan teknis kepada warga yang berminat berbisnis tambak udang. Saat ini PT. Aquarium Shrimp juga sedang mengembangkan kacang koro di beberapa daerah Kalbar.
“Ini kan dilemparkan aja hidup Pak?” kata Cornelis memotong penjelasan Mr. Park yang cukup berliku.
Pada prinsipnya Gubernur berharap banyak dengan adanya investor-investor yang masuk ke daerah ini tingkat kesejahteraan rakyat juga ikut terdongkrak. Pihak PT. Aquarium Shrimp mengaku sedang merancang konsep tambak rakyat. Setiap KK akan diberikan lahan seluas tiga hektar, tapi dengan alasan kelestarian lingkungan hanya sepertiga saja yang boleh dikelola.
“Jangan sepertiga, lima puluh persen. Bila perlu nanti sepanjang garis pantai kita sampai Sambas kita bangun tambak,” kata Gubernur. Pihak Aquarium Shrimp mengaku terhambat masalah izin.
“Bilang saya, nanti saya yang kasi izin. Asal jangan hutan lindung, pokoknya syarat-syaratnya diurus. Nanti saya kasi izin, nda usah pakai-pakai uang,” tegas Gubernur.
Sebelum meninggalkan kantor dan pabrik udang ini Gubernur sempat menanyakan kepada pimpinan perusahaan tentang kesejahteraan pegawainya. “Dikasi THR nda ini karyawannya?” tanya Gubernur. Pihak perusahaan mengaku sudah barang tentu memberikan santunan tersebut untuk para pegawainya.
Kepada pimpinan PT Aquarium Shrimp dan para kepala dinas yang menyertai rombongan safari Ramadan, Gubernur mewanti-wanti agar pola pikir mereka benar-benar diatur supaya lebih pro rakyat.
“Manfaatkan sumber daya yang ada. Kita harus sejahterakan rakyat. Investor ini kan punya modal dan manajemen yang bagus, libatkan warga. Mental malas kita rubah,” seru Gubernur.
Dari kawasan Batu Layang rombongan meluncur menuju Kuala Mempawah, meninjau langsung lokasi tambak PT. Aquarium Shrimp. Tanpa canggung Gubernur menjala kolam-kolam tambak yang penuh udang. Sisa-sisa keterampilannya menjala sewaktu kecil masih terlihat. Satu kali dua melempar jala, baskom penampung telah penuh dengan udang yang jumlahnya memang melimpah di dasar kolam.
“Wah kalau begini hasilnya, pasti bisa sejahtera rakyat,” kata Cornelis sambil meraup udang-udang yang dilempar kembali ke kolam.
Sebelum meninggalkan lokasi tambak, Gubernur sempat beristirahat di pondok beramah tamah dengan para pekerja tambak dan rombongan safari.
Udang dan budidaya perikanan sepertinya menjadi fokus perhatian Gubernur dan jajarannya. Pada safari Ramadan kali ini rombongan memberikan perhatian lebih untuk pengembangan sektor perikanan. Di sepanjang daerah pesisir Kalbar potensi pengembangan sektor ini memang terbuka lebar.
Gubernur menyempatkan meninjau lokasi pembibitan benih udang (hatchery) di daerah Tanjung Gundul, Bengkayang. Di sini, dengan seksama Gubernur memperhatikan proses pembiakan benur udang yang siap disebar dan dipasarkan ke sejumlah tambak.

Mendapat Musibah
Tekad Gubernur untuk menebarkan syiar pembangunan di bulan Ramadan memang patut diacungi jempol. Sejumlah cobaan dan rintangan yang menghalangi tak menyurutkan tekad rombongan. Saat hendak menuju Sambas rombongan Gubernur mengalami musibah. Di salah satu titik jalan menuju Kota Singkawang, konvoi rombongan Gubernur yang berjumlah puluhan kendaraan itu mengalami kecelakaan, tabrakan beruntun.
Sebuah lubang di dekat Sekolah Calon Tantama (Secata) B Kodam Tanjungpura, Kawasan Pasir Panjang menjadi penyebab celaka. Lubang yang tahun lalu juga sempat membuat salah satu mobil peserta konvoi rombongan mantan Gubernur Usman Ja’far tertubruk itu kembali memakan korban. Kali ini jumlah korban lebih banyak dengan tingkat kerusakan lebih parah.
Empat buah mobil bertabrakan secara karambol akibat pengereman mendadak dari salah satu mobil di depannya. Total ada empat buah mobil yang saling berbenturan dan mengakibatkan luka-luka yang bervariasi. Nissan Terrano KB 1167 PS yang ditumpangi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Budi Haryanto menjadi pangkal tabrakan. Selanjutnya sedan KB 533 AK, Kijang Innova KB 1523 AV dan Kijang KB 1167 AS secara berurutan saling bertubrukan di belakang. Semua moncong dan kap mobil di belakang mobil Nissan Terrano ringsek tak dapat melanjutkan perjalanan.
Ada suasana panik dan nervous usai kejadian. Masing-masing saling memberikan bantuan kepada korban. “Mestinya yang di depan jangan ngerem kalau konvoi,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Ngatman yang menjadi salah satu korban.
“Wah dua-duanya penyok ya,” ujar Gubernur yang langsung menjenguk korban dan melihat kondisi kendaraan yang mengalami musibah.
Meski mengalami kecelakaan yang cukup parah rombongan tetap melanjutkan perjalanan. Para korban dievakuasi ke Singakawang, sementara anggota rombongan yang lain bergerak menuju Sambas.
“Ini musibah. Tapi yang jelas yang sakit kita obati, yang rusak kita perbaiki,” kata Gubernur usai berbuka puasa di Pendopo Bupati Sambas.
Usai mengikuti acara buka puasa bersama Gubernur Cornelis menyampaikan pesan-pesan pembangunan dan menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga Sambas. Keesokan harinya rombongan melanjutkan safari ke daerah Paloh.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Rabu, 17 September 2008

Revolusi Pelayanan Publik di Kalbar

Bayar Pajak Cukup 15 Menit


Suasana pusat perbelanjaan termegah di Kota Pontianak Ayani Mega Mall agak berbeda siang kemarin. Sejumlah pejabat penting provinsi dan kota berbaur bersama publik dan aparat kepolisian. Mereka menjadi saksi “revolusi” pelayanan publik di Kota Pontianak yang dipelopori oleh Polda dan Dispenda Kalbar.

Rabu, (17/9), dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, Kapolda Kalbar, Brigjen R. Nata Kesuma, Walikota Pontianak, Buchary A. Rachman, Kadispenda Kalbar, Darwin Muhammad, Direktur Jasa Raharja Cabang Pontianak dan sejumlah pejabat, acara peresmian tempat pelayanan pajak kendaraan bermotor diresmikan. Tempat pelayanan pajak yang disebut dengan istilah “Samsat Corner” ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang mendatangi pusat perbelanjaan termegah dan ternyaman di Kalbar ini.
Semangat perbaikan pelayanan kepada publik menjadi dasar pembukaan gerai pelayanan yang cukup inovatif ini. Pemerintah Provinsi Kalbar yang diwakili Wakil Gubernur menyambut baik program ini. Ia menyebut kegiatan ini sebagai terobosan besar dalam revolusi pelayanan publik di Kalbar.
Wagub Christiandy menceritakan kilas balik sejarah pendirian Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Indonesia. Menurut Wagub kebijakan ini tak lepas dari surat kesepakatan bersama Menhankam dan beberapa departemen lainnya guna menciptakan sistem pembayaran pajak yang efektif dan efisien. Wagub juga mengatakan bahwa, reformasi di institusi birokrasi dalam upaya penciptaan good governance, kecepatan dan kenyamanan peyanan publik sangat diperlukan.

Wagub menegaskan garis kebijakan Pemprov Kalbar dalam upaya memberikan pelayanan yang baik dan mewujudkan kepemerintahan yang baik. Wagub berharap sinergisitas yang telah dibangun di Samsat perlu dipupuk dan dipelihara setiap hari untuk menciptakan kesamaan pandang dalam mewujudkan pelayanan prima.

“Perlu membangun mind set birokrasi. Melayani bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, sederhana bukan berbelit-belit,” tegas Wagub.
Sementara Kapolda Kalbar, R. Nata Kesuma dalam sambutannya mengatakan, Samsat Corner merupakan salah satu program unggulan selain 5 program unggulan lainnya di Polda Kalbar. Dengan dibukanya gerai pelayanan pajak di pusat perbelanjaan ini, Kapolda berharap tercipta pelayanan publik yang cepat, murah dan nyaman.
Menurut Kapolda tentang pemilihan tempat yang agak berbeda dari kebiasaan ini sengaja dipilih dengan beberapa alasan. Pusat perbelanjaan dipilih karena di bulan puasa ini dan menjelang lebaran masyarakat banyak terkonsentrasi di tempat ini.
Mengutip pernyataan dari Menpan RI, Kapolda menyebut salah satu indikator pelayanan prima adalah kecepatan dan kenyamanan.
“Samsat Corner dapat mencegah praktik percaloan,” kata Kapolda.

Dirlantas Polda Kalbar, Kombes Pol. Drs. Imam Pramukarno di awal kegiatan peresmian menjelaskan bahwa pengadaan kegiatan ini sejalan dengan kebijakan Kapolri yang mengharapkan terciptanya pelayanan publik yang prima. Dalam pelaksanaannya menurut Imam, petugas pelayan terdiri dari 2 orang petugas Polri, 1 orang petugas dari Dispenda Kalbar, dan satu orang dari Jasa Raharja dan Bank Kalbar. Dalam penyusunan dan pencocokan data Samsat Corner menggunakan data base master yang ada di kantor Samsat Kalbar. Waktu pelayanan pada pukul 14.00-21.00 WIB.
“Cukup bawa BPKB dan STNK asli. Sesuai hasil uji coba paling lama 15 menit dalam satu pelayanan,“ kata Imam Pramukarno.

Usai acara peresmian warga langsung menyerbu gerai yang siap melayani di loket yang telah disediakan. Janji pelayanan prima yang didengungkan oleh jajaran kepolisian dan Dispenda Kalbar memang tidak berlebihan. Beberapa warga yang datang megurus pajak kendaraan bermotornya terlihat tersenyum menerima pelayanan yang cepat di tempat yang nyaman.
“Bagus. Lebih cepat dari tempat yang biasa. Mudah-mudahan bisa dipertahankan,” kata Gustian, salah satu warga yang telah merasakan pelayanan prima tersebut.□
=====
KONTER BARU
Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menggunting pita tanda dibukanya konter pelayanan pajak yang istimewa karena cepat di pusat perbelanjaan Ayani Mega Mall. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Sabtu, 13 September 2008

Bersempak Dekati Rakyat


Walaupun banjir di beberapa lokasi Nanga Pinoh mulai surut namun penyakit kulit dan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) mulai meningkat. Hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan air bersih di daerah yang tertimpa banjir.

Gubernur Cornelis tak mau hanya menerima laporan di atas meja dari Kantor Gubernur di Kota Pontianak. Dia turun langsung ke lapangan. Bahkan tanpa disangka-sangka dia melorot celana panjang dinasnya dan hanya bercelana sempak (separoh paha, red) berjalan di tengah banjir. Dia mendatangi langsung petugas dan masyarakat di kondisi banjir yang menghanyutkan banyak sampah di jalan-jalan raya.
Jalanan masih tergenang. Pasar masih tutup. Selain itu pendistribusian bantuan seperti obat-obatan juga lamban akibat minimya sarana operasional. Hal ini di ungkapkan dr. Tanjung di Posko Banjir Lapangan, Kecamatan Nanga Pinoh, Jumat(12/9). “Obat-obatan sudah masuk, tidak dapat kita kirim dengan cepat ke lokasi penampungan karena masalah operasional,” kata dr Tanjung.
Gubernur Kalbar Cornelis saat menijau lokasi penampungan di Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh tak menunjukkan adanya jarak antara pejabat dengan rakyat. Dia sudah seperti “orang kampung” kembali. Menyatu secara natural. Dan di sini hatinuraninya berbicara sehingga mendapat acungan jempol orang-orang yang melihatnya. Apalagi langka ada gubernur mau bersempak ria.
Cornelis menyatakan keprihatinannya dan meminta suluruh petugas selalu siaga mengantisipasi segala kemungkinan pasca banjir, dan secepatnya mendistribusikan bantuan ke daerah yang tertimpa banjir.
Sementara itu Bupati Melawi Drs.Sunan Kurik,MM mengatakan kita akan terus melakukan koordinasi terutama pada daerah yang sulit dijangkau. Banjir ini disebabkan karena meningkatnya curah hujan pada awal September hampir di seluruh Wilayah Kabupaten Melawi yang mengakibatkan 11 Kecamatan dengan 169 Desa dilanda banjir.
Kondisi masyarakat di lokasi penampungan cukup memprihatinkan, anak-anak kecil kebanyakan tidak menggunakan pakaian, bahkan orang tuanya mengaku mereka tidak sempat membawa pakaian saat menyelamatkan diri ketika banjir bandang datang. “Di sini sulit mendapatkan air bersih, selain itu obat juga belum ada, dan beras tinggal sedikit,” ungkap seorang ibu sambil menunjuk ke arah dapur umum.□
=========
MERAKYAT. Dengan menggunakan celana sempak Gubernur Kalbar Cornelis melewati pasar Nanga Pinoh di Jalan Garuda yang masih terendam pasca banjir bandang. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Jumat, 12 September 2008

Gubernur Tinjau Banjir Melawi

Siapkan Obat Anti Serangan Penyakit



Banjir yang melanda Kabupaten Melawi sepekan ini mendapat perhatian khusus Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH. Orang nomor satu di Kalbar ini datang langsung ke lokasi bencana.

Rombongan tiba di Kota Juang, Jumat (12/9) subuh sekitar pukul 03.00 Wib dan mereka langsung menuju rumah Bupati Melawi di Km 4 Jalan Kota Baru – Nanga Pinoh. Pagi harinya, pukul 09.30 diadakan pertemuan resmi di lapangan kecamatan, lokasi posko pengungsi dan tim terpadu pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Melawi.
Di lapangan, tampak seluruh pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi sudah berkumpul menunggu kedatangan rombongan Gubernur bersama Bupati Melawi.
Bupati Melawi, Drs. A.Suman Kurik, MM melaporkan, bencana banjir melanda hampir di seluruh Kabupaten Melawi, yakni 11 kecamatan dengan total 10.595 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya terendam banjir. Pemkab Melawi dengan segala kemampuannya telah melakukan penanggulangan bencana banjir selama sepekan ini. Demikian juga bantuan telah diserahkan kepada warga korban banjir.
"Pemkab Melawi dengan segala upaya dan kemampuan telah berkerja keras untuk menangani bencana ini. Dan kami berterima kasih kepada Gubernur yang peduli dan menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk mengunjungi warga kami yang dilanda banjir," kata Suman Kurik.
Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, didampingi Kadis Sosial, Kesbanglinmas dan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Kalbar dalam sambutan singkatnya mengatakan dalam waktu dekat akan memberikan bantuan kepada warga tertimpa bencana banjir. Secara mendetail, Cornelis belum menyebutkan jumlah bantuan yang akan diberikan Pemprov kepada Pemkab Melawi untuk menanggulangi korban banjir. Dalam kesempatan itu, secara simbolis Cornelis memberikan bantuan kepada Bupati Melawi, Drs. A.Suman Kurik, MM untuk bencana banjir.
Kepada Pemkab Melawi dan Tim pembantu penanggulangan bencana banjir, Cornelis berpesan agar terus berwaspada akan banjir susulan. Ini karena cuaca pada pagi itu, terlihat mendung yang masih menutupi kawasan ibu kota Melawi. "Cuaca sepertinya mau turun hujan. Waspadai banjir susulan. Mudah-mudahan tidak hujan," kata Cornelis.
Selain itu, ia juga berpesan tetap waspada terhadap penyakit yang timbul setelah banjir, seperti diare, penyakit kulit dan ispa (infeksi pernapasan atas). Untuk antisipasi hal tersebut, Cornelis mengingatkan agar penyediaan stok obat dan petugas terus siap untuk melayani korban banjir. "Pasca banjir, biasanya banyak penyakit, seperti diare. Untuk itu, obat dan petugas medis harus siap," ingat Cornelis lagi.
Usai menyampaikan sambutan singkat, Cornelis bersama rombongan yang didampingi Bupati Melawi, Ketua DPRD, Kapolres, Karamil Nanga Pinoh dan jajaran pejabat Pemkab Melawi, langsung menuju posko pelayanan kesehatan dan dilanjutkan mengujung korban banjir di Kayan. Di Posko kesehatan, terlihat warga silih berganti untuk berobat. Petugas tampak tidak kenal lelah melayani warga korban banjir. Cornelis sempat berdialog dengan salah seorang warga korban banjir, Windi yang sedang membawa anaknya berobat karena terkena diare. Dalam dialog singkatnya, Windi mengatakan rumahnya tergenang air setinggi 1,5 meter dan mereka terpaksa mengungsi di rumah tetangga yang tidak terkena banjir. "Tasya (anak saya) kena diare, rumah kami terendam banjir, sekarang baru surut," katanya. Ia menilai pelayanan kesehatan kepada korban banjir sangat baik.□
======
Foto: Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH mengunjung posko kesehatan penanggulangan bencana banjir di Melawi. FOTO Adrianus Jumadi/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

10.598 KK Terancam Rawan Pangan


Bupati Melawi, Drs. A.Suman Kurik, MM melaporkan, dampak tingginya curah hujan di Kabupaten Melawi menimbulkan bencana banjir. Paling parah terjadi di 11 kecamatan atau sekitar 169 desa, terutama daerah persisir Sungai Pinoh dan Melawi. Akibat banjir, 10.598 kepala keluarga (KK) atau sekitar 25 ribu jiwa akan terancam rawan pangan dan penyakit.

Sebelum melanda ibu kota Melawi, Kamis, (4/9) banjir telah dirasakan warga di daerah perhuluan yakni kecamatan Sokan, Tanah Pinoh, Sayan, Menukung, dan Ella Hilir. Bencana di 5 kecamatan, dikategorikan banjir bandang sehingga menghayutkan 25 unit rumah, 1 unit jembatan, 1 unit rumah ibadah, 4 ekor sapi, sementara sawah/ladang belum dapat teridentifikasi oleh tim.
Banjir yang terparah terjadi dalam kurun 17 tahun ini, terdata, kecamatan Nanga Pinoh, 4.180 KK, Pinoh Utara, 4.715 KK, Belimbing 58 KK, Ella Hilir 1.330 KK, Menukung 840 KK, Sayan 243 KK, Tanah Pinoh 89 KK, Sokan 89 KK, Tanah Pinoh Barat 55 KK, untuk kecamatan Pinoh Selatan dan Belimbing Hulu belum terdata. Karena itu, jumlah korban akan bertambah.
Tindakan penanggulanagn bencana banjir, dipaparkan seluruh Stakeholder Pemkab Melawi secara bersama membentuk tim pembantu penanggulangan bencana banjir. Bantuan bencana juga telah disalurkan kepada warga, dengan total 25,450 ton beras, 515 dus indomi, karden 91 dus, minyak goreng 33 dus, telur 2.296 butir, gula 80 kilogram, air meneral 88 dus, kopi 1 dus, susu kental manis 5 dus dan biskuit 3 dus. Semua bantuan tersebut berasal dari APBD Pemkab Melawi tahun 2008 dan sumbangan dari pihak ketiga.
Penanganangan bencana, tim terpadu pembantu penanggulangan bencana banjir dan pengungsi Pemkab Melawi, yang didukung Tagana, PMI, Diskes, TNI, Polri, dan Ciwanadri, juga telah menyediakan dapur umum dan pelayanan kesehatan. Di posko Kesehatan tercatat lebih dari 5.200 warga yang berobat. Penyakit yang dikeluh, antaranya diare, penyakit kulit dan ISPA (infeksi pernapasan atas).□
========
Foto: Bupati Melawi, Drs. A. Suman Kurik, MM menerima secara simbolis bantuan dari Pemprop yang diserahkan Gebernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH. FOTO Adrianus Jumadi/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya...

Kamis, 11 September 2008

Safari Ramadan Panglima TNI


Momen bulan puasa memiliki banyak makna. Tak hanya kegiatan ritual, kegiatan politik pemerintahan pun sangat bisa dirangkaikan dengan agenda Ramadan yang cukup strategis.

Dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Rabu, (11/9) bertandang ke Kalbar. Dalam kunjungan kali ini, selain bermaksud membangun silaturahmi, Panglima TNI juga membincangkan persoalan perbatasan dari sudut pertahanan dan keamanan.
Kepada sejumlah wartawan yang meliput kegiatan buka puasa bersama di Pendopo Gubernur, Djoko Santoso menyampaikan masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi bangsa. Kegiatan silaturahmi yang dirangkai dengan buka puasa bersama ini menurut Panglima TNI merupakan watak dan nilai asli kebudayaan bangsa yang perlu dilestarikan.
Terkait dengan kondisi Kalbar sendiri, Panglima TNI mengatakan posisi Kalbar sangat strategis. Hutan tropis yang dimiliki Kalbar merupakan aset yang sangat penting untuk kelangsungan masa depan dunia. Selain itu letak geografis Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia juga tak kalah pentingnya untuk diberi perhatian.
“Kita maklumi bersama bahwa dewasa ini di belahan dunia manapun persoalan perbatasan antar negara menjadi faktor yang signifikan sekaligus krusial bagi negara-negara yang bersangkutan,” kata Panglima TNI.
Djoko Santoso menyebut kawasan perbatasan secara posisi geografis kini bukan lagi daerah pedalaman atau hinter land melainkan merupakan beranda terdepan atau etalase negara. Dengan demikian kawasan ini mesti dibangun dan diperhatikan dan diamankan bersama.
Dalam konteks pengamanan wilayah, rencana Mabes TNI akan membangun pos-pos penjagaan di kawasan perbatasan. Prajurit sejumlah kurang lebih satu batalion akan ditugaskan untuk menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan.
Saat disinggung soal isu Askar Wathaniyah yang sempat menggegerkan beberapa waktu lalu, Panglima TNI meyakinkan bahwa kasus ini telah selesai diantara panglima militer di kedua negara.“Saya sudah cek ke panglima di sana, tidak ada itu,” tegas Djoko Santoso.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur Kunjungi Korban Banjir


Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH usai menemui Panglima TNI Djoko Santoso mengatakan akan mengujungi korban banjir di Kabupaten Melawi, Kamis (11/9). Selain memberikan bantuan, Gubernur juga akan meninjau langsung beberapa lokasi yang tertimpa banjir.

Kepala Dinas Sosial, H Kadir Ubbe yang mendampingi Gubernur menimpali, “Hingga saat ini, untuk Kabupaten Melawi kita sudah mengirim 4,5 ton beras, dan sebelumnya kita juga sudah mengirim sarden dan mie instan. Sedangkan untuk mengantisipasi banjir, pada masing-masing kabupaten yang rawan banjir kita juga sudah siapkan stock beras masing-masing 5 ton.”
Kata Kadir Ubbe, menurut laporan diterima sementara ini kondisi di lapangan belum terlalu parah. “Masyarakat hingga saat ini juga belum ada yang mengungsi. Tapi, walau begitu Tim SAR dari masing-masing kabupaten telah disiagakan untuk mengantisipasi jika banjir berlanjut,” ungkapnya.
“Selain itu pada masing-masing kabupaten juga telah mengerahkan Karang Taruna untuk membantu dan Pemerintah Provinsi juga telah menyiagakan Posko SAR yang buka setiap hari hingga pukul 10:00 malam. Untuk pengiriman beras sebanyak 4,5 ton ke Kabupaten Melawi sudah dimulai sejak 4 hari yang lalu,” katanya.□Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Korea Selatan Undang Kalbar Paparkan Potensi Perikanan


Potensi sektor perikanan di Kalimantan Barat yang menjanjikan membuat pengusaha dan pemerintah Korea Selatan mengundang Gubernur Cornelis untuk memaparkan secara langsung di hadapan puluhan pengusaha negeri ginseng tersebut.

"Tahun depan akan dijadwalkan karena pihak Korea Selatan mengundang Gubernur Kalbar untuk langsung memaparkannya kepada 40 sampai 50 pengusaha," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar, Budi Haryanto setelah pertemuan antara delegasi Korea Selatan dengan Gubernur Kalbar di Rumah Dinas Gubernur, Pontianak, Rabu.
Delegasi Korea Selatan yang menemui Gubernur Kalbar itu dari Kementerian Pangan, Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan, Institut Maritim Korea, perbankan serta pengusaha yang sudah berinvestasi di Kalbar. Menurut Budi Haryanto, Korea Selatan ingin memperluas investasi di sektor perikanan ke berbagai negara termasuk Indonesia.
"Ada rencana investasi senilai 10 miliar dolar AS dari Korea Selatan yang harus kita rebut," kata dia. Saat ini, lanjut dia, ada dua provinsi yang sudah dikunjungi delegasi tersebut yakni Kalbar dan Nusa Tenggara Timur (NTT). "Untuk NTT rencananya pabrik kertas dengan bahan baku dari sejenis rumput laut," kata dia.
Kalbar menjadi pilihan karena PT Aquarium Shrimp, industri terpadu udang tambak di Pontianak, investornya berasal dari Korea Selatan. PT Aquarium Shrimp merupakan pengekspor terbesar udang beku dari Kalbar ke berbagai negara.
Budi Haryanto menambahkan, Korea Selatan ingin mengembangkan beberapa jenis perikanan, penangkapan dan investasi pengolahan serta budidaya. "Sehingga tercipta industri terpadu sektor perikanan yang siap menampung dan mengekspor," katanya.
Gubernur Kalbar, Cornelis sendiri menjamin setiap investasi yang masuk ke provinsi itu. "Baik dari segi keamanan maupun kemudahan regulasi," kata Budi Haryanto.
Kalbar juga mengusulkan agar investasi di sektor perikanan melibatkan nelayan dan menggabungkan potensi daerah sehingga menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
Dirjen Kementerian Pangan, Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan Korea Selatan, Young-Hyo Ha mengakui PT Aquarium Shrimp menjadi contoh investasi pengusaha dari Korea Selatan di luar negeri. "Yang paling penting dalam berinvestasi adalah modal aman," katanya menegaskan.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalbar Perlu Segera Diwujudkan


Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengatakan bahwa masyarakat provinsi itu sangat mengharapkan pemerintah pusat segera mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan Kalbar (Indonesia) - Sarawak (Malaysia) sebagai beranda negara.

"Kita sudah lama menantikan janji pemerintah pusat yang akan membangun kawasan perbatasan menjadi beranda," kata Cornelis dalam sambutannya pada acara silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, di Pontianak, Rabu.
Ia kembali mempertanyakan komitmen pemerintah pusat yang akan menjadikan perbatasan Kalbar - Malaysia Timur sebagai serambi Indonesia. "Tetapi hingga kini belum ada satupun yang terealisasi, baru sebatas janji," katanya.
Ia berharap kedatangan Panglima TNI itu bisa mengakomodasi keluhan-keluhan masyarakat tentang keterbatasan sarana dan prasarana di daerah perbatasan untuk dijadikan sebagai isu nasional.
Ia menjelaskan, Provinsi Kalbar terdiri dari 12 kabupaten dan dua kota. Ada lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Sanggau, Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kondisi geografis tersebut tentu ada nilai positifnya, yaitu banyak wisatawan datang dari negara tetangga itu karena akses masuk mudah.
Sedang sisi negatifnya adalah sangat rentan terjadi praktik ilegal, seperti pembalakan liar, perdagangan manusia, penyelundupan bahan-bahan peledak, infiltrasi, sabotase, kegiatan intelijen asing dan lain-lain.
"Bahkan dari data yang kita punya ada sebanyak 50 jalan setapak yang dapat dijadikan akses lalu lintas orang, sehingga sangat sulit untuk dipantau," katanya.
Hingga Agustus 2008 tercatat 1.294 Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dan lebih dari 70 persen adalah TKI dari luar Provinsi Kalbar. "Tentunya kejadian tersebut sangat menyita dan merepotkan kami," kata Cornelis.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan menjaga keamanan wilayah perbatasan Pulau Kalimantan.
"Kita mengakui Pulau Kalimantan sangat strategis, kekayaan sumber daya alamnya berupa hutan harus dijaga, apalagi Kalimantan merupakan paru-paru dunia sehingga harus dijaga hutannya dari pembalakan liar," katanya.
Sebelumnya, Panglima Kodam VI/Tanjungpura, Mayor Jenderal Tono Suratman, mengatakan, sesuai rencana strategis (Renstra) tahun 2010, Kodam VI/Tanjungpura akan dibagi menjadi dua Kodam.
Ia mengatakan, Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah akan menjadi wilayah kerja Kodam VI/Tanjungpura, sementara wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan juga jadi satu Kodam dengan nama Lambung Mangkurat atau Mulawarman.
Alasan Pulau Kalimantan dijadikan dua Kodam yaitu luas pulau itu sekitar lima kali Pulau Jawa, sehingga sangat rawan terjadi praktik ilegal dan ancaman keamanan lainnya.
Provinsi Kalbar berbatasan dengan Laut China Selatan, sementara wilayah darat berbatasan langsung dengan Malaysia Timur (Sarawak).
Kodam VI/Tanjungpura saat ini memiliki pasukan organik, yakni Brigade Infanteri 19 Khatulistiwa di Singkawang dan lima Brigade Infanteri yang tersebar di lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat.
Saat ini ada sekitar 24 pos pengamanan di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia Timur, dan 37 pos pengamanan perbatasan di sepanjang perbatasan Kalimantan Timur-Malaysia Timur.
"Jumlah pos tersebut belum memadai untuk menjawab ancaman secara optimal, karena dengan panjang mencapai 2.000 kilometer maka butuh pos pengamanan lebih banyak lagi," kata Tono Suratman.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Selasa, 09 September 2008

Panglima TNI Buka Puasa di Pontianak

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso pada Rabu, dijadwalkan akan mengunjungi Kota Pontianak sebagai rangkaian dari Safari Ramadan 1429 Hijriah di beberapa provinsi di Indonesia.

"Beliau dan rombongan akan datang sekitar pukul 14.00 WIB," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemprov Kalbar, Hamdan Harun di Pontianak, Rabu.
Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso rencananya akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalbar, Cornelis dan jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) serta tokoh masyarakat Kalbar di Pendopo Rumah Dinas Gubernur di Jalan Ahmad Yani, Pontianak.
Kegiatan lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu yakni menyerahkan sarana kontak Alquran untuk Masjid Jami` Pontianak Timur, serta bantuan kepada Pesantren Darul Na`im dan Pesantren Assalam Pontianak.
Sebelum berbuka puasa dan melaksanakan Salat Magrib di Pendopo Gubernuran, akan diberikan ceramah agama oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kalbar, Rasmi Sattar. Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso akan melaksanakan Salat Isya dan Tarawih di Masjid Raya Mujahidin Pontianak.
"Kunjungan Panglima TNI hanya satu hari ke Pontianak. Kamis (11/9) pagi, rombongan dijadwalkan sudah kembali ke Jakarta," kata Hamdan Harun.
Ia menambahkan, Pemprov Kalbar tidak melakukan persiapan khusus karena Safari Ramadan termasuk hal rutin yang dilaksanakan setiap tahun.
"Kami siap dan bangga Kalbar terpilih menjadi satu dari sedikit provinsi yang dituju Panglima TNI untuk Safari Ramadan 1429 Hijriah," kata Hamdan Harun.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Mahasiswa Harus Bermental Baja


Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH memberikan petuah-petuah di hadapan puluhan mahasiswa ilmu pemerintahan saat pembukaan kuliah perdana mahasiswa ilmu pemerintahan kerjasama FISIP Untan dengan pemerintah provinsi Kalbar 2008/2009.

Cornelis yang juga merupakan alumnus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) ini menegaskan kepada mahasiswa-mahasiswi yang beruntung mendapatkan kesempatan belajar sebagai siswa ilmu pemerintahan ini janganlah mudah terpengaruh akan gemerlapnya Kota Pontianak.
”Para siswa jangan terpengaruh dengan gemerlapnya kota,” gelora orang nomor satu di Kalimantan Barat ini penuh semangat, di Bandiklat Provinsi Kalimantan Barat, Senin (8/9) kemarin pagi.
Sejauh ini pemerintah provinsi sangat membutuhkan tenaga yang terampil dan mengerti tentang ilmu pemerintahan, sehingga kemampuannya itu diharapkan dapat didedikasikan untuk melakukan pembangunan di Kalbar.
”Kita butuh tenaga ahli pemerintahan. Tetapi tempat pendidikan ilmu pemerintahan di daerah malah ditutup dengan berbagai alasan dan kepentingan. Sehingga ketika kita memerlukan seorang camat, dan karena tenaga itu memang terbatas, dengan terpaksa kita menggunakan seorang perawat maupun tenaga BKKBN untuk dijadikan seorang camat,” seloroh gubernur.
Pada tahun ajaran 2008/2009 mahasiswa yang mendaftar di ilmu pemerintahan menembus angka 1700-an, namun hanya 90 calon mahasiswa yang beruntung menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan dan siap didik untuk menjadi kader penerus bangsa, khususnya untuk mengabdi di pemerintahan provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur juga menitip pesan kepada semua mahasiswa agar senantiasa menjaga dan sekaligus melakukan tindakan preventif terhadap beragam hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, mantan Bupati Landak ini menegaskan hendaknya mahasiswa dapat bertameng akan itu semua dengan cara beragama secara baik dan taat dengan segala perintah dan menjauhi segala larangan Tuhan. ”Mudah-mudahan 4 tahun selesai dan saya bisa mewisuda kalian,” ujarnya.
Cornelis juga menegaskan agar mental serta semangat para mahasiswa ilmu pemerintahan harus bermental baja, sehingga tetap tegar dalam situasi maupun kondisi apapun dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya di pemerintahan. ”Jangan baru tugas 2 tahun di daerah pedalaman sudah mau minta dipindahkan ke kota. Mental-mental seperti ini yang harus dibuang,” tegas Cornelis.
Untuk membiayai studi ilmu pemerintahan yang bekerja sama dengan FISIP Untan ini, Gubernur mengaku bahwa pemerintah provinsi telah banyak mengeluarkan biaya untuk menanggungnya.
Oleh karenanya, dia minta kepada dosen agar sungguh-sungguh dalam mentransferkan ilmu mereka kepada mahasiswa. Sedangkan mahasiswa, dia juga berpesan agar dapat memanfaatkan kesempatan ini secara serius dalam menimba ilmu pemerintahan, sehingga kelak menjadi seorang yang profesional dibidang ilmu pemerintahan dan berguna bagi bangsa dan negara, khususnya pemerintahan provinsi Kalimantan Barat.
==========
PETUAH. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH memberikan petuah-petuah di hadapan puluhan mahasiswa ilmu pemerintahan saat pembukaan kuliah perdana mahasiswa ilmu pemerintahan kerjasama FISIP Untan dengan pemerintah provinsi Kalbar 2008/2009 di Bandiklat Provinsi Kalbar, Senin (8/9) kemarin. FOTO Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Minggu, 07 September 2008

Pemprov Kalbar Usulkan Pembentukan Badan Perbatasan


Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mengusulkan membentuk sebuah badan perbatasan dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dikawasan perbatasan antara Indonesia (Kalbar) dan Sarawak, Malaysia Timur, kata Gubernur Kalbar, Cornelis.

"Usulan pembentukan badan perbatasan juga telah kita sampaikan dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kalbar kepada DPRD Kalbar, karena selama ini urusan perbatasan hanya diurus bagian Sekretaris Daerah (Setda) sehingga posisinya hanya berupa bagian saja, lain halnya kalau sudah berbentuk badan perbatasan," katanya di Pontianak, Minggu.
Ia mengatakan, dengan diurus Setda, pengelolaan kawasan perbatasan menjadi tidak maksimal, padahal yang dikelola sangat luas, sehingga dengan dikelola suatu badan perbatasan pembangunan di kawasan perbatasan bisa lebih ditingkatkan.
Cornelis menambahkan, selama ini penanganan perbatasan kurang terkoordinasi dengan baik, sehingga perlu penanganan yang maksimal dalam satu lembaga atau wadah. "Maka kita usulkan pembentukan badan perbatasan ini dalam SOPD," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalbar, Tommi Ria meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera merealisasikan janji yang pernah ia sampaikan kepada masyarakat perbatasan dalam kunjungannya ke Kalbar beberapa waktu lalu, yaitu segera mengeluarkan peraturan yang mengatur wilayah perbatasan.
Hingga saat ini, warga di perbatasan masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat sebagai payung hukum untuk mengelola dan mempercepat pembangunan dikawasan perbatasan yang saat ini masih tertinggal.
"Payung hukum sangat penting, karena tanpa adanya payung hukum percepatan pembangunan dikawasan perbatasan tidak akan bisa berjalan, karena masing-masing instansi memiliki program pembangunan berbeda sehingga tidak terkoordinasi dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Kalbar, Nyoman Sudana mengatakan Instruksi Presiden tentang Pengelolaan Pembangunan Perbatasan Darat (P3D) seharusnya bisa diterbitkan sebelum Undang-udang tentang Wilayah Negara disahkan.
Ia mengatakan, Inpres tentang P3D sangat penting untuk payung hukum pembangunan kawasan perbatasan, karena kalau tidak dapat diselesaikan bukan tidak mungkin akan molor, karena tahun 2009 pemerintah sudah disibukkan dengan agenda politik.
Nyoman menambahkan, dari informasi yang ia perolah RUU Wilayah Negara akan disahkan September ini, sedangkan Inpres masih belum jelas sampai kapan. "Kalau bisa pemerintah jangan menganggap remeh disahkannya Inpres tersebut," katanya.
Tanpa adanya dukungan berupa Inpres tentang P3D, kata dia, tidak akan terwujud kebijakan industri dan perdagangan bebas dalam rangka menunjang ketahanan nasional dan mendukung ketahanan NKRI sesuai keinginan masyarakat dan pemerintah.
"Kita sudah beberapa tahun lalu mengajukan tiga Perpres kepada Pemerintah Pusat. Tetapi hingga kini Perpres itu belum disahkan, malah diwacanakan diubah berbentuk Inpres tentang P3D," katanya.
Ketiga Perpres dimaksud, yaitu Perpres mengenai Badan Percepatan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antarnegara (di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten), Perpres Rencana Tata Ruang (RTR), dan RTR Kasaba (Kalimantan, Sarawak, dan Sabah).
Alasan diubahnya ke bentuk Inpres tentang P3D karena kawasan perbatasan yang diatur perbatasan darat, yaitu Kalbar dan Sarawak, Kaltim dan Nunukan, Papua dan Papua Nugini, serta NTT dan Timor Leste.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Sabtu, 06 September 2008

Presiden: Perhatikan Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan khususnya di Kalimantan Barat diperhatikan sehingga tidak terjadi kesenjangan dengan masyarakat negara tetangga.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.
Cornelis yang didampingi oleh Wagub Christiandy Sanjaya mengatakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan antara lain melalui sektor ekonomi yaitu dengan memperbaiki akses di perbatasan.
"Untuk hal itu perlu ada kerjasama ekonomi sehingga seimbang. Pengembangan ekonomi bisa melalui sektor perkebunan dan pertambangan, hal ini sudah dibicarakan dengan pemerintah pusat dan Departemen Kehutanan," kata Cornelis.
Gubernur menambahkan sejumlah langkah lain juga akan dilakukan Pemprov Kalbar untuk memastikan agar masyarakat di perbatasan dan juga wilayah perbatasan tetap dalam kondisi yang baik.
"Provinsi bertugas menjaga situasi dan kondisi masyarakat. Bagaimana kita menata administrasi kependudukan maksudnya kartu keluarga, KTP," paparnya.
Ia menambahkan hal lain tentang perbatasan yang sudah dibenahi adalah mengenai titik koordinat perbatasan.
"Seperti titik-titiknya itu sudah selesai dikerjakan. Jadi titik koordinatnya sudah selesai antara pemerintah Malaysia dan Indonesia. Kita sudah beritahukan pada para camat di perbatasan agar titik koordinatnya tidak berubah. Selama ini kelengkapan kependudukan itu sudah baik hanya harus lebih ekstra lagi supaya masyarakat kita terkendali," kata Cornelius.
Hal lain yang menjadi perhatian Presiden, menurut Cornelius adalah pembangunan koridor jalan yang menghubungkan sejumlah wilayah di Provinsi.
"Kalau koridor dari Paloh sampai ke Kapuas Hulu panjangnya 847 km. Ini yang sedang dipikirkan oleh Bapak Presiden. Bagaimana jalan di koridor ini kita bangun segera. Dananya sekitar Rp4,7 triliun tapi secara teknis belum kita bicarakan nanti Oktober akan kita bicarakan. Bila jalan itu dibuka potensinya cukup tinggi, antara lain potensi ekonomi," paparnya.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Gubernur: Kesejahteraan Kunci Pertahanan


Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan, kunci terciptanya pertanahan keamanan yang memadai di dalam suatu negara, yaitu terciptanya kesejahteraan, terutama masyarakat yang berada disepanjang kawasan perbatasan seperti perbatasan Kalbar-Malaysia Timur (Sarawak).

"Pemerintah seharusnya melakukan pendekatan melalui peningkatan kesejahteraan sehingga masyarakat kita tidak merasa dijadikan anak tiri, karena perbedaan kesejahteraan antara masyarakat di perbatasan Kalbar-Malaysia sangat tinggi," katanya di Pontianak, Jumat.
Ia kembali mempertanyakan komitmen pemerintah pusat yang akan menjadikan perbatasan Kalbar-Malaysia Timur sebagai serambi depan Indonesia.
"Tetapi hingga kini radar saja belum punya, sehingga sangat minim sarana dan prasarana pertahanan, dalam 15 menit saja musuh sudah bisa menguasai Indonesia," katanya.
Menurut Cornelis, selama 63 tahun kemerdekaan RI, seharusnya TNI Angkatan Udara sudah menguasai seluruh wilayah udara di Indonesia. "Itu harus dikaji benar-benar karena pertahanan udara sangat penting apabila kita tidak menginginkan musuh atau lawan dengan bebas mengawasi semua aktivitas kita melalui satelitnya," katanya.
Ia berharap, pemerintah juga memberikan perhatian yang serius atas pertanahan keamanan Indonesia baik darat, laut maupun udara dengan dukungan peralatan tempur yang canggih dan didukung sumberdaya manusia (SDM) yang memadai.
Sebelumnya, Panglima Kodam VI/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI, Tono Suratman di Pontianak mengatakan, sesuai rencana strategis (Renstra) tahun 2010 mendatang, Kodam VI/Tanjungpura akan dibagi menjadi dua Kodam.
Ia mengatakan, kedua Kodam itu, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menyatu menjadi satu Kodam yaitu Kodam VI/Tanjungpura, sementara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan juga jadi satu Kodam dengan nama Lambung Mangkurat atau Mulawarman.
Alasan Pulau Kalimantan dijadikan dua Kodam yaitu karena luas pulau itu sekitar lima kali Pulau Jawa, sehingga sangat rawan terjadi praktek ilegal dan ancaman keamanan.
Provinsi Kalbar, berbatasan dengan laut China Selatan, sementara dari darat berbatasan langsung dengan Malaysia Timur (Sarawak) yang memiliki panjang perbatasan sekitar 966 kilometer.
Kodam VI/Tanjungpura saat ini memiliki Organik Brigade Infanteri 19 Khatulistiwa di Singkawang, dan lima Brigade Infanteri yang tersebar di lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat termasuk Brigif 19 Kapuas yang berada di bawah naungan Korem 121 ABW, dan Markas Infanteri di Putussibau.
Saat ini, ada sekitar 24 pos pengamanan di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia Timur, dan sisanya sekitar 37 pos pengamanan perbatas berada di sepanjang Kalimantan Timur-Malaysia Timur.
Penambahan pos di sepanjang perbatasan juga tergantung dari tingkat ancaman keamanan. Karena pos tidak bisa dilihat dari jumlahnya, melainkan seberapa besar ancaman keamanan di sepanjang perbatasan, seperti ancaman pembalakan liar, perdagangan manusia, penyelundupan bahan-bahan peledak, infiltrasi, sabotase, kegiatan intelijen asing dan lain-lain.
Jumlah pos tersebut belum memadai untuk menjawab ancaman secara optimal, karena dengan panjang mencapai 2.000 kilometer maka butuh pos pengamanan lebih banyak lagi, kata Tono Suratman.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Kamis, 04 September 2008

Kadis PU dan Kesehatan di-Plt-kan



Tampilnya dua orang kepala dinas di jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat di kancah politik bertarung dalam memperebutkan kursi Walikota Pontianak dan Bupati Kabupaten Kubu Raya pada perhelatan Pilkada Oktober mendatang memunculkan beragam pertanyaan publik.

Siapakah gerangan yang akan menggantikan posisi Ir. H. Rudy Bachtiar, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar dan Kepala Dinas Kesehatan, drg. H. Oscar Primadi, M.Ph.
“Sesuai aturan kepegawaian kalau kepala dinas berhalangan maka kepala tata usaha atau kepala subdin yang senior yang menjadi Plt (Pelaksana Tugas). Itu saja,” demikian penegasan itu disampaikan Gubernur Cornelis di hadapan sejumlah wartawan di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu kemarin.
Lebih lanjut dikatakan Gubernur bahwa setelah yang bersangkutan ditetapkan oleh penyelenggara pemilu melalui SK KPU menjadi seorang calon Walikota maupun Bupati dalam Pilkada, maka pelaksana tugas yang akan mengambil alih semua tugas dan wewenang yang dimiliki.
“Plt-kan tidak perlu dilantik-lantik, kerjanya-kan rutin. Kebijaksanaannya yang baru naik ke Gubernur atau pun ke Sekda. Sampai ada kepala dinas yang baru dilantik,” terang Cornelis.
Kendati demikian, hingga wawancara yang dilakukan sejumlah wartawan berakhir dibibir tangga utama gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Cornelis tetap enggan membeberkan siapa yang menggantikan posisi Rudi Bachtiar dan Oscar Primadi selaku kepala dinas.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak

(FOTO Oscar Primadi dan Rudi Bahtiar, masing-masing menjadi kandidat walikota Pontianak dan Bupati Kubu Raya, sehingga posisi sebelumnya sebagai kepala dinas di provinsi ditinggalkan, sesuai UU Pilkada, pejabat harus mengundurkan diri).

Baca Selengkapnya...

Pelayanan Puskesmas 2009 Gratis


Rakyat Indonesia patut bersyukur karena pemerintah pusat bakal memberikan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) secara gratis kepada masyarakat tanpa membedakan ‘kasta’ alias si miskin dan si kaya pada 2009 mendatang. Tak pelak, Gubernur Cornelis menyambut baik gagasan mulia tersebut. “Kalau gratis tidak perlu disiapkan. Alhamdulilah (puji Tuhan, red),” ujar Gubernur di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat sembari melepaskan senyumnya yang khas, Rabu kemarin.

Lebih lanjut Cornelis mengatakan sesungguhnya urusan Puskesmas itu merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota di seantero Provinsi Kalimantan Barat. “Urusan Puskesmas itu ‘kan urusan Bupati dan Walikota. Tanya saja sama mereka,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ir H Zulfadhli mengatakan seandainya kebijakan itu sungguh nyata, konsekwensinya pemerintah pusat harus menyiapkan dana bantuan kepada provinsi maupun kabupaten/kota yang berwenang untuk mengatur akan hal ini.
Selain terganjal dengan persoalan pembiayaan, terang Zulfadhli, persoalan prasarana pun kerap menjadi aral untuk mengimplementasikan pengobatan di Puskesmas secara gratis di Puskesmas Kalbar. “Ini perlu dukungan pendanaan yang cukup besar dari pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi siap mengalokasikan dana pendamping untuk itu. Sepanjang hal ini betul-betul bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Kendati demikian, Ketua DPRD Provinsi termuda se-Indonesia ini mengatakan sesungguhnya kewenangan untuk memberikan pelayanan Puskesmas secara gratis kepada masyarakat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Kalbar.□

Baca Selengkapnya...

SOPD Tarik Ulur


Formasi SOPD Kalbar dipastikan berubah, meski dua pilar pemerintahan berseberangan pendapat soal pos-pos jabatan. Dewan memandang pembentukan SOPD sari sudut efektivitas program pembangunan sementara eksekutif berpegangan pada efisiensi anggaran.

Dipimpin Ketua DPRD Kalbar, Ir. H Zulfadhli, sidang paripurna dewan dengan agenda pembahasan APBD 2007 dan penyampaian laporan Pansus SOPD Kalbar berlangsung lancar, Rabu, (3/9). Paripurna diikuti lebih dari separuh anggota dewan. Gubernur Cornelis mempimpin langsung rombongan eksekutif dalam sidang paripurna tersebut.
Usai pengantar dari Ketua DPRD, sidang dilanjutkan dengan pembacaan pemabahasan anggaran APBD Kalbar tahun 2007. Rosiyan Ramli Saleh membacakan hasil kerja pansus. Beberapa pandangan dewan terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan pihak eksekutif.
Dari sudut penerimaan asli daerah, ada hal positif yang diapresiasi dewan. Keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melampaui target pendapatan menurut Pansus adalah sebuah prestasi, meskipun di sisi lain ada target pendapatan yang tidak memenuhi target yaitu target pendapatan dari pajak kendaraan di atas air (PKA).
Suasana hening terlihat saat Ketua Pansus SOPD DPRD Kalbar menyampaikan hasil pembahasannya. Ketua Pansus I, Drs H Awang Sofian Rozali menyampaikan hasil pembahasan Pansus-nya. Sementara kepala dinas yang duduk di sisi kanan dan kiri Balairung Sari tampak serius menyimak. Beberapa di antaranya terlihat larut dalam ketegangan. Laporan pembahasan dari Pansus sendiri sangat terkait erat dengan masa depan pos-pos jabatan yang ada saat ini.
Awang dalam laporan hasil kerja Pansusnya menyebut telah terjadi diskusi dan perdebatan yang cukup alot dalam rapat-rapat internal maupun gabungan bersama tim eksekutif. Isu pemisahan dan pembentukan struktur organisasi kerja baru benar-benar menjadi isu yang hangat dan menarik perhatian banyak pihak.
Membahas tentang postur perangkat daerah, pandangan Pansus dan pihak eksekutif terbelah. Satu sisi Pansus menghendaki sejumlah perangkat daerah baru di luar usulan eksekutif tapi di sisi lain eksekutif merasa perlu melakukan efisiensi anggaran. Menurut aturan, berdasarkan pasal 45 PP Nomor 41 Tahun 2007 berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan APBD Kalbar mendapat poin 75.
“Berarti Kalbar berhak menggunakan pola maksimal. Empat asisten, delapan belas dinas dan 12 lembaga teknis daerah,” kata Awang.
Awang menceritakan semula dewan berkeinginan untuk menerapkan pola maksimal, terutama untuk pengisian jumlah asisten Sekda. Dewan menginginkan adanya empat asisten, sementara eksekutif menghendaki tiga asisten saja. Dari hasil studi banding ke provinsi lain, diskusi dan publik hearing dengan beberapa pihak serta konsultasi ke Departemen Dalam Negeri akhirnya kedua pihak bisa menemukan kata sepakat.
“Sampai rapat terakhir kemarin pun perdebatan masih cukup alot,” ujar Awang.
Dewan akhirnya menerima usulan dari eksekutif yang hanya menempatkan 3 asisten. Tapi untuk dinas PU dewan masih berkeras mengusulkan adanya dua dinas, yakni Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Sementara untuk Dinas Pendidikan yang diusulkan oleh eksekutif untuk dimasuki urusan pemuda dan olah raga, kedua pihak sepakat masalah pemuda dan olahraga ditampung dalam dinas tersendiri.
Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah seperti diungkapkan Ketua Pansus sebelumnya benar-benar tak diakomodir dalam SOPD baru. Fungsi yang melekat padanya digabungkan ke dinas dan lembaga teknis lainnya.
Dengan telah disampaikannya hasil kerja Pansus SOPD maka bola panas dan jawaban final ada ditangani 8 fraksi yang ada di dewan. Rencananya tanggal 11 September ini fraksi-fraksi yang ada di dewan akan menyampaikan sikap politik mereka terhadap hasil kerja pansus.
Gubernur Cornelis yang dimintai komentar usai paripurna mengakuki hasil kerja Pansus sudah maksimal meskipun ada perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif.
“Saya pribadi lebih senang dengan yang lebih kecil dan efisien. Seperti di negara-negara maju,” kata Cornelis di hadapan sejumlah pewarta.
Komposisi perangkat dinas hasil kerja Pansus sepertinya tidak akan jauh berubah. Perubahan sendiri akan dimungkingkan untuk mengurangi, bukan untuk menambah.
“Tugas Pansus sudah selesai, sekarang tinggal diserahkan kepada sikap politik masing-masing fraksi. Bisa berubah tapi nda boleh nambah,” kata Awang Sofian.
Beberapa kepala dinas yang dihubungi usai paripurna enggan memberikan komentarnya terhadap hasil kerja Pansus. “Jangan saya dong, ngga enak. Saya kan cuma manut,” kata Rihat Natsir, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Isu pembahasan SOPD baru di Pemprov Kalbar memang mengundang perhatian luas. Selain mengandung unsur semangat pencapaian visi kepala daerah, SOPD juga dinilai sarat nuansa akomodasi kepentingan politik. Wajah pemerintah terhadap keberpihakan pembangunan Kalbar bisa diteropong dari komposisi pos-pos jabatan.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Rabu, 03 September 2008

Cornelis: Perbedaan Itu Biasa


Laporan hasil kerja panitia khusus (Pansus) I pembahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang susunan organisasi perangkat daerah (SOPD) Provinsi Kalimantan Barat yang dibacakan, Ketua Pansus I, Drs. H Awang Sofian Razali dalam paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) dibelah menjadi dua dinas, yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air.

Menyikapi laporan Pansus I, Gubernur Cornelis lantas mengutarakan pandangan usai menghadiri paripurna laporan hasil kerja Pansus I. Gubernur mengatakan soal perbedaan mengenai SOPD itu bukan suatu hal yang luar biasa, melainkan sesuatu yang biasa. “Nanti kita hitung kembali. Apakah memang ada dana kita atau tidak,” ujar Gubernur di gedung DPRD, Rabu (3/9) kemarin.
Gubernur mengaku idealnya SOPD lebih kecil komposisinya karena di beberapa negara maju seorang gubernur tidak memiliki staf yang banyak dan kegiatannya juga tidak banyak. “Karena titik berat daripada otonomi daerah berada di kabupaten/kota. Dan kabupaten/kota inilah yang berhadapan langsung dengan rakyat,” ujar Gubernur.
Gubernur mengaku kondisi Indonesia memang berbeda. Apalagi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sudah lahir. ”Kita tinggal mengadopsi saja. Mau pilih yang mana, A, B, C, D terserah saja dan tinggal dikombinasikan. Kompromi dengan dewan dan dewan tinggal dikompromikan lagi dengan Menteri Dalam Negeri,” imbuhnya.
Sekalipun telah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, namun ketika berada di tangan Menteri Dalam Negeri dan ternyata SOPD diperintahkan untuk dirampingkan kembali, tentu perintah itu akan dipatuhi pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. ”Sekalipun Gubernur dan DPRD sudah sepakat, tetapi Menteri Dalam Negeri bilang kecilkan lagi, kita mau apa? Jadi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus sinkron. Sinkronisasi itu yang kita upayakan sekarang agar klop dan sama-sama enak. Pemerintah juga enak, dewan juga enak dan aspirasinya didengar dan semuanya berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Sementara itu, Fraksi PPP akan melakukan banyak koreksi terhadap laporan hasil kerja panitia khusus (Pansus) I pembahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang susunan organisasi perangkat daerah (SOPD) Provinsi Kalimantan Barat. ”Kita sudah sepakat bahwa tentang SOPD ada sesuatu yang prinsipil,” tegas Zainuddin.
Kata dia, pertama ada satu asisten yang membawahi empat biro. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah secara tegas menyatakan bahwa satu asisten itu hanya bisa mengakomodir paling maksimal adalah tiga biro dan bukan empat biro. “Kita harus taat azaz. Tidak bisa pejabat Departemen Menteri Dalam Negeri mengatakan boleh. Menteri saja tidak boleh selama peraturan itu tidak dirubah. Selama PP itu tidak dirubah, kita tetap konsisten bahwa satu asisten maksimal mengakomodir tiga biro,” timpalnya.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

SOPD Kalbar Tetap Mengacu Pola Maksimal


Hasil Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) tetap mengacu pola maksimal. Namun Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, di Pontianak, Rabu (3/9), mengatakan, di negara maju untuk pejabat setingkat gubernur tidak memiliki staf yang banyak. "Karena titik berat otonomi daerah ada di kabupaten/kota," kata Cornelis usai menghadiri Sidang Paripurna Laporan Hasil Kerja Pansus I.

Ia menyadari bahwa Indonesia berbeda dengan negara maju. "PP No 41 tahun 2007 keluar," katanya. PP No 41 tahun 2007 mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai PP No 41 tahun 2007, Pemprov Kalbar dapat membentuk organisasi perangkat daerah dengan jumlah maksimal 18 dinas, empat Asisten Sekretaris Daerah (Sekda), 12 biro di Setda Pemprov, 12 lembaga teknis daerah, dan Sekretariat DPRD.
Saat ini Pemprov Kalbar memiliki 15 dinas, delapan biro di Setda Pemprov, dua lembaga teknis daerah, tiga asisten Setda dan Sekretariat DPRD.
Dalam usulan SOPD yang diajukan, Pemprov Kalbar akan membentuk 16 dinas, 10 biro di Setda Pemprov, 16 lembaga teknis daerah, tiga asisten Setda, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, dan Staf Ahli.
"Secara pribadi, cenderung untuk memakai pola yang kecil (minimal)," kata Cornelis. Dalam penyusunan SOPD, eksekutif melakukan kompromi dengan legislatif untuk menentukan pola apa yang digunakan.
"Sekarang lagi disinkronkan, supaya semua sama-sama cocok," kata Cornelis.
Sejumlah pembahasan yang alot seperti jumlah asisten dari usulan empat akhirnya disepakati cukup tiga untuk membantu Sekretaris Daerah. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dipecah menjadi Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air.□Antara/Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...

Selasa, 02 September 2008

Rentan Serangan Lawan


Kawasan perbatasan Kalbar yang membentang sepanjang lebih dari 800 kilometer dari sudut pertahanan dinilai rentan terhadap invasi musuh. Kekuatan militer di sepanjang garis perbatasan tersebut masih minim sehingga apabila terjadi serangan mendadak Kalbar diprediksi akan mudah ditaklukkan.

Sebagaimana terungkap dalam acara penyambutan perwira siswa (Pasis) Angkatan ke-45 Sekolah Staf dan Komando AU di Balai Petitih, Selasa (2/9) kemarin, permasalahan perbatasan menjadi salah satu isu yang dinilai penting oleh garda republik dari matra udara ini. Rombongan perwira siswa berbaju biru langit dan bercelana biru donker yang dipimpin Marsekal Pertama, Dr. A. Dirwan, M.Sc untuk melakukan kuliah kerja selama tiga hari di Kalbar.
Dikatakan oleh Dirwan, kawasan perbatasan memiliki makna yang sangat strategis bagi pertahanan nasional. Terkait dengan akan diselenggarakannya seminar tentang pemberdayaan wilayah perbatasan RI, Sesko AU memandang perlu untuk memberi perhatian lebih terhadap kawasan yang disebut sebagai beranda negeri ini. Kota Pontianak dan Tarakan menurut Dirwan sengaja dipilih karena karakteristik kedua wilayah ini dinilai mewakili basis pertahanan RI.
Kepada Gubernur, Marsma, Dirwan memperkenalkan anggota rombongan yang ikut menyertai kedatangannya. Siswa Sesko AU menurut Dirwan ada 147 orang.
“Siswa Sesko ada yang berasal dari angkatan lain, juga dari negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat, Australia, India, Pakistan juga Malaysia. Tapi pada kunjungan kali ini mereka tidak kita bawa karena ini terkait dengan rahasia negara,” kata Wakin Komandan Sesko ini.
Gubernur Cornelis dalam sambutannya menyambut hangat kedatangan calon-calon petinggi AU ini. Menurut Gubernur para perwira siswa ini punya kesempatan melihat langsung kondisi perbatasan dan kemampuan pertahanan negara di Kalbar. Gubernur dengan gamblang mengungkapkan kelemahan yang ada di sektor pertahanan.
“Mana ada satupun rudal yang dipasang di Kalbar. Tidak ada radar yang standar di Kalbar yang sanggup mendeteksi kehadiran pesawat musuh,” kata Gubernur.
Gubernur mengaku merasa prihatin dengan kondisi kekuatan pertahanan di Kalbar setelah menyaksikan peristiwa yang terjadi di Rusia. Begitu mudahnya Rusia menginvasi negeri tetangganya Georgia menurut Gubernur patut menjadi perhatian semua pihak.
Kalbar sangat tidak menutup kemungkinan juga mengalami nasib serupa jika tidak segera memperkuat pertahanannya. Kekuatan negeri jiran menurut Gubernur patut diperhatikan, armada pesawat tempur Malaysia menurut Gubernur selalu stand by di perbatasan dengan fasilitas yang cukup mumpuni.
“Pesawat tempur Malaysia bisa dengan mudah mendarat di jalan raya mereka di dekat perbatasan, kita masih omong kosong,” kata Gubernur kepada rombongan perwira AU ini.
Secara langsung Gubernur Cornelis mengkritisi lemahnya kekuatan pertahanan negara di Kalbar. Baik di darat maupun di laut kekuatan pertahanan kita lemah. Perbatasan Kalbar dengan Malaysia yang merupakan garis perbatasan terpanjang di Indonesia menurut Gubernur masih rentan terhadap infiltrasi asing, begitu juga di laut.
“Hanya berapa kekuatan kita di laut Kalbar? Diserang preman Vietnam sudah lari,” sindir Gubernur atas lemahnya kekuatan pertahanan laut di China Selatan.
“Tidak bisa lagi kita mengandalkan perang gerilya, itu sudah kuno. Ke depan dalam perang modern pertahanan udara adalah kebutuhan vital,” tegas Gubernur yang pernah mengikuti kursus artileri selama tiga bulan ini.
Usai sambutan Gubernur acara dilanjutkan dengan pemaparan pembangunan kawasan perbatasan dari Bappeda. Ir. Fathan A. Rasyid menyampaikan langsung rencana pembangunan kawasan perbatasan yang diberi label Border Development Center.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Antam-Showa Bangun Pabrik Bauksit


PT Aneka Tambang (Antam) bekerjasama dengan Showa Denko Jepang, akan membangunan pabrik Chemical Grade Alumina (CGA) di Tayan Kabupaten Sanggau Kalbar, pada bulan November 2008. Hal ini di sampaikan Gubernur Kalbar Cornelis kepada Borneo Tribune di ruang kerjanya, Senin (1/9).

Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan dalam kunjungannya bersama dengan PT Aneka Tambang ke Jepang kemarin, dalam rangka menindak lanjuti rencana Showa Denko yang akan membangun pabrik untuk mengolah cadangan Bauxsite berjumlah besar dan berkualitas tinggi di Tayan, menjadi Chemical Grade Alumina (CGA), yang akan dijual melalui perjanjian offtake ke Jepang.
“Kita berusaha meyakinkan Perusahaan Showa Denko yang berkantor di Tokyo Jepang, agar Perusahaan ini secepatnya membangun Pabrik Chemical Grade Alumina di Tayan Kabupaten Sanggau, dan Perusahaan Showa Denko menyambut positif, karena pemerintah menjamin keamanan Investasi di Indonesia,” ungkap Gubernur.
Selanjutnya Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini juga mengatakan, “Sambil membangun pabrik, hasil dari produksi yang setengah jadi ini akan langsung dibawa ke Jepang, yang nantinya akan menghasilkan berbagai jenis produk,sedangkan untuk tenaga listrik sementara kita akan beli dulu,” kata Cornelis yang saat kunjungannya ke kantor Showa Denko di Tokyo Jepang, ia juga menyempatkan diri berkunjung ke Pabrik Showa Denko di Yokohama.
Pabrik yang akan menyerap sekitar 700 orang tenaga kerja tersebut merupakan bagian dari rencana perusahaan Showa Denko dan ATAM untuk mengurangi ketergantungannya pada nikel dan emas, dengan meningkatkan bisnis bauksit.
Pabrik Chemical Alumina yang bernilai hingga Triliunan rupiah di Tayan ini merupakan langkah lanjutan dari penandatanganan perjanjian usaha patungan (joint venture agreement, JVA) yang telah dilakukan pada bulan Maret 2006.
Berdasarkan BFS yang dikerjakan oleh Mizuho untuk Antam di tahun 2003, diperkirakan Proyek Tayan akan memproduksi 300.000 ton Chemical Grade Alumina (CGA) per tahun, yang akan berjalan selama 100 Tahun.
Sebelumnya, PT Antam bergabung dengan tiga mitra perusahaan Internasional, termasuk Showa Denko KK Jepang dan Marubeni Corporation, untuk melaksanakan suatu studi kelayakan pembangunan pabrik yang akan memproses bauksit menjadi Alumina.
Bauksit (Bauxite) merupakan bahan galian yang kaya akan aluminium, yang terbentuk dari proses laterisasi batuan beku asam, yang sebagian besar digunakan untuk industry logam aluminium.
Selain itu juga digunakan untuk pembuatan alat-alat rumah tangga, dan industri kapal terbang, lemari es, mesin cuci, AC, pengganti tembaga, industri kaleng, dinding, atap dan tirai.□Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

BKIKD Hilang Dari SOPD Kalbar

Paripurna, Pansus Rapat Finalisasi


Jika tak ada aral, struktur oraganisasi perangkat daerah (SOPD) baru Kalbar sudah mulai dilihat hari ini. Pansus SOPD yang diberi mandat melakukan kajian dan pembahasan terhadap perangkat daerah akan menyampaikan laporan hasil kerjanya dalam rapat paripurna.

Selasa, (2/9) sejumlah anggota Pansus SOPD terlihat bersiap mengikuti rapat finalisasi di ruang rapat pimpinan DPRD Kalbar. Meski sedang menjalankan ibadah puasa tak terlihat kelelahan di wajah para legislator itu. Awang Sofian Rozali, Ketua Pansus sibuk mempersiapkan materi rapat terakhir menjelang paripurna hari ini.
Menurut Awang yang dihubungi sebelum rapat dimulai, rapat kemarin membahas hasil konsultasi ke Departemen Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Ada beberapa hal yang mesti merek sepakati sebelum menyampaikan hasil kerja Pansus pada rapat paripurna hari ini.
Rencana awal Pansus yang mengusulkan dibentuknya empat asisten di lingkungan Sekda Kalbar menurut Awang sepertinya sulit untuk direalisasikan. Semula Pansus menilai satu asisten maksimal menangani tiga biro, namun ternyata menurut Depdagri satu asisten bisa menangani empat biro.
“Soal asisten sudah clear, tak ada soal,” kata Awang.
Sementara rencana Dewan mengusulkan pemecahan Dinas PU menjadi dua dinas sepertinya tidak akan mudah direalisasikan. Menurut Awang, pihak eksekutif sepertinya masih belum memandang penting pemecahan dinas ini padahal Dewan memandang pemecahan dua dinas ini sangat urgen untuk memacu pemabangunan Kalbar.
“Kami memadang PU perlu dipecah dua, alasannya karena pembangunan infrastruktur di Kalbar masih cukup berat. Sulawesi Selatan saja Dinas PU dipecah tiga,” kata Awang.
Dalam kasus Dinas PU ini Awang menilai ada dua sudut pandang yang berbeda yang mengemuka. Satu sisi eksekutif dengan logika penghematan anggaran lebih memilih langkah efisiensi dengan tidak membuat banyak dinas, sementara legislatif demi efektifitas pembangunan lebih senang jika dinas yang mengurusi pembangunan ini dibagi agar lebih fokus.
Dinas Pendidikan yang semula akan dimerger dengan Kantor Bappora PP menurut Awang hampir pasti tidak akan dibuat bertambah sibuk. Rencana penggabungan yang diusulkan eksekutif menurut Awang susah direalisasikan mengingat besarnya beban kerja yang akan ditanggung Dinas Pendidikan kelak justru akan menimbulkan ketidakefisienan kinerja.
Satu badan yang sempat menghangatkan polemik seputar perlu tidaknya eksistensinya dipertahankan sepertinya susah untuk berharap banyak. Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah hampir pasti ditiadakan dari SOPD. Fungsi yang melekat pada badan ini menurut Awang akan dilemparkan ke dinas lain yang serumpun dengan gugus tugasnya.
“Untuk fungsi informatikanya akan dirumpunkan ke Dinas Perhubungan, untuk fungsi kearsipan, perpusatakaan melekat ke lembaga teknis. Sementara untuk fungsi komunikasinya akan dimasukkan ke Humas,” terang Ketua Fraksi Golkar ini.□Budi Rahman/Borneo Tribune, Pontianak

Baca Selengkapnya...

Senin, 01 September 2008

Upacara dan Sidak Pegawai di Hari Pertama Ramadan


Upacara setiap awal bulan dan inspeksi mendadak (Sidak) Gubernur Cornelis mewarnai hari pertama kegiatan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat pada Ramadan 1429 Hijriyah.

Gubernur Kalbar, Cornelis usai melakukan sidak di sejumlah unit kerja di Kantor Gubernur, Pontianak, Senin, mengatakan, tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil tidak mengalami perubahan yang mendasar. "Biasa-biasa saja," kata Cornelis yang didampingi sejumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ajudan.
Cornelis mengunjungi yakni Biro Perlengkapan, Bagian Pemerintahan, Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) dan Asisten I Bidang Pemerintahan.
Instansi tersebut terletak satu gedung di Kantor Gubernur Kalbar sehingga Cornelis dan rombongan melakukan sidak dengan berjalan kaki.
Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 451/1557/BKD-D tanggal 19 Agustus 2008 menyebutkan bahwa jam kerja selama bulan Ramadan 1429 Hijriyah setiap hari Senin hingga Jumat dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB. Istirahat pada Jumat dimulai pukul 10.30 WIB dan berakhir 13.00 WIB.
Menurut Citra Duani, staf di bagian Humas dan Protokol Setda Kalbar, tidak ada perubahan jam masuk kerja selama bulan Ramadan 1429 Hijriyah dengan bulan lainnya sesuai penanggalan Arab.
Sedangkan pada Ramadan 1428 Hijriyah, jam kantor dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 15.00 WIB. "Dengan masuk jam tujuh pagi, meski bulan puasa, tidak ada masalah," kata Citra Duani.
Ia menambahkan, tenggat waktu antara melaksanakan ibadah salat Subuh dan jam masuk kerja juga tidak terlalu jauh. "Kompensasinya, pulang kerja lebih awal sehingga pegawai yang menjalani ibadah puasa mempunyai waktu istirahat yang cukup menjelang berbuka," kata Citra Duani.□Borneo Tribune, Pontianak.

Baca Selengkapnya...
 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger