Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata....

Rabu, 23 April 2008

ICBC Kalbar Dilantik


Ketua DPD ICBC Lindra Lie yang juga Ketua Yayasan Bhakti Suci beserta anggota pengurus didaulat foto bersama di Orchard Hotel seusai pelantikan yang dilakukan Gubernur Cornelis didampingi Wagub Christiandy dan Dubes RRC Lan Li Jun. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune



Baca Selengkapnya...

Rute Bis Tiga Negara Terhambat Kesiapan Brunei

RUTE bis antarnegara yang melewati tiga negara di Kalimantan masih dalam tahap persiapan karena ada sejumlah aturan yang belum dipenuhi salah satu negara, yakni Brunei Darussalam.

"Misalnya soal asuransi, Brunei Darussalam belum siap sehingga butuh waktu lagi," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi (Dishubtel) Kalimantan Barat, Ibrahim Basri di Pontianak, Jumat.
Selama ini rute bis antarnegara dari Pontianak (Kalbar) menuju Kuching (Sarawak) dan sebaliknya setiap hari dilayani 15 unit dari masing-masing kota tujuan. Penambahan rute dan kota tujuan setelah ada kesepakatan dari pemerintah masing-masing dalam pertemuan BIMP EAGA atau Kawasan Pembangunan ASEAN Timur tahun lalu.
Menurut dia, dengan adanya angkutan reguler yang melewati tiga negara itu, maka mobilitas barang dan jasa di sepanjang rute diharapkan dapat meningkat.
"Cukup banyak tenaga kerja asal Indonesia yang tinggal di rute yang akan dilalui terutama di kawasan Sarawak. Di wilayah itu banyak terdapat lahan perkebunan yang pekerjanya sebagian besar asal Indonesia," katanya.
Selain itu, pemerintah mengharapkan rute tersebut membuka peluang semakin bertambahnya wisatawan asing ke Indonesia. Khusus Sarawak, selama 2007 diperkirakan mampu menyedot dua juta turis asing sementara Kalbar masih berkisar di angka puluhan ribu orang.
Ibrahim Basri menambahkan, minat pemilik angkutan reguler terhadap rute Indonesia - Malaysia - Brunei Darussalam cukup tinggi meski belum ada rute resmi.
Ia mengakui, rute tersebut memiliki jarak tempuh yang panjang karena mengitari hampir separuh Pulau Kalimantan melalui jalur utara mulai dari Pontianak hingga Bandar Seri Begawan. Namun ia optimis tahun ini rute tersebut dapat dilalui secara resmi.
Sedangkan operasional terminal bis antarnegara di Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, ditargetkan akhir 2009. "Bersamaan dengan selesainya pembangunan jalan lintas Kalimantan terutama ruas Pontianak - Tayan," katanya.
Saat ini akan dilakukan pembebasan lahan untuk ruas jalan dari Jalan Akhmad Yani II menuju Jembatan Kapuas II. Lahan yang terkena proyek itu sekitar satu hektar.
Kemudian dari Jembatan Kapuas II akan dilanjutkan pembangunan jalan menuju terminal bis antarnegara tersebut.
Terminal yang dibangun sejak 2002 itu didukung oleh APBN dan APBD. Jumlah total APBN yang dianggarkan Rp31,2 miliar dan jumlah total APBD Rp9,3 miliar.□Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Kalbar Tawarkan Investasi Pada RRC


GUBERNUR Kalbar, Drs. Cornelis, MH memberikan peluang investasi pada duta besar Republik Rakyat Cina, di Pendopo Rumah Jabatan Gubernur Kalbar, Jumat (11/4) siang, tanpa batas.

“Kesempatan untuk berusaha dan berinvestasi di Kalbar sangat terbuka bagi siapa saja bagi yang berminat,” kata Cornelis dalam sambutan acara ramah tamah menerima kunjungan duta besar RRC dan rombongan Indonesia China Business Council (ICBC).
Dalam presentasi kemarin, ia menjelaskan, Kalbar memiki potensi sumber daya alam yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut agar dapat menghasilkan produk unggulan bagi daerah.
Adapun peluang investasi yang dapat dikembangkan di Kalbar jelasnya, dari segi sektor perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, sektor pariwisata dalam bentuk paket-paket wisata alam dan budaya, sektor pertambangan dan sumber daya mineral dengan potensi besar dan belum termanfaatkan.
Hal ini jelas memberikan manfaat bagi Kalbar terutama dalam peningkatan dan perkembangan investasi, dengan ditunjukkan kinerja di bidang ekspor sampai bulan Desember 2007 menunjukkan kenaikan yang cukup berarti, yakni mencapai US$ 699,89 juta atau naik sebesar US$ 79,16 juta dibandingkan periode yang sama tahun 2006 sebesar US$ 620,73 juta.
Kemudian, dilihat dari negara tujuan ekspor bulan Desember 2007 tertingging ke RRC sebesar US$ 27,06, diikuti Jepang US$ 19,28 juta dan Vietnam US$ 6,96 juta.
“Kontribusi dari tiga negara itu mencapai 70,72 persen dari nilai total ekspor Kalbar,” ujarnya dalam pemaparan kemarin.
Cornelis juga mengulas impor Kalbar periode Januari sampai dengan Desember 2007 mengalami peningkatan yaitu, sebesar 4,98 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2006 yaitu dari US$ 77,67 juta menjadi US$ 81,35 juta. Impor Kalbar yang paling didominasi adalah barang mesin atau peralatan listrik US$ 23,90 juta atau 29,31 persen dari total impor Kalbar.
Diakuinya, Malaysia merupakan negara pemasok barang impir terbesar, yakni mencapai US$ 21,76 juta dengan pangsa 26,69 persen diikuti RRC US$ 17,15 juta dengan pangsa sebesar 21,04 persen dan Thailand US$ 9, 99 juta dengan pangsa 12,26 persen.
Perkembangan investasi baik yang berasal dari PMDN dan PMA meningkat dari jumlah 256 perusahaan terdiri dari PMDN 142 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp13,61 triliun dan PMA 114 perusahaan dengan nilai investasi US$ 1,73 miliar di tahun 2006, menjadi 289 perusahaan di tahun 2007 yang terdiri dari PMDN 158 perusahaan dengan nilai investasi Rp40,02 triliun dan PMA 131 perusahaan dengan nilai investasi US$ 1,98 miliar.
”Saya sangat berharap pengusaha dari RRC akan beramai-ramai berkunjung ke Kalbar untuk menjalin kerja sama dengan pengusaha di daerah kita yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia Timur,” paparnya.
Duta Besar Republik Rakyat Cina, Mr. Lan Lijun, mengatakan perkembangan di Kalbar mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi ekonomi dan sosial. Hubungan Indonesia dan Cina pun telah berkembang pesat beberapa tahun ini terutama di bidang perdagangan dan ekonomi, yakni sebesar $25,01 dibandingkan sebelumnya hanya mencapai $2,5 dengan situasi sekarang, Lan memandang volume pada tahun 2010 mencapai $ 30 miliar dapat diwujudkan.
”Kerjasama ekonomi Cina mendapat kemajuan baru dan pasti ada prospek bagi Cina dan Indonesia, dari kunjungan ini juga akan mendorong investor Cina ke Indonesia,” kata Lan dalam bahasa Cina yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah langsungnya.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di Cina, jelas Ln, telah memberikan devisa hingga $1,5, hingga BPS Cina telah mampu mengumumkan kemajuan dan reformasi ekonomi Cina hingga 11,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut ia, pertumbuhan ini mengalami penambahan mencapai 0,5 persen.
”Cina akan tetap melakukan reformasi dan kerjasama dengan luar negeri untuk memberikan keuntungan bagi negara terutama di bidang ekonomi dan perdagangan,” ungkap Lan Lijun.□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Jagoi Babang Siap Jadi PPLB

PEMERINTAH Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, mengharapkan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Kecamatan Jagoi Babang, segera dibuka untuk meningkatkan pelayanan barang dan jasa yang selama ini sifatnya tradisional.

Menurut Bupati Bengkayang, Jacobus Luna di Pontianak, Kamis, infrastruktur awal di Jagoi Babang terbilang lebih siap untuk menjadi sebuah PPLB. "Sudah ada pos terpadu di Jagoi Babang. Selain itu, jalan dan jembatan juga sudah tersedia hingga ke batas," kata Jacobus Luna.
Pemkab Bengkayang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemprov Kalbar terkait rencana pembukaan PPLB di Jagoi Babang yang berbatasan dengan Sarawak itu.
Waktu tempuh dari Bengkayang ke Kuching, ibukota Sarawak, cukup 2,5 jam. "Dua jam dari Bengkayang ke Jagoi Babang, setengah jam dari Jagoi Babang ke Kuching," katanya.
Saat ini, setiap warga yang melewati perbatasan hanya menunjukkan Pas Lintas Batas (PLB). Sebuah pasar rakyat juga akan dibangun Pemkab Bengkayang di Jagoi Babang sehingga Indonesia mendapat manfaat yang lebih banyak dari perdagangan antarnegara yang berlangsung selama ini.
"Nanti, biar warga Malaysia yang masuk ke Jagoi Babang untuk bertransaksi," kata Jacobus Luna. Ia mengharapkan kualitas infrastruktur yang sudah ada seperti jalan dan jembatan semakin ditingkatkan sehingga mampu menampung penambahan beban akibat pembukaan PPLB di masa mendatang.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Wilayah Negara DPR RI, Fanshurullah Asa saat dihubungi mengakui, dibanding Aruk - Sajingan di Kabupaten Sambas, Jagoi Babang lebih siap menjadi PPLB.
"Kelengkapan infrastruktur dasar sudah ada dan transaksi perdagangan amat tinggi," kata Ifan, panggilan akrabnya.
Jual beli barang antara pedagang Kalbar dan Sarawak berlangsung di Serikin, Sarawak. Terutama berlangsung pada Sabtu dan Minggu, ratusan pedagang dari kedua negara bertransaksi.
Menurut Ifan, hal itu merupakan potensi yang dapat digarap Kalbar khususnya Bengkayang. "Kalau kita `paksa` agar mereka bertransaksi di Jagoi Babang, tentu yang diuntungkan Indonesia," kata Ifan, yang juga anggota Komisi IX dari Fraksi PAN itu.
Sementara Gubernur Kalbar, Cornelis menyatakan bahwa akan membuka satu PPLB di Sintang karena potensi batu bara di kawasan itu.
"Sebagian batu bara untuk ekspor ke Malaysia, sebagian lagi untuk pembangunan PLTU mulut tambang. Listriknya dapat dialirkan untuk kawasan perbatasan hingga ke Kota Sintang," kata Cornelis.
Kalbar berencana membangun lima PPLB di sepanjang perbatasan dengan Sarawak. Yakni di Entikong (Sanggau), Aruk-Sajingan (Sambas), Jagoi Babang (Bengkayang), Puring Kencana - Jasa (Sintang), dan Nanga Badau (Kapuas Hulu). Dari lima rencana pembangunan itu, hanya PPLB Entikong yang sudah terwujud.□Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Frederika: PKK Harus Tanggap dengan Gizi Buruk



KETUA Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Frederika Cornelis, S.Pd meminta kepada seluruh ibu-ibu penggerak PKK di Kabupaten Melawi dapat mengatasi persoalan gizi buruk pada masyarakat, dengan cara menanam pangan di perkarangan.

Kunjungan kerjanya di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Rabu (9/4), Frederika mengatakan, gizi buruk tidak dapat dibiarkan begitu saja, untuk itu perlu adanya penanganan dan peninjauan dari tim penggerak PKK se Kabupaten Melawi, segera mengatasinya dan melaporkan ke tim penggerak PKK Provinsi Kalbar.
Dalam memberikan contoh hidup sehat dengan pangan yang berkecukupan, Frederika tidak ketinggalan memberikan bibit sayur kepada ketua tim penggerak PKK Kabupaten Melawi, berupa kacang panjang, tomat dan cabe.
Sumbangan ini akan diberikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melawi kepada tim penggerak PKK yang ada di kecamatan dan desa. Tentunya dengan harapan masyarakat Kabupaten Melawi tidak perlu membeli pangan yang harganya kini merangkak naik.
“Kita minta kepada tim penggerak PKK yang ada di Kabupaten Melawi untuk memberikan contoh, sehingga masyarakat tergerak untuk melakukan penanaman pangan di perkarangan rumahnya,” pinta Frederika.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melawi, Yustina Indan Suman mengatakan, PKK dalam menjalankan tugasnya guna mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hokum dan lingkungan hidup.
Sejak tahun 2007 lalu, Tim Penggerak PKK Kabupaten Melawi juga telah merealisasikan kegiatan berupa, keikutsertaan dalam lomba Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) tingkat provinsi pada tahun 2007 yang diwakili oleh Desa Bina Jaya Kecamatan Nanga Pinoh, lomba Posyandu tingkat kabupaten, melaksanakan KB-Kes yang dipusatkan di Desa Belonsat Kecamatan Belimbing, ikut serta dalam panitia lomba desa, mengadakan lomba debat pidato berbahasa Inggris tingkat SLTA se Kabupaten Melawi bekerja sama dengan Kesbanglinmas, serta mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan instansi pemerintah.
“Dalam rapat kerja ini kita akan mengevaluasi hasil kegiatan PKK yang sudah dilaksanakan serta mendapatkan masukan dari kecamatan dan desa,” kata Yustina menjelaskan.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis MH mengatakan para ibu dapat membantu menggerakkan masyarakat di pedesaan ketika menggunakan WC sehingga tidak mengganggu lingkungan yang sehat daan bersih, selain itu dari segi bidang pendidikan ia juga menyinggung ibu-ibu agar dapat mendorong anak-anak mereka untuk bersekolah untuk men ingkatkan sumberday manusia pedesaan yangberkualitas, serta membiasakan anak-anak sikat gigi, cuci tangan sebelum makan agar tidak cacingan.
“Ibu-ibu PKK saya harapkan memberikan dorongan agar peran PKK dipedesaan kedeepan lebih meningkat, kita harapkan peran ibu bersama-sama membangun manusia dipedesaan,” pinta Cornelis.
Upaya ini jelasnya, dengan cara menggiatkan peran Pos Yandu dan menggalakkan tanaman pekarangan yang merupakan tempat memperoleh dan meningkatkan gizi keluarga.
Menyinggung masalah gizi buruk dan kelapangan, Cornelis sangat heran mengapa hal tersebut dapat terjadi, padahal daerah Kalbar sangat subur dan lahan tersedia sangat luas, masyarakat pun bisa menanam bahan makanan seperti padi, jagung, ubi.
“Saya harapkan kepada ibu-ibu bagaimana kita merevolusi pemikiran kita agar mau kerja keras dengan mencontoh orang lain yang telah sukses dalam hidupnya karena mau bekerja keras, kedepan kita harus mampu bersaing kalau kita tidak mau ketinggalan,” pesan ia kepada tim penggerak PKK Kabupaten Melawi.□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Gubernur Resmikan Rumah Jabatan Bupati Melawi





RUMAH jabatan Bupati Melawi adalah asset pertama kali yang mampu direalisasikan pemerintah Kabupaten Melawi, dalam waktu dekat ini, Kabupaten Melawi secara bertahap akan membangun kembali infrastruktur dan sarana kepada masyarakat.

Pembangunan rumah jabatan Bupati Melawi yang menelan biaya hingga Rp. 2,478 miliar, dengan menggunakan kontraktor PT. Marga Mulia dengan menggunakan dana APBD tahun anggaran 2007, berdasarkan nomor kontrak 602/07/07 tanggal 17 September 2007
Bangunan ini berdiri diatas luas tanah sebesar 3,6 hektar dan luas bangunan mencapai 678,5 meter persegi, pengerjaan bangunan ini pula diselesaikan dalam jangka waktu 110 hari kalender.
“Pembangunan rumah jabatan Bupati Melawi ini sudah dibangun sejak tahun 2006 dan dilanjutkan tahun 2007 serta baru tahun ini bisa selesai, rumah ini merupakan program APBD 2007,” kata Bupati Melawi, Drs. A Suman Kurik, MM.
Ia mengatakan, pembangunan rumah ini asset awal yang baru dibangun, karena pemekaran Kabupaten Melawi masih membutuhkan proses, sehingga diakuinya untuk sarana pemerintahan di Kabupaten Melawi masih belum ada.
Dalam kesempatan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Melawi, Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH juga meresmikan rumah jabatan Bupati Melawi.□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Infrastruktur Jadi Perhatian Utama

Kunker Gubernur di Kabupaten Melawi




PEMEKARAN wilayah di Kabupaten Melawi telah membawa perubahan pembangunan yang sangat cepat, baik dari segi desa maupun kecamatan. Dengan pemekaran ini telah memperpendek rentang kendali dari pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa.

Bupati Melawi, Drs. A Suman Kurik MM, mengatakan, daerahnya telah memekarkan beberapa kecamatan yang semula tujuh kecamatan menjadi sebelas kecamatan, yakni kecamatan nanga pinoh, pinoh utara, Pinoh Selatan, Belimbing, Belimbing Hulu, Tanah Pinoh, Tanah Pinoh Barat, Sayan, Sokan, Ella Hilir, dan Menukung.
Sedangkan desa telah dimekarkan dari delapan puluh dua desa menjadi seratus enam puluh Sembilan desa.
“Karena kondisi kabupaten Melawi sangat luas, dengan jalur transportasi yang belum memadai, sehingga hubungan desa degan ibukota kecamatan masih relative sulit,” kata Suman dalam pembukaan rapat kerja camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tumenggung dan punggawa se Kabupaten Melawi, Rabu (9/4) pagi di Kabupaten Melawi.
Akibat dari kesulitan ini jelasnya, tidak berjalannya pembinaan desa dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
Rapat kerja yang digelar kemarin, sekaligus untuk membahas persoalan-persoalan dan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Yakni berbagai permasalahan yang ada perlu dicarikan pemecahannya guna memperkecil akibat yang ditimbulkan.
Kemudian, dari pembahasan program tersebut sekaligus untuk memberikan informasi kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa tentang kegiatan-kegiatan pemerintah kabupaten yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2008.
Saat ini diakui, Suman, beberapa kantor untuk pelayanan masyarakat masih menyewa beberapa ruko, dengan harapan dalam waktu dekat ini pihaknya mampu merealisasikan pembangunan kantor, seperti dinas pendidikan, rumah jabatan wakil bupati dan kantor bupati.
“Sementara kita masih menyewa ruko, untuk pembangunan kantor akan kita lakukan secara bertahap, tahun ini rencana akan dibangun kantor dinas pendidikan,” kata Suman menjelaskan.
Ia sangat berharap, beberapa tahun yang akan datang pihaknya dapat merealisasikan pembangunan kantor setiap tahunnya mencapai dua hingga tiga kantor sekaligus dengan pembiayaan APBD Kabupaten Melawi.
Sedangkan kantor camat Nanga Pinoh, Ella Hilir dan Sayan akan segera dibangun dengan pembiayaan dana dari APBN.
Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Melawi menegaskan, beberapa pesan yang disampaikan Presiden RI dan Kabinet mengharapkan semua jenjang pemerintahan dari presiden hingga RT dapat memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
Meski Kabupaten Melawi dipandang daerah baru yang melaksanakan pemekaran wilayah, menurut Cornelis tidak perlu terburu-buru untuk memajukan pembangunan, karena anggaran yang diperuntukkan pada infrastruktur tidak besar. Justru jelasnya, anggaran yang ada lebih baik diprioritaskan kepada kepentingan masyarakat.
Hal ini jelasnya, lebih diprioritaskan kepada masalah pangan, sumber-sumber energi, pupuk, permasalahan gizi buruk, pendidikan dan sarana masyarakat.
“Prioritas utama dalam penyelesaian masalah di Kabupaten Melawi ini adalah, infrastruktur pangan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga kita dapat memberikan rasa sosial dan aman pada masyarakat,” jelasnya.□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Kalbar Tolak Bantuan Langsung Tunai

Cornelis: Beri Pancing Bukan Ikan



KALIMANTAN Barat meminta Pemerintah Pusat tidak lagi menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2009 untuk penduduk miskin di luar Pulau Jawa guna mencapai target penurunan kemiskinan 8,2 persen.

"Kalau bisa, jangan lagi BLT disalurkan karena menimbulkan banyak persoalan," kata Gubernur Kalbar, Cornelis saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Provinsi Kalbar di Pontianak, Kamis.

Berdasarkan pengalaman penyaluran BLT tahun-tahun sebelumnya, banyak berujung kepada aksi demonstrasi warga ke bupati, walikota hingga Kantor Pos setempat. Selain itu, penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran.

"Banyak yang mengambil BLT itu punya telepon selular dan sepeda motor yang bagus. Mereka ini pula yang paling garang berdemonstrasi kalau tidak mendapat jatah BLT," katanya.

Menurut Cornelis, lebih baik bantuan untuk penduduk miskin diberikan dalam bentuk "pancing", bukan "ikan". "Jangan beri uang kontan, setuju?" kata Cornelis setengah bertanya di hadapan bupati/walikota se-Kalbar dan ratusan pejabat yang memenuhi Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Pertanyaan itu langsung dijawab "setuju" oleh semua yang hadir.

Ia menambahkan, kalau pun tetap dilaksanakan, harus dilakukan pendataan ulang penduduk miskin dengan melibatkan kepala desa, lurah di daerah masing-masing, dan menggandeng petugas Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalbar, Ida Kartini menyatakan, bantuan untuk masyarakat akan lebih tepat kalau diberikan dalam bentuk usaha produktif.

"Setiap penerima harus kreatif sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima pasar," kata Ida Kartini. Dampak ikutan yang dirasakan akan semakin besar kalau masyarakat yang terlibat juga semakin banyak.

Meneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, usai pengarahan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) di Jakarta, Rabu (9/4), mengungkapkan bantuan tunai langsung (BLT/cash transfer) mungkin akan diluncurkan kembali pada 2009 di luar Pulau Jawa, jika pemerintah ingin mencapai target penurunan kemiskinan 8,2 persen.

"Kenapa dilakukan BLT? Ini harus dipahami terutama pada daerah yang angka kemiskinannya tinggi tapi penduduknya sedikit. Ini di luar Jawa," kata Paskah.

Menurutnya, jumlah penduduk miskin di pulau Jawa terlalu besar sehingga mereka akan diarahkan dengan bantuan langsung yang dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja yaitu "transfer cash for work" (bantuan tunai untuk kerja).■Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

"Kursi" Pejabat Pemprov akan Bertambah

"KURSI" pejabat Eselon II di lingkup Pemprov Kalimantan Barat akan bertambah seiring rencana perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sesuai PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

"Ini untuk mengisi jabatan karena penambahan dinas, lembaga teknis daerah dan asisten Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Kalbar," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Syakirman, di Pontianak, Rabu.
Berdasarkan PP No 41 tahun 2007, Kalbar dapat membentuk maksimal 18 dinas, empat Asisten Setda, 12 lembaga teknis daerah dan Sekretariat DPRD. Saat ini Pemprov Kalbar memiliki 15 dinas, 10 lembaga teknis daerah, tiga asisten Setda dan Sekretariat DPRD.
"Rancangan yang telah disiapkan tim evaluasi SOPD Pemprov Kalbar, akan dibentuk 17 badan. Yang lain seperti lembaga teknis daerah dan Asisten Setda, akan dimaksimalkan jumlahnya," kata Syakirman.
Penambahan dinas dan lembaga teknis daerah itu untuk menyesuaikan SOPD saat ini yang tidak sepenuhnya berada dalam satu rumpun tugas pokok dan fungsi. Ia mencontohkan Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan (Bapora PP); Badan Koperasi dan UKM, Promosi, Penanaman Modal dan Investasi (Bakomapin); dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
"Misalnya saja urusan pemberdayaan perempuan digabung dengan BKKBN, lalu koperasi dan UKM digabung dengan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)," katanya.
Ia menambahkan, perubahan SOPD itu juga akan membuka peluang peningkatan karir puluhan pejabat Eselon III Golongan IV/B yang selama ini terhambat karena tidak tersedianya peluang untuk menempati posisi yang lebih tinggi.
"Jumlahnya PNS pangkat tinggi yang tertahan kenaikan pangkatnya, paling banyak di lingkup Pemprov Kalbar," kata Syakirman. Meski ada penambahan, namun Pemprov Kalbar menilai jumlah PNS yang ada sudah mencukupi. Namun, lanjutnya, untuk mencapai posisi puncak suatu instansi, seleksi yang diberlakukan semakin ketat.
"Tergantung kualitas pejabat masing-masing. Kalau dianggap layak dan terbaik, ia yang akan dipilih," katanya.
Ia mengakui, perubahan SOPD itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. "Kalau dipaksakan 18 dinas, bisa-bisa anggaran untuk masyarakat semakin kecil karena ada prioritas pembayaran tunjangan terkait penambahan pejabat eselon," kata Syakirman.□Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Minim, Peran Pemda Gaet Wisatawan



SEJUMLAH biro perjalanan wisata di Pontianak mengharapkan pemerintah daerah meningkatkan peran untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Kalimantan Barat (Kalbar) sehingga peran mereka dapat berfungsi secara optimal.

"Dari seratus perusahaan biro perjalanan wisata yang ada, paling banyak hanya 10 buah yang benar-benar mampu membawa turis ke Kalbar khususnya Pontianak," kata Direktur Ateng Tour, Ronny Tansari saat dihubungi di Pontianak, Selasa.
Sementara biro perjalanan wisata lainnya lebih fokus untuk bergerak dibidang jasa pelayanan penjualan tiket transportasi umum. Menurut Ronny, salah satunya disebabkan minimnya promosi kegiatan maupun tempat wisata Kalbar.
Ia menyontohkan brosur kegiatan wisata di Kalbar terkait program Visit Indonesia Year (VIY) 2008 hingga memasuki bulan keempat (April-red) belum pernah mereka terima dari instansi teknis.
Padahal, lanjutnya, dengan adanya jadwal yang teratur, maka akan memudahkan mereka mempromosikan kegiatan yang dapat diikuti dan disaksikan calon wisatawan selama berkunjung ke Kalbar.
"Terpaksa, kami mengeluarkan dana pribadi untuk promosi," kata Ronny. Ateng Tour termasuk yang paling lama bergerak dibidang perjalanan wisata di Kalbar yakni 26 tahun.
Dalam perayaan Cap Go Meh 2558 yang diperingati Februari 2008, Ateng Tour membawa sekitar 200 wisatawan dari luar Kalbar ke Singkawang. Angka itu turun 33 persen dibanding tahun sebelumnya menyusul adanya larangan dari Pemkot Pontianak untuk merayakan Cap Go Meh 2558 di tempat umum sehingga kegiatan warga Tionghoa tersebut dipusatkan ke Singkawang.
Ateng Tour mengundang sendiri majalah khusus tentang pariwisata untuk meliput Cap Go Meh dengan harapan di tahun mendatang akan semakin banyak wisatawan yang tertarik baik domestik maupun luar negeri.
Ia mengakui, promosi maupun kemasan pariwisata yang dilakukan pihak Sarawak, Malaysia, membuat sekitar dua juta wisatawan hadir setiap tahun. "Kalbar punya peluang untuk menggaet wisatawan dari Sarawak karena program VIY 2008 menjadi jembatan Visit Malaysia yang dicanangkan tahun 2007," kata Ronny.
Tjia Bie Thian, dari biro perjalanan wisata PT Ceria Gemilang Utama Pontianak, mengaku pernah diprotes rombongan wisatawan asal Malaysia yang ia bawa berkunjung ke Pontianak.
"Wisatawan asal Malaysia itu mengeluh karena tidak ada satupun brosur kegiatan wisata dan peta tujuan wisata Pontianak bahkan Kalbar di hotel tempat menginap," kata Tjia Bie Thian.
Menurut wisatawan itu, pemerintah mendapat pajak 10 persen dari setiap sen uang yang dikeluarkan di Indonesia. "Jadi mereka protes karena tidak mendapat yang sesuai dari pembayaran pajak 10 persen selama berkunjung ke Indonesia. Hal sebaliknya terjadi di Malaysia," kata Tjia Bie Thian.
Di setiap tempat yang potensial dikunjungi wisatawan bahkan di losmen-losmen kelas melati, Pemerintah Malaysia menyediakan brosur dan tempat wisata serta peta secara gratis untuk mempermudah wisatawan menentukan kunjungan.
Selain itu, pemerintah juga harus menjamin rasa aman setiap wisatawan yang datang sehingga mereka tidak khawatir sewaktu menikmati suasana Kalbar.
Ronny Tansari maupun Tjia Bie Thian sepakat bahwa Kalbar memiliki prospek yang bagus di bidang pariwisata. Hal itu terlihat dari frekuensi lalu lintas antara Pontianak ke Kuching dan sebaliknya. Untuk transportasi darat, setidaknya terdapat 15 bus antarnegara yang setiap hari melayani rute tersebut. Sedangkan transportasi udara, setiap hari ada satu maskapai yang melayani rute Pontianak - Kuching dan sebaliknya. "Di Kota Pontianak, hotel-hotel semakin banyak jumlahnya baik yang kelas lokal maupun internasional," kata Ronny Tansari.
Sementara Tjia Bie Thian menilai, kualitas sebuah tempat wisata lambat laun akan membaik seiring semakin tingginya orang yang berkunjung.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalimantan Barat mengklaim telah menyiapkan 30 kegiatan dan setidaknya 36 objek wisata unggulan untuk menjaring 28 ribu wisatawan asing melalui program VIY 2008.□Antara/Borneo Tribune Foto Lukas B Wijanarko

Baca Selengkapnya...

Minggu, 06 April 2008

Terik Matahari, Terik Rizki


RUMAH Betang yang terletak di Jalan Sutoyo berhias diri sebagai tempat turunnya mempelai pria. Betang digunakan sebagai perwakilan kediaman mempelai pria yang berada di seberang pulau (Jawa).

Unsur-unsur adat Dayak kental di dalamnya. Di perkarangan yang bersih tampak bambu yang dirajut seperti rambut (Pabayo). Ia merupakan perhiasan yang selalu digunakan setiap kali ada upacara adat. Itulah yang disebut dengan pabayo.
Umbul-umbul atau pabanji juga memenuhi halaman. Pabanji ini, pada zaman dulunya dibuat dari daun pisang muda, tetapi yang sudah terbuka.
Atribut adat yang digunakan juga tampak amas-amas atau biasa disebut janur. Pada zaman dulu dan sekarang amas-amas terbuat dari daun enau.
Tiang Kenyalang atau tanda juga tampak kokoh. Ia menunjukkan suatu kebanggaan. Zaman dulu, tiang ini dikhususkan untuk orang-orang berkenamaan. Pernikahan Karol-Adhy masuk kategori ini karena ayahanda dr Karol adalah Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH.
Walau sederhana, namun yang diharapkan adalah dengan dekorasi yang demikian akan memberikan pelajaran bagi kaum muda, terutama kedua mempelai mengenai kebudayaan Dayak. Ritual ini dilaksanakan Sabtu (5/4) sebelum matahari melewati jam 12 siang. Karena ada anggapan jika matahari sedang naik, maka kelak diharapkan kelak rezeki yang diperoleh kedua mempelai juga lebih baik. Tidak hanya harta dan tahta, tapi juga keturunan.
Mempelai pria bergerak dari Betang menuju Pendopo yang jaraknya hanya sekitar 300 meter. Mempelai tampak anggun dengan mengenakan pakaian adat.■Krisantus/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Sabtu, 05 April 2008

Khusuk di Gereja, Membludak di Pendopo


Pesta Rakyat Pernikahan Karol-Adhy


DIIRINGI paduan suara yang melantunkan madah pujian dengan merdu membuat misa pemberkatan yang dipimpin Pastor Paulus Kota, Ofm.Cap berlangsung khusuk. Walau tak ada umat yang berdesakan dalam ruangan, tetapi semua bangku terisi sehingga keadaan gereja penuh.
“From This Moment On “ lagu Shania Twain yang dinyanyikan Koor Gereja Katedral St.Yosep Pontianak, mengiringi langkah kaki Karolin Margret Natasa menuju ke Altar. Sementara di depan Altar telah menunggu Pastor Paulus Kota,OFM.Cap, Ayahanda serta Ibunda Tercinta dari Karol dan Adhy.

“Yang terhormat Bapak Pastor Paulus Kota, kami sekeluarga datang mengantar kedua anak kami sebagai calon mempelai, yaitu Karolin Margret Natasa dan Andreas Adhy Nugroho. Mohon kesediaan Bapak Pastor selaku pejabat gereja untuk memberkati dan meresmikan putra-putri kami ini, yang saling ingin mengikatkan diri dalam sakramen perkawinan suci menurut tatacara gereja Katolik” ungkap Cornelis saat penyerahan keluarga, dan dimulainya Misa Perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Katolik Katedral Santo Yosep, Jalan Patimura Pontianak, Jumat (4/4) kemarin.

Ikatan Sakramen Pernikahan Suci Karol dan Adhy telah menjadi tanda resmi Karol-Adhy sebagai pasangan suami dan istri. Tarian kolaborasi Dayak dan Jawa turut memeriahkan suasana di gereja saat itu.
Christiandy Sanjaya beserta Karyanti Tjung tampak hadir sebagai saksi dari Misa Pernikahan ini.

Tampaknya, umat benar-benar ingin menyaksikan moment awal kebahagian putri sulung Gubernur Cornelis itu. Pemberkatan dimulai pukul 09.00 WIB dihadiri sejumlah umat katolik dari berbagai kalangan.
Dekorasi ruang di mana rangkaian bunga ditempatkan di antara bangku sebelah kanan dan kiri paling depan membuat suasana yang khas. Altar juga dipenuhi bunga-bunga dan kain putih yang menghiasi tiang-tiang dalam Katedral.

Berbeda dengan keadaan di luar, sambil menanti selesainya misa pemberkatan, panitia terlihat sibuk dengan aktivitasnya. Bagian konsumsi misalnya, mereka yang sebagian besar ibu-ibu itu berada di posisinya masing-masing tepat di hadapan nasi kotak yang akan dibagikan kepada umat. Sementara, pelataran parkir di Katedral tidak mampu menampung banyaknya mobil hingga terpaksa jalan utama Pattimura digunakan sebagai tempat parkir. Petugas keamanan dibuat sibuk dengan padatnya arus lalu lintas, mereka bertugas dengan baik. Tak ada kemacetan berarti.

Misa pemberkatan berakhir sekitar pukul 11.30. Tetapi kedua mempelai dan orang tua tidak serta merta meninggalkan gereja. Umat yang hadir diberi kesempatan untuk mengabadikan moment tersebut dengan berfoto bersama pasangan. Setelah itu baru pulang.

Pukul 16.00 WIB rangkaian resepsi dilanjutkan di pendopo gubernur. Nuansa merah mendominasi tempat itu. Umbul-umbul, permadani sebagian besar ruangan, tenda-tenda penyambut tamu begitu semarak.
Para tamu mulai berdatangan sejak pukul 16.00. Lokasi parkir gedung-gedung sekitar pendopo dipenuhi kendaraan, rata-rata roda empat. Di halaman museum tampak beberapa bis berderet rapi. Agaknya mengangkut massa dalam jumlah besar asal berbagai kabupaten. Mereka terdiri dari kalangan kecil hingga kalangan elite berasal berbagai daerah.
Kedatangan tamu disambut dengan mesra oleh para penyambut tamu yang juga terdiri dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, tetapi juga beberapa pejabat provinsi seperti Sekda H Syakirman, Kepala BKIKD, Herry Djaoeng. Kadis Pendidikan, Ngatman. Kepala Badan Statistik, Nyoto Widodo, anggota DPRD Kalbar, Khatarina Lies. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar, Thadeus Yus, dan beberapa yang lainnya. Tampak hadir memenuhi undangan antara lain Bupati Kapuas Hulu, Sambas, Bengkayang, Sintang, Melawi dan Landak.

Ribuan tamu memenuhi pendopo. Mereka disuguhi hidangan sambil menunggu atau sekedar ingin melihat kedua mempelai. Lalu-lintas sangat padat dan macet. Polisi dan petugas lainnya dibuat bekerja ekstra keras.

Pesta Rakyat

”Saya sangat terkesan, ini benar-benar pesta Rakyat,” ungkap Katharina Lies salah satu panitia yang juga anggota DPRD Provinsi saat melihat ribuan manusia memenuhi Pendopo Gubernur. Tidak ada perbedaan, semua diundang dan mereka merasa Pendopo Gubernur juga milik mereka.

Tiga ruang VIP dan tiga untuk umum juga terlihat penuh bahkan sebagian undangan harus makan sambil berdiri. Antrean panjang untuk bersalaman dengan gubernur dan pengantin seolah-olah tak berujung.

Sementara itu menurut Ignasius Lyong salah satu panitia pelaksana, sebenarnya tempat ini dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur di dalam pendopo dan samping. “Saat kita melihat kondisi Pendopo dipenuhi undangan, kita buat menjadi tiga jalur, tetapi rakyat yang terus berdatangan menjadikan semua jalur penuh. Jika ada kekurangan dalam hal pelayanan kami mohon maklum,” imbuhnya.
Para undangan dari berbagai kalangan ini juga dihibur oleh tiga artis ibukota yaitu Tia AFI, Rini AFI, dan Ruth Sahanaya.
Menyambut rangkaian acara besok (hari ini, red) Rumah Betang berbenah diri karena mempelai laki-laki (dr. Adhy) akan meminang (Matonde) mempelai wanita (dr. Karol) di pendopo. Ritual adat ini merupakan ritual yang dilaksanakan secara adat Dayak.■Krisantus, Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Jumat, 04 April 2008

Pernikahan Karol-Adhy


Siraman, Harus Bersih Jiwa Raga


SUARA alunan gamelan mengiringi para undangan yang datang di Pendopo Gubernur, Kamis (3/4). Nuansa Merah Putih terlihat mendomianasi tempat berlangsungnya Pesta Rakyat Adat Siraman. ”Makna dari pesta adat siraman untuk membersihkan jiwa dan raga. Pesta siraman adat Jawa ini biasanya dilakukan pada siang hari, sehari sebelum acara pernikahan,” ungkap Awang Hermawan, S.Sn, Panitia Adat Siraman di Pendopo.

Acara dimulai dengan Pemasangan Blek KTP di depan rumah oleh ayahanda Karolin, Cornelis dilanjutkan dengan Tuwuhan oleh Cornelis dan Ny Frederika Cornelis. Makna dari Blek KTP dan Tuwuhan adalah pendekatan umat kepada Tuhannya, jadi segala sesuatu yang akan dilakukan harus didasari dengan pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa.

Di hadapan para undangan acara dilanjutkan dengan penuangan air siraman yang berasal dari 7 sumber oleh Cornelis kemudian air diambil untuk diantar kepada calon pengantin pria. Tujuh dalam bahasa Jawa disebut pitu artinya pitulungan yaitu memberikan pertolongan kapada calon mempelai.

Setelah itu calon mempelai wanita, Karolin Margret Natasa melaksanakan sungkeman kepada Ayahanda Cornelis dan Ibunda Frederika. Cornelis kemudian menggandeng Karol ke tempat siraman dan menyiram pertama kali disusul ibu.

Setelah siraman Cornelis dan Frederika kembali ke tempat siraman Tirto Purwito Sari, dilanjutkan dengan Memecahkan Kendi oleh Ny Cornelis. Hal ini dilakukan agar manusia hidup tidak salah melangkah atau salah berbuat, agar tidak celaka.

Acara terakir adalah Pemotongan Rambut Karol oleh Yanda dan Bunda, masing-masing tiga kali. Kemudian potongan rambut diletakkan di dalam bokor. Maksud dari pemotongan rambut adalah setiap manusia pasti memiliki sifat yang buruk, maka dengan dipotong rambutnya, sifat-sifat buruknya dihilangkan, sehingga menjadi baik. Selain pihak calon mempelai wanita siraman juga dilakukan pihak calon mempelai pria.

Acara pemberkatan penganten akan dilaksanakan hari ini, Jumat (4/4) bertempat di Gereja Katedral Jalan Patimura Pontianak yang dilanjutkan dengan resepsi bertempat di Pendopo.■Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Kamis, 03 April 2008

Gawe Besar di Pendopo


Resepsi Pernikahan yang Merakyat


RESEPSI pernikahan dr Karolin Margret Natasa putri sulung dari dua bersaudara (bungsu sudah menikah, red) pasangan Drs Cornelis, MH dan Fredika, S.Pd pada hari Jumat (4/4) dengan dr. Andreas Adhy Nugroho, anak bungsu dari J.C. Sayoto dan Maria Sri Maripah dipusatkan di pendopo. Penggunaan pendopo ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat, dan berkunjung secara langsung di kediaman Gubernur yang mungkin selama ini beberapa kalangan masyarakat tidak dapat dengan mudah berkunjung ke Pendopo Gubernur. Ini yang dimaksud dengan pernikahan merakyat.

Rangkaian acara berlangsung selama tiga hari dimulai dari Kamis,(3/4) di Pendopo Gubernur dengan acara Adat Jawa “Siraman”. Siraman bertujuan untuk saling menghayati makna kehidupan. Karena pada dasarnya tujuan dari pada pernikahan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan serasi.
Jumat (4/4) bertempat di Gereja Katedral Santo Yosep pada pukul 09.00 pagi dilangsungkan acara pernikahan yang dilanjutkan dengan resepsi bertempat di Pendopo Gubernur mulai 16.00-21.00.WIB.
Salah seorang anggota panitia Pernikahan Karol dan Adhy, Kartius, undangan sudah disebar. Selain itu kerabat Bapak Cornelis, sahabat dari dalam maupun luar negeri juga diundang.
Puncak acara ini dilakukan pada hari, Sabtu (5/5) yaitu Gawe Adat Panganten. Ritual ini dimulai pada jam 07.00 pada dua tempat. Untuk mempelai pria di Rumah Betang, dan mempelai wanita di Pendopo.
Setelah Ritual Nyangahan atau Pembacaan Mantra kepada Jubata untuk rumah tangga yang harmonis, mempelai laki-laki turun dari Rumah Betang menuju Pendopo. Setelah itu dilanjutkan dengan Berapat Pengenk atau Duduk Bersanding.
Acara adat masih berlanjut dengan Berbagi Peraga Adat kepada kedua belah pihak. Usai adat tersebut disambung dengan pemberian Petuah dari Orang Tua dan Tetua Adat dan Acara diakhiri dengan Bacancak atau makan bersama (saprahan).
Menurut Kartius acara adat ini dilakukan dengan tujuan menghidupkan kembali adat dan budaya Dayak, khususnya perkawinan. Selain itu juga menampilkan ciri khas dalam berpakaian adat Dayak.□Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Gubernur Resmikan Gedung Administrasi RSUD Soedarso


GEDUNG Administrasi rumah sakit umum daerah (RSUD) dr Soedarso yang dibangun pasca kebakaran tahun 2003 lalu, diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, Selasa (1/4) sekitar pukul 10.00 WIB, kemarin.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan, RSUD Soedarso harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, jangan hanya gedungnya bagus, tapi action tidak ada. Setiap pos anggaran dalam 1 periode anggaran belanja rumah sakit yang akan direncanakan harus berjalan delapan tahun baru dapat dilihat perkembangannya.
“Untuk tahun 2009 nanti, RSUD Soedarso harus menentukan target, dan harus kita sadari bahwa sumber daya kedokteran yang dimiliki RSUD Soedarso harus berwawasan internasional,” kata Cornelis.
Ilmu pengetahuan tentang kedokteran harus dikuasi secara maksimal oleh dokter baik dokter spesialis maupun dokter umum, sebab sebuah penyakit akan bertumbuh kembang dengan cepat, perlu dilakukan cara penanganan yang cepat pula. Maka dokter harus memiliki wawasan yang berkaliber international. Disamping itu lanjut Cornelis, RSUD Soedarso harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat rumah tangga miskin dengan penuh kesabaran dan iklas tanpa membeda-bedakan pasien.
Sementara itu, Direktur RSUD Soedarso Dr. HM. Subuh dalam sambutannya mengatakan sesuai SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 1992, RSUD Soedarso merupakan rumah sakit kelas B non pendidikan untuk memberikan pelayanan kesehatan spesialis, permasalahan yang dihadapi RSUD Soedarso cukup kompleks, dan RSUD Soedarso merupakan rumah sakit rujukan di Kalbar.
“Pembangunan infrastuktur RSUD Soedarso terus dilaksnakaan, dan pada tahun 2007 baru mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat melalui dinas kesehatan tentang Akredibitas RSUD Soedarso tentang 12 pelayanan, dan akredibitas ini hanya berlaku tiga tahun, dan RSUD Soedarso sedang mempersiapkan akredibitas menjadi 16 pelayanan,” katanya.
Dalam meningkatkan mutu pelayanan RSUD Soedarso akan meningkatkan fasilitas tempat tidur menjadi 450 tempat tidur, selanjutnya melakukan penanganan keluhan langanan melalui website, SMS yang akan launching setelah peresmian ini.
“RSUD Soedarso juga sedang mengembangkan sisitem manajeman informasi pada instalasi-intalasi yang lain, termasuk meningkatkan sumber daya kedokteran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Tahun 2008 RSUD Soedarso telah membuka 25 pelayanan klinik, dan penyakit yang ditangani RSUD Soedarso pada rangking terbanyak adalah penyakit hipertensi, disusul penyakit diabetes, dan penyakit jantung, kunjugan rawat jalan pada RSUD Soedarso sebanyak 70%. “Dan masyarakat yang dilayani RSUD Soedaro adalah masyarakat rumah tangga miskin,” katanya.
Pada kesempatan itu Subuh mengungkapkan ada sumbangan dari Wakil Presiden HM. Jusuf Kalla berupa satu unit mobil ambulance yang diserahkan lewat Direktur Pelayanan Medik Dep Kes, Dra. Ratna Rosita kepada dirinya.□Andika Lay/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Nusantara Expo 2008 Resmi Dibuka


PELAKU IKM diharapkan dapat berusaha meningkatkan usahanya dengan melakukan langkah kongkret dan praktis seperti menguasai teknologi agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan.

Para pelaku IKM masih mengalami kendala yang berat antara lain rendahnya kemampuan dan tingkat profesionalisme sehingga pengelolaan usaha menjadi kurang efektif. Selain itu masih terbatasnya sumber permodalan, sehingga akses pasar menjadi terbatas.
“Namun saya yakin dengan even expo seperti ini akan menjadi lebih baik,” ungkap Gubernur Kalbar yang diwakili oleh Sekda Provinsi Kalbar Drs. H. Syakirman pada saat pembukaan Nusantara Expo 2008 di PCC, Rabu (2/4).
” Kita memiliki kekayaan seni budaya, sumberdaya alam, dan sumber daya manusia yang terampil, dengan pemberdayaan yang optimal maka para pelaku IKM akan menjadi pelaku ekonomi yang andal,” ujar Syakirman.

Selain itu dalam sambutan gubernur juga mengharapkan para pelaku IKM dapat memantapkan jaringan usaha, lintas sektoral dan lintas kawasan, dan melakukan kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya.

Sementara itu ketua panitia Endang SSN, dari PT Prima Cipta Mandiri dalam sambutannya mengatakan Pameran Nasional Produksi Dalam Negeri dan Gelar Produksi IKM Provinsi Kalimantan Barat ini bukan saja berkeinginan untuk memperluas pasar bagi produksi unggulan daerah, tetapi mencoba berbuat sesuatu di bidang pendidikan dengan berbagai lomba mulai dari TK hingga SLTA.
Pameran yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dalam hal ini dari Desperindag, dan Bakomapin Kalbar, dan Kementrian BUMN RI, berhasil menjaring 16 Provinsi, 150 pengusaha kecil, 14 BUMN yang akan berlangsung hingga 6 April.
Sekda Provinsi Kalbar Drs H.Syakirman beseta para undangan juga mengunjungi stand-stand pameran di PCC yang saat itu telah dipadati oeh para pengunjung.■Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Pemprov Kalbar Berlakukan Subsidi Migor

PEMERINTAH Provinsi Kalbar, siap mendistribusikan subsidi minyak goreng bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, hingga Rp9 miliar atau 3,6 juta liter, untuk dalam kurun waktu selama satu tahun.

Tahap pertama akan dikucurkan sebesar 600 ribu liter atau Rp1,5 miliar, harapannya para pengusaha dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat melakukan pendataan 9 m, total satu tahun, tahap I 1,5 m 600 ribu liter untuk Rumah Tangga Sasaran Terjangkau (bukan RTM, red).
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar, Ida Kartini kepada wartawan, di ruang Praja II Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (2/4) siang kemarin.
Penyaluran distribusi migor bersubsidi ini akan dilakukan sejak Mei mendatang, mengingat sebagian daerah merasa belum memiliki kesiapan, hingga realisasi penyaluran migor hingga waktu yang ditentukan.
Mekanisme yang diberlakukan nantinya akan diserahkan ke masing-masing pemda kabupaten/kota, kemudian, pemda setempat melakukan kerja sama dengan pengusaha yang akan menyalurkan langsung kepada rumah tangga sasaran terjangkau.
“Kita ingin memberikan subsidi migor, kepada rumah tangga yang betul-betul membutuhkan, karena tidak semua yang perlu migor, sehingga nantinya mungkin kita bisa alihkan ke yang perlu migor,” kata Ida.
Mekanisme yang diberlakukan, rumah tangga sasaran terjangkau akan diberlakukan harga normal dan akan dikurangi dengan subsidi pemerintah sebesar Rp2.500, kemudian, jumlah rumah tangga sasaran yang terdata akan diberikan kupon, guna ditukarkan kepada pengusaha yang mengelola migor, selanjutnya para pengusaha nantinya akan diberikan subsidi dari pemerintah sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran terjangkau yang menukarkan kupon tersebut melalui rekening.
Malah kata Ida, apabila jumlah kuota rumah tangga sasaran terjangkau masih berlebih, pihaknya menyarankan kepada Usaha Kecil Menengah yang benar-benar membutuhkan migor, sehingga nantinya UKM tersebut dapat menjual produknya dengan harga standar.
Senada dengan Ida, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Drs. H. Syakirman mengatakan, penyaluran migor kepada rumah tangga sasaran terjangkau ini tepat sasaran, karena diakuinya masih ada beberapa daerah yang belum terdeteksi dan tersentuh. Sehingga memerlukan waktu bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendataan kembali, yakni melalui Badan Pusat Statistik.
“Kita harapkan betul penyaluran subsidi migor ini sampai ke masyarakat miskin yang betul-betul membutuhkan migor,” ungkap Syakirman di tempat yang sama.
Kemudian, untuk pola pembelian migor bersubsidi ini dikatakan Syakirman, tidak melalui prosedur pusat, melainkan pihaknya mengacu pada keperluan daerah, jadi target rumah tangga sasaran dapat membeli migor ini tidak mencapai 2 kilogram, hanya seperlu rumah tangga sasaran terjangkau saja.
“Praktek di kabupaten/kota diberikan kebijaksanaan baru, yakni setiap kepala keluarga, tidak hanya dapat membeli 2 kilogram, tapi juga diberikan 1 /4 kilogram, atau 1 kilogram, tergantung kebutuhan mereka,” papar Syakirman.
Harapan penuhnya, migor bersubsidi ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang miskin yang betul-betul membutuhkan minyak goreng, serta tidak dinikmati oleh orang-orang yang benar-benar mampu.□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Jadual Padat, Gubernur Batal Hadiri Musrenbang Sintang

KETIDAKHADIRAN Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH, pada Musrenbang Kabupaten Sintang bukan dikarenakan sibuk mengurus pernikahan putri pertamanya atau karena adanya masalah antara Pemprov Kalbar dengan Pemkab Sintang.

“Namun, karena sedang menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang telah terjadual jauh hari sebelumnya,” tegas Kabag Humas dan Protokol Pemprov Kalbar, Drs Hamdan Harun M.Si, seraya menambahkan bahwa pada saat Musrenbang Kabupaten Sintang digelar, Gubernur menerima tamu-tamu penting, antara lain Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid, dan investor dari Jakarta.
Disamping itu, kata Hamdan, pernikahan putri pertama Gubernur telah mempunyai panitia khusus yang bertanggung jawab terhadap kelancaran acara. Jadi pernikahan putrinya tidak mengganggu tugas beliau selaku Gubernur Kalbar.
Lebih lanjut Hamdan menjelaskan, Gubernur mendisposisikan agar Wakil Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sanyaja, SE, MM menggantikannya untuk menghadiri Musrenbang Kabupaten Sintang. Akan tetapi, karena pada saat bersamaan Wagub harus mendampingi Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid, melakukan kunjungan kerja di Kalbar. Untuk itu, Wagub kembali mendisposisikan agar pihaknya diganti oleh Sekda Kalbar.
“Tetapi pada saat yang bersamaan, Sekda harus menghadiri pemakaman adiknya maka kehadiran Sekda pun terpaksa harus digantikan oleh Kepala Bappeda,” jelas Hamdan.
Sementara, Kepala Bappeda Kalbar, Ir Fathan A Rasyid, mengungkapkan ketidakhadirannya dikarenakan pihaknya menghadiri Satuan Kerja Perangkat Daerah Infrastruktur di Ruang Praja II. Untuk itu, Fathan terpaksa mengutus Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kalbar. Disamping itu, masih ada kegiatan-kegiatan lain yang sudah dijadualkan sejak lama. (Humas Pemprov)□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Tak Ada Konspirasi Politik dalam Penyusunan SOPD

KEPALA Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar, Drs Djunaidi, mengatakan penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) berdasarkan prosedur maupun aturan yang berlaku di Republik Indonesia. Bahkan, sebelum dikonsultasikan ke pihak legislatif, rancangan SOPD tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu dikemukakan Djunaidi didampingi Kabag Humas dan Protokol, Drs Hamdan Harun M.Si, di kantor Gubernur Kalbar, Selasa (1/4) kemarin.

“Dalam proses penyusunan SOPD, terdapat dua mekanisme yang menjadi filter sebelum SOPD ini ditetapkan. Pertama, rancangan SOPD dikonsultasikan ke Mendagri. Jika ternyata pada saat di Mendagri tidak sesuai, pastilah akan dicekal oleh Mendagri. Setelah itu, baru proses selanjutnya di bawa ke legislatif,” jelasnya seraya membantah adanya anggapan tentang konspirasi politik dalam penyusunan SOPD Kalbar—sebagaimana tudingan anggota DPRD Kalbar, Tony Kurniadi, ST.
Dijelaskan pula bahwa dalam penyusunan SOPD itu berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. “Organisasi yang dibentuk nanti akan mengacu pada aturan ini,” tegas Djunaidi lagi.
Lebih lanjut Djunaidi menjelaskan, jika ada anggapan bahwa penyusunan SOPD merupakan hasil konspirasi politik atau hanya untuk kepetingan politik adalah tidak benar. “Kita selalu ditekankan oleh pimpinan untuk bekerja sesuai prosedur. Jadi orang yang ditempatkan pada jabatan tertentu akan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya,” jelas Hamdan Harun pula.
Disamping itu, penempatan seseorang pada jabatan tertentu juga didasarkan pada Keputusan Guberur Kalimantan Barat nomor 463 Tahun 2003 tentang kriteria penilaian pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar.
Keputusan tersebut merupakan penerapan dari UU nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, PP nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Selanjutnya, penyusunan SOPD juga merupakan hasil pengkajian badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). (Humas Pemprov)□Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Koperasi Sejahterakan Anggota


RAPAT Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat kedepan, akan lebih menyejahterakan anggotanya dengan penyediaan fasilitas yang memungkinkan kepada

Bertempat di Function Hall 2 Hotel Kapuas Palace Pontianak, Senin (31/3) Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH membuka secara resmi Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) Koperasi Kantor Gubernur Provinsi Kalbar. Rapat ini merupakan RAT untuk Tahun Tutup Buku 2007, RAT Dibuka oleh Ketua Koperasi Kantor Gubernur, Drs. H. Charil Anwar, yang dihadiri oleh 127 orang dari total keseluruhan sejumlah 220 orang.
Pada kesempatan tersebut, Cornelis mengatakan, sisa hasil usaha yang ada seharusnya dipergunakan untuk anggota demi kesejahteraan mereka, yakni dengan cara memberikan fasilitas yang diperlukan, selanjutnya sisa hasil usaha itu dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk pelaksanaan program koperasi tahun buku yang akan datang .
Meski, hasil kinerja Koperasi Kantor Gubernur Kalbar dinilai standar, namun Cornelis sangat berharap adanya kemajuan dan peningkatan yang dapat ditularkan kepada koperasi lain, seperti pelaksanaan manajemen koperasi sesuai standar dan prinsip koperasi, yang berlandaskan pada UUD 1945.
“Para anggota perlu ditekankan bahwa koperasi ini saya punya, kalau ia merasa memiliki maka ia pun harus merasa tanggung jawab,” ujar Cornelis kepada wartawan, usai membuka RAT Koperasi kemarin.
Sebelum UUD 1945 mengalami perubahan, koperasi telah diatur dalam pasal 33 ayat 1 yang isinya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, kemudian dari dasar itulah, Cornelis mengharapkan anggota dapat mewujudkan cita-cita koperasi melalui UUD 1945 tersebut.
Untuk mempertegas hal ini, Ketua Koperasi Kantor Gubernur Kalbar, Drs. H. Charil Anwar mengatakan, sejauh ini pihaknya telah melakukan upaya kepada anggota semaksimal mungkin, dengan cara memberikan rumah disertai cicilan yang mudah.
Diakuinya, wilayah Kalbar masih terikat musim panas dan hujan, sehingga mengakibatkan adanya program yang tidak dilaksanakan.
Namun pihaknya tetap mengupayakan kesejahteraan kepada anggota dengan menyediakan 77 unit tanah, yang berdomisili di Jalan A. Yani Gang Parit Haji Muhsin, adapun sebagian besar sudah dimiliki para anggota dan masih tersisa 7 unit yang belum memiliki kepemilikan.
Dijelaskannya, subsidi yang diberikan kepada seluruh anggota adalah modal koperasi, dari tiap unit, disediakan satu tipe 36, ditawarkan dengan harga Rp. 56 juta sudah termasuk tanah.
Ditegaskannya, untuk mendapatkan unit ini hanya untuk anggota, terutama kepada pegawai yang belum mendapatkan rumah.
“Karena untuk mendapatkan Bapertarum, syaratnya harus lima tahun, sedangkan anggota kita ada yang baru masuk menjadi pegawai sudah memiliki keluarga, serta belum memiliki rumah, maka kita mudahkan kepada mereka untuk mendapatkan tempat tinggal ini,” kata Chairil menambahkan.
Dipaparkannya, hingga kini jumlah anggota yang menyanding Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berjumlah, 1219 anggota, untuk pengurusan administrasi menurut Charili tergantung penyelesaiannya, apabila terdapat penyelesaian yang terlalu lama ia mengharapkan anggota memaklumi persoalan ini.□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Tri Setia di Pundak Cornelis


LAGU Indonesia Raya berkumandang di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar mengiringi pelantikan Drs. Cornelis, MH yang juga Gubernur Kalbar sebagai Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polisi (KBPP) Kalbar, Rabu (26/3).

Pelantikan dihadiri Ketua Umum KBPP Ir.Drs. Budiarso dan sekjennya Ananda Jatmika, serta jajaran pengurus KBPPI Kalbar dan para kapolsek di lingkungan Polda Kalbar.

Pelantikan Cornelis sebagai ketua bukannya proses yang mudah, karena memerlukan 8 bulan untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan jabatan tersebut, hal ini dikarenakan proses paripurna pemilihan ketua mencuat dua nama: Cornelis dan Morkes Efendi. Kedua kepala daerah yang masing-masing kala itu Bupati Landak dan Bupati Ketapang itu memiliki suara yang sama sehingga membuat permilihan harus diserahkan ke pengurus pusat untuk mengambil keputusan yang objektif.
Pengurus Pusat menyerahkan kepengurusan KBPP Kalbar 2008–2012 kepada Cornelis.
Cornelis tidak bisa berucap apa-apa lagi dengan amanah yang diembannya sekarang, yang pasti katanya dalam waktu 14 hari akan melakukan konsolidasi kepengurusan. Ia juga menuturkan sebelum akhir 2008 ini kepengurusan terbentuk.

Ketua Umum KBPP mengharapkan Cornelis untuk segera membentuk kepengurusan hingga sektor-sektor di kecamatan.
Sementara itu Pembina KBPP Kalbar yang juga Kapolda Kalbar Brigjen Zainal Abidin Ishak menuturkan setelah mengalami kevakuman pengurus beberapa bulan, dengan pelantikan Cornelis sebagai ketua maka mulai hari ini (kemarin, red), kevakuman tersebut sudah mulai mencair untuk kembali menjalankan roda organisasi KBPP yang cukup besar dan cukup diperhitungkan oleh organisasi kemasyarakatan lainnya. Oleh karenanya, untuk menjawab kesemuanya itu, perlu segera disusun perangkat kepengurusan yang mampu mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang dengan tetap menjunjung tinggi soliditas organisasi, serta mampu memajukan organisasi KBPP ke arah yang lebih baik.

Karena potensi KBPP di segala strata, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif maupun maupun di bidang usaha dan kewiraswastaan cukup besar, Kapolda mengharapkan potensi tersebut hendaknya diberdayakan secara maksimal, sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

Dengan terpilihnya kader terbaik KBPP hasil pilihan rakyat tersebut, mengharapkan dukungan sepenuhnya sesuai dengan peran masing-masing, artinya bila pimpinan dizalimi oleh pihak lain, sebagai keluarga besar KBPP harus ikut merasakan penderitaan tersebut, dengan melakukan hal-hal sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing serta tetap menjunjung tinggi norma-norma hukum sebagaimana yang tertuang dalam anggaran rumah tangga pada bab XIV pasal 47 ayat 1 tentang Tri Setia. Kapolda juga mengharapkan Cornelis dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab.■Sugeng Mulyono/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Penyusunan RPJMD Kalbar 2008-2013 Telah Selesai

GUBERNUR Kalimantan Barat, Cornelis menyatakan telah menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2008-2013 sebelum tenggat waktu tiga bulan sesuai UU No 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berakhir.


"Sekarang sudah selesai. Tapi belum diserahkan ke DPRD," kata Gubernur Kalbar, Cornelis di Pontianak, Rabu.
Berdasarkan Pasal 19 UU tersebut, RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Cornelis yang berpasangan dengan Christiandy Sanjaya dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar pada 14 Januari 2008.
"Sekarang juga terbit PP baru dengan tenggat waktu penetapan RPJMD menjadi Perda paling lambat enam bulan," kata Cornelis.
Dalam menyusun RPJMD, Pemprov Kalbar telah melibatkan seluruh jenjang pemerintah mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi dilakukan pada Senin (18/2).
Di dalam RPJMD tersebut, di antaranya tercakup pemetaan pembangunan berdasarkan kondisi geografis daerah seperti pesisir, pedalaman dan perbatasan serta pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sesuai PP No 41 tahun 2007.
Secara garis besar, konsep utama pembangunan di Kalbar dalam lima tahun mendatang akan dibagi menjadi empat wilayah yakni pesisir, pedalaman, kepulauan dan perbatasan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Fathan A Rasyid mengatakan, konsep tersebut akan menjadikan perbatasan sebagai beranda depan negara Indonesia.
"Mengedepankan kesejahteraan ekonomi dan sosial, paralel dengan pendekatan keamanan serta keseimbangan lingkungan hidup menjadi rancangan pembangunan di perbatasan," kata Fathan.
Pembangunan lima pusat pengembangan pintu perbatasan yakni Entikong (Sanggau), Aruk (Sambas), Jagoi Babang (Bengkayang), Jasa (Sintang) dan Badau (Kapuas Hulu), diharapkan menjadi pengungkit ekonomi di daerah sekitar.□Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Pembangunan Perbatasan Belum Optimal

GUBERNUR Kalimantan Barat, Cornelis menyatakan tidak mempermasalahkan warganya termasuk yang tinggal di kawasan perbatasan untuk pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara (WN) Malaysia.

"Itu tidak menjadi masalah karena siapa saja berhak untuk pindah kewarganegaraan," kata Cornelis di Pontianak, Selasa.
Menurut dia, pindah kewarganegaraan merupakan hak dan kemauan pribadi seseorang. Ia tidak sependapat bahwa faktor ekonomi dan minimnya infrastruktur yang memicu pindah kewarganegaraan karena pembangunan di perbatasan sudah ada meski belum optimal. Ia juga mempertanyakan akurasi data pindahnya warga perbatasan menjadi WN Malaysia.
"Sekarang tengah disiapkan konsep yang tepat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mempercepat pembangunan agar terjadi keseimbangan dengan Sarawak, Malaysia," katanya.
Ia menambahkan, konsep utama pembangunan di Kalbar dalam lima tahun mendatang akan dibagi menjadi empat wilayah yakni pesisir, pedalaman, kepulauan dan perbatasan.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Fathan A Rasyid mengatakan, konsep tersebut akan menjadikan perbatasan sebagai beranda depan negara Indonesia.
"Mengedepankan kesejahteraan ekonomi dan sosial, paralel dengan pendekatan keamanan serta keseimbangan lingkungan hidup menjadi rancangan pembangunan di perbatasan," kata Fathan.
Pembangunan lima pusat pengembangan pintu perbatasan yakni Entikong (Sanggau), Aruk (Sambas), Jagoi Babang (Bengkayang), Jasa (Sintang) dan Badau (Kapuas Hulu), diharapkan menjadi pengungkit ekonomi di daerah sekitar.
Namun, lanjutnya, pengembangan kawasan perbatasan harus memperhatikan rencana tata ruang di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.
Pemprov Kalbar juga akan melakukan revitalisasi ekonomi, perkebunan, pendidikan dan kesehatan seperti pembangunan puskesmas dan pemberian insentif kepada tenaga medis.
Selain itu, akan diupayakan kegiatan yang sinergi antara Pemprov dengan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam membangun jalan paralel di perbatasan mulai dari Temajok (Sambas) hingga Kaltim.
Sebelumnya, ratusan warga Desa Suruh Tembawang, Entikong, Kabupaten Sanggau, dalam dua dekade terakhir hijrah menjadi warga negara Malaysia karena minimnya infrastruktur dan keterbelakangan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia.
"Unsur utama pindah karena faktor ekonomi," kata Kepala Desa Suruh Tembawang, Imran di Desa Suruh Tembawang, beberapa waktu lalu.
Suruh Tembawang berjarak sekitar 64 kilometer dari Entikong, Ibukota Kecamatan, terdiri atas delapan dusun yakni Gunung Jemak, Gunung Tembawang, Suruh Tembawang, Senutul, Badat Baru, Badat Lama, Pool, Sekajang dengan penduduk 2.767 jiwa.□Antara/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Paska Memperkuat Iman


PERAYAAN Paskah (kebangkitan Yesus Kristus) masyarakat Dayak se-Kalbar diadakan di Auditorium Untan tadi malam. Ratusan umat Kristiani dari berbagai sub-suku Dayak di Pontianak mendatanginya.

Perayaan Paskah yang diselenggarakan Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak ini juga dihadiri orang nomor satu Kalbar, Cornelis. Menurut ketua panitia perayaan, Tarsisius Ifan Sabandaf yang juga Ketua Sekretariat Bersama Kesenian Daerah (Sekberkesda) Paskah bersama ini memang baru pertama diadakan khususnya yang dikoordinatori DAD. Pelaksanaan ini katanya memberikan banyak nilai positif terutama dalam memperkuat iman umat Kristiani.

Pendapat itu juga disampaikan Gubernur, dalam kata sambutannya. Beliau berharap dengan semangat dan harapan paskah kali ini iman semakin diperkuat dalam cinta kasih, tidak hanya kepada sesama umat Kristiani tetapi pada umat beragama lain. Umat beragama jadi lebih menghargai sesama umat yang lain.

“Dengan semangat Paskah, agama apapun yang ada harus dihargai,” ucapnya.

Terakhir, Gubernur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah berhasil menyelenggarakan perayaan ini. Ke depan Ia mengingatkan agar lebih ditingkatkan lagi.

Sedangkan Ketua DAD Provinsi Kalbar, Thadeus Yus mengatakan perayaan ini dapat dijadikan ajang pertemuan umat Kristiani dari berbagai sub etnis Dayak dalam suasana yang lebih religius. Untuk diketahui bersama, Paskah kali ini adalah akibat dari gagalnya penyelenggaraan Natal bersama beberapa waktu yang lalu.■Krisantus/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Jalan Teluk Batang Rusak Parah


RUAS jalan di kawasan Pelabuhan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara sekitar 300 meter rusak parah. Kerusakan yang terjadi tepat di depan Pelabuhan Teluk Batang sehingga tidak dapat dilalui mobil kijang, atau sejenisnya, kecuali truk. Itupun harus dipandu dan di tarik.

Menurut Salim (40) warga sekitar pelabuhan kondisi ini sudah berlangsung sekitar enam bulan, dan dulu pernah ditimbun dengan karung-karung pasir, (sambil menunjukkan bekas karung pasir yang berada di dalam badan jalan), tapi tidak bertahan lama.

Dari hasil pantauan Borneo Tribune saat melewati daerah tersebut, kita harus jalan kaki, dan tidak bisa menggunakan alas kaki karena tanah berlumpur yang cukup dalam. Tidak kelihatan lagi bekas- bekas aspal, mungkin sudah terlalu lama rusak.Sementara itu kapal- kapal Ferry terus keluar masuk Pelabuhan dan mobil mobil truk terpaksa harus antre.

Kabupaten Kayong Utara menjadi perhatian Gubernur Cornelis saat kunjungan kerjanya (17/3). Terutama masalah infastruktur pada daerah yang masih terisolasi ini. Selain itu, prioritas juga diberikan untuk bidang pendidikan dan kesehatan.
Kayong Utara saat ini telah dinyatakan Kabupaten Kepulauan dan Pesisir dan menjadi kelebihaannya dari kabupaten lain, tetapi bila tidak didukung oleh akses jalan yang baik, hasilnya tidak akan optimal.

Kayong Utara sudah di nyatakan kabupaten kepulauan dan pesisir ini yang menjadi potensi dan kelebihan dari kabupaten lain. Kita akan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Sedangkan untuk kedepan Kayong utara tidak hanya terfokus pada Sumber Daya Laut dengan cara menangkap ikan, tetapi juga membudidayakan apakah dengan sistem tambak atau keramba. Selain itu kita juga mencari komuditi unggulan yang memiliki nilai ekonomis. Untuk Pariwisata kita memiliki Taman Laut yang terletak di Pulau Karimata.■Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Kunker Gubernur ke KKU dan Ketapang (-2/habis-)

Pelabuhan Bertaraf Internasional


PELAKSANAAN Musrenbang perdana tingkat kabupaten sejak terbentuknya Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 26 juni 2007 adalah untuk merumuskan kebijakan pembangunan dalam tiga aspek. Aspek pertama, adalah formalitas, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Aspek kedua, realitas, yaitu kondisi sosial ekonomi dan permasalahan-permasalahan internal yang berada dalam kabupaten. Dan yang ketiga, aspek lingkungan, yaitu kondisi keterkaitan yang mempengaruhi dalam menumbuh kembangkan pembangunan kabupaten, baik lingkungan antar daerah, regional, dan internasional.
Dengan demikian fokus pembangunan saat ini masih bertumpuk pada beberapa bidang yaitu bidang perekonomian yang berbasisis kerakyatan (untuk mengantisipasi lajunya pertambahan penduduk dan lajunya tingkat pengangguran). Kemudian bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan pariwisata.
Dalam rangka memperkuat program ketahanan pangan dan horti kultura menurut Pejabat Bupati Kayong Utara, H. Syarif Umar Alkadrie, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah mengidentifikasi empat kawasan untuk dikembangkan, dengan luas setiap kawasan berkisar antara 3000–5000 hektar yaitu masing-masing di Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, Semponti, dan Kecamatan Pulau Maya Karimata.
Sedangkan untuk wilayah UPT Transmigrasi yang telah ditempati, seperti, Sedahan, Rantau Panjang, Penjalaan, dan UPT Pemangkat, akan difokuskan pengembangan palawija, kedelai, jagung, dan kacang-kacangan lainnya, yang secara formal kawasan tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Syarif Umar Alkadrie juga mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi, bahwa semenjak Kayong Utara ditetapkan sebagai salah satu kawasan usaha terpadu agrobisnis dengan pusat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, pada tahun 2006, hingga saat ini, program tersebut belum optimal, dan tidak memiliki kejelasan status. Dan penyerahan penanganganannya. Baik dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Ketapang.
Pada aspek pengembangan sektor perhubungan dan transportasi mulai tahun 2008 ini, melalui program kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalbar, di Kabupaten Kayong Utara telah mulai dilaksanakan pembangunan pelabuhan nasional yang bertaraf internasional dengan total pembiayaan berkisar Rp61 miliar. Sementara pembangunan pelabuhan pedalaman dan antar pulau di alokasikan anggaran sebesar Rp3,2 miliar.
Untuk mengoptimalisasikan pelabuhan tersebut sehingga memberikan nilai ekonomis, maka pada tahun 2008 Pemerintah Pusat juga telah mendesain pembukaan ruas jalan Teluk Melano Kabupaten Kayong Utara-Perawas Kabupaten Ketapang-Nanga Mahap Kabupaten Sekadau yang akan memberikan kemudahan akses pengeluaran produk, ekspor maupun import dari Kabupaten Sekadau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang.
Selain itu, di kawasan pelabuhan juga akan dibangun Kawasan Industri Terpadu. Berdasarkan identivikasi sementara Departemen Kelautan RI, bahwa dengan letak yang strategis ini pelabuhan ini memiliki akses langsung ke Singapura, paling tidak melalui Pulau Batam.□Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Kunker Gubernur ke KKU dan Ketapang (-1-)

Kayong Utara Miliki Berbagai Kelebihan


RENCANA Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kayong Utara (KKU) Tahun 2009, merupakan rencana kerja tahun pertama sejak ditetapkannya KKU sebaagai kabupaten yang ke-13 di wilayah Kalbar, yakni dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang penetapan Kabupaten Kayong Utara dalam Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai salah satu daerah otonom yang baru lahir tentunya masih banyak ditemukan permasalahan yang harus segera di benahi. Seperti masih kurangnya dukungan infrastruktur, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara umum, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, masalah pengangguran dan kemiskinan.
Kabupaten Kayong Utara dengan luas sebesar 4.221 kilometer dengan jumlah penduduk sebanyak 91.717 jiwa merupakan kabupaten kepulauan kecil dan pesisir, dengan jumlah pulau sebanyak 75 pulau, dan baru berpenghuni sebanyak 18 pulau.
Berdasarkan letak geografi KKU sendiri terdiri dari kawasan kepulauan dengan potensi kelautan. Kemudian kawasan pesisir, dengan potensi yang besar untuk dikembangkan seperti perikanan, tambak laut, objek wisata bahari. Selain itu untuk kawasan daratan dan pedalaman, lebih bertumpu pada pengembangan sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan pertambangan.
Musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (Musrenbang) merupakan media utama konsultasi publik sejalan dengan Undang Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional yang mengamanatkan perlunya komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH saat membuka Musrenbang di Aula Kantor DPRD Kayong Utara, Senin (17/3). Cornelis mengharapkan dalam penyusunan RKPD Kayong Utara ini program dan kegiatannya harus bersinergi dan terintegrasi, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat.
Pada tahun 2008 ini, total dana yang dialokasikan untuk Kabupaten Kayong Utara, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN serta kegiatan APBD dan APBN Provinsi yang ada di Kabupaten Kayong Utara berjumlah Rp 215.974.520.000,-
Dari jumlah tersebut, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp97.559.593.000,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp10.254.000.000,-, serta kegiatan APBD dan APBN Provinsi yang ada di Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp7.760.231.000,- yang dianggarkan pada program dan kegiatan di beberapa SKPD serta Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Sedangkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN sebesar Rp7.760.231.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp5.010231.000,- dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp2.750.000.000,-. Alokasi dana tersebut di atas yang dikelola oleh Kantor daerah/Kantor Pusat (KD/KP) sebesar Rp1.276.871.000,- dan Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp6.483.360.000,-

Jalan Tembus
Cornelis juga meminta agar pembangunan yang dilaksanakan tidak berjalan sendiri-sendiri, perlu dilakukan sinkronisasi program dan sinergitas pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Salah satu contoh antara lain pembangunan ruas jalan yang melintasi Kabupaten Kayong Utara – Melawi – Sekadau sepanjang 350 kilometer.
Selain itu, program lain yang perlu disinergikan antara lain sector perhubungan laut yaitu pembangunan Pelabuhan Telok Batang, Pengembangan kawasan budi daya laut, Peningkatan sarana Kesehatan, seperti Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas.
Mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil bupati KKU untuk masa jabatan tahun 2008 -2013 yang sebentar lagi dilaksanakan, Cornelis mengatakan Pemerintah KKU, melalui unit kerja terkait sudah harus mulai mengambil langkah-langkah koordinatif dalam rangka menyusun data base kependudukan.
Dan juga untuk PNS di lingkungan Pemerintah Daerah KKU, agar tidak terjun langsung di dalam kegiatan-kegiatan politik praktis, seperti keterlibatan dalam tim sukses, tim kampanye, atau tim-tim lainnya yang mengarah kepada dukungan salah satu calon. PNS adalah sebagai birokrasi yang netral. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/08.A/M.PAN/5/2005 Tanggal 21 Februari 2005.□Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Program Pembangunan Harus Sinkron

Ketapang Kebagian Dana Rp982,7 Miliar

GUBERNUR Kalbar, Drs Cornelis MH, mengatakan total dana yang dialokasikan untuk Kabupaten Ketapang pada 2008 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN serta kegiatan APBD Provinsi sebesar Rp982.729.166.300. Hal itu terungkap pada Musrenbang RKPD Kabupaten Ketapang, belum lama ini.

Cornelis mengungkapkan, alokasi dana yang dimaksud terbagi atas DAU berjumlah Rp556.986.638.000 , DAK sebesar Rp66.239.000 , serta kegiatan APBD Provinsi dan APBN yang dikelola SKPD Provinsi yang ada di Kabupaten Ketapang sebesar Rp209.076.686.300,- yang dianggarkan pada program dan kegiatan di beberapa SKPD serta Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota.
Sedangkan pada DIPA APBN sebesar Rp150.426.842.000,- , terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp138.889.745.000; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.842.097.000; dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp8.695.000.000,-. Sementara itu, dari alokasi dana tersebut di atas, yang dikelola oleh Kantor Daerah/ Kantor Pusat (KD/KP) sebesar Rp123.039.666.000,- dan Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp27.387.176.000,-
Cornelis menegaskan agar rencana pembangunan yang disusun harus sesuai dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah. Selain itu, juga disinkronkan dengan program dan kegiatan yang ada di provinsi serta kabupaten lain yang berdekatan, termasuk kota. “Hal ini saya maksudkan agar terjadi saling menunjang antara kabupaten yang berdekatan,” tegasnya.
Lebih lanjut diungkapkan, jika melihat rentang waktu perencanaan jangka menengah, maka Musrenbang RKPD Kabupaten Ketapang kali ini relatif istimewa karena merupakan tahun awal perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Kalbar Tahun 2008-2013. Oleh sebab itu, pelaksanaan Musrenbang harus mendapat perhatian dan komitmen yang serius guna mewujudkan visi pembangunan Kalbar lima tahun ke depan, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, sehat Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera,” ujarnya lagi.
Sementara Bupati Kabupaten Ketapang, Morkes Effendi, mengungkapkan keluaran dari pelaksanaan Musrenbang adalah adanya kesepakatan tentang prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009. Dalam rencana pembangunan Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Ketapang akan memprioritaskan program-program yang terkait dengan penyediaan infrastruktur bagi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Pembangunan pedesaan serta peningkatan kemampuan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang nantinya diharapkan dapat mendorong kemajuan pembangunan kabupaten Ketapang,” kata Morkes Effendi.□Andry/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Cornelis: Ketapang Turut Menentukan Pembangunan di Kalbar

PELAKSANAAN pembangunan di kabupaten dan kota pada dasarnya tidak terlepas dari visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat. Artinya, keberhasilan pembangunan Kalbar juga ditentukan oleh keberhasilan pembangunan Kabupaten Ketapang.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH, saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kabupaten Ketapang, di Pendopo Bupati, Selasa (18/3) kemarin. Sehari sebelumnya, gubernur juga membuka musrenbang di Kabupaten Kayong Utara (KKU).
Cornelis juga mengingatkan peserta musrenbang, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), program dan kegiatannya, harus bersinergi dan berintegrasi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pusat.
Dikatakannya, musrenbang tingkat kabupaten merupakan forum musyawarah pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), untuk mematangkan rancangan RKPD hasil musrenbang tingkat kecamatan yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan urusan dan fungsi SKPD.
“Disamping itu, mencakup pula rancangan alokasi dana desa serta informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD kabupaten/provinsi, ABN dan sumber pendanaan lainnya, dengan demikian forum tersebut sangat penting dan strategis,” ungkapnya.
Dilihat dari rentang waktu perencanaan jangka menengah, musrenbang Kabupaten Ketapang menurutnya relatif istimewa, karena merupakan tahun awal perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Kalbar tahun 2008-2013. Terlebih lagi dalam rangka ‘Terwujudnya Masyarakat Kalbar yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera’ yang merupakan visi Kalimantan Barat lima tahun ke depan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ketapang, H Morkes Effendi SPd MH, mengatakan, rencana pembangunan pada tahun 2009 mendatang memprioritaskan program-program yang terkait dengan penyediaan infrastruktur bagi masyarakat, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta pembangunan pedesaan dan peningkatan kemampuan/kapasitas aparatur Pemkab.
Disamping itu, kata Morkes, Pemkab juga menanggapi isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Ketapang, terutama mengenai peningkatan jalan-jalan poros, sarana dan prasarana perhubungan, seperti bandara, pengerukan alur muara pelabuhan, pelabuhan perikanan, fasilitas air bersih, pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan usaha perekonomian rakyat.
“Semuanya itu perlu dukungan dari Pemprov Kalbar untuk diakomodir dan disinergikan dengan rencana kerja Pemprov,” papar Morkes.
Menurutnya, musrenbang salah satu tujuannya adalah menjadi media konsultasi publik bagi segenap stakeholder daerah, untuk menetapkan program dan kegiatan serta merekomendasi kebijakan untuk mendukung implementasi program/ kegiatan TA 2009.
Tampak hadir sejumlah kepala instansi Pemprov Kalbar, para kepala instansi di lingkungan Pemkab Ketapang, camat, lurah, kades, LSM dan sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya. Musrenbang digelar selama dua hari. (Gusti Iswadi-Freelancer/Borneo Tribune)

Baca Selengkapnya...

KUNJUNGAN KERJA


Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH beserta rombongan didampingi Bupati Ketapang H Morkes Effendi, Selasa (18/3) menijau pembangunan jembatan, usai membuka Musrenbang di Ketapang. Foto Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune



Baca Selengkapnya...

Rabu, 02 April 2008

Pansus RUU Wilayah Negara Serap Aspirasi ke Perbatasan


PANITIA khusus (pansus) yang terbentuk dari anggota DPR-RI mengejar penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) wilayah negara. Ada 10 daerah yang akan dilibatkan dengan menyertai seluruh Muspidanya, termasuk Kalimantan Barat (Kalbar).

Kunjungan kerja DPR-RI yang mewakili dari seluruh komisi, Senin (17/3) sore, kemarin di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, yang dipimpin ketua pansus, Barstein S Tundan, mengatakan, pansus RUU harus segera diselesaikan karena pihaknya telah mendapatkan perintah dari konstitusi.
“Lebih cepat, lebih baik, maka sebelum tanggal 8 April sudah harus tersebar,” ujar legislator partai Demokrat itu kepada wartawan di kantor gubernur, kemarin.
Adapun kunjungan kerja yang dilakukan mulai 17 hingga 20 Maret itu, pihaknya akan mengunjungi beberapa daerah yang berdekatan langsung dengan daerah perbatasan, guna menampung aspirasi dan mencari masukan untuk kelengkapan RUU nantinya.
Menurut konstitusi Bab IX pasal 25 UUD 1945 menyatakan bahwa batas dan hak-hak perbatasan harus ditentukan Undang-Undang. “Maka kita ingin melengkapi hasil dari konstitusi tersebut,” ungkapnya.
RUU ini jelasnya, bukan hanya di Kalbar saja, namun DPR-RI mengusung 10 daerah yang berbatasan dengan 10 negara yang mengelilingi Indonesia. Bersamaan dengan Kalbar, Kaltim dan Riau kini pun melakukan proses yang sama.
Anggota DPR-RI yang turut tergabung dalam tim pansus ini, seperti Fansrullah Asa Dapil Kalbar yang juga anggota komisi IX dan fraksi PAN, kemudian, M. Nurdin, komisi III DPR-RI, Agustinus Clarus yang juga Dapil Kalbar, anggota Komisi II dari fraksi PDI Perjuangan, lalu, H. Zainut Tauhid Sa’adi dari komisi VI, satu-satunya wanita adalah Wila Candrawila Supriadi, fraksi PDI Perjuangan yang merupakan anggota komisi III DPR-RI, Andi Wahab DT Mojokayo, anggota fraksi partai Golkar dan anggota komisi II DPR-RI, M. Junaedi anggota fraksi PAN, serta Sunarno anggota Komisi III dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Hasil kunjungan ini merumuskan niat untuk melengkapi Undang-Undang yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) agar mampu menampung aspirasi seluruh daerah yang berbatasan langsung dengan negara, sehingga isu patok pembatas tidak hanyut ke dalam masyarakat yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia sebagian hilang.
Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan, RUU tentang perbatasan ini seharusnya diselesaikan segera, karena dikhawatirkan batas-batas wilayah di Indonesia semakin tergerus, namun perlu adanya pengkajian terlebih dahulu.
Masukan yang diberikan, jelas Christiandy, pihaknya akan mengkoordinasikan hal ini kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti pakar hukum dari perguruan tinggi, kejaksaan tinggi, kepolisian, DPRD Provinsi Kalbar, badan perencanaan kawasan perbatasan, dinas dan lembaga serta masing-masing daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

Pansus RUU Wilayah Negara Serap Aspirasi ke Perbatasan

PANITIA khusus (pansus) yang terbentuk dari anggota DPR-RI mengejar penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) wilayah negara. Ada 10 daerah yang akan dilibatkan dengan menyertai seluruh Muspidanya, termasuk Kalimantan Barat (Kalbar).

Kunjungan kerja DPR-RI yang mewakili dari seluruh komisi, Senin (17/3) sore, kemarin di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, yang dipimpin ketua pansus, Barstein S Tundan, mengatakan, pansus RUU harus segera diselesaikan karena pihaknya telah mendapatkan perintah dari konstitusi.
“Lebih cepat, lebih baik, maka sebelum tanggal 8 April sudah harus tersebar,” ujar legislator partai Demokrat itu kepada wartawan di kantor gubernur, kemarin.
Adapun kunjungan kerja yang dilakukan mulai 17 hingga 20 Maret itu, pihaknya akan mengunjungi beberapa daerah yang berdekatan langsung dengan daerah perbatasan, guna menampung aspirasi dan mencari masukan untuk kelengkapan RUU nantinya.
Menurut konstitusi Bab IX pasal 25 UUD 1945 menyatakan bahwa batas dan hak-hak perbatasan harus ditentukan Undang-Undang. “Maka kita ingin melengkapi hasil dari konstitusi tersebut,” ungkapnya.
RUU ini jelasnya, bukan hanya di Kalbar saja, namun DPR-RI mengusung 10 daerah yang berbatasan dengan 10 negara yang mengelilingi Indonesia. Bersamaan dengan Kalbar, Kaltim dan Riau kini pun melakukan proses yang sama.
Anggota DPR-RI yang turut tergabung dalam tim pansus ini, seperti Fansrullah Asa Dapil Kalbar yang juga anggota komisi IX dan fraksi PAN, kemudian, M. Nurdin, komisi III DPR-RI, Agustinus Clarus yang juga Dapil Kalbar, anggota Komisi II dari fraksi PDI Perjuangan, lalu, H. Zainut Tauhid Sa’adi dari komisi VI, satu-satunya wanita adalah Wila Candrawila Supriadi, fraksi PDI Perjuangan yang merupakan anggota komisi III DPR-RI, Andi Wahab DT Mojokayo, anggota fraksi partai Golkar dan anggota komisi II DPR-RI, M. Junaedi anggota fraksi PAN, serta Sunarno anggota Komisi III dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Hasil kunjungan ini merumuskan niat untuk melengkapi Undang-Undang yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) agar mampu menampung aspirasi seluruh daerah yang berbatasan langsung dengan negara, sehingga isu patok pembatas tidak hanyut ke dalam masyarakat yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia sebagian hilang.
Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan, RUU tentang perbatasan ini seharusnya diselesaikan segera, karena dikhawatirkan batas-batas wilayah di Indonesia semakin tergerus, namun perlu adanya pengkajian terlebih dahulu.
Masukan yang diberikan, jelas Christiandy, pihaknya akan mengkoordinasikan hal ini kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti pakar hukum dari perguruan tinggi, kejaksaan tinggi, kepolisian, DPRD Provinsi Kalbar, badan perencanaan kawasan perbatasan, dinas dan lembaga serta masing-masing daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.□Aulia Marti/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...

SOPD Kabinet Cornelis Gunakan Kriteria Maksimal

SETIAP kepala daerah pasti akan mengambil kebijakan tersendiri yang dinilai paling efektif dan efiesien dalam melaksanakan program-programnya. Hal ini pulalah yang akan dilakukan Gubernur Kalbar, Cornelis, dan pasangannya Christiandy Sannjaya.

Salah satu kebijakannya tentu saja dalam menyusun orang dan lembaga yang akan membantunya dalam mewujudkan visi misinya. salah satu langkah kebijakan tersebut adalah bahwa saat ini pihak eksekutif tengah melakukan pembahasan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, H. Syakirman, saat berada di Sintang mengatakan bahwa saat ini pembahasan SOPD tengah dilaksanakan bersama wakil gubernur. Selanjutnya direncanakan minggu depan, SOPD tersebut akan dibahas bersama gubernur.
“Target kita, pada bulan April nanti SOPD ini sudah bisa kita masukan di Dewan dan langsung dibahas,” katanya.
Saat ditanya bagaimana gambaran susunan SOPD masa kepemimpinan Cornelis ini, ia mengatakan bahwa di Kalbar memungkinkan diberlakukannya kriteria maksimal pada susunan perangkat daerah. Salah satu yang paling nampak menurutnya adalah pada jumlah asisten/pembantu gubernur. Jika sebelumnya hanya ada tiga asisten, maka tidak menutup kemungkinan dengan pemberlakukan kriteria maksimal ini akan ada empat asisten. Kriteria maksimal ini memungkinkan susunan SOPD Kalbar akan semakin besar/gemuk.
“Namun semuanya memang masih dibahas dan belum final,” ingatnya.
Selain jumlah asisten, Syakirman juga mengatakan bahwa penerapan kriteria maksimal pada dinas/badan juga dilihat dari rumpun kerja. Satu dinas yang dicontohkanya adalah dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya dua pekerjaan tersebut berbeda rumpun namun ditempatkan di satu dinas. Selain itu bidang perpustakaan yang selama ini digabungkan dengan pendidikan. Kemudian badan pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan.
Beberapa nama lembaga/intansi ini menurutnya jika dilihat dari lingkup kerjanya sangat berbeda rumpun. Oleh karena itu kedepan dimungkinkan ada pemisahan namun tidak mungkin mempunyai status yang sama. Bisa jadi yang satu menjadi dinas sedangkan yang lain menjadi badan atau lembaga. Ada juga kemungkinan untuk digabungkan dengan dinas yang lain yang lebih serumpun atau mendekati.
”Jika sebelumnya jumlah dinas di pemprov ada 15 maka bisa jadi nanti akan bertambah menjadi 18 dinas, sedangkan untuk lembaga teknis maksimal akan ada 12 lembaga,” terangnya.
”Yang jelas jumlahnya tidak kurang dari yang lama. Apakah akan sama dengan yang lama atau lebih besar itu belum diputuskan oleh pimpinan karena kriteria maksimal ini memang sedang dibahas,” tegasnya.
Selain itu menurutnya gemuk atau rampingnya SOPD Kalbar juga tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Termasuk dilihat dari efisiensi pelaksanaan tugas dan jumlah personil yang ada.
Ditambahkan Syakirman bahwa penetapan SOPD juga tidak terlepas dari evaluasi pemerintahan selama ini. Walau menurutnya bila dilihat dari segi jumlah SOPD yang ada saat ini relatif tidak banyak masalah yang ditemui. ”Yang jelas penyusunan SOPD ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berbeda hanya dari segi rumpun aktivitas saja dan itulah yang akan menjadi pemisahannya,” katanya.
Ditanya tentang desas-desus reshufle kepala dinas yang akan menyertai gubernur hasil pilkadasung 15 Novemer 2007 lalu, Sekda hanya mengatakan bahwa sampai sejauh ini pimpinannya belum ada menyuarakan atau menginformasikan tentang pergantian kepala dinas di jajaran Pemprov Kalbar.□Endang Kusmiyati/Borneo Tribune

Baca Selengkapnya...
 
Copyright  © 2007 | Design by uniQue             Icon from : FamFamFam             Powered by Powered By Blogger